Dasar Penerapan restorative justice dalam penyelesaian Tindak
Pidana.
Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak
pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang
sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya
mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada
peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain
adalah restorative justice.
Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu :
a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep
Alternatif Dispute Resolution (ADR).
Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep
Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian
masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain :
1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian
materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati
oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat
kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada
musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan
menyertakan RT RW setempat.
27
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati
norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”)
dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”)
yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan
untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak
lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan
tujuan Polmas.
Setelah peneliti membaca dan memahami langkah-langkah penyelesaian kasus
pidana sesuai dengan Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang
konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), maka peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan
menggunakan metode restorative justice maka yang diutamakan disini adalah
dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan
dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak boleh lagi ada tindakan
hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai.
b. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah
proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatanuntuk mencari
pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis
masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka
menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada
hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang
terhadap efektifitas solusi yang dipilih.
Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan
masalah pidana boleh dengan menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak
hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan hal itu berarti bisa
menjadi dasar penerapan restorative justice.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah