Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Berikut ini bunyi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1:
“Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta
pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya,
dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.
Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku
apabila
mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah
Warga
Negara Indonesia. Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara
asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya
tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan
lain tersebut.”
Dapat dijabarkan bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak menurut
Undang-undang di atas adalah sebagai berikut:
a. Kantor perwakilan negara asing;
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain
dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga
negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara
bersangkutan memberikan timbal balik;
c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat;
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang
dananya berasal dari iuran para anggota;
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana yang
dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia

Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan pasal 2 ayat 1, yang menjadi Subjek Pajak adalah:
a. 1. Orang Pribadi
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut)
dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat
tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak.
b. Badan, yaitu:
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa,
organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya, termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
c. Bentuk Usaha Tetap
Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, atau badan yang tidak dirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia

Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pertama Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun
1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa
kali mengalami perubahan dan telah dibah terakhir kali dengan Undang-undang
nomor 36 tahun 2008

Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan
dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam tahun pajak.
Menurut Siti Resmi (2009 : 88) Pajak penghasilan adalah pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam satu tahun pajak

Tarif Pajak

Masyarakat tidak ingin merasa dirugikan oleh pemerintah dalam
pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karenanya diperlukan tarif pajak agar
pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak
ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan.
Menurut Mardiasmo (2011 : 5) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:
a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap,
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya
pajak
yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap
berapapun
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
tetap.
c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar
bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar
d. Tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar

Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2009:18) adalah
sebagai berikut:
1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di
wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar
negeri.Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di
wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas
seluruh penghasilan yang diperolehnya.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan
tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh
penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang
diperolehnya.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu Negara.Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan
Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, Mardiasmo, (2011:
7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi
Mardiasmo (2011 : 1), yaitu :
1. Fungsi anggaran budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah,
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur regulerend sebagai alat pengatur atau melaksanakan
pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Dasar Hukum Pajak

Menurut Undang-undang Dasar 1945, dasar hukum pajak tercantum dalam
pasal 23A ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan
Undang-Undang”, yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat
bersama pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya
kemakmuran rakyat.
Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya
Mardiasmo (2011 : 1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan
Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal
kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2):
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-
undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Menurut Ilyas Wirawan B. & Richard Burton (2010 : 6) dapat disimpulkan
bahwa ada lima unsur dalam pengertian pajak, yaitu:
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan
oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat
umum.

Pengertian Pajak

Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum
pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi
tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan
luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi
yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap
negara, kini dalam beberapa negara hukum pajak telah menjelma menjadi
cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri. Pengertian hukum pajak
dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan
wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya,
dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum
sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1
angka (1):
“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Sustainability

Konsep sustainability pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu
kehutanan. Istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen
lebihbanyak daripada kemampuaan panen hutan pada kondisi normal. Kata
nachhaltigkeit (bahasa Jerman untuk keberlanjutan) berarti upaya
melestarikan sumber daya alam untuk masa depan (Agricultural Economic
Research Institut,2004) dalam (Kuhlman, 2010).
Makna lain dari keberlanjutan seperti yang dikemukakan oleh ekonom
Solow (1991) dalam (Whitehead, 2006) mengemukakan keberlanjutan sebagai
hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap
memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini.
Dalam pidatonya menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian
memerlukan penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan
hanya memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber daya
manusia, fisik, dan alam) untuk generasi mendatang, sehingga membuat
standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini. Ide
utama yang dimiliki oleh Solow adalah bentuk peningkatan usaha untuk terus
berupaya meninggalkan sumber daya yang cukup bagi generasi mendatang
secara berkelanjutan. Sehingga masalah utamanya yakni keputusan mengenai
seberapa banyak yang akan dikonsumsi saat ini, bila ditandingkan dengan

seberapa banyak yang mampu dilakukan, sebagai faktor penggerak utama
bagi sustainability (Whitehead,2006)

Manfaat Corporate SocialResponsibility

Kotler et al., (2005) menjelaskan bahwa terdapat banyak manfaat
yang dapa diperoleh atas aktivitas CSR. Adapun manfaat dari CSR tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar
2. Memperkuat Posisi Merk
3. Meningkatkan Citra Perusahaan
4. Penurunan biaya operasi
5. Meningkatkan daya tarik dari perusahaan untuk investor dan analisis
keuangan.
CSR tidak harus selalu dipandang sebagai tuntutan masyarakat kepada
perusahaan, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha. Menurut Aprilia
(2011) dalam Mulyadi dan Anwar (2011), terdapat dua aspek yang
mempengaruhi implementasi CSR oleh perusahaan, yaitu :

1. Komitmen dari CEO
CSR merupakan suatu bentuk investasi yang berdampak pada
pertumbuhan perusahaan dan keberlanjutan bisnis.Oleh karena itu, CSR
bukanlah kegiatan tambahan atau sesuatu yang bisa dikorbankan untuk
mencapai tingkat efisiensi karena CSR merupakan bagian penting dari
perusahaan yang dapat dijadikan strategi kompetitif perusahaan (Mulyadi
dan Anwar, 2011).
2. Ukuran dan Kematangan Perusahaan
Perusahaan yang besar yang sudah mapan akan memberikan
kontribusi lebih besar dari perusahaan kecil yang masih berkembang. CSR
menunjukkan kesadaran korporasi sebagai perusahaan juga merupakan
bagian dari masyarakat (Mulyadi dan Anwar, 2011)
Uraian diatas menunjukkan bahwa keuntungan ekonomis tidak pernah
dapat dipisahkan dalam kerangka pelaksanaan CSR itu sendiri adalah
sustainability bagi perusahaan.Melaksanakan CSR bukan berarti mengurangi
kesejahteraan seluruh kesejahteraan stakeholders, oleh karena itu aspek
ekonomis juga harus menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang
melaksanakan CSR.

Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang
bukan menjadi objek pajak adalah sebagai berikut :
1. Bantuan sumbangan dan harta hibah, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak
atau pemerintah;
5. Pembayaran dari pensiunan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain;
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
a. deviden berasal dari cadangan laba ditahan; dan
b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan dan badan usaha
milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang
disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham
tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang
sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang
ditetapkan oleh menteri keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang
modalnya tidak berbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma
dan kongsi;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri
keuangan; dan
b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan
yang telah terdaftar pada intansi yang membandingkannya yang ditanamkan
kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau
penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan pengaturan menteri keuangan, dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan
sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
( Sumber : http://pajak.go.id, 19 Januari 2017

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan tentang apa yang
tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :
1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan
dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut
tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh : WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan
menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
memperoleh penghasilan dari Indonesia.
(Sumber : http://pajak.go.id, 19 Januari 2017)
4. Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 diantara lain :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan kareena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya
sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan bada lainnya.
c. Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk
apapun.
d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan.
e. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-
pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premiun diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
7. Divenden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan
atau perolehan pembayaran barkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
11. Keuangan selisih kurs mata uang asing;
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
13. Premi asuransi;
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;
16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; dan
18. Surplus bank Indonesia.
(Sumber : http://pajak.go.id, 19 januari 2017

Prinsip – prinsip Corporate SocialResponsibility

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dirangkum bahwa CSR
merupakan aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi
antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan
ekspektasi para pemegang saham dalam menghasilkan profit.Hal ini sesuai
dengan konsep Triple Bottom Line yang merupakan konsep dasar
terbentuknya konsep CSR. TBL menjelaskan bahwa perusahaan akan dapat
melakukan usaha bisnis dalam jangka panjang apabila memperhatikan tiga
aspek utama, yaitu Keuntungan, Sosial, dan Lingkungan (Mulyadi dan
Anwar, 2011).

Menurut Global Compact Initiative (2002) menyebutkan pemahaman
CSR dengan 3P yaitu profit, people, planet. Konsep ini memuat pengertian
bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (profit) melainkan
jugamemberikan kesejahteraan kepada orang lain (people) dan menjamin
keberlangsungan hidup bumi (planet) (Nugroho, 2007)
Menurut ISO 26000 dalam Mulyadi dan Anwar (2008), Prinsip-prinsip
Corporate Social Responsibility terbagi atas tujuh aspek dasar yaitu meliputi:
1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Menghormati instrumen/badan-badan Internasional
3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
Menurut Gray et al (1987) perusahaan bertanggung jawab secara sosial
ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya
mengutamakan atas laba perusahaan tetapi juga dalam menjalankan
aktivitasnya, memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Ruang
lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain:
a. Basic Responsibility, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan
perusahaan. Contohnya kewajiban membayar pajak, mentaati hukum,
memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham.

b. Organizational Responsibility, tanggung jawab perusahaan untuk
memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu karyawan, konsumen,
pemegang saham dan masyarakat.
c. Societal Responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika
interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh
dan berkembang secara berkesinambunga

Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 yang
menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :
1. Subjek pajak orang pribadi
Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi
Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi
tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan
Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria
sebagai berikut :
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. Penerimaannya dimassukan dalam anggaran pemerintah pusat atau
pemerintah daerah; dan
d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk usaha tetap
Yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , atau badan yang tidak didirikan
dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.
( Sumber : http://pajak.go.id, 19 Januari 2017)

Pengertian Corporate Sosial Responsibility

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup
perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan
lingkungannya tempat perusahaan beroperasi.Hal ini sejalan dengan
legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak
dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai
justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok
kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994). Jika
terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai
masyarakat, maka perusahaan dalam kehilanganl egitimasinya, yang
selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom,
1994) seperti yang dikutip oleh (Haniffa dan Cooke, 2005). Pengungkapan
informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan
repository.unisba.ac.id
untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan
dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990)
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan
isi Pasal 74 Undang – Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
Undang – Undang tersebut mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam melakukan tanggung
jawab dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c Undang – Undang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 2007.Juga dinyatakan bahwa semua perusahaan wajib
untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam
laporan tahunan.
Menurut Hackston dan Milnedalam Cahya (2010), tanggun jawab sosial
perusahaan sering disebut juga sebagai corporate sosial responsibility atau
social disclosure, corporate social reporting, social reporting merupakan
proses pengomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi
organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarkat secara keseluruhan (sembiring, 2005) perusahaan memiliki
kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat.
Corporate social reasponsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia
untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan
dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek
ekonomis, sosial, dan lingkungan (Suhandari, 2007 dalam untung,2008:1)
Menurut Hopkins (2004) dalam Lindrawati et al. (2008) memberi definisi
CSR sebagai :
“CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or
in a responsible manner. ‘Ethically or responsuble’ means treating
stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social
includes. The natural environment is a stakeholders. The wider aim of social
responsibility is to create higher and higher standards ofliving, while
preseving the profitability of the corporation, for peoples both within and
outside the corporation”.
Menurut definisi tersebut Hopkins (2004) memasukkan aspek ekonomi
dalam definisi CSR karena menurutnya studi ekonomi merupakan ilmu sosial
yang berpegang pada aspek keuanga.istilah corporate social responsibility di
dalam CSR dimaksudkan agar perusahaan melihat CSR sebagai tanggung
jawab yang pentingnya dengan tanggung jawab yang selama ini dijalankan
perusahaan.
Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social
responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara
sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam
operasi utamanya dan kaitannya dengan stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004).Corporate social

responsibility dapat didefinisikan sebagai suatu konsep perusahaan untuk
memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan
operasinya mencari keuntungan.Stakeholder yang dimaksud dintaranya adalah
para shareholder, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya (Agoes, 2009:100).
CSR didefinisikan sebagai kontribusi bisnis untuk pembangunan
berkelanjutan dan bahwa perilaku perusahaan tidak hanya harus memastikan
kembali ke pemegang saham, upah kepada karyawan dan produk dan layanan
kepada konsumen, tetapi mereka harus menanggapi masalah sosial,
lingkungan dan nilai yang ada di masyarakat (Solihin, 2009).Tanggung jawab
sosial secara sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan
kepada masyarakat dan lingkungan sekitar atas keuntungan yang diambil oleh
perusahaan yang berasal dari aktivitas bisnis yang dilakukan
perusahaan.Aktivitas bisnis perusahaan tersebut seringkali menimbulkan
kerusakan lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, terdapat penjelasan tentang definisi CSR yang dikutip dari
beberapa Organisasi-organisasi Internasional, yaitu WBCSD (World Business
Council for Sustainable Development) dan Organisasi Bank Dunia (World
Bank).WBCSD mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnisyang
berkelanjutan dalam berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dan kerja
mereka dan komunitas lokal dan masyarakat yang luas. Sedangkan World
repository.unisba.ac.id
Bank mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan kepada
karyawan dan perwakilannya, komunitas lokal, dan masyarakat yang luas
untuk meningkatkan kualitas hidup, melalui jalan bisnis dan perkembangan
yang baik.
The World Business Council for Suitainable Development (WBCSD)
mendefinisikan corporate social responsibility:
“Continuing commitment by business to behave ethically and
contributed to economic development while improving the quality of life of
the workforce and their families as well as of tje local community and
society at large” (Nor Hadi, 2011: 47)
Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility) merupakan satu bentuk tindakan yang
berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk
meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas
hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan
kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.
Corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan atau
dunia bisnis untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian
terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya praktik
corporate social responsibility maka diharapkan nilai perusahaan akan baik

dimata masyarakat. Perusahaan besar dan memiliki biaya keagenan yang lebih
besar tentu akan mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan
untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan (Martina, 2012 dalam
Wahyu Ardimas, 2012 )
CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar
kegiatan ekonomi, yang menciptakan profit demi kelangsungan usaha, tapi
juga tanggung jawab sosial dan lingkungan (SWA:2005) dalam Saputra
(2009). Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja
keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah
sosial yang ditumbulkan oleh aktifitas operasional yang dilakukan
perusahaan

Pilar Pendukung Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling
berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha
sebagai pelaku pasar, danmasyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia
usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah
:
1. Negara dan perangkatnya
Menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim
usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent
law enforcement).
2. Dunia Usaha
Sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar
pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat
Sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang
terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian
dan melakukan kontrol sosial (sosial control) secara obyektif dan
bertanggung jawab.
Pelaksanaan aspek – aspek GoodCorporate Governance minimal harus
diwujudkan dalam:
a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direks
b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang
menjalankan fungsi pengendalian intern bank
c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
f. rencana strategis Bank
repository.unisba.ac.id
g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
Konsep di atas tidak jauh berbeda dengan tujuan penerapan good
corporate governance dalam perbankan, yaitu menciptakan nilai tambah bagi
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sebagai bentuk pelaksanaan
dalam mewujudkan perbankan yang sehat (Priambodo dan Supriayatno,
2007).

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya
adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat
subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP.
Menurut UU No. 36 Tahun 2008,Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap
subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau
memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak
dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu
tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam
tahun pajak.Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini
adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut
meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Asas – asas Good Corporate governance

GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah(value
added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat
mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan
Profesional (BTP). Asas-asas GCG terdiri atas Transparency,Accountability,
Responsibility, Independency, Fairness. seperti halnya sebagai berikut:
1. Transparency (Transparansi)
Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan
serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
Pokok Pelaksanaan Transparency (Transparansi)Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada,
visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan,
susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali,
kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya,
sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,
sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian
penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak
pribadi.
d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
2. Accountablity (Akuntabilitas)
Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban
organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Pokok Pelaksanaan Accountablity (Akuntabilitas)Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras
dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values),dan strategi
perusahaan.
b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang
efektif dalam pengelolaan perusahaan.
d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan
yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan
pedoman perilaku (code of conduct)yang telah disepakati.
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap
prinsip korporasi yang sehat seta peraturan perundangan yang berlaku.
Pokok Pelaksanaan Responsibility (Pertanggungjawaban)Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain
peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang
memadai.
4. Independency (Independensi)
Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak
manapun.
Pokok Pelaksanaan Independency (Independensi) Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi
oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas
dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh
atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
obyektif.
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab
antara satu dengan yang lain.
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang
timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas
maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.
Pokok Pelaksanaan Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) Menurut
Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses
terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing.
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi
yang diberikan kepada perusahaan.
c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender,
dan kondisi fisik.
Berdasarkan Bassle Committee on Banking Supervision, 1999 (dalam
Oktapiyani, 2009) menerangkan bahwa setidaknya terdapat tujuh standar yang
harus digunakan dalam menerapkan GCG secara efektif pada industry
perbankan, antara lain:
a. Bank harus menerapkan sasaran strategis dan serangkaian nilai
perusahaan yang dikomunikasikan ke setiap jenjang jabatan pada
organisasi
b. Bank harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
pada setiap jenjang jabatan pada organisasi
repository.unisba.ac.id
c. Bank harus memastikan bahwa pengurus bank memiliki kompetensi
yang memadai dan integritas yang tinggi. Serta memahami peranannya
dalam mengelola bank yang sehat, dan independen terhadap pengaruh
pihak eksternal
d. Bank harus memastikan keberadaan pengawasan yang tepat oleh
direksi
e. Bank harus mengoptimalkan efektifitas peranan fungsi auditor
eksternal dan satuan kerja audit intern
f. Bank harus memastikan bahwa kebijakan ramunerasi telah konsisten
dengan nilai etik, sasaran, strategi, dan lingkungan pengendalian bank
g. Bank harus menerapkan praktek-praktek transparansi kondisi
keuangan dan non keuangan kepada publik.
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang dapat
menjelaskan hubungan antara berbagai pihak di dalam perusahaan yang
kemudian dapat menentukan arah kinerja perusahaan. Secara umum dapat
digambarkan bahwa mekanisme corporate governance merupakan salah
satu elemen kunci dalam peningkatan efisiensi ekonomi yang meliputi
serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris,
para pemegang saham, komite audit dan stakeholders lainnya. Perusahaan
yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik akan dapat menghasilkan
kinerja perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan Penerapan Corporate
Governance diharapkan memaksimumkan nilai perseroan bagi
perseroantersebut dan bagi pemegang saham (Rini, 2012 dalam Rima
Haryati, 2013 ).Tata kelolaperusahaan yang baik akan memberikan citra yang
baik dan meningkatkan tingkat kepercayaan para investor terhadap
perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi Corporate
Governance merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika
kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi
Good Corporate Governance berhubungan dengan peningkatan citra
perusahaan (Rini, 2012 dalam Rima Haryati, 2013).
Didalam GCG ini perusahaan melihat bagaimana suatu perusahaan dalam
tata kelola perusahaan nya, apakah berjalan evektif atau tidak, dimana
direktur apakah memiliki tinggat derajat yang diinginkan perusahaan seperti
Sarjana (S1), Megister (S2) ataukah Doktor (S3). Didalam suatu perusahaan
direktur tidaklah laki – laki saja melainkan sekarang wanita pun juga bias
menjadi direktur seperti standar apa yang diinginkan oleh perusahaan itu
bagaimana suatu dewan direksi dalam menyampaikan laporanya

Sanksi-sanksi Pajak

Sanksi Pajak teridiri dari 2:
1. Sanksi Administrasi
a. Sanksi Administrasi Berupa Denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam
UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah
tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari
jumlah tertentu.
Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi
pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah
pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang
menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga
itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa
dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya
menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga
dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.
Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak
atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Paiak hanya membayar
sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat
ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat
ditagih kembali dengan disertai bunga.
Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi
bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan
penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh
atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai
hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya
bunga dalam pajak.
c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan
adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila
dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi
berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan
angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.Jika
dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena
Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan
dalam menghitung jumlah pajak terutang.
2. Sanksi Pidana
UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana
merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan
sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali
melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi
dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak
menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau
tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan
tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak
pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-
hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan
adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak
pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya
pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10
(sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-
dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang
terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia,
ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU
KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya,
dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi
administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada

Tarif Pajak

Tarif Pajak Merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk
menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Macam-macam tarif
menurut Mardiasmo(2011:35) adalah sebagai berikut :
1. Tarif Tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap (sama) terhadap
berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang
terutang tetap. contoh: besarnya tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro
dengan nilai nominal berapapun jumlahnya adalah sama Rp1.000,00.
2. Tarif Sebanding (Proporsional) yaitu tarif berupa persentase yang tetap,
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang
terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang akan dikenakan pajak.
Contoh: PPN sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang
kena pajak. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi
lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar.
3. Tarif Meningkat (Progresive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin
meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak
meningkat (naik).
Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008
4. Tarif Menurun (Degresive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun
apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik)

Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, Tujuan Good
Corporate Governance Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG
merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:
1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang
didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi
serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ
perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang
Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional,
sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus
investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan

Pengelompokan Pajak

Menurut Etty Muyassaroh(2012:8) pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai
berikut:
1. Menurut Sifat
a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek
dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar
kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan.
b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa
memperhatikan keaadan wajib pajak.
Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
2. Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya
dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat
Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Contohnya : Pajak
penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Pemungutannya
dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan
Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya. Contohnya : Pajak Kendaran
Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaran Bermotor, Pajak Hotel, Pajak
Restoran, dan Pajak Hiburan.
3. Menurut Golongan
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh
wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain,
sedangkan secara administratif pajak langsung dikenakan berulang-ulang
pada waktu tertentu (Periodik). Contohnya : Pajak Penghasilan
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara ekonomis pada akhirnya
dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara
administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila erjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contohnya : Pajak
Pertambahan Nilai

Teori Pemungutan Pajak

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa
teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:26),
yaitu:
a. Teori Asuransi
Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa
raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan
perusahaan asurransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara
membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan
sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini
tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal,
kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya
dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara
pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.
20
b. Teori Kepentingan
Menurut teori ini pembayaran pajka mempunyai hubungan dengan
kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak
individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin
besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar
pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang
memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari
pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.
c. Teori Daya Pikul
Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan
kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua
pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan
memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran
belanja Wajib Pajak tersebut.
Menurut W.J. de Langen
Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai
pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang
mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan
untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan
primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup,
maka sebagai analisir yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans
minimum).
d. Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti
Teori ini didasari paham organisasi Negara (organische staatsleer) yang
mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan
atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan
sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak
dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menuruut teori ini
dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara,
dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar
pajak.
e. Teori Daya Beli
Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya
Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan
memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011 : 7) dapat dibagi
menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 18 pada
pemerintah (fiskus).
b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
pemerintah (fiskus).
2. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak
(WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar. Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri.
b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak terutang.
c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak. Ciri-cirinya:
a. Wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,
pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

Pengertian Good corporate governance (GCG)

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan untuk
membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak
bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.Pada dasarnya Good
Corporate Governance itu sendiri terkait dengan stewardship theory dan agency
theory. Stewardship theory dibangun atas dasar asumsi filosifi mengenai sifat
manusia yakni pada hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan
penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Dengan
kata lain teori ini memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak sebaikbaiknya bagi kepentingan publik pada umumnya ataupun pemegang saham pada
khususnya. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson
dalam Achmad Daniri, 2006 memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai
“agents“ bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi
kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil
terhadap pemegang saham sebagaimana yang di asumsikan oleh stewardship model.
Tujuan utama GCG adalah meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas, menciptakan system pengendalian dan keseimbangan (check and
balances), mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap
mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.Penerapan GCG secara benar dan
konsisten diharapkan dapat menciptakan fundamental yang kuat bagi peningkatan

nilai perusahaan dalam jangka panjang melalui peningkatan kinerja yang tinggi
serta penciptaan citra perusahaan yang positif.
Harapan dari penerapan sistem good corporate governance adalah tercapainya
nilai perusahaan (Tumirin, 2007 dalam Tirta, 2009).Dengan adanya salah satu
mekanisme good corporate governance ini diharapkan monitoring terhadap
manajer perusahaan dapat lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja
perusahaan dan nilai perusahaan. Jadi jika perusahaan menerapkan sistem good
corporate governancediharapkan kinerja perusahaan tersebut akan meningkat
menjadi lebih baik, dengan meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga
dapat meningkatkan harga saham perusahaan sebagai indikator dari nilai
perusahaan sehingga nilai perusahaan akan tercapai.
Dalam perspektif penerapan GCG, internal auditor merupakan organ
pendukung yang dibentuk oleh direksi. Peranan dan fungsi internal auditor dalam
suatu perusahaan juga dipergunakan sebagai parameter dan indikator untuk
mengukur penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Adanya indikasi berkurangnya
kekeliruan administratif ataupun kekeliruan yang berdampak negatif terhadap
finansial perusahaan, juga menjadi tolok ukur keberhasilan internal auditor.Selain
itu, internal auditor harus memberikan masukan sebagai upaya pencapaian
strategi bisnis perusahaan, mengevaluasi pengelolaan resiko usaha dan
memberikan rekomendasi perbaikan atas prosedur dan pengendalian terhadap
proses-proses bisnis perusahaan serta evaluasi kecukupan indikator kinerja
repository.unisba.ac.id
perusahaan dari segi efisiensi dan efektivitas.Menurut Adiyatna dan Marimin
(2001), efektivitas berkaitan dengan kinerja dalam pencapaian tujuan, sedangkan
efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya.
Corporate governance adalah konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan
melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas
manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan
(M. Nasution dan D. Setiawan (2007).Corporate governance muncul karena
terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau
seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan
dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana
sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil
alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak
mendatangkan return. Corporate governance diperlukan untuk mengurangi
permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O’Hara, 2003).
The Organization for Economic Corporation and Development (1999) dalam
mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:
“The system by which business corporations are directed and control. The
corporate governance structure specifies the distribution of right and
responsibilities among different participant in the corporation, suc as the board,
the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rule ang
procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also
provides the structure through which the company objectives are set, and the
means of attaining those objectives and monitoring performance”.

Komite Nasional Kebijakan Governance (dalam Bayu, 2010)
mendefinisikancorporate governance sebagai suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan
secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan
tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan norma yang berlaku.
Menurut Niu (2006) dalam Praptiningsih (2009), corporate governance yang
lebih kuat akan mengurangi perilaku oportunistik manajemen sehingga
meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan. Dalam penelitian lain,
(Eldomiaty & Choi, 2003) menegaskan bahwa lembaga perbankan sebenarnya
telah memiliki kontribusi positif untuk kinerja perusahaan yang menunjukan tata
kelola perusahaan yang baik dapat memecahkan masalah agency khususnya
perusahaan perbankan
Good corporate governance adalah sebuah konsep yang menekankan
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat, benar
dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk
mengungkapkan (disclosure) semua informasi keuangan kinerja perusahaan
secara akurat, tepat waktu dan transparan (Tjager, 2003 dalam Darmawati, 2004).
Oleh karena itu, perusahaan publik harus memandang good corporate governance
bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan
nilai perusahaan

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka
terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak,
sebagai berikut:
1. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing.
2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang)
Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2.
Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.
3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)
Pemungutan pajak tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.
4. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisian)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana
Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang
baru.
(sumber: ndeso.go.blog.blongspot.co.id, 19 Mei 2016)

Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang yang
dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman
masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu
pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan
kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah
yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat.
Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:25) yaitu:
a. Equality
Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang
dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan
yang dinikmatinya di bawah perlingdungan pemerintah. Dalam
hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan
diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak . dalam keadaan
yang smaa Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam
keadaan berbada Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
b. Certainty
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak
mengenal kompromi komromis (not arbitrary). Dalam asas ini
kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek
pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
c. Convvenience of payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi
Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat
diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
d. Ecominic of collection
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien)
mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar
dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya
pemungutan pajak kalau biata yang dikeluarkan lebih besar
dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Erly Suandy (2011:12) antara lain sebafai berikut:
a. Fungsi Finansial (budgeter)
Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh
penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan
Negara dakam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
b. Fungsi Mengatur
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang
ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa
contoh sebagai berikut:
1. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan
dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi
dalam negeri maupun investasi asing.
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka
memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang Mewah untuk
produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-
produk dalam negeri.

Pengertian Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami
perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan
nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai
pada berbagai pelosok daerah di Indonesia.
Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah
memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah
satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal
mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang
memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut P.J.A
Andrianidalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11)mengatakan bahwa:
Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan
Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam
bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2). Pajak merupakan sumber
utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak
dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:
1. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik
Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek
pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi
Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau
sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah,
rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
bagi seluruh lapisan masyarakat

Pajak Penghasilan Pasal 9

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 9 yaitu :
1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang
saham, sekutu, atau anggota;
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali;
1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan
konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang
dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah
industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan
syarat‐syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi,
kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai
penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m
serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; h. Pajak
Penghasilan;
h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
j. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di
bidang perpajakan.
2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau
amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A

Pajak Penghasilan Pasal 6

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 6 yaitu :
1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
usaha, antara lain;
1. Biaya pembelian bahan;
2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,
bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. Bunga, sewa, dan royalti;
4. Biaya perjalanan;
5. Biaya pengolahan limbah;
6. Premi asuransi;
7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;
8. Biaya administrasi; dan
9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dan Pasal 11A;
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan;
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan;
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. Piutang yang nyata‐nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada
Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis
mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur
yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan
untuk jumlah utang tertentu;
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan
piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah; dan
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut‐turut sampai dengan 5
(lima) tahun;
3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan
pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7

  Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Mardiasmo (2018 : 40), Sistem perpajakan negara ini menganut
asas convenience to pay yang merupakan bahwa wajib pajak diharapkan
membayar pada saat yang paling menguntungkan dirinya. Prinsip ini mengandung
arti bahwa pembayaran pajak dapatlah mencapai win-win solution baik bagi
negara maupun bagi wajib pajak. Dengan adanya pembayaran pajak dimuka maka
wajib pajak lebih ringan bebannya dalam membayar beban pajak yang terutang
pada akhir tahun dan sebaliknya bagi pemerintah akan ada cash inflow untuk
pembiayaan negara

Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Mardiasmo (2018 : 10), “Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan
angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk
setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan.” Tujuannya merupakan untuk
meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi
dalam waktu satu tahun. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
merupakan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang berjalan.
dikurangi dengan :
1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pajak
Penghasilan Pasal 22 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Pajak Penghasilan yang dibayar/terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 24, dibagi
12/banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

Subjek Pajak Orang Pribadi

a. Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun
Subjek Pajak yaitu :
1. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas
bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha
Tetap di Indonesia.

Konsep Diri

a. Pengertian Konsep Diri
Konsep diri merupakan sifat yang unik pada manusia, sehingga
dapat digunakan untuk membedakan manusia dari makhluk hidup
lainnya. Konsep diri seseorang dinyatakan melalui sikap dirinya yang
merupakan aktualisasi orang tersebut. Konsep diri terbentuk dan dapat
berubah karena interaksi dengan lingkungannya.
Fitts (1971: 3) Menyatakan konsep diri sebagai “the self as seen,
perceived, and experienced by him”. Yang berarti konsep diri menurut
Fitts adalah diri sebagaimana dilihat dan dirasakan oleh individu itu
sendiri.Leary dan Tangney (2012: 123) menjelaskan bahwa konsep diri
setiap individu mampu memandang diri sendiri sebagai obyek
pikirannya dalam mempersalahkan, mempertimbangkan, menguraikan,
dan menilai hal-hal tertentu untuk berinteraksi dengan dirinya, orang
lain, maupun lingkungan.Sedangkan Guay, Marsh, Mclnemey, et.al
(2015: 124), menyebutkan bahwa tingkah laku setiap individu
ditentukan dan diatur oleh konsep diri yang dimiliki.
Grum (2004: 142), konsep diri didefinisikan sebagai membangun
hubungan kembali terhadap diri individu sendiri yang dilakukan secara
sadar ataupun tidak sadar. Lebih lanjut Sadeghi, Azizi, & Poor (2015:
2156) menerangkan konsep diri adalah asumsi bahwa individu memiliki
evaluasi diri mereka sendiri yang mencakup campuran emosi,
pandangan umum terhadap penerimaan sosial, dan emosi terhadap diri
mereka sendiri. Proses membangun sebuah hubungan kembali dan
penerimaan sosialtersebut bisa dikaitkan dengan pengalaman pribadi
serta proses aktualisasi dalam lingkungan individu. Maka bisa
dikatakan, konsep diri adalah pandangan umum tentang diri sendiri di
berbagai rangkaian domain dan persepsi spesifik berdasarkan
pengetahuan diri dan evaluasi nilai yang terbentuk melalui pengalaman
dalam kaitannya dengan lingkungan seseorang (Eccles, 2005; Matovu,
2012: 107).
Konsep diri merupakan sifat yang unik pada manusia, sehingga
dapat digunakan untuk membedakan manusia dari makhluk hidup
lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk
berkembang yang pada akhirnya menyebabkan individu sadar akan
keberadaan dirinya.Miller (2013: 2), mengartikan konsep diri adalah
keyakinan dalam diri seseorang tentang bagaimana dia menilai dirinya
sendiri secara keseluruhan.Sementara Cox (2010: 24) menyatakan,
konsep diri adalah persepsi diri seseorang yang dibentuk melalui
pengalaman dan interpretasi terhadap lingkungan seseorang yang
dipengaruhi oleh penilaian orang lain, penguatan, dan penentuan sebab
pribadi terhadap tingkah laku dirinya.Sejalan dengan hal itu Dada,
Ikwen, & Fagbeni (2014: 5) juga mengemukakan bahwa konsep diri
merupakan hal yang penting untuk dimiliki karena dapat mengetahui
kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing peserta didik.
Dalam hal ini, konsep diri dirasa berperan dalam menentukan
kematangan karir pada peserta didik. Konsep diri yang positif sangat
membantu bagi kematangan karir peserta didik nantinya.
Dari beberapa pernyataan mengenai konsep diri tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa, konsep diri merupakan gambaran diri sendiri.
Gambaran tentang diri sendiri yang informasinya bisa kita terima dari
orang lain dan dari diri kita sendiri yang lebih mengetahui tentang
kekurangan dan kelebihan diri. Serta konsep diri yang positif dapat
mempengaruhi tingkat kematangan karir pada diri peserta didik.
b. Dimensi Konsep Diri
Calhoun dan Acocella (Syarif, 2015: 121) menyebutkan 3 dimensi
utama dari konsep diri, yaitu:
1) Pengetahuan. Dimensi pertama pada konsep ini adalah apa yang
kita ketahui mengenai gambaran diri sendiri. Gambaran diri tersebut
pada prinsipnya akan membentuk citra diri. Gambaran diri tersebut
merupakan kesimpulan dari: pandangan kita dalam berbagai peran
yang kita pegang, seperti sebagai orang tua, suami atau istri,
karyawan, pelajar; pandangan kita tentang watak kepribadian yang
kita rasakan yang ada pada diri kita; dan berbagai karakteristik yang
kita lihat melekat pada diri kita sendiri.
2) Harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah harapan yang
diinginkan. Harapan atau cita-cita diri akan membangkitkan
kekuatan yang mendorong kita menuju masa depan dan akan
memadukan aktivitas kita dalam perjalanan hidup kita.
3) Penilaian. Dimensi ketiga konsep diri adalah penilaian kita terhadap
diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita
tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi.
Ramlan (2004: 125) menyebutkan bahwa konsep diri terbentuk dari
gambaran diri (self image) yang pembentuknya melalui proses bertanya
pada diri sendiri:
a) “Siapakah saya?”
b) “Apa peran saya dalam kehidupan?”
c) “Bagaimana nilai-nilai yang saya anut?”
d) ”Baik atau buruk?”
e) “Ingin jadi seperti apa saya kelak?”
Proses bertanya pada diri sendiri tersebut merupakan proses untuk
mengenal diri kita. Bila kita telah menemukan jawaban-jawaban atas
pertanyaan tersebut maka kita akan lebih mudah menemukan konsep diri
dalam diri kita dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan
konsep diri yang kita miliki. Seperti yang dijelaskan oleh Lawrence &
Vimala (2013: 141) menyatakan, konsep diri adalah elemen penting
dalam perkembangan dan proses pertumbuhan individu dalam kehidupan
manusia. Lebih lanjut Buunk & Vugt (2013: 156) menjabarkan
kompleksitas dari aspek konsep diri merupakan gabungan antara gagasan,
perasaan, dan sikap yang dimiliki oleh setiap individu terkait dengan
identitas, nilai, kemampuan, dan keterbatasan yang dimilikinya.
Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi konsep
diri merupakan gambaran keseluruhan dari setiap masing-masing dalam
diri individu yang kemudian membentuk penghayatan terhadap nila-nilai
dalam diri.
c. Pembentukan Konsep Diri dan Perilaku
Sarwono (2012: 81) menyatakan,
pembentukan konsep diri terbentuk pada masa transisi remaja. Remaja
adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa. Secara psikologis
dewasa bukan hanya tercapainya usia tertentu. Secara psikologis
kedewasaan adalah keadaan dimana sudah ada ciri-ciri psikologis
tertentu pada seseorang.
Allport 1961 (Sarwono 2012: 81) mengidentifikasikan ciri-ciri
psikologis itu sebagai berikut:
1) Pemekaran diri sendiri (extension of the self), yang ditandai dengan
kemampuan individu untuk menganggap orang atau hal lain sebagai
bagian dari dirinya juga. Perasaan egoisme (mementingkan diri
sendiri) berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memiliki.
Salah satu tanda yang khas adalah tumbuhnya kemampuan untuk
mencintai orang lain dan alam sekitarnya.
2) Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif (selfobjectivication) yang ditandai dengan kemampuan untuk
mempunyai wawasan tentang diri sendiri (self-insight) dan
kemampuan untuk menangkap humor (sense of humor) lebih tinggi.
3) Memiliki falsafah hidup tertentu (unifying philosophy of life). Hal
ini dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannya dan mengucapkan
dalm kata-kata. Individu itu tahu kedudukannya dalam masyarakat,
faham seharusnya bertingkah laku dalam kedudukannya tersebut
dan berusaha mencari jalannya sendiri menuju sasaran yang telahdi
tetapkan sendiri.
Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan
tingkah laku setiap individu yang merupakan citra total individu dalam
memandang dirinya yang tercermin dari keseluruhan
perilakunya.Menurut Felker (Syarif, 2015: 131), terdapat 3 peranan
penting konsep diri dalam menentukan perilaku setiap individu, yaitu:
1) Self-Concept as maintainer of inner consistency (konsep diri dalam
mempertahankan keselarasan batin). Individu senantiasa berusaha
untuk mempertahankan keselarasan batinnya.
2) Self-Concept as set of experience (konsep diri dalam menentukan
individu memberikan penafsiran atas pengalamannya). Seluruh
sikap dan pandangan individu terhadap dirinya sangat
mempengaruhi dalam menafsirkan sebuah pengalamannya.
3) Self-Concept as set of expectations (konsep diri berperan sebagai
penentu pengharapan individu). Pengharapan ini merupakan inti
dari konsep diri.
Selain itu, 2 sumber pembentukan konsep diri juga didasari dari
pendapat ahli lainnya yang berupa:
1) Bahasa, merupakan sarana komunikasi untuk menjalin
hubungan antar individu. Du (2012: 508) melalui bahasa, akan
mempermudah seseorang dalam memahami konsep diri yang
dimiliki pada diri tiap individu.
2) Umpan balik. Umpan balik merupakan persepsi yang
disampaikan kepada individu yang bersangkutan dari orangorang terdekatnya atau panutannya. Dalam hal ini guru di
sekolah bisa menjadi teladan yang baik bagi para siswanya.
Seperti yang diungkapkan Bruno & Joyce (2014: 50) bahwa
guru perlu mengajarkan keteladanan yang dapat meningkatkan
konsep diri yang baik pada siswa.
Woolfolk (2007: 332) jugamenambahkan,konsep diri
dikembangkan sebagai hasil perbandingan dari kondisi eksternal dan
internal dalam diri setiap individu, menggunakan acuan dari orang lain
untuk suatu aspek laindari dalam diri. Dengan begitu konsep diri
seseorang merupakan gambaran mengenai keadaan dirinya atau
menjawab tentang keadaan seseorang.
Dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan konsep diri pada
setiap individu terdapat beberapa faktor dan peranan penting yang
akan membentuk perilaku atau sikap konsep diri dari masing-masing
individu. Faktor-faktor dan peranan tersebut senantiasa berkembang
mengikuti alur kehidupan dari setiap individu dan menjadi cermin
serta acuan untuk dapat mengkondisikan dirinya.
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri
Konsep diri mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap
perilaku yang ditampilkan oleh setiap individu. Banyak kondisi dalam
kehidupan di usia remaja yang turut membentuk pola kepribadian
melalui pengaruhnya pada konsep diri seperti perubahan fisik maupun
psikologis pada masa remaja.
Beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri pada masa remaja,
menurut Syarif (2015: 126) yaitu:
1) Usia Kematangan. Remaja yang mengalami kematangan lebih awal
akan mengembangkan konsep diri yang menyenangkan sehingga
dapat menyesuaikan diri dengan baik.
2) Nama dan Julukan. Remaja peka dan merasa malu bila temanteman sekelompoknya menilai namanya buruk atau bila mereka
memberi nama julukan yang bernada cemooh.
3) Hubungan Keluarga. Seorang remaja yang mempunyai hubungan
yang erat dengan seseorang anggota keluarga yang
mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan ingin
mengembangkan pola kepribadian yang sama.
4) Teman-teman Sebaya. Teman sebaya mempengaruhi pola
kepribadian remaja dalam dua cara, yaitu konsep diri remaja
merupatan cerminan dari anggapan tentang konsep teman-teman
tentang dirinya, dan ia berada dalam tekanan untuk
mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang diakui oleh kelompok.
5) Kreativitas. Remaja yang semasa kanak-kanak di dorong agar
kreatif dalam bermain dan dalam tugas-tugas akademis,
mengembangkan perasaan individualitas dan identitas yang
memberi memberi pengaruh yang baik pada konsep dirinya.
6) Cita-cita. Bila remaja mempunyai cita-cita yang realistik tentang
kemampuannya akan lebih banyak mengalami keberhasilan. Ini
akan menimbulkan kepercayaan diri dan kepuasan diri yang lebih
besar yang memberikan konsep diri yang lebih baik.
Burns (Nuryoto, 1993: 54) menyebutkan bahwa secara garis besar
ada lima faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri, yaitu:
1) Citra fisik, merupakan evaluasi terhadap diri secara fisik, 2) bahasa,
yaitu kemampuan melakukan konseptualisasi dan verbalisasi, 3) umpan
balik dari lingkungan, 4) identifikasi dengan model dan peran jenis yang
tepat, 5) pola asuh orang tua. Maka dengan adanya hal-hal tersebut,
individu akan memperoleh gambaran yang detail mengenai keadaan
dirinya dan diharapkan mampu merepresentasikan keadaan dirinya
sesuai dengan kemajuan yang sudah dipahami dalam setiap diri
individu. Seperti yang dijelaskan oleh Hartung & Subich (2011: 54),
Konsep diri merupakan representasi abstrak yang kemudian lahir dari
diri melalui pola pengalaman yang dipilih dan direfleksi oleh dirinya
sendiri secara berkelanjutan dan menjadi deskripsi mengenai keadaan
diri.
Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan, perilaku yang
ditampilkan oleh setiap individu akan terbentuk oleh beberapa faktor
yang mempengaruhinya. Mulai dari penampilan diri, adanya sebuah
cita-cita dan kreativitas, sampai pada hubungan keluarga dan teman
sebaya. Faktor-faktor tersebut turut terlibat dalam membentuk pola
kepribadian melalui konsep diri yang akan ditampilkan pada rentang
masa hidupnya.

Subjek Pajak Badan

a. Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun
Subjek Pajak yaitu :
1. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas
penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap
penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak
badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk
misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan
merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah
PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak
yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas
penghasilan yang didapat.” Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut,
dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26,
PPh Pasal 29, PPh Pasal 6, PPh Pasal 9, dan PPh final Pasal 4 ayat 2. Di Indonesia
pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak
didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan Pajak Perseroan (PPs).
Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan
diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak hanya dikenakan untuk perusahaan
yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak
yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu
perusahaan.
Pada tahun 1932 diberlakukan yang disebut ordonansi pajak pendapatan.
Ordonansi pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang
bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Pada tahun
1935 diberlakukan ordonansi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong
gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji yang diterima. Dasar
Pengenaan Pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari
penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan
pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai
tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar
bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Tarif PPh Pasal 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)
yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif yang
artinya semakin tinggi pengasilan yang diterima maka akan dikenakan lapis tarif
lebih tinggi. Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling
lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Kematangan Karir

a. Pengertian Kematangan Karir
Kematangan karir pada dasarnya merupakan suatu persepsi
mengenai perkembangan karir yang dialami oleh setiap individu.
Perkembangan karir tersebut tentunya mengalami suatu perbedaan yang
disebabkan berbagai faktor-faktor dan keadaan psikologis pada setiap
individu itu. Hal tersebut juga sependapat dengan Tekke & Ghani (2013:
101) bahwa kematangan karir merupakan faktor penting yang harus
dimiliki setiap individu, terutama pada peserta didik karena menyangkut
dalam mempersiapkan diri mereka ke dunia kerja. Konstruksi
kematangan karir ini diperkenalkan oleh Super (1957). Super (1957:
186) mengklaim bahwa kematangan karir mewakili “tempat yang
dicapai pada kontinum pengembangan kejuruan dari eksplorasi hingga
penurunan”.
Kematangan karir menurut Gonzalez (2008: 752), merupakan
perilaku yang ditampilkan individu dengan maksud untuk melaksanakan
tugas-tugas perkembangan karir sesuai dengan tahap perkembangan
karir yang sedang dilalui individu. Kemudian Parsons (Leong, 2008:
1491) mendefinisikan kematangan karir merupakan pemahaman yang
jelas tentang diri sendiri, pengetahuan tentang persyaratan pekerjaan
yang berbeda, dan pemikiran yang benar pada hubungan antar sesama.
Kematangan karir dapat membuat setiap individu (dalam hal ini
peserta didik) berfikir sistematis dan realistik terhadap kehidupan yang
akan dijalani dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan
dirinya. Segala pengetahuan dan wawasan yang luas dalam menentukan
pilihan karir sangat diperlukan untuk memantapkan tingkat kematangan
karir pada peserta didik. Seperti yang dimaksud Salami (2008: 37)
menyatakan bahwa, kematangan karir menggambarkan kemampuan
seseorang yang berhasil dalam mengatasi tugas-tugas perkembangan
kejuruan. Senada dengan pendapat tersebut Supreet & Mamta (2018:
31) juga menjelaskan, kematangan karir diartikan sebagai tingkat
pengetahuan yang profesional dalam menentukan pilihan karir.
Hasan (2006: 127) menjelaskan, kematangan karir identik dengan
pengambilan sikap dan kompetensi yang berkaitan dengan pengambilan
keputusan karir, yang telah didefinisikan secara normatif dalam hal
kesesuaian antara perilaku karir dan perilaku kepribadian pada usia yang
telah ditunjukkannya. Hal tersebut sependapat dengan Betz (Whiston,
2013: 196) mendefinisikan kematangan karir sebagai sejauh mana
individu telah menguasai tugas kejuruan, termasuk pengetahuan dan
komponen sikap, sesui tahap perkembangan karirnya.
Lundberg dkk (1997) (Roy,2015: 173) juga menjelaskan,
kematangan karir adalah kesiapan untuk membuat keputusan karir yang
sesuai. Dybwad (2008: 8) menyatakan, “…konseptual kematangan karir
didasarkan pada asumsi bahwa kesiapan karir berhubungan dengan
salah satu tahap dalam pengembangan kejuruan”.Leong dan Barak
(2001: 297) mendefinisikan kematangan karir sebagai “kesiapan untuk
menangani tugas pengembangan kejuruan yang sesuai dengan tahap
kehidupan individu”. Sejalan dengan pendapat tersebut Mubiana (2010:
35), tahap kesiapan yang sesuai dalam membentuk kematangan karir
berarti bahwa orang tersebut harus memiliki kemampuan kognitif yang
tepat untuk ditangani dalam berbagai tantangan karir yang mungkin
muncul dalam perjalanan waktu hidup mereka. Sehingga dapat
dinyatakan bahwa kematangan karir merupakan konstruksi yang
berguna untuk mengukur tingkat perkembangan karir pada peserta didik
(Rojewski et.al; dalam Kim & Oh 2013: 221).
Berdasarkan pemaparan tentang kematangan karir diatas maka
dapatdisimpulkan bahwa kematangan karir sebagai pemahaman diri dan
kesadaran pada diri individu untuk merencanakan, mempersiapkan,
mengambil keputusan karir yang tepat, serta kesiapan mengenai
berbagai tantangan yang mungkin ditemui selama perjalanan hidup
setiap individusesuai dengan kemampuannya.
b. Aspek Kematangan Karir
Karakteristik pada diri individu yang telah memiliki kematangan
karir dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek inilah yang
nantinya bisa menjadi acuan bagi individu dalam mempersiapkan
kematangan karirnya. Menurut Super (Sharf, 1992: 155), menyatakan
bahwa indikator kematangan karir pada remaja dapat diukur sebagai
berikut:
1) Perencanaan karir (career planning). Merupakan aktivitas pencarian
informasi yang melibatkan individu dalam proses tersebut.
Indikator ini adalah menyadari wawasan dan persiapan karir,
memahami pertimbangan alternatif pilihan karir dan memiliki
perencanaan karir dimasa depan.
2) Eksplorasi karir (career exploration). Merupakan kemampuan
individu untuk mengeksplorasi pencarian informasi karir dari
berbagai sumber. Aspek eksplorasi karir berhubungan dengan
seberapa banyak informasi karir yang diperoleh peserta didik dari
berbagi sumber tersebut. Indikator dari aspek ini adalah
mengumpulkan informasi karir dari berbagai sumber dan
memanfaatkan informasi karir yang telah diperoleh.
3) Pengetahuan tentang membuat keputusan karir (decision making).
Adalah kemampuan individu dalam menggunakan pengetahuan dan
pemikiran dalam membuat perencanaan karir. Dengan mengetahui
pengetahuan karir diharapkan mereka akan mampu membuat
keputusan karir yang tepat bagi dirinya.
4) Pengetahuan (informasi) tentang dunia kerja (world of work
information). Aspek ini terdiri dari dua komponen yakni terkait
dengan tugas perkembangan, yaitu individu harus tahu minat dan
kemampuan diri, mengetahui cara orang lain mempelajari hal-hal
yang berkaitan dengan pekerjaan dan mengetahui alasan orang
berganti pekerjaan. Komponen kedua adalah mengetahui tugastugas pekerjaan dalam suatu jabatan dan perilakuperilaku dalam
bekerja.
5) Pengetahuan tentang kelompok pekerjaan yang lebih disukai
(knowledge of preferred occupational group). Aspek yang
dimaksud adalah peserta didik diberi kesempatan untuk memilih
satu dari beberapa pilihan pekerjaan, dan kemudian ditanyai
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
Mengenai persyaratan, tugas-tugas, faktor-faktor dan alasan yang
mempengaruhi pilihan pekerjaan dan mengetahui resiko-resiko dari
pekerjaan yang dipilihnya. Indikator pada aspek ini adalah
pemahaman mengenai tugas dari pekerjaan yang diinginkan,
memahami persyaratan dari pekerjaan yang diinginkan, mengetahui
faktor dan alasan yang mempengaruhi pilihan pekerjaan yang
diminati dan mampu mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin
muncul dari pekerjaan yang diminati.
6) Realisasi keputusan karir (realisation). Realisasi keputusan karir
adalah perbandingan antara kemampuan individu dengan pilihan
karir pekerjaan secara realistis. Aspek ini antara lain: memiliki
pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan diri
berhubungan dengan pekerjaan yang diinginkan, mampu melihat
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat karir yang
diinginkan, mampu mengambil manfaat membuat keputusan karir
yang realistik.
Pada keenam tahap tersebut peserta didik di usia SMA dapat
dikategorikan berada pada tahap eksplorasi karir. Pada tahap eksplorasi
karir ini menjadi sangat penting bagi perkembangan usia peserta didik
SMA. Di usia ini sering kali peserta didik membuat keputusan yang
ambigu, ketidakpastian, memiliki kesalahan dan perubahan yang tidak
direncanakan, serta banyak peserta didik yang tidak cukup menggali karir
dan juga sedikit menerima arahan mengenai bimbingan karir. Zunker
(2010: 63) merujuk pada teori Super yang menyatakan bahwa proses
eksplorasi karir terjadi pada tahap tentative, yakni pada tahap pilihan
karirtelah menyempit namun masih belum berakhir. Pada tahap eksplorasi
karir ini, setiap individu mengalami proses belajar lebih banyak mengenai
kesempatan kerja dan kondisinya dalam proses membangun karir untuk
mencapai masa depan yang diinginkannya.
Taveira & Moreno (2003: 189-208) juga menjelaskan bahwa pada
tahap eksplorasi karir terdapat tiga konsep yang mendasari: 1) eksplorasi
karir sebagai pilihan konseling karir, yakni sebagai perilaku dalam
pencarian informasi maupun sebagai pemecahan masalah perkembangan
karir; 2) eksplorasi karir sebagai teori dan konsep karir yang merupakan
tahapan penting di dalam proses pengambilan keputusan karir, melibatkan
identifikasi dan evaluasi pilihan karir, dan pencarian informasi karir; 3)
eksplorasi karir merupakan tahap kehidupan, bahwa masa remaja
memiliki berbagai tugas perkembangan karir. Sejalan dengan ungkapan
tersebut, Purwanta (2012: 229-230) juga berpendapat bahwa eksplorasi
karir merupakan proses psikologi yang komplek, yaitu aktivitas yang
bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai diri yang berkaitan
dengan cita-cita, minat, bakat, kemampuan diri, kelebiham, dan
kekurangan dalam dirinya serta aktivitas dalam pencarian informasi pada
lingkungan karir yang mendorong individu untuk meningkatkan
perkembangan karirnya.
Berdasarkan paparan mengenai eksplorasi karir di atas dapat
disimpulkan bahwa eksplorasi karir merupakan proses perkembangan
karir pada setiap individu yang berusaha mencapai tujuan karir dengan
mengenali keadaan dirinya demi mencapai keberhasilan dalam karir. Dan
hal tersebut akan membuat peserta didik mampu mengenali kematangan
karir dalam dirinya sesuai arah perkembangan yang telah dilaluinya
Berkaitan dengan kesiapan mengenai kematangan karir pada
remaja, ungkapan tersebut juga sesuai dengan pendapat Coertse &
Schepers (2004: 56) yang menyatakan bahwa remaja mampu untuk
membuat keputusan karir yang matang untuk sementara waktu jika
mereka telah mendapatkan pengetahuan tentang alternatif pendidikan dan
pekerjaan. Atli (2017: 152) juga menambahkan bahwa individu yang
telah sampai pada tingkatan kematangan karir tertentu diyakini mampu
memformulasikan lebih banyak pilihan karir yang sesuai dengan
kesadaran dan kesiapan yang telah dimiliki.
Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa jika peserta didik telah
memiliki karakteristik kematangan karir maka dapat dilihat bahwa peserta
didik tersebut telah memiliki cukup banyak pengetahuan, informasi,
prinsip, sikap, dan segala yang mendukung dalam kematangan karir pada
dirinya. Sehingga memudahkan peserta didik dalam memutuskan
penentuan karir yang akan dipilihnya.
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kematangan Karir
Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir sangatlah
kompleks. Hal tersebut bisa muncul pada dalam diri individu, keadaan
eksternal, dan lain sebagainya. Naidoo (1998: 5) mengemukakan
mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kematangan karir, yaitu:
1) Tingkat pendidikan (educational level). Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh McCaffrey, Miller, dan Winston, kematangan
karir individu ditentukan dari tingkat pendidikannya. Pada peserta
didik junior dan senior terdapat perbedaan dalam hal kematangan
karir. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi pula
kematangan karir yang dimilik. Hal ini mengidentifikasikan
kematangan karir meningkat seiring tingkat pendidikan.
2) Jenis kelamin. Wanita memiliki kematangan karir yang lebih
rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena wanita
lebih rentan dalam memandang konflik sebagai hambatan proses
perkembangan karir, dan kurang mampu untuk membuat
keputusan karir yang tepat dibandingkan laki-laki.
3) Status sosial ekonomi. Hasil penelitian Jordaan dan Heyde
menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi menjadi penentuk
signifikan dari kematangan karir dikalangan remaja. Individu yang
berasal dari kalangan menengah ke bawah menunjukkan nilai
rendah pada kematangan karir. Hal ini ditandai dengan kurangnya
akses terhadap informasi tentang karir.
4) Locus of Control. Individu dengan tingkat kematangan karir yang
baik cenderung memiliki orientasi locus of control internal. Locus
of control merupakan persyaratan untuk perencanaan karir,
eksplorasi karir, memperoleh keterampilan karir, dan informasi
karir. Hal tersebut dapat membantu individu dalam membentuk
kematangan karirnya.
5) Ras. Kelompok minoritas sering dikaitkan dengan kematangan
karir rendah yang berhubungan dengan orang tua. Jika orang tua
mendukung anaknya walaupun mereka berasal dari kelompok
minoritas, anak tersebut akan tetap memiliki kematangan yang
baik.
6) Makna bekerja. Pentingnya pekerjaan mempengaruhi individu
dalam membuat pilihan, kepuasan kerja yang merujuk pada
komitmen kerja, serta kematangan karir pada diri individu itu
sendiri.
Mangkuprawira (2011: 188) menyatakan bahwa komponen utama
karir terdiri atas alur karir, tujuan karir, perencanaan karir, dan
pengembangan karir. Alur karir merupakan pola pekerjaan berurutan
yang membentuk karir seseorang. Tujuan karir merupakan pandangan
tentang posisi atau kedudukan yang ingin dicapai seseorang pada masa
depan. Perencanaan karir merupakan proses seseorang melaksanakan
seleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan karirrnya.
Pengembangan karir terdiri atas perbaikan-perbaikan personal yang
dilakukan untuk mencapai tujuan dan rencana karirnya.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Jawarneh (2016), untuk
meningkatkan tingkat kematangan karir dalam sampel mahasiswa di
suatu universitas negeri di Yordania, menghasilkan temuan pentingnya
meningkatkan pemahaman mengenai pengetahuan diri, pengetahuan
tentang dunia kerja, dan perencanaan karir untuk memberikan beberapa
rekomendasi berkaitan dengan mempersiapkan mahasiswa untuk
lingkungan kerja.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kematangan
karir dipengaruhi beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Dimana
faktor-faktor tesebut mempengaruhi kematangan karir pada setiap
peserta didik dalam mencapai karir masa depannya. Dan faktor keluarga
dirasa menjadi faktor paling utama dalam kematangan karir setiap
individu, karena masa perkembangan, pengalaman masa kecil, dan
peran orang tua berperan andil terhadap tumbuh kembang pada anak,
sehingga hal itu akan mempengaruhi perkembangan anak khusunya
dalam hal kematangan karir pada masa depannya.
d. Tahap Perkembangan Karir
Super (Winkel & Sri Hastuti 2013: 632) membagi perkembangan
karir menjadi lima tahap, yaitu :
1) Fase Pengembangan (Growth). Dari saat lahir sampai umur lebih
kurang 15 tahun, dimana anak dimana anak mengembangkan
berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhankebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri (selfconcept structure).
2) Fase Eksplorasi (Exploration). Dari umur 15 sampai 24 tahun,
dimana individu memikirkan berbagai alternative jabatan, tetapi
belum mengambil keputusan yang mengikat.
3) Fase Pemantapan (Establishment). Dari umur 25 sampai 44 tahun,
yang bercirikan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk beluk
pengalaman selama menjalani karir tertentu.
4) Fase Pembinaan (Maintenance). Dari umur 45 sampai 64 tahun,
dimana individu sudah dewasa menyesuaikan diri dalam
penghayatan jabatannya.
5) Fase Kemunduran (Decline). Pada usia 65 tahun keatas dimana
orang sudah memasuki masa pensiun dan menemukan pola hidup
baru sesudah melepaskan jabatannya tersebut.
Super (Zunker 2012: 167), bahwa kematangan karir dapat diukur
melalui beberapa dimensi yaitu: orientasi terhadap pekerjaan yang akan
ditentukan (dimensi sikap), perencanaan mengenai karir (dimensi
kompetensi), konsistensi prefensi kejuruan karir (dimensi konsistensi),
dan kebijaksanaan prefensi kejuruan karir (dimensi realitas).Sharf
(2010: 227), juga menjelaskan dimensi yang dimaksud adalah: a)
dimensi sikap: berkaitan dengan kekhawatiran dan kepedulian tentang
pilihan dan penggunaan informasi pekerjaan, b) dimensi kompetensi:
informasi spesifik yang dimiliki individu tentang pekerjaan yang dia
masuki, c) dimensi konsistensi: konsistensinya dalam pekerjaan dan
tingkat pekerjaan yang ditekuni, dan d) dimensi realitas: mengacu pada
hubungan antara pilihan dan tingkat pekerjaan.
Dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang sudah siap dengan
fase perkembangan yang dilaluinya, kematangan karirnya juga akan
mengalami kemantapan seiring perjalanan dalam fase kehidupannya.
Erikson (Salkind, 2004: 152) yang menyatakan bahwa individu yang
telah sampai pada tahap kedewasaan akan lebih siap dalam hal
kematangan karir, serta mampu menggambarkan hasil dari tahap
kedewasaannya dengan mengalami proses seperti mampu meyelesaikan
konflik, menetapkan tujuan, dan memaknai sebuah keberhasilan yang
diraihnya dan itu menjadi sebuah upaya sadar yang dilakukan dalam
hidupnya.

Kematangan Perusahaan

Kematangan perusahaan adalah jangka waktu lamanya perusahaan
itu berdiri, semakin lama perusahaan itu sudah berdiri, kemungkinan juga
banyak pengalaman serta informasi yang diperoleh perusahaan. Perusahaan
yang berdiri sejak lama tentunya memiliki beberapa metode atau strategi
dalam mempertahankan perusahaan sehingga memiliki rekam jejak yang
baik. Kematangan perusahaan juga dapat diartikan sebagai suatu rentang
berjalannya perusahaan yang dinyatakan dengan tahun. Kematangan
perusahaan juga ditentukan dengan tanggal berdirinya perusahaan dan
menggambarkan kondisi kinerja perusahaan. Jika siklus perusahaan
semakin lama, perusahaan akan memiliki pengalaman menjalankan kinerja,
mampu bersaing, dan memnafaatkan peluang bisnis yang baik pada
berbagai kesempatan (Rohmah, 2017). Namun, peneliti menggunakan
alternatif lain untuk menghitung kematangan perusahaan dengan model
RE/EQ (laba ditahan dibagi dengan total ekuitas)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Financial Distress

Secara garis besar, financial distress ini dikarenakan adanya
pengeluaran yang lebih tinggi dibanding pendapatan, asset yang tidak likuid
itu sedikit, dan kesalahan dalam merencanakan keuangan. Financial
distresss dapat terjadi karena pengelolaan cashflow yang kurang baik,
produk yang kurang menarik sehingga kurang laku, pengeluaran yang
melebihi pendapatan (anggaran yang direncanakan), biaya bahan baku yang
tinggi, adanya pengaruh perubahaan dari kebijakan pemerintah, dan asset
yang disalahgunakan.
Penyebab kesulitan keuangan atau financial distress (Sari &
Yulianto, 2018) antara lain:
a. Neoclassical model
Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika bagian sumber
daya dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang
bisa membagikan sumber daya (asset) yang terdapat pada
perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.
b. Financial model
Pencampuran aset yang sudah benar namun struktur keuangan
salah dengan batasan perusahaan untuk meminjam sebanyak
yang diinginkan (liquidity constraints). Ini berarti jika
perusahaan dapat bertahan hidup dalam waktu yang panjang,
tapi juga harus bangkrut dalam waktunya singkat.
c. Corporate governance model
Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran asset
dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk.
Karena hal ini tidak efisien, maka mendorong perusahaan
menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah
dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.
Faktor yang mempengaruhi financial distress dalam penelitian ini antara
lain adalah
a. Likuiditas
Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar
kewajibannya pada jangka pendek.
b. Pertumbuhan penjualan
Rasio yang menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan.
c. Profitabilitas
Rasio yang menunjukkan kemampuas perusahaan dalam
memperoleh laba (pendapatan).
d. Kematangan perusahaan
Melihat kemampuan asset perusahaan dalam menghasilkan
penjualan.
e. Ukuran perusahaan
Menunjukkan seberapa besar atau kecilnya perusahaan yang
tercermin dari nilai total aset.
f. Likuiditas yang memoderasi pertumbuhan penjualan
Bahwa perusahaan yang bertumbuh kembang membutuhkan
likuiditas
g. Kondisi pandemi Covid-19
Kondisi yang dapat memperlihatkan adanya kemungkinan
perusahaan mengalami financial distress.

Rasio Aktivitas

Rasio keuangan yang mengukur sejauh mana efektivitas
penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas asset dan
digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat tingkat
aktiva tertentu tertentu yang dimiliki dimiliki perusahaan,
apakah sudah sesuai dan beralasan (reasonable), sangat
tinggi, atau sangat rendah jika dipandang dari tingkat
penjualan saat ini dan yang diproyeksikan juga menganalisis
hubungan antara laporan laba-rugi, khususnya penjualan,
dengan unsur-unsur yang ada pada neraca, khususnya unsurunsur aktiva.
Rasionya meliputi,
1. Inventory Turnover dimana rasio itu digunakan untuk
mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola
persediaan.
????????? ???????? =
???? ?? ?????
??????????? …………… (2.5)
2. Total Assets Turnover Ratio (TATO) yang mengukur
perputaran dari semua aktiva atau asset perusahaan dan
dihitung dengan cara membagi penjualan dengan aktiva
total.
???? =
??? ?????
????? ????? …………………………….. (2.6)
3. Average Collection Period (ACP) yang mengukur berapa
lama piutang usaha dapat tertagih. Semakin cepat,
semakin baik bagi perusahaan.
??? =
Trade Receivables
(Net Sales / 365) …………………..…… (2.7)
4. Average Payment Period (APP) yang mengukur berapa
lama hutang usaha dapat tertagih. Semakin “lambat”,
semakin “baik” bagi perusahaan.
??? =
Trade Payables
(Cost of Sales / 365)

Rasio Likuiditas

Rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan
unutk mrmbayar tagihan-tagihahnnya dalam jangka pendek
tanpa menglami kesulitan keuangan. Dua rasio likuiditas
jangka pendek yang sering digunakan yaitu:
1. Current ratio, mengukur kemampuan perusahaan
memenuhi hutang jangka pendeknya dengan
menggunakan aktiva lancarnya. Rasio yang rendah
menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan
rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan
aktiva lancar yang akan mempunyai pengaruh yang
tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan.
??????? ????? =
??????? ??????
??????? ??????????? …………….. (2.2)
2. Quick ratio, merupakan alat ukur yang lebih akurat
untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan dan juga
untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam
membayar hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa
memperhitungkan persediaan. Angka yang terlalu
tinggi untuk persediaan menunjukkan indikasi
kelebihan kas atau piutang sedangkan angka yang
terlalu kecil menunjukkan resiko likuiditas tinggi.
????? ????? = (??????? ??????−?????????)
??????? ???????????

Bahkan ada juga yang menambahkan Cash Ratio (Rasio
Kas) yang membandingkan antara kas dengan aktiva
lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang
lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi menjadi
uang kas adalah efek atau surat berharga.
???ℎ ????? = ???ℎ+???ℎ ??????????
??????? ???????????

Kelebihan dan kekurangan analisis rasio keuangan

Menurut Dewi (2017), rasio keuangan sebagai alat analisis untuk
mengukur kinerja keuangan, memiliki kelebihan dan kelemahan, antara
lain:
1. Kelebihan
– Pengganti sederhana dari informasi yang tertuang dalam
laporan keuangan yang rumit.
– Adanya standarisasi ukuran perusahaan.
– Rasio masuk ke dalam angka yang mudah dibaca.
– Mudah memperbandingkan antara perusahaan satu dengan
perusahaan lain secara periodik.
2. Kelemahan
– Memberlakukan pengeluaran biaya antar perusahaan satu
dengan lainnya berbeda.
– Digunakannya tahun fiskal yang berbeda mengakibatkan
pengaruhnya rasio komperatif.
– Data yang dijelaskan dengan berbagai cara dan kemudian
data disusun menggunakan data akuntansi.
– Pihak penyusun yang tidak jujur dalam memasukkan angka
ke dalam laporan keuangan dan tidak menunjukkan hasil
yang benar dapat dikatakan sebagai adanya memanipulasi
data dalam penyusunan laporan keuangan.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang
digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan
data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan
seperti laporan neraca, rugi / laba, dan arus kas dalam periode tertentu.
Menurut Halim (2016:74) analisis rasio keuangan merupakan rasio yang
pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau
antara laporan laba-rugi dan neraca. Menurut Samryn (2015:363) analisis
rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan, data
keuangan perusahaan menjadi lebih berarti.
Tujuan dari analisis rasio keuangan antara lain:
– Berguna bagi seseorang / perusahaan yang ingin melakukan
investasi pada saham.
– Memberikan kredit kepada suatu perusahaan.
– Menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier.
– Menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer /
pelanggan.
– Menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi
karyawannya.
– Menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan
kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang
wajar suatu industri.
– Menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk
kepentingan evaluasi.
– Menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing/kompetitor
(positioning).
– Menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi
perusahaan

Rasio Keuangan

Rasio keuangan sebagai metode analisa terhadap kondisi keuangan
yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan
yang data diambil dari laporan keuangan pada suatu periode tertentu.
Menurut Kasmir (2018:104), rasio keuangan adalah aktivitas yang
membandingkan angka dan terdapat pada laporan keuangan dengan
membagi satu angka dengan angka lainnya. Bagi investor, baik jangka
pendek ataupun menengah, secara umum lebih tertarik akan kondisi
keuangan jangka pendek, dan kemampuan perusahaan dalam membayar
dividen yang memadai. Informasi dapat diketahui dengan cara yang
sederhana, yaitu menghitung rasio keuangan sesuai keinginan.
Menurut Wuisan (2022), rasio keuangan memiliki fungsi penting
bagi perkembangan perusahaan, yaitu (i) mengetahui efektivitas operasional
yang dalam artian perusahaan mengetahui akan biaya operasional yang
dibutuhkan dan dikeluarkan, (ii) mengetahui keuangan yang optimal untuk
menentukan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan masingmasinga dan digunakan secara maksimal, (iii) mengetahui asset yang
optimal dengan kata lain perusahaan dapat memanfaatkan rasio keuangan
dalam menilai pengoptimalan aktiva yang digunakan untuk kegiatan bisnis,
(iv) mengetahui perkembangan dan kesehatan keuangan perusahaan yang
dimana rasio keuangan dapat digunakan perusahaan untuk menentukan
kemampuan suatu usaha dalam memperoleh laba yang besar dan rasio
keuangan dapat digunakan perusahaan dengan memberikan informasi jika
dari segi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat atau terpuruk.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai peran sangat penting dalam suatu
bisnis, isi dari laporan keuangan berupa catatan informasi keuangan dari
suatu perusahaan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja
perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai pencatatan transaksi
dalam bisnis, baik transaksi penjualan maupun pembelian dan juga transaksi
yang ada nilai ekonominya. Jenis laporan keuangan jika dilihat secara
umum ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan
perubahan posisi keuangan.
Laporan keuangan adalah laporan yang menunujukkan kondisi
perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Sutra & Mais, 2019).
Menurut PSAK No. 1 (2020: 2), “laporan keuangan adalah penyajian
terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.
Z > 2,99 Zona aman, dimana perusahaan dalam kondisi sehat
kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi.
1,81 < Z < 2,99 Zona abu-abu, dimana perusahaan dalam kondisi rawan.
Pada kondisi ini perusahaan mengalami masalah
keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.
Z < 1,81 Zona berbahaya, dimana perusahaan dalam kondisi
bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang
tinggi).
Menurut Harahap (2018) “laporan keuangan menggambarkan kondisi
keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka
waktu tertentu”. Menurut M. Dewi (2017) dikatakan jika laporan keuangan
adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan.
Laporan keuangan dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan
perusahaan maupun secara berkala. Tujuan dari laporan keuangan untuk
memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik saat tertentu
mampun periode tertentu Kasmir (2016:7). Tujuan laporan keuangan
menurut Hans (2016:126) yaitu dengan memberikan informasi mengenai
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat
bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan
ekonomi.
Fungsi dari laporan keuangan adalah untuk membantu perusahaan
dengan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan juga aktivitas pada
masa yang akan datang, menggambarkan kondisi perusahaan dalam bentuk
angka rill secara keseluruhan sebagai bahan evaluasi kerja, perencanaan,
keputusan serta menunjukkan kredibilitas perusahaan.

Alternatif Perbaikan Financial Distress

Menurut Hanafi dan Halim (2016) ada beberapa alternatif perbaikan
kesulitan keuangan yang bisa dilakukan perusahaan, yaitu secara informal
dilakukan bila masalah belum begitu parah dan masalah perusahaan bersifat
sementara yang prospek masa depannya masih bagus dengan dua cara, yaitu
hutang-hutang yang jatuh temponya diperpanjang dan melakukan
pengurangan tagihan yang besar. Secara formal, dilakukan bila masalah
sudah parah, namun kreditur ingin memiliki jaminan keamanan yang erat
dengan 2 cara, yaitu likuidasi (jika nilai likuidasi lebih besar dari nilai
perusahaan kalai diteruskan) dengan menjual asset perusahaan dan
reorganisasi (jika nilai perusahaan masih memperlihatkan prospek yang
baik, bila nilai perusahaan yang diteruskan lebih besar dari nilai perusahaan
jika
Cara mengatasi financial distress antara lain:
1. Menjual asset
Menjual asset berupa tanah, gedung, kendaraan atau asset
apapun itu dapat mengembalikkan modal serta operasional
perussahaan meskipun minim tetapi perusahaan tetap berjalan
serta menutupi utang-utang yang ada.
2. Melakukan merger dengan perusahaan lain
Merger berarti gabungan atau kombinasi 2 atau lebih
perusahaan. Cara ini dilakukan bila perusahaan kondisinya
sangat mengkhawatirkan dengan dibeli/diambil seluruh asset
dan liabilitas perusahaan.
3. Restrukturisasi kredit
Jika perusahaan memiliki pinjaman di bank yang sulit
dibayar, maka perusahaan meminta kepada pihak bank untuk
di jadwal kembali perihal pengembalikan bunda kreditnya
atau meminta keringanan. Bank juga biasanya akan
memberikan keringanan apabila perusahaan tersebut bias
membuktikan bahwa kondisi perusahaannya tengah
mengalami kesulitan.
4. Menerbitkan obligasi
Perusahaan dapat mengatasi kesulitan keuangannya dengan
menerbitkan obligasi yang akan ditawarkan kepada publik
dan meraih dana dalam waktu singkat. Saham atau obligasi
yang baru diterbitkan, bisa digunakan untuk pendanaan
jangka panjang serta meningkatkan modal usaha. Dan yang
perlu diingat adalah perusahaan harus membayar kredit juga
kupon sesuai janji.
5. Mencari investor
Cara ini cukup menyenangkan tetapi juga cukup sulit karena
investor biasanya tidak ingin berurusan dengan perusahaan
yang mengalami masalah keuangan. Apabila perusahaan bias
meyakinkan bahwa perusahaannya bisa menjadi lebih baik
maka bisa saja investor bersedia akan menyertakan modalnya
pada perusahaan.

Jenis-jenis Financial Distress

Jenis-jenis financial distress menurut Hery (2016) dalam Rahmat
(2020) yaitu :
1) Economic failure
Bisa dikatakan sebagai kegagalan ekonomi yang dimana
keadaan pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total
biaya (biaya modal). Biasanya perusahaan jika dalam kondisi
tersebut dapat melanjutkan operasi perusahaanya selama
kreditur menyediakan modal juga mau menerima tingkat
pengembalian (rate of return) dibawah pasar.
2) Business failure
Kegagalan bisnis dapat diartikan bahwa operasi bisnis
dihentikan dengan alasan mengalami kerugian dan tidak
melanjutkan aktivitas bisnisnya.
3) Technical insolvency
Dimana kondisi perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban
lancarnya atau secara teknis perusahaan tidak mampu dalam
membayar hutketidakmampuan perusahaan dalam membayar
hutang dengan menunjukkan dimana kondisi perusahaan
mengalami kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara bisa
membayar hutangnya dan juga survive bila diberi waktu.
4) Insolvency in bankruptcy
Perusahaan memiliki nilai buku hutang yang melebihi nilai
pasar aset dan lebih serius dari technical insolvency yang
umumnya menrupakan tandan economic failure. Dan
perusahaan dalam kondisi ini juga tidak perlu berurusan dengan
tuntutan secara hukum
5) Legal bankruptcy
Bila perusahaan dianggap mengalami kebangkrutan secara
hukum jika perusahaan melaporkan tuntutan secara resmi
sesuai undang-undang.

Indikator Financial Distress

Indikasi bila terjadi financial distress dapat secara mudah diketahui
dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan yang
tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Indikator
financial distress suatu perusahaan menurut Teng (2002) dalam Syaifudin,
2012 yaitu:
a. Profitabilitas yang negatif atau menurun.
b. Merosotnya nilai pasar.
c. Posisi kas yang buruk (negatif) ketidakmampuan dalam
melunasi kewajiban-kewajiban kas.
d. Tingginya perputaran karyawan dan rendahnya moral.
e. Penurunan volume penjualan.
f. Ketergantungan terhadap utang.
g. Dampak financial distress juga menimbulkan dampak seperti
penilaian yang buruk terhadap kinerja manajemen perusahaan,
penting banyaknya karyawan yang keluar karena akan terjadi
kemungkinan penurunan upah (gaji).
Ada beberapa indikator untuk mengetahui tanda-tanda
kesulitan kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak internal
perusahaan Ratna & Marwati (2018) yaitu:
 Turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan
manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi.
 Turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak
keuntungan.
 Ketergantungan terhadap utang sangat besar.
Dilihat dari pihak eksternal yaitu:
 Penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada
pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut.
 Penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan
mengalami kerugian.
 Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha.
 Pemecatan pegawai secara besarbesaran.
 Harga dipasar mulai menurun terus menerus.

Financial Distress

Financial distress adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak
dapat menghasilkan pendapatan atau pendapatan yang cukup, sehingga
tidak dapat memenuhi atau membayar kewajiban keuangannya. Financial
distress adalah suatu kondisi perusahaan atau individu tidak dapat
menghasilkan pendapatan atau laba yang cukup (Pintek, 2021). Hal ini
umumnya disebabkan oleh biaya tetap yang tinggi, tingkat aset yang tidak
likuid yang besar, atau pendapatan yang sensitif terhadap penurunan kondisi
ekonomi.
Financial distress cycle yang terjadi dalam perusahaan mencakup
periode awal penurunan kinerja hingga ke titik terendah hingga tahap
pemulihan, apabila perusahaan bisa memperbaiki kinerjanya. Ketika
perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka khususnya perusahaan
tidak berada pada posisi yang sama, melainkan akan terus bertransisi ke
tahapan selanjutnya. Gerritsen (2015) mengemukakan bahwa financial
distress merupakan tahap awal yang akan dihadapi oleh perusahaan sebelum
mengalami kebangkrutan.
Terjadinya financial distress diawali dengan kondisi perusahaan
yang tidak mampu untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang membuat
menurunnya kondisi keuangan pada suatu perusahaan (Rahayu; Dani
Sopian, 2016). Failure merupakan kegagalan ekonomi yang terjadi ketika
perusahaan kehilangan pendapatan dan tidak dapat menutup total biaya
operasinya (Helena dan Saifi, 2017). Kebangkrutan adalah keadaan
terburuk suatu perusahaan yang tengah berada dalam kondisi financial
distress dimana perusahaaan berada di titik terendah dari kondisi
perusahaan yang tidak mampu memenuhi hutang atau kewajibannya
Wardani & Hidayati (2022).
Financial distress dapat diinterpretasikan dimana keadaan
perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan arus kas
yang dihasilkan perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka
panjang maupun jangka pendek serta perusahaan juga diharuskan
melakukan koreksi terhadap aktivitas perusahaan. Jika perusahaan tersebut
mengalami financial distress dan tidak ada tindakan lanjut untuk perbaikan,
maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan atau bisa jadi dapat
dilikuidasi. Namun, jika kinerja perusahaan membaik maka perusahaan
juga memiliki kesempatan untuk mengatasi kesulitan keuangan

Alat Ukur Kerzner Tingkat 2

Alat ukur Kerzner tingkat 2 merupakan tingkatan yang mengidentifiksi
tingkat kematangan dan kemampuan dari suatu perusahaan; dimana perusahaan
telah menggunakan langkah-langkah manajemen proyek secara efektif. Sekalipun
telah melakukan tingkat 1, belum berarti manajemen proyek dipergunakan dalam
perusahaan, dan meskipun telah digunakan secara efektif.
Kerzner tingkat 2 memiliki beberapa karakteristik, yaitu pengenalan
terhadap manfaat dari manajemen proyek, organisasi pendukung pada setiap
tingkatan, pengenalan akan pentingnya metodologi, pengenalan akan pentingnya
pengendalian biaya, dan mengembangkan suatu kurikulum pelatihan manajemen
proyek.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan Kerzner tingkat 2 karena
kerzner tingkat 2 mengukur tingkat kematangan melalui berbagai tahapan dari
siklus manajemen proyek suatu perusahaan. Tahapan tersebut dibagi menjadi lima
tahapan siklus perusahaan manajemen proyek, yaitu tahapan embrio, tahapan
penerimaan manajemen eksekutif, tahapan dukungan manajemen menengah dan
bawah, tahapan pengembangan dan tahapan kedewasaan / kematangan.

Maturity Model (Model Tingkat Kematangan)

Maturity Model atau model tingkat kematangan mengidentifikasi langkah –
langkah yang perlu diambil, item pekerjaan yang perlu diselesaikan, dan urutan
kegiatan yang perlu untuk dilaksanakan serta memiliki hasil yang berarti dan
dapat diukur. Pada dasarnya, tujuan dari model tingkat kematangan ini adalah
menyediakan kerangka untuk meningkatkan hasil dari perusahaan dengan
melakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan manajemen proyek
perusahaan tersebut, membandingkan dengan perusahaan yang hampir sama dan
mengukur korelasi antara tingkat manajemen proyek dan juga kenyataan kinerja
proyek ( Hartman, 1997 )
Kematangan seperti dijumpai dalam kehidupan sehari – hari sering dikaitkan
dengan tingkat perkembangan yang diraih dan mencapai puncak yang paling
tinggi dalam suatu rangkaian proses ataupun system. Dalam budaya umum,
kematangan ditandai dengan rambut memutih, kebotakan, dan usia. Kematangan
dalam manajemen proyek adalah pengembangan system dan proses yang pada
dasarnya berulang dan memberikan kemungkinan keberhasilan yang tinggi pada
setiap proyek. Proses dan system yang berulang belum menjamin keberhasilan,
namun hal itu akan meningkatkan kemungkinan untuk meraih keberhasilan.
Seperti pada umumnya pencapaian taraf kematangan tentu dimulai terlebih
dahulu dengan tahap yang paling dasar baru kemudian akan bertahap meningkat
sesuai dengan system dan proses yang telah dijalani sehingga pada saatnya baru
akan dicapai tahap kematangan itu sendiri. Untuk di Yogyakarta perusahaan
konstruksi dibagi menjadi kedalam beberapa kelompok yang mengacu pada
besarnya nilai proyek yang dikerjakan dengan mempertimbangkan kemampuan
yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ketika perusahaan mengembangkan
kematangan system dan prosesnya, dua keuntungan muncul. Pertama, pekerjaan
diselesaikan dengan sedikit perubahan, dan yang kedua proses yang direncanakan
menjadi aman terhadap gangguan yang mungkin timbul pada tahap pelaksanaan.
Menurut Kerzner (2001), Maturity Model atau model tingkat kematangan
memperhatikan lima tingkatan yang mengidentifikasi tingkat kematangan
(maturity) dan kemampuan dari perusahaan :
a. Tingkat 1 : Bahasa yang umum; dimana perusahaan
mengenal kepentingan manajemen proyek
b. Tingkat 2 : Proses yang umum; dimana perusahaan
telah menggunakan langkah–langkah
manajemen proyek secara efektif.
Sekalipun telah melakukan tingkat 1,
belum berarti manajemen proyek
dipergunakan dalam perusahaan, dan
meskipun telah digunakan secara efektif .
c. Tingkat 3 : Metode tunggal; dimana perusahaan mulai
mengenal efek sinergi dari
menggabungkan semua metodologi dalam
perusahaan menjadi sebuah metodologi
d. Tingkat 4 : Benchmarking; dimana perusahaan
mengenal kebutuhan untuk
mempertahankan competititve advantage
mereka dalam dasar yang berkelanjutan
e. Tingkat 5 : Peningkatan yang berkelanjutan
(continuous improvement); dimana sebuah
perusahaan mengevaluasi informasi yang
didapat melalui benchmarking

Menurut Kerzner ( 2001 ), Ada lima tahap kematangan siklus hidup
manajemen proyek ialah sebagai berikut :
1. Embryonic phase / tahap embrionik. Didalam tahap embrionik, manajemen
tingkat menengah dan senior manajemen harus mengenali kebutuhan, manfaat dan
penerapan manajemen proyek.
2. Executive management acceptance phase / tahap penerimaan oleh manajemen
puncak. Tahap kedua siklus hidup manajemen proyek adalah tahap penerimaan
oleh manajemen puncak. Dalam tahap ini, sangat penting dukungan yang nyata
dari pimpinan / manajemen puncak dalam mengidenfikasi dukungan mereka jika
perusahaan akan menjadi matang dalam manajemen proyek
3. Line management phase / tahap dukungan manajemen lini. Tahap ketika dalam
model kematangan adalah dukungan manajemen lini. Hambatan terbesar untuk
memperoleh dukungan manajemen lini adalah pada tahap sebelumnya yaitu tahap
penerimaan manajemen puncak. Manajer lini tidak perlu pemahaman yang sangat
kuat akan perangkat manajemen puncak, tetapi mereka harus memahami prinsip –
prinsip dari manajemen proyek, setelah itu manajemen lini yang bertanggung
jawab untuk pendelegasian tugas di proyek.
4. Growth phase / tahap pertumbuhan. Tahap keempat adalah tahap pertumbuhan.
Tahap ini sebenarnya dapat dimulai pada awal sebagaimana pada tahap embrionik
dan berjalan pararel dengan tiga tahap diatas. Bagaimanapun, tiga tahap
sebelumnya harus diselesaikan sebelum tahap ini dapat dilengkapi. Pengetahuan
seorang senior manajemen tentang manajemen proyek dan dukungannya dapat
mempercepat tahap pertumbuhan.
5. Maturity phase / tahap kematangan. Banyak perusahaan menyelesaikan empat
tahap lebih cepat atau lebih lambat. Satu atau dua tahun mungkin merupakan
waktu yang cukup beralasan bagi sebuah perusahaan yang giat untuk meraih tahap
perkembangan. Tahap kematangan adalah topic yang lain. Tahap kematangan
merupakan amanat bahwa perusahaan memhami kepentingan akan integrasi
waktu dan biaya.

Manajer Proyek

Manajer proyek didefinisikan sebagai seorang yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan hingga selesainya suatu proyek, mulai dari kegiatan yang
paling awal. Manajer proyek bertanggung jawab terhadap organisasi induk,
proyeknya sendiri, dan tim yang bekerja dalam proyeknya. Adapun kriteria
manajer proyek adalah mampu mengusahakan sumber daya yang memadai,
memotivasi sumber daya manusia, membuat keputusan yang tepat, melakukan
trade off kebutuhan proyek, mempunyai pandangan berimbang terhadap timnya,
berkomunikasi dengan baik, dan mampu melakukan negoisasi ( Ervianto, 2002 ).
Manajer proyek bertugas mengidentifikasi dan menganalisis lingkup
proyek, dikelompokkan menjadi bagian atau paket kerja yang akan dikirimkan ke
departemen fungsional. Manajer proyek juga harus mampu mengelola berbagai
macam kegiatan, sejumlah besar tenaga kerja dan tenaga ahli, dalam aspek
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai sasaran yang telah
ditentukan ( Soeharto, 1995 ).

  Kontraktor

Menurut Soeharto ( 1995 ), kontraktor adalah orang yang bertanggung
jawab atas implementasi fisik proyek. Kontraktor mempunyai tanggung jawab
keseluruhan atas desain, enginering, pengadaan material, pabrikasi sampai kepada
konstruksi dan instalasi.
Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan
menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan
berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan.
Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum yang
bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan ( Ervianto, 2002 )

Konsultan

Konsultan adalah perorangan atau perusahaan yang memiliki keahlian,
kecakapan, dan bakat khusus dan tersedia bagi yang memerlukan ( klien ) dengan
imbalan sejumlah upah. Konsultan memberi nasehat dan seringkali membantu
melaksanakan nasehat dan seringkali membantu melaksanakan nasehat tersebut
dengan dan untuk klien. Konsultan menyediakan jasa dalam bentuk keahlian, dan
seringkali dilanjutkan dengan pekerjaan atau kegiatan yang merupakan
implementasi nasehat yang diberikan, sampai membuahkan hasil yang nyata.
Perusahaan konsultan menghimpun tenaga-tenaga ahli dihimpun dalam suatu
wadah organisasi. Wadah ini yang menorganisir, mengatur, mengerjakan, serta
member dukungan di home office. (Soeharto,1995).
Ervianto ( 2002 ), mengemukakan bahwa pihak atau badan yang disebut
konsultan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsultan perencana dan konsultan
pengawas..
a. Konsultan perencana adalah orang atau badan yang membuat
perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil,
dan bidang lain yang melekat erat membentuk sebuah system
bangunan.
b. Konsultan pengawas adalah badan atau orang yang dtunjuk pengguna
jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan
Konsultan perencana dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis berdasarkan
spesialisasinya, yaitu konsultan yang menangani bidang arsitektur, bidang sipil,
bidang mekanikal dan elektrikal dan lain sebagainya, pembangunan mulai awal
hingga berakhirnya pekerjaan tersebut.

Perusahaan Konstruksi

Menurut ( Soeharto, 1995 ), Perusahaan konstruksi adalah perusahaan
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengadaan dan penyelenggaraan
proyek konstruksi.
Untuk di Yogyakarta perusahaan konstruksi dibagi menjadi kedalam
beberapa kelompok yang mengacu pada besarnya nilai proyek yang dikerjakan
dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dikelompokkan dalam :
1. Kualifikasi 1 sampai 3 yakni penyedia jasa baru yang kurang pengalaman,
dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu
miliar rupiah ).
2. Kualifikasi 4 sampai 5 yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan
pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu miliar rupiah ) sampai
dengan Rp. 10.000.000.000,00 ( Sepuluh miliar rupiah ).
3. Kualifikasi 6 sampai 7 yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan
pekerjaan diatas 10.000.000.000,00 ( Sepuluh miliar rupiah )

Manajemen Proyek

Manajemen Proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud
tertentu, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara intensif sejak
pertengahan abad 20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek.
Manajemen proyek juga dapat diartikan yaitu merencanakan, mengorganisir,
memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran
jangka pendek yang telah ditentukan. Dalam manajemen proyek, manajer proyek
mempunyai wewenang penuh untuk memimpin penyelenggaraan proyek.
Perumusannya disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengahadapi dan
mengakomidir perilaku dan dinamika yang pemahaman dasar-dasar pemikiran
tersebut ( Soeharto, 1995 ).
Menurut ( Budihartono, 2008 ), Manajemen proyek adalah sebuah metode
atau prosedur yang mempunyai kemampuan untuk menangani tugas–tugas yang
bersifat non rutin yang dapat menghasilkan produk yang unik.
Menurut ( Ervianto, 2002 ), Manajemen proyek adalah semua
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal
hingga berakhirnya proek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat
waktu, tepat biaya dan tepat mutu
Ketika perusahaan mengembangkan kematangan system dan prosesnya,
dua keuntungan muncul. Pertama, pekerjaan diselesaikan dengan sedikit
perubahan, dan yang kedua proses yang direncanakan menjadi aman terhadap
gangguan yang mungkin timbul pada tahap pelaksanaan.

Manajemen

Menurut Soeharto ( 1995 ), manajemen adalah proses merencanakan,
mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber
daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi ( perusahaan ) yang telah
ditentukan. Yang dimaksud dengan proses adalah mengerjakan sesuatu dengan
pendekatan yang sistematis. Sedangkan sumber daya perusahaan terdiri dari
tenaga, keahlian, peralatan, dan informasi. Fungsi manajemen dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Merencanakan, yaitu memilih dan menentukan langkah-langkah
kegiatan yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
2. Mengorganisir, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan cara
bagaimana mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta sumber daya
kepada peserta kelompok ( organisasi ) agar dapat mencapai sasaran
secara efisien.
3. Memimpin, yaitu mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya
manusia dalam organisasi agar mau bekerja dengan sukarela untuk
mencapai tujuan yang telah digariskan.
4. Mengendalikan, yaitu memantau, mengkaji, dan bila perlu mengadakan
koreksi agar hasil kegiatna sesuai dengan yang telah ditentukan.
5. Staffing, yaitu pengadaan tenaga, jumlah maupun kualifikasi yang
diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan, termasuk perekrutan, pelatihan,
dan penyeleksian untuk menemoati posisi-posisi dalam organisasi.
Pada kenyataannya ada hubungan antara proses kematangan, kualitas produk,
waktu, dan upaya pengembangan. Analisis memberi kesimpulan bahwa tingkat
yang lebih tinggi dan proses kematangan berhubungan secara signifikan dengan
kualitas produk, meningkatkan waktu dan upaya pengembangan

Pengertian Proyek

Proyek adalah aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan untuk
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan didalamnya dialokasikan
biayanya ( Budihartono, 2008 ).
Ciri pokok proyek adalah:
a. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir
b. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses
mencapai tujuan.
c. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya
tugas. Dimana titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas.
d. Non rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan kegiatan berubah sepanjang
proyek berlangsung.
Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang
berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu
dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan
dengan jelas ( Soeharto, 1995 ).

Strategic Alignment Maturity Model (SAMM)

Untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan stratagi TI dan bisnis suatu
perusahaan, dibutuhkan sebuah patokan untuk menjadi tolak ukur pengukuran. Salah
satu model untuk menjadi tolak ukur bernama Strategic Alignment Maturity Model
(SAMM) yang dikembangkan oleh Jerry N Luftman [13]. Metode SAMM ini merupakan
metode yang telah banyak digunakan dan terbukti berhasil untuk mengukur tingkat
kematangan keselarasan strategi TI dan bisnis menurut Masri et al [22].
Terdapat 6 kriteria yang digunakan untuk menilai kematangan keselarasan
strategi, hasil penilaian dari ke-6 kriteria tersebut digunakan untuk menentukan tingkat
kematangan keselarasan strategi perusahaan. Ke-6 kriteria tersebut dijelaskan sebagai
berikut.
A. Communication
Berkaitan tentang bagaimana caranya pertukaran gagasan dan informasi
disampaikan dalam kegiatan bisnis antar pelaku bisnis dan bagaimana
kelancaran proses penyampaian dan penerimaan informasi tersebut melalui
komunikasi.
B. Competency / Value Measurements
Penilaian seberapa signifikan pengaruh dan kontribusi yang diberikan oleh TI
kepada bisnis.
C. Governance
Berkaitan tentang tata kelola TI agar alokasi sumber daya TI dapat dimanfaatkan
dengan sesuai kebutuhan bisnis.
D. Partnership
Berkaitan mengenai seberapa baiknya hubungan antar organisasi bisnis dan TI
dalam efek yang diberikan dari masing-masing pihak
E. Scope And Architecture
Berkaitan penilaian kematangan sumber daya TI dalam kegunaanya bagi bisnis.
F. Skills
Berkaitan tentang keahlian sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan
dan bagaimana dapat beradaptasi bila ada perubahan Setelah melakukan penilaian dengan menggunakan pedoman 6 kriteria SAMM,
Luftman juga memberikan 5 tingkatan untuk menjadi acuan dalam penentuan tingkatan
kematangan organisasi, berikut ini adalah penjelasan dari 5 tingkatan tersebut.
1. Initial/Ad Hoc Process
Tingkatan terendah dalam keselarasan strategi TI dan bisnis, organisasi
kemungkinan sulit bahkan mustahil untuk mencapai keselarasan strategi TI dan
bisnis.
2. Commited Process
Bisa dikatakan bahwa organisasi yang telah mencapai tingkat ini berati telah
berkomitmen untuk memulai proses kematangan keselarasan strategi.
3. Established Focused Process
Pada tingkatan ini, kematangan keselarasan strategi sudah terfokus pada tujuan
bisnis organisasi.
16
4. Improved/Managed Process
Tingkatan ini menunjukan bahwa organisasi sudah memiliki kematangan
keselarasan strategi yang sudah terkelola, dan telah membuat sumber daya TI
menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan bisnis.
5. Optimized process
Tingkatan ini menunjukan bahwa organisasi telah berhasil sepenuhnya
mengintegrasikan TI dengan bisnis dalam kegiatan bisnis maka kematangan
keselarasan strategi TI dan bisnis telah optimal
Untuk menjaga kematangan keselarasan strategi secara berkseinambungan
terus-menerus, Luftman berkata perlu berfokus pada pemahaman mengenai
kematangan keselarasan dan memaksimalkan faktor yang menjadi pendorong
keselarasan dan meminimalkan faktor yang menghambat keselarasan. Terdapat 6 tahap
yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu:
1. Buat tim untuk melakukan penilaian kematangan keselarasan strategi TI dan
bisnis dimana anggota tim tersebut terdiri dari pemimpin TI dan bisnis dalam
organisasi dan anggota lainya yang terdiri dari divisi lain yang diperlukan. Tujuan
dibuat tim ini untuk melakukan penilaian terhadap keselarasan bisnis dan TI.
2. Pahami hubungan antara bisnis dengan TI supaya dapat melakukan penilaian
dengan baik.
3. Analisa faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong keselarasan bisnis dengan
TI.
4. Pihak manajemen projek dapat menentukan tindakan yang sesuai untuk
melaksanakanya.
5. Melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menjadi pendorong dan
penghambat keselarasan untuk dipelajari guna melakukan penilaian lagi di masa
mendatang.
6. Usahakan sebaik mungkin untuk dapat mempertahankan kematangan
keselarasan strategi TI dan bisnis untuk masa mendatang.
Mencapai keselarasan strategi TI dan bisnis bukanlah hal yang mudah dilakukan.
Keselarasan ini bukanlah hal yang dapat dicapai dalam sekali saja, melainkan merupakan
proses yang terus berjalan seiring waktu dan perubahan. Penilaian yang dilakukan
terhadap kematangan strategi TI dan bisnis merupakan hal yang penting dilakukan untuk
mengetahui keadaan organisasi sekarang dan bagaimana caranya untuk mencapai
keselarasan dan atau mempertahankan keselarasan tersebut seiring masa mendatang

Kematangan Keselarasan Strategi TI dan bisnis

Menurut Luftman [13] kematangan keselarasan strategi TI dan bisnis merupakan
suatu cara yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk melakukan evaluasi keselarasan
strategi bisnis dan TI untuk mengetahui bagaimana keadaan sekarang dan bagaimana
cara organisasi dapat meningkatkan keselarasan. Mengetahui tingkat kematangan dari
pilihan strategis dan praktik keselarasan dapat memungkinkan perusahaan untuk
mengetahui kondisi yang sedang dialaminya ketika sedang dilakukan penilaian dan
mengetahui langkah selanjutnya yang berhubungan dengan keselarasan

Keselarasan Strategi Teknologi Informasi dan bisnis

Chan et al [18] mengatakan keselarasan strategi teknologi informasi dan bisnis
merupakan kesesuaian antara orientasi strategi bisnis dengan orientasi strategi sistem
informasi. Telah menjadi wawasan umum bahwa setiap perusahaan yang
mengimplementasikan teknologi pada bisnisnya pasti memilih teknologi dan sistem
yang dapat mendukung kegiatan bisnisnya pasti berjalan dengan baik, tetapi pada
kenyataanya ada beberapa perusahaan yang meskipun telah menerapkan teknologi
informasi pada kegiatan bisnisnya, ada yang tidak berhasil dengan baik, dan aja juga
yang berhasil. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa keselarasan TI dengan bisnis
merupakan hal yang penting. Keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi TI
berhubungan dengan keefektivitasan sistem informasi dan kinerja bisnis. Keputusan
direksi, penempatan karyawan, dan penggunaan fungsi sistem informasi memiliki peran
penting terhadap kinerja perusahaan.
Henderson dan Venkatraman [19] berpendapat bahwa ketidakmampuan suatu
usaha untuk melihat nilai baik yang dihasilkan dari teknologi untuk bisnisnya merupakan
akibat dari kekurangan keselarasan strategi teknologi informasi dan bisnis. Keselarasan
teknologi bukan hanya terjadi sekali saja, melainkan terus terlaksanakan secara terus
menerus selagi bisnis berjalan. Untuk mencapai keselarasan yang baik, peran
kemampuan anggota dalam organisasi berperan penting sekali, bagaimana organisasi
dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi dengan baik. Meskipun teknologi
yang paling muthakir mungkin dapat mendorong kemajuan sebuah organisasi, akan
percuma bila organisasi tidak dapat memanfaatkanya dengan baik. Hal ini memerlukan
perubahan pemikiran oleh pihak manajer dalam hal penggunaan IT dan pemahaman
yang mendalam mengenai pemanfaatanya dalam kegiatan bisnis organisasi.
Menurut Luftman [13] keselarasan strategi teknologi informasi dan bisnis
merupakan aktivitas yang pihak manajemen lakukan untuk mencapai tujuan yang
terpadu antar teknologi informasi dan organisasi fungsional (keunangan, pemasaran,
dll). Keselarasan ini menangani seberapa harmonisnya hubungan antara TI dengan bisnis
dan bagaimana supaya bisnis dapat berkesinambungan secara baik dengan peran
teknologi informasi secara bersamaan. Keselarasan ini melibatkan bagaimana fungsi
bisnis dan fungsi TI dapat saling beradaptasi untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk
mencapai keselarasan, diperlukan dukungan dari pihak manajemen senior yang baik,
hubungan kerja yang baik, prioritas yang sesuai, rasa percaya, komunikasi yang efektif,
dan pemahaan lingkungan bisnis dan lingkungan teknis yang baik. Supaya keselarasan
dapat tercapai dan bertahan lama, perlu memaksimalkan faktor-faktor yang mendukung
keselarasan dan meminimalkan faktor-faktor yang menghambat keselarasan.
Kearns dan Lederer [20] berpendapat keselarasan strategi TI dengan bisnis
merupakan proses pembelajaran yang menggabungkan bisnis dengan pengetahuan TI
untuk mencapai tujuan bisnis. keselarasan TI dengan bisnis dapat yang strategis dapat
menghasilkan pengetahuan yang berharga untuk perusahaan sehingga dapat
menghasilkan kelebihan kompetitif bagi bisnis. Pengetahuan yang didapat berkat
keselarasan strategi TI dan bisnis dapat bermanfaat bila diolah dengan benar oleh CIO
13
dan CEO perusahaan. Peran CIO dan CEO dalam keberhasilan keselarasan strategi TI
sangat penting diaman CIO berperan pada bagian TI perusahaan, dan CEO berperan
pada bagian bisnis perusahaan.
Thatcher et al [21] mengatakan bahwa tujuan dari keselarasan strategi teknologi
informasi untuk mengukur seberapa didukungnya tujuan, misi, dan rencana yang ada
pada bisnis sudah didukung sepenuhnya oleh strategi teknologi informasi untuk
mempengaruhi kinerja organisasi. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan membuahkan
hasil bahwa keberhasilan keselarasan teknologi informasi bergantung besar kepada
keputusan yang diambil oleh pihak manajer.
Masri et al berpendapat [22] bahwa keselarasan strategi teknologi informasi dan
bisnis membuat peluang kepada sistem informasi untuk menciptakan hubungan yang
baik dengan strategi sistem informasi untuk lingkungan bisnis yang berubah-rubah
seiring berjalanya waktu. Tujuan dilakukanya keselarasan teknologi informasi dan bisnis
ini untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memacu kelebihan bisnis.
Gerow et al [23] berkata keselarasan strategi TI dan bisnis telah sering dipelajari
dari beberapa waktu lalu, karena keselarasan strategi TI dan bisnis sangatlah penting
bila diselenggarakan dengan berhasil untuk meningkatkan keuntungan dan keunggulan
kompetitif. Tetapi bila keselarasan strategi TI dan bisnis gagal diselenggarakan dengan
baik maka dapat memunculkan kerugian perusahaan karena sumber daya TI tidak
terkelola dengan baik

Faktor yang mempengaruhi kualitas

Menurut Suyadi (2002:16) kualitas produk tersebut ditentukan oleh
beberapa faktor, antara lain :
1. Bentuk rancangan dari suatu barang atau jasa (designing)
2. Bahan baku yang digunakan (raw material)
3. Cara atau proses pembuatannya.
4. Cara mengirim ke konsumen termasuk cara mengemasnya.
5. Perkembangan teknologi dan cara pelayanan

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik
analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan
itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam
proses pengambilan keputusan. Tujuan analisis laporan keuangan untuk
menegaskan apa yang diinginkan atau yang diperoleh dari analisis yang
dilakukan. Maka diperlukan metode dan teknik analisis untuk
menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti (Harahap, 2009).
Terdapat beberapa metode dalam menganalisis laporan keuangan.
Metode dalam menganalisis laporan keuangan dapat memberikan data
yang lebih dimengerti sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam
pengambilan keputusan. Menurut (Munawir, 2007) ada dua metode
analisis yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu:
a. Analisis Dinamis ( Analisis Horizontal )
Yaitu analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan
untuk beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya.
b. Analisis Statis ( Analisis Vertical )
Yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu
periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos
yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga
hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu
saja

Konsep Kualitas

Kualitas barang dan jasa sekarang menjadi prioritas utama dalam
persaingan, maka sebaiknya kualitas produk dijaga sebaikbaiknya.
Masalahnya adalah bahwa persepsi konsumen mengenai kualitas suatu
produk itu selalu berubah-ubah.
Konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun
prosesnya. Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan barang jadi,
sedangkan kualitas proses meliputi segala sesuatu yang berhubungan
dengan proses produksi baik proses-proses yang terjadi pada perusahaan
manufaktur maupun jasa.
Kualitas pada industri manufaktur selain menekankan pada produk
yang dihasilkan, juga perlu diperhatikan kualitas pada proses produksi.
Dengan demikian, produk akhir yang dihasilkan adalah produk yang bebas
cacat, menghemat biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi maupun
biaya pengendalian kualitas.
Ada beberapa dimensi kualitas untuk industri manufaktur dan jasa.
Yang dimaksud dimensi kualitas tersebut, telah diuraikan Ariani (2004:6)
untuk industri manufaktur meliputi :
– Performance : Kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu
sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk.
– Feature : Ciri khas yang membedakan dari produk yang lain
merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan
yang baik bagi pelanggan.
– Reliability : Kepercayaan pelanggan terhadap produk
karenakeandalannya atau karena kemungkinan kerusakan yang rendah.
– Conformance : Kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu
atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar
yang telah ditetapkan
– Durability : Tingkat ketahanan atau awet produk atau lama umur
produk.
– Servicebility : Kemudahan produk itu bila akan diperbaiki atau
kemudahan memperoleh komponen produk tersebut.
– Aesthetic : Keindahan atau daya tarik yang dimiliki oleh produk
tersebut sehingga memikat konsumen.
– Perception : Fanatisme konsumen akan merk suatu produk tertentu
karena citra atau reputasi produk itu sendiri.

Definisi Kualitas

Istilah kualitas mengandung banyak makan dan definisi. Orang
berbeda akan mengartikan nya secara berlainan. Beberapa contoh definisi
yang sering dijumpai tentang kualitas, antara lain :
– Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan.
– Kecocokan untuk pemakaian.
– Perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan.
– Bebas dari kerusakan atau cacat.
– Pemenuhan kebutuhan pelangggan semenjak awal dan setiap saat.
– Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal, dan
– Sesuatu yang bisa memuaskan pelanggan.
Banyak juga yang mendefinisikan bahwa kualitas merupakan
keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya
dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun
tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum
dalam kontrak maupun kriteria – kriteria yang harus didefinisikan terlebih
dahulu. Kualitas juga berarti kecocokan penggunaannya. Kualitas
merupakan segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau memuaskan
kebutuhan pelanggan.
Upaya mendefinisikan kualitas dalam organisasi jasa tentu bukanlah
suatu yang mudah dilakukan. Meski demikian, dari berbagai liberator yang
dijumpai beberappa definisi kualitas yang banyak dikutip dan diadaptasi.
Definisi umum tersebut dikemukakan oleh empat pakar tentang kualitas,
antara lain :
1. JOSEPH M. JURAN
Definisi kualitas adalah “kesesuaian dengan penggunaan (fitness
for use)”. Pendekatan Juran adalah orientasi pada pemenuhan harapan
pelanggan. Biaya kualitas ditentukan oleh tiga biaya yaitu biaya
penilaian, pencegahan, dan kegagalan (internal dan eksternal). Juran
dalam definisi kualitasnya berpandangan bahwa faktor utama dari
biaya kualitas adalah biaya penilaian dan pencegahan. Peningkatan
biaya kualitas akan sejalan dengan peningkatan kualitas.
2. Philip B. Crosby
Menurut Philips B. Crosby definisi kualitas adalah “Zero Defects”,
yaitu kesesuaian seratus persen dengan spesifikasi produk. Crosby juga
menyatakan bahwa manajemen perusahaan harus mengambil biaya
kualitas sebagai bagian dari sistem keuangan.
Empat prinsip “Zero Defects” antara lain :
a. Kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan. Setiap produk
atau layanan seharusnya merupakan deskripsi dari apa yang
pelanggan butuhkan.
b. Pencegahan cacat produk lebih disarankan untuk pemeriksaan
kualitas dan koreksi. Prinsip kedua ini didasarkan pada
pengamatan bahwa mencegah kecacatan lebih tidak merepotkan,
lebih pasti dan lebih murah daripada menemukan dan
memperbaikinya.
c. Zero Defect merupakan standar kualitas. Prinsip ketiga didasarkan
pada sifat normatif persyaratan: jika persyaratan mengungkapkan
apa yang benar-benar diperlukan, maka setiap unit yang tidak
memenuhi persyaratan tidak akan memuaskan kebutuhan dan
tidak baik. Jika unit yang tidak memenuhi persyaratan ternyata
mampu memuaskan kebutuhan, maka persyaratan harus diubah
untuk mencerminkan realitas.
d. Kualitas diukur dalam istilah moneter, harga dari ketidaksesuaian
(PONC). Prinsip keempat adalah kunci untuk metodologi. Phil
Crosby percaya bahwa setiap cacat merupakan biaya, yang sering
tersembunyi. Biaya ini mencakup waktu pemeriksaan, pengerjaan
ulang, bahan terbuang dan tenaga kerja, pendapatan yang hilang
dan biaya ketidakpuasan pelanggan.
3. W. Edward Deming
Kualitas ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen.
Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa
pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen,
sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen
merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk
perusahaan baik berupa barang maupun jasa.
4. Genichi Taguchi
Taguchi mendefinisikan kualitas dalam cara yang negatif, yaitu
kerugian pada masyarakat sejak produk dikirimkan. Kerugian ini
termasuk biaya ketidakpuasan konsumen, yang akan mengakibatkan
kerugian reputasi dan niat baik perusahaan. Menurut Taguchi, sebuah
produk menimbulkan kerugian bukan hanya ketika berada di luar
spesifikasi, tetapi juga ketika produk tersebut menyimpang dari nilai
targetnya, kerugian ini sebanding dengan kuadrat penyimpangan dari
target. Kualitas suatu produk adalah (minimasi kerugian yang
diberikan oleh produk pada masyarakat sejak produk tersebut
dikirimkan).
Untuk mengatasi kerugian karena kualitas yang tidak baik dari
suatu produk, ada dua kemungkinan kerugian yang terjadi setelah
produk sampai kepada konsumenya itu :
1. Jika produk tersebut mendapat garansi maka kerugian tersebut
ditanggung perusahaan.
2. Jika produk tersebur tidak bergaransi, konsumen harus
mengeluarkan biaya untuk memperbaiki.
Ukuran yang diusulkan Taguchi untuk menghitung
kerugian secara kuantitatif adalah quality loss function. Dengan
demikian pendekatan kualitas menurut Taguchi ini merupakan
inovasi baru dalam bidang kualitas.

Laporan Keuangan

Pada umumnya, setiap perusahaan membuat laporan keuangan sebagai
bentuk pertangungjawaban manajemen atas aktivitas-aktivitas yang
dilakukan perusahaan selama periode tertentu kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan perusahaan. Pengertian laporan keuangan menurut
Jumingan (2011), merupakan hasil refleksi dari sekian banyak tranksaksi
yang terjadi dalam suatu perusahaan
Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan
kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat
dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi,
2011). Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
laporan keuangan memberikan informasi tentang keadaan keuangan
perusahaan yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan dan dapat
menggambarkan kinerja perusahaan.
Adapun tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia
(2009), adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja,
dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan
pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi
serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas
penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka

Pendekatan Prilaku Kepemimpinan

1. Fungsi-fungsi kepemimpinan
Agar kelompok berjalan dengan efektif, seseorang harus
melaksanakan dua fungsi utama yaitu:
1. Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas (task related) atau
pemecahan masalah.
Ini menyangkut pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat.
2. Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok (group maintenance) atau sosial.
Fungsi ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok
berjalan lebih lancar, penengahan perbedaan pendapat, dan sebagainya.
2. Gaya-gaya kepemimpinan
Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang
pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Masing-masing
pemimpin mempunyai gaya yang ingin memancarkan kepemimpinannya.
Menurut Susilo Martoyo (1996:146) gaya kepemimpinan diantaranya:
a. Gaya kepemimpinan Direktif Otokratif
Gaya kepemimpinan ini memberikan peluang yang sangat luas kepada
pemimpin untuk melaksanakan otoritasnya, sedangkan kebebasan
bawahan untuk mengemukakan pendapat sangat terbatas.
Pemimpin merupakan pusat komando, pusat perintah terhadap
bawahan.
b . G a y a K e p e m i m p i n a n P e r s u a s i f
Pemimpin melaksanakan otoritas dan kontrol terutama dalam
proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemimpin
memperhatikan masukan-masukan dari bawahan, bawahan mendapat
kebebasan terbatas untuk mengemukakan pendapatnya, mereka diikut
sertakan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, putusan pimpinan
merupakan keputusan bersama meskipun jumlah/persentase masukan
dari bawahan masih terhitung minim.
c. Gaya Kepemimpinan Konsultatif
Pemimpin memberikan kesempatan yang luas kepada bawahan untuk
ikut serta dalam pengambilan keputusan. Cara yang ditempuh adalah
menyajikan rancangan yang bersifat sementara. Rancangan
tersebut ditawarkan kepada bawahan, yang masih terbuka
kemungkinan adanya perubahan. Dengan cara ini pemimpin
berkesempatan menguji gagasannya kepada bawahannya melalui
proseskonsultasi. Cara ini juga memberikan peluang yang luas bagi
bawahan untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dalam
membuat suatu keputusan manajemen.
d. Gaya Kepemimpinan Partisipatif
Pemimpin memberikan kesempatan dan kebebasan yang
seluas-luasnya kepada bawahan untuk mengemukakan pendapatnya.
Pemimpin dan bawahan bekerjasama secara penuh dalam team. Cara
lain, pemimpin dan bawahan bekerja dalam team tetapi pemimpin tidak
berperan langsung melainkan mendelegasikan kepada staff senior.
Pendelegasian pembuatan keputusan menunjukan adanya
kebebasan bertindak dalam batas tertentu, meskipun bawahan
sangat dominan tetapi tetap tanggung jawab berada pada pimpinan.
e. Ga ya Ke p emim pina n Mu s ya wa rah
Ke p emim pina n be rda sa rk an tata nilai kebe r samaa n
ya n g d i wuj ud kan dala m bentuk kekeluargaan dan gotong
royang,
tindakan pemimpin ditandai oleh rasa tolong menolong, saling
membantu dan berkerja sama berdasarkan kasih sayang, serta tetap
berpegang pada efisiensi dan efektif. Tindakan yang dilakukan
oleh pemimpin dalam pengambilan keputusan mengikuti prosedur
penentuan masalah, pengumpulan data, analisa data dan pengambilan
kesimpulan
f . Ga ya d en gan o rie nta si tu ga s (ta sk o rie nte d)
KKM berorientasi tugas mengarahkan dan mengatasi bawahan secara
tertutup untuk menjamin bahwa tugas dilaksanakan sesuai yang
diinginkannya.
KKM dengan gaya kepemimpinan ini lebih memperhatikan
pelaksanaan pekerjaan daripada pengembangan dan pertumbuhan
anggota awak kapal itu sendiri.
g. Gaya dengan orientasi karyawan (employee oriented)
KKM berorientasi karyawan mencoba untuk lebih memotivasi
bawahan dibanding mengawasi mereka. Mereka mendorong para
anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan
memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta
hubungan-hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para
anggota kelompok
3. Tipe-tipe Kepemimpinan
Tiga tipe dasar sebagai bentuk-bentuk proses pemecahan masalah dan
mengambil keputusan, adalah sebagai berikut:
a) P e m i m p i n O t o k r a t i s / O t o r i t e r
Pemimpin yang bersifat otokratis memperlihatkan ciri-ciri
sebagai berikut:
Memberikan perintah-perintah yang selalu diikuti, menentukan
kebijaksanaan bawahan tanpa sepengetahuan mereka. Tidak
memberikan penjelasan secara terperinci tentang rencana yang akan
datang, tetapi sekedar mengatakan kepada anggotanya tentang langkahlangkah yang mereka lakukan dengan segera dijalankan. Memberikan
pujian kepada mereka yang selalu mengikuti kehendaknya. Selalu jauh
dengan anggota sepanjang masa.
b ) P e m i m p i n D e m o k r a t i s
Pemimpin demokratis hanya memberikan perintah setelah mengadakan
musyawarah dahulu dengan para anggotanya dan mengetahui bahwa
kebijaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah dibicarakan dan
diterima oleh anggotanya. Pemimpin tidak akan meminta anggotanya
mengerjakan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberitahukan rencana
yang akan mereka lakukan. Baik atau buruk, benar atau salah adalah
persoalan anggotanya dimana masing-masing ikut serta dalam
bertanggung jawab sebagai anggotanya.
c ). P emim pin Li b era l ata u La i s se z -Fa ir
Pemimpin liberal yaitu kebebasan tanpa pengendalian. Pemimpin tidak
memimpin atau mengendalikan sepenuhnya dan tidak pernah ikut serta
dengan bawahannya. Pemimpin tipe ini menyerahkan segala sesuatunya
kepada bawahan. Pemimpin dalam hal ini bersifat pasif, tidak ikut
terlibat langsung dalam komunikasi kelompok, tidak mengambil
keputusan apapun.
d). Pemimpin Paternalistik
Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikkan dengan kepemimpinan
yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut:
1. Mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum
dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.
2. Mereka bersikap terlalu melindungi.
3. Mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengambil keputusan sendiri.
4. Mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk berinisiatif.
5. Mereka memberikan atau hampir tidak pernah memberikan
kesempatan pada pengikut atau bawahan untuk mengembangkan
imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.
6. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.
Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda
dengan tipe kepemimpinan paternalistik, yang membedakan adalah dalam
kepemimpinan maternalistik terdapat sikap over- protective atau terlalu
melindungi yang sangat menonjol disertai kasih sayang yang berlebih
lebihan. Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan
masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya dimasyarakat agraris. Salah
satu ciri utama masuarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang
ditujukan oleh para anggiota masyarakat kepada orang tua atau seseorang
yang dituakan. Pemimpin seperti ini dinamakan pemimpin kebapakan,
sebagai tauladan atau panutan masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh adat, para
ulama dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan.

.Pendekatan Sifat-Sifat Kepemimpinan

Sifat-sifat Kepemimpinan
Berbagai studi perbandingan sifat-sifat pemimpin cenderung lebih
tinggi, mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi, lebih ramah, dan lebih
percaya diri dari pada yang lain dan mempunyai kebutuhan akan kekuasaan
lebih besar. Tetapi kombinasi sifat-sifat tertentu yang akan membedakan
antara pemimpin atau calon pemimpin dari pengikut, belum pernah
ditemukan. Sehingga timbul anggapan para peneliti sifat-sifat
kepemimpinan bahwa pemimpin dilahirkan, bukan dibuat, atau seseorang
itu dilahirkan membawa atau tidak membawa sifat-sifat yang
diperlukan bagi seorang pemimpin.
Penemuan-penemuan lanjutan
Seorang peneliti Edwin Ghiselli dalam penelitian ilmiahnya telah
menunjukkan sifat-sifat tertentu yang tampaknya penting untuk
kepemimpinan efektif. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas (supervisory
ability).
2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan.
3. Kecerdasan.
4. Ketegasan (decisiveness).
5. Kepercayaan diri.
6. Inisiatif.
Sedangkan Keith Davis mengikhtisarkan empat ciri atau sifat utama yang
mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan organisasi:
1. Kecerdasan.
2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial.
3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan
4. Sikap-sikap hubungan manusiawi.

Current Ratio (Rasio Lancar)

Menurut Kasmir (2018:134) rasio lancar atau (current ratio) merupakan rasio
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka
pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.
Dengan kata lain seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi
kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.
Menurut Hery (2018:152) rasio lancar merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang
tersedia. Dengan kata lain, rasio lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah
ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total
kewajiban lancar.
Menurut Hanafi dan Halim (2018:202) rasio lancar dihitung dengan membagi
aktiva lancar degan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang
dipunyai perusahaan ditambah aset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam
waktu satu tahun, relatif terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo dalam
jangka waktu dekat (tidak lebih dari satu tahun), pada tanggal tertentu seperti
tercantum pada neraca.

Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2018:132) berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat
dipetik dari rasio likuiditas:
1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang
yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk
membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas
waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka
pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban
yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun,
dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka
pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan atau utang yang dianggap
likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada
dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar
utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan
perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu
dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing
komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya,
dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Pendekatan-Pendekatan Studi Kepemimpinan

Pendekatan pertama memandang kepemimpinan sebagai suatu
kombinasi sifat-sifat (traits) yang tampak.
Pendekatan kedua bermaksud mengidentifikasi perilaku-perilaku
(behaviors) pribadi dengan kepemimpinan efektif. Kedua pendekatan ini
mempunyai aggapan bahwa seorang individu yang memiliki sifat-sifat
tertentu atau memperagakan perilaku-perilaku tertentu, akan muncul sebagai
pemimpin dalam situasi kelompok apapun dimana ia berada. Pemikiran dan
penelitian sekarang mendasarkan pada pendekatan ketiga, yaitu pandangan
situasional tentang kepemimpinan. Pandangan ini menganggap bahwa
kondisi yang menentukan efektifitas kepemimpinan bervariasi dengan
situasi tugas-tugas yang dilakukan.
Seperti hal ini yang dilakukan oleh Kepala Kamar Mesin (KKM) untuk
mengakomodir para anggota awak dikamar mesin.

Definisi Kepemimpinan

Menurut arti secara harfiah, pimpin berarti bimbing. Memimpin
berarti membimbing atau menuntun. Pemimpin merupakan orang yang
memimpin ataupun seorang yang menggunakan wewenang serta
mengarahkan bawahannya guna mengerjakan pekerjaan mereka untuk
mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Seperti manajemen,
Kepemimpinan (leadership) telah didefinisikan dengan berbagai cara yang
berbeda oleh berbagai orang yang berbeda pula. Beberapa definisi
Kepemimpinan menurut para ahli yaitu :
a) Menurut Stoner, (1996 : 161) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah
proses mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas yang berkaitan dengan
pekerjaan dari anggota kelompok.
b) Menurut Wahjosumidjo (1999: 79) bahwa seorang pemimpin memiliki
kecerdasan, pertanggung jawaban, sehat dan memiliki sifat sifat antara
lain Dewasa, keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan
prestasi serta sikap hubungan kerja kemanusiaan. Sebaliknya dalam
realitas sosial modern, juga dikenal pemimpin karismatik, terutama
dalam lingkungan sosial dan politik.
c) Menurut Tead;Terry;Hoyt didalam Kartono,2003. Definisi
kepemimpinan menurutnya adalah sebuah kegiatan ataupun sebuah seni
untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang
didasarkan kepada kemampuan yang dimiliki oleh orang itu guna
membimbing orang lain didalam usaha mencapai berbagai tujuan yang
ingin dicapai oleh kelompok.
d) Menurut Salusu (1988,80) bahwa Kepemimpinan ditafsirkan sebagai
kekuatan yang menyeleksi mimpimimpi seseorang dan kemudiannya
menetapkan tujuan hidup seseorang. Kepemimpinan dalam
pandangannya berarti sesuatu daya yang mampu menggerakkan
seseorang dari dalam dirinya dan mengarahkan seseorang kepada
sukses pencapaian misi (organisasi).
e) Menurut sudut pandang Young, kepemimpinan itu sebuah bentuk
dominasi yang didasari oleh kemampuan pribadi yang mampu untuk
mengajak ataupun mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu
yang berdasarkan kepada penerimaan oleh organisasinya, dan
mempunyai keahlian yang khusus yang sesuai dengan situasi yang
khusus pula. Selain dapat memberikan pengarahan kepada para
bawahan atau pengikut, pemimpin dapat juga mempergunakan
pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat
memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat
mempengaruhi bawahan dalam menentukan cara bagaimana tugas itu
dilaksanakan dengan tepat.
f) Menurut Geneen (1984: 80), bahwa kepemimpinan sebagai
seperangkat kemampuan individual yang sangat subyektif dan sulit
diukur secara kualitatif dengan angka. Kemampuan seseorang
mempengaruhi orang lain adalah bersumber dari hati nurani yang
sangat subyektif tersebut. Oleh karena tidak punya ukuran obyektif,
kepemimpinan tidak dapat diajarkan, apalagi ditiru oleh seseorang sejak
dilahirkan. Mantan Presiden Amerika, mengatakan bahwa Pengaruh
Kepemimpinan dan Team Work terhadap Kinerja Karyawan di
Koperasi Sekjen Kemdikbud Senayan Jakarta kepemimpinan adalah
sebuah seni yang sangat special dimiliki seseorang. Untuk
melaksanakannya diperlukan visi yang besar dari seseorang yang
menjadi pemimpin. Potensi kepemimpinan visioner seorang pemimpin
dapat bersumber dari potensi mengembangkan seni dan kepemimpinan.
Kepemimpinan tidak dapat terlepas dari konsep pemimpin yang
komprehensif.
Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam
keberhasilan atau kegagalan organisasi (Bass, 1990, dalam Menon, 2002)
demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang
berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai
keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin
sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian
para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Schein (1992),
Nahavandi&Malekzadeh (1993), dan Kouzes&Posner (1987;1993)
menyatakan pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
keberhasilan organisasi. Pemimpin memegang peran kunci dalam
memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. (dalam
Su’ud, 2000).
Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan adalah kemampuan
yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain, kelompok
dan bawahan, kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku orang lain,
mempunyai kemampuan ataupun keahlian khusus didalam bidang yang
diharapkan oleh kelompoknya guna mencapai tujuan dan sasaran.
Menyadari akan pentingnya peran seorang pemimpin dari beberapa definisi
diatas, didalam sebuah usaha untuk mencapai tujuan sebuah organisasi
sehingga dapat dikatakan bahwa, keberhasilan ataupun kegagalan yang
dialami oleh sebagian besar organisasi ditentukan oleh bagaimana kualitas
kepemimpinan yang dipunyai oleh pihak yang memimpin organisasi
tersebut.
Berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, tergantung kepada berbagai cara yang dilakukan oleh pemimpin
untuk memimpin organisasi itu.
Sedangkan dalam bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut
penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus,
penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya.
Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan
peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain
dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, kemimpinan, dan memimpin pada
mulanya berasal dari kata dasar yang sama “pimpin”. Namun demikian
ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu
lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal
belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu
memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan
ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh
sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan “pemimpin”.
Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan
kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia
mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan
aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.
Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan,
khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang , sehingga diamampu
mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitasaktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan. (Kartini Kartono,
1994 : 181). Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi
“LEADER”, yang mempunyai tugas untuk me-LEAD anggota disekitarnya.
Sedangkan makna LEAD adalah :
Loyality, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan
kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.
Educate, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan
mewariskan knowledge pada rekan-rekannya.
Advice, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada.
Discipline, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan
kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.

Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan salah satu aspek keuangan yang penting untuk
dianalisis. Hal tersebut dikarenakan likuiditas merupakan salah satu alat yang dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat dari
seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya.
Menurut Ross, et al., (2015: 27) semakin likuid suatu perusahaan, semakin
kecil kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan (yaitu,
kesulitan dalam membayar utang – utang atau membeli berbagai aset yang
diperlukan). Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ini memiliki kegunaan untuk
dapat mengetahui kemampuan pembiayaan serta memenuhi kewajiban keuangan.
Tingginya tingkat likuiditas di suatu perusahaan akan meningkatkan kepercayaan
Investor terhadap saham pada perusahaan. Investor akan semakin tinggi tingkat
ketertarikan terhadap suatu 18 perusahaan, berdasarkan hukum ekonomi maka
harga saham perusahaan tersebut akan cenderung meningkat.
Menurut Kasmir (2018:130) rasio likuiditas atau sering disebut dengan rasio
modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya
suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di
neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek).
Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan
likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.
Menurut Hery (2018:149) rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka
pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan
untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam
melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika
perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kemampuan jangka pendeknya
pada saat jatuh tempo maka perusaahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan
yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk
melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut
dikatakan sebagai perusahaan yang tidak likuid. Untuk dapat memenuhi kewajiban
jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, perusahaan harus memiliki tingkat
ketersediaan jumlah kas yang baik atau aset lancar lainnya yang juga dapat dengan
segera dikonversi atau diubah menjadi kas

Pengertian Membaca

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa.
Membaca adalah suatu proses berpikir, menilai, memutuskan, mengimajinasi,
memberi alasan, dan memecahkan masalah. Selain itu, membaca juga merupakan
proses pengolahan bacaan secara kritis dan kreatif yang dilakukan dengan
memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang bacaan itu, penilaian
terhadap keadaan, nilai, fungnsi, dan dampak bacaan tersebut. Dalman (2014:5)
menyatakan bahwa “membaca adalah suatu proses kognitif yang berupaya untuk
menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan”.
Tarigan (2008:7) menyatakan bahwa “Membaca adalah kegiatan
menangkap informasi dari media tulisan”. Dalman (2014:5) menyatakan bahwa
“Membaca adalah suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk
menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan”. Nurhadi (2016:2)
menyatakan bahwa “Membaca adalah proses pengelolaan bacaan secara kritiskreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh
tantang bacaan itu”. Nurhadi (2016:2) menyatakan bahwa “ Proses pengelolaan
bacaan secara kritis-kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh
pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti penilaian terhadap
keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu”.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca adalah
suatu proses kognitif untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam
tulisan, melalui kegiatan interaktif agar dapat memetik serta memahami arti atau
makna yang terkandung dalam tulisan secara kritis-kreatif agar pemerolehan
pemahaman menyeluruh.

Pertumbuhan Penjualan

Kasmir (2016:107) mendefinisikan pertumbuhan penjualan adalah sebagai
berikut: “Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat
meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara
keseluruhan.”
Menurut Swastha dan Handoko (2011:98) pertumbuhan atas penjualan
merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa
perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan
digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.
Menurut Armstrong (2012:327) adalah pertumbuhan penjualan per tahun.
Pertumbuhan penjualan suatu produk sangat tergantung dari daur hidup produk.

Pengertian Kemampuan

Kemampuan seorang siswa dapat kita ketahui melalui pekerjaannya dan
kesanggupannya dalam melakukan sesuatu. Dalam kegiatan pembelajaran,
seorang peserta didik dikatakan memiliki kemampuan yang baik yaitu saat siswa
mampu menyelesaikan soal-soal dan memperoleh nilai yang baik. membaca cepat
sangat bergantung pada sikap, tingkat keseriusan, dan kesiapan untuk berlatih
membaca cepat. Sagala (2012:149) menyatakan bahwa “Kemampuan adalah
performansi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi
yang diinginkan. Makna dari kondisi performansi mengandung perilaku yang
berujuan dan melebihi dari apa yanng dapat di amati, mencakup proses berfikir,
menilai, dan mengambil keputusan”.
Hamzah (2015:78) menyatakan bahwa: “Kemampuan merupakan perilaku
yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi
yang diharapkan”. Selanjutnya menurut Syaiful Sagala (2011:48) menyatakan
bahwa : “kemampuan adalah kepandaian seorang siswa dalam menyelasaikan
soal-soal, dalam kenyataannya ada orang yang memiliki kemampuan umum ratarata tinggi, rata-rata rendah, dan ada yang memiliki kemampuan khusus”.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
kemampuan adalah performansi yang mengarah pada perilaku yang rasional untuk
mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi kepandaian seorang
siswa dalam menyelasaikan tugas-tugas yang diberikan.

Pengertian Kesulitan Membaca

Dalam proses pembelajaran tidak semua pembelajaran yang diberikan oleh
guru dapat diterima seutuhnya oleh siswa, karena tidak semua siswa memiliki
kemampuan yangn sama dalam belajar. Dalam hal ini setiap siswa memiliki
tingkat intelektual yang berbeda-beda, ada siswa yang dapat dengan cepat
memahami suatu hal dan ada juga siswa yang lamban dalam memahami suatu hal.
Siswa yang mengalami masalah dalam belajar disebut dengan kesulitan belajar.
Kesulitan belajar membaca sering disebut disleksia (dyslexia). Kata tersebut
berasal dari bahasa Yunani yang berarti “kesulitan membaca” maksudnya
kesulitan mengenali kata dan membunyikan komponen-komponen kalimat.
Bebarapa ahli menyebut kesulitan membaca dengan istilah lain misalnya
corrective readers dan remedial readers (Hallahan, kauffman, & Lloyd, 1985:
202). Istilah untuk kesulitan membaca dengan tingkat yang berat menurut Lerner
(1981 : 295) disebut aleksia (alexya). Mercer dalam buku Dalman (2014: 47) ada
empat kelompok karakteristik kesulitan belajar membaca, yakni yang berkenaan
dengan (1) kebiasaan membaca, (2) kekeliruan mengenal kata, (3) kekeliruan
pemahaman, dan (4) kekeliruan serbaneka. Anak berkesulitan belajar membaca
sering memperlihatkan sikap-sikap kebiasaan membaca yang tidak wajar antara
lain adanya gerakan-gerakan yang penuh ketegangan seperti mengernyitkan
kening, gelisah, irama suara yang meninggi, atau berkali-kali menggigit bibir.
Mereka juga sering menunjukkan perasaan tidak aman dengan memperlihatkan
perilaku menolak untuk membaca, menangis, atau mencoba melawan guru. Anak
berkesulitan membaca sering mengalami kekeliruan dalam mengenal kata.
Kekeliruan jenis ini mencakup kehilangan, penyisipan, penggantian, pembalikan,
salah ucap, pengubahan tempat, tidak mengenal kata, dan tersentak-sentak.
Beberapa ciri anak berkesulitan belajar membaca menurut Vernon sebagai
berikut:
a) Memiliki kekurangan dalam diskriminasi penglihatan.
b) Tidak mampu menganalisis kata menjadi huruf-huruf.
c) Memiliki kekurangan dalam memori visual.
d) Memiliki kekurangan dalam melakukan diskriminasi auditoris.
e) Tidak mampu memahami simbol bunyi.
f) Kurang mampu mengintegrasikan penglihatan dengan pendengaran.
g) Kesulitan dalam mempelajari asosiasi simbol-simbol iregular (khusus yang
berbahasa Inggris).
h) Kesulitan dalam mengurutkan kata-kata dan huruf-huruf.
i) Membaca kata demi kata.
j) Kurang memiliki kemampuan dalam berfikir konseptual

Return On Equity

Menurut Hery (2018:194) Return on equity merupakan rasio yang
menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih.
Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba
bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana rupiah yang tertanam dalam total
ekuitas.
Menurut Hanafi dan Halim (2012:84) Return on equity adalah sebagai berikut
“Rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan modal saham
tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang
saham.”
Menurut Kasmir (2018:204) Return on equity atau rentabilitas modal sendiri
merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
Rasio ini menunjukkan efisiensi modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin
baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.
Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai
berikut (Kasmir, 2018:204).

Pengertian Analisis

Nana sudjana (2016:27) menyatakan bahwa: “Analisis adalah usaha
memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas
hierarkinya dan atau susunannya”. Nana Sudjana (2016:27) menyatakan bahwa
“Analisis adalah kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan kecakapan dari
ketiga tipe sebelumnya”. Wiradi dalam buku Mukinuddin dan Tri Hadiyanto
Sasongko (2006:40) menyatakan bahwa: “Analisis adalah aktivitas yang memuat
sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk
digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian
dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah
suatu usaha memilah suatu integritas menjadi suatu kecakapan yang kompleks
serta aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan,
memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali.

Return On Assets

Menurut Irham Fahmi (2012:98) Return on assets melihat yaitu melihat
sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian
keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama
dengan aset perusahaan yang ditanamkan.
Return On Asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur imbal
hasil total aset dengan membagi laba bersih terhadap total aset. (Eugine, F.,
Brigham., dan Houston, J. F. 2014 : 110).
Return On Assets merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar
kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini
digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan
dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2018:193).

Minat Beli

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek
atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang di ukur dengan
tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian.Menurut Kotler & Keller
(2008: 160) yang dialih bahasakan oleh Molan.Pembelian produk baru selalu dimulai
dengan kemauan untuk melakukan pembelian pertama kali dengan niat mencoba
produk tersebut.
Sedangkan menurut Schiffman & Kanuk (2008:228) yang dialih bahasakan
oleh Zoelkifli menjelaskan Minat beli merupakan modek sikap kemungkinan atau
kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau perilaku
terhadap objek yang berhubungan dengan pembelian.
Fishbein memodifikasi dan menambahkan model sikap multiatribut untuk
menghungbungkan kepercayaan dan sikap konsumen dengan intensi perilaku
mereka.Model tersebut dinamakan teori aksi beralasan (theory of reasoned action)
model tersebut mengasumsikan bahwa konsumen secara sadar mempertimbangkan
konsekuensi perilaku alternatif dan memilih salah satu perilaku berdasarkan
konsekuensi yang paling diharapkan.
Menurut Kotler & Keller (2009: 178) 178) yang dialih bahasakan oleh Molan
Dalam Model AIDA ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh seorang calon
konsumen dalam proses pembelian yaitu:
1. Tahap Perhatian (Attention), perusahaan melakukan usaha pemasaran
untuk mengkomunikasikan produknya agar dapat mendapatkan perhatian
konsumen dan menyadari akan keberadaan suatu produk.
2. Tahap Minat (Interest), dimana konsumen tertarik dengan produk yang
ditawarkan perusahaan. Perasaan ini muncul setelah konsumen
mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai suatu produk.
3. Tahap keinginan (Desire), konsumen belajar, berfikir, dan berdiskusi
sehingga menimbulkan hasrat yang kuat untuk mencoba dan membeli
produk.
4. Tahap tindakan (Action), terjadi bila keinginan konsumen kuat, maka
mereka akan melakukan pengambilan keputusan yang positif atas
penawaqran perusahaan. Pada tahap ini konsumen telah mewujudkan
hasrat untuk membeli produk.

Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio
profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas
digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu
periode tertentu atau untuk beberapa periode.
Menurut Hery (2018:193) jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim
digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba:
1. Hasil pengembalian atas aset (Return on Assets)
2. Hasil pengembalian atas ekuitas (Return on Equity)
3. Marjin laba kotor (Gross Profit Margin)
4. Marjin laba operasional (Operating Profit Margin)
5. Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)

Perilaku Konsumen

Konsumen sebagai stakeholder suatu perusahaan yang harus diperhatikan,
mempunyai perilaku dan persepsiyang berbeda-beda. Konsumen dapat menentukan
kelangsungan hidup suatu perusahaan, karena itu perusahaan harus dapat mengambil
hati dan membantu image baik dimata konsumen.
Perilaku (behavior) mengacu kepada aksi fisik konsumen secara langsung
dapat diamati dan diukur oleh pihak lain. Hal ini juga disebut sebagai perilaku
terbuka (overt behavior) untuk membedakan atara aktivitas mental, seperti berpikir
yang tidak dapat diamati secara langsung.
Peter & Olson (2013:6) yang terjemahkan oleh Diah Tantri, American
Marketing Association mendefinisikan Perilaku Konsumen (Consumer bahavior)
sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan
dimana manusia melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan.
Dengan kata lain prilaku konsumen melibatkan pemikiran dan perasaan yang
mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses konsumsi. Hal ini
juga mencakup segala hal pada lingkungan yang memengaruhi pemikiran, perasaan,
dan tindakan tersebut.Hal ini termaksud komentar konsumen lainnya, iklan, informasi
harga, pengepakan, penampilan produk, blogs, dan lainnya.
Perilaku konsumen yang bersifat dinamis, dan melibatkan interaksi dan
pertukaran sangat penting untuk dikenali.
Perilaku konsumen dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
1. Perilaku Konsumen Bersifat Dimanis
Karena pemikiran, perasaan dan tindakan individu konsumen, kelompok
target konsumen, dan masyarakat luas berubah secara konstan.
2. Perilaku Konsumen Melibatkan Interaksi Antara pemikiran seseorang,
perasaan dan tindakan serta lingkungan.’
3. Perilaku Konsumen Melibatkan Pertukaran
Perilaku konsumen melibatkan pertukaran anatar-manusia. Dengan kata
lain, seseorang memberikan sesuatu yang bernilai kepada yang lain dan
menerima sesuatu sebagai imbalannya.
Menurut Schiffman yang diterjemahkan Rati Maharani (2008:14)
menjelaskan bahwa :
“Perilaku Konsumen adalah sebagai tindakan individu
secara langsung terlihat dalam upaya memperoleh dan
menggunakan barang-barang ekonomi termasuk proses
pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan
tindakan-tindakan tersebut”.
Menurut Kotler dan Armstrong yang dialihbahasakan oleh Bob Sabran
(2008:158) mendefiniskan perilaku konsumen sebagai berikut:
“Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen
akhir, perorangan dan rumah tangga yang membeli barang
dan jasa untuk konsumsi pribadi”.
Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga
2. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum
membeli serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi,
dan menghabiskan produk.
Mengetahui perilaku konsumen meliputi perilkau yang dapat diamatai
seperti jumlah yang dibelajakan, kapan, dengan siapa, dimana dan bagaimana
barang yang sudah dibeli dikonsum.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen.Menurut Kotler
dan Keller (2007:214-226) yang di alih bahasakan oleh Molan terdapat faktorfaktor yang mepengaruhi perilaku konsumen. Faktor-Faktor ini meliputi:
1. Faktor Budaya
Faktor-Faktor budaya memberikan pengaruh paling dalam tingkah laku
konsumen. Pemasaran harus mengetahui yang dimainkan oleh budaya,
subbudaya, dan kelas sosial pembeli, dimana:
a. Budaya Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi perilaku konsumen.
b. Sub Budaya Sub budaya merupakan bagian dari buadaya yang
meliputi: agama, kewarganegaraan, ras dan daerah geografis.
c. Kelas sosial Setiap kelompok masyarakat tentu saja memiliki
pengelompokan bila dilihat berdasarkan kelas sosialnya. Kelas
sosialnya digolongkan berdasarkan pekerjaan, pendidikan,
pemasukan atau pendapatan dan faktor-faktor lain yang dapat
dihubungkan.
2. Faktor Sosial
Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial
yaitu:
a. Kelompok
acuan Kelompok acuan memberikan ilham kepada seseorang
mengenai perilaku dan gaya hidup baru, mempengaruhi sikap dan
konsep konsumen
b. Keluarga
Lingkungan di dalam keluarga memperngaruhi sikap
seseorang.Setiap anggota keluarga memiliki pengaruh dalam
tindakan pemebelian.
c. Peran dan Status
Peran dan status sangat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap
pembelian demi menjaga gengsi dan menunjukan keberadaan
mereka di dalam masyarakat.
3. Faktor Pribadi
Faktor-faktor pribadi juga tentu saja turut mempengaruhi perilaku
konsumen terhadap pembelian sebuah produk seperti: Gaya hidup,
keperibadian, dan konsep diri, faktor-faktor peribadi meliputi:
a. Umur dan tahan siklus hidup
Seiring dengan berjalannya waktu tentu saja membawa perubahan
terhadap perilaku konsumen terhadap banyak hal, termasuk produk
yang akan dibeli dan dikonsumsi.
b. Pekerjaan
Untuk kalangan pekerja tentu perilaku yang ada dipengaruhi oleh
jenis pekerjaan mereka termasuk keputusan untuk membeli dan
menggunakan sebuah produk.
c. Situasi Ekonomi
Keadaan ekonomi seseorang tentu mempengaruhi perilaku
pembelian.Besar kecilnya pendapatan turut menjadi pertimbangan
dalam melakukan pembelian.
d. Gaya Hidup
Gaya hidup mengambarkan sesuatu yang lebih dari kelas sosial atau
keperibadian seseorang. Gaya hidup menunjukan seluruh pola
kegiatan dan interaksi seseorang di dunia
e. Keperibadian dan Konsep diri
Keperibadian biasanya dideskripsikan berdasarkan sifat-sifat seperti
kepercayaan diri, dominasi, sosialitas, otonomi, sifat pertahanan,
kemampuan beradaptasi, dan agresifitas.Keperibadian berguna
dalam menganalisa perilaku konsumen untuk produk dan pilihan
merek tersebut.
4. Faktor Psikologis
Faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen meliputi:
a. Motivasi Mendapatkan kepuasan atas barang dan jasa merupakan
motivasi terkuat yang dilandasi rasa butuh atas barang dan jasa.
b. Persepsi Proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan
informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia.
Orang yang memperoleh rangsangan yang sama dapat membentuk
persepsi yang berbeda-beda.
c. Pembelajaran Terjadi karena saling pengaruh antara dorongan,
stimulant, tanggapan dan penguatan. Siginifikan secara praktis teori
pembelajaran bagi pemasar adalah teori itu membangun permintaan
akan produk dengan mengaitkan permintaan tersebut dengan
dorongan yang kuat dan memberikan penguatan yang positif.
d. Keyakinan dan Sikap Adanya sikap setelah melakukan
pertimbangan akan membawa konsumen untuk melakukan
pembelian terhadap suatu barang atau jasa

Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2018:197) tujuan dan manfaat penggunaan rasio
profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan , yaitu:
1. Untuk mngukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu
periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.

Event and Experice

Menurut Kotler dan Keller (2009:586) yang dialih bahasakan oleh Molan,
mengungkapkan “event/experiences is a company sponsored activities and programs
designed to create daily or special brand-related interaction. Event adalah
merancang acara tertentu lebih di kenal dengan peristiwa khusus yang dipilih dalam
jangka waktu, tempat dan objek tertentu yang bersifat khusus dan mepengaruhi
publik.

Pemasaran Intreraktif (Interactive Marketing)

Interactive marketing merupakan alat yang digunakan untuk melakukan
promosi.Internet sebagai jaringan komputer global tertentu terbukti dapat
mempermudah untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi yang dibutuhkan
dengan cepat dan akurat.
Menurut Kotler dan Keller (2009 : 4723) yang dialih bahasakan oleh Molan,
interactive marketing merupakan kegiatan yang bersifat online dan program untuk
mempengaruhi konsumen secara langsung maupun tidak langsung membangun citra
atau menjual produk atau jasa.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa interactice marketing
merupakan alat promosi secara online yang bertujuan untuk mempertahankan
hubungan dengan konsumen dan mendistribusikan barang dan jasa.

Rasio Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh
keuntungan atau laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan suatu perusahaan, maka
semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Laba perusahaan tidak hanya
menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada
investornya, tetapi juga merupakan unsur penciptaan nilai perusahaan yang
menunjukkan prospek perusahaan di masa depan. Perusahaan yang memiliki
profitabilitas yang tinggi maka mencerminkan adanya penerimaan yang tinggi.
Menurut Ross, et al., (2015: 72), rasio profitabilitas merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset dan
mengelola kegiatan operasinya.
Rasio0Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan efek
gabungan likuiditas, aset manajemen, dan utang pada hasil operasi. Rasio ini juga
digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan. Terdapat berbagai profitability ratio yang biasa digunakan antara lain:
Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity dan Return On Assets.
(Eugine, F., Brigham., dan Houston, J. F. 2014 : 108).
Menurut Kasmir (2018:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini
ditujukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.
Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.
Menurut Hery (2018:192) rasio profitabilitas merupakan rasio yang
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua
kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan
penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal

Bauran Promosi

Bauran promosi (promotion mix) juga disebut bauran komunikasi pemasaran
(marketing communication mix) perusahaan merupakan paduan spesifik iklan
promosi penjualan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuatif dan
membangun hubungan pelanggan. Menurut Kotler dan Amstrong (2010:174) dialih
bahasakan oleh Bob Sabran, bauran promosi terdiri atas delapan unsur atau metode
bauran promosi diuraikan sebagai berikut:
1. Periklanan (Advertising)
Semua bentuk terbayar presentasi non pribadi dan promosiide, barang,
atau jasa dengan sponsor tertentu.
2. Promosi Penjualan (Sales Promotion)
Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian ataupenjualan produk
atau jasa.
3. Hubungan Masyarakat (Public Relations)
Membangun hubungan baik dengan berbagai kalanganuntuk mendapatkan
publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan
menanganin atau mengahadapi rumor, berita, dan kejadian tidak
menyenangkan.
4. Penjualan Personal (Personal Selling)
Presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan untuk tujuan mengahasilkan
penjualan dan membangun hubungan pelanggan.
5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)
Hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargerkan secara
cermat untuk memperoleh respon segera dan membangun hubungan
pelanggan yang langgeng-penggunaan surat langsung, telepon, televisi
respon langsung, e-mail, internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi
secara langsung dengan konsumen tertentu.
6. Acara dan Pengalaman ( Event & Experiece)
Kegiatan dan program yang disponsori perusahaan untuk dirancang untuk
menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek
tertentu.
7. Pemasaran Intreraktif ( Interactive Marketing)
Kegiatan dan Program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan
atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan
kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa.
8. Pemasaran dari Mulut ke Mulut (Mouth of Mouth)
Komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antara masyarakat yang
berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau
menggunakan produk atau jasa

Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-
rasio keuangan dapat dilakukan dengan berbagai jenis rasio keuangan. Setiap rasio
keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian setiap hasil dari
rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan
keputusan.
Menurut Kasmir (2018:110) bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai
berikut:
1. Rasio Likuiditas
Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendek.
2. Rasio Leverage
Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai
dengan utang.
3. Rasio Aktivitas
Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber
daya perusahaan atau rasio untuk menilai kemapuan perusahaan dalam
melaksanakan aktivitas sehari-hari.
4. Rasio Profitabilitas
Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau
laba dalam suatu periode tertentu.
5. Rasio Pertumbuhan
Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan posisi ekonomi di tengah pertumbuhan perekonomian dan
sektor usahanya.
6. Rasio Penilaian
Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai
pasar usahanya diatas biaya investasi

 

Manfaat dan Tujuan Rasio Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2012:109) manfaat yang bisa diambil dengan
dipergunakannya rasio keuangan, yaitu:
1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat
analisis kinerja dan prestasi perusahaan.
2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai
rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevalusi
kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan
untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan
adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pembelian pokok
pinjaman.
5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak
stakeholder organisasi.
Tujuan analisi rasio keuangan menurut Munawir (2015:64) adalah sebagai
berikut:
1. Untuk keperluan pengukuran kerja keuangan secara menyeluruh (overall
measures).
2. Untuk keperluan pengukuran profitabilitas atau rentabilitas, kemampuan
perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari operasinya (profitability
measures).
3. Untuk keperluan pengujian investasi (test of investment utylization).
4. Untuk keperluan pengujian kondisi keuangan antara lain tentang tingkat
likuiditas dan solvabilitas (test of finance condition)

Promosi

Saat melakukan aktivitas promosi, perusahaan tentunya tidak akan
berorientasi untuk mendapatkan keuntungan secara langsung, kebanyakan justru
harus mengeluarkan biaya yang cukup besar terlebih dahulu untuk membiayai
aktivitas promosinya, namun dalam jangka panjang diharapkan penjualanya dari
barang yang dipromosikan dapat meningkatkan seiring dengan sadarnya konsumen
terhadap benefit produk tersebut. Menurut Utami (2008:31) Promosi adalah penjualan
terorganisasi yang memberikan konsumen sebuah insentif untuk membeli produk
tertentu, saat melakukan hal-hal yang akan dipelajari dalam pengenalan pada
promosi. Saat melakukan promosi dengan memberikan insentif untuk produk tertentu
diperlukan tujuan awaal saat melakukan promosi adalah menarik minat konsumen.
Dengan adanya minat konsumen maka akan lebih mudah menjalankan tujuan
selanjutnya. Menurut Hurriyati (2008:58) Promosi merupakan salah satu faktor
penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu
produk bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk
tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah percaya
membelinya.
Tujuan Promosi Menurut Hurriyati (2008:58) Tujuan utama dari promosi
adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta meningkatkan
pelanggan sasaran tentang perusahaan dari bauran pemasaran. Secara rinci tujuan
promosi tersebut dapat dijabarkan sebgai berikut:
a. Menginformasikan (informing)
Dapat berupa menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk
baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk,
menyampaikan perubahan harga kepada pasar, menjelaskan cara kerja suatu
produk, menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan,
meluruskan kesan yang keliuru, mengurangin kekuatan atau kekhawatiran
pembeli, dan membangun citra perusahaan.
b. Membujuk Pelanggan Sasaran (persuading)
Untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tersebut,
mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk
belanja saat itu juga dan mendorong pembeli untuk menerima kunjungan
wiraniaga (salesmen)
c. Mengingat (reminding)
Dapat terdiri atas mengingat pembeli bahwa produk yang bersangkutan
dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingat pembeli akan tempat-tempat yang
menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada
kampanye iklan, dan menjaga agar ingatan pertama pembeli jauh pada produk
perusahaan. Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang
sama tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas
khusunya. Beberapa tugas khusus itu sering disebut bauran promosi.

Bauran Pemasaran

Menurut Philip Kotler (2012:101) menyatakan bahwa Marketing Mix
merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus
menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.
Sedangkan menurut Dharmesta dan Irawan (2011:78) bauran pemasaran
adalah kombinasi dari empat variable atau kegiatan yang merupakan inti dari sitem
pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem
distribusi.
Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa bauran pemasaran merupakan
variable-variabel terkendali yang digabungkan untuk menghasilkan tanggapan yang
diharapkan dari pasarsasaran. Umumnya terdapat 7 unsur marketing mix 7P, yaitu:
1. Product
Produk merupakan elemen penting dalam sebuah program
pemasaran.Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran
lainnya.Pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk
tersebut tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
konsumen.Didalam strategi bauran pemasaran, strategi produk merupakan unsur
yang paling penting, karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya.
Pemilihan jenis produk yang akan dihasilkan akan menentukan kegiatan promosi
yang dibutuhkan, serta penentuan harga dan cara penyalurannya.
Tahapan Dalam Pembuatan Produk, yaitu:
 Perencanaan Produk
Mencakup semua kegiatan produsen dan penyalur untuk
menentukan susunan produk linenya.
 Pengembangan Produk
Mencakup kegiatan teknis tentang penelitian, pembuatan, dan
pendesainan produk.
 Perdagangan
Mencakup semua kegiatan perencanaan dari produsen ke penyalur
untuk menyesuaikan produknya dengan permintaan pasar.
Aspek – aspek Produk
 Produk Inti ( Core Product )
Merupakan manfaat inti yang ditampilkan suatu produk kepada
konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya
 Produk yang Diperluas ( Augmented Product )
Merupakan produk yang diperluas mencakup berbagai tambahan
manfaat yang diminati oleh konsumen dari produk yang inti yang
dibelinya.
 Produk Formal
Merupakan produk penampilan atau perwujudan dari produk inti
maupun perluasan produknya.
2. Price
Harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan
untuk memperoleh produk atau jasa.
a) Tujuan Penetapan Harga
Menjalankan sebuah bisnis tidak akan terlepas dari permasalahan
harga. Harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan
jual-beli dari produsen ke tangan konsumen. Melalui penetapan harga,
akan terlihat posisi kelayakan produk dari nilai ekonomisnya. Karena
permasalahan ini, perusahaan biasanyan mengadakan penetapan harga
yang disepakati sebelum barang beredar di pasaran.
Tujuan dari penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target
perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta
mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target
pemasaran.Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan
perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut.
Penetapan harga memiliki tujuan yaitu:
1. Mencapai Penghasilan atas Investasi
Biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan
persentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu
dari barang yang dihasilkannya.
2. Kestabilan Harga
Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan
memegang kendali atas harga.Usaha pengendalian harga diarahkan
terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila
menghadapi permintaan yang sedang menurun.
3. Mempertahankan atau Meningkatkan Bagian dalam Pasar
Apabila perusahaan telah mendapatkan pangsa pasar yang luas,
merkea harus berusaha mempertahankannya atau justru
mengembangkannya.Untuk itu kebijaksanaan dalam penetapan harga
jangan sampai merugikan bisnis.
4. Menghadapi atau Mencegah Persaingan.
Apabila perusahaan baru mencoba-coba memasuki pasar dengan
tujuan mengetahui pada harga berapa mereka akan menetapkan penjualan.
Ini artinya, perusahaan belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga
coba-coba tersebut.
5. Penetapan Harga untuk Memaksimalkan Laba
Tujuan ini biasanya menjadi acuan setiap bisnis untuk bertahan
hidup, karena setiap bisnis memerlukan laba.
Secara umum, terdapat 4 metode untuk menetapkan harga yaitu,
metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis
laba, dan berbasis persaingan.Berikut adalah beberapa penjelasan
mengenai metode penetapan harga.
Berbasis Permintaan
Suatu metode yang menekankan pada berbagai faktor yang
memengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemampuan
dan kemauan pelanggan untuk membeli, manfaat yang diberikan produk
dan perilaku konsumen secara umum.
Berbasis Biaya
Faktor penetapan harga yang dipengaruhi aspek penawaran atau
biaya, dan bukannya aspek permintaan. Harga akan ditentukan
berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan
jumlah tertentu sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan juga
laba/rugi.
Berbasis Laba
Penetapan harga yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan
pendapatan. Metode ini memiliki 3 pendekatan yaitu, target profit pricing
(penetapan harga berdasarkan target keuntungan), target return on sales
pricing (target harga berdasarkan penjualan), dan target return on
investment pricing sebuah perusahaan.
Berbasis persaingan
Penetapan harga yang dilakukan dengan mengikuti apa yang
dilakukan pesaing. Metode ini memiliki 3 pendekatan melalui sistem
penjualan di bawah harga normal pesaing untuk menarik konsumen,
menyamakan harga agar persaingan tidak terlalu besar atau memberi harga
lebih tinggi dari pesaingnya dengan asumsi bahwa produk yang mereka
tawarkan memiliki kualitas lebih baik.
Untuk sebuah proses penetapan harga, suatu bisnis harus memiliki
wawasan tentang kondisi produk, keuangan, dan hasil akhir berupa profit
atau keuntungan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui semua proses ini
dengan baik, maka suatu bisnis membutuhkan perhitungan akuntansi yang
tidak hanya memuat angka-angka nominal pengeluaran dan pemasukan,
namun juga sistem akuntansi yang mampu menyajikan suatu prediksi
berbentuk tabel maupun grafik data untuk memudahkan penilaian secara
cepat dan akurat.
3. Promotion
Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual
kepada konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi
sikap dan perilaku. Melalui periklanan suatu perusahaan mengarahkan
komunikasi persuasive pada pembeli sasaran dan masyarakat melalui mediamedia yang disebut dengan media massa seperti Koran, majalah, tabloid, radio,
televise dan direct mail.
Adapun alat – alat yang dapat dipergunakan untuk mempromosikan
produknya. Pengusaha dapat memilih beberapa cara, antara lain :
A. Advertensi
Merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi
konsumennya. Advertensi dapat dilakukan oleh pengusaha melalui surat
kabar, televisi, radio, majalah, ataupun dalam bentuk poster – poster yang
dipasang dipinggir jalan atau tempat – tempat strategis. Dengan membaca
advertensi tersebut diharapkan para konsumen atau calon konsumen akan
terpengaruh lalu tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang
diadvertensikan.
B. Promosi Penjualan
Kegiatan pemasaran yang mendorong pembelian konsumen dan efektifitas
pengecer. Kegiatan–kegiatan tersebut antara lain pertunjukan, peragaan, dan
pameran.
C. Personal Selling
Merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung
dengan para calon konsumennya. Degan kontak ini diharapkan akan terjadi
hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dan calon
konsumennya.
D. Publisitas
Seperti halnya iklan, publisitas menggambarkan komunikasi massa,
namun juga tidak seperti iklan, perusahaan sponsor tidak mengeluarkan biaya
untuk ruang dan waktu beriklan. Publisitas biasanya dilakukan dalam bentuk
berita atau komentar editorial mengenai produk atau jasa yang ditawarkan
oleh perusahaan.
4. Place
Salah satu elemen Tempat (place) yang masuk dalam 7P Marketing mix
bukan hanya diartikan sebagai tempat dimana usaha dijalankan, namun lebih
luas lagi dimana “place”tersebut merupakan segala kegiatan penyaluran
produk berupa barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen (distribusi).
Menurut Philip Kotler distribusi adalah : “The various the company
undertakes to make the product accessible and available to target customer”.
Berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya
mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. Sedangkan Boom dan
Bitner (dalam Dias & Shah, 2009:318), mereka menyebutkan bahwa lokasi
pemasaran, terdapat beberapa pemain yang terlibat di dalamnya,
yaitu marketing intermediary, channel of distribution, agen
atau broker, wholesaler dan retailer, serta logistik dan transportasi.
Jika mengacu dari kedua pendapat diatas, fungsi distribusi disini tak lain
adalah untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan
konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Berbagai saluran
distribusi ini merupakan sebuah perangkat yang saling terkait satu sama
lainnya dalam proses penyediaan produk/pelayanan untuk digunakan atau
dikonsumsi.
Dalam saluran distribusi, semakin banyak perangkat yang digunakan
biasanya akan mampu menjangkau populasi yang lebih luas. Semakin mudah
produk didapatkan berarti proses distribusi semakin baik, dan penjualan
produk berpeluang besar untuk meningkat. Untuk itulah saluran
distribusi penting direncanakan dengan matang oleh pemasar.
Pemilihan saluran distribusi
Pemilihan saluran distribusi secara tepat memang harus dilakukan sejak
rencana untuk mendapatkan hasil yang akurat, biasanya para pemasar akan
melakukan survey ataupun riset terlebih dahulu. Beberapa bulan pertimbangan
yang bias dijadikan acuan untuk pemilihan saluran distribusi ini misalnya sifat
pembeli, sifat produk, sifat perantara, sifat pesaing dan lain sebagainya
Sifat pembeli merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
keputusan produsen dalam memilih saluran distribusi yang dipakai.Sifat-sifat
tersebut bisa berupa perilaku para konsumen dalam mendapatkan produk,
bagaimana kebiasaan belanjanya, frekuensipembelian, letak geografisnya, dan
lain-lain. Dari sifat pembeli yang berbeda tentu perusahaan akan mementukan
saluran distribusi yang berbeda.
Cara distribusi yang dilakukan kompetitor juga bisa dijadikan
pertimbangan oleh perusahaan dalam melakukan distribusi produknya.Hal ini
terkait dengan kompetisi produk agar lebih cepat dan tepat sasaran dibanding
dengan pesaing yang ada. Jika produk yang akan dipasarkan adalah produk
baru, maka harus dapat memunculkan strategi-strategi khusus agar dapat
menrik perhatian cari calon konsumen.
Menentukan saluran distribusi produk sejak awal memang sangat
penting. Dengan memperhatikan berbagai sifat dan karakteristik konsumen,
produk, perantara, lingkungan dan yang lainnya, tentu akan bisa mendapatkan
saluran distribusi yang tepat dan efektif.
5. People
People merupakan asset utama dalam industri jasa, terlebih lagi people
yang merupakan karyawan dengan performance tinggi. Kebutuhan konsumen
terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen yang puas
dan loyal. Kemampuan knowledge (pengetahuan) yang baik, akan menjadi
kompeteensi dasar dalam internal perusahaan dan pencitraan yang baik diluar.
Faktor penting lainnya dalam people adalah attitude dan motivation pada
karyawan dalam industry jasa.Moment of Truthakan terjadi kontrak antara
karyawan dan konsumen. Attitude sangat penting dapat diaplikasikan dalam
berbagai bentuk, seperti penampilan karyawan, suara dalam bicara, ,body
language, ekspresi wajah dan tutur kata. Sedangkan motivasi karyawan
diperlukan untuk mewujudkan penyampaian pesan dan jasa yang ditawarkan
pada level yang diekspektasikan.
6. Process
Process adalah serangkaian tindakan yang diperlukan untuk
memberikan produk atau jasa dengan pelayanan yang terbaik kepada
konsumen. Suatu proses bisa berisi tentang metode atau prosedur yang
diberlakukan untuk memperoleh produk yang dibutuhkan konsumen. Proses
pelayanan yang cepat, mudah dan ramah memberikan nilai lebih konsumen
terhadap suatu produk.
7. Physical evidence
Penampilan fisik suatu perusahaan sangat berpengaruh sekali terhadap
nasabah untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang
ditawarkan.Strategi Pemasaran Perusahan Jasa salah satunya dapat dilihat dari
bauran pemasaran yaitu product, price, place atau distribution dan promotion
sangat membantu dalam pemasaran suatu produk.Namun dalam pemasaran
jasa yang sebagian besar berhubngan langsung dengan manusia sehingga
membuat perbedaan atas hasil kepuasan pelanggan.Untuk itu pemasaran jasa
perlu memperhatikan unsur lainnya yaitu people, physical evidence dan
process.
Pelayanan yang baik dari penyedia jasa ( people ) akan membentuk
suatu physical evidence pada pelanggan akibat process pemberian jasa yang
dilakukan sangat baik. Dari physical evidence yang telah terbentuk
memungkinkan untuk peningkatan jumlah pelanggan yang ingin
menggunakan jasa layanan yang sama. Mengelola Mutu Jasa Terdapat suatu
strategi yang dapat ditempuh dalam memenangkan persaingan dengan pesaing
usaha yaitu dengan cara menyampaikan layanan yang bermutu tinggi secara
konsisten dibanding para pesaing dan lebih tinggi daripada harapan
pelanggan. Untuk menghindari kegagalan dalam penyampaian jasa, perlu
diperhatikan kesenjangan-kesenjangan yang mungkin terjadi, diantaranya
sebagai berikut :
 Kesenjangan terjadi antara harapan konsumen dan persepsi
manajemen
 Kesenjangan terjadi antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu
jasa
 Kesenjangan terjadi antara spesifikasi mutu dengan cara penyampaian
jasa
 Kesenjangan terjadi antara penyampaian jasa dan komunikasi internal
 Kesenjangan yang terjadi antara jasa yang dialami dengan jasa yang
diharapkan (persepsi konsumen).
Selain kesenjangan ternyata perubahan faktor lingkungan juga
mempengaruhi perkembangan sektor jasa.antara lain adalah:konsumen,
pesaing, teknologi-inovasi, globalisasi, ekonomi, pemerintah dan sosial
budaya. Diantara faktor lingkungan tersebut, maka perkembangan teknologi
(informasi dan komunikasi) oleh banyak kalangan dikatakan sebagai faktor
lingkungan yang paling banyak mempengaruhi sektor jasa. Teknologi ini
sangat membantu sektor jasa untuk mengelola bisnisnya secara efisien sesuai
dengan semangat cost cutting. Selain itu meningkatnya sektor jasa juga dipicu
beberapa faktor pendorong yaitu: meningkatnya tuntutan konsumen terhadap
kualitas, pengurangan biaya, pelayanan jasa, konsumen internal, peningkatan
produksi dan berkembangnya organisasi Nirlaba.

Konsep Pemasaran

Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan
akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat didalamnya. Cara dan
falsafah baru ini disebut konsep pemasaran (marketing concept). Konsep pemasaran
tersebut dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar yaitu:
1. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada
konsumen/pasar.
2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan, dan
bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri.
3. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan
diintegrasikan secara organisasi.
Menurut Kotler dan Keller (2009:19) konsep pemasaran menegaskan bahwa
kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut
harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan,
menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang
terpilih. Bagian pemasaran pada suatu perusahaan memegang peranan yang sangat
penting dalam rangka mencapai besarnya volume penjualan, karena dengan
tercapainya sejumlah volume penjualan yang diinginkan berarti kinerja bagian
pemasaran dalam memperkenalkan produk telah berjalan dengan benar. Penjualan
dan pemasaran sering dianggap sama tetapi sebenarnyaberbeda.
Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan
mendapatkan sejumlah laba, atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara
penghasilan dengan biaya yang layak.Ini berbeda dengan konsep penjualan yang
menitikberatkan pada keinginan perusahaan.Falsafah dalam pendekatan penjualan
adalah memproduksi sebuah pabrik, kemudian meyakinkan konsumen agar bersedi
membelinya.Sedangkan pendekatan konsep pemasaran menghendaki agar
manajemen menentukan keinginan konsumen terlebih dahulu, setelah itu baru
melakukan bagaimana caranya memuaskan

Konsep Strategi Pemasaran

Banyak ahli marketing mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci
utama dari konsep pemasaran dan marketing strategy. Dengan kata lain, setiap
perusahaan memiliki cara tersendiri dalam melakukan proses marketing, sesuai
karakteristik dan kesanggupan masing-masing.
Pada dasarnya tujuan akhir dari marketing itu tetap akan bermuara pada
tercapainya kepuasan konsumen. Berikut ini adalah 5 Konsep Strategi Pemasaran:
1. Segmentasi Pasar
Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang
berbeda.Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen
menjadi satua-satuan pasar yang bersifat homogen.
2. Market Positioning
Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar.Itulah
alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan
posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan.
3. Market Entry Strategy
Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar
tertentu. Bebebrapa cara yang sering dilakukan adalah:
 Membeli Perusahaan Lain
 Internal Development
 Kerjasama Dengan Perusahaan Lain
4. Marketing Mix Strategy
Marketing Mixadalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah
digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa
variabel tersebut diantaranya;
 Product
 Price
 Place
 Promotion
 Participant
 Process
 People Physical Evidence
5. Timing Strategy
Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk
diperhatikan.Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di
bidang produksi, dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan
produk ke pasar

Tujuan Strategi Pemasaran

Secara umum, setidaknya ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya
adalah:
 Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim
pemasaran
 Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah
ditentukan
 Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran
 Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan
dalam pemasaran