Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Audit fee merupakan imbalan atas jasa audit yang dilakukannya.
Hingga sekarang ini belum adanya peraturan yang jelas mengenai aturan
audit fee yang harus ditagih KAP kepada kliennya. Pada saat penugasan
untuk penetapan audit fee tidak kalah penting di dalam penugasan,
tentunya seorang auditor bekerja untuk memperoleh penghasilan yang
mencukupi untuknya. Oleh karenanya, penentuan tentang audit fee perlu
segera disepakati antara auditor dan klien agar tidak timbul perang tarif
yang nantinya dapat merusak kredibilitas akuntan publik
(Kurniasih,2014).
Chintya (2015) mendefiniskan audit fee merupakan pembayaran
yang illegal atas jasa audit yang dilakukan atau jumlah dari pembayaran
kepada auditor dalam rangka memberikan jasanya selain dari jasa audit.
Besar kecilnya audit fee dipengaruhi oleh beberapa faktor. Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik (2000) menyebutkan bahwa besarnya
audit yang diterima oleh auditor dapat beragam dan dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya resiko pada penugasan auditnya,
kompleksitas jasa audit, tingkat keahlian yang digunakan, struktur biaya
pada KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional yang lain.
Gammal (2012) mendefinisikan bahwa audit fee adalah total upah
yang telah dibebankan kepada auditor untuk pelaksanaan audit.
Biasanya penentuan tarif audit fee dilakukan berdasarkan perjanjian
klien dengan auditor sesuai dengan berlangsungnya proses audit,
pelayanan, serta jumlah staff yang dibutuhkan selama pengerjaan audit.
Sebelum dilakukannya proses audit, audit fee telah ditentukan terlebih
dahulu.
Pada dasarnya auditor mengharapkan dapat menerima audit fee
berdasarkan pelayanan yang sudah diberikannya. Namun disisi lain,
perusahaan juga memikirkan agar audit fee tidak menjadi beban untuk
keuangannya. Pengungkapan audit fee bersifat voluntary disclosure di
kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Konsekuensinya tidak
semua perusahaan yang terlist di BEI & BEM untuk mencantumkan
audit fee di laporan keuangannya. Pada laporan keuangan Indonesia,
jumlah audit fee disajikan pada professional fees sedangkan untuk
Malaysia audit fee disajikan pada laporan keuangan dalam auditor
remuneration. Didukung dengan penelitian sebelumnya yang
menggunakan proksi pengukur professional fees dan remuneration
yaitu Chintya (2014), Hartadi (2009), Hazmi dan Sudarno (2013). Jadi,
secara sekilas hasil dari penelitian sebelumnya dapat dibuktikan bahwa
pengungkapan audit fee untuk Malaysia jauh lebih baik jika
dibandingkan dengan di Indonesia dikarenakan menampilkan fee yang
sesungguhnya.
Berdasarkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) mengenai
penetuan audit fee menerbitkan Surat Keputusan No.
KEP.024/IAPI/VII/2008. Penentuan audit fee terkait dengan perikatan
audit adalah :
a. Kebutuhan klien
b. Tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum (statutory duties)
c. Tingkat keahlian (levels of expertise)
d. Tanggung jawab yang terdapat pada pekerjaan yang dilakukan
e. Tingkat kompleksitas pekerjaan
f. Lamanya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan
untuk menyelesaikan pekerjaan
g. Basis penetapan fee yang disepakati
Di Malaysia terdapat pada MIA (Malaysian Institute of
Accountants) yang menerbitkan RPG 7 (Recommended Practice Guide
7) tentang penentuan tagihan jasa assurance professional kepada klien
yang telah diberlakukan efektif mulai 1 Maret 2010. RPG 7 menjelaskan
bahwa jasa professional untuk audit adalah sebesar dibawah RM 800
nilai yang tidak realistis (Chintya, 2015). Dengan begitu, Malaysia
artinya memiliki nilai minimum pada penentuan audit fee sedangkan
Indonesia, regulator belum menentukan nilai minimum pada audit fee

Tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan
klien terkait pada jasa audit yang telah disetujui kedua belah pihak.
Tenure menjadi sebuah perdebatan masalah ketika tenure yang terjadi
dilakukan secara singkat maupun dilakukan dalam jangka waktu yang
lama. Tenure yang singkat mengakibatkan pemahaman auditor terhadap
operasi perusahaan maupun organisasi perusahaan kurang, sedangkan
tenure yang terlampau lama berakibat pada berkurangnya independensi
auditor dalam menjalankan tugasnya.
Kurniasih dan Rohman (2014) mengemukakan bahwa dengan
adanya audit tenure yang singkat ketika auditor memperoleh klien yang
baru akan membutuhkan waktu bagi auditor untuk menyesuaikan dan
memahami kliennya di lingkungan bisnis. Tenure yang singkat akan
berimbas pada terbatasnya pemerolehan informasi dan bukti – bukti,
sehingga ketika auditor mendapatkan data yang hilang ataupun sengaja
dihilangkan oleh pihak manajemen akan susah untuk ditemukan.
Begitupun dengan sebaliknya, audit tenure dengan jangka waktu yang
lama akan menimbulkan adanya hubungan emosional atau kedekatan
diantara auditor dengan kliennya. Hal tersebut dapat mengakibatkan
menurunnya sikap independensi seorang auditor. Adanya harapan pada
pemulihan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan, maka
dengan audit tenure yang singkat dapat lebih meningkatkan kompetensi
dari seorang auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit yang bisa
diandalkan oleh penggunanya.
Isu terkait audit tenure yang diungkapkan oleh Giri (2010), tentang
kecurangan yang dilakukan oleh Enron di US dengan melibatkan KAP
ternama di masa itu International Arthur Anderson (AA). Auditor disini
seharusnya sebagai pihak yang independen dan profesional justru
menjadi faktor pemicu adanya masalah ini. AA yang sudah hampir 20
tahun melakukan tugas pengauditan perusahaan Enron akan tetapi, AA
tidak dapat mengungkapkan adanya permasalahan yang dihadapi Enron.
Kondisi tersebut memincu adanya indikasi penugasan audit yang
dilakukan terlampau lama oleh auditor dapat menurunkan tingkat
independensi seorang auditor.
Sinaga (2012) pada penelitiannya menyimpulkan adanya dua
faktor utama yang dapat memunculkan hubungan negatif di antara
auditor dengan klien dan kualitas audit yaitu berkurangnya independensi
yang akan seiring timbul akibat adanya kedekatan emosional antar
auditor dengan klien serta menurunnya kapasitas auditor dalam
memberikan penilaian kritikal. Tenure yang lama akan mengarah pada
kedekatan emosional KAP dan pihak manajemen perusahaan.
Terdapat peraturan yang mengatur mengenai audit tenure di
Indonesia yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 mengenai “Jasa Akuntan Publik”.
Peraturan tersebut adalah perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit
umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh
KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh
seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
turut.
Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan
tersebut mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6
(enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik
paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik
dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum
untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum
atas laporan keuangan klien tersebut. Sedangkan untuk Malaysia tidak
memiliki kebijakan tetap mengenai batas lamanya audit tenure. Hal
tersebut juga dibuktikan pada penelitian Shafie, et al (2009) tidak
terdapat kebijakan yang mengatur perihal audit tenure di Malaysia

Pada PSAK Kerangaka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (2007) kualitas laba ialah karakteristik kualitatif yang
membuat informasi pada laporan keuangan dapat berguna untuk
penggunanya yang berkepentingan serta dijadikan sebagai dasar
pembuat keputusan yang tepat. Laba yang memiliki kualitas baik
apabila laba dapat dijadikan sebagai indikator yang baik untuk laba di
masa yang mendatang.
FASB menyatakan bahwa laba akan berkualitas ketika laba
tersebut memiliki karakteristik yang kualitatif sesuai dengan kerangka
konseptual dalam FASB, dimana laporan keuangan harus relevan dan
reliabel. Sedangkan PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan mengatakan bahwa ada empat karakteristik yaitu
dapat dipahami, andal, relevan, dan dapat dibandingkan (Kartikasari,
2012).
Proksi kualitas audit yaitu kualitas laba akan diukur dengan
menggunakan nilai total akrual. Dari tinggi rendahnya nilai akrual
biasanya digunakan untuk mengukur apakah manajer melakukan
manajemen laba di perusahaannya atau tidak. Hartadi (2009)
mengemukakan bahwa tingginya rendahnya total akrual pada
perusahaan menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat manajemen laba
yang dilakukan.
Total akrual menggambarkan bahwa tingginya tingkat akrual
akibat dari diskresi manajemen yang merupakan adanya hak kebebasan
yang dimiliki oleh manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi di
perusahaannya dalam mencapai tujuan. Semakin tingginya manajemen
laba yang dilakukan oleh manajemen ditunjukkan dengan semakin
besarnya tingkat total akrual begitupun dengan sebaliknya. Penggunaan
total accrual sebagai proksi kualitas audit ini juga dilakukan oleh
Hartadi (2009), Chih-Ying et al. (2008), Hoitash et al. (2007), dan
Jackson et al. (2008). Oleh karena itu, praktik manajemen laba yang
dilakukan dapat berakibat pada kualitas laba yang dilaporkan menjadi
rendah.

Dalam sebuah perusahaan, audit merupakan hal yang penting
untuk perusahaan karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan
kepada perusahaan. Masa depan perusahaan berada pada laporan
keuangan yang di audit. Apabila dalam pelaksanaan audit terdapat salah
saji material yang disengaja maka dapat berimbas pada kewajaran
laporan keuangan perusahaan. Audit merupakan proses pemeriksaan
dan memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan ekonomi
perusahaan. Dalam melakukan audit harus dilakukan oleh pihak yang
berkompeten yaitu auditor. Pada saat pengambilan keputusan audit,
auditor memiliki peranan yang sangat penting.
Terdapat beberapa pandangan mengenai definisi kualitas audit.
Salah satunya Sinaga (2012) menyatakan bahwa dari sisi auditor,
kualitas audit dilihat ketika auditor bekerja berdasar pada standar
profesional yang ada serta melakukan penilaian resiko bisnis audit yang
baik sedangkan, dari sisi entitas dan pengguna kualitas audit dilihat
ketika auditor bisa memberikan jaminan mengenai tidak adanya fraud
yang ada pada laporan keuangan auditan. Sedangkan dari sisi auditor
memiliki pandangan bahwa kualitas audit terjadi ketika auditor bekerja
sesuai dengan standar profesional yang ada serta dapat menilai resiko
bisnis audit dengan baik dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya
resiko litigasi dan menghindari terjadinya kejatuhan reputasi auditor.
De Angelo (1981) mendefiniskan kualitas audit adalah
kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan pada
laporan keuangan serta menginformasikannya kepada pengguna laporan
keuangan. Sehingga, kulitas audit sebagai suatu kemungkinan bahwa
auditor akan menemukan baik dan jujur pada kekeliruan yang terdapat
pada laporan keuangan, kelalaian terdeteksi dari sistem yang dimiliki
oleh klien.
Menurut Hartadi (2012) menyatakan kualitas adalah sifat
profesional akuntan publik yang harus dipertahankan dan diperhatikan
oleh akuntan publik. Sikap independen sangatlah penting bagi auditor
untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dimana akuntan publik
menomor satukan kepentingan publiknya sebelum mementingkan
entitas atau auditornya. Apabila hasil auditan baik maka dapat
meningkatkan citra kantor akuntan publik.
Kualitas audit dapat meminimalisir kesenjangan harapan diantara
kantor akuntan publik dengan pihak pengguna jasa audit yang diakui
secara global, dengan itu dampak penguasaan auditor terhadap kualitas
audit akan lebih besar pada bukti ex-post di konteks yang berbeda
(Kurniasih, 2014).
Tujuan dari kualitas audit adalah untuk bisa mendapatkan hasil
audit yang optimal sehingga dapat dipergunakan oleh pihak pengguna
laporan keuangan dengan diikuti oleh sikap independensi auditor pada
saat melaksanakan tugas audit untuk mendeteksi kesalahan dan
melaporkan hasil yang transparan beserta bukti – bukti yang
diperolehnya. Untuk membuat pihak investor dan pengguna laporan
keuangan dapat yakin atas keandalan laporan keuangan maka pihak
manajemen perusahaan mengharapkan kualitas audit yang baik. Apabila
auditor berhasil untuk menemukan dan mengevaluasi salah saji material
laporan keuangan klien dapat dikatakan auditor memiliki kualitas audit
yang tinggi. Sedangkan, ketika auditor gagal untuk mengevaluasi dan
belum mampu untuk menerbitkan laporan audit yang bersih dari salah
saji material akan menghalangi kualitas audit yang baik.
Pada penelitian ini kualitas audit menggunakan proksi kualitas
laba. Kualitas laba dengan kualitas audit seringkali dikaitkan dalam
laporan keuangan. Menentukan apakah angka – angka yang terdapat di
laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan kondisi
sebenarnya, yakni hasil dari operasi perusahaan serta kondisi keuangan
klien yang bersangkutan adalah tujuan auditor eksternal. Panjaitan
(2014) mengungkapkan bahwa kualitas yang dihasilkan kurang baik,
maka angka laba yang dihasilkan pada laporan keuangan cenderung
mengandung akun – akun yang kurang tepat dalam menggambarkan
hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan.
Kartikasari (2012) bahwa ketika kualitas audit yang dihasilkan
buruk menggambarkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan
cenderung tidak tepat dalam menggambarkan hasil operasi perusahaan
serta kondisi perusahaan. Pada penelitian Chen, et al (2004) juga telah
memberikan bukti bahwa nilai total akrual yang tinggi menunjukkan
bahwa kualitas laba perusahaan yang rendah begitupun sebaliknya.

Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976),
yaitu sebuah organisasi ialah suatu hubungan maupun perjanjian di
antara principal dan agent. Teori agen ini muncul ketika satu orang atau
lebih (principal) mendelegasikan sebagian dari wewenangnya kepada
agen. Teori ini berhubungan dengan utility maximizers dimana adanya
peluang besar pada setiap pihak untuk mengoptimalkan kepentingannya
(Kurniasih, 2014).
Panjaitan (2014), pada dasarnya teori keagenan (agency theory)
membahas mengenai adanya kesepakatan diantara pemegang saham
dengan manajer dalam urusan pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya
dalam keberhasilan bidang operasional di perusahaan manajer memiliki
tanggung jawab yang besar. Apabila terjadi kegagalan dalam
operasional perusahaan, maka jabatan dan fasilitas sebagai taruhannya.
Dengan adanya alasan tersebut mendasari mengapa seorang manajer
ingin melakukan manjemen laba untuk memenuhi kepentingannya
sendiri tanpa memikirkan orang lain.
Di dalam prakteknya manajer lebih mengetahui informasi dan
kondisi perusahaan dibanding pemilik modal akan tetapi, terkadang
manajer tidak memberikan informasi berdasarkan kondisi perusahaan
sebenarnya. Kondisi tersebut dinamakan asimetri informasi. Kondisi
asimetri informasi dapat mengakibatkan manajer memiliki kesempatan
yang besar dalam melakukan manajemen laba.
Pada dasarnya teori keagenan digunakan dalam mengatasi dua
masalah yang ada dalam keagenan. Pertama, terjadinya keinginan atau
tujuan yang saling berlawanan antara principal dan agent. Kedua,
masalah pembagian yang terjadi saat pembagian menanggung resiko
dimana principal dan agent memiliki perbedaan sikap. Adanya
kesamaan sikap dan tujuan diantara principal dengan agent dapat
memengaruhi agent dalam membuat laporan keuangan yang sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Kualitas yang baik pada laporan keuangan
dapat memperoleh kualitas audit yang baik juga.
Prinsipal membutuhkan pihak ketiga (auditor) untuk
melaksanakan tugas audit pada laporan keuangan dalam meningkatkan
hasil kualitas laporan keuangan agar kepercayaan publik meningkat.
Auditor disini berfungsi untuk memonitor bagaimana tindakan manajer
sebagai agen dan memastikan agar agen tidak bertindak sesuai dengan
keinginan pribadi demi keuntungannya sendiri. Auditor merupakan
pihak yang dapat menjembatani antara principal dengan agent.
Tugasnya ialah untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan
keuangan perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku
umum.
Masalah keagenan auditor yang terjadi bersumber dari mekanisme
kelembagaan, yaitu ketika auditor sebagai pihak yang dipilih oleh
pemilik saham bertugas untuk melaksanakan audit pada kepentingan
saham, akan tetapi jasa auditor dibayarkan oleh pihak manajemen. Dari
hal tersebut dapat memunculkan benturan kepentingan yang tidak dapat
dihindari oleh seorang auditor dan memunculkan adanya
ketergantungan auditor terhadap kliennya agar masa perikatannya tidak
terputus di masa depan, dengan harus mematuhi berbagai keinginan
kliennya sehingga auditor merasa kehilangan independensinya
(Kartikasari, 2012).
Teori agensi dapat terjadi pada kontrak kerja dimana
memaksimalkan kegunaan yang diharapkan oleh principal namun tetap
mempertahankan agen yang bekerja dengan optimal. Jadi, teori
keagenan juga berfungsi dalam membantu auditor memahami adanya
konflik antara principal dengan agent. Dengan adanya auditor
diharapkan tidak adanya kecurangan yang terjadi pada laporan
keuangan sekaligus dapat mengevaluasi kinerja agen agar dapat
memberikan informasi yang bermanfaat untuk pihak investor, maupun
kreditor pada saat pengambilan keputusan.
Kartikasari (2012) menyatakan bahwa tanggung jawab dan peran
seorang auditor mencakup beberapa hal sebagai berikut :
a. Mendeteksi dan melaporkan kesalahan serta kewajaran
(irregularities) laporan keuangan, terutama jika terjadi fraud.
b. Memberikan informasi tentang adanya resiko – resiko bisnis klien.
c. Menentukan dan menilai tindakan melanggar hukum.
d. Meningkatkan kualitas audit dan efektivitas audit.
Dalam pemilihan auditor, indikator pertamanya ialah kualitas
audit. Maksudnya adalah pada saat memilih auditor, jasa pelayanan
yang diberikan auditor kepada klien adalah dasar pertimbangan yang
pertama. Konsistensinya dengan teori keagenan, manajemen perusahan
selalu berusaha memuaskan apa yang diinginkan investor yang dapat
membuat reputasi manajemen baik dimata investor. Hal tersebut juga
berhubungan terhadap independensi seorang auditor dimana, auditor
yang memiliki jangka waktu perikatan yang lama dengan perusahaan
dapat menimbulkan rasa nyaman yang dapat mengganggu objektifitas
dan independensi auditor. Adanya masalah keagenan dari sisi auditor
yaitu auditor mempunyai keinginan mempertahankan serta
meningkatkan pendapatan jasa auditornya dengan memenuhi segala
keinginan klien yang di audit olehnya, terutama klien yang sudah
memiliki perikatan yang lama dengannya.
Dari permasalahan tersebut, auditor harus tetap
mempertimbangkan resiko litigasi yang timbul dalam memaksimalkan
profitabilitas. Kegagalan yang dilakukan auditor dalam mengaudit dapat
mengakibatkan pada pengenaan sanksi oleh pemerintah yang akan
merusak reputasi seorang auditor. Pemerintah sangat berperan untuk
melindungi kepentingan publik dengan mengeluarkan kebijakan –
kebijakan mengenai penyimpangan agar kualitas audit tetap terjaga.

Audit Tenure merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kualitas audit. Semakin lama auditor bekerja sama dengan
klien tertentu, maka auditor akan memiliki pengetahuan dan pengalaman
untuk merancang prosedur audit yang baik dan benar, sehingga hasil audit
laporan keuangan klien akan lebih berkualitas. Semakin lama perikatan
antara auditor dengan klien, maka semakin meningkat tingkat familiaritas
auditor terhadap kondisi perusahaan klien, hal ini dapat mengurangi
asimetri informasi antara agen dan principal sehingga kualitas audit dapat
meningkat.
Dalam penelitian yang dilakukan Prasmawardana dan Astika
(2017) menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas
audit. Hal ini karena jika melakukan perikatan yang lama dengan auditor
akan membuat ancaman bagi keobjektivitasnya dalam bekerja, sehingga
tidak muncul keberanian untuk mengungkap keadaan yang terjadi
sebenarnya pada perusahaan klien tersebut. Penelitian Prasetia dan Rozali
(2016) juga menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap
kualitas audit

Auditor switching merupakan pergantian jasa auditor dalam
mengaudit suatu perusahaan untuk mengurangi kedekatakan yang akan
terjalin antara pihak auditor dan perusahaan (Pramaswaradana dan Astika,
2017). Pergantian ini berkaitan dengan adanya batasan waktu untuk
akuntan publik dalam bekerja memberikan jasa audit pada suatu
perusahaan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 22 tentang “Praktik Akuntan
Publik” yang menyatakan tidak adanya pembatasan bagi KAP untuk
melakukan jasa auditnya, terkecuali untuk akuntan publik dibataskan
waktu lima tahun buku terturut-turut.

Dalam penelitian yang dilakukan Putri dan Rasmini (2016)
menyatakan bahwa auditor switching berpengaruh terhadap kualitas audit.
Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan melakukan auditor switching
maka independensi dari KAP tetap tinggi sehingga akan meningkatkan
hasil kualitas audit. Penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) juga
menyatakan bahwa auditor switching berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fee audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau
bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien / pihak lain
untuk memperoleh perikatan dari klien / pihak lain (Mulyadi, 2002:65).
Selain itu fee audit juga dapat dikatakan sebagai fee yang diterima
akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit kepada klien. Besarnya
fee audit dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan
pertimbangan professional lainnya (Putri dan Rasmini, 2016). Hubungan
kelembagaan antara manajemen dengan auditor juga dilandasi oleh
sebuah kontrak yang harus dipatuhi. Fee audit merupakan fenomena yang
juga mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerja sama dalam hal
penentuan besaran fee audit antara auditor dengan klien (Lee dan
Sukartha, 2017).v

Audit Tenure adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan
Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Di
Indonesia, kebijakan mengenai tenur audit telah diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2
yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama lima tahun berturut-turut.
Keputusan Menteri tersebut juga membatasi masa kerja auditor paling
lama lima tahun berturut-turut untuk klien yang sama. Pada tahun 2008,
dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa
audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP
paling lama enam tahun berturut-turut untuk auditor paling lama tiga
tahun berturut-turut. Pemerintah pada tahun 2015 kembali mengeluarkan
peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2015 pasal 22 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang menyatakan
tidak adanya pembatasan bagi KAP untuk melakukan jasa auditnya,
terkecuali untuk akuntan publik dibataskan waktu lima tahun buku
terturut-turut. Akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali
penugasan audit umum untuk klien, setelah satu tahun buku tidak
memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan
karena kedekatan antara auditor dengan klien.
Audit Tenure sendiri dikaitkan dengan dua unsur, yakni keahlian
auditor dan insentif ekonomi. Dalam hal tenur audit dikaitkan dengan
keahlian yang dimiliki auditor, auditor dapat memperoleh pemahaman
yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Hal ini juga terkait
dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin
tinggi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor maka masa perikatan
akan diperpanjang sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sementara dalam kaitannya dengan insentif ekonomi, tenur audit dapat
menciptakan auditor menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara
auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan
menimbulkan hilangnya independensi auditor. Hilangnya independensi
dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit
going concern (Hasanah dan Putri, 2018)

Auditor Switching merupakan pergantian akuntan publik dalam
melakukan sebuah kegiatan audit perusahaan. Auditor switching ini
diperlukan karena masa perikatan audit yang lama dengan klien dapat
mengakibatkan turunnya sikap independensi auditor dan akan terikat
secara emosional serta menimbulkan masalah mengenai eskalasi
komitmen terhadap keputusan yang buruk dari seorang auditor (Lee dan
Sukartha, 2017).
Masalah pergantian auditor ini tentunya berkaitan dengan auditor
dalam mendeteksi laporan keuangan karena hal tersebut bergantung pada
kompentensi dan independensi auditor. Auditor switching akan
mempengaruhi kualitas audit karena pergantian auditor akan tetap
menjaga sikap independensi dari auditor. Rotasi auditor sendiri dapat
terjadi karena dua hal, yaitu sukarela (voluntary) dan wajib (mandatory).
Rotasi auditor mandatory terjadi karena auditor mengundurkan diri atau
auditor dipecat oleh klien (Prasetia dan Rozali, 2016).

Watkins dkk (2004) mengidentifikasi beberapa definisi kualitas
audit. Ada empat kelompok definisi kualitas audit yang didefinisikan.
Pertama adalah definisi yang diberikan oleh DeAngelo (1981) yang
mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas nilaian-pasar bahwa
laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan
menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua adalah
definisi yang disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999), yaitu kualitas
audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan
audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan
yang mengandung kekeliruan material. Ketiga yaitu definisi yang
diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), Beaty (1986), Krinsky dan
Rotenberg (1989). Menurut mereka, kualitas audit merupakan akurasi
informasi yang diukur dari hasil yang dilaporkan laporkan oleh auditor.
Keempat, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk
mengurangi noise dan bias serta meningkatkan kemurnian (fineness) pada
data akuntansi (Wallace, 1980).
Kualitas audit terdiri atas kualitas sebenarnya (actual quality) dan
dirasakan (perceived quality). Actual quality adalah tingkat dimana risiko
pelaporan salah saji material dalam rekening keuangan berkurang,
sedangkan perceived quality adalah seberapa efektif pengguna laporan
keuangan percaya bahwa auditor telah mengurangi salah saji material.
Perceived audit quality yang lebih tinggi dapat membantu
mempromosikan investasi klien yang diaudit. Audit yang berkualitas akan
mampu mengurangi faktor ketidakpastian. Perbaikan terus menerus atas
kualitas audit harus dilakukan, karena kualitas audit menjadi topik yang
selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan,
pemerintah, masyarakat, dan investor (Tandiontong, 2016:83).
Kualitas audit juga dapat memiliki makna yang berbeda
tergantung dari sudut pandang penerima atau pemberi jasa audit. Bagi
pihak pemberi jasa audit (auditor) berpendapat bahwa kualitas audit
terjadi jika mereka bekerja sesuai dengan standar profesional yang
berlaku, dapat menilai risiko bisnis audit dengan tujuan untuk mengurangi
risiko litigasi dan menghindari kejatuhan reputasi auditor. Sedangkan bagi
pihak penerima jasa audit (auditee) atau pengguna laporan keuangan
berpendapat bahwa kualitas audit terjadi jika auditor dapat memberikan
jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan
keuangan auditan. Dalam hal ini peningkatan kualitas audit akan tercapai
ketika auditor dapat mendeteksi kecurangan manajemen.

Pembentukan Komite Audit dianggap sebagai suatu sistem
yang memiliki manfaat bagi Dewan Komisaris untuk dapat
mengerjakan tugas lebih rinci dengan memusatkan pekerjaan
Dewan Komisaris terhadap tata kelola perusahaan (FCGI, 2001).
Dengan adanya Komite Audit diharapkan Dewan Komisaris
memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalankan masalah
pelaporan akuntasi keuangan dan memperbaiki sistem pengawasan
internal agar struktur perusahaan dapat terbentuk dengan baik.
Peran komite audit yang penting dalam perusahaan menuntut
para komite audit agar dapat mencapai tingkat efektif. Efektivitas
komite audit dinilai dari pelaksanaan peran dan tanggung jawab
yang berjalan sesuai dengan pengawasan auditor. Pada umumnya,
komite audit memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi secara
periodik kepada pihak yang sering ditemui yaitu dewan komisaris
dan auditor eksternal. Komite audit juga dapat dikatakan efektif
diukur dari kemampuan setiap anggota yang mampu melakukan
segala hal berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.

Pembentukan Komite Audit dianggap sebagai suatu sistem
yang memiliki manfaat bagi Dewan Komisaris untuk dapat
mengerjakan tugas lebih rinci dengan memusatkan pekerjaan
Dewan Komisaris terhadap tata kelola perusahaan (FCGI, 2001).
Dengan adanya Komite Audit diharapkan Dewan Komisaris
memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalankan masalah
pelaporan akuntasi keuangan dan memperbaiki sistem pengawasan
internal agar struktur perusahaan dapat terbentuk dengan baik.
Peran komite audit yang penting dalam perusahaan menuntut
para komite audit agar dapat mencapai tingkat efektif. Efektivitas
komite audit dinilai dari pelaksanaan peran dan tanggung jawab
yang berjalan sesuai dengan pengawasan auditor. Pada umumnya,
komite audit memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi secara
periodik kepada pihak yang sering ditemui yaitu dewan komisaris
dan auditor eksternal. Komite audit juga dapat dikatakan efektif
diukur dari kemampuan setiap anggota yang mampu melakukan
segala hal berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.
Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel audit fee
sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel
dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian
terdahulu oleh Hermawan (2011) menunjukkan bahwa Efektivitas
Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Menurut De Angelo (1981), audit fee adalah besarnya
bayaran yang diberikan oleh klien kepada auditor yang memberikan
jasa audit. Penetapan jumlah audit fee yang dibayarkan pada
umumnya dilihat dari seberapa kompleks dan luas cakupan yang
diperlukan seorang auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab. Lebih lanjut penetapan audit fee juga bergantung pada
reputasi KAP terutama yang memiliki pengaruh bagi pihak terkait.
Teori agensi memiliki hubungan dengan teori biaya transaksi, yang
didalamnya memperlihatkan perbedaan yang mengartikan sebuah
penekanan pada proses kontrak lebih diutamakan sedangkan
pengarahan kepada biaya kontrak antara KAP dan klien yang
bersangkutan diterapkan sesuai dengan teori biaya transaksi
(Hartadi, 2012).
Penetapan fee audit yang cenderung lebih tinggi dapat
meningkatkan hasil kualitas audit dari seorang auditor. Berdasarkan
penetapan fee audit tersebut, tugas seorang auditor untuk bisa
menurunkan potensi adanya manajemen laba dalam suatu
perusahaan yang tentunya bisa mempengaruhi hasil audit dari
auditor. Dalam melaksanakan tugasnya auditor juga perlu
memperhatikan dengan adanya risiko bisnis dan risiko
pengendalian. Risiko audit menjadi salah satu faktor yang penting
yang dapat juga mempengaruhi kualitas audit. Dengan
memperhatikan pada keberadaan tingkat risiko audit yang baik,
auditor juga dapat menetapkan kualitas audit yang maksimal.
Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel audit fee
sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel
dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian
terdahulu oleh Ardani (2017), Andriani dan Nursiam (2017), dan
Rinanda dan Nurbaiti (2018) menunjukkan bahwa Audit Fee
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian
terdahulu oleh Rahmi et al (2019) dan Andriani dan Nursiam (2017)
menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap
kualitas audi

Hubungan antara auditor dengan klien yang berlangsung
dalam waktu yang cenderung lebih lama dapat mempengaruhi
objektivitas dan profesionalisme dari auditor itu sendiri. Masa
perikatan yang terlalu lama dapat memberi dampak negatif yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan audit dan terhadap kualitas audit
yang dihasilkan dengan alasan hubungan auditor dengan klien yang
terlalu dekat sehingga muncul perasaan tidak enak. Dengan
diberlakukan peraturan resmi pemerintah diharapkan dapat
mendukung masalah mengenai audit tenure dengan memaksimalkan
hasil kualitas audit.
Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel audit
tenure sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai
variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti.
Penelitian terdahulu oleh Andriani dan Nursiam (2017)
menunjukkan bahwa Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap
kualitas audit

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan Lembaga Keuangan Keputusan 643-BL pada tahun 2012 mengatur tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mendefinisikan
komite audit adalah proses pembentukan sebuah komite yang bertujuan untuk dapat
memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan
kewajibannya. Menurut FCGI (2001), komite audit memiliki tugas yang tepisah
dalam membantu Dewan Komisaris. Komite audit juga membantu Dewan
Komisaris dengan memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan
dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern (Andi, 2010).
Berdasarkan FCGI (2001), tanggung jawab komite audit terdiri dari tiga bidang,
antara lain laporan keuangan (financial reporting), corporate governance, dan
pengawasan perusahaan.
Seorang komite audit berperan penting dalam proses pelaksanaan tata kelola
perusahaan (Istiqomah dan Adhariani, 2017). Lebih lanjut dinyatakan bahwa
komite audit diharuskan menggelar rapat paling sedikit sebanyak empat kali dalam
kurun waktu satu tahun. Dengan digelarnya kegiatan rapat secara berkala
diharapkan dapat meningkatkan keefektivitasan komite audit dalam melakukan
pengawasan terhadap perusahaan bersangkutan

Audit tenure (masa perikatan) merupakan periode penugasan yang telah
disetujui oleh klien dan auditor. Audit tenure sempat menjadi perdebatan, masa
perikatan yang lama akan berakibat kedekatan yang berlebihan antara auditor dan
klien yang menyebabkan objektivitas dan profesionalitas auditor menurun.
Berdasarkan peraturan di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2008 pasal 3 tentang tenure
audit yaitu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan untuk Kantor
Akuntan Publik paling lama 6 tahun berturut-turut dan masa kerja auditor paling
lama 3 tahun berturut-turut untuk klien yang sama. Dengan dilakukannya tenure
audit dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan auditor dengan klien pada
kualitas audit.
Menurut Hamid (2013), tenure audit yang memiliki periode waktu yang cukup
singkat membatasi auditor dalam perolehan informasi terkait data dan bukti yang
relevan, dan auditor dalam jangka periode waktu yang panjang meningkatkan
potensi memiliki hubungan kedekatan dengan klien yang dapat mempengaruhi
keandalan hasil kualitas audit.
2.5 Audit Fee
Audit Fee adalah sebuah imbal jasa yang harus dibayarkan oleh entitas klien
atas jasa audit laporan keuangan yang diterima (Ardianingsih, 2013). Menurut
Halim (2005), fee audit merupakan imbalan yang diberikan atau diterima klien atau
pihak lain untuk memperoleh perikatan baik dalam bentuk barang, uang, atau
bentuk lainnya.
Ketentuan mengenai audit fee diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI) dalam Peraturan Pengurus No 2 tahun 2016 yang berisi panduan dalam
penetapan imbalan yang wajar atas jasa professional yang diberikan seluruh
anggota Institut Akuntan Publik kepada klien. Penetapan imbalan jasa yang wajar
adalah tidak terlalu rendah dan disesuaikan dengan martabat dan standar profesi
akuntan publik untuk menghindari ancaman pada ketidakpatuhan terhadap
penerapan kode etik profesi akuntan publik.
Berdasarkan Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 disampaikan bahwa fee
audit ditetapkan dan diperhitungkan dengan melihat waktu yang dibutuhkan auditor
dalam melaksanakan proses audit, ruang lingkup pekerjaan, tingkat keahlian dan
tanggung jawab seorang auditor, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel
dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan memiliki dasar
dalam menetapkan audit fee yang diawal telah disepakati. Dalam menetapkan audit
fee, diperlukan untuk memperhatikan gaji dalam kategori wajar sebagai alasan bagi
individu yang kompeten untuk bertahan, terdapat imbalan di luar gaji,
pengembangan akuntan publik dan staf lainnya di dalam beban overhead,
banyaknya ketersediaan jam bagi akuntan publik pada periode tertentu, staf
pendukung, staf profesional, serta mempunyai tingkat marjin laba yang baik.
Menurut Nuridin dan Widiasari (2016), penetapan besarnya audit fee juga
perlu memperhatikan faktor-faktor yang bervariasi, seperti risiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, struktur biaya KAP, dan tingkat keahlian yang
diperlukan untuk melakukan jasa tersebut. Kebijakan audit fee harus
menggambarkan remunerasi yang pantas bagi para anggota dengan
mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman masing-masing

Arisinta (2013) mengemukakan bahwa kualitas audit didefinisikan sebagai
kemungkinan dari seorang auditor melakukan kegiatan audit sesuai pedoman
standar dan kode etik yang berlaku dalam mampu melakukan pendeteksian
pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan
keuangan. Definisi lain dari kualitas audit merupakan situasi kegiatan audit
berlangsung yang dilaksanakan mengacu pada standar auditing bertujuan untuk
menyakinkan bahwa hasil penyajian audit dan hasil audit dari laporan keuangan
dan juga berdasarkan prinsip akuntansi dan tidak adanya kesalahan ataupun fraud
yang terkandung dalam laporan keuangan (Suciana dan Setiawan, 2018).
Menurut Christiani dan Nugrahanti (2014), kualitas audit dipandang sebagai
kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan
yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder.
Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen dapat berpengaruh
signifikan terhadap laju perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. Kualitas
laba perusahaan menjadi faktor utama untuk dapat mempertahankan kepercayaan
stakeholder perusahaan terkait. Dengan menyesuaikan pendapat para stakeholder,
laporan keuangan perusahaan lebih diminati dan dipercaya bagi para pengguna
dengan memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan auditor yang berkualitas.
Pendekatan dengan proksi discretionary accrual dideskripsikan sebagai
kondisi laporan keuangan dikatakan berkualitas jika sedikit ditemukan campur
tangan dari pihak manajemen perusahaan untuk mengatur laba. Nilai discretionary
accrual yang lebih rendah akan menunjukkan kualitas audit yang tinggi.
Penggunaan proksi tersebut dianggap lebih efektif karena laba yang diukur atas
dasar akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih baik atas kinerja perusahaan dan
akan mengurangi masalah waktu dan mismatching yang terdapat dalam arus kas
operasi (Fitriany, 2009).

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa teori keagenan merupakan
sebuah perjanjian hubungan antara satu orang atau lebih dalam pemeberian jasa
layanan dan pendelegasian kekuasaan dalam pengambilan keputusan dengan cara
mempekerjakan pihak lain (agen). Terjadinya gesekan antara pihak yang berkaitan
disebabkan karena kepentingan kedua belah pihak tersebut tidak selalu sejalan.
Disini kepentingan hubungan agen dan principal memerlukan peran pihak ketiga
atau auditor eksternal (Suciana dan Setiawan, 2018).
Teori keagenan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam
hubungan keagenan. Agency problems merupakan sebuah masalah mengenai
perbedaan kepentingan antara agen dan principal (Lestari dan Supadmi, 2017).
Asimetri informasi adalah salah satu penyebab masalah keagenan. Sebuah keadaan
dimana pihak luar perusahaan tidak memiliki akses informasi dan hanya manajer
perusahaan yang mendapatkan informasi tersebut disebut asimetri informasi
(Dwijayanti dan Suryanawa, 2017). Kondisi keadaan tersebut dapat menimbulkan
masalah, hal ini dikarenakan principal kesulitan dalam mengawasi dan mengontrol
perilaku agen. Berdasarkan Jensen dan Meckling (1976), terdapat dua masalah
yaitu :
1. Moral hazard, yaitu permasalahan yang berpotensi timbul apabila agen
tidak melakukan kewajiban yang sudah disepakati selama kontrak kerja.
2. Adverse selection, dalam hal ini prinsipal tidak mengetahui apakah
keputusan agen memang berdasarkan informasi yang diperolehnya atau
karena kelalaian dalam menjalankan tugasnya

Menurut Arens, et al. (2012) proses audit didefinisikan sebagai
pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang berguna sebagai
penetapan dan pelaporan derajat kesesuaian yang berkaitan dengan informasi
yang diterima dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit juga bertujuan
untuk memberikan opini atas kewajaran dalam laporan keuangan yang berguna
bagi para pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Sikap
profesional dan independen juga menjadi tuntutan bagi seorang auditor dalam
menjalankan tugas dan kewajiban.
Menurut Agoes (2013), terdapat empat jenis audit yang umum digunakan yaitu:
1. Audit Operasional (Operasional Audit)
Audit operasional merupakan proses penilaian terhadap
manajemen dalam suatu organisasi atau kelompok melalui
aturan dan prosedur untuk menilai tingkat efisiensi dan
efektifitas. Audit operasional bertujuan sebagai penopang di
bagian manajemen supaya lebih efektif dalam meningkatkan
kinerja dalam perusahaan. Kemudian hasil dari audit operasional
terdiri dari banyak rekomendasi pembetulan mengenai di dalam
manajemen sehingga audit ini lebih merupakan konsultasi
manajemen.
2. Audit Ketaatan (Compliance Audit)
Audit ketaatan merupakan bentuk pemeriksaan dalam rangka
mengetahui apakah prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan
oleh otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi
tersebut. Hasil dari audit ketaatan diminta oleh otoritas yang
berwenang dalam menetapkan prosedur perusahaan dan
digunakan secara privat oleh pihak internal manajemen.
3. Audit Laporan Keuangan (Financial Audit)
Audit laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan
keuangan yang membandingkan antara standar akuntansi
keuangan yang berlaku secara umum dengan laporan keuangan
yang disajikan oleh manajemen. Laporan keuangan diuji apakah
telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu dan diverifikasi
apakah laporan keuangan dapat menjadi informasi yang dapat
ditukar. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini auditor
yaitu, Unqualified Opinion, Qualified Opinion, Disclamer
Opinion dan Adverse Opinion.
4. Audit Sistem Informasi (Computer Audit)
Audit sistem informasi merupakan proses audit yang dilakukan
auditor ketika melakukan audit laporan keuangan dalam rangka
memahami dan menguji sistem dan pengendalian internalnya
(list of control), dan memerika data akuntansi (substantive test).
Audit Sistem informasi merupakan jenis audit atas laporan
keuangan yang menggunakan sistem akuntansi berbasis
teknologi (hardware, software, netware, infrastructure, dan
dataware)

Teori keagenan (agency theory) merupakan implementasi dalam organisasi
modern. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang
saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional yang
disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan
dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik
perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya
yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga
profesional. Tenaga-tenaga profesional bertugas untuk kepentingan perusahaan
dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga
dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agen-nya pemegang
saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, maka
semakin besar pula manfaat yang didapatkan agen. Sementara pemilik
perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor
jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem
insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja
demi kepentingan perusahaan (Tandiontong, 2016:5).
Namun pada sisi lain, pemisahan seperti ini memiliki sisi negatifnya.
Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan
laba perusahaan biasa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan
pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh
pemilik. Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya
transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang
tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang
saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham
pengendali dengan pemegang saham minoritas. Hubungan agensi ini
menimbulkan persepsi adanya pemisahan kepemilikan antara pemegang sahan
dan manajemen pada suatu perusahaan, yang mana manajemen sebagai bagian
pelimpahan wewenang pihak pemilik saham (Novianti et al., 2010 dalam
Wahono dan Setyadi, 2014)

Audit fee merupakan biaya, upah, honorarium atas jasa audit seorang
auditor, fee yang didapat bisa berupa uang, barang atau lainnya. Besarnya juga
bervariasi tergantung seberapa besar risiko yang akan ditanggung oleh seorang
auditor. Fee yang diberikan oleh klien bertujuan untuk memberikan semangat atau
motivasi kepada auditor agar melaksanakan tugas audit dengan sungguh-sungguh
dengan melaksanakan tugas audit secara efisien sesuai time budget (Rimawati,
2011). Masyarakat pada umumnya cenderung mengasosiasikan harga yang mahal
sebanding dengan kualitas yang didapatkan, dan sebaliknya (Fajrin, 2015).
Disamping itu fee audit yang besar dapat mengurangi independensi,
dikarenakan Kantor akuntan publik yang menerima audit fee besar merasa
tergantung pada klien tersebut sehingga segan menentang pendapat klien, dan
Kantor akuntan yang menerima audit fee besar dari seorang klien takut kehilangan
klien tersebut karena akan kehilangan sebagian besar pendapatannya sehingga
kantor akuntan tersebut cenderung tidak independen (Sukamdani, 2016)

Audit tenure merupakan jangka lama perikatan seorang auditor dengan
kliennya. Semakin lama jangka perikatan antara auditor dan kliennya, maka dapat
mengurangi independensi auditor tersebut karena lamanya jangka perikatan
mempengaruhi seorang auditor dalam melaksanakan audit dan mengambil opini
yang sesuai fakta. Audit tenure dikaitkan dengan keahlian yang dimiliki para
auditor. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis
klien, dan risiko (Hasanah & Putri, 2018). Selain itu audit tenure terkait dengan
kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien.
Masa perikatan antara auditor dari KAP dengan auditee yang sama
menjadi fokus dari banyak perdebatan, salah satunya yaitu perusahaan mengalami
dilema mengambil keputusan apakah akan mengganti auditor KAP setelah
beberapa periode waktu atau untuk membangun dan mempertahankan hubungan
(Aisyah et al., 2014).

Independen berarti seseorang tidak mudah untuk dipengaruhi.
Independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak
dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2002:26-27).
Independensi juga berarti kejujuran dalam mempertimbangkan fakta dan adanya
pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
Pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) PSA No. 04 (SA Seksi 220)
menyatakan bahwa auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah
dipengaruhi, karena auditor tidak boleh memihak pada kepentingan siapapun,
bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan
sikap tidak memihak yang sangat penting untuk mempertahankan kebebasan
pendapatnya.
Independensi dan kompetensi auditor dapat mempengaruhi hasil opini
yang akan diberikan auditor (Zu’amah, 2009). Dengan mempunyai tingkat
independensi yang tinggi, auditor dapat mengungkap kesalahan-kesalahan yang
dilakukan klien, sehingga mampu memberikan opini yang tepat. Begitu juga
dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor dapat menjadikan
auditor lebih mudah dalam melakukan pekerjaan audit.
Menurut Arens et al. (2008) ada dua aspek independensi yaitu:
1. Independensi dalam fakta (independence in fact), berarti adanya kejujuran
dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya
pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan
menyatakan pendapatnya.
2. Independensi dalam penampilan (independence in appearance), berarti
adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen
sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-
faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya

Teori sikap dan perilaku etis (Theory of Attitude and Behaviour) yang
dikembangkan oleh Triandis (1971) merupakan teori yang dapat menjelaskan
independensi. Teori ini berisi tentang perilaku seseorang yang terdiri dari
keyakinan tentang konsekuensi melakukan perilaku, kebiasaan yang dilakukan,
dan aturan sosial dalam pikiran.
Seseorang membentuk sikap dari pengalaman pribadi, orang tua, panutan
masyarakat, dan kelompok sosial (Rimawati, 2011). Ketika pertama kali
seseorang mempelajari sikap menjadi suatu bentuk bagian dari pribadi individu
yang membantu konsistensi perilaku. Fenomena sikap timbulnya tidak saja
ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi, tetapi juga oleh kaitanya
dengan pengalaman-pengalaman, oleh situasi pada saat ini, dan oleh harapan
untuk masa yang akan datang (Prakoso, 2012).
Teori ini berisi mengenai sikap perilaku manusia dalam sebuah organisasi,
khususnya untuk seorang auditor yakni bagaimana mereka berlaku dengan
semestinya. Auditor wajib bersikap independensi, tidak memihak siapapun. Jika
teori ini dikaitkan dengan penelitian, teori sikap dan perilaku dapat mempengaruhi
auditor secara personal agar dapat bertindak jujur, tidak memihak untuk
kepentingan tertentu, dan berperilaku etis sesuai kode etik profesi yang nantinya
akan mempengaruhi hasil keputusan yang dibuat oleh seorang auditor.

Beban kerja merupakan seberapa besar kapasitas individu yang dibutuhkan dalam
menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan batasan waktu
tertentu. Profesi akuntan publik juga tidak luput dari beban kerja yang harus
dihadapi. Kondisi jumlah akuntan publik yang relatif sedikit dengan pertumbuhan
yang lamban tidak sebanding dengan jumlah permintaan kebutuhan pengguna jasa
audit yang relatif pesat perkembangannya. Dengan demikian terdapat
kemungkinan bahwa sebuah kantor akuntan publik akan menangani klien yang
sangat banyak.
Workload seorang auditor merupakan beban kerja yang muncul akibat
jumlah klien yang harus ditangani oleh auditor tidak seimbang dengan terbatasnya
waktu yang tersedia dalam melaksanakan proses audit. Apabila partner dan staf
memiliki beban kerja yang berlebihan, mereka tidak mungkin memiliki waktu
yang cukup untuk melaksanakan, mengawasi, dan meninjau prosedur audit yang
tepat, sehingga merusak kualitas audit (PCAOB 2013:17 dalam Buchheit dan
Buslepp, 2014:3).

Adanya kasus Enron yang melibatkan kantor akuntan publik internasional Arthur
Anderson (AA) maka di Indonesia menerapkan peraturan tindakan pergantian
auditor secara wajib. Penerapan ketentuan tentang adanya rotasi mandatory ini
dengan tujuan supaya dapat meningkatkan independensi auditor baik secara
tampilan maupun secara fakta. Rotasi mandatory ini diharapkan dapat
berpengaruh signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang
auditor dengan menjaga sikap independensi (Giri, 2010).
Peraturan Pemerintah tentang adanya rotasi mandatory di Indonesia sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002
“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat
dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
turut.”
Kemudian peraturan tersebut di revisi dengan KMK No.359/KMK.06/2003 dan
direvisi kembali KMK No.17/KMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yaitu :
“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat
dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
turut.”
Peraturan Keputusan Menteri Keuangan yang dapat menimbulkan berbagai
prokontra di kalangan praktisi akuntan publik karena Keputusan Menteri
Keuangan tersebut baru pertama kali diperkenalkan peraturan rotasi mandatory
auditor di Indonesia (Giri, 2012

Auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah
melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi
Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 auditor tenure identik dengan
masa pemberian jasa bagi akuntan publik.
Johnson et.al (2002:640) mendefinisikan jumlah masa perikatan audit
berturut-turut (audit tenure) adalah Audit firm tenure is the number of consective
years that the audit firm has conducte audits for a particular client.
Menurut Suhaib Aamir et all (2011:6) definisi jumlah masa perikatan
audit berturut-turut (audit tenure) adalah Audit tenure is defined as the audit
firm’s (auditor’s) total duration to hold their certain or the number of consecutive
years that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:56), fee audit adalah imbalan dalam bentuk
uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari
klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain.
Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang fee menyatakan,
Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi
dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai.
Dari kedua pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fee audit
adalah biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai
imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa jasa audit.
Berdasarkan aturan etika kompartemen akuntan publik, bahwa fee audit
besarannya dapat bervariasi, tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa
yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional
lainnya. Dalam aturan itu disebutkan pula bahwa anggota KAP tidak
diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat
merusak citra profesi.

Pengertian kualitas audit menurut Public Company Accounting Oversigh Board
(2013:3) adalah sebagai berikut:
“audit quality as meeting investor’s needs for independent and reliable audits
and robust audit committee communications.”
Menurut Mulyadi (2002:37):
“kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan
melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi
auditeenya”.

Penyebab timbulnya masalah agensi yaitu adalah konflik kepentingan antara
principal dan agent akibat keduanya tidak memiliki tujuan yang sejalan. Manajer
sebagai agent mengemban tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan
kepentingan principal, namun disisi yang berbeda manajer juga memiliki tujuan
untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingannya. Sehingga terdapat
kemungkinan agent tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal. Teori
agensi berkaitan dengan utility maximizers dimana ada kesempatan yang lebih
besar untuk setiap pihak baik dari pihak manajemen ataupun pihak pemilik
perusahaan dalam memaksimalkan kepentingan sendiri (Jensen dan Meckling
1976:5).
Menurut Arifin (2005) adanya posisi, fungsi kepentingan, dan latar
belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun
saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan
pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu
sama lain. Teori keagenan berusaha menjawab masalah keagenan yang terjadi
disebabkan karena pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan yang
berbeda. Solusi atas terjadinya moral hazard, yaitu dengan menugaskan auditor
untuk memeriksa apa yang dilakukan manajemen (Hendriksen 2001, 208).
Adanya asimetri informasi dapat menciptakan kebutuhan akan adanya
pihak ketiga yang independen untuk memeriksa dan memberikan assurance pada
laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, yaitu auditor. Tujuan dari
assurance yang merupakan bagian dari audit yaitu untuk mengurangi asimetri
informasi yang terjadi antara manajemen dan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal
perlu menempatkan mekanisme dengan cara menyewa auditor sebagai pihak
independen untuk memeriksa laporan keuangan guna meningkatkan kualitas
laporan keuangan yang dapat membuat kepercayaan publik terhadap laporan
keuangan tersebut (Ittonen, 2010:12)

Menurut Brigham dan Houston (2011:117), ukuran perusahaan adalah
rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa
tahun kemudian. Hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya
tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jika
penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan tetap maka perusahaan akan
menderita kerugian. Ukuran perusahaan klien menurut Badan Standarisasi Nasional
(BSN) dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:
1. Perusahaan Besar (large firms)
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan.
Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun.
2. Perusahaan Menengah (medium firms)
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki
hasil penjualan lebih besar dari Rp.1 Milyar dan kurang dari Rp. 50
Milyar/tahun.
3. Perusahaan Kecil (small firms)
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan
memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun.
Sedangkan ukuran perusahaan menurut Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/1997 tentang klasifikasi ukuran perusahaan di
Indonesia mendifinisikan:
a. Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang didirikan di
Indonesia yang:
1) Memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Ukuran Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi 2 kelompok yaitu
kelompok besar atau dikenal dengan sebutan Big4 dan kelompok kecil atau dikenal
dengan sebutan non Big4. Menurut Irsyad F. dan Rozmita (2016) kualitas audit
sering dikaitkan dengan skala auditor yang mempunyai empat kelebihan yaitu:
1. Jumlah klien yang ditangani oleh Kantor Akuntan Publik
2. Banyaknya jenis jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik
3. Luasnya cakupan geografis pelayanan jasa yang disediakan, termasuk
afiliasi internasional.
4. Banyaknya staf audit dalam suatu Kantor Akuntan Publik
KAP skala kecil lebih memprioritaskan kepentingan biaya audit klien
dibanding dengan risiko atas kegagalan audit, mereka memiliki kecenderungan
untuk berkompromi terhadap kualitas audit karena ketergantungan biaya audit yang
dimiliki klien. Sedangkan KAP skala besar kurang merespon permintaan dan
tekanan yang diberikan klien untuk memperlancar audit pada laporan keuangan
mereka. KAP skala besar tidak memiliki kompromi pada kualitas audit sehingga
kualitas audit yang dilakukan oleh auditor KAP skala besar lebih berkualitas.

Rotasi audit ialah pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik
karena regulasi pemerintah berkaitan dengan pembatasan jasa audit. Menurut
Febrian (2014) rotasi audit atau pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik
dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pergantian yang terjadi karena regulasi pemerintah
yang mengikat (bersifat wajib) dan pergantian yang disebabkan alasan lain diluar
kebijakan pemerintah (bersifat sukarela). Adanya regulasi yang mewajibkan rotasi

Audit tenure adalah lamanya hubungan atau masa perikatan kerja antara
auditor dengan klien dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Audit tenure dapat
memberikan dampak pada perusahaan klien, misal independensi dan kompetensi
auditor, hubungan emosional antara auditor dan klien, fee, dan lain sebagainya.
Sejak kasus Enron-KAP Arthur Andersen terkuak serta diikuti oleh kasus lainnya
hingga kasus pada 2017 yang melibatkan British Telecom-KAP PWC, audit tenure
menjadi sorotan oleh masyarakat dikarenakan masa perikatan yang lama akan
menjadi ancaman bagi independensi dan objektifitas auditor.
Peraturan mengenai perikatan kerja audit ini diatur di Indonesia melalui
Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No.
423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 yang dianggap sudah tidak
memadai. Untuk pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik,
sebelumnya KAP dapat memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima)
tahun buku berturut-turut kemudian dirubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-
turut dan untuk seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku
berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali
penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa
audit umum atas laporan keuangan klien tersebut

Kualitas audit dapat diukur menggunakan beberapa pendekatan, salah
satunya dengan menggunakan kualitas laba sebagai proksi pengukurannya.
Kualitas laba sering dikaitkan dengan kualitas pada laporan keuangan. Laba yang
merupakan bagian dari laporan keuangan, tidak selalu menyajikan fakta yang
sebenarnya tentang kondisi ekonomi yang dihadapi perusahaan, sehingga laba yang
awalnya dapat diharapkan sebagai alat pertimbangan untuk pengambilan
keputusan, menjadi diragukan hasilnya. Auditor diharapkan dapat membatasi dan
mengurangi praktik manajemen laba tersebut (Kartikasari. 2012). Salah satu
pengukuran kualitas laba dengan menggunakan akrual diskresioner.
Sarifah (2017), Nurul (2015), serta Tri dan Edi (2014) mengukur
kualitas audit menggunakan pendekatan kualitas laba. Akrual diskresioner yang
tinggi mengindikasikan adanya kecurangan akuntansi atau manajemen laba.
Kualitas audit diukur dengan besaran akrual diskresioner. Akrual diskresioner juga
memiliki dua elemen, yakni permasalahan disebabkan oleh pelaporan menajer yang
agresif dan oportunis serta komponen informasi yang membuat manajer
mengkomunikasikan informasi pribadinya. Auditor yang berkualitas tinggi lebih
suka menghalangi dan menemukan praktek akuntansi yang diragukan, dan
melaporkan kesalahan material dan yang tidak memenuhi aturan dibandingkan
dengan auditor yang berkualitas rendah. Karena auditor yang berkualitas tinggi
memiliki pengalaman, sumberdaya dan insentif memisahkan komponen informasi
dari kesalahan, mereka dapat mempertinggi informasi mengenai discretionary
accrual dengan mengurangi pelaporan akrual yang agresif dan oportunis oleh
manajemen

Pandangan Knechel et al (2012) mendefinisikan kualitas audit adalah
gabungan dari proses pemeriksaan sistematis yang baik, yang sesuai dengan standar
yang berlaku umum, dengan auditor’s judgement (skeptisme dan pertimbangan
professional) yang bermutu tinggi, yang dipakai oleh auditor yang kompeten dan
independen, dalam menerapkan proses pemeriksaan tersebut untuk menghasilkan
audit yang bermutu tinggi. Seorang auditor dituntut untuk menghasilkan kualitas
audit dan pekerjaan yang tinggi. Sedangkan, Mathius (2015:225) menjelaskan
kualitas audit sebagai probabilitas kemampuan untuk mendeteksi dan keinginan
(willingness) seorang auditor untuk melaporkan dan mengungkapkan kesalahan
ataupun salah saji material di dalam sistem akuntansi yang digunakan oleh
kliennya. Seorang auditor independen dituntut untuk menghasilkan kualitas audit
dan pekerjaan yang tinggi, dikarenakan auditor mempunyai tanggung jawab yang
besar terhadap pihak yang berkepentingan dalam menggunakan laporan keuangan
baik perusahaan, kreditur, serta masyarakat.
Deis dan Groux (1992) dalam Nurul (2015) mengemukakan 4 hal yang
memiliki hubungan dengan kualitas audit yaitu: (1) lama waktu auditor melakukan
pemeriksaan terhadap suatu perusahaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan
auditor untuk melakukan audit pada suatu perusahaan yang sama akan
menghasilkan kualitas audit yang semakin rendah; (2) jumlah klien yang diterima
oleh auditor, semakin banyak jumlah klien yang diterima maka akan semakin baik
kualitas audit yang dilakukan oleh auditor karena auditor akan menjaga reputasi
yang dimiliki sebaik mungkin; (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi
keuangan klien maka kecenderungan klien untuk menekan auditor untuk tidak
mengikuti standar semakin tinggi sehingga berdampak pada kualitas audit yang
dilakukan auditor; (4) review oleh pihak ketiga, jika laporan hasil auditan seorang
auditor direview oleh pihak ketiga maka akan semakin baik kualitas audit yang
dilakukan oleh auditor

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan
kontraktual antara principal dan agents. Teori keagenan memfokuskan pentingnya
pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan
kepada manajemen yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan
perusahaan. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan
yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin
dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-
tenaga professional (Mathius 2015:3). Menurut Jansen dan Meckling (1976) teori
keagenan sebagai suatu versi dari game theory yang membuat suatu model
kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut
agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan
pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini dapat pula
dikatakan bahwa principal memberikan suatu wewenang kepada agent untuk
melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati
kedua belah pihak (Mathius 2015:4).
Teori keagenan ini dilandasi oleh tiga asumsi yaitu asumsi tentang sifat
manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi
tentang sifat dasar manusia terdiri dari (1) mementingkan diri sendiri (self interest);
(2) memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (bounded
rationality); dan (3) memilih untuk menghindari risiko (risk averse). Asumsi
tentang keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi
sebagai kriteria produktivitas. Asumsi tentang informasi adalah adanya Assymetric
Information antara principal dan agent.
Teori ini menjelaskan bahwa principal berhak untuk mengetahui segala
informasi yang ada di dalam perusahaan termasuk aktivitas manajemen yang
dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen selaku pihak
yang diberikan tanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban itu yang
dipergunakan oleh principal sebagai dasar untuk menilai kinerja manajemen.
Manajemen yang menginginkan kinerja mereka terlihat baik dimata pihak eksternal
khususnya dimata pemilik perusahaan (principals) akan memiliki kewajiban
melaporakan laporan pertanggungjawaban sebaik mungkin. Sedangkan dipihak
principal juga menginginkan laporan yang dibuat sesuai dengan keadaan
sebenarnya dari perusahaan yang telah mereka tanamkan modal, sehingga
principals cenderung meminta pihak ketiga untuk memeriksa laporan
pertanggungjawaban itu untuk menguji dan meminimalisir kecurangan yang
dilakukan oleh manajemen. Pihak ketiga ini adalah auditor independen yang
membantu principal dalam menilai laporan tersebut

Di dalam perusahaan, audit memang dibutuhkan karena opini auditor
sebagai pihak ketiga berperan penting dalam menentukan kredibilitas laporan
keuangan yang dihasilkan pihak manajemen. Secara umum audit adalah suatu
proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan adalah
laporan keuangan yang berkualitas (Halim, 2008). Untuk menghasilkan kualitas
audit yang baik, maka dalam prosesnya audit tidak boleh dilaksanakan oleh
sembarang orang melainkan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang
berkompeten, independen serta professional. Audit adalah akumulasi dan evaluasi
bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
antara informasi dan kriteria yang telah di tetapkan. Menurut (Andriani dan
Nursiam, 2017) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai
dengan standart yang berlaku sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan
apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien. Audit memiliki fungsi
sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara
manager dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk
memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan

Teori signalling (Ross, 1977) menyatakan bahwa pihak eksekutif
perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan untuk
menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Dakam teori sinyal
dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan
mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki informasi yang baik. Dengan
menginformasikan pada calon investor tentang keadaan mereka, akan memberikan
sinyal bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi.
Dalam teori signaling, kualitas audit memberikan sinyal kualitas dari
perusahaan baik berupa sinyal positif (Good News) dan sinyal negatif (Bad News).
Kualitas audit akan membantu meyakinkan investor untuk berinvestasi dalam
perusahaan. Jika sinyal manajemen mengindikasikan good news, maka dapat
meningkatkan kualitas audit. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen
mengindikasikan bad news dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit. Oleh
karena itu, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi
perusahaan kepada pihak eksternal. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui
pengungkapan informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan. Manajer
melakukan publikasi laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada
pasar. Investor dapat melakukan pengambilan keputusan, jika informasi yang
disampaikan oleh manajemen perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan
yang sebenarnya. Sehingga terjadi asimetris informasi dimana manajer
perusahaan lebih menguasai informasi dibanding pihak lain, maka pihak
manajemen wajib membuat struktur pengendalian internal yang mampu menjaga
dan menjamin penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Febrianty,
2011

Kualitas audit memiliki makna yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang
penerima atau pemakai dan pemberi jasa audit. Kualitas audit jikadilihat
dari sudut pandang penerima atau pemakai laporan keuangan yaitu jika
auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau
kecurangan laporan keuangan auditee.
Namun jika dilihat dari sudut pandang pemberi jasa audit (auditor)
yaitu auditor harus bekerja sesuai dengan Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP), sehingga auditor dapat menilai resiko bisnis auditing
dengan tujuan untuk mengurangi resikolitigasi dan menghindari jatuhnya
reputasi auditor (wahyuni dan Suseno, 2014).
Kualitas audit diartikan sebagai sikap auditor dalam melaksanakan
tugas audit. Kualitas audit tercermin dari hasil pemeriksaan laporan
keuangan yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku
(Ardianingsih, 2014). Sementara itu De Angelo (1981) dalamArdianingsih
(2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitasdimana seorang
auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran
dalam sistem akuntansi kliennya. Christiawan (2005) dalam Kurnia,
Khomsyiah, dan sofie (2014) mengungkapkan bahwa kualitas audit
ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Berdasarkan
definisi di atas, maka kesimpulannya adalah seorang auditor dalam
menemukan pelanggaran atau salah saji harus memiliki kompetensi serta
sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor harus
mempunyai kemampuan pemahaman dan keahlian teknis. Sementaraitu,
melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang harus
dimiliki oleh auditor.
Pengukuran kualitas audit dapat ditentukan oleh kopentensi dan
independensi. Keberanian auditor untuk melaporkan kesalahan yang pada
laporan keuangan tergantung pada independensi auditor sedangkan
kopetensi auditor menentukan peluang mendeteksi kesalahan (DeAngelo.
1981). Kopentensi diukur dari kemampuan seorang auditor. Misalnya
tingkat pengalaman, spesialisasi, dan lain-lain. Sedangkan independensi
diukur sejauh mana dalam melakukan proses audit dan memeberikan opini
audit auditor dapat bersikap independen

Auditor dikatakan spesialisasi industri jika auditor memilikibanyak
klien dalam industri yang sama. Auditor spesialis indutri diukur dengan cara
yang digunakan oleh Craswell et al. (1995). Pertama, sampel industri yang
digunakan adalah indutri yang minimal memiliki 30 perusahaan. Kedua,
auditor dikatakan spesialis jika auditor tersebut mengaudit 15% dari total
perusahaan yang ada dalam industri tersebut.
Sedangkan penelitian dari Zhou dan Elder (2001) dalam Andreas,
(2012) mendefinisikan KAP sebagai spesialisasi industri jika mengaudit
lebih dari10% perusahaan dari total perusahaan yang ada dalam suatu
industri. Pendidikan dan pengalaman auditor memungkinkan ia meguasai
atau memahami hal hal bisnis secara umum, tetapi ia tidak diharapkan
memiliki keahlian sebagai seorang yang terlatih atau memenuhi syarat
untuk melaksanakan praktik profesi atau pekerjaan lain. Namun, dalam
audit, auditor mungkin menjumpai masalah-masalah yang kompleks dan
subjektif, yang secara potensial material terhadap laporan keuangan.
Masalah-masalah seperti ini mungkin memerlukan keterampilan atau
pengetahuan khusus dan menurut pertimbangan auditor memerlukan
penggunaan pekerjaan spesialis untuk mendapatkan bukti audit yang
kompeten dalam SPAP 2011 (336.2: 06).
Menurut Krishnan (2003) dalam Setiawan dan Fitriany, (2011)
menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis akan
menghasilkan nilai akrual diskresioner yang lebih rendah dibandingkan jika
diaudit oleh auditor yang tidak spesialis. Dunn dan mayhew (2004) dalam
Setiawan dan Fitriany, (2011) menyatakan bahwa auditor yangmemiliki
spesialisasi di suatu industri bertujuan untuk mencapai diferensiasi produk
dan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Kemampuan mereka untuk
memberikan kualitas audit yang lebih tinggi berasal dari pengalaman
mereka dalam melayani banyak klien dalam industri yang sama dan
mempelajari praktik-praktik terbaik di suatu indutri

Audit Tenure yaitu, jangka waktu hubungan antara auditor dengan
klien yang telah mendapat persetujuan dan sudah ada kesepakatan di
dalamnya. Independen auditor biasanya dikaitkan dengan audit tenure.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kedekatan auditor dengan klien salah
satunya disebabkan karena lamanya hubungan antara auditor dengan klien
tersebut. Maka hal ini dapat mengurangi kualitas audit dan juga
mempengaruhi independensi seorang auditor (Al-Thuneibat et al., 2011).
Tenure (masa penugasan) suatu Akuntan Publik (Auditor
Independen) yang biasanya tergabung dari beberapa Akuntan Publik
(Auditor Independen) menginisiasi suatu koalisi atau gabungan membentuk
kesatuan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pada tahun 2015 Otoritas Jasa
Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 38/PJOK.05/2015tentang masa
pemberian jasa Akuntan Publik tidak lebih dari 5 (lima)tahun buku berturut-
turut. Akuntan publik baru dapat memberikan kembalijasa yang sama
setelah 2 (dua) tahun buku.
Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 ayat 3 menjelaskan
bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis
sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dan ayat (2) bahwa hal ini juga berlaku
bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. Pengukutan
Variabel audit tenure bedasarkan peratuan Pemerintahan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11
ayat 1 adalah: (1) Pembatasan jasa audit tahun bukumaksimal selama 5
tahun berturut-turut; (2) Kepatuhan atas penentuan audit tenure terhadap
batas maksimal yang sudah ditentukan

Pada januari 2013 Indonesia resmi mengadopsi Internasional
Standar on Auditing (ISA). Dalam Tuannakota (2015: 56-60) berikut
beberapa contoh dari perbedaan ISA dan Standar Profesi Akuntan Publik
(SPAP) yang lama yaitu:
1. Penekanan pada risiko
Audit berbasis ISA tidak lain dari audit risiko (risk-based audit).
SPAP tidak mengabaikan aspek resiko, Bahkan istilah-istilah risiko
seperti inharent risk, control risk, detection risk dan audit risk sudah
dikenal dalam SPAP. Hal yang berbeda adalah tekanan yang sangat
besar pada risiko, dalam setiap tahap audit. Tahap audit yang pertama
dan kedua bahkan menggunakan istilah risiko; tahap pertama, risk
assesment dan tahap kedua, risk respon. Meskipun tahap ketiga tidak
menggunakan istilah risiko, nuansa ini dalam tahap ketiga sangat kental
terlihat dalam ISA tentang tahap ketiga (pelaporan).
2. Standar berbasis prinsip
Standar-standar terbitan IFAC adalah standar berbasis prinsip
(principles-based standars), yang merupakan perubahan dari SPAP
sebelumnya yang berbasis aturan (rules-based standars). Dalam standar
berbasis aturan (rules-based standards), lembaga yang
menetapkan standar (standard-setting body) menetapkan langkah demi
langkah dengan banyak petunjuk teknis yang diharapkan membantu
auditor mencapai tujuan. Ada dua sifat yang membedakan standar
berbasis aturan dari standar berbasis prinsip. Pertama, standar berbasis
aturan sangat rumit dan memberi kesan eksak atau tepat. Kedua, standar
berbasis aturan mengekang kearifan profesional.
3. Pengukuran berkesan eksak
ISA tidak mengabaikan model matematis. Namun, ISA
memberikan keleluasan menerapkan kearifan profesional, terutama jika
model matematis menimbulkan keraguan yang besar. Pendekatan
matematis semata-mata membuat auditor menjadi robot. Mentalitas
robot ini juga terllihat dalam mengisi daftar penguji (check list) yang
seharusnya merupakan alat bantu bagi auditor untuk berpikir. Dalam
praktiknya, alat bantu ini justru membuat auditor berhenti berpikir.
Salah satu sifat dari model-model matematis, ialah kerumitannya.
Kerumitan atau kompleksitas model matematis sering memberikan
kesan keliru, seolah-olah model itu seperti black box yang memberikan
jawaban yang precise atau exact. Gagasan mengenai profesional
judgement sebenarnya bukan barang baru. Mahasiswa auditing tahun
1960-an mengenalnya lewat penelitian dasar dan tulisan Mautz dan
Sharaf, Philosophy of Auditing. Namun, dalam praktiknya, kotak hitam
dan model matematis diterapkan secara otomatis. Penekanan pada
penerapan profesional judgement merupakan contoh perubahan yang
mendasar ISA.
4. Gunakan kearifan profesional
Dalam praktik akuntan publik, ini berarti keterlibatan partner
mempunyai keterlibatan partner yang mempunyai pengalaman (jam
terbang dan kepakaran dalam industri tertentu atau jenis audit tertentu),
pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan penugasannya, dan ciri- ciri
kepribadian tertentu seperti sikap skeptis (professional skepticism atau
kewaspadaan profesional). Jika keputusan audit yang penting dibuat
oleh asisten yang belum berpengalaman, ISAs menegaskan bahwa
auditnya tidak sesuai dengan ISAs.
5. Senantiasa terapkan kewaspadaan profesional
Kewaspadaan profesional adalah konsep lama dengan makna
baru. Kewaspadaan profesional dalam makna lama, terbatas pada sikap
waspada jika ada bukti-bukti awal (seperti pengujian beberapa sample)
yang mencurigakan. Makna baru dalam konsep kewaspadaan
profesional ialah, auditor sejak awal (bahkan sebelum menerima
penugasan audit) harus waspada, calon kliennya pun bisa
membohonginya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan

Dalam Teori Agensi menyatakan bahwa prinsipal merupakan pihak
yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal,
sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk
menjalankan perusahaan dan melaporkan informasikeuangan perusahaan
berupa laporan keuangan (Arifin, 2005; dalam Kurniasih, dan Rohman,
2014).
Pemberian wewenang dari pemilik kepada pihak manajemen
memiliki hak untuk mengambil keputusan bisnis. Tetapi kepentingan antara
kedua pihak ini tidak akan selalu sejalan sehingga menimbulkan konflik.
Konflik kepentingan memunculkan kebutuhan atas keyakinan bahwa
laporan keuangan yang dibuat manajemen bebas dari unsur kecurangan dan
telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntan publik
(Auditor inpenden) dikenal sebagai pihak yang membatasiagen dalam hal
pelaporan keuangan perusahaan (Jati, 2014)

Teori Sinyal memusatkan terhadap pentingnya informasi yang
dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar
perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu yang
sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk
mengambil keputusan investasi (Nurohman, 2013). Sinyal merupakan suatu
tindakan yang diambil manajemen perusahaan dimana manajemen
mengetahui informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai internal
perusahaan dimasa depan daripada investor.
Kewajiban seorang manajer untuk memberikan sinyal mengenai
kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada stakeholder. Sinyal yang dapat
diberikan melalui informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Maka
hakekatnya informasi yang didapatkan oleh manajemen merupakan suatu
gambaran atau catatan baik atau buruk keadaan perusahaan dansebagai
keberlangsungan hidup suatu perusahaan (Widosari, 2012; dalam Fiatmoko
dan Anisyukurlillah, 2015)

Auditing mempunyai sifat analitis, karena itu akuntan publik memulai
pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, kemudian
dicocokan dengan neraca saldo (trial balance), buku besar (general ledger),
buku harian (special journal), bukti-bukti pembukuan (documents) dan sub
buku besar (sub-ledger). Sedangkan accounting mempunyai sifat
konstruktif, karena disusun secara berurutan dimulai dari bukti-bukti
pembukuan, buku harian, buku besar, dan sub buku besar, neraca saldo,
sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi dilakukan oleh pegawai
perusahaan (bagian akuntansi) dengan berpedoman kepada Standar
Akuntansi Keuangan atau IFRS sedangkan, auditing dilakukan oleh akuntan
publik khususnya financial audit dengan berpedoman pada Standar
Profesional Akuntan Publik, kode etik profesi publik dan standar
pengendalian mutu (Agoes, 2012

Opini Going Concern adalah opini audit yang dikeluarkan oleh
auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Ikatan Akuntansi
Indonesia, 2011). Opini going concern adalah opini auditor yang
didalamnya terdapat paragraf penjelas tentang perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. SA Seksi 341, PSA No. 30
memberikan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dicantumkan pada
laporan auditor jika auditor memberikan opini going concern kepada
auditee. seperti berikut ini:
“Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan
Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara
berkelanjutan.Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas
laporan keuangan, Perusahaan telah mengalami kerugian
yang berulangkali dari usahanya dan mengakibatkan saldo
ekuitas negatif serta pada tanggal 31 Desember 20XX.”

Seorang auditor harus mematuhi aturan yang telah ada dalam SPAP
guna mempertahankan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali, 2017).
Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat
mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem
informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun
kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari
seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam
sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.
Sikap independensi auditor telah ditulis dalam PSA Nomor 04 (SA
220). Dalam memberikan pendapat opini laporan keuangan auditor harus
independen, dengan independensi auditor diharapkan meningkatkan
kualitas informasi dari laporan keuangan. Independensi auditor dapat
hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien
dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi opini serta sikap mental
auditor (Flint, 1988)

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang terdapat
pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari pemeriksaan
audit. Laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar,
paragraf lingkup, dan paragraf pendapat (Aprinia, 2016). Dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tujuan audit atas laporan keuangan
oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan
pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor
merupakan wadah bagi auditor untuk menyatakan suatu pendapat atau
apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan
pendapat (Susanto & Aquariza, 2012)

Dalam PSAK 30, indikator going concern yang banyak digunakan
auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam
memenuhi kewajiban hutangnya (default). Debt default didefinisikan
sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok
dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen K, 1992). Manfaat
status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church
(1992) yang menemukan hubungan yang kuat status default terhadap opini
going concern. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak
berhasil mengelurkan opini going concern setelah peristiwa-peristiwa
yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya
kegagalan untuk mengeluarkan opini going concern ketika perusahaan
dalam keadaan default, tinggi sekali, karenanya diharapkan status default
dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan going
concern.
Apabila perusahaan gagal dalam memenuhi kewajiban hutang dan
atau bunga, seperti kesulitan dalam mentaati persetujuan hutang, fakta-
fakta pembayaran yang lalai atau melanggar perjanjian maka kreditor akan
memberikan status default (Chen K, 1992). Informasi apakah perusahaan
gagal membayar hutangnya pada saat jatuh tempo atau tidak dapat
ditemukan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan.
Sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan default
hutangnya bila salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi (Chen K, 1992),
yaitu :
1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok
atau bunga.
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian
tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang
dari satu tahun
3. Perusahaan sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi hutang
yang jatuh tempo

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahman dan Siregar (2012)
mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana
satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk
melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan
pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.
Jika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut berusaha untuk
memaksimalkan utilitas mereka, maka ada kemungkinan bahwa agen tidak
akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan
memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikan rupa
sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat
dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien merupakan kontrak yang
memenuhi dua asumsi yaitu sebagai berikut:
1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya, baik
agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang
sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat
digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
2. Risiko yang diterima agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah
kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai
imbalan yang diterimanya.
Eisenhardt (1989) dalam Rahman dan Siregar (2012) menyatakan
ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu:
1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa
mendatang (bounded rationality).
3. Manusia selalu menghindari risiko (risk-averse)

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari
membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh
wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit,
yaitu:
1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP
4. Resiko audit
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli menyatakan
bahwa kualitas audit sulit diukur secara obyektif, sehingga para peneliti
menggunakan berbagai dimensi kualitas audit yang dikembangkan De Angelo
(1981) dan Duff (2004) adapun dimensi untuk mengukur kualitas tersebut terdiri
dari, kualitas teknis, kualitas jasa, hubungan auditor dengan klien dan
independensi. Untuk dimensi kualitas teknis terdiri dari indikator reputasi,
kemampuan, jaminan dan hubungan auditor dengan klien. Dimensi kualitas jasa
terdiri dari indikator empati, daya tanggap, jasa non audit. Dimensi hubungan
auditor dengan klien terdiri dari indikator keahlian, pengalaman, status.
Sedangkan independensi hanya satu yaitu obyektivitas
Dari beberapa sumber diatas peneliti mengambil beberapa indikator untuk
kualitas auditor yaitu :
1. Kesesuain dengan SPAP
2. Kepatuhan terhadap SOP
3. Kemampuan auditor
4. Hubungan auditor dengan klien
5. Reputasi auditor
6. Jasa non audit
7. Keahlian auditor
8. Pengalaman auditor
9. Obyektivitas

Menurut Boyton et al (2006:7) mengemukakan :
“setiap profesi selalu dikaitkan dengan kualitas layanan yang dihasilkan,
tidak terkecuali akuntan publik kualitas jasa sangat penting untuk
meyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat
umum dan aturan-aturan kualitas mengacu pada standar yang berkenaan
dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan
tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang
berkaitan”.
Basuki (2008) menyatakan :
“secara teoritis pekerjaan akuntan publik biasanya di hubungkan dengan
kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan ,kecukupan
bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta
sikap independensinya dengan klien.
Boon dan Mc Kinmon (2008) menyatakan :
“ audit Quality is an increasingly important area of examination”
De Angelo(1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai :
“kemampuan auditor mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan
melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan tersebut, peluang
mendeteksi kesalahan tergantung pada kompetensi auditor sedangkan
keberanian auditor melaporkan adanya kesalahan pada laporan keuangan
tergantung pada independensi auditor”
Arens et al (2012:130) menyatakan :
“bahwa bagi akuntan publik kepercayaan klien dan pemakai laporan
keuangan external atas kualitas audit sangatlah penting, jika pemakai jasa
audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang diberikan
oleh akuntan publik / Kantor Akuntan Publik maka kemampuan mereka
untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang, namun
sebagian besar pemakai jasa audit tidak memiliki kompetensi untuk
menilai kualitas audit, karena kompleksitas jasa audit tersebut”.
Selanjutnya Grant et al (1996:143-145) menyatakan :
“proses auditing yang berkualitas akan mampu mengurangi fakta
ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan
oleh pihak manajemen, perbaikan yang terus-menerus atas kualitas audit
(the quality of auditing) harus dilakukan, oleh karena itu wajar jika
kemudian kualitas audit merupakan topik yang selalu memperoleh
perhatian mendalam dari proses akuntan publik, pemerintah dan
masyarakat investor atau theinvesment community”

Menurut Johnson et.al (2002) indikator dari masa perikatan auditor yaitu :
1. Berdasarkan hubungan auditor dengan klien :
a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Berdasarkan hubungan KAP dengan Partner
a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
b. Lamanya partner melakukan pergantian daloam pekerjaan audi

Johnson et.al (2002:640) mendefinisikan jumlah masa perikatan audit
berturut-turut (audit tenure) adalah
“Audit firm tenure is the number of consective years that the audit firm
has conducte audits for a particular client.”
Menurut Suhaib Aamir et.,al (2011:6) definisi jumlah masa perikata audit
berturut-turut (audit tenure) adalah:
“Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to
hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm
(auditor) has audited it’s certain client”
Auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut
telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan (Bambang:2009).
Bamber & iyer (2005) juga mendefinisikan Audit tenure atau masa perikatan
auditor adalah lamanya waktu seorang auditor bekerja dalam kontrak

Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) ada beberapa fee di luar fee utama
diterima seorang auditor asalkan fee tersebut tidak mengurangi independensi
auditor tersebut, yaitu :
1. Fee Kontinjen
Menurut Sukrisno Agoes (2012:55) pengertian dari fee kontinjen
adalah:
“fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa
adanya fee yang akan dibebankan. Kecuali ada temuan atau hasil tertentu
dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.
Fee dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan
pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil
penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur”
2. Fee Referal
Fee referal adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari
sesama penyedia jasa profesional akuntan publik (Sukrisno
Agoes:2012:56

Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) Indikator dari fee audit dapat di ukur
dari :
1. Resiko penugasan
2. Kompleksitas jasa yang diberikan
3. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan
pertimbangan profesi lainnya
4. Ukuran KAP
Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapattkan klien
dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Ketentuan ini
untuk membantu para akuntan publik mempertahankan objektivitas dalam
melaksanakan audit atau memberikan jasa perpajakan dan manajemen

Menurut Sukrisno Agoes (2012:56):
“komisi audit adalah imbalankk dalam bentuk uang atau barang atau
bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak
lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain”.
Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang fee
menyatakan:
“Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan,
praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang
dipandang sesuai”
Arens et al (2012:86) meyatakan:
“audit related fees are for service audit that can only be provided by CPA
firms”
Mulyadi (2002) mendefinisikan:
“audit fee merupakan fee yang diterima oleh akuntan publik setelah
melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan”.

Hubungan auditor dengan klien seharusnya mampumengakomodasi
kualitas audit yang optimal. Lama masa perikatan audit memiliki pro dan kontra
terhadap kualitas audit yang makin tinggi. Setelah beberapa penelitian, diketahui
bahwa jika terlalu pendek waktunya, pengetahuan spesifik tentang klien masih
sedikit sehingga kualitas auditrendah. Semakin lama perikatan auditor dengan
klien dipandang sebagai peningkatan pengetahuan spesifik tentang klien dan
dengan demikian,auditor lebih memahami seluk beluk perusahaan klien sehingga
kualitas auditnya meningkat. Knapp, dalam Al-Thuneibat et.al ( 2011).
Menurut Arens et.al (2012:145) mengatakan bahwa :
“Semakin lama auditor bekerja di klien yang sama, semakin baik mereka
dalam mendeteksi dari penyajian laporan keuangan yang salah, karena
dengan pengalaman yang lebih lama mereka lebih memahami opsi bisnis
klien, strategi bisnis dan sistem internal control klien dalam memproses
laporan keuangan sehingga dengan keahlian tersebut mereka dapat
mendeteksi earning management dengan segerabila terjadi”.
Menurut Rick Hayes et.al (2005:51) menyatakan bahwa salah satu ciri dari
panjang masa audit (audit tenure) adalah :
“Keterlibatan tahun pertama audit (masa tenure pendek) dianggap kurang
menyeluruh (kurang mendalam), karena hal ini membutuhkan beberapa
waktu untuk mengidentifikasi semua resiko audit potensial untuk klien baru,
sehingga mengurangi kualitas audit, jika jangka waktu terlalu lama (masa
tenure berlebihan/excessive tenure) penugasan audit, maka auditor akan
mengurangi kualitas audit. Kombinasi terbaik adalah tidak terlalu pendek
tetapi tidak terlalu lama (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas
audit”.

Alim et.al (2007) telah mengembangkan model kualitas audit dari
membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh
Alim et.al (2007) dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas
audit, yaitu:
1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP
4. Risiko Audit
5. Prinsip kehati-hatian
6. Proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor
7. Perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner
Sedangkan Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN
2007:113) :
“Komponen Kualitas Audit teridiri dari : Tepat Waktu, Lengkap, Akurat,
Obyektif, Meyakinkan, dan Jelas“.

Menurut Mulyadi (2008:9) audit adalah :
“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan
kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang
telah di tetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan”.
Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara No Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor
yang melaksankan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas
kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian
efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.
Menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan :
“Kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan
menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi
klien“.
Menurut Boyton dkk (2006:7) menjelaskan bahwa :
“Kualitas jasa sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi
bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan,
kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau
ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak
dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:302) :
1. Tekanan dari klien
2. Telaah dari rekan auditor
3. Jasa non audit
Dari faktor-faktor Independensi Auditor diatas, dapat diuraikan
penjelasannya sebagai berikut :
1. Tekanan Dari Klien
Situasi konflik yang terjadi antara auditor dengan klien tidak sependapat
dengan beberapa opini dari hasil pelaksanaan pengujian atas kewajaran
laporan keuangan. Klien berusaha mempengaruhi pengujian laporan
keuangan yang dilakukan auditor dengan memaksa auditor untuk
melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam
pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan klien.
2. Telaah Dari Rekan Auditor (Peer Review)
Suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik untuk
menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut telah mengembangkan
secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagai mana
disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 20 yang
ditetapkan oleh Ikatana Akuntan Indonesia.
3. Jasa non Audit
Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik bukan hanya jasa atestasi
melainkan jasa non atestasi.KAP melakukan berbagai jasa lain yang
umumnya berada diluar ruang lingkup jasa asuransi. Tiga contoh spesifik:
a. Jasa akuntansi dan pembukuan
b. Jasa pajak
c. Jasa konsultan manajemen

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (2007)
independensi ditekankan dalam paragraf 14, sebagai berikut:
“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan,
organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan
penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat
mempengaruhi independensinya”.
Sedangkan pengertian Independensi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik
Ardana (2009:146) adalah :
“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah
pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan
tindakan”.
Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2009:58) menjelaskan
bahwa Independensi adalah sebagai berikut:
“Independensi artinya tidak mudah di pengaruhi, netral karena auditor
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”.
Sedangkan menurut Abdul Halim (2008:46) menjelaskan bahwa
Independensi yaitu:
“Independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk
tidak memihak dalam melakukan audit”.

Menurut Johnson et.al (2002), telah mengembangkan model masa
perikatan audit (tenure) dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada.
Model yang disajikan oleh Johnson et.al (2002), dalam penelitian ini dijadikan
sebagai faktor-faktor masa perikatan audit (tenure), yaitu :
“1. Audit firm tenure
a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Audit partner tenure
a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
b. Lamanya partner melakukan pergantiandalam pekerjaan audit”.
Lalu menurut Elfarini (2007) :
1. 3 tahun untuk klien yang sama
2. 5 tahun untuk KAP

Menurut Suhaib Aamir et.al (2011:6) definisi jumlah masa perikata audit
berturut-turut (audit tenure) adalah sebagai berikut :
“Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to
hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm
(auditor) has audited it’s certain client”.
Masa perikatan audit didefinisikan sebagaitotal durasi perusahaan audit
(auditor) untuk melaksanakan kepercayaan tertentu atau jumlah dari tahun
berturut-turut bahwa perusahaan audit (auditor) telah mengaudit klien tertentu.
Menurut Geigher dan Raghunandan (2002) mendefiniskan Tenure audit
sebagai berikut:
”Audit Tenure adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur
dengan jumlah tahun”.
Johnson et.al (2002:640) mengemukakan jumlah masa perikatan audit
berturut-turut (audit tenure) adalah :
“Audit firm tenure is the number of consecutive years that the audit firm
has conduct audits for a particular client”.
Masa Perikatan Audit adalah jangka waktu tahun berturut-turut dimana
perusahaan melakukan audit untuk klien tertentu.

Menurut Sukrisno Agoes (2008:10), jenis audit adalah:
1. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan
terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan
akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh
manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi
telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit), yaitu suatu pemeriksaan
yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati
peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang
ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern
perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan
oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan
dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan
terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang
melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem
Electronic Data Processing (EDP).
Sedangkan menurut Arens, Elder, & Beasley (2007:19) yang
diterjemahkan oleh Tim Dejacarta, antara lain:
Terdapat 3 jenis audit, meliputi:
1. Audit Laporan Keuangan
Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah
laporan keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat
kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor perlu melaksanakan
serangkaian uji yang tepat untuk menentukan apakah terdapat error
atau misstatement lainnya yang bersifat material dalam laporan
keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan berupa laporan audit yang
brisi opini audit atas laporan keuangan.
2. Audit Operasional
Tujuan audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas
dari bagian-bagian dari prosedur dan metode kegiatan operasional
perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan review tidak terbatas
hanya pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur
organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bagian-
bagian lainnya yang sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan
jenis audit lainnya, kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit
operasional merupakan suatu hal yang bersifat subjektif sehingga audit
operasional cenderung tergolong sebagai konsultasi manajemen. Hasil
dari audit operasional biasanya berupa pernyataan mengenai efektivitas
dan efisiensi operasi atau sejumlah rekomendasi kepada manajemen
untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja operasional perusahaan.
3. Audit Kepatuhan
Tujuan audit kepatuhan adalah menentukan apakah pihak yang diaudit
telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan
oleh badan/otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan
biasanya berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan
dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang di audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) mendefinisikan audit adalah :
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Alvin A, Marks, Beasley & Elder (2011:4) mendefinisikan audit sebagai
berikut:
“Auditing is a the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of corerespondence
between the information and estabilished criteria”.
Menurut Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati (2010:1) :
“Audit adalah suatu proses yang sistematis tentang akumulasi dan evaluasi
terhadap bukti tentang informasi yang ada dalam suatu perusahaan
tertentu”.
Sedangkan menurut Arens, et al (2008:4) :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of correspondence
between the information and established criteria. Auditing should be done
by a competent, independent person”.Pengertian Audit
Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) mendefinisikan audit adalah :
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Alvin A, Marks, Beasley & Elder (2011:4) mendefinisikan audit sebagai
berikut:
“Auditing is a the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of corerespondence
between the information and estabilished criteria”.
Menurut Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati (2010:1) :
“Audit adalah suatu proses yang sistematis tentang akumulasi dan evaluasi
terhadap bukti tentang informasi yang ada dalam suatu perusahaan
tertentu”.
Sedangkan menurut Arens, et al (2008:4) :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of correspondence
between the information and established criteria. Auditing should be done
by a competent, independent person”.

Adanya aturan dari pemerintah tentang pergantian KAP dapat
berdampak baik bagi klien. Myers (2013) menyatakan tujuan adanya
rotasi KAP dalam mengaudit perusahaan untuk menggantikan klien dan
auditor memiliki kedekatan yang berlebihan. Jika perusahaan klien
semakin cepat melakukan pergantian maka akan dapat mengurangi dan
mencegah klien terkait dengan auditor sehingga auditor pun tidak akan
memperbaiki masalah independensi. Namun jika perusahaan tidak pernah
melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara
kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap objektivitas
auditor. Siregar, Amarullah, Wibowo, & Anggraita, (2012) menyatakan
bahwa adanya aturan rotasi auditor bertujuan untuk meningkatkan
kualitas audit, dengan asumsi hubungan yang lama antara manajemen
dengan auditor akan mengurangi tingkat independensi auditor. Sedangkan
jika dilihat dari sudut pandang yang lain, rotasi akan membuat
menurunnya kualitas audit. Hal itu terjadi karena auditor perlu waktu
yang lama untuk mengenal perusahaan baru yang di audit. Berbeda jika
tidak dilakukannya rotasi KAP, maka auditor sudah lebih mengenal
perusahaan yang di audit

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin
antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan audit
yang sama (Nahdiatul, 2018). Audit tenure adalah masa jabatan dari KAP
dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya yang berbanding lurus
dengan jenis dan besarnya perusahaan. Lamanya kontrak dari KAP pada
perusahaan tertentu dapat mempengaruhi independensi audit sehingga
dapat juga mempengaruhi sifat, mental, dan objektivitas dari auditor
dalam mengaudit laporan keuangan saat tingkat independensi auditor
akan menurun jika auditor memiliki hubungan yang dekat dengan klien.
Pembatasan masa perikatan (masa jabatan audit) merupakan usaha untuk
mencegah timbulnya auditor yang terlalu terkait dengan klien sehingga
tidak menimbulkan perbedaan independensi auditor dalam melaksanakan
tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Oleh
karena itu, peraturan perundang-undangan tentang masa transisi (masa
jabatan audit) untuk keterkaitan emosional yang terjalin antara auditor
dengan klien dan dapat diperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Di
Indonesia, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
audit tenurial berkaitan dengan independensi dari seorang auditor yang
sangat penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Oleh
karena itu, pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat
memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik dari pihak akuntan,
pihak perusahaan dan pihak eksternal. Bentuk campur tangan dari
pemerintah inilah yang dapat mempertahankan sikap independensi auditor
yaitu dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah tentang
pergeseran auditor serta masa kerja audit (masa jabatan audit) (Divianto,
2011).
Menurut Giri (2012) persetujuan tentang ada dua masalah praktis
yang dapat menentukan pernafasan aktual dari seorang auditor untuk
mempertahankan sikap independensi selama melaksanakan tugas audit,
yaitu: (1) auditor harus mempertimbangkan dari manajemen perusahaan
untuk mendapatkan tugas audit daritahun ke tahun, dan ( 2) secara
pribadi, keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi
semakin dekat dengan manajemen, hubungan yang semakin dekat ini
menimbulkan auditor semakin mempermasalahkan kepentingan
manajemen dengan kepentingan publik

Fee audit merupakan besaran biaya yang di terima oleh auditor
berdasarkan dari berbagai hal yang di pertimbangkan, misalnya
kompleksitas jasa yang diterima auditor, tingkat dari skill audit dalam
mengaudit, dan lain-lain. Sehingga dapat dari pengertian tersebut
diambilah indikator kompleksitas tugas yang diberikan, tingkat keahlian
yang dimiliki, dan struktur biaya KAP yang bersangkutan dan
pertimbangan professional biaya lainnya. Dalam bagian Lampiran 1 Surat
Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee
Audit dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi
seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan
praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang
wajar atas jasa professional yang diberikannya (Purba, 2009)
Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2008 Seksi 240
menerima dalam melakukan perundingan tentang jasa profesional yang
diberikan, guna dapat menentukan jumlah ketidakseimbangan jasa
profesional yang sesuai. Fakta tentang jumlah ketidakseimbangan
profesional yang diajukan oleh salah satu yang lebih rendah dari yang
seharusnya tidak bertentangan dengan kode etik profesi. Namun
demikian, tantangan terhadap landasan pada dasar etika profesi dapat saja
terjadi akibat ketidakseimbangan yang diajukan oleh profesional.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Akuntan Publik
Indonesia Nomor: KEP.024 / IAPI / VII / 2008 tentang audit mengenai
penetapan fee audit berdasarkan audit imbal jasa, akuntan publik harus
mempertimbangkan hal-hal berikut: kebutuhan klien; tugas dan tanggung
jawab menurut hukum; independensi; tingkat keahlian (tingkat keahlian)
dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta
tingkat kesulitan pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan efektif
digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan
pekerjaan; dan dasar penetapan biaya yang disetuju

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap
nilai perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat
dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan
untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset
yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset
yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini
sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya.
Jumlah asset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai
dari sisi pemilik perusahaan. Tetapi jika dilihat dari sisi manajemen,
kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan
meningkatkan nilai perusahaan.
Penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan
nilai perusahaan sudah dilakukan oleh Desemliyanti (2003) dan
Vebrianawati (2002). Ia meneliti tiga variabel yang dianggap
mempengaruhi nilai perusahaan, yakni ukuran perusahaan (total aset),
hutang dan bunga. Penelitian ini memberikan hasil bahwa ukuran
perusahaan memiliki hubungan yang negatif dengan nilai perusahaan, dan
bunga memberikan hubungan yang positif dengan nilai perusahaan.
Investor dalam penyertakan modalnya juga perlu untuk melihat ukuran
perusahaan. Pada penelitian ini jumlah aktivasi log untuk mempersempit
perbedaan jumlah dalam skala interval

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu
pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor
dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.
Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen,
pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan
penyusunan laporan audit. Audit quality didefinisikan sebagai tingkat
kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien
Kualitas audit yang baik yaitu audit yang sesuai dengan standar
profesi dan regulasi dari pemerintah, memiliki standar KAP sebagai
pengendalian mutu KAP, laporan auditor yang diterbitkan sesuai dengan
kondisinya, dan memiliki keberanian untuk melaporkan adanya salah saji
material tanpa rasa takut. Beberapa indikator ini menjadi hal yang esensial
dalam melaksanakan perikatan audit
Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability)
dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat
menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan
melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam
melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar
auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan
Kompetensi adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang
auditor. Untuk menjadi seorang auditor yang berkompeten, auditor harus
mengambil sertifikasi profesi yang diakui oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI). Untuk memperoleh sertifikasi dari IAPI seorang auditor
harus lulus ujian dan ditambah dengan persyaratan lain yang harus
dipenuhi antara lain, pengalaman kerja di bidang akuntansi, auditing dan
keuangan.

Menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan
pemilik selaku principal. Menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu
kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk
melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan
pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.
Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas
manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam
perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan
pertanggungjawaban kepada agen (manajemen). Tetapi acapkali terjadi
kecenderungan tindakan manajemen yang memoles laporan agar terlihat
baik sehingga kinerjanya dianggap baik.
Untuk menghindari kecurangan manajemen dalam membuat laporan
keuangan maka diperlukan pengujian. Pengujian hanya bisa dilakukan
oleh pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen. Dalam teori
keagenan auditor sebagai pihak ketiga membantu memahami konflik
kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen. Auditor independen
dapat menghindarkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan
yang dibuat oleh manajemen

Laporan keuangan adalah sebuah informasi yang memberikan gambaran atas
kondisi keuangan suatu perusahaan yang memuat gambaran kinerja keuangan
perusahaan (Hidayat, 2018:1). Sedangkan menurut Hery (2015:3) laporan
keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk
memberikan informasi mengenai data keuangan atau kegiatan perusahaan kepada
pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pengertian menurut para ahli maka dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses
pencatatan seluruh aktivitas keuangan perusahaan yang dapat memberikan
gambaran atas kondisi perusahaan.

Signaling theory membahas permasalahan mengenai Asimetri informasi.
Teori ini didasarkan pada premis bahwa manajer dan pemegang saham tidak
mempunyai akses informasi perusahaan yang sama. Ada informasi tertentu yang
hanya diketahui oleh manajer, sedangkan pemegang saham tidak tahu informasi
tersebut. Jadi, ada informasi yang tidak simetri (asymmetric information) antara
manajer dan pemegang saham. Akibatnya, ketika struktur modal perusahaan
mengalami perubahan, hal itu dapat membawa informasi kepada pemegang saham
yang akan mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Dengan kata lain, terjadi
pertanda atau sinyal (signaling).
Asimetri informasi terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan informasi
yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak yang lain. Teori keagenan (agency
teori) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen
dan pemegang saham sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika
manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa
yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Jadi,
asimetri informasi timbul karena satu pihak memiliki pengetahuan yang tidak
dimiliki oleh pihak lain.
Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan
sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan demikian pasar diharapkan
dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal
tersebut efektif maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan baik, serta
tidak mudah ditiru oleh perusahan lain yang berkualitas buruk. Teori ini
mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang
memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah dengan
mengobservasi struktur permodalannya (Paramita,2012)

Teori keagenan (agency theory) yaitu hubungan antara dua pihak
yaitupemilik saham dan manajemen perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa
apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai
agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi
karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk
memaksimalisasikan fungsi utilitasnya (Astria, 2011). Seiring berkembangnya
perusahaan yang semakin besar mengakibatkan sering terjadinya konflik antara
pemegang saham dan manajemen manajemen perusahaan. Teori agensi (agency
theory) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agen” bagi
pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan
prbadinya, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil bagi terhadap pemilik
saham (Destriana, 2015).
Menurut Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa terdapat 3
hubungan keagenan antara lain:
1) Antara pemegang saham (pemilik) dengan manajemen, apabila manajemen
memiliki jumlah saham yang lebih sedikit disbanding perusahaan lain, maka
manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif.
2) Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan
labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa
perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada
tanggal jatuh tempo.
3) Antara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan
labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari
pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak
yang berkepentingan lainnya.

Pembelajaran merupakan sebuah proses, cara ataupun sebuah proses
interaksi yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. pembelajaran
merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk
mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar
memungkinkan siswa memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan (Gagne (Sastriani, 2017: 16)).
Sementara itu, Chauhan (Sunhaji, 2014: 33) mengatakan bahwa
pembelajaran adalah upaya dalam memberi perangsang (stimulus), bimbingan,
pengarahan dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar, lebih lanjut
Chauhan mengungkapkan bahwa, “learning is the process by which behavior (in
the broader sense) is or changed through practice or training” (Belajar adalah
proses perubahan tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui
praktek atau latihan).
Suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga situasi tersebut
merupakan peristiwa belajar (event of learning) yaitu usaha untuk terjadinya
perubahan tingkah laku dari siswa. Perubahan tingkah laku dapat terjadi karena
adanya interaksi antara siswa dengan lingkunganya (Sunhaji, 2014: 32).
Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan
siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan,
ketrampilan dan sikap (Gagne dan Briggs (Sunhaji, 2014: 34)).

Sejarah perkembangan pendidikan, teknologi informasi adalah bagian dari
media yang digunakan untuk menyampaikan pesan ilmu pada orang banyak,
mulai dari teknologi pecetakan beberapa abad yang lalu, seperti buku yang dicetak
hingga media telekomunikasi, seperti suara yang direkam pada kaset, video,
televisi dan CD.
Faktor utama dalam pendidikan jarak jauh secara online dikenal sebagai
distance learning, yang selama ini dianggap masalah adalah tidak adanya
interaksi antara dosen dan mahasiswanya. Namun demikian, dengan media
internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara dosen dan siswa,
baik dalam bentuk real time (waktu nyata) atau tidak. Dalam bentuk real time
dapat dilakukan misalnya dalam suatu chatroom, interaksi langsung dengan real
audio atau real video, dan online meeting. Sedangkan untuk yang tidak real time
bisa dilakukan melalui mailling list, discussion group, newsgroup, dan buletin
board.
Pendidikan jarak jauh secara online mengatasi keterbatasan yang ada pada
jenis-jenis pendidikan jarak jauh yang lain (yang sebenarnya juga sudah sarat
teknologi), yaitu pendidikan jarak jauh dengan satelit serta teknologi televisi
(Hamzah, 2011:36-37).

Meskipun teknologi merupakan bagian integral dari pendidikan jarak jauh,
namun program pendidikan harus fokus pada kebutuhan instruksional mahasiswa
daripada teknologinya sendiri. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan umur,
kultur, latar belakang, sosial ekonomi, interes, pengalaman, level pendidikan dan
terbiasa atau tidaknya dengan metode pendidikan jarak jauh.
Pada pembangunan sistem perlu diperhatikan tentang desain dan
pengembangan sistem, interactivity, active learning, visual imagery dan
komunikasi yang efektif.
a. Desain dan pembangunan sistem. Proses pengembangan instruksional untuk
pendidikan jarak jauh terdiri dari tahap perancangan, pengembangan,
evaluasi, dan revisi.
b. Interactivity. Keberhasilan sistem pendidikan jarak jauh antara lain
ditentukan oleh adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara
mahasiswa dan lingkungan pendidikan dan antara mahasiswa dengan
mahasiswa.
c. Active Learning. Partisipasi aktif peserta pendidikan jarak jauh
mempengaruhi cara bagaimana mereka berhubungan dengan materi yang
akan dipelajari.
d. Visual Imagery. Pembelajaran melalui televisi dapat memotivasi dan
merangsang keinginan dalam proses pembelajaran. Namun, jangan sampai
terjadi distrosi karena adanya hiburan. Harus ada penyeleksian antara
informasi yang tidak berguna dengan yang berkualitas.
e. Komunikasi yang efektif. Desain instruksional dimulai dengan
mengembang harapan pemakai, dan mengenal mereka individual yang
mempunyai pandangan berbeda dengan perancang sistem (Hamzah,
2011:35)

Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana
aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktifitas belajar. Pemisah
kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak fisik, misalnya karena peserta ajar
bertempat tinggal jauh dari lokasi institusi tersebut. Sistem pendidikan jarak jauh
merupakan suatu alternatif pemerataan kesempatan dalam bidang pendidikan.
Sistem ini dapat mengatasi beberapa masalah yang ditimbulkan akibat
keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas. Pada sistem pendidikan pelatihan
ini tenaga pengajar dan peserta didik tidak harus berada dalam lingkungan
geografi yang sama (Hamzah, 2011:34).

Kerja sama antara pihak sekolah dan orangtua siswa harus dibangun secara
baik. Karena itu untuk mendukung keberhasilan siswa, dibutuhkan suatu forum
ataupun sarana yang dapat dengan mudah mempertemukan kedua belah pihak.
Lingkungan belajar siswa yang diharapkan sebagai berikut:
a. Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif.
b. Terciptanya disiplin sekolah yang mendorong terbentuknya disiplin belajar.
c. Terbentuknya kondisi yang menjadikan siswa sebagai pusat utama layanan
pendidikan dan pengembangan.
d. Terciptanya rasa nyaman.
e. Adanya responsibilitas siswa terhadap segala tugas yang diberikan guru,
baik itu tugas mandiri maupun tugas terstruktur.
f. Tersedia sarana pembelajaran yang memadai, seperti buku, koran, dll.
g. Adanya keteladanan guru sebagai masyarakat terpelajar.
h. Adanya kinerja profesional guru yang terandalkan. Artinya, guru mampu
memberi sugesti pada siswa dalam proses belajar mengajar.
i. Adanya program kokutikuler dan ekstrakulikuler yang menyatu dengan
program kurikuler.
j. Terbentuknya konsep penetapan kriteria prestas dalam pembelajaran yang
dilakukan secara objektif.
k. Terciptanya kondisi orangtua siswa sebagai masyarakat yang senang belajar.
l. Terciptanya kondisi orangtua siswa sebagai teman belajar anaknya, bukan
sekedar menyuruh anaknya untuk belajar.
m. Adanya jadwal belajar bagi siswa di rumahnya masing-masing.
n. Terciptanya kondisi orangtua siswa sebagai pemantau prestasi dan kegiatan
belajar anaknya.
o. Tersedia ruang belajar khusus bagi siswa.
p. Tersedianya buku dan sumber informasi lain sebagai barang konsumsi
keluarga (Anwar, 2018: 116-117).

Menurut Popham dan Baker (Anwar, 2018: 115) proses pembelajaran yan
efektif terjadi jika guru dapat mengubah kemampuan dan persepsi siswa dari yang
sulit mempelajari sesuatu menjadi mudah mempelajarinya. Sementara itu,
pembelajaran yang efektif juga memerlukan efesiensi.
Menurut McWhorter (Anwar, 2018: 115), efisiensi didefinisikan sebagai
kemampuan untuk menunjukkan sesuatu dengan sedikit usaha, biaya, dan
pengeluaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Efisiensi mencakup
penggunaan waktu dan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan tugas
tertentu.

Perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan sejak lama telah di
manfaatkan dalam pendidikan. Mulai dari ditemukannya kertas, mesin cetak,
radio, video, tapercorder, film, televisi, overhead projector dan komputer. Alatalat tersebut awalnya dibuat tidak untuk keperluan pendidikan akan tetapi, alat
tersebut nyatanya digunakan dalam pendidikan. Adapun manfaat teknologi dalam
pendidikan yakni:
a. Untuk meningkatkan efektivitas proses pendidikan.
b. Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proses pendidikan.
c. Sebagai alat bantu dalam pembelajaran.
Penggunaan teknologi dalam pendidikan menurut Syaodih (Sholaekhah,
2019: 38-39) menjelaskan bahwa teknologi dalam bidang pendidikan meliputi dua
bentuk yakni, perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware).
Adapun dalam penerapannya teknologi perangkat keras dalam di kenal sebagai
teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak dikenal dengan
teknologi sistem

Kompetensi literasi digital yang diadopsi dari buku “Muslim Millenial
Ramah Digital Mari Tabayyun dalam Berinteraksi” dan efektif untuk diterapkan
dilingkungan sekolah, yakni ada beberapa tahapan sebagai berikut.
a. Mengakses
Tahapan awal adalah kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan
teknis dalam menggunakan media. Disini para guru dan pelajar harus memiliki
kemampuan dalam mengoperasikan computer atau smartphone, sebelum
mengupload atau mendownload media informasi. Yang tidak kalah pentingnya
juga perlu kemampuan menelusuri informasi di dunia maya yakni dengan
memahami kata kunci dari informasi yang akan dicari. Serta memahami mesin
pencari yang tepat, semisal kalau para guru mau mencari artikel ilmiah gunakan
mesin pencari google scholar, atau kalau para pelajar kelas paud mau mencari
video permainan gunakan youtube kids.
b. Menyeleksi
Setelah mengakses informasi maka para guru dan pelajar dituntut untuk
memiliki kemampuan dalam menyeleksi informasi. Yakni dengan cara memilahmilah informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan strategi
melihat sumbernya dari mana dan siapa penulisnya. Untuk mengetahui sumber
informasi yang valid bisa dilihat dari alamat situsnya, semisal informasi dunia
pendidikan bisa dilihat dari ekstensi domain/top level domain nya menggunakan
.edu, .ac.id, atau .sch.id seperti contoh perguruan tinggi Universitas Negeri
Malang memiliki alamat situs um.ac.id disini bisa dilihat bahwasanya informasi
yang ada disitus tersebut valid dan bisa dipertanggung jawabkan karena
sumbernya jelas.
c. Memahami
Memahami suatu informasi seringkali antara yang kita pahami dan
pemahaman orang lain berbeda. Maka pada tingkatan ini kemampuan guru dan
pelajar dalam memahami makna dari konten yang diakses dari media digital
merupakan hal yang penting. Ketika guru dan pelajar bisa memahami makna dari
konten atau informasi yang diperoleh maka tidak akan salah tafsir, dan dapat
menghindari dariinformasi hoax atau fitnah. Dalam hal ini memahami dapat
diartikan mengenali cara teknologi mempengaruhi perilaku, persepsi,
kepercayaan, dan perasaan tentang dunia disekitar kita. Contoh memahami opini
orang lain yang disampaikan dilintas platform seperti video, blog, website,
facebook dan media social yang lain, dan juga memahami maksud dari emoticon
atau simbol-simbol di media sosial.
d. Menganalisis
Kompetensi menganalisis sudah seharusnya bisa medekonstruksi konten
dimedia digital, dekonstruksi disini adalah metode pembacaan teks. Cara untuk
membaca teks atau menganalisis informasi yang diterima bisa dilihat dari
bahasnya, genrenya, sampai ciri khas atau kode. Teks atau informasi yang
didapatkan dari media digital seperti media social sebenarnya sudah didesain
dengan tujuan tertentu, jadi informasinya sering bersifat subjektif. Maka dari itu
sebagai guru dan pelajar harus bisa menganalisis informasi yang didapatkan,
jangan langsung percaya begitu saja. Akan tetapi harus dianalisis dulu apakah
kontennya itu sudah benar atau masih ada subyektif penulisnya ketikan kontennya
dibuat.
e. Memverifikasi
Kompetensi memverifikasi artinya seorang guru dan pelajar bisa
membandingkan konten dimedia digital dengan sudut pandang yang jelas, artinya
dapat mengetahui makna konten informasi yang diterima. Dalam tataran
memverifikasi harus bisa membandingkan berita atau informasi yang
pembahasannya sama dengan sumber yang berbeda. Kalau sudah melakukan
verifikasi maka akan meminimalisir berita hoax.
f. Mengevaluasi
Pada kompetensi mengevaluasi tingkatannya lebih tinggi darpada tahapan
sebelumnya. Pada tahapan ini seorang guru dan pelajar harus bisa bersikap kritis
pada konten informasi yang ada dimedia digital. Untuk memunculkan sikap kritis
maka harus memiliki kemampuan memaknai konten di media digital dengan cara
mengikuti isu-isu terbaru seperti politik, ekonomi, hukum, ideologi dan yang
lainnya. Pada tahapan ini seorang guru dan pelajar juga harus memiliki
kemampuan dalam mengambil keputusan. Semisal seorang guru mencari
informasi tentang harga buku yang murah dan berkualitas dari berbagai penerbit
melalui internet sehingga bisa memilih yang mana yang sesuai dengan keinginan.
Maka tindakan tersebut masuk kategori tahapan mengevaluasi.
g. Mendistribusikan
Kompetensi mendistribusikan artinya memiliki kemampuan dalam
menyebarkan informasi. Pada kompetensi ini seorang guru dan pelajar dituntut
tidak hanya mendistribusikan pesan saja, akan tetapi mencakup kemampuan untuk
menggunakan fungsi build-in di media social seperti memberikan tanda suka/tidak
suka sampai kemampuan memberi penilaian pada suatu produk. Bisa disimpulkan
poin penting pada tahapan ini adalah bisa mencari, mensintesis, dan menyebarkan
informasi melalui media digital atau media internet.
h. Memproduksi
Kompetensi memproduksi membahas tentang kemampuan untuk
memproduksi atau membuat konten. Pada tahapan ini seorang guru dan pelajar
harus bisa membuat konten sendiri dalam bentuk yang beragam, mulai dari
menulis di media social seperti facebook, menulis di blog atau website, membuat
video klip dengan menggunakan gambar atau audio, atau bentuk konten lain.
Kompetensi ini seperti halnya kemampuan untuk menyasuaikan apa yang kita
hasilkan untuk berbagai konteks. Sehingga bagi para guru atau pelajar yang
memiliki kemampuan ini maka tidak hanya menjadi penikmat konten yang
sifatnya konsumtif, akan tetapi juga bisa membuat konten sendiri yang bisa
diunggah keberbagai media digital.
i. Berpartisipasi
Pada kompetensi berpartisipasi biasanya dilakukan pada media platform
tertentu seperti chatroom, skype, facebook, blog, forum dan yang lainnya. Jika
ingin menguasai kompetensi ini maka para guru dan pelajar harus memilki
kemampuan untuk terlibat aktif dan interaktif serta kritis dalam lingkungan
platform media digital. Kalau sudah terlibat dan bertukar pikiran dengan khalayak
umum maka akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas.
j. Berkolaborasi
Kompetensi berkolaborasi merupakan tahapan dimana seorang guru dan
pelajar diharapkan memiliki kemampuan dalam bekerjasama dengan masyarakat
secara luas untuk membuat gerakan literasi yang dampaknya luas. Maka melalui
kolaborasi inilah literasi digital akan lebih mudah di implementasikan karena
dilakukan secara kolektif (Asari, 2019: 101).

Menurut Pratama dkk. (2019:11) indikator literasi digital di sekolah sebagai
berikut :
a. Intensitas penerapan dan pemanfaatan.
b. Literasi digital dalam kegiatan pembelajaran.
c. Jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital.
d. Frekuensi peminjaman buku bertema digital.
e. Jumlah penyajian informasi sekolah menggunakan media (Pratama dkk,
2019: 11).
Kemendikbud (Desi, 2019) memiliki 3 indikator berbasis kelas, budaya
sekolah, dan masyarakat. Indikator literasi digital di sekolah berbasis kelas
meliputi aspek:
a. Jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan
tenaga kependidikan;
b. Intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan
pembelajaran; dan
c. Tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa
dalam menggunakan media digital internet.
Indikator literasi digital di sekolah berbasis budaya sekolah meliputi aspek:
a. Jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital;
b. Frekuensi peminjaman buku bertema digital;
c. Jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi;
d. Jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital
atau situs laman;
e. Jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah; dan
f. Tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
dalam hal layanan sekolah (misalnya, rapor-e, pengelolaan keuangan,
dapodik, pemanfaatan data siswa, profil sekolah, dsb).
Sedangkan indikator literasi digital di sekolah berbasis masyarakat meliputi
aspek:
a. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah;
b. Tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam
pengembangan literasi digital.

Literasi merupakan suatu topik yang banyak diperbincangkan dewasa ini.
Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, mendorong
terjadinya perubahan dalam konsep literasi itu sendiri. Awalnya literasi hanya
merujuk pada kemampuan untuk membaca dan menulis teks serta kemampuan
untuk memaknai UNESCO (A’yuni, TT: 2), namun saat ini konsep literasi ini
terus berkembang dan terbagi ke dalam beberapa bentuk literasi, salah satunya
yakni literasi digital. Konsep literasi digital ini mulai muncul sejak tahun 1990.
Salah satu tokoh terkenal yakni Gilster (A’yuni, TT: 2) yang mendefinisikan
literasi digital sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan
informasi dari berbagai sumber digital. Jadi bukan hanya mencakup kemampuan
membaca, namun dibutuhkan pula suatu proses berpikir secara kritis untuk
melakukan evaluasi terhadap informasi yang ditemukan melalui media digital.
Literasi digital merupakan ketertarikan sikap dan kemampuan individu
dalam menngunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses,
mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan
baru, berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif
dalam masyarakat. Istilah literasi digital digunakan untuk menunjukkan aspek
mendasar dari media baru, yakni digitalisasi.
Menurut University of Illinois Urbana Campaign (Asari dkk, 2019: 100)
ada 3 pengertian literasi digital yaitu :
a. Literasi digital merupakan kemampuan yang (diharapkan) dimiliki oleh
pribadi agar dapat menggunakan beragam teknologi digital (komputer),
peralatan komunikasi dan jaringan komputer (hardware dan software) untuk
mempermudah mereka dalam membuat, menempatkan, dan mengevaluasi
informasi.
b. Literasi digital merupakan kemampuan yang (diharapkan) dimiliki oleh
pribadi untuk memahami dan menggunakan informasi (yang berasal dari
beragam sumber) ke dalam format file untuk kemudian disajikan,
ditampilkan, ataupun direpresentasikan melalui komputer dan perangkat
komputer lainnya.
c. Literasi digital merupakan kemampuan pribadi yang (diharapkan) dapat
dimiliki agar dapat mengerjakan segala pekerjaan dengan efektif (pada
lingkungan digital berbasiskan komputer dan teknologi lainnya),
menghasilkan data, mengolahh data menjadi informasi, memperoleh
pengetahuan dari teknologi yang digunakan serta turut aktif dalam proses
pengembangan teknologi terkinI

Kominfo, Siberkreasi dan Deloitte
Menurut Kominfo (2020), ada sejumlah kesenjangan yang
signifikan dalam kompetensi digital di bidang keterampilan, budaya, etika,
dan keamanan. Digital terjalan adalah orang yang paham, paham, dan
mengerti sistem operasi TIK keras, bulan, dan digital. Digital Budaya,
sebaliknya, adalah kapasitas individu untuk mempelajari, memahami,
memahami diri sendiri, memahami, dan memahami kebangsaan; nilai
pancasila; dan Bhinneka Tunggal Ika pada siang hari). Disebut etika digital
yaitu cara dimana seseorang dapat memahami, mendemonstrasikan,
mengadaptasi, merasionalisasikan, dan mengelola tata kelola etika digital
(netiket) pada siang hari. Keamanan digital adalah alat yang dapat
digunakan oleh seseorang untuk membuat, memanipulasi, menganalisis,
dan mengkomunikasikan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
Tabel berikut menampilkan berbagai indikator atau kompetensi untuk
berbagai tingkat kompetensi.

Interpretasi individu terhadap konten media dalam kaitannya
dengan konteks selama aktivitas partisipasi mereka, yakni Participation,
berfokus pada keterlibatan agar lebih kritis dan interaktif di media sosial.
komunikasi interpersonal antara dua individu. Secara keliru, remaja
terbiasa mengomunikasikan ide kepada orang lain melalui platform media
sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan ruang obrolan.

Berfokus pada kapasitas untuk berkontribusi pada produksi konten
media. Ada tiga indikator dalam Functional Prosuming, yaitu:
1. Prosuming Skill, mengacu pada kemampuan teknis yang
dibutuhkan orang untuk memproduksi atau membuat konten
media. Contohnya adalah kapasitas remaja untuk menghasilkan
produk digital (konten baru) seperti gambar, video, dan lain-lain
dengan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi yang tersedia
di gadget.
2. Distribution, menggunakan kapasitas individu untuk
mendistribusikan informasi Contoh yang relevan dalam istilah
remaja untuk tujuan memanfaatkan kemampuan fungsional media
sosial untuk tujuan meningkatkan pengalaman seseorang
(termasuk kemampuan untuk membeli atau tidak membeli produk
atau layanan), berbagai media atau konten, pembelian produk, dan
aktivasi berbagai layanan di Facebook, WhatsApp, Line, dan
platform media sosial lainnya.
3. Production, alat untuk mempromosikan atau mendistribusikan
konten media, baik secara keseluruhan atau lainnya. Menggunakan
media digital, membuat video dengan menggabungkan video dan
audio, menggunakan situs media sosial seperti Facebook, dan
mengunggah video ke YouTube atau situs media sosial lainnya
adalah metode pengembangan produk.

Kapasitas untuk menempatkan konten media dalam konteks sosial,
ekonomi, politik, dan budaya tertentu adalah kemampuan ini. Ada tiga
indikator konsumsi kritis:
1. Analysis, adalah kapasitas tunggal untuk membongkar pesan media
yang terkandung dalam konten media. Indikator ini, berbeda
dengan pemahaman sebelumnya, adalah “analisis tekstual”
semiotik yang menitikberatkan pada bahasa, genre, dan kode.
2. Synthesis, mengacu pada kapasitas orang untuk mengkonstruksi
pesan media dan memadukan kembali konten media dengan
memasukkan perspektif mereka sendiri. Remaja, misalnya, dapat
membandingkan media dan informasi serupa di media sosial yang
berasal dari berbagai sumber.
3. Evaluation, merujuk pada kapasitas seseorang untuk
mempertanyakan, mengkritisi, dan mempertanyakan kredibilitas
konten media. Indikator ini menunjukkan kekritisan yang jauh lebih
tinggi daripada analisis dan sintesis sebelumnya. Remaja
diharuskan menginterpretasikan konten media sosial berdasarkan
faktor-faktor seperti identitas (siapa penulis), kepastian/kejelasan
sumber, dan apakah informasi diperbarui dalam evaluasi ini.

merupakan kemampuan individu untuk mengakses konten media dan
memahami arti tekstualnya. Functional Consuming dibagi menjadi
dua indikator yaitu:
1. ConsumingSkill
Mengacu pada seperangkat keterampilan teknis yang diperlukan
untuk konsumsi konten media. Seorang remaja, misalnya, perlu
mengetahui cara menggunakan komputer, smartphone, dan
perangkat elektronik lainnya, serta media sosial dan internet.
Indikator ini sebanding dengan Buckingham et al. (2005), yang
berfokus pada kapasitas untuk mengumpulkan informasi
menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak.
2. Understanding
Hal ini tertuju pada kemampuan seseorang untuk secara tepat
memahami arti literal dari konten media. Kemampuan remaja
mengambil ide seseorang yang dipublikasikan di media sosial
dalam berbagai format teks, gambar, video, dan sebagainya
diikutsertakan. serta kemampuan untuk menguraikan makna
format. Seperti pemaknaan emoji dan gambar.

Menurut Kurnia & Astuti (2017), literasi digital merupakan suatu
konsep yang terjadi di media antara teknologi dan pengguna untuk memfasilitasi
penggunaan teknologi digital secara lebih produktif. Literasi digital dapat
dihasilkan dan digunakan dalam berbagai media. Literasi digital pada hari
minggu sama dengan aktivitas digital, namun berbeda-beda. Dengan demikian
dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi digital adalah alat untuk memanfaatkan
media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam proses memperoleh,
mengevaluasi, memanfaatkan, merangkai, dan memanfaatkan informasi secara
tertib, cerdas, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam proses memadukan
komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
Literasi digital, seperti literasi media, terdiri dari tiga elemen: otoritas, ,
struktur organisasi dan kepribadian. Kompetensi pemerintah didasarkan pada
kemampuan individu untuk memahami media. Tipologi pribadi berikut dapat
ditemukan di media arus utama: orang yang menengahi, orang yang virtual, dan
orang yang hidup. Menurut Lin et al. (2013), hal ini disebabkan struktur proses
diimplementasikan pada proses pengumpulan informasi dan data sosial dari
seorang individu.
Menurut Rianto P. (2019), salah satu faktor terpenting dalam menentukan
keberhasilan iklim komunikasi adalah penggunaan literasi digital bagi warganet
(Rianto P. , 2019). Literasi digital, termasuk literasi media, terdiri dari tiga
elemen: otoritas, kompetensi pribadi, dan struktur organisasi. Kompetensi
pemerintah didasarkan pada kemampuan individu untuk memahami media.
Tipologi pribadi berikut dapat ditemukan di media arus utama: orang yang
menengahi, orang yang virtual, dan orang yang hidup. Menurut Rianto &
Sukmawati (2002), hal ini dikarenakan struktur proses diimplementasikan pada
proses pengumpulan informasi dan data sosial dari seorang individu.
kemampuan adalah bagian utama dari literasi digital. Individu dapat
memahami dan menguasai kemampuan. Selain itu, kemampuan adalah
keterampilan progresif; untuk menguasai keterampilan yang lebih tinggi,
pertama-tama seseorang harus menguasai kemampuan yang lebih mendasar.
Arrochmah & Nasionalita (2020) menyatakan bahwa tingkat literasi digital
seseorang atau kelompok tercermin dari rendahnya tingkat ketimpangan digital..
Sehubungan dengan hal tersebut, Jaringan Pegiat Literasi Digital
(Japelidi) menganugerahkan 10 (sepuluh) kompetensi digital pada tahun 2018

a) Peran Tema
1) Tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran, dengan
memadukan beberapa
mata pelajaran sekaligus. Adapun mata pelajaran yang dipadukan untuk kelas
I, II, dan III adalah PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan
Prakarya, dan PJOK.
2) Untuk Kelas IV-VI, mata pelajaran yang dipadukan adalah PPKn, Bahasa
Indonesia, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya. Untuk Matematika dan
PJOK, diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah.
b) Prinsip-prinsip Pemilihan Tema
1) Kontekstual, memperhatikan lingkungan terdekat peserta didik.
2) Menarik minat dan mendorong proses berfikir peserta didik.
3) Dari mudah ke sulit, konkrit ke abstrak, sederhana ke kompleks.
4) Memperhatikan usia, tahapan perkembangan, kemampuan, kebutuhan, dan
minat
peserta didik.
5) Tema harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi
dalam rentang waktu belajar
6) Tema yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang berlaku Tema yang dipilih
sesuai dengan ketersediaan sumber belajar.
c) Peran Subtema
Subtema merupakan turunan dari tema yang difungsikan untuk membuat
tema lebih spesifik, kontekstual, dan mudah dipahami peserta didik

a) Tujuan Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik dikembangkan selain untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga dapat (Mohamad
Muklis: 2012).
1) Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna.
2) Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan
informasi.
3) Menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai- nilai luhur
yang diperlukan dalam kehidupan.
4) Menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, toleransi,
komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain.
5) Meningkatlkan gairah dalam belajar.
6) Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya
Dalam buku panduan pembelajaran tematik (Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan. 2016: 10) adapun tujuan pembelajaran tematik yaitu sebagai berikut:
1) Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu.
2) Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata
pelajaran dalam tema yang sama
3) Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan
berkesan.
4) Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan
berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik.
5) Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi
nyata, seperti: bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran
yang lain.
6) Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan
dalam konteks tema yang jelas
7) Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan secara
terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan
bahkan lebih dan atau pengayaan.
8) Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuhkembangkan dengan
mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi
b) Manfaat Pembelajaran Tematik
Dengan menerapkan pembelajaran tematik, peserta didik dan guru
mendapatkan banyak manfaat. Diantara manfaat tersebut antara lain sebagai
berikut (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016: 10):
1) Pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik
terhadap realitas sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualitasnya.
2) Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik mampu mengeksporasi
pengetahuan melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran.
3) Pembelajaran tematik mampu meningkatkan keeratan hubungan antarpeserta
didik.
4) Pembelajaran tematik membantu guru dalam meningkatkan
profesionalismenya.
5) Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak.
6) Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena berkesan dan bermakna.
7) Mengembangkan keterampilan berfikir anak sesuai dengan permasalahan
yang dihadapi.
8) Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja, toleransi, komunikasi, dan
tanggap terhadap gagasan orang lain.
4. Model Pembelajaran Terpadu
Dalam buku panduan pembelajaran tematik (Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2016: 8) menyebutkan beberapa model tematik terpadu yang
dikembangkan oleh Forgaty, yaitu (1) the fragmented model (model terpisah); (2)
the connected model (model terhubung); (3) the nested model (model tersarang);
(4) the sequenced model (model terurut); (5) the shared model (model terbagi); (6)
the webbed model (model jaring laba-laba); (7) the threaded model (model
disusupkan); (8) the integrated model (model terpadu); (9) the immersed model
(model terbenam); (10) the networked model (model jaringan).
Yang akan penulis jelaskan di sini ada dua macam contoh model pembelajaran
terpadu dari Forgaty yang diterapkan pada pembelajaran tematik terpadu yaitu the
webbed model (model jaring laba-laba) dan the integrated model (model terpadu).
a) The Integrated Model (Model Terpadu)
Model terpadu memadukan berbagai bidang studi berdasarkan keterampilan,
konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih. Pembelajaran model terpadu
dirancang berdasarkan satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai berbagai
kompetensi dasar dari berbagai disipilin ilmu

a) Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik
Adapun prinsip yang mendasari pembelajaran tematik adalah sebagai berikut:
1) Terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual artinya dalam sebuah
format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan
masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan
sehari-hari.
2) Memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan
kajian.
3) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan
4) Pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta
didik.
5) Menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam
suatu proses pembelajaran tertentu.
6) Pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran
lain sulit dilakukan.
7) Pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan
minat peserta didik.
8) Pembelajaran bersifat fleksibel.
9) Penggunaan variasi metode dalam pembelajaran.
b) Karakteristik Pembelajaran Tematik
Sebagai suatu model proses, pembelajaran tematik memiliki karakteristikkarakteristik sebagai berikut (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016: 10).
1) Berpusat pada siswa
Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal ini sesuai
dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa
sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai
fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk
melakukan aktivitas belajar.
2) Memberikan pengalaman langsung
Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa
(direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada
sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal- hal yang
lebih abstrak.
3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas
Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak
begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema
yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa.
4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran
Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran
dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, Siswa mampu
memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk
membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sehari-hari.
5) Bersifat fleksibel
Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat mengaitkan
bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya,
bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan
dimana sekolah dan siswa berada.
6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa
Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya
sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pembelajaran tematik yaitu
sebagai berikut: yang pertama menurut (Mohamad Muklis, 2012: 66)
pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi
beberapa pelajaran dalam satu tema, yang menekankan keterlibatan peserta didik dalam
belajar dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah, sehingga hal ini dapat
menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang
berbeda satu dengan yang lainnya.
Menurut (Sun Haji, 2015: 60) Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang
dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, dalam pengertian lain pembelajaran
tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan
beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna
kepada peserta didik.
Berdasarkan peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia
nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran
pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah BAB I Pasal 1 ayat 3
menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik terpadu, kecuali
untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V
dan VI (B. Salinan Lampiran Permendikbud nomor 24: 2016).
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran tematik adalah pembelajaran dengan memadukan beberapa
beberapa materi pembelajaran tertentu ke dalam satu tema agar pembelajaran
lebih bermakna.

Dalam buku paduan literasi digital (Kemedikbud 2017:14-18) literasi digital
sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam
kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Siswa
perlu ditingkatkan keterampilannya, guru perlu ditingkatkan pengetahuan dan
kreativitasnya dalam proses pengajaran literasi digital, dan kepala sekolah perlu
memfasilitasi guru atau tenaga kependidikan dalam mengembangkan budaya
literasi digital sekolah. Adapun strategi yang dapat dilakukan sekolah yaitu akan
dijelaskan sebagai berikut:
a) Penguatan Kapasitas Fasilitator
Penguatan aktor atau fasilitator literasi di lingkungan sekolah ditekankan pada
pelatihan kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga kependidikan tentang
literasi digital. Pelatihan-pelatihan tersebut terkait dengan penggunaan atau
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sekolah,
misalnya, kepala sekolah dan pengawas diberikan pelatihan tentang penggunaan
media digital dalam manajemen sekolah, guru diberikan pelatihan tentang
pemanfaatan media digital dalam pembelajaran, serta peserta didik didorong
untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas dan
bijaksana. Pelatihan di sini juga ditekankan pada keteladanan yang diberikan oleh
kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait dengan penerapan literasi
digital di lingkungan sekolah.
b) Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu
Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu di sekolah menjadi
kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Perkembangan ilmu
pengetahuan yang begitu cepat dalam era digital menuntut pembaharuan dan
penambahan pengetahuan baru di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, sekolah
dituntut dapat meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu bagi
warga sekolahnya, terutama untuk peserta didik. Beberapa hal yang bisa
dilakukan oleh sekolah dalam peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar
bermutu terkait literasi digital di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut
(Kemedikbud 2017:21).
1) Penambahan Bahan Bacaan Literasi Digital di Perpustakaan
Perpustakaan menjadi salah satu jantung pengetahuan sekolah. Penambahan
bahan bacaan literasi dalam berbagai bentuk sumber belajar perlu
ditingkatkan. Misalnya, menyediakan bahan bacaan bertemakan digital,
menyediakan bahan bacaan dalam bentuk salinan lunak, atau penyediaan alat
peraga sebagai sumber belajar terkait dengan literasi digital.
2) Penyediaan Situs-Situs Edukatif sebagai Sumber Belajar Warga Sekolah
Situs edukatif dapat digunakan oleh seluruh warga sekolah. Misalnya, guru dapat
menggunakan situs ruangguru.com atau belajar.indonesiamengajar.org atau
situs lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan
pembelajaran. Kepala sekolah dapat menggunakan situs sahabatkeluarga.
kemdikbud.go.id atau sekolahaman.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar
untuk pengembangan sekolah.
3) Penggunaan Aplikasi-Aplikasi Edukatif sebagai Sumber Belajar Warga
Sekolah
Aplikasi-aplikasi edukatif yang bisa digunakan oleh warga sekolah adalah Jelajah
Seru, Anak Cerdas, 101 lagu Anak-Anak Kumpulan Dongeng, dan
sebagainya. Kepala sekolah dan guru dapat mengarahkan peserta didik untuk
menggunakan aplikasiaplikasi tersebut untuk menambah pengetahuan dan
kreativitas. Guru juga dapat mengaitkan aplikasi-aplikasi tersebut dalam
pembelajaran.
4) Pembuatan Mading Sekolah dan Mading Kelas
Majalah dinding yang sering disebut mading adalah sarana yang dapat digunakan
warga sekolah dalam menyediakan sumber informasi dan untuk belajar.
Dalam kaitannya dengan literasi digital, warga sekolah dapat mengisi konten
mading dengan hal-hal bertemakan digital atau memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dalam pembuatan
karyanya.
c) Perluasan Akses Sumber Belajar Bermutu dan Cakupan Peserta Belajar
1) Penyediaan Komputer dan Akses Internet di Sekolah
Penyediaan komputer dan akses internet merupakan salah satu upaya yang penting
dalam perkembangan ilmu pengatahuan pada era digital ini. Sumber belajar
yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet dengan
sangat cepat dan efisien. Kebutuhan warga sekolah terutama peserta didik
dalam mempelajari ilmu teknologi informasi dan komunikasi harus ditunjang
dengan ketersediaan perangkat komputer dan internet di sekolah.
2) Penyediaan Informasi Melalui Media Digital
Penyediaan layar dan papan informasi digital di beberapa titik strategis di
lingkungan sekolah dapat membantu warga sekolah dalam memperoleh
informasi dan pengetahuan baru. Kontenkonten perkembangan ilmu
pengetahuan dunia, fakta-fakta sains sederhana, berita-berita terkini,
permainan edukatif yang menantang, dan lain sebagainya dapat ditampilkan
dan disediakan sebagai penambahan wawasan warga sekolah.
d) Penguatan Tata Kelola
1) Pengembangan Sistem Adminstrasi secara Elektronik (administrasi-e) Sekolah
mengembangkan sistem administrasi secara digital melalui penyediaan
aplikasi atau format yang memudahkan sekolah dalam mengadministrasikan
segala keperluan sekolah. Misalnya, dalam mencatat data peserta didik, daftar
pengeluaran sekolah, dan lain-lain. Petugas administrasi sekolah juga dilatih
dengan keterampilan dalam mengelola administrasi dengan memanfaatkan
sistem administrasi berbasis elektronik.
2) Pembuatan Kebijakan Sekolah tentang Literasi Digital
Pembuatan kebijakan sekolah terkait dengan pemanfaatan teknologi dan media
digital dapat mendukung pengembangan sekolah yang lebih baik dan inovatif.
Misalnya, guru diwajibkan menggunakan media pembelajaran berbasis
teknologi, menggunakan aplikasi rapor yang terintegrasi dengan kepala
sekolah dan orang tua, mengimbau peserta didik untuk bermain aplikasi
permainan edukatif tertentu menggunakan akses gawai dan internet pada
waktu-waktu tertentu, mengelola perpustakaan sekolah dengan memanfaatkan
teknologi dan media digital, dan mengelola sarana prasarana tentang teknologi
yang baik dan berkala.

Dalam panduan literasi digital (Kemedikbud 2017:13) adapun sasaran
penerapan dan pemanfaatan literasi digital di sekolah yaitu sebagai berikut:
a) Basis Kelas
1) Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti kepala sekolah,
guru, dan tenaga kependidikan.
2) Meningkatnya intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam
kegiatan pembelajaran; dan
3) Meningkatnya pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan
siswa dalam menggunakan media digital dan internet.
b) Basis Budaya Sekolah
1) Jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital;
2) Frekuensi peminjaman buku bertema digital;
3) Jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi;
4) Jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau
situs laman;
5) Jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dan komunikasi di lingkungan sekolah; dan
6) Tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dan
komunikasi dalam hal layanan sekolah (misalnya, rapor-e, pengelolaan
keuangan, dapodik, pemanfaatan data siswa, profil sekolah, dsb.).