Ada beberapa dari type saluran distribusi, dimana perbedaan panjang dan pendeknya type-type saluran distribusi dapat dijelaskan sebagai berikut (Swastha, 2002):

1. Zero Level Channel

Dalam bentuk ini antara produsen dan perusahaan dan konsumen akhir tidak terdapat pedagang perantara, penyaluran langsung dilakukan perusahaan pada konsumen. Misalnya: Penjualan mesin komputer langsung kepada perusahaan yang membutuhkannya.

2. One Level Channel

Disini hanya terdapat satu pedagang perantara. Pedagang perantara ini pada pasar konsumen disebut retailer, sedangkan pada industri disebut dengan agen atau broker.

3. Two Level Channel

Disini terdapat dua pedagang perantara dalam pasar konsumsi terdiri dari wholesaler dan retailer.

4. Three Level Channel

Pada tahap ini terdapat tiga perantara yaitu wholesaler, retailer dan Jobber, dimana Jobber selalu terdapat diantara wholesaler dan retailer. Jobber membeli dari  wholesaler dan menjual kembali kepada retailer yang pada umumnya tidak dilayani oleh pedagang besar.

Type-type saluran distribusi yang dikemukakan diatas ditentukan pada penggunaan lembaga-lembaga perantara yang berada diantara produsen dan konsumen. Dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

1. Penyaluran langsung. Dalam sistem ini tidak ada pedagang perantara. Pembeli langsung kepada perusahaan atau produsen. Misalnya jika seseorang membeli ikan kepada nelayan untuk konsumsi.
2. Penyaluran tidak langsung. Disini terdapat pedagang perantara yaitu pengecer. Misalnya jika kita membeli sebungkus rokok dari warung, maka warung tersebut adalah pengecer. Dalam penyaluran tidak langsung ini terdapat lebih dari satu pedagang perantara, yaitu pedagang besar dan pedagang pengecer.

 

Melihat kedua type saluran distribusi diatas, maka sebenarnya penyaluran dapat digolongkan pada penyalur langsung dan penyalur tidak langsung(Swastha, 2002).

1. Mata rantai saluran distri busi yang sangat panjang.
2. Mata rantai saluran distribusi yang panjang.
3. Mata rantai saluran distribusi yang agak panjang/agak pendek
4. Mata rantai saluran distribusi yang pendek
5. Mata rantai sa1uran distribusi yang sangat pendek/langsung.

 

Kelima tahapan penyaluran tersebut diatas mempunyai jalur penyampaian barang dari produsen sampai ke konsumen dengan berbeda-beda(Swastha, 2002).

1. Mala Rantai Saluran Distribusi yang Sangat Panjang.

Perusahaan atau produsen yang akan menyampaikan barang-barangnya kepada konsumen akhir melalui banyak sekali distributor atau penyalur. Misalnya untuk memasarkan barang-barang ke seluruh Indonesia, perusahaan dapat menempatkan agen tunggal untuk seluruh lndonesia, agen untuk setiap propinsi, sub agen untuk setiap kota, grosir dan akhirnya ke pengecer atau retailer.

Gambar 1. Mata Rantai Saluran Distribusi yang Sangat Panjang

 

2. Mata Rantai Saluran Distribusi yang Panjang.

Penyaluran barang-barang melalui perantara, tetapi tidak sepanjang saluran distribusi yang sangat panjang. Misalnya produsen mempergunakan agen untuk propinsi, sub agen untuk setiap kota, grosir dan akhirnya ke pengecer (retailer).

Gambar 2 Mata Rantai Saluran Distribusi yang Panjang

 

3. Mata Rantai Saluran Distribusi yang Agak Pendek

Penggunaan saluran distribusi disini lebih sedikit, meskipun terdapat perantara. Saluran distribusi ini menggunakan dua tingkat, yaitu wholesaler dan retailer.

Gambar 3. Mata Rantai Saluran Distribusi yang Panjan

 

4. Mata Rantai Saluran Distribusi yang Pendek.

Disini perusahaan hanya menggunakan satu lembaga perantara, yaitu pengecer. Berarti produsen langsung menghubungi pengecer yag cocok untuk memasarkan barang-barangnya.

Gambar 4. Mata Rantai Saluran Distribusi Pendek.

 

5. Mata Rantai Saluran Distribusi yang Sangat Pendek/Langsung.

Dalam sistem saluran distribusi ini, perusahaan menjual barang-barangnya langsung kepada konsumen akhir. Konsumen akhir dapat juga berupa perorangan yang membeli barang-barang tersebut maupun perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan barang-barang tersebut secara langsung, artinya barang-barang itu diolah lagi. Misalnya : mesin. kulit, ikan. kertas dan lain-lain.

Saluran distribusi langsung dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 5. Mata Rantai Saluran Distribusi Sangat Pendek/Langsung.

Setelah perusahaan mengadakan pemilihan terhadap saluran-saluran distribusi yang akan dipergunakan. tugas berikutnya adalah menentukan jumlah perantara pada tingkat pedagang besar dan-atau pedagang eceran sebab tidak mungkin setiap orang atau lembaga diterima sebagai penyalur atau perantara, dalam hal ini harus diadakan seleksi.

 

 

 

 

Urut-urutan lembaga pemsaran yang harus dilalui oleh suatu produk dari tempat berproduksi sampai konsumen akhir disebut dengan saluran pemasaran. Suatu jenis hasil produksi dimungkinkan mempunyai lebih dari satu macam saluran pemasaran. Pada umumnya alasan utama penggunaan jasa perantara pemsaran karena mereka dapat membantu meningkatkan efisiensi pemasaran (Swastha, 2002).

Dalam saluran pemasaran yang dikemukakan oleh Soekarwati (1996), dapat berbentuk secara sederhana dan dapat pula rumit sekali tergantung dari macam komoditinya. Lembaga pesaran yang mampu dengan cepat menyampaikan produk kepada konsumen, biasanya saluran pemasarannya lebih sederhana.

Kegiatan saluran pemasaran merupakan suatu tindakan ekonomi yang mendasarkan pada kemampuannya untuk membantu dalam penciptaan nilai ekonomi. Sedangkan nilai ekonomi menentukan harga barang dan jasa kepada indivisu-individu (Swastha, 2002). Dalam sistem pemasaran produsen seringkali menggunakan perantara sebagai penyalurnya, dan perantara ini merupakan suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri serta berbeda di antara produsen dan konsumen akhir atau pemakai.

Keterangan

1. Produsen → Konsumen Akhir

Saluran ini merupakan model saluran yang paling sederhana dan pendek, seringkali disebut juga pemasaran langsung.

2. Produsen → Pengecer → Konsumen Akhir

Saluran ini melibatkan beberapa pengecer besar yang membeli secara langsung dari produsen, ada juga beberapa penjualan langsung pada konsumennya tetapi kondisi saluran semacam ini tidak umum dipakai

3. Produsen → Pedagang Besar → Pengecer → Konsumen Akhir

Saluran pemasaranini disebut juga saluran tradisional dan banyak digunakan oleh produsen. Di mana produsen hanya elayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar.

4. Produsen → Agen → Pengecer → Konsumen Akhir

Pada saluran pemasaran ini selain melibatkan pedagang besarm produsen juga menggunakan agen pabrik, makelar, atau perantara lainnya untuk mencapai penbgecer besar.

5. Produsen → Agen → Pedagang Besar → Pengecer → Konsumen Akhir

Pada saluran pemasaran ini untuk mencapai pengecer kecil, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara dalam proses penyaluran barangnya kepada pedagang besar yang kemudian disalurkan kepada toko-toko kecil.

 

 

Lembaga pemasaran adalah pihak yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran.Lembaga ini dapat terdiri dari perorangan atau pun kelompok. Di mana masing-masing lembaga pemasaran tersebut dapat menjalanjan salah satu atau pun beberapa tugas sekaligus. Hadisaputra (1997), membedakan lembaga pemsaran berdasarkan tugas dan jasa yang dilakukannya, yaitu:

1. Pedagang pengumpul, yaitu orang atau kelompok yang mengumpulkan hasil pertanian langsung dari desa.
2. Pedagang distribusi yaitu orang yang menjual barang-barang hasil pertanian yang telah dikumpulkan dari pengecer ke konsumen. Pedangantersebut juga melaksanakan pengangkutan, penyimpanan, penglahan, persiapan, dan juga sering dianggap sebagai spekulator atau stabilisator.
3. Pembungkus dan pengolahan, yaitu orang yang mengubah bentuk dari hasil pertanian agar mudah dijual dan memenuhi keinginan pembeli.
4. Komisioner, yaitu orang yang tugasnya menadakan pembelian atau pun penjualan atas nama pihak lain.
5. Perantara, yaitu orang yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli namun tidak melakukan transaksi jual beli.
6. Pelelang, yaitu orang yang bertugas untuk memepertemukan antara penjual dengan pembeli pada tempat dan waktu tertentu serta menjadi penghubung dalam transsaksi beli.
7. Pengecer, yaitu orang yang menyediakan barang dalam bentuk, waktu dan tempat tertentu sesuai dengan keinginan konsumen

Swasata (2002) menggolongkan lembaga pemasaran, sebagai berikut:

1. Pedagang perantara,meliputi:

1). Produsen, sebagai pembuat dan penyalur

2). Pedangan besar, sebagai penjual barang dalam partai besar

3)  Pengecer, sebagai penjual barang kepada konsumen

1. Perantara agen, yaitu lembaga pemasaran yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa/fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan dan distribusi barang tetapi tidak berhak memiliki barang tersebut.

 

Sebuah perusahaan yang memutuskan untuk beroperasi dalam suatu pasar yang luas, apakah itu (pasar) konsumen, industri, pedagang kecil atau pemerintahan, mengetahui bahwa secara normal ia tidak dapat melayani semua pelanggan dalam pasar tersebut. Para pelanggannya terlalu banyak, terlalu tersebar dan bervariasi dalam keinginan membeli mereka. Beberapa pesaing akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melayani segmen-segmen pelanggan tertentu pada pasar tersebut. Perusahaan tadi, daripada bersaing di segala tempat, dimana acap kali melawan pesaing-pesaing yang lebih kuat, seharusnya mengidentifikasikan segmen pasar yang paling menarik yang dapat dilayaninya dengan efektif.

Jantung pemasaran strategis modern dapat dijelaskan sebagai pemasaran STP, kependekan dari Segmenting (pemilahan), Targeting (penentuan sasaran), dan Positioning (penempatan). Hal ini tidak menyingkirkan pentingnya pemasaran LGD: Lunch (makan siang), Golf (bermain golf), dan Dinner (makan malam), tetapi justru menyediakan kerangka kerja yang lebih luas untuk keberhasilan strategis dalam pasar.

Pemasaran sasaran memerlukan tiga langkah utama (Gambar 2.2). Pertama adalah segmentasi pasar, yaitu suatu tindakan untuk membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin membutuhkan produk-produk dan atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Perusahaan mengidentifikasikan cara-cara yang bebeda untuk mengembangkan gambaran (profil) dari segmen pasar yang dihasilkan. Langkah kedua adalah pembidikan pasar (market tageting), yaitu suatu tindakan untuk mengembangkan ukuran-ukuran daya tarik pasar dan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Langkah ketiga adalah Penempatan (positioning) produk, Yaitu suatu tindakan untuk menempatkan posisi bersaing perusahaan dan penawarannya yang tepat pada setiap pasar sasaran

Pasar menurut Kotler (2006), adalah tertdiri dari seluruh pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu  yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong (1999): Pasar terdiri dari pembeli, dan pembeli berbeda dalam satu atau lain cara.

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti: Kebutuhan, keinginan dan permintaan; produk nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran, transaksi, dan hubungan; pasar dan pemasaran serta pemasar. Konsep ini kita gambarkan dalam Gambar 2.1 dan kita bicarakan dibawah ini.

Gambar 2.1: Konsep Inti Pemasaran

Pemasaran dan pemasar

Sumber: Kotler,2006

Cara berpikir pemasaran mulai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, dan rumah untuk hidup. Di luar ini, manusia ingin rekreasi, pendidikan maupun jasa lainnya. Mereka punya pilihan yang jelas akan macam dan merek tertentu dari barang dan jasa pokok.

Ada perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah keadaan merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, perlindungan, keamanan, hak milik, harga diri dan beberapa hal lain untuk bisa hidup. Kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar, namun sudah ada terukir dalam hayati serta kondisi manusia. (Kotler,2006)

Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Orang Indonesia butuh makan dan ingin nasi goreng; butuh pakaian dan ingin jas Piere Cardin; butuh harga diri dan ingin Mercedes. Dalam masyarakat lain, kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara lain. Jika orang Aborigin Australia lapar, mereka mencari burung kiwi; pakaian mereka adalah cawat dan kalung kerang yang menunjukan harga diri mereka. Walaupun kebutuhan manusia sedikit, keinginan mereka banyak. Keinginan manusia dibentuk oleh kekuatan dan institusi sosial seperti gereja, sekolah, keluarga dan perusahaan. (Kotler,2006)

Permintaan adalah keinginan akan suatu produk yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan membelinya. Keinginan menjadi permintaan bila didukung oleh daya beli. Banyak orang ingin memiliki Mercedes, namun hanya sedikit yang mampu dan mau membelinya. Perusahaan tidak hanya harus mengukur berapa banyak orang yang menginginkan produknya, tetapi juga berapa banyak yang benar-benar mampu dan mau membelinya. (Kotler,2006)

Perbedaan ini bisa menjelaskan akan tuduhan dari pengkritik pemasaran bahwa “pemasar menciptakan kebutuhan “atau” pemasar membuat orang membeli barang-barang yang tidak mereka inginkan”. Pemasar tidak menciptakan kebutuhan; kebutuhan sudah ada sebelumnya. Pemasar, seperti juga panutan lain dalam masyarakat, mempengaruhi keinginan. Mereka mengajukan ide bahwa sebuah Mercedes akan memenuhi kebutuhan seorang akan status sosial. Pemasar mempengaruhi permintaan dengan membuat suatu produk cocok, menarik, terjangkau dan mudah didapatkan oleh konsumen yang dituju.

 

Manajemen pemasaran terjadi bila setidaknya satu pihak dalam pertukaran potensial memikirkan sasaran dan cara mendapatkan tanggapan yang dia kehendaki dari pihak lain. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang-barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. (Kotler,2006)

Definisi ini menyadari bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga mencakup barang, jasa serta gagasan: berdasarkan pertukaran dan tujuannya adalah memberikan kepuasan bagi pihak yang terlibat. Manajemen pemasaran dapat terjadi dalam organisasi dengan semua pasarnya. Misalnya dalam sebuah perusahaan mobil, direktur personalia mengurus pasar pekerja; direktur pembelian mengurus pasar bahan mentah dan direktur keuangan mengurus pasar uang. Masing-masing harus menentukan sasaran dan membuat strategi untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pasar-pasar tersebut Eksekutif ini biasanya tidak disebut pemasar atau dididik dalam pemasaran. Mereka adalah pemasar “paruh waktu”. Biasanya manajemen pemasaran dihubungkan dengan tugas dan orang-orang yang bergerak dalam pasar pelanggan. Kita akan mengikuti konvensi ini, walaupun apa yang kita katakan tentang pemasaran berlaku untuk semua pasar.

 

Dalam proses pemasaran memasukkan adanya penyaluran barang agar barang yang telah diproduksi dapat langsung dijual dan dinikmati oleh banyak orang (konsumen). Tanpa adanya proses penyaluran maka konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhannya tepat pada waktunya. Fungsi pemasaran di sini adalah menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen  tepat pada waktunya (Kotler,1997).

Fungsi pemasaran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperlancar proses penyampaian suatu barang dari produsen ke konsumen akhir. Menurut Swasta (2002), ada 3 fungsi pemasaran yaitu:

1. 1. Fungsi pertukaran, yaitu suatu proses yang memerlukan adanya transaksi antara kedua belah pihak.
   2. Fungsi penunjang fisik, yaitu menyangkut perpindahan barang-barang fisik dari produsen ke konsumen. Fungsinya adalah pengumpulan penyimpangan, pemelihan, dan pengangkutan.
   3. Dungsi penunjang, yaitu bersifat sebagai pembantu untuk menunjang terlaksananya dungsi-fungsi yang lain, termasuk di dalamnya adalah pelayanan sesudah pembelian, pembelanjaan, penyebaran info, dan kooordinasi

 

Definisi pemasaran menurut Kotler (1990) adalah serangkaian kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran yang meliputi pembelian dan penjualan. Saefudin dan Hanfiah (1983) berpendapat tentang pemasaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan atau penambhan kegunaan dari suatu barang/jasa. Sedangkan menurut Swastha (2002, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa dikelilingi oleh berbagai pihak yang melakukan kegiatan pemasaran. Kegiatan penjualan, periklanan, dan publikasi merupakan bentuk dari kegiatan pemasaran. Menurut Kasali (2001), pemasaran merupakan suatu konsep yang menyangkut suatu sikap mental, suatu cara berpikir yang membimbing anda melakukan kegiatan sesuatu.

Kegiatan sesuatu itu tidak selalu berupa menjual suatu benda, tetapi juga menjual gagasan-gagasan, karir, tempat, jasa serta kegiatan-kegiatan nirlaba seperti yayasan-yayasan sosial keagamaan. Pada masa sekarang ini orientasi perusahaan lebih tertuju pada pasar daripada produk. Dengan demikian pemasaran mempunyai arti penting bagi setiap perusahaan. Pemasaran tidak sekedar penjualan atau periklanan saja. Menurut Kotler (2006), pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana seseorang atau kelompok berusaha memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan mempertukarkan barang dan jasa yang bernilai bagi individu atau kelompok lain.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pemasaran secara lebih jelas maka pemasaran dapat ditinjau dari fungsi, manajemen, konsep inti serta arti pasar itu sendiri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Di Indonesia, jumlah UMKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih.(UU No 9, 1995)

Sebagaimana kita ketahui dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi memiliki organisasi yang terstruktur secara utuh dan menyeluruh akan terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi baik secara fisik seperti halnya pimpinan, pelaksana pekerjaan, ahli, material /bahan, dana, informasi, pemasaran dan pasar itu sendiri. Mereka saling bahu-membahu melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses pekerjaan yang saling berhubungan karena adanya interaksi dan ketergantungan, segala aktivitas dalam sebuah perusahaan menunjukan adanya sistem didalam-nya. Dengan demikian disimpulkan, bahwa pengertian tentang sistem adalah suatu proses dari gabungan berbagai komponen / unsur / bagian / elemen yang saling berhubungan, saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain yang dipengaruhi oleh aspek lingkungan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Tarore dan Mandagi, 2006).

Manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber-sumbar daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien (Abrar Husein, 2008). Secara sistematis fungsi manajemen menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk itu perlu diterapkan fungsi-fungsi dalam manaje-men itu sendiri seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan dan pengendalian (controlling).

Manajemen K3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sedangkan pengertian Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menurut standar OHSAS 18001:2007 ialah bagian dari sebuah sistem manajemen organisasi (perusahaan) yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan Kebijakan K3 dan mengelola resiko K3 organisasi (perusahaan) tersebut. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  ditinjau dari segi keilmuan dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 dijabarkan ke dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3 (Soemaryanto, 2002).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, peng-kajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 09 / PER / M / 2008)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Manfaat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bagi perusahaan menurut Tarwaka (2008) adalah:

• Pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden dan kerugian-kerugian lainnya.
• Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan.
• Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang K3.
• Dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
• Dapat meningkatkan produktivitas kerja.

 

Dalam suatu organisasi, budaya keselamatan merupakan bagian dari budaya organisasi yang harus memperhitungkan faktor pengambilan kebijakan, manajer, dan pekerja dalam mewujudkan keselamatan yang terintegrasi. Budaya keselamatan diartikan dalam INSAG-4 dalam Heni (2011) sebagai berikut : “Budaya keselamatan adalah susunan karakteristik dan sikap yang terbentuk dalam organisasi dan individu sebagai prioritas utama”.

Budaya keselamatan memiliki fokus utama pada aspek keyakinan normatif (normative belief) yang dimiliki seseorang atau bagaimana seseorang berfikir dan bertindak dalam hubungannya dengan masalah keselamatan. Sebelum tahun 1980 umumnya untuk melakukan pengembangan budaya dilakukan pendekatan secara struktural, karena dirasakan menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan sehingga masalah pengorganisasian, prosedur dan penerapannya menjadi fokus utama untuk mengarahkan perilaku.

Ada tiga hal penting dalam membangun budaya keselamatan. Pertama, adanya tata nilai keselamatan. Kedua, adanya pola perilaku yang sama. Ketiga, keselamatan adalah tanggung jawab semua orang dalam organisasi. Dari ketiga karakteristik budaya keselamatan ini, tata nilai tidak dirumuskan secara baik dan ringkas dalam keselamatan tradisional, sehingga orang tidak mengetahuinya, yang ada hanya nalurinya saja “ingin selamat”. Karena tidak terorganisasi, reaksi “mencari selamat” sama sekali tidak beraturan yang justru menghambat proses penyelamatn diri. Semua perilaku keselamatan yang tradisional itu memang perlu ditata, diorganisasi, dan digalakkan agar menjadi milik semua orang (Heni, 2011).

James Reason dalam Heni (2011) menyebutkan budaya keselamatn berfungsi antara lain :

1. Meminimalkan kemungkinan kecelakaan akibat kesalahan yang dilakukan individu.

1. Meningkatkan kesadaran akan bahaya melakukan kesalahan.
2. Mendorong pekerja untuk menjalani setiap prosedur dalam semua tahap pekerjaan.
3. Mendorong pekerja untuk melaporkan kesalahan/kekurangan sekecil apapun yang terjadi untuk menghindari terjadinya kecelakaan.

Heni (2011) menyebutkan budaya keselamatan mempunyai dua komponen utama. Komponen pertama adalah kerangka kerja yang diperlukan dalam suatu organisasi dan hal ini merupakan tanggung jawab hirarki manajemen. Komponen kedua adalah sikap pekerja pada semua tingkatan dalam merespon dan memanfaatkan kerangka kerja tersebut.

Menurut Geller (2001) secara umum total safety culture membutuhkan perhatian berkelanjutan terhadap tiga hal berikut :

1. Environment factors (termasuk peralatan, perlengkapan, prosedur, standard, dan temperatur, keadaan fisik)
2. Person factors (termasuk sikap, kepercayaan dan kepribadian seseorang)
3. Behavior factors (termasuk praktek kerja aman, serta turut campur dalam masalah safety orang lain)

Tiga faktor diatas bersifat dinamis dan interaktif. Perubahan di dalam salah satu faktor dapat mempengaruhi dua faktor lainnya. Sebagai contoh, behaviors/perilaku yang mengurangi kemungkinan kecelakaan sering melibatkan perubahan lingkungan dan menuju kepada sikap yang konsisten dengan safe behaviors. Hal ini secara khusus benar jika behaviors/perilaku dilakukan dengan sukarela. Dengan kata lain, ketika seseorang memilih untuk bertindak dengan aman (act safely), mereka bertindak dalam pola pikir aman (safe thinking). Perilaku tersebut sering menghasilkan perubahan dalam lingkungan (Geller, 2001).

 

Menurut Robbins dan Judge (2008), karakteristik budaya organisasi  terdapat tujuh karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi. Pengukuran budaya organisasi didasarkan pada tingkat pelaksanaan terhadap ketujuh karakter tersebut yaitu:

• Inovasi dan mengambil risiko berkaitan dengan sejauh mana para anggota organisasi/karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil risiko.
• Perhatian pada rincian berkaitan dengan sejauh mana para anggota organisasi/karyawan diharapkan mau memperlihatkan kecermatan (presisi), analisis dan perhatian kepada rincian.
• Orientasi hasil mendiskripsikan sejauh mana manajemen fokus pada hasil bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut.
• Orientasi manusia menjelaskan sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil kepada orang-orang di dalam organisasi tersebut.
• Orientasi tim berkaitan dengan sejauh mana kegiatan kerja organisasi dilaksanakan dalam tim-tim kerja, bukan pada individu individu.
• Agresivitas menjelaskan sejauh mana orang-orang dalam organisasi menunjukkan keagresifan dan kompetitif, bukan bersantai.
• Stabilitas sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan atau inovasi

Berdasarkan pendapat mengenai indikator-indikator yang berhubungan dengan budasi organisasi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator budaya organisasi yang digunakan adalah Inovasi dan mengambil risiko, Perhatian pada rincian, Orientasi hasil, Orientasi manusia, Orientasi tim, Agresivitas

Menurut Schein (2009), budaya organisasi adalah pola asumsi bersama yang dipelajari oleh suatu kelompok dalam memecahkan masalah melalui adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja cukup baik untuk dipertimbangkan kebenarannya, oleh karena itu, untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk melihat, berpikir, dan merasakan kaitannya dengan masalah-masalah yang ada. Menurut Munandar (2006), budaya organisasi terdiri dari asumsi-asumsi dasar yang dipelajari baik sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya, maupun sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul dari dalam organisasi.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2015), bahwa budaya organisasi adalah satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Menurut Umar (2010) bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang diambil dari pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya yang kemudian berinteraksi menjadi normanorma, dimana norma tersebut dipakai sebagai pedoman cara berpikir dan bertindak dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian-pengertian  di atas maka budaya organisasi adalah sistem nilai dan keyakinan bersama yang diambil dari pola kebiasaan yang dipelajari oleh suatu kelompok.

Kinerja Waktu Proyek diukur dengan cara menghitung waktu membandingkan waktu aktual dengan  waktu rencana proyek.

Rumus dari kinerja waktu ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

Kinerja Waktu =      Waktu Rencana  ……………………….(3.2)

Waktu Aktual

Di mana :

• Waktu aktual dari proyek adalah waktu proyek yang terpakai (real time) pada waktu t
• Waktu rencana proyek adalah waktu proyek berdasarkan dokumen kontrak

Bila nilai kinerja ditinjau lebih jauh akan terlihat hal-hal sebagai berikut :

• Nilai kinerja waktu < 1 waktu realisasi lebih lambat dari rencana
• Nilai kinerja waktu = 1 waktu realisasi sama dengan rencana
• Nilai kinerja waktu >1 waktu realisasi lebih cepat dari rencana

Kinerja biaya diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan  anggaran biaya proyek.

Rumus dari kinerja biaya ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

Kinerja biaya =         Anggaran Biaya…………………….(3.1)

Biaya    Aktual

Di mana :

• Biaya aktual dari proyek adalah biaya proyek yang terpakai (real cost)
• Anggaran biaya adalah rencana biaya proyek berdasarkan dokumen kontrak

Bila nilai kinerja ditinjau lebih jauh akan terlihat hal-hal sebagai berikut :

• Nilai kinerja biaya < 1 biaya pengeluaran lebih besar dari rencana anggaran
• Nilai kinerja biaya = 1 biaya pengeluaran sama dengan rencana anggaran
• Nilai kinerja biaya > 1 biaya pengeluaran lebih kecil dari rencana anggaran

Peran utama pelaksana proyek sebagai pemimpin adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perjalanannya selama memimpin organisasi, kinerja pelaksana proyek selalu diamati, dievaluasi oleh anggotanya baik secara formal maupun informal. Penilaian bahwa pemimpin “lemah” apabila kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebagian besar anggotanya yang dapat menyebabkan proyek berjalan ke arah yang kurang tepat. (Ervianto, 2005)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kinerja secara umum adalah apa yang dicapai atau prestasi kerja yang terlihat. Kinerja yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan performance, diartikan sebagai daya guna, prestasi atau hasil. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu.

Menurut Dale Timpe (1992), kinerja adalah tingkat prestasi seseorang atau karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dapat meningkatkan produktifitas. Kinerja menurut Meiner (1965) adalah sebagai kesuksesan yang dicapai individu di dalam melakukan pekerjaannya di mana ukuran kesuksesan yang dicaoai individu tidak dapat disamakan dengan individu yang lain. Kesuksesan yang dicapai individu berdasarkan ukuran yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.

Menurut Flippo (1984) bahwa agar seseorang mencapai kinerja yang tinggi tergantung pada kerjasama, kepribadian, kepandaian yang beranekaragam, kepemimpinan, keselamatan, pengetahuan pekerjaan, kehadiran, ketangguhan dan inisiatif. Salah satu teori harapan (expectancy theory) yang dikembangkan oleh Vromm menyatakan bahwa kinerja (performance) adalah fungsi dari motivasi (motivation) dan kemampuan (ability) yang dapat dituliskan sebagai berikut : P = f(M x A). dengan demikian jelas apabila motivasi dari suatu organisasi ditingkatkan maka kinerjanya akan meningkat pula. Dari salah satu riset yang dilakukan di Yogyakarta diperoleh faktor yang dominan mempengaruhi motivasi mandor kontruksi yaitu apabila diberikan stimulus yang dapat meningkatkan stimulus meningkatkan taraf kehidupan dan kesehjateraan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok (primer) dan pemberian bonus diyakini dapat meningkatkan kinerja mandor (Ervianto, 2005).

Untuk mengukur kinerja, terlebih dahulu harus ditetapkan kriterianya. Menurut Jossup dan Jessup dalam Moh. As’ad (1997) yang diperlukan pertama dalam hal ini adalah ukuran mengenai sukses dan yang kedua adalah bagian-bagian mana yang dianggap penting sekali dalam suatu pekerjaan. Yang menjadi masalah sekarang bahwa ukuran sukses tersebut sulit dilakukan karena kompleksnya suatu pekerjaan. Tetapi secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengukuran tentang job performance atau kinerja itu tergantung kepada jenis pekerjaan dan tujuan organisasi.

Randal S. Shuller dan Susan E. Jackson (1999) mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah mengukur siapa mengerjakan apa dengan baik. Dalam hal ini penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidak hadiran. Fokusnya dalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang pegawai dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga pegawai, organisasi dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat.

Beach (1990) menyebutkan bahwa penilaian kinerja seseorang dapat didasarkan pada beberapa indikator yaitu:

1. kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan,
2. kesungguhan dalam menyelesaikan pekerjaan,
3. kemampuan memberikan layanan pada masyarakat,
4. tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan,
5. kejujuran dalam bekerja,
6. kemampuan bekerjasama,
7. pengetahuan dan keterampilan kerja,
8. kemampuan mengambil keputusan.

Menurut Dale Timpe (1992), terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang berhubungan dengan sifat-sfifat seseorang, meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel lainnya.
2. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, meliputi kebijaksanaan organisasi, kepemimpinan, tindakan rekan kerja atau bawahan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Dalam hal pengukuran kinerja seseorang, menurut As’ad (2004) dapat dilakukan dengan tiga pendekatan berikut:

1. Subjective Prosedur

Prosedur ini meliputi pertimbangan penilaian ataupun pertimbangan terhadap kinerja seseorang yang dilakukan oleh atasan, bawahan, rekan kerja, atau diri sendiri. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah adanya human error atau faktor manusia yang memang cenderung subyektif.

Galat tersebut disebabkan karena kebanyakan dari para penilai tidak menyadari bahwa mereka melakukan suatu kesalahan sehingga mereka tidak bisa memperbaiki pertimbangan-pertimbangannya. Namun di sisi lain metode pengukuran ini sangat mudah dan cepat untuk dilakukan.

1. Direct Measures

Dalam hal ini kinerja diukur secara langsung dari hasil kerja orang tersebut (produktifitasnya) misalnya diukur dari jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu, diukur dari jumlah produk yang tidak dapat dipakai dan juga jumlah kejadian yang tidak diinginkan selama jangka waktu tertentu. Sehingga kinerja untuk masing-masing jenis pekerjaan sangatlah berbeda, untuk itu penilaian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) yang berhubungan dengan produksi yang menyangkut unit-unit yang diproduksi dan kualiats produksi dan kualitas produk (2) yang berhubungan dengan personal information, yang meliputi: absentiesme, ketepatan datang, keluhan-keluhan dari karyawan, dan waktu yang dipergunakan untuk mempelajari suatu pekerjaan dan sebagainya.

1. Proficiency Testing

Tes proficiency merupakan suatu pendekatan dengan mengetest keterampilan karyawan dan pengetahuan yang dimilikinya berupa te di lingkungan pekerjaan secara langsung, maupun tes berupa simulasi.Cara lain dari tes proficiency adalah dengan melakukan tes tulis. Tes ini berguna untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh seorang karyawan dan untuk mengevaluasi apakah seorang karywan dapat dikembangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih sulit.

Dalam setiap proyek konstruksi, pengelolaan proyek dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap proyek dikelola oleh tim yang terdiri dari manajer proyek (project manajer), site manajer, teknik, administrasi kontrak, personalia dan keuangan. Koordinasi anggota tim proyek dilakukan sepenuhnya oleh manajer proyek.

Manajer proyek dapat didefinisikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap organisasi induk proyeknya sendiri, dan tim yang bekerja dalam proyeknya. Adapun kinerja pelaksana proyek dapat dilihat dari kriteria-kriteria sebagai berikut: (Ervianto, 2005)

1. Kemampuan mengusahakan sumber daya yang memadai
2. Kemampuan memotivasi sumber daya manusia
3. Kemampuan membuat keputusan yang tepat
4. Kemampuan memandang timnya secara berimbang (adil)
5. Kemampuan berkomunikasi dengan baik
6. Kemampuan dalam bernegosiasi

Kinerja pelaksana proyek juga tercermin dalam kinerja pelaksanaan proyek yang terdiri dari kinerja biaya, dan kinerja waktu. Masing-masing kriteria tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja biaya

Biaya merupakan pertimbangan utama dari suatu proyek konstruksi, karena bagaimana dan berapa lama suatu proyek konstruksi yang akan dibuat tergantung pada biaya yang tersedia. Pada umumnya biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi sangat besar. Ketidak tepatan yang terjadi dalam penyediaanya akan berakibat terganggunya kinerja proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu pembiayaan perlu di anggarkan untuk selanjutnya dituangkan ke dalam jadwal pekerjaan dan rencana sepesifikasi. (Ervianto, 2005)

1. Kinerja waktu

Kinerja waktu dalam suatu proyek berkaitan dengan penundaan waktu proyek dari yang seharusnya direncanakan. Penundaan (delay) adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencanan, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang mengikuti menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. (Ervianto, 2004)

Keterlambatan atau penambahan durasi proyek dari yang direncanakan dalam proyek konstruksi secara umum biasanya disebabkan oleh perbedaan kondisi lokasi, perubahan desain, pengaruh cuaca, tidak terpenuhinya kebutuhan pekerja, material atau peralatan, kesalahan perencanaan, dan keterlibatan pemilik proyek. Keterlambatan akan menyebabkan bertambahnya biaya konstruksi.

 

Model kontigensi keefektifan kepemimpinan dikembangkan oleh Fred E. Fiedler. Model ini mendalilkan bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dengan kadar menguntungkan tidaknya situasi. Fiedler juga mengembangkan suatu teknik yang unik untuk mengukur gaya kepemimpinan. Pengukuran ini diciptakan dengan memberikan suatu sekor yang dapat menunjukkan Dugaan Kesamaan di antara Keberlawanan (Assumed Similarity between Opposites – ASO) dan Teman Kerja yang Paling Sedikit Disuaki (Least Preferred Coworker-LPC). ASO memperhitungkan derajat kesamaan di antara persepsi-persepsi pemimpin mengenai kesenangan yang paling banyak dan paling sedikit tentang kawan-kawan kerjanya. (Toha, 2003)

Dua pengukuran yang dipergunakan saling bergantian dan ada hubungannya dengan gaya kepemimpinan tersebut dapat diterapkan sebagai berikut :

• Hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak (lenient) dihubungkan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai (ASO) atau yang memberikan suatu gambaran yang relatif menyenangkan kepada teman kerja yang paling sedikit disenangi (LPC),
• Gaya yang berorientasi tugas atau “hard nosed” dihubungkan dengan pemimpin yang melihat suatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi (ASO) dan memberikan suatu gambaran yang paling tidak menyenangkan pada teman kerja yang paling sedikit disukai (LPC).

Lewat usaha tang bertahun-tahun baik di laboratorium maupun pada berbagai kelompok nyata (seperti misalnya tim bola basket, anggota perkumpulan para pemuda, tim-tim survei, penjaga anak-anak, serikat-serikat buruh dan lain sebagainya) Fiedler diuraikan di atas. Hasilnya agak mendorong, akan tetapi tidak ada hubungan di antara gaya kepemimpinan sebagaimana ditentukan oleh sekor ASO dan LPC-nya pemimpin, dengan pengembangan pelaksanaan kerja kelompok. Oleh karena itu Fiedler menyimpulkan bahwa harus diberikan perhatian yang besar terhadap variabel-variabel situasional. Maka sadarlah ia bahwa gaya kepemimpinan yang dikombinasikan dengan situasi akan mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja (Toha, 2003).

Untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan dari penelitian-penelitiannya terdahulu, Fiedler mengenbangkan suatu model yang dinamakan Model Kontijensi Kepemimpinan yang Efektif (A Contigency Model of Leandership Effectiveness).

Model ini berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun situasi yang menyenangkan itu diterapkan oleh Fiedler dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris berikut ini (Toha, 2003):

• Hubungan pemimpin-anggota. Hal ini merupakan variabel yang paling penting di dalam menentukan situasi yang menyenangkan tersebut. Hubungan pemimpin-anggota yang mengacu pada kadar keyakinan, kepercayaan, rasa hormat para pengikut terhadap pemimpin yang bersangkutan. Variabel ini mencerminkan penerimaan pemimpin.
• Derajat dari struktur tugas. Dimensi ini merupakan masukan yang amat penting, dalam menentukan situasi yang menyenangkan. Dimensi ini mencakup komponen berikut:
  • Kejelasan tujuan
  • Keserbaragaman jalan-tujuan (pemecahan masalah)
  • Verifiabilitas keputusan (pembuktian keputusan)
  • Keterincian keputusan (jumlah pemecahan masalah)
• Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal. Dimensi ini merupakan dimensi yang amat penting ketiga di dalam situasi yang menyenangkan merupakan faktor situasi yang dirancang untuk menentukan berapa banyak kekuasaan yang dimiliki seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu.

Suatu situasi akan dapat menyenangkan pemimpin jika ketiga dimensi di atas mempunyai derajat yang tinggi. Dengan kata lain, suatu situasi akan menyenangkan jika :

• Pemimpin diterima oleh para pengikutnya (derajat dimensi pertama tinggi).
• Tugas-tugas dan semua yang berhubungan dengannya ditentukan secara jelas (derajat dimensi kedua tinggi).
• Penggunaan otoritas dari kekuasaan secara formal diterapkan pada posisi pemimpin (derajat dimensi ketiga juga tinggi).

Jikalau yang timbul sebaliknya, maka menurut Fiedler akan tercipta suatu situasi yang tidak menyenangkan bagi pemimpin. Seperti yang disebutkan di muka, bahwa Fiedler benar-benar yakin bahwa kombinasi antara situasi yang menyenangkan dengan gaya kepemimpinan akan menentukan efektivitas kerja.

Lewat hasil-hasil penemuannya, Fiedler menyatakan seperti yang dilukiskan dalam Gambar berikut bahwa dalam situasi yang sangat menyenangkan dan sangat tidak menyenangkan, maka gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau yang hard nosed adalah sangat efektif.

Dan ketika situasinya di tengah-tengah atau moderat antara menyenangkan dan tidak menyenangkan, maka gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan kemanusiaan atau yang lunak (lenient) sangat efektif.

Timbul suatu pertanyaan, mengapa tipe kepemimpinan yang berorientasi pada tugas bisa berhasil dalam situasi yang sangat menyenangkan? Fiedler memberikan jawaban sebagai berikut :

In the very favorable conditions in which the leader has power, informal backing, and a relatively well structured task, the group is ready to be directed, and the group expects its final landing approach. We would hardly want him to turn to his crew for a discussion on how to land.

(Didalam kondisi-kondisi yang sangat menyenangkan dimana pemimpin mempunyai kekuasaan, dukungan informal, dan tugas yang relatif tersusun secara baik, maka kelompok adalah siap untuk diarahkan dan meminta diperintahkan berbuat apa saja. Ambillah sebuah contoh kapten sebuah penerbangan disaat-saat terakhir mau mendarat. Kita sulit meminta kepadanya untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan anak buahnya memperdebatkan bagaimana caranya mendarat).

Contoh kapten pesawat terbang tersebut menunjukkan saat-saat terakhir mau mendarat, dia mempunyai kekuasaan penuh, tugas-tugas terbagi secara rapi di antara crew, dan dia mendapat dukungan moral dari semua pihak termasuk penumpang karena keahliannya sebagai pilot. Di saat seperti ini pilot yang bertipe pemimpin berorientasi pada tugas, tidak perlu memusyawarahkan, berembuk, dan berdiskusi dengan crewnya. Melainkan dia tinggal perintah semua akan berhasil.

Demikian pula sebagai contoh mengapa pemimpin yang berorientasi pada tugas akan berhasil dalam kondisi sangat tidak menyenangkan, Fiedler menyatakan sebagai berikut :

The dislike chairman of a volunteer committee which is asked to plan the office picnic on beautiful Sunday . if the leader asks too many questions about what the group ought to do or how he should proceed, he is likely to be told that” we ought to go home.

(seorang ketua panitia kerja sukarela yang tidak disenangi diminta untuk merencanakan piknik dihari minggu yang cerah. Jika ketua terlalu banyak bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh kelompok, atau bagaimana dia harus mengerjakannya, itu sama halnya dia harus dinasihati sebaiknya kita semua pulang ke rumah masing-masing).

Seorang pemimpin yang membuat keputusan salah dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan itu lebih baik dari pada pemimpin yang tidak membuat keputusan apapun. Gambar di atas menunjukkan bahwa pemimpin yang bergaya menekankan pada hubungan kemanusiaan adalah bisa efektif dalam keadaan di tengah-tengah antara sangat menyenangkan dan sangat tidak menyenangkan. Suatu contoh dalam suatu panitia atau unit keadaan seperti ini ketua barangkali sama sekali tidak diterima oleh semua anggota panitia, tugas pada umumnya masih kabur dan tidak tersusun secara sempurna, kekuasaan dan kewenangan hanya sedikit yang bisa diberikan kepada ketua. Jika terjadi keadaan seperti ini, maka gaya kepemimpinan yang lunak atau yang menekankan pada hubungan kemanusiaan kiranya bisa dipergunakan secara amat efektif.

Menurut teori Hersey – Blanchard, gaya kepemimpinan mana yang harus diterapkan seorang pemimpin pada bawahannya bergantung pada level kematangan (maturity) dari bawahannya tersebut. Kematangan didefinisikan sebagai kamampuan dan kemauan orang-orang untuk memikul tanggung jawab untuk mengarahkan perilaku mereka sendiri. Gaya kepemimpinan menurut Hersey-Blanchard dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Memberitahukan (Telling)

“Memberitahukan” adalah gaya kepemimpinan yang digunakan bagi bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang rendah (Ml). Bawahan yang tidak mampu dan tidak mau memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu hal yang tidak kompcten atau tidak yakin discbut sebagai bawahan yang memiliki tingkat kematangan rendah. Dalam banyak hal, ketidakmauan bawahan adalah karena keitidakyakinan bawahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas tertenlu. Dengan demikian, gaya “memberitahukan” yang direklif adalah 10 menyediakan arahan dan supervisi yang spesiflk dan jelas memiliki kemungkinan efektif paling tinggi dengan bawahan yang berada pada level kematangan seperti itu. Gaya ini dikatakan sebagai “memberitahukan”‘ karena dicirikan oleh perilaku pemimpin yang menetapkan peranan dan memberitahukan bawahannya tentang apa, bagaimana, kapan, dan dimana melakukan berbagai tugas. Terlalu banyak perilaku suportif terhadap bawahan pada level kematangan seperti itu boleh jadi dipandang sebagai permisif, gampangan, dan yang paling penting lagi sebagai perilaku yang memperkenankan adanya prestasi jelek. Dalam gaya ini tercakup perilaku tinggi tugas dan rendah hubungan (Gambar 2.2.).

Gambar 2.1. Ringkasan model gaya kepemimpinan menurut Hersey-Blanchard

 

 

2. Menjajakan (Selling)

“Menjajakan” adalah gaya kepemimpinan yang digunakan bagi bawahan yang memiliki tingkat kematangan rendah ke sedang (M2). bawahan yang tidak mampu tetapi mau memikul tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tugas dengan yakin tetapi kurang memiliki keterampilan pada saat sckarang disebut sebagai bawahan yang memiliki tingkat kematangan rendah ke sedang. Dengan demikian gaya “Menjajakan” adalah gaya yang berperilaku direktif, karena bawahan kurang mampu, tetapi juga berperilaku suportif untuk memperkuat kemauan dan antusias bawahan, menjajakan merupakan gaya yang paling sesuai dengan bawahan yang berada pada level kematangan ini. Gaya ini disebut sebagai “menjajakan” karena pemimpin masih menyediakan hampir seluruh arahan. Tetapi melalui komunikasi dua arah dan penjelasan, pemimpin berusaha agar secara psikologis pengikut “turut andil” dalam perilaku yang diinginkan. Bawahan pada level kematangan ini biasanya akan menyetujui suatu keputusan apabila bawahan memahami alasan adanya keputusan itu dan apabila pemimpin mereka juga menawarkan bantuan dan arahan. Dalam gaya ini tercakup perilaku yang tinggi tugas dan tinggi hubungan (Gambar 2.2.).

3. Mengikutsertakan (Participating)

“Mengikutsertakan” adalah gaya kepemimpinan yang digunakan bagi bawahan yang memilki tingkat kematangan sedang ke tinggi (M3). Bawahan pada tingkat kematangan ini mampu tetapi tidak selalu mau melakukan hal-hal yang diinginkan pemimpin. Ketidakmauan bawahan seringkali karena kurang yakin atau tidak merasa aman. Tetapi, apabila bawahan kompeten namun tidak mau, keengganan bawahan lebih merupakan masalah motivasi. Terhadap bawahan dengan tingkat kematangan ini perlu membuka saluran komunikasi dua arah untuk mendukung upaya bawahan dalam menggunakan kemampuan yang telah lnereka miliki. Dengan demikian gaya “partisipatif” yang suportil’ dan tidak direktif memiliki kemungkinan efektif paling tinggi dengan bawahan pada tingkat kematangan ini. Gaya ini disebut “mengikutsertakan” karena pemimpin dan bawahan berbagi tanggung jawab pengambilan keputusan. Sedangkan peranan pemimpin yang utama dalam gaya ini adalah memudahkan dan berkomunikasi. Gaya ini mencakup perilaku tinggi hubungan rendah tugas (Gambar 2.2)

4. Mendelegasikan (delegating)

“Mendelegasikan” adalah gaya kepemimpinan yang digunakan bagi bawahan yang memiliki tingkat kematangan tinggi (M4). Bawahan dengan tingkat kematangan seperti ini adalah mampu dan mau, atau yakin untuk memikul tanggung jawab. Dengan demikian gaya “mendelegasikan” yang berprofil rendah, memiliki kemungkinan efektif paling tinggi dengan bawahan pada level kematangan tinggi. Meskipun pemimpin boleh jadi masih mengidentifikasi masalah, tetapi tanggung jawab untuk melaksanakan rencana diberikan kepada bawahan yang matang. Bawahan diperkenankan melaksanakan sendiri pekerjaan dan memutuskan bagaimana, bilamana, dan dimana pelaksanaan pekerjaan itu. Pada saat yang sama, bawahan secara psikologis matang dan karenanya tidak membutuhkan kadar komunikasi dua arah atau perilaku suportif diatas rata-rata.

Seorang yang tergolong sebagai pemirnpin adalah seorang yang pada waktu lahirnya yang berhasil memang telah diberkahi dengan bakat-bakat kepemimpinan dan karirnya mengembangkan bakat genetisnya melalui pendidikan pengalaman kerja. Pengambangan kemampuan itu adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus dengan maksud agar yang bersangkutan semakin memiliki lebih banyak ciri-ciri kepemimpinan. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan umum yang luas.
2. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang genoralist yang baik juga.
3. Kemampuan berkembang secara mental
4. Ingin tahu
5. Kemampuan analistis
6. Memiliki daya ingat yang kuat
7. Mempunyai kapasitas integratif
8. Keterampilan berkomunikasi
9. Keterampilan mendidik
10. Personalitas dan objektivitas
11. Pragmatismo
12. Mempunyai naluri untuk prioritas
13. Sederhana
14. Berani
15. Tegas dan sebagainya.

Teori kepemimpinan yang umum misalnya menyatakan asal-usul kepemimpinan dan ada pula yang menyatakan salah satu aspek dari fenomena kepemimpinan misalnya teori mengenai kepemimpinan, mengenai kekuasaan, mengenai proses, mempengaruhi atau mengenai konflik. Kepemimpinan dibagi ke dalam dua kategori gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan Transaksional dan Transformasional (Yukl, 1990).

Salah satu teori yang menekankan suatu perubahan dan yang paling komprehensif berkaitan dengan kepemimpinan adalah teori kepemimpinan transformasional dan transaksional (Yukl, 1990). Gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional dapat dipilah secara tegas dan keduanya merupakan gaya kepemimpinan yang saling bertentangan. Kepemimpinan transformasional dan transaksional sangat penting dan dibutuhkan setiap organisasi

Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu.

Beberapa ciri dari tipe kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk yang termulia di dunia.
2. Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi.
3. Senang menerima saran, pendapat dan bahkan dari kritik bawahannya.
4. Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan kepada    bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi   kreativitas,inisyatif dan prakarsa dari bawahan.
5. Lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan.
6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya.
7. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tipe demokratis, jelaslah bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin demokratis.

Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil menamukan sebab-sebab mengapa seorang pemimin memiliki karisma. Yang diketahui ialah tipepemimpin seperti ini mampunyai daya tarik yang amat besar, dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini, pengetahuan tentang faktor penyebab Karena kurangnya seorang pemimpin yang karismatis, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (supernatural powers), perlu dikemukakan bahwa kekayaan, umur, kesehatan profil pendidikan dan sebagainya. Tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatis.

Tipe kepemimpinan fathornalistis, mempunyai ciri tertentu yaitu bersifat fathernal seperti ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan sifat terlalu sentimentil. Sifat-sifat umum dari tipe pemimpin paternalistis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa.
2. Bersikap terlalu melindungi bawahan
3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Karena itu jarang dan pelimpahan wewenang.
4. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya tuk mengembangkan inisyatif daya kreasi.
5. Sering menganggap dirinya maha tau.

Harus diakui bahwa dalam keadaan tertentu pemimpin seperti ini sangat diperlukan. Akan tetapi ditinjau dari segi sifar-sifar negatifnya pemimpinfaternalistis kurang menunjukkan elemen kontinuitas terhadap organisasi yang dipimpinnya.

Perlu diparhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama.
2. Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan
3. Sonang kepada formalitas yang berlebihan
4. Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan
5. Tidak mau menerima kritik dari bawahan
6. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin militeristis jelaslah bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal.

Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut :

1. Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi

1. Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.
2. Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata

1. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat dari orang lain karena dia menganggap dialah yang paling benar.
2. Selalu bergantung pada kekuasaan formal
3. Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan (Approach) yang mengandung unsur paksaan dan ancaman.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe mimpinan otokratis tersebut di atas dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli majemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori yang satu berbeda dengan teori yang lainnya. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya paling pemimpin ada tiga di antaranya yang paling menonjol yaitu sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2003:103).  :

1. Teori Genetie

Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan “leaders are born and not made”. bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin.Dalam keadaan bagaimana pun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akn menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.

 

2. Teori Sosial

Jika teori genetis mengatakan bahwa “leaders are born and not made”, make penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu : “Leaders are made and not born”. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.

3. Teori Ekologis

Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-ponganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pangalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan.

Untuk menunjang pesatnya pembangunan, pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang baik, fisik maupun mental spiritual. Sampai saat ini pemerintah masih menetapkan program fisik sebagai program paling dominan yang sering dikenal sebagai istilah proyek. Proyek didefinisikan sebagai suatu sistem yang kompleks yang melibatkan koordinasi dari sejumlah bagian yang terpisah dari organisasi dan di dalamnya terdapat skedul dan syarat-syarat dimana kita harus bekerja (Sukanto, 1997)

Proyek konstruksi berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dan kemajuan teknologi. Bidang-bidang kehidupan manusia yang semakin beragam menuntut industri jasa konstruksi, membangun proyek-proyek konstruksi yang sesuai dengan keragaman bidang tersebut. Secara umun klasifikasi berdasarkan jenis bangunan maka proyek konstruksi dapat dibagi menjadi:

1. Proyek Konstruksi Bangunan Gedung (Building Construction)

Proyek bangunan gedung mencakup bangunan gedung, rumah sakit, rumah tinggal dan sebagainya. Dari segi biaya dan teknologi terdin dari yang berskala rendah, menengah, dan tinggi. Biasanya perencanaan untuk proyek bangunan gedung lebih lengkap dan detail. Untuk proyek-proyek pernerintah (di Indonesia) proyek bangunan gedung ini dibawah pengawasan atau pengelolaan DPU sub dinas Cipta Karya.

2. Proyek Bangunan Perumahan atau. Pemukiman (Residental Construction/Real Estate)

Disini proyek pembangunan atau pernukiman (Real Estate) dibedakan dengan proyek bangunan gedung secara rinci yang didasarkan pada klase pernbangunan serempak dengan penyerahan prasaana-prasarana penunjagnya.Jadi memerlukan perencanaan infrastruktur dari Perumahan seperti jaringan transportasi, air,dan fasilitas lainnya lainnys. Proyek pembangunan pemukiman ini dari rumah yang sangat sederhana sampai rurnah megah sampai.

3. Proyek Konstruksi Teknik Sipil

Umumnya proyek yang termasuk jenis ini adalah proyek bendungan, proyek jalan raya, jembatan, terowongan, jalan kereta api, pelabuhan dan lain-lain.Jenis proyek itu umumnya berskala besar dan membutuhkan teknologi tinggi.

4. Proyek Konstruksi Industri (Industrial Construction)

Proyek konstruksi yang termasuk jenis ini biasanya proyek industri yang membutuhkan spesifikasi dan persyaratan khusus, seperti untuk kilang minyak, industri berat atau industri dasar, pertambangan, sebagainya. Perencanaan dan pelaksanaan membutuhkan ketelitian dan keahlian atau teknologi yang spesifikasi.

 

Pelaksanaan suatu proyek merupakan proses yang panjang, dimana mekanismenya tersusun serta terdiri dari banyak sekali kegaiatan atau pekerjaan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan gabungan dari berbagai kepentingan dan tanggung jawab yang saling terkait dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan sesuai dengan kepentingan dan tanggung jawab individual tersebut direncanakan sebuah sistem. Sistem yang dimaksudkan adalah kumpulan komponen-komponen kegiatan yang saling berhubungan dan tergantung yang harus dikoordinasikan dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga mejadi kesatuan yang menyeluruh. Pendekatan sistem tersebut tidaklah memperlakukan bagian-bagian organisasi secara terpisah-pisah akan tetapi menjadi keseluruhannya sebagai kesatuan koordinasi yang terpadu dan terintegrasi (Paulson Jr et al,  1987)

Banyak hal harus dipertimbangkan untuk membuat sistem pelaksanaan proyek termasuk diantaranya adalah mengkombinasikan dan mengkomposisikan hal-hal menyangkut unsur-unsur mutu atau kualitas, biaya dan waktu pelaksanaan. Perubahan dari unsur-unsur tersebut akan langsung berpengaruh terhadap keseluruhan tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan.

Tahapan dalam kegiatan proyek kontruksi dimulai sejak dikemukakan prakarsa dari Pemilik atau sejak pengembangan konsep sampai dengan tahap pengoperasian bagunan sesuai dengan tujuan fungional proyek. Walaupun setiap pelaksaaan proyek masing-masing berbeda tetapi secara garis besar tetap membentuk pola yang sama. Perbedaaan setiap proyek terletak pada alokasi rentang waktu dan penekanan untuk setiap tahapan. Hubungan antar tahapan dapat berurutan seperti halnya yang dilaksanakan secara tradisional, tataua bertumpang tindih sebatas yang dilakukan pada bagian-bagian tertentu demi untuk mencapai hasil optimal. Hasil optimal sebagai tujuan akhir dari  sistem pengendalian, pengawasan kualitas berkaitan dengan pemantauan kualitas hasil pekerjaan untuk menjamin tercapainya standar spesifikasi teknis seperti yang disepakati. Pengawasan kualitas harus sudah dilaksanakan sejak diterimanya masukan, diteruskan selama proses produksi dan berlangsung pada thap akhirnya. Pengawasan kualitas tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan pada sampel statistik seperti yang berlaku dalam industri menufaktur pada umumnya.

Secara umum tahapan pokok dalam proyek kontruksi sebagai berikut : (Dipohusodo, 1996).

1. Tahap Pengembangan Konsep

Pada tahap awal harus dapat mengungkapkan fakta-fakta keadaan di lokasi proyek baik berupa faktor-faktor yang mendukung ataupun menjadi kendala, antara lain pengenalan terhadap yuridiksi praktek kerja setempat, bersama dengan upaya untuk mengestimasi produksitivitas serta memperhitungkan ketersediaan tenaga kerja terampil (mendapatkan informasi standar upah/UMR), harga material utama bangunan dan lain-lain.

Berdasarkan mengenai keadaan di lokasi proyek maka dilakukan peninjauan tentang kriteria konsep, sistem perencanaan serta sistem perancangan detail yang akan diperlakukan. Penyusunan konsep dan kriteria pelaksanaan secara keseluruhan sedini mungkin untuk menumbuhkan kerja sama tim, menyamakan persepsi untuk mencapai tujuan dan memebentuk dasar-dasar perencanaan yang akan terus dikembangkan. Rencana kerja proyek biasanya mencakup kegiatan menyususn estimasi pendahuluan, rencana kerja jangka pendek, paket-paket pekerjaan, program rekayasa nilai dan perencanaan kontruksi. Selanjutnya adalah langkah-langkah dan jadwal rencana untuk mendasari upaya pelaksanaan proyek secara bertahap. Di samping itu perlu melakukan peninjauan kembali mengenai pendelegasiaan wewenang dari pemberi tugas kepada setiap unsur organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Tahap Perencanaan (Planning)

Keberhasilan proyek diawali dan sangat ditentukan dengan berhasil atau tidaknya untuk menyusun landasannya yaitu berupa perencanaan yang lengkap dan matang sehingga dengan sendirinya suatu perencanaan dapat mengakomodasikan seluruh kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan kontruksi dari perencanaan meliputi hal-hal yang bersifat teknis, termasuk metode kerja sampai dengan dampak yang diakibatkan.

Proses perencanaan keseluruhan secara umum dibagi menjadi empat tahapan pelaksanan, yaitu tahap tanggapan terhadap Arahan Penugasan (TOR) atau seringkali disebut dengan tahap pengajuan proposal kemudian tahap survai dan investigasi, tahap penyusunan pra-rencana atau dikenal sebagai sketsa rencana, serta tahap perencanaan final atau perancangan detail. Pelaksanaan keempat tahapan tersebut secara berurutan, tidak bisa diubah dan kelengkapan dari masing-masing tahap sangat ditentukan dari hasil pada tahapan sebelumnya.

3. Tahap Sketsa Rencana (Preliminary Design)

Inti daripada pra-rencana atau sketsa rencana ialah menuangkan konsep-konsep arsitektur, evaluasi terhadap beberapa alternatif proses teknologi, penetapan dimensi serta kapasitas ruangan-ruangan dan mengetengahkan studi-studi banding ekonomi pembangunan. Pada umunya penyusunan pra-rencana merupakan perkembangan langsung dari tahapan pengembangan konsep. Dalam sketsa rencna tersebut diakomodasi segala macam peraturan yang harus diperlakukan misalnya praturan pmbagian zoning, ketentuan batas roof dan syarat IMB lainnya. Juga ketentuan mengenai instalasi mekanikal dan elektrikal, standar keamanan dan sebagainya. Dengan tersusunnya para rencana yang dilengkapi dnegan sketsa-sketsa perencanaan sudah didapatkan gambaran mengenai ruang lingkup dan besar proyek. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibuat estimasi biaya proyek sementara untuk tujuan pengendalian pendahuluan.

4. Tahap Rancangan Detail (Detail Design)

Tahapan perancangan detail atau rancangan final mencakup kegaiatn menjabarkan seluruh perancangan termasuk rancangan elemen bagian terkecil secara sistematis dan berurutan. Masing-masing disertai gambar-gambar perencanaan, spesifikasi teknis dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan Gambar-gambar detail dan spesifikasi teknis ditujukan untuk menjelaskan pekerjaan serta dipakai sebagai pedoman atau petunjuk agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan setepat-tepatnya. Dengan mendasarkan pada pola perancangan detail trsebut dapat dibuatkan rencana kerja final yang memuat penegelompokan pekerjaan dan kegiatan secara terperinci dengan tujuan membagi manjadi paket-paket jadwal yang lebih disempurnakan berupa jadwal bagan balok dan jaringan kerja yang lebih terperinci, kesepakatan sistem koordinasi dan pengendalian proyek yang dilengkapi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara lengkap. Dengan kesiapan rencana kerja final tersebut berarti program rekayasa nilai sudah siap diterapkan. Pada dasarnya penyusunan rencana kerja final ditujukan pada dua sasaran pokok yaitu : Yang pertama sebagai pedoman pelaksaan pekerjaan maka biaya pelaksanaan kontruksi tidak melebihi anggaran dan yang kedua pekerjaan akan selesai dengan kualitas dan dalam rentang waktu yang direncanakan atau ditetapkan.

5. Tahap Pelaksanaan (Operation)

Tahap pelaksanaan telah dimulai sejak ditetapkannya kontraktor serta penyerahan lapangan dengan segala keadaannya kepada kontraktor. Selanjutnya perlu segera mengembangkan jadwal kerja yang diajukan di dalam penawaran kontraktor menjadi jadwal tereperinci baik berupa bagan balok maupun jaringan kerja. Jadwal kerja disusun hanya berdasarkan asumsi yang sangat umum sehingga dapat dipastikan bahwa semenjak berhadapan dengan lapangan langsung selalu didapati hal-hal yang tidak tepat dengan asumsi yang dibuat sebelumnya.

Selama pelaksanaan proyek berjalan juga dilakukan pengendalian dengan selalu mengikuti laporan dan evaluasi pekerjaan termasuk jadwal rencana kerja yang disiapkan secara teratur dalam waktu periodik harian, mingguan, dan bulanan. (Dipohusodo, 1996).

Pengalaman Merek menurut Landa (2006:9) adalah sebuah
pengalaman individu ketika berinteraksi dengan sebuah merek. Setiap
interaksi ind ividu dengan Merek berkontribusi terhadap persepsi secara
keseluruhan mengenai Merek tersebut, baik itu pengalaman positif, negatif
atau netral. • !Pengalaman Merek secara konseptual berbeda dari kepribadian
merek dan pengalaman yang memengaruhi dimensi seperti Kesetiaan
Merek dan customer satisfaClion (Schmitt dan Rogers, 2008:214).
Merek dibuat dan d ikelola melalui pengalaman pelanggan, titik di
mana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan pelanggan potensial.
Kesuksesan sebuah Pengalaman Merek • d itentukan oleh kemampuan merek
bersangkutan dalam mengekpresikan ind ividualis dan pertumbuhan
personal (Tjiptono dkk, 2008:46). Penilaian yang baik berdasarkan
pengalaman yang didapat terhadap merek tersebut akan dapat menimbulkan
Keterikatan Merek. Merek • Cia at memainkan. ran yang kuat ketika mereka
dapat secara konsisten d iandalkan untuk memberikan ,!l an atau
kesenangan melalui elemen estetika atau hedonis yang memiliki sifat-sifat
yang mengubah suasana hati. Gratifikasi semacam itu dapat d isampaikan
melalui kombinasi pengalaman indra dan visual, pendengaran, pemusatan,
sentuhan, penciuman, keseimbangan, dan kinestetik (Kapferer, 2008:38).
Konsumen akan terikat dengan hal-hal yang ada pada pengalaman masa
lalu. • Pengalaman positif yang diciptakan oleh merek pada konsumen dapat
mendorong konsumen melekat pada merek. Keterikatan • sebagai kekuatan
hubungan kognitif dan afektif antara konsumen dan produk.
Indikator Pengalaman Merek menurut Brakus, Schmitt dan Zarantello
(2009:55)
1 . Affective
2. Cognitive
3. Behavioral
4. Intellectual

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan dalam bentuk Program K3, yang menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi ataurasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, Lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik (Mangkunegara, 2016:161). Sedangkan menurut Cahyo dan Khairunnisa (2017) program K3 merupakan suatu rencana kerja dan pelaksanaan prosedur yang memfasilitasi pelaksanaan keselamatan kerja dan proses pengendalian resiko dan paparan bahaya termasuk kesalahan manusia dalam tindakan tidak aman, meliputi:

1. Program untuk mendeteksi, mengkoreksi, mengontrol kondisi berbahaya, lingkungan beracun dan bahaya-bahaya kesehatan.
2. Membuat prosedur keamanan
3. Menindaklanjuti program kesehatan untuk pembelian dan pemasangan peralatan baru dan untuk pembelian dan penyimpanan bahan berbahaya.
4. Pemeliharaan sistem pencatatan kecelakaan agar tetap waspada
5. Pelatihan K3 untuk semua level manajemen.
6. Rapat bulanan P2K3.
7. Tetap menginformasikan perkembangan yang terjadi di bidang K3 seperti alat pelindung diri dan standar keselamatan yang baru.
8. Pembagian pernyataan kebijakan organisasi

Upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut (Nurfadhilah dan Rafie, 2014)::

1. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
2. Standarisasi atau pembuatan dan penetapan standar-standar keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Penelitian aspek teknis keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Riset medis keselamatan dan kesehatan kerja dan lain-lain dengan disertai aktivitas nyata sehari-hari di tempat kerja.

Pelaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan meliputi (Nurfadhilah dan Rafie, 2014):

1. Kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan berupa pelaksanaan safety plan. Safety plan adalah rencana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja untuk proyek yang bertujuan agar dalam pelaksanaan nantinya proyek akan aman dari kecelakaan dan bahaya penyakit sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. Safety plan berisi:
2. Pembukaan yang berisi:

• Gambaran proyek.
• Pokok perhatian untuk kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja

1. Resiko kecelakaan dan pencegahannya.
2. Tata cara pengoperasian peralatan.
3. Alamat instansi terkait: Rumah sakit, Polisi, Depnaker, Dinas Pemadam kebakaran.
4. Pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi kegiatan:
   1. Safety patrol yaitu suatu tim keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang melaksanakan patroli untuk mencatat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan yang memiliki resiko kecelakaan.
   2. Safety supervisor adalah petugas yang ditunjuk manajer proyek untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilihat dari segi keselamatan dan kesehatan kerja.
   3. Safety meeting yaitu rapat dalam proyek yang membahas hasil laporan safety patrol maupun safety supervisor
5. Pelaporan dan penanganan kecelakaan, terdiri dari:
6. Pelaporan dan penanganan kecelakaan ringan
7. Pelaporan dan penanganan kecelakaan berat
8. Pelaporan dan penanganan kecelakaan dengan korban meninggal
9. Pelaporan dan penanganan kecelakaan peralatan berat

Dalam penelitian ini Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hedianto, Mukzam dan Iqbal (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Penempatan benda atau barang sehingga tidak membahayakan atau mencelakakan orang-orang yang berada di tempat kerja atau sekitarnya.
2. Perlindungan pada pegawai atau pekerja yag melayani alat-alat kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan, dengan cara memberikan alatalat perlindungan yang sesuai dan baik.
3. Penyediaan perlengkapan yang mampu digunakan sebagai alat pencegah, pertolongan dan perlindungan.
4. Penyediaan program sosialisasi pencegahan kecelakaan yang diberikan oleh perusahaan terhadap pegewai atau pekerja.
5. Lingkungan secara medis. Dalam hal ini lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari sikap perusahaan dalam menangani hal-hal sebagai berikut

1. Kebersihan lingkungan kerja.
2. Suhu udara dan ventilasi di tempat kerja.
3. Sistem pembuangan sampah dan limbah industri.
   6. Lingkungan kesehatan tenaga kerja yaitu upaya-upaya dari perusahan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerjanya hal ini dapat dilihat dari penyediaan air bersih dan sarana kamar mandi.
   7. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yaitu pelayanan kesehatan tenaga kerja.

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ideal harus menyediakan proses terstruktur untuk meminimalkan potensi cedera dan penyakit terkait pekerjaan, meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan kecelakaan. Ada beberapa sistem manajemen K3 yang dapat diterapkan antara lain HSE Guidance Booklet HS(G)65 ”Successful Health and Safety Management”, British Standard BS OHSAS 18001:2007 “Occupational Health and Safety Management Systems- Requirement ” dan Kantor Perburuhan Internasional ILO-OSH 2001 “Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja”. Masing-masing sistem manajemen ini didasarkan pada Model Manajemen “plan-do-check-act” dan mewujudkan prinsip perbaikan terus-menerus (Ligade dan.Thalange, 2013)

Konsep proses ini didasarkan pada prinsip siklus “plan-do-check-act” (PDCA)  atau diklus Deming untuk memantau kinerja organisasi konstruksi secara terus-menerus. Ketika diterapkan pada K3 (Ligade dan.Thalange, 2013)

1. Perencanaan- Melibatkan penetapan Kebijakan K3, Perencanaan termasuk alokasi sumber daya, penyediaan keterampilan dan organisasi sistem, identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
2. Pelaksanaan- Mengacu pada implementasi dan pengoperasian program K3 yang sebenarnya.
3. Pengecekan- Langkah dikhususkan untuk mengukur kinerja aktif dan reaktif program.
4. Aksi- Langkah menutup siklus dengan review sistem dalam konteks perbaikan berkelanjutan dan priming sistem untuk siklus berikutnya

Salah satu sistem manajemen K3 dalah OHSAS-18001, yang merupakan standar internasional manajemen K. Versi baru ISO 45001 merupakan langkah maju yang besar dalam manajemen K3. Ini memerlukan persyaratan khusus untuk SMK3 sehingga dengan memenuhi persyaratan ini, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya melalui pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan. Implementasi SMK3 (OHSAS 18001:2007) dimulai pada tahun 2016 dan pada akhir tahun 2018 semua persyaratan sistem telah terpenuhi. Langkah-langkah penerapan SMK3 ditunjukkan pada gambar berikut (Karimi et al., 2020):

Keselamatan di tempat kerja menjadi isu baru daya saing dan instrumen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Saat ini K3 merupakan bagian integral dari setiap kebijakan manajemen risiko untuk perusahaan. Dalam pengertian ini, peningkatan kecelakaan industri di tempat kerja mengharuskan perusahaan untuk menerapkan serangkaian tindakan dan sarana untuk menjamin keselamatan personel dan perlindungan properti . Untuk memastikan keselamatan personel, perusahaan harus mengadopsi metode dan sarana yang efektif. Di antara tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja adalah (Benakka et.al., 2020)::

1. Menganalisis sumber risiko dengan metode analisis risiko biasa (FMEA, …),
2. Menghilangkan sumber stres dan kelelahan mental,
3. Melancarkan beban kerja dan ritme kerja: beban kerja yang terlalu berat atau ritme kerja yang terlalu cepat menciptakan tekanan dan ketegangan pada staf, yang dapat memengaruhi keselamatan mereka,
4. Meningkatkan ergonomi tempat kerja,
5. Melengkapi tempat kerja dengan piktogram untuk menunjukkan persyaratan kesehatan dan keselamatan dengan lebih baik..

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan perhatian dan perlindungan yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawannya. Menurut Mathis dan Jackson (2013), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja.

Keselamatan kerja menurut Mondy dan Noe (2010:360), adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. Kesehatan kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik.

Menurut Widodo (2015, p.234), Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Menurut Rivai dan Sagala (2013, p.792), Keselamatan dan Kesehatan Kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan.

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah hubungan dan pengaturan proses secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk membuat manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dapat diulang dan diidentifikasi. Tindakan korektif adalah dasar dari pendekatan sistematis. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah alat yang memungkinkan pemeliharaan harmonisasi antara kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja dan strategi perusahaan dan yang dapat digunakan dalam perbaikan dan penyelesaian kegiatan. secara permanen (Çalışa dan Büyükakıncı, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab III pasal 3 tentang keselamatan kerja disebutkan syarat-syarat keselamatan kerja sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diripada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
8. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
9. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
10. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
11. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
12. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
13. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
14. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
15. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
16. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
17. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

ILO berpendapat bahwa SMK3 memiliki sekelompok elemen yang saling berinteraksi yang beroperasi bersama untuk melembagakan kebijakan K3 dan tujuan yang menyertainya untuk pencapaian yang terakhir. SMK3 merupakan Langkah proaktif perusahaan, terintegrasi secara internal dan memiliki karakteristik unsur-unsur evaluasi yang diketahui (Okeke, Nwaichi and Ugbebor (2021).

Menurut Zeithaml (1988), value bagi konsumen itu adalah apa yang
didapatkan (benefits) untuk apa yang telah dilakukan (sacirifices). Manfaat adalah
nilai guna atau faedah • menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Nilai guna
adalah nilai yang didapatkan oleh konsumen setelah melakukan evaluasi terhadap
sebuah produk (barang/jasa). Benefits (manfaat) pacta sebuah produk dapat
diidentifikasi melalui beberapa pemicu yaitu, solusi alternative, kualitas produk,
product customization, responsiveness, fleksibel, reliabel, kompetensi teknis, citra
pemasok, kepercayaan dan hubungan antara pemasok dengan konsumen (Lapierre,
2000). Pad a penelitian sebelumnya lebih ban yak menilai manfaat konsumen itu dari
perceived value yang memiliki berbagai dimensi yang menilai dari segi manfaat
sebuah barang ataupunjasa, sepertifunctional, social value (Dehghan eta!., 2015;
Ozer et al., 2017), quality (Sweeney & Soutar, 2001 ), epistemic dan image (Ledden
et a!., 20 I I), perceived service quality (Thielemann eta!., 20 18) .
Sacrifices • adalah pengorbanan yang dilakukan oleh konsumen untuk
mendapatkan sebuah produk (Zeithaml, 1988). Pengorbanan yang dilakukan oleh
konsumen bukan banya dari segi monetmy sacrifices berupa harga tetapi ada
• P.engorbanan lain yang dilakukan oleh konsumen yaitu pengorbanan dalam bentuk
biaya lainnya se erti time, effort, search, dan psychic (Zeithaml, 1988). Sacrifices
dibagi menjadi dua kelompok yaitu monetary sacrifices (harga) dan non-monetary
sacrifices (time, effort, energy) (Lapierre, 2000). Selama ini pengorbanan
konsumen sering dinilai hanya dari segi harga saja, padahal pada kenyataannya
aspek dari pengorbanan non-monetary iebih banyak yang menjadi pertimbangan
yaitu, waktu yang mereka luangkan, tenaga yang mereka gunakan, serta upaya atau
perjuangan mereka gunakan untuk memperoleh produk yang mereka inginkan.
Oleh karena itu, pengorbanan pada penelitian ini menggunakan istilah sacrifices
karena pada penelitian ini pengorbanan yang dilakukan konsumen lebih banyak
diukur dari segi non-monetary dan dari segi monetary yang diukur adalah harga,
sehingga variabel baru yang dibuat pada penelitian ini disebut benefits/sacrifices
ratio.
Benefits/sacrifices ratio ini adalah perbandingan persepsi konsumen antara
• manfaat dan pengorbanan yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan sebuah
produk. Untuk menjelaskan variabel ini peneliti menggunakan dua teori yang
dielaborasi yaitu equity theory dan consumer satisfaction the01y. Equity theory
berkaitan dengan rasio input dan output yang berperan sebagai kunci kepuasan
(Oliver & Swan, 1989). Menurut Oliver & Desarbo, (1988) berdasarkan teori ini,
pihak pertukaran akan merasa diperlakukan adil (puas), jika dalam persepsi
konsumen rasio input dan output itu adil atau menguntungkan. Dari pengertian
tersebut, equity theory dan consumer satisfaction theory akan saling berhubungan
dalam menjelaskan mengapa konsumen terpuaskan atau tidak dalam transaksi.
Transaksi berkaitan dengan pertukaran nilai (value exchange). Pertukaran nilai
tidak akan terjadi kecuali pelanggan melihat nilai bersih positif dalam transaksi

Contingent Valuation Method (CVM) merupakan metode valuasi ekonomi yang sederhana, tetapi populer dalam mengevaluasi nilai barang dan jasa yang tidak memiliki harga pasar, khususnya dalam menganalisis biaya manfaat SDALH dan penilaian dampak lingkungan. Oleh karena itu, metode ini sangat bermanfaat untuk melakukan analisis kebijakan lingkungan. CVM menggunakan teknik pengumpulan data berbasis survei dengan simulasi pasar hipotetis dan menanyakan kemauan membayar “willingness to pay (WTP)” suatu sampel responden untuk suatu barang/jasa publik. CVM diawali dengan pembuatan kuesioner sebagai alat survei (Whitehead & Haab, 2013: 334)

Kelebihan CVM adalah sederhana, mudah dioperasikan, dan sudah sangat populer digunakan dalam penelitian barang/jasa non-pasar, terutama dalam konteks kebijakan lingkungan. Adapun kelemahan CVM adalah adanya bias, yakni bias hipotetis, informasi, maupun strategi. Oleh karena itu, keandalan dalam mengevaluasi nilai non-pasar dan menyusun pasar hipotetis sangat diutamakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Selain itu, analisis mendalam dari perspektif teoritis juga penting untuk mengatasi kelemahan. Meskipun memiliki kelemahan, CVM menjadi sebuah metode yang berharga dan diterapkan di banyak negara untuk memperkirakan manfaat lingkungan dan perlindungan SDA-LH (Duan, et al., 2014: 101)

Halkos & Matsiori (2017: 7, 12) mengemukakan bahwa pelaksanaan CVM dibagi menjadi beberapa tahap, yakni:

Tahap 1 : Penyusunan pasar hipotetis dengan cara menyiapkan alasan kemauan membayar, membuat kuesioner, dan menentukan elemen pembayaran.

Tahap 2 : Mendapatkan bids melalui survei.

Tahap 3 : Mengestimasi WTP yang dilakukan dengan mengestimasi rata-rata  WTP setelah data WTP dikumpulkan dan bid rata-rata dihitung.

 

di mana :

EWTP : dugaan nilai rataan WTP

Wi : nilai WTP ke-i

n : jumlah responden/sampel

i : responden ke-i yang bersedia membayar (i = 1,2,3,…….n)

Tahap 4 : Mengestimasi kurva tawaran WTP dan menganalisis faktor penentunya. Fauzi (2014) menyatakan bahwa kurva tawaran WTP dapat diperkirakan dengan cara meregresikan WTP sebagai variabel terikat dengan variable-variabel bebasnya. Kurva ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan nilai WTP karena perubahan sejumlah variabel bebas. Selain itu, kurva WTP dapat juga berguna untuk menguji sensitivitas jumlah WTP terhadap variasi perubahan variabel bebas. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat berkorelasi linear dengan bentuk persamaan umum sebagai berikut.

WTPi = f ( I, E, A, Q)

Di mana WTPi adalah variabel terikat, dan notasi lainnya adalah faktorfaktor yang mempengaruhi rataan WTP, antara lain pendapatan (I), tingkat pendidikan (E), tingkat umur (A), dan beberapa variabel lain yang dapat menjadi ukuran kualitas lingkungan (Q).

Tahap 5 : Menggabungkan data dari rata-rata bid menjadi total nilai populasi.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan rataan sampel dengan populasi (n). Nilai total WTP dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

di mana :

TWTP : total nilai WTP

WTP : nilai rataan WTP

n : jumlah responden/sampel

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan melalui metode travel cost menurut Garrod dan Willis, yaitu dalam (Khoirudina dan Khasanah, 2018):

• Pendekatan Zona Biaya Perjalanan (A simple zonal travel cost approach),menggunakan data sekunder dan pengumpulan data dari para pengunjungmenurut daerah asal.
• Pendekatan Biaya Perjalanan Individu (An individual travel cost approach),menggunakan survei data dari para pengunjung secara individu.

Menurut Suparmoko penelitian dengan menggunakan metode biaya perjalanan individu (Individual Travel Cost Method) terdapat beberapa tahapan yaitu menghitung biaya perjalanan tiap individu, mencari biaya perjalanan rata-rata, menghitung nilai ekonomi total pertahun, mencari kurva permintaan berdasarkan jumlah kunjungan dan kesediaan membayar pengunjung dan menghitung nilai surplus konsumen pengunjung berdasarkan grafik tersebut. Metode yang terakhir adalan analisis regresi liner.

Data tersebut kemudian digunakan untuk menurunkan kurva permintaan dimana surplus konsumen dihitung. Metode biaya perjalanan telah banyak dipakai dalam perkiraan nilai suatu tamanrekreasi dengan menggunakan berbagai variabel. Pertama kali dikumpulkan data mengenai jumlah pengunjung taman, biaya perjalanan yang, serta faktor-faktor lain seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan mungkin juga agama dan kebudayaan serta kelompok etnikdan sebagainya. Data atau informasi tersebut diperoleh dengan cara mewawancarai parapengunjung taman rekreasi tersebut mengenai jarak tempuh mereka ke lokasi taman rekreasi tersebut, biaya perjalanan yang dikeluarkan, lamanya waktu yang digunakan, tujuan perjalanan, tingkat pendapatan rata-rata, dan faktor sosial ekonomi lainnya.

Metode biaya perjalanan telah banyak dipakai dalam perkiraan nilai suatu taman rekreasidengan menggunakan berbagai variabel. Pertama kali dikumpulkan data mengenai jumlah pengunjung taman, biaya perjalanan yang, serta faktor-faktor lain seperti tingkat pendapatan,tingkat pendidikan, dan mungkin juga agama dan kebudayaan serta kelompok etnik dansebagainya. Data atau informasi tersebut diperoleh dengan cara mewawancarai para pengunjungtaman rekreasi tersebut mengenai jarak tempuh mereka ke lokasi taman rekreasi tersebut, biaya

perjalanan yang dikeluarkan, lamanya waktu yang digunakan, tujuan perjalanan, tingkatpendapatan rata-rata, dan faktor sosial ekonomi lainnya.Fungsi permintaan dari suatu kegiatanrekreasi dengan metode biaya perjalanan melalui pendekatan individual dapat diformulasikansebagai berikut  (Igunawati, 2010):

Vij = f (Cij, Tij, Qij, Sij, Fij, Mi)

Keterangan:

Vij : jumlah kunjungan oleh individu i ke tempat j

Cij : biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh individu i untuk mengunjungi lokasi j

Tij : biaya waktu yang dikeluarkan oleh individu i untuk mengunjungi lokasi j

Qij : persepsi responden terhadap kualitas lingkungan dari tempat yang dikunjungi

Sij : karakteristik substitusi yang mungkin ada di daerah lain

Fij : faktor fasilitas-fasilitas di daerah j

Mi : pendapatan dari individu i

Semua metode pada dasarnya dapat digunakan untuk menghitung nilai ekonomi suatukawasan. Menurut Igunawati (2010), seseorang yang melakukan kegiatan wisata atau rekreasi pasti melakukanmobilitas atau perjalanan dari rumah menuju obyek wisata, dan dalammelaksanakan kegiatan tersebut pelaku memerlukan biaya-biaya untuk mencapaitujuan rekreasi, sehingga biaya perjalanan (travel cost) dapat memberikan korelasipositif dalam menghitung nilai ekonomi suatu kawasan wisata yang sudahberjalan dan berkembang

Menendez-Carbo  et  al.,  (2020)  menyatakan bahwa frekuensi kunjungan di destinasi wisata akan  mempertimbangkan biaya perjalanan  dan  karakteristik  sosial  ekonomi  serta  biaya  lainnya  yang  dikeluarkan  setiap individu pengunjung. Menurut Hasanah et al. (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

1. Pendapatan yaitu pendapatan responden selama satu bulan;
2. Jumlah tanggungan keluarga merupakan jumlah anggota keluarga inti dalam rumah tangga;
3. Jarak tempat tinggal menunjukkan jarak tempuh dari tempat tinggal responden ke destinasi wisata;
4. Biaya perjalanan (travel cost) merupakan total pengeluaran yang dibutuhkan selama melakukan kegiatan wisata
5. Tingkat pendidikan adalah pendidikan terakhir dari responden.

Jenis pariwisata dapat dibagi berdasarkan objek dan daya tariknya. Pendit dalam Marsono (2018) menyatakan bahwa jenis pariwisata dapat dibagi menjadi yaitu pariwisata alam, budaya, dan minat khusus. Pariwisata alam adalah jenis pariwisata yang mendasarkan objek dan daya tariknya pada keindahan alam (Pendit dalam Marsono, 2018). Pariwisata budaya adalah jenis pariwisata yang mendasarkan objek dan daya tariknya ada keindahan hasil budaya (Pendit dalam Marsono, 2018). Pariwisata minat khusus adalah jenis pariwisata yang mendasarkan objek dan daya tariknya pada minat-minat khusus (Pendit dalam Marsono, 2018).

Menurut Utama (2017) pariwisata juga dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenispariwisata tersebut adalah sebagai berikut :

• Wisata Budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang denganjalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lainataukeluar negeri untuk mengetahui keadaan masyarakat di suatudaerah, mengetahui kebiasaan atau adat istiadat, cara hidup, sertamempelajari budaya dan keseniannya.
• Wisata Bahari, yaitu jenis wisata yang banyak dikaitkan dengankegiatan olahraga di air, di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam dan lain sebagainya.
• Wisata Cagar Alam, yaitu wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat seperti cagar alam, tamanlindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
• Wisata Olahraga, yaitu wisata yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berolahraga atau kegiatan aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat.
• Wisata Komersial, yaitu perjalanan wisatawan untuk mengunjungi pameran dan pekan raya yanng bersifat komersial
• Wisata Industri, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan sekelompok wisatawan seperti mahasiswa atau pelajar ke suatutempat industri guna penelitian
• Wisata Kesehatan, yaitu perjalanan wisata yang bertujuan untuk beristirahat secara jasmani dan rohani

Jika disimpulkan, pariwisata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaituwisata alam, wisata buatan manusia, wisata minat khusus, dan wisata menurut motif wisatawan untuk berwisata. Berdasarkan jenis-jenis pariwisata, pada penelitian ini Desa Wisata termasuk dalam Wisata Budaya.

Dalam pengembangan suatu wisata diperlukan komponen-komponen yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan wisata tersebut. Definisi terkait setiap komponen pariwisata menurut Zaenuri (1012) yaitu sebagai berikut:

• Daya tarik, merupakan obyek yang memiliki daya tarik untuk dilihat, ditonton, dinikmati yang layak untuk dijual ke pasar wisata
• Aksesibilitas, merupakan prasarana yang dibangun agar wisatawan dapat mencapai obyek wisata
• Sarana dan prasarana penunjang, merupakan Segala macam fasilitas yang menunjang kegiatan pariwisata

Adapun komponen-komponen pariwisata menurut Nawangsari (2018) yaitu sebagai berikut:

• Daya tarik wisata terdiri dari:

1. Keindahan objek wisata, jenis keindahan meliputi: air, geologi, flora, dan fauna
2. Keunikan yakni meliputi kualitas, kondisi, dan kesan yang ditimbulkan

• Aksesibilitas terkait alan atau akses menuju obyek wisata yakni jarak objek wisata dari jalan raya (jalan kabupaten)
• Sarana dan prasarana terdiri dari prasarana air bersih, warung makan, sarana ibadah, toko souvenir/ oleh-oleh, prasarana listrik, MCK atau toilet, jaringan telekomunikasi (wifi, jaringan telfon rumah, dan signal hp), tempat parkir, dan penginapan.

Sementara menurut Warang (2015) menjelaskan komponen pariwisata dapat terbagi sebagai berikut:

• Daya tarik wisata pada suatu objek wisata dapat berupa hasil kesenian budaya daerah yang mampu menarik wisatawan untuk bekunjung ke tempat wisata tersebut.
• Aksesibilitas adalah akses atau jalan menuju objek wisata. Komponenkomponen penting didalam aksesibilitas meliputi waktu menuju tempat wisata dan transportasi darat yakni banyaknya kendaraan ke tempat wisata.
• Amenitas merupakan sarana yang mendukung kegiatan wisata terdiri dari pusat informasi wisata, toko cinderamata, rumah makan, ketersediaan air bersih dan listrik, sarana kesehatan, pos keamanan, sarana komunikasi, dan bank.
• Tourist Organization berfungsi dalam perencanaan pengembangan pariwisata, mengatur pelaksanaan kegiatan pariwisata, dan adanya monitoring perkembangan serta pengendalian pemanfaatan pariwisata.

Sedangkan menurut Samiarta dan Mahagangga (2016), komponen pariwisata yaitu meliputi:

• Daya tarik wisata yang terdiri dari atraksi alam, atraksi buatan, dan atraksi budaya.
• Sarana pariwisata meliputi berbagai jenis sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berada di kawasan objek wisata seperti fasilitas penunjang kepariwisataan diantaranya terdapatnya parkir, tempat sampah, toilet umum, dan juga home stay.
• Aksesibilitas, berada pada posisi yang strategis.
• Pelayanan tambahan, dapat berupa pelayanan berupa kemudahan akses dalam meperoleh air dan listrik.
• Organisasi pariwisata, perkembangan suatu wisata dapat melahirkan keberadaan suatu kelompok swadaya yang ada di wisata tersebut yakni kelompok POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). POKDARWIS kemudian dijadikan mesin penggerak bagi pengembangan wisata melalui upaya-upaya seperti penetapan program kerja wisata, termasuk kegiatan promosi wisata, dan kegiatan kajian pengembanagn wisata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah variasi kegiatan wisata yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas baik sarana maupun prasarana serta pelayanan wisata yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Sementara menurut Devy (2017) pariwisata merupakan komponen-komponen yang saling berkaitan meliputi objek wisata, perjalanan wisata, wisatawan, industri wisata dan hal lain yang termasuk kegiatan pariwisata. Devy beranggapan bahwa pariwisata merupakan salah satu sumber utama devisa negara Indonesia, dikarenakan keberagaman jenis wisata seperti wisata alam, wisata budaya, maupun wisata sosial yang tersebar di negara ini.

Sementara menurut Rani (2014) kegiatan usaha pariwisata bertujuan untuk mengusahakan atau menyediakan objek dan daya tarik wisata, usaha industri pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan wisata. Industri pariwisata menurut Rani merupakan suatu bentuk organisasi, yang meliputi pemerintah, masyarakat, maupun swasta, dengan tujuan untuk pengembangan, produksi dan pemasaran wisata. Suryadana (2013) menyatakan bahwa pariwisata merupakan keseluruhan dari kegiatan manusia yangberhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakkan penduduk asing di dalamatau di luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu. Dijelaskan lebih lanjut oleh Kraft dalam Suryadana (2013) bahwa pariwisata merupakan keseluruhan dari hubungan dan gejala-gejala atau peristiwa yang timbul dari adanya perjalanan dan tinggalnya orang asing, dimana perjalanannya tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah. Sehingga dapat ditarik kesepahaman bahwa pariwisata merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa perjalanan di luar lingkungan kesehariannya dan pergerakan penduduk asing di wilayah tertentu

Berdasarkan seluruh pengertian pariwisata yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang berada di luar tempat tinggal wisatawan. Pariwisata pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang terdiri dari objek wisata, perjalanan wisata, wisatawan, industri wisata dan hal lain yang termasuk kegiatan pariwisata. Serta dalam upaya mewujudkan kegiatan pariwisata tersebut, dibutuhkan keterlibatan berbagai stakeholders guna menciptakan destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat baik sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat sekitar pada khususnya dan negara pada umumnya

 5W-1H merupakan rencana tindakan (action plan) yang memuat secara jelas setiap tindakan perbaikan atau peningkatan kualitas six sigma. Prinsip ini memuat 6 macam pertanyaan sebagai berikut (Gaspersz, 2005)

 

 

 

Tabel 2.3 Penggunaan Metode 5W-1H untuk pengembangan rencana tindakan

 

Jenis	5W-1H	Deskripsi	Tindakan
Tujuan Utama	What (apa)?	Apa yang menjadi target utama dari perbaikan/ peningkatan  kualitas	Merumuskan  target sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Alasan kegunaan	Why (mengapa)?	Mengapa rencana tindakan itu diperlukan  ?
Lokasi	Where (dimana)?	Dimana  rencana tindakan itu akan dilaksanakan?	Mengubah sekuens (urutan) aktivitas  atau mengkombinasikan aktivitas-aktivitas  yang dapat dilaksanakan  bersama
Sekuens (urutan)	When (kapan)?	Bilamana  aktivitas rencana tindakan itu akan terbaik untuk dilaksanakan?
Orang	Who (siapa) ?	Siapa yang akan mengerjakan  aktivitas rencana tindakan itu?
Metode	How (bagaimana)?	Bagaimana mengerjakan aktivitas rencana tindakan itu ?	Menyederhanakan aktivitas-aktivitas rencana tindakan yang ada.

Sumber : Gaspersz, 2005

 

Heizer and Render (2015) menjelaskan bahwa diagram tulang ikan (Fish Bone Chart) dan berguna untuk memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pada masalah yang kita pelajari. Selain itu kita juga dapat melihat faktor-faktor yang lebih terperinci yang berpengaruh dan mempunyai akibat pada faktor utama tersebut yang dapat kita lihat dari panah-panah yang berbentuk tulang ikan pada diagram Fish Bone tersebut. Diagram sebab akibat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1950 oleh seorang pakar kualitas dari Jepang yaitu Dr. Kaoru Ishikawa yang menggunakan uraian grafis dari unsur-unsur proses untuk menganalisa sumber – sumber potensial dari penyimpangan proses. Faktor-faktor penyebab utama ini dapat dikelompokkan dalam :

1. Material / bahan baku
2. Machine / mesin
3. Man / tenaga kerja
4. Method / metode
5. Environment / lingkungan

Adapun kegunaan dari diagram sebab akibat adalah:

• Membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah.
• Menganalisa kondisi yang sebenarnya yang bertujuan untuk memperbaiki peningkatan kualitas.
• Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah.
• Membantu dalam pencarian fakta lebih lanjut.
• Mengurangi kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk dengan keluhan konsumen.
• Menentukan standarisasi dari operasi yang sedang berjalan atau yang akan dilaksanakan.
• Sarana pengambilan keputusan dalam menentukan pelatihan tenaga kerja.
• Merencanakan tindakan perbaikan.

Langkah-langkah dalam membuat diagram sebab akibat adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah utama.
2. Menempatkan masalah utama tersebut disebelah kanan diagram.
3. Mengidentifikasi penyebab minor dan meletakannya pada diagram utama.
4. Mengidentifikasi penyebab minor dan meletakannya pada penyebab mayor.

Diagram telah selesai, kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan penyebab sesungguhnya.

 

Bagan kendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas / proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Peta kendali menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan penyebab penyimpangan meskipun penyimpangan itu akan terlihat pada peta kendali.

Manfaat dari peta kendali adalah untuk:

1. Memberikan informasi apakah suatu proses produksi masih berada di dalam batas-batas kendali kualitas atau tidak terkendali.
2. Memantau proses produksi secara terus- menerus agar tetap stabil.
3. Menentukan kemampuan proses ( Capability Process).
4. Mengevaluasi Performance pelaksanaan dan kebijaksanaan pelaksanaan proses produksi.
5. Membantu menentukan kriteria batas penerimaan kualitas produk sebelum dipasarkan.

Peta kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan dengan cara menetapkan batas-batas kendali:

• Upper Control Limit / batas kendali atas (UCL) Merupakan garis batas atas untuk suatu penyimpangan yang masih diijinkan.
• Central Line / garis pusat atau tengah (CL) Merupakan garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari karakteristik sampel.

Lower Control Limit / batas kendali bawah (LCL) Merupakan garis batas bawah untuk suatu penyimpangan dari karakteristik sampel

 

Histogram adalah suatu alat yang membantu untuk menentukan variasi dalam proses. Berbentuk diagram batang yang menunjukkan tabulasi dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Tabulasi data ini umumnya dikenal sebagai distribusi frekuensi. Histogram menunjukkan karakteristik-karakteristik dari data yang dibagi-bagi menjadi kelas-kelas. Histogram dapat berbentuk “normal” atau berbentuk seperti lonceng yang menunjukkan bahwa banyak data yang terdapat pada nilai rata-ratanya. Bentuk Histogram yang miring atau tidak simetris menunjukkan bahwa banyak data yang tidak berada pada nilai rata-ratanya tetapi kebanyakan datanya berada pada batas atas atau bawah.

Manfaat Histogram adalah:

1. Memberikan gambaran populasi.
2. Memperlihatkan variabel dalam susunan data.
3. Mengembangkan pengelompokkan yang logis.
4. Pola-pola variasi mengungkapkan fakta-fakta produk tentang proses.

Flowchart adalah diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi bidang-bidang geometri, seperti lingkaran, persegi empat, wajik, oval, dan sebagainya untuk merepresentasikan langkah-langkah kegiatan beserta urutannya dengan menghubungkan masing masing langkah tersebut menggunakan tanda panah.

 

Heizer and Render (2015) menjelaskan bahwa Diagram Pareto pertama kali diperkenalkan oleh Alfredo Pareto dan digunakan pertama kali oleh Joseph Juran. Diagram Pareto adalah grafik balok dan grafik baris yang menggambarkan perbandingan masing-masing jenis data terhadap keseluruhan. Dengan memakai Diagram Pareto, dapat terlihat masalah mana yang dominan sehingga dapat mengetahui prioritas penyelesaian masalah.

Fungsi Diagram Pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar ke yang paling kecil.

Kegunaan diagram pareto adalah :

1. Menunjukkan masalah utama.
2. Menyatakan perbandingan masing-masing persoalan terhadap keseluruhan.
3. Menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan perbaikan pada daerah yang terbatas.
4. Menunjukkan perbandingan masing-masing persoalan sebelum dan setelah perbaikan.

Diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang penting, untuk mencari cacat yang terbesar dan yang paling berpengaruh. Pencarian cacat terbesar atau cacat yang paling berpengaruh dapat berguna untuk mencari beberapa wakil dari cacat yang teridentifikasi, kemudian dapat digunakan untuk membuat diagram sebab akibat.

Scatter diagram atau disebut juga dengan peta korelasi adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Pada dasarnya diagram sebar merupakan suatu alat interpretasi data yang digunakan untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel dan menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Dua variabel yang ditunjukkan dalam diagram sebar dapat berupa karakteristik kuat dan faktor yang mempengaruhinya.

  Seven Tools merupakan 7 alat yang digunakan untuk mengendalikan kualitas atau mutu suatu produk sebagaimana disebutkan juga oleh Heizer dan Render (2015), antara lain yaitu :

1. Check Sheet

	Jam
Cacat	1	2	3	4	5	6	7	8
A	///	/		/	/	/	///	/
B	//	/	/	/			//	///
C	/	//					//	///

 

Gambar 2.1. Contoh Check Sheet

Sumber : Heizer dan Render, 2015

Menurut Heizer dan Render (2015), Check Sheet atau lembar pemeriksaan merupakan alat pengumpul dan penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang dihasilkannya. Tujuan digunakannya Check Sheet ini adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data dan analisis, serta untuk mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dari jenis atau penyebab dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau tidak. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mencatat frekuensi munculnya karakteristik suatu produk yang berkenaan dengan  kualitasnya. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengadakan analisis masalah kualitas. Adapun manfaat dipergunakannya check sheet yaitu sebagai alat untuk:

1. Mempermudah pengumpulan data terutama untuk mengetahui bagaimana suatu masalah terjadi.
2. Mengumpulkan data tentang jenis masalah yang sedang terjadi.
3. Menyusun data secara otomatis sehingga lebih mudah untuk dikumpulkan.
4. Memisahkan antara opini dan fakta.

Beberapa teknik yang secara umum telah banyak dipakai dikalangan industri dalam rangka pengendalian kualitas mencakup:

1. Tujuh alat pengendalian kualitas (Seven Tools For Quality Control)

Alat pengendalian kualitas ini dipopulerkan oleh Kaoru Ishikawa, yang terdiri dari (Heizer dan Render, 2015):

• Lembar Pemeriksaan (Check Sheet)
• Diagram Pencar (Scatter Diagram)
• Diagram Pareto
• Diagram Alir / Diagram Proses (Flow Chart)
• Histogram
• Peta Kendali (Control Chart)
• Diagram Sebab-Akibat (Cause and Effect Diagram)

1. Tujuh alat baru untuk peningkatan kualitas (The New Seven Tools For Improvement), metode ini dikembangkan oleh Japanese Society For Quality Control Technique Development yang terdiri dari:

• Diagram Afinitas

Diagram afinitas digunakan untuk mengembangkan ide yang terkait dengan isu/kasus, kemudian mengelompokkan ide-ide tersebut secara hirarki membentuk suatu diagram. Pembuatan diagram ini melibatkan beberapa orang, diagram afinitas secara umum berbentuk pernyataan isu, sub-isu, dan pendapat terkait, yang selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar untuk diskusi atau Brainstorming.

• Diagram hubungan timbal balik (Reation Diagram)

Metode ini merupakan metode yang efektif untuk mencari strategi-strategi solusi yang tepat dengan cara menjelaskan hubungan sebab-akibat secara logis suatu permasalahan atau situasi dari sudut pandang menyeluruh, dimana hubungan sebab-akibatnya saling terkait secara rumit.

• Diagram pohon (Tree Diagram)

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri langkah- langkah dan rencana yang paling cocok untuk mencapai tujuan.

• Diagram Matriks (Matrix Diagram)

Metode ini menyingkapkan masalah berdasarkan pemikiran yang multi dimensional.

• Grid Prioritas

Metode ini digunakan untuk membuat keputusan yang memiliki berbagai kriteria atau alternatif pilihan.

• Bagan proses keputusan Metode ini merupakan suatu alat untuk membantu mengidentifikasi kemungknan ketidakpastian yang berhubungan dengan penerapan program.
• Diagram jaring kerja

Metode ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan diantara berbagai kegiatan serta mengidentifikasi kegiatan kritis dan lintasan kritis.

• Six Sigma

Metode ini dikembangkan oleh motorola sebagai hasil pengalaman manufakturnya. Program Six Sigma bertujuan untuk mengurangi variabilitas dalam karakteristik utama produk pada tingkat yang sangat rendah.

• Lima S

Metode ini dikenal sebagai alat yang berguna bagi perusahaan yang baru mulai menerpakan peningkatan pada proses Just In Time. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas kerja dilingkungan perusahaan melalui pendekatan sumberdaya manusia dari pimpinan puncak sampai pekerja lapangan dengan menanamkan sikap disiplin kerja yang baik, sehingga dapat tercapai duatu penghematan atau efisiensi. Lima S terdiri dar: Seiri (membuang sesuatu yang tidak diperlukan), Seiton (kerapihan tempat kerja), Seisho (bersih), Seiketsu (standardisasi), Shitsuke (disiplin yang diperlukan untuk memelihara perubahan yang telah dibuat oleh 4S).

 

Tujuan pengendalian kualitas menurut Assauri (2016:299) adalah :

1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan.
2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin.
3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin.
4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya serendah mungkin.

Keuangan inklusif merupakan konsep yang multi-faceted dan terdiri atas beberapa indikator, yang semuanya relevan dengan agenda pembangunan di suatu negara. Untuk mengukur keuangan inklusif dengan menghitung proporsi dari populasi dewasa atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal diperlukan adanya Indeks Keuangan Inklusif (IKI).

Perhitungan IKI yang dikembangkan oleh Sarma et.al. (2011) terbagi atas tiga dimensi yaitu:

1. Penetrasi Perbankan.

Penetrasi perbankan adalah indikator utama dalam inklusif keuangan. Semakin banyak penggunanya maka semakin baik, karena itu sistem keuangan diharapkan dapat menjangkau secara luas di antara penggunanya. Salah satu indikator penetrasi perbankan adalah proporsi populasi yang memiliki rekening dibank.

1. Ketersediaan jasa keuangan.

Jasa keuangan harus tersedia bagi semuapengguna, dalam suatu sistem keuangan yang inklusif.Ukuran ketersediaan ini adalah jumlah outlet (kantor cabang, ATM, dan lain lain). Ketersediaan jasa dapat dilihat dari jumlah cabang lembaga keuangan atau jumlah ATM (Automatic Teller Machine). Tidak bisa dipungkiri ATM memiliki peranan yang sangat penting bagi jasa perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kemudahan dalam mengambil tunai, penyetoran tunai serta digunakan untuk pembayaran membuat ATM menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Dengan adanya kantor cabang dan ATM, masyarakat akan semakin mudah menjangkau jasa keuangan.

1. Penggunaan jasa perbankan.

Banyak alasan mengapa sekelompok orang masih belum memanfaatkan keberadaan jasa keuangan meskipun mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan. Di antaranya, jauhnya outlet bank dari tempat kediaman atau aktivitas sehari-hari, pengalaman buruk yang melibatkan penyedia jasa. Oleh sebab itu, memiliki rekening tidak cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif, namun masyarakat juga bisa menggunakannya.

Kegunaan tersebut di antaranya dapat dalam bentuk kredit, deposit, pembayaran, remitansi, dan transfer. Pada dasarnya indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah ketersediaan dan akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Bank Indonesia (2014) memandang bahwa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Alliance for Financial Inclusion (2010) secara umum mendefinisikan kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat) indikator, sebagai berikut:

1. Ketersediaan (Access): kemampuan untuk menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal.
2. Kualitas (Quality): sebagai ukuran atas kesesuaian jasa atau produk keuangan terhadap kebutuhan konsumen, komponen kualitas mencakup pengalaman konsumen yang ditunjukkan dalam opini dan sikap tentang produk-produk jasa keuangan yang tersedia bagi mereka.
3. Penggunaan (Usage): tidak hanya menekankan pada penggunaan layanan jasa keuangan, lebih memfokuskan pada aspek permanence and depth dari layanan dan produk sector keuangan di suatu negara.
4. Kesejahteraan (Welfare): mengukur dampak dari suatu produk atau layanan jasa keuangan terhadap konsumen, seperti perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi, serta kesejahteraan

 

Inklusi keuangan adalah penyediaan akses layanan keuangan kepada seluruh penduduk khususnya penduduk miskin dan penduduk terkucil lainnya (Ozili, 2018). Menurut Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM (2014), setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses  dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara nyaman,  informatif, terjangkau biayannya dan tepat waktu, dengan tidak membeda-bedakan dan menjunjung penuh harkat dan martabatnya. Pelayanan itu diberikan kepada sebagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah.

World Bank (2012) menggambarkan inklusi keuangan sebagai kisaran, kualitas dan ketersediaan layanan keuangan untuk yang kurang terlayani  dan tidak termasuk dalam keuangan. Dalam Global  Financial Development Report 2014 World Bank juga menjelaskan bahwa financial inclusion adalah keadaan dimana sebagian besar masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi (World Bank, 2012)

Beberapa peneliti seperti Jansen dan Hannig mengungkapkan inklusi keuangan merupakan upaya untuk memasukkan masyarakat yang belum mengenal perbankan ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta transfer (Hanning dan Jansen, 2010).  Kemudian Sarma menyatakan bahwa Inklusi keuangan adalah proses untuk mendapatkan jaminan kemudahan akses, ketersediaan layanan dan dapat memperoleh manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat (Sarma, 2012).

Menurut Dixit (2013) inklusi keuangan adalah pengiriman layanan keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredit, dengan biaya yang terjangkau ke bagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung dikecualikan. Berbagai layanan keuangan termasuk akses  ke tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran dan fasilitas pengiriman uang yang ditawarkan oleh sistem keuangan formal.

Inklusi keuangan telah menjadi tujuan kebijakan utama pemerintah di banyak negara berkembang dan Negara maju, dan terdapat kesempatan/kemungkinan  besar  bahwa  inklusi  keuangan  akan  membawa penduduk yang dikucilkan/dikesampingkan ke sektor keuangan formal sehingga mereka dapat memiliki akses ke produk dan layanan keuangan forma (Allen, 2014).

UMKM memiliki beberapa kriteria untuk masing-masing usaha yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab IV pasal 6, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro

• memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
• memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1. Kriteria Usaha Kecil

• memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
• memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

1. Kriteria Usaha Menengah
   • memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   • memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Pasl 1 yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sedangkan menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (UMKM) pada bab I pasal 1, definisi UMKM adalahsebagaiberikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

1. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Digital Payment

Perusahaan Fintech digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha (B2B).

 

1. Peer To Peer Lending dan Crowd Funding

Perusahaan Fintech P2P lending memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Fintech P2P lending di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.

1. Account Aggregator

Bagi konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan, jenis Fintech Account Aggregator ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu platform saja. Pengguna platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke dalam platform ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform tersebut.

 

1. Information and Feeder Site

Perusahaan Fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya.

1. Personal Finance

Kebutuhan akan perencanaan keuangan pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan fintech di Indonesia mengembangkan jenis Fintech yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Perusahaan fintech personal finance melalui platform-nya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

 

Bunga adalah sejumlah uang yang diterima sebagai hasil dari penanaman suatu dana, bunga dalam pengertian ini disebut sebagai keuntungan. Dalam hal lain, istilah bunga (interest) digunakan untuk menunjukkan harga sewa yang dibebankan oleh lembaga keuangan atas penggunaan sejumlah uang.

Tingkat bunga (interest rate) adalah perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal dengan modal yang ditanam dalam suatu periode waktu. Menurut American Standart for Industrial Engineering Terminologi for Engineering Economy ANZ Z94.5-1972, tingkat bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam satu periode dan biasanya dinyatakan dalam persentase induk.

Ada dua jenis bunga yang biasa dipakai untuk melakukan perhitungan, yaitu bunga sederhana (bunga tunggal) dan bunga majemuk atau bunga berbunga. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung secara liniear dan tidak ditambahkan ke dana pokok untuk menghitung perolehan berikutnya. Bunga majemuk, perhitungan besarnya dana pokok periode sebelumnya ditambah jumlah bunga yang diperoleh sampai pada waktu itu (Husnan dan Muhammad, 2008:197).

Gagasan bahwa uang yang tersedia saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan karena kapasitas pendapatan potensial. Ini prinsip inti keuangan menyatakan bahwa, uang yang disediakan bisa mendapatkan bunga

Uang yang disimpan dalam rekening tabungan akan mendapatkan bunga Karena ini universal, Proses dalam menghitung present value of a future income dinamakan discounting. Tingkat bunga atau interest rate yang digunakan untuk discounting ini dinamakan the discounting rate atau discounting factor. Discounting factor adalah suatu bilangan yang lebih kecil daripada 1 (satu) yang dapat dipakai untuk mengalikan atau mengurangi suatu jumlah di waktu yang akan datang (the future income) (Djamin, 1993).

1. Present Value

Nilai uang yang tersedia saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan karena kapasitas pendapatan potensial. prinsip inti keuangan menyatakan bahwa, uang yang disediakan bisa mendapatkan bunga.

1. Future Value

Adalah nilai asset dimasa mendatang yang setara dengan jumlah tertentu di hari ini dengan mempertimbangkan jangka waktu dan besaran suku bunga

Future Value atau nilai yang akan datang merupakan nilai dari uang di masa yang akan datang setelah diperhitungkan dengan bunga majemuk. Future Value dihitung dengan rumus:

FV = P₀ (1+r)ⁿ

Dengan P₀ adalah nilai saat ini, r adalah besarnya bunga bank, dan n adalah tahun yang diinginkan.

1. Present Value Factor

Present value factor adalah faktor yang dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan untuk mencari nilai sekarang dari serangkaian nilai-nilai. PVIFs dapat disajikan dalam bentuk tabel dengan PVIF nilai dipisahkan oleh masing-masing periode dan kombinasi suku bunga. [1]

Rumus untuk meentukan PVIF:

Nilai uang dalam arti yang nyata tidak sama dari waktu ke waktu, nilai uang berubah terhadap waktu. Dalam analisis ekonomi teknik, besarnya perubahan tersebut diperhitungkan untuk jangka waktu tertentu. Bila alternatif rekayasa melibatkan investasi kapital untuk perlengkapan, material, dan pekerjaan maka ekonomi teknik analisis biaya proyek dapat dipergunakan sebagai bantuan untuk memutuskan ataupun untuk memilih alternatif mana yang terbaik. Dalam penerapan analisis ini perlu diketahui faktor mutlak yang sangat berpengaruh, yaitu faktor bunga untuk perubahan nilai uang. Nilai uang akan mengalami perubahan dalam rentang waktu yang berbeda. Misalnya, sejumlah uang yang dipinjam akan berubah nilainya satu tahun kemudian pada saat pengembalian. Hal ini  karena perubahan yang terjadi pada waktu antara meminjam dan mengembalikan. Perubahan tersebut dapat mencakup harga barang, material, dan pelayanan. Apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh pihak pemberi modal untuk suatu  usaha, maka  memilik modal tentu sudah mendapatkan keuntungan satu tahun. Dimana nilai uang ini belum termasuk perhitungan suku bunga pinjaman, tetapi suku bunga pinjaman itu sendiri tergantung langsung dengan perubahan nilai uang. Semakin tinggi perubahan nilai uang, maka semakin besar tingkat suku bunga yang ada. Bila tingkat suku bunga terlalu tinggi maka uang akan semakin sulit bergerak, dalam arti roda ekonomi menjadi semakin lamban. Yang pada akhirnya hal ini mempengaruhi perkembangan dunia usaha karena daya beli masyarakat menurun.

Secara umum perubahan nilai uang tehadap waktu pada suatu negara tergantung kepada:

1. Tingkat perekonomian negara itu sendiri, dan besarnya pengaruh keadaan negara terhadap stabilitas ekonominya.
2. Tingkat perekonomian dunia, dan sejauh mana keadaan dunia mempengaruhi ekonomi negara tersebut.

Kalau perubahan nilai uang terhadap waktu lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang dibebankan pada suatu jenis usaha, maka hasil evaluasi ekonomi teknik terhadap usaha tersebut akan selalu negatif (tidak menguntungkan). Dalam negara berkembang, discount rate yang dipergunakan diambil alih dari pengalaman negara lain yang telah berusaha mengukur social opportunity cost of capital secara sistematis. Oleh lembaga pembiayaan internasional seperti Bank Dunia atau Asian Development Bank sering diajukan angka-angka 10%, 12%, dan 15% sebagai discount rate yang rasional untuk negara  berkembang. Di Indonesia belum ada discount rate yang ditetapkan secara umum oleh Bappenas, namun angka-angka yang dipergunakan biasanya terdapat diantara 10-15 (Gray dkk, 1997).

 

 

Pengertian studi kelayakan adalah penelitian tentang suatu proyek, baik itu proyek yang benar–benar baru maupun pengembangan dari suatu proyek yang telah ada, apakah proyek ini bila dilaksanakan akan mendatangkan manfaat atau tidak. Dengan kata lain, studi kelayakan proyek adalah penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil (Husnan dan Muhammad, 2008:4). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan adalah suatu studi yang berhubungan dengan suatu usulan investasi, yang menggambarkan seberapa jauh investasi pada suatu proyek dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi sebelum usulan investasi tersebut dilaksanakan.

Manfaat yang timbul dapat berupa imbalan keuangan (laba) atau non keuangan, tetapi dapat juga kombinasi dari keduanya. Biasanya, bagi pihak perorangan tujuan utama adalah mendapatkan laba, tetapi bagi  Pemerintah lebih mengutamakan manfaat non keuangan, misalnya: penyerapan tenaga kerja, penyedian lapangan kerja, peningkatan ekspor, substitusi impor, dan sebagainya.

 

 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan pada masa mendatang. Investasi berkaitan dengan berbagai macam aktivitas menginvestasikan sejumlah dana pada asset riil (tanah, emas, bangunan, atau mesin) maupun asset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umum dilakukan (Tandelilin, 2001: 1).

Investasi merupakan usaha untuk menanamkan modal faktor produksi dalam proyek tertentu, di mana proyek tersebut dapat bersifat baru atau hanya sekedar pengembangan saja. Investasi bertujuan untuk memperoleh manfaat yang layak dari suatu proyek. Manfaat yang didapat dalam bentuk laba yang diperoleh perusahaan atau manfaat yang diberikan perusahaan pada masyarakat setempat. Secara garis besar prosedur pembuatan keputusan investasi adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi investasi yang potensial. Identifikasi merupakan tahap awal dalam keputusan investasi. Di mana dalam memilih usulan investasi harus memperhatikan unsur dana yang tersedia.
2. Menghitung manfaat dan biaya investasi. Suatu usulan investasi akan diterima atau tidak tergantung pada kriteria minimum yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah menghitung biaya dan manfaat investasi.
3. Evaluasi dan usulan investasi. Evaluasi terhadap usulan biaya dan manfaat dilakukan secara sistematis. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dan kuntitatif. Secara kualitatif misalnya dinilai dari segi perubahan moral karyawan, pelestarian lingkungan dan lain-lain. Secara kuantitatif digunakan metode–metode analisis seperti NPV, IRR, Payback dan lain–lain (Tanczos dan Kong, 2001: 73).
4. Penyusunan anggaran pengeluaran modal. Anggaran disusun secara sederhana dalam tabel investasi disertai jumlah investasi maupun secara lengkap yaitu dengan menyediakan deskriptif mengenai proyek investasi tersebut.

 

 

Kelayakan fasilitas peralatan keselamatan penerbangan adalah kondisi seluruh fasilitas peralatan keselamatan penerbangan yang terpasang di aerodrome untuk menunjang suatu operasional penerbangan. Kelayakan fasilitas dalam sebuah perencanaan sudah tentu menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Republik Indonesia tahun 1992 tentang penerbangan, aerodrome didefinisikan sebagai lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Fungsi aerodrome memberikan pelayanan perpindahan penumpang, bagasi, angkutan cargo dan pos dari darat ke pesawat dan kembali ke darat lagi, sehingga fungsi aerodrome dapat dikelompokkan menjadi :

1. Keselamatan penerbangan.
2. Keamanan penerbangan.
3. Kelancaran arus/lalu lintas penumpang dan barang.

 

Untuk memahami tujuan dan fungsi aerodrome, maka kita harus mengetahui dengan jelas peran apa saja yang dibebankan ke aerodrome sehingga dapat memberikan wahana yang lebih konkrit kepada para pengelola aerodrome, sekaligus dapat memaksimalkan upaya-upaya dalam pengelolaan suatu aerodrome, sehingga aerodrome dapat eksis/tampil sebagai wahana yang vital dalam mewujudkan pembangunan dalam berbagai bidang. Secara umum, dalam sistem aerodrome dapat dibagi 4 aktivitas yaitu yang berhubungan  dengan :

1. Pergerakan pesawat (aircraft movement). Peran utama/pokok aerodrome sebagai fasilitator adalah memberikan fasilitas tinggal landas (take off) dan mendarat (landing) bagi pesawat terbang dengan aman, efisien, dan lancar. Pelayanan tersebut diberikan oleh fasilitas utama aerodrome yaitu landasan (runway) dan jalur taxi (taxiway).
2. Parkir pesawat. Selama berada di darat, pesawat menurunkan dan memuat penumpang, bagasi dan kargo/pos, disamping itu juga untuk keperluan-keperluan seperti mengisi bahan bakar, air, kemungkinan perlu reparasi/perbaikan jika terjadi kerusakan kecil. Semua kegiatan tersebut diselenggarakan di parking apron.
3. Pelayanan terminal. Pelayanan terminal dapat dibagi dalam 3 macam yaitu :
   1. Pelayanan penumpang berangkat.
   2. Pelayanan penumpang datang.
   3. Pelayanan penumpang transit.

Terminal keberangkatan adalah memproses penumpang dan bagasi (baggage) dan menunggu sampai pesawat siap untuk boarding. Terminal keberangkatan memberi pelayanan keimigrasian, bea cukai, karantina, fasilitas untuk check in, penimbangan bagasi, fasilitas handling bagasi, pemeriksaan security dan fasilitas ruang tunggu penumpang. Sama seperti halnya terminal keberangkatan, pada terminal kedatangan memberikan fasilitas pelayanan kepada penumpang yang baru tiba (turun dari pesawat), seperti memproses bagasi (barang bawaan) penumpang sampai para penumpang meninggalkan aerodrome terminal. Disamping itu terminal di suatu aerodrome juga memberikan fasilitas-fasilitas ekstra seperti toko-toko, toko bebas bea, shopping centre, sampai dengan gedung bioskop, transit hotel dan lain sebagainya.

Secara garis besar klasifikasi aerodrome area dibagi menjadi daerah-daerah yaitu :

1. Daerah sisi darat (land side) yaitu daerah antara pemeriksaan imigrasi/security sampai pada moda transportasi darat. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan nomor 47 tahun 2002 menyebutkan bahwa sisi darat suatu aerodrome adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan. Adapun ditinjau dari pengoperasiannya, fasilitas sisi darat sangat terkait erat dengan pola pergerakan barang dan penumpang serta pengunjung dalam suatu aerodrome. Sehingga pengoperasian fasilitas ini harus dapat memindahkan penumpang, kargo, surat, pesawat, pergerakan kendaraan secara efisien, cepat dan nyaman dengan mudah dan berbiaya rendah.
2. Daerah sisi udara (air side) yaitu area dalam wilayah pemeriksaan security sampai ke apron kemudian taxiway dan landasan pacu (runway). Menurut Keputusan Menteri Perhubungan nomor 47 tahun 2002 pengertian air side suatu aerodrome adalah bagian dari aerodrome dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik tempat setiap orang, barang, dan kendaraaan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/atau memiliki izin khusus.
3. Daerah umum (public area), yaitu daerah lain di dalam aerodrome setelah sisi darat, contoh taman sisi darat, parkir, fasilitas untuk umum seperti masjid, kantin umum, tempat istirahat sopir/taksi, toilet umum.
4. Ruang udara (air space), yaitu ruang udara di atas dan sekitar aerodrome yang lalu lintas udaranya dikontrol oleh pengelola aerodrome (aerodrome authority) yang meliputi daerah pendekatan dan lepas landas, daerah transisi, daerah horisontal dalam, daerah permukaan kerucut dan daerah horisontal luar.

 

Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat transaksi pasar yang tidak tercerminkan dalam bentuk harga. Eksternalitas dapat negatif atau positif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat, yang tidak tercermin dalam bentuk harga. Biaya yang dimaksud adalah akibat merugikan yang dirasakan masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Eksternalitas positif adalah manfaat yang dirasakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat, yang tidak tercermin dalam bentuk harga. Manfaat yang dirasakan masyarakat biasanya adalah keuntungan terhadap adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Akibat merugikan hadir apabila kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kurang memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai pihak ketiga yang menjadi sasaran kebijakan. Atau dengan kata lain, produk dari kebijakan kurang memihak untuk masyarakat dan menghasilkan efek samping yang merugikan. Misalnya, kebijakan pemerintah membangun saluran dan tempat pembuangan limbah. Bagi masyarakat yang dekat dengan tempat pembuangan merupakan bentuk kerugian dari pada manfaat yang dirasakan. Sebaliknya, manfaat yang dirasakan masyarakat ada apabila kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memenuhi ekspektasi masyarakat.

 

Terkait dengan penulisan penelitian ini, dipaparkan beberapa temuan dan artikel yang membahas masalah yang sama dalam penelitian ini. Liles (2008) menganalisis dampak kebisingan yang dihasilkan oleh keberadaan jalur penerbangan di Bandara Ninoy Aquino. Pendekatan yang dilakukan Liles (2008) menggunakan simulasi dan perhitungan kebisingan dari jalur pesawat. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh jalur pesawat tidak signifikan. tidak signifikannya tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh pesawat lebih dikarenakan oleh kebisingan yang dihasilkan populasi dari lokasi survei, seperti tingkat kebisingan akibat lalu lintas dan manusia.

Willmore (2008) menjelaskan pokok-pokok pembanguan sistem keamanan bandara. Pokok-pokok yang dijelaskan meliputi, lokasi pembangunan, peraturan pendukung, hubungan dengan rencana pengembangan, dan perancanaan serta tingkat kebisingan. Air Transport Action Group (ATAG) menjelaskan mengenai manfaat yang didapat dari adanya bandara dan transportasi udara.

Analisis manfaat dan biaya (cost-benefit analysis-CBA) telah banyak digunakan untuk proyek-proyek publik atau fasilitas publik. Berapa penelitian yang terkait dengan analisis manfaat dan biaya untuk proyek fasilitas publik adalah  Tanczos dan Kong (2001), Kakimoto dan Seneviratne (2001).

Tanczos dan Kong (2001) sebuah studi kelayakan yang menyeluruh dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu pertama: alternatif-alternatif yang diperbandingkan secara teknikal harus layak untuk desain, gagasan dan operasi. Kedua; dampak lingkungan perlu diidentifikasikan dan jika mungkin dikuantitaskan dan dinilai dalam nilai moneter (uang). Ketiga; biaya-biaya siklus hidup dan manfaat (benefit) harus diperhitungkan serta kelangsungan hidup ekonomi secara menyeluruh harus diperhitungkan.

Daniel (2002) menyajikan analisis yang komprehensif tentang manfaat dan biaya yang terkait dengan pembangunan tambahan taxiways di bandara menengah. Taxiway adalah jalan di landasan yang menghubungkan dengan ramps, hangar, terminal dan fasilitas lainnya. Manfaat dari berkurang waktu, akses bandara yang lebih baik, peningkatan keamanan, penurunan emisi, dan mengurangi kebisingan dihitung berdasarkan perubahan pola lalu lintas pesawat.

Forsyth (2007) juga meneliti apa masalah tuntutan-tuntutan perubahan untuk bandara, dan bagaimana mengatasi adanya perkembangan yang terjadi. Pertumbuhan permintaan membebankan masalah Forsyth (2007) mengemukakan dalam jangka pendek yaitu alokasi kapasitas yang terbatas-bagaimana mekanisme seperti sistem slot dan sebagainya. Forsyth (2007) juga mengemukakan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas yang diperlukan, dan bagaimana masalah kepemilikan yang muncul dan peraturan bandara untuk menangani peningkatan kapasitas penumpang. Perubahan pola permintaan akan datang, seperti maskapai biaya rendah (low-cost carriers) dan dari jenis pesawat baru, yang merupakan implikasi dari perkembangan bandara.

Salling dan Banister (2009) juga  menyajikan model pendukung keputusan yang baru dikembangkan untuk menilai proyek infrastruktur transportasi. Model ini mengkombinasikan penggunaan analisis biaya-manfaat (Cost Benefit Analysis = CBA) konvensional dengan analisis risiko kuantitatif dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya Beria dan Scholz (2010) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa perbandingan antara estimasi dan hasil untuk Malpensa satu dekade setelah pembukaan merupakan  dari parameter yang valid untuk digunakan dalam pengambilan keputusan sedangkan Kriteria yang digunakan untuk menilai investasi di Berlin Brandenburg International berada dalam tahapan eksplorasi.

Berbagai program pemerintah adalah bentuk investasi. Namun demikian, banyak dari investasi ini yang tidak dapat dinilai dengan pendekatan harga. Penilaian untuk mengevaluasi program yang dibuat pemerintah salah satunya dapat didekati dengan pendekatan biaya-manfaat. Pendekatan ini berguna untuk menganalisis efisiensi dari sebuah proyek baru dengan melihat apakah biaya sosial melebihi manfaat sosial atau sebaliknya. Pendekatan biaya-manfaat yang baik dapat mendatangkan informasi penting yang mampu digunakan oleh pemerintah dan warga masyarakat dalam mengambil keputusan untuk program alternatif (Hyman, 1999: 194).

Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial  (Lewis, 1999). Lewis (1999) mengatakan perlunya paradigma sosial-ekonomi untuk menganalisis pemilihan praktik akuntansi oleh manajemen. Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif (positive accounting theory). Dengan analisis ini maka akan dapat membantu manajemen memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan hubungannya dengan nilai perusahaan.

Pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan dari Hill & Jones (1992). Mereka mengatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang menghendaki orang lain (manajer) untuk melaksanakan jasa dengan cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan (monitoring costs), biaya kontrak (contracting costs), dan visibilitas politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan [Belkaoui & Karpik (1989)].

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaaanya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat leverage yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat).

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Hill & Jones, 1992). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam Marwata (2001) dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001)] Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat leverage tertentu (rasio utang/ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas pemegang saham [Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999)]. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi [Belkaoui & Karpik (1989)]. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah [Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999)]. Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politis yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dan sebagainya.

Perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang low-profile. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mendefinisikan industri yang high-profile adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Preston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain. Cowen, et al. (1987) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan mempengaruhi penjualan. Klasifikasi tipe industri oleh banyak peneliti sifatnya sangat subyektif dan berbeda-beda. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang high-profile. Sedangkan Diekers & Perston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang high-profile. Patten (1991) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan industri pertambangan, kimia dan kehutanan sebagai industri yang high-profile. Atas dasar pengelompokkan di atas, penelitian ini kemudian mengelompokkan industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sabagai industri yang high-profile.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham [Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)]. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi profitable. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Meskipun tidak terkait langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar modal, namun pengaruh lingkungan non ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bursa saham. Berbagai isu seperti kepedulian terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, serta peristiwa-peristiwa politik kerapkali menjadi faktor utama pemicu fluktuasi harga saham di bursa efek seluruh dunia. Makin pentingnya peran bursa saham dalam kegiatan ekonomi, membuat bursa makin sensitif terhadap berbagai peristiwa disekitarnya, baik berkaitan ataupun tidak berkaitan secara langsung dengan isu ekonomi.

 

Aktivitas sosial perusahaan merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam laporan tahunan. Belum adanya standar baku yang mengatur tentang pelaporan aktivitas sosial perusahaan menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda mengenai pengungkapan sosial sesuai dengan karateristik perusahaan. Hal ini menimbulkan masalah dalam pengukuran pengungkapan sosial. Oleh sebab pengukuran pengungkapan sosial dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar item pengungkapan sosial berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Banyak faktor yang dapat menpengaruhi pertanggungjawaban sosial ,seperti size perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, maupun profile yang dianggap sebagai variabel penduga dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial.

 

Ada 2 jenis ungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal. Yang pertama adalah ungkapan wajib (mandatory disclosure), yaitu informasi yang harus di ungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah ungkapan sukarela (voluntary disclosure), yaitu ungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Karenanya, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasandalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat (Mirfazli, 2007).

Standar pelaporan pertanggungjawaban sosial sampai saat ini belummempunyai standar yang baku, hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang berhubungan dengan biaya dan manfaat sosial. Perusahaan dapat membuat sendiri model pelaporan pertanggungjawaban sosialnya (Mirfazli, 2007).

Dalam menyusun dan mengungkapkan informasi tentang aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan, Zhegal dan Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut:

 

 

Bidang ini meliputi aktivitas pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup. Meliputi, pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.

Bidang ini meliputi aktivitas dalam pengaturan penggunaan energi dalam hubungannya dengan operasi perusahaan dan peningkatan efisiensi terhadap produk perusahaan. Meliputi, konservasi energi, efisien energi, dan lain-lain.

1. Praktik bisnis yang wajar.

Meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial

1. Sumber daya manusia.

Bidang ini meliputi aktivitas untuk kepentingan karyawan sebagai sumber daya manusia bagi perusahaan maupun aktivitas di dalam suatu komunitas. Aktivitas tersebut antara lain, program pelatihan dan peningkatan ketrampilan, perbaikan kondisi kerja, upah dan gaji sertatunjangan yang memadai, pemberian beberapa fasilitas, jaminan keselamatan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, seni, dan lain-lain.

Meliputi keamanan, pengurangan polusi, dan lain-lain

Perusahaan dalam pandangan ini adalah alat dari para pemegang saham (pemilik perusahaan), maka apabila perusahaan akan memberikan sumbangan sosial, hal itu akan dilakukan oleh individu pemilik atau individu para pekerjanya, bukan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Model Klasik yang menyatakan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencari untung yang akan dipersembahkan kepada pemilik modal (Syafri, 1993).

Sedangkan dalam pengertian luas, pertanggungjawaban sosial merupakan konsep yang lebih “manusiawi”, dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi – termasuk di dalamnya organisasi bisnis, wajib menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, kendati tidak ada aturan hukum atau etika masyarakat yang mengatur, tanggung jawab sosial bisa di laksanakan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan stakeholder-nya. Tindakan tepat yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan manfaat bagi masyarakat (Syafri, 1993).

Akuntansi Sosial Ekonomi (Socio Economic Accounting) atau sering disebut dengan akuntansi sosial merupakan fenomena baru dalam ilmu akuntansi. Akuntansi sosial memiliki perbedaan dengan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi konvensional yang menjadi fokus perhatian adalah pencatatan dan pengukuran terhadap kegiatan atau dampak yang timbul akibat hubungan perusahaan dengan pelanggan, sedangkan akuntansi sosial merupakan sub disiplin dari ilmu akuntansi yang melakukan proses pengukuran dan pelaporan dampak-dampak sosial perusahaan. Jadi, dalam akuntansi konvensional tidak sepenuhnya mengakomodasi unsur tanggung jawab sosial perusahaan (Syafri, 1993).

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan (Syafri, 1993).

Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004, paragraf kesembilan :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

 

Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan/disclosure merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan pemakai informasi laporan keuangan. Karena sifatnya yang kualitatif sehingga formatnya tidak terstruktur, yang dapat terjadi secara langsung dalam laporan keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki (Hendriksen, 2001).

Pengungkapan didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang di butuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 1996, dalam Zuhroh dan I Putu Pande, 2003). Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory), yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Comission (SEC) dikategorikan menjadi dua, yaitu : 1) protective disclosure yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) informative disclosure yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Utomo, 2000).

Informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang di uraikan dalam laporan tahunan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan tahunan tersebut dilengkapi dengan pengungkapan sosial yang memadai. Memberikan informasi yang memadai diharapkan akan dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan (Utomo, 2000).

Banyak teori yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Gray et al (1995) dalam Henny dan Murtanto (2001) menyebutkan ada tiga studi yaitu :

1. Decision usefullness studies.

Sebagian dari studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang mengemukakan teori ini menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Dalam hal ini para analis, bankir, dan pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian tersebut diminta untuk melakukan pemeringkatan terhadap informasi akuntansi. Informasi akutansi tersebut tidak terbatas pada informasi akuntansi tradisioanal yang telah dikenal selama ini, namun juga informasi lain yang relatif baru dalam wacana akuntansi. Mereka menempatkan informasi aktivitas sosial perusahaan pada posisi yang moderately important untuk digunakan sebagai pertimbangan oleh para users dalam pengambilan keputusan

2. Economic theory studies

Studi ini menggunakan agency theory dan positive accounting theory, dimana teori tersebut menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Dalam penggunaan agency theory, prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau traditional users lain. Namun pengertian dasar tersebut meluas menjadi seluruh interest group perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan publik (stakeholder).

3. Social and political theory studies.

Studi di bidang ini menggunakan teori stakeholders, teori legitimasi organisasi, dan teori ekonomi politik. Teori stakeholders mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para stakeholders dalam menjalankan operasi perusahaannya. Sehingga berakibat semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholders-nya.

Menurut Murtanto (2006) dalam Media Akuntansi, pengungkapan kinerja perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela (voluntary disclosure) oleh perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela antara lain:

1. Internal Decision Making : Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analissis secara sederhana lebih baik daripada tidak sam sekali
2. Product Differentiation : Manajer perusahaan memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.
3. Enlightened Self Interest : perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

Pertanggungjawaban sosial berhubungan juga dengan social contract theory. Menurut teori ini, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi organisasi menurut Parker (2002) dalam Nur Cahyonowati (2003). Di samping itu, pertanggungjawaban perusahaan diperlukan untuk menilai apakah kegiatan perusahaan telah memenuhi ketentuan, standar, dan peraturan yang berlaku. Misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan, bahaya pengunaan bahan-bahan yang beracun. Pada saat perusahaan mulai berinteraksi dan dekat dengan lingkungan luarnya (masyarakat), maka berkembang hubungan saling ketergantungan dan kesamaan minat serta tujuan antara perusahaan dengan lembaga sosial yang ada. Interaksi ini menyebabkan perusahaan tidak bisa lagi membuat keputusan atau kebijakan yang hanya menguntungkan pihaknya saja. Tetapi perusahaan juga harus memikirkan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholder needs). Jika tekanan dari stakeholder berpengaruh kuat terhadap kontinuitas dan kinerja perusahaan maka perusahaan harus bisa menyusun kebijakan sosial dan lingkungan yang terarah dan terlegitimasi (Nur Cahyonowati, 2003).

 

Pengungkapan secara sedehana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Pengungkapan dapat berkaitan dengan laporan keuangan utama (contohnya metode akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan) dan tidak berkaitan dengan laporan keuangan (contohnya analisis manajemen dan ramalan atas oprasi perusahaan di tahun mendatang). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan yaitu (Hendriksen, 2001):

1. Untuk siapa informasi diungkap
2. Apa tujuan informasi tersebut
3. Berapa banyak informasi yang diungkap

Berapa banyak informasi yang harus diungkap tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup. Tiga konsep pengungkapan yang umumnya dikemukakan adalah (Hendriksen, 2001):

1. Adequate disclosure, mengandung arti pengungkapan yang minimal harus ada sehingga laporan tidak menyesatkan.
2. Fair disclosure, menyatakan tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial.
3. Full disclosure, berarti penyajian semua informasi yang relevan.

Bagi beberapa orang, full disclosure berarti penyajian informasi secara melimpah, sehingga disclosure menjadi tidak tepat. Informasi yang terlalu melimpah akan menyembunyikan informasi yang penting dan membuat laporan keuangan sulit diinterpretasikan. Namun demikian disclosure yang tepat atas informasi yang penting bagi investor dan pemakai laporan lainnya harus disajikan dengan adequate, fair, full. Tidak ada perbedaan riil di antara ketiga konsep tersebut bila mereka digunakan dalam konteks yang tepat (Hendriksen, 2001).

 

Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan.

Pengertian Penerapan CSR Menurut Boone dan Kurtz (2007), pengertian tanggung jawab sosial (social responsibility) secara umumadalah dukungan manajemen terhadapkewajiban untuk mempertimbangkanlaba, kepuasan pelanggan dankesejahteraan masyarakat secara setaradalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Tamam Achda (2007) mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Meskipun laba dan kesempatan kerja tetap memiliki arti penting, tetapi dewasa ini terdapat banyak faktor yang memberikan kontribusi pada penilaia nkinerja sosial sebuah perusahaan, termasuk di antaranya memberikan kesempatan kerja yang sama; menghargai perbedaan budaya para karyawan;merespons masalah-masalah linghkungan hidup; menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat; dan memproduksi produk-produk bermutu tinggi yang aman untuk digunakan.

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut :

1. Basic responsibility (BR)

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

1. Organization responsibility (OR)

Pada level kedua ini menunjukan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan ”Stakeholder” seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

1. Sociental responses (SR)

Pada level ketiga, menunjukan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

Gambar 1.

Tingkatan Tanggung Jawab Perusahaan

Sumber : Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001)

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Adapun Teuku dan Imbuh (1997) dalam Nur Cahyonowati (2003) mendeskripsikan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial maupun fisik, dan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan komunitas dimana mereka berada. Menurut Ivan Sevic (Hasibuan,2001) tanggung jawab sosial diartikan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab pada tindakan yang mempengaruhi konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Selain itu Weston dan Brigham (1990) menyatakan bahwa perusahaan harus berperan aktif dalam menunjang kesejahteraan masyarakat luas.

Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan, atas dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya, dan mungkin sedikit-banyak berpengaruh terhadap masyarakat internal maupun eksternal dalam lingkungan perusahaan. Selain melakukan aktivitas yang berorientasi pada laba, perusahaan perlu melakukan aktivitas lain, misalnya aktivitas untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawannya, menjamin bahwa proses produksinya tidak mencemarkan lingkungan sekitar perusahaan, melakukan penempatan tenaga kerja secara jujur, menghasilkan produk yang aman bagi para konsumen, dan menjaga lingkungan eksternal untuk mewujudkan kepedulian sosial perusahaan.

Substansi keberadaan CSR adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Ada enam kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin; posisi negara yang semakin berjarak kepada rakyatnya; semakin mengemukanya arti kesinambungan; semakin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik, bahkan bersifat anti-perusahaan; tren kearah transparansi; harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.

Pearce (2003) melaporkan dari workshop yang diselenggarakan oleh Departemen Perdagangan dan Industri UK dan diorganisir oleh Forum for the Future pada bulan Mei 2003, temuan yang menyatakan CSR bukanlah biaya bagi suatu bisnis terangkat dari adanya tumpang tindih antara perhatian manajemen lingkungan dan stakeholder dan apa yang dilihat oleh strategi bisnis modern yang berbasis sumber daya (resource-based business strategy) sebagai sumber sukses kompetitif bisnis. Workshop tersebut juga menemukan bahwa penelitian paralelpada modal intangible dan intelektual dari bisnis, termasuk kontribusi manajemen stakholder dapat membuat perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Lantos (2002) menggunakan Klasifikasi Carroll(Carroll’sclassification) sebagai dasar untukmelihat pelaksanaan CSR padaperusahaan, yaitu:

• Tanggung jawab ekonomi:menguntungkan bagi pemegangsaham, menyediakan pekerjaan yang bagus bagi pekerjanya, menghasilkan produk yang berkualitas bagi pelanggan;
• Tanggung jawab hukum: mengikuti hukum dan berlaku sesuai aturan permainan;
• Tanggungjawab etik: menjalankan bisnis dengan moral, mengerjakan apa yang benar, apa yang harus dan fair, dan tidak menimbulkan kerusakan;
• Tanggungjawab filantropis: memberikan kontribusi secara sukarela kepada masyarakat, memberikan waktu dan uang untuk pekerjaan yang baik.

Dari Klasifikasi Caroll tersebut Lantos membuat klasifikasi yang berkaitan dengannya (Lantos, 2002):

• Ethical CSR: secara moral memilih untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dari segi ekonomi, hukum,dan etika:
• Altruistic CSR: Memenuhi tanggung jawab filantropik perusahaan,melakukan pencegahan timbulnya kerusakan (ethical CSR) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memperhitungkan apakah hal itu menguntungkan perusahaan;
• Strategic CSR: memenuhi tanggung jawab filantropik yang menguntungkan perusahaan melalui publikasi positif dan goodwill.

Analisis  faktor   strategi  eksternal  (External  Strategic  Factors  Analysis  

         Summary, EFAS).

 

Penyusunan strategi implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak terlepas dari faktor lingkungan termasuk lingkungan eksternal yang dihadapi  Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dihadapi  Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat sangat banyak, yang meliputi faktor ekonomi, teknologi, politik dan sosial budaya. Setiap faktor terdiri dari berbagai macam variabel. Oleh karena itu, identifikasi variabel-variabel pada masing-masing faktor yang merupakan faktor strategis bagi   Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat adalah penting agar penyusunan strategi bisa dilakukan dengan lebih efektif.

Menurut Rangkuti (2004:20), setelah menyelidiki dan mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal  Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, faktor-faktor tersebut dapat diringkas dan disusun  dalam sebuah tabel yang disebut Ringkasan Analisis Faktor-faktor Strategis Eksternal (External Strategic Factor Analysis Summary, EFAS). Selanjutnya dijelaskan bahwa EFAS membantu  mengorganisasikan faktor-faktor strategis eksternal ke dalam kategori-kategori peluang dan ancaman yang dapat diterima secara umum. EFAS juga membantu dalam menganalisis bagaimana baiknya manajemen merespon faktor-faktor spesifik ini sesuai dengan pandangan pentingnya faktor-faktor tersebut terhadap  Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Rangkuti (2004:22-23) menjelaskan langkah-langkah analisis EFAS sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menyusun dalam kolom 1 peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dihadapi Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan dampak terhadap posisi strategi Pemda pada saat ini.
3. Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberi skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan faktor tersebut terhadap kondisi Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating ⁺4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating ⁺1). Pemberian nilai rating  ancaman  adalah  Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar,  ratingnya adalah ⁺1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya ⁺4.
4. Mengalihkan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasil berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor).
5. Menjumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor pembobotan bagi Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.

Setelah analisis faktor-faktor strategis eksternal dilakukan, maka cara yang sama perlu dilakukan untuk faktor-faktor strategis internal dalam hal kekuatan dan kelemahan Pemda dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Analisis Faktor Strategis Internal (Internal Strategic Factors Analysis Summary, IFAS)

 

Selain lingkungan eksternal, strategi Pemda dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat juga ditentukan oleh kondisi internal  Pemda tersebut sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya, dengan demikian identifikasi kekuatan dan kelemahan melalui analisis faktor-faktor strategis internal (Internal Strategic Factors Analysis Summary, IFAS) penting untuk dilakukan. Menurut Wheelen dan Hunger (1995:108), IFAS membantu untuk mengorganisasikan faktor-faktor strategis internal kedalam kategori-kategori kekuatan dan kelemahan yang dapat diterima secara umum. IFAS juga membantu dalam analisis bagaimana baiknya manajemen merespon faktor-faktor khusus ini sesuai dengan pandangan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Setelah dilakukan identifikasi baik EFAS maupun IFAS kemudian dilakukan analisis SWOT untuk membantu analisis strategi (Rangkuti, 2004:19). Cara yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkan sebagai kerangka acuan logis dalam menentukan strategi  implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah melalui analisis empat sel seperti nampak dalam Gambar 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rangkuti, (2004:20)

Gambar 2. Analisis SWOT

 

1. Sel 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Pemda  memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy).
2. Sel 2 berarti meskipun menghadapi berbagai ancaman, Pemda  masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara mengembangkan strategi diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Sel 3 berarti Pemda menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di pihak lain menghadapi beberapa kelemahan/kendala internal. Fokus strategi  Pemda adalah meminimalkan masalah-masalah internal dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.
4. Sel 4, ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, yaitu Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Perumusan strategi

Berdasarkan hasil indentifikasi IFAS dan EFAS di atas, maka dapat dirumuskan strategi implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan analisis SWOT, adalah sebagai berikut.

1. Strategi strengths-opportunity (strategi S-O). Strategi ini adalah menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Strategi weakness-opportunity (strategi W-O). Strategi ini adalah meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
3. Strategi strengths-threats (strategi S-T). Strategi ini adalah menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada pada.
4. Strategi weakness-threats (strategi W-T). Strategi ini adalah menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang ada dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 1

Perumusan Strategi Analisis SWOT

Faktor Internal   Faktor Eksternal	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	Strategi SO Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman	Strategi ST Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

 

Secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik menurut (Mardiasmo, 2000:161) adalah:

1. Kepatuhaan dan pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dipihak otoritas pengusaha bahwa menyediakan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

1. Akuntabilitas dan pelaporan restropekstif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,laporan keuangan digunakan untuk monotorin kinerja dan menyevaluasi manajemen, member dasar untuk mengganti trend antara kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juaga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumberdaya organisasi.

 

 

 

1. Perencanaan dan informasi otorisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk memberi dasar perecanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan  berfungsi untuk memberi informasi pendukung mengenai otorisasi pengguana dana.

1. Kelangsungan organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan penyedian barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang datang.

1. Hubungan masyarakat

Laporan keungan berfungsi untuk memberi kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pertanyaan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat,laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Sumber fakta dan gambaran

Laporan keuangan ini berfungsi untuk member informasi pada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi. Pada dasarnya penyajjan laporan keuangan pemerintah adalah menyediakan informasi bagi pengguna yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomi,sosial dan politik.

Menurut Halim (2007: 51-52) akuntansi adalah suatu sistem yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dengan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengelola input (masukan) mejadi output (keluar). Input sistem akuntasi adalah bukti-bukti trasnsaksi dalam bentuk dokumen, formulir. Output adalah laporan keuangan. Dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat yaitu jurnal buku besar dan buku pembantu.

Sistem akuntasi keuangan daerah memiliki contoh: input berupa bukti memorial surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana. Proses sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan dengan digunakan catatan seperti buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar dan buku pembantu.Output sistem akuntansi keungan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangn.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencacatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerinath daerah (provinsi kabupaten, kota) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerluka informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Badan Pengawasan keuangan, investor, kreditur, donator; analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemda lain serta pemerintah pusat yang seluruh berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Proses pengidentifikasian adalah mengidentifikasi ekonomi agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi.Transaksi ekonomi yaitu dengan mengukur satuan keuangan jadi seluruh transaksi dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengelolaan  data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengukuran sumber daya selanjutnya pelaporan trasaksi ekonomi akan menghasilakan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akutansi (Halim, 2007: 42).

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Pada hal menurut akuntansi pengertian tersebut tidak tepat hal ini disebabkan karena menggunakan sistem pencatatan yang digunakan yaitu sistim pencatatn single entry, double entry dan triple entry.

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga tata buku tunggal atau tata buku, dalam sistem pencatatn dilakukan dalam satu kali, transksi yang berakibat tambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Sistem pencatatan double entry sering disebut juga sistem tata buku berpasangan.dalam pencatatan dilakukan dua kali, pencatatan dengan sistem ini sebut dengan istilah menjurnal, dimana sisi debet berada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Adapun persamaan dasar akuntansi sebagai berikut:

AKTIVA + BELANJA = HUTANG + EKUITAS + PENDAPATAN

 

 

Sistem pencatatan Triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan mengunakan sistem pencatatan double entry, ditambah pada pencatatan buku anggran. Sistem pembukuan yang dilaksanakan sebelum aturan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 adalah sistem pembukuan tunggal. Sistem pembukuan yang disarankan oleh Kepmendagri adalah sistem pembukuan pasangan (double entry) dimana setiap transaksi keuangan atau ekonomi dicatat pada posisi debet dan rekening lainnya dicatat disisi kredit

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah menurut pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi rangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengelolaan dan ringkasan atas transaksi dan kejadian keungan serta laporan keuangan dalam rangka pertanggunjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau mengamplikasi komponen proses akuntansi didukumen dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas laporan

Berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap perilaku karyawan, dalam Jurnal PSYCHE Marselius ST – Rita Andarika mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional merupakan faktor penentu yang mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku karyawan di mana terjadi peningkatan kepercayaan kepada pemimpin, motivasi, kepuasan kerja dan mampu mengurangi sejumlah konflik yang sering terjadi dalam suatu organisasi. kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan.

Dalam Jurnal PSYCHE Marselius ST – Rita Andarika menegaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu kepuasan kerja., mengungkapkan bahwa keluarnya karyawan lebih banyak disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kondisi kerja karena karyawan merasa pimpinan tidak memberi kepercayaan kepada karyawan, tidak ada keterlibatan karyawan dalam pembuatan keputusan, pemimpin berlaku tidak objektif dan tidak jujur pada karyawan, bahwa alasan utama karyawan meninggalkan organisasi disebabkan karena pemimpin gagal memahami karyawan dan pemimpin tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawan.

Ada lima faktor yang dapat mendorong kepuasan kerja (Robbins,2001:328) yaitu:

1. Kerja yang secara mental menantang

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan ketrampilan itu dan kemampuan mereka.

1. Gaji yang pantas

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijaksanaan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, segaris dengan harapan mereka

1. Kondisi kerja yang mendukung

Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas.

1. Rekan sekerja yang mendukung

Orang-orang yang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari pekerjaan mereka. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial.

 

1. Kesesuaian antara kepribadian-pekerjaan

Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang karyawan dan pekerjaan akan menghasilkan individu yang lebih terpuaskan.

. Masalah kepuasan kerja yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Apabila kurang mendapat perhatian yang serius, akan dapat berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan yang akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.

Kepuasan Kerja merupakan hasil persepsi para karyawan tentang seberapa jauh pekerjaan seseorang tersebut memberikan segala sesuatu yang dipandang penting melalui hasil kerjannya.Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka, kepuasan karyawan mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya (Hani Handoko, 2001:129). Setiap individu selalu berusaha untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri antara individu yang satu dengan yang lain memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik dan jiwa emosional masing-masing individu tidaklah sama.

Kepuasan kerja adalah Kondisi emosional karyawan dengan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Apabila harapan yang ada pada individu dapat terjadi atau sesuai dengan kenyataan, maka ada kepuasan karyawan dalam bekerja. Sebaliknya bila harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan, berarti karyawan tersebut merasa tidak puas. Kepuasan kerja ini berhubungan juga dengan motivasi kerja. Apabila karyawan merasa puas dalam bekerja, maka akan selalu termotivasi sehingga prestasi kerja dapat lebih optimal.

Apabila kepuasan kerja dari karyawan tercapai, maka pada umumnya akan berpengaruh pada sikap dari karyawan yang diwujudkan dengan tindakan positif terhadap segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian personalia diharapkan lebih kontinue atau terus menerus memberikan pengawasan pada karyawan mengenai kepuasan kerja dari pada karyawan