Tujuan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah untuk
menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan
yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Menurut
Hartatik dalam Rahmatsyah, (2015:36) Standar Operasional Prosedur (SOP)
adalah sebuah acuan kerja yang baik, baku dan dapat mempermudah,
mengontrol dan mengendalikan kegiatan operasional dalam suatu
perusahaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik adalah Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih
baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya,
memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik
antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Indah Puji,
(2014:30).
Menurut Indah Puji (2014:35), tujuan Standar Operasional Prosedur
(SOP) adalah sebagai berikut :
a. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi
tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu
tugas atau pekerjaan tertentu.
b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja,
dan supevisor.
c. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan ( dengan demikian
menghindari dan mengurangi konflik ), keraguan, duplikasi serta
pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
d. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
e. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara
efisien dan efektif.
f. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari
petugas yang terkait.
g. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan nilai pelaksanaan proses
kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan
administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan
petugas.
h. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.
i. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang baru. Indah Puji, (2014:35),
Sedangkan fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai
berikut :
a. Memperlancar tugas – tugas pegawai atau tim/unit kerja
b. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan
c. Mengetahui dengan jelas hambatan – hambatannya dan mudah dilacak
d. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin
