Van Mater dan Van Hom merumuskan proses implementasi atau pelaksanaan sebagai ” tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diartikan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 1991: 49).
Selanjutnya Jeffery L.Pressman dan Aaron B.Wildansky dengan tepat mendefinisikan implementasi sebagai berikut ”implementasi penerapan mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara sebuah perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya” (Wahab, 1991: 50). Sementara Daniel A.Mazmania dan Paul A.Sakatrer 1979, mendefinisikan implementasi adalah ”memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan ataupun untuk menimbulkannya akibat /dampak masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 1991: 51).
Sedangkan menurut Webster pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana ”to implementasi” (mengimplementasikan) berarti ”to provide means for carrying out; to give practical effec to” yang artinya menyajikan alat
bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak/berakibat sesuatu (Wahab, 1991: 64).
Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan organisasi dalam bentuk program. Sebelum adanya suatu implementasi maka diadakan terlebih dahulu suatu kebijakan.
Program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor-faktor kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggaraannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, dimana, sejauhmana dan bagaimana. Program juga merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan ada 3 kegiatan yaitu:
1. Organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit
serta metode untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
3. Penerapan adalah ketentuan rutin dari pelayanan pembayaran atau yang
lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan dari program
(Jones, 1996: 296).
Berdasarkan penjelasan dan pengertian implementasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya program merupakan sesuatu yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Selanjutnya adanya kelompok yang menjadi sasaran program sehingga kelompok menjadi ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya program dan peningkatan dalam kehidupannya. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yaitu:
1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dinilai.
4. Adanya strategi dalam pelaksanaan.
Dalam prakteknya implementasi program sering mendapatkan masalah-masalah baru yaitu umumnya disebabkan kesenjangan-kesenjangan antara waktu penetapan atau kebijaksanaan dengan pelaksanaannya. Sehingga oraganisasi yang mengoperasionalkan implementasi program memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjalankannya. Organisasi yang mengoperasionalkan implementasi program harus memiliki hirarki dalam kepengurusannya. Jadi program dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan yang telah disepakati dan dikomunikasikan untuk dilaksanakan dari atas hingga ke bawah