Kelompok Pelayanan Publik

Di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, tedapat
tiga kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi:

1. Pelayanan barang publik
   a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi
   pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
   pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja
   daerah.
   b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan
   usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
   kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
   c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak
   bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
   pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya
   sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau
   kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi
   negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan atas jasa publik
   a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau
   seluruh dananyaa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
   dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
   b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya
   sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau
   kekayaan daerah yang dipisahkan.
   c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari
   anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan
   belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
   seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah
   yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang
   ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan administratif
   a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur
   dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan
   perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
   b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh
   negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan
   berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.