Faktor-faktor yang mempengaruhi Work Engagement


Menurut Schaufeli dan Bakker (2004) menyatakan bahwa work
engagement dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
a. Personal resources
Personal resources adalah evaluasi diri secara positif yang dihubungkan
dengan resiliensi dan mengacu kemampuan individu untuk mengontrol dan
memiliki dampak pada lingkungannya. Penelitian Bakker dan Demerouti
(2007) juga menegaskan engagement berhubungan dengan sumber daya
personal (personal resources) yang pada akhirnya akan memperlihatkan
tingkat kinerja. Semakin besar sumber daya pribadi individu, semakin positif
pula diri individu dan tujuan keharmonisan diri diharapkan muncul, individu
dengan tujuan keharmonisan diri secara intrinsik termotivasi untuk mengikuti
tujuannya dan hasilnya memicu kinerja yang lebih tinggi dan kepuasan, empat
konstruk seperti hope, optimism, self-efficacy, dan resiliensi merupakan
bagian dari kekuatan psikologis dan personal resources (Herbert, 2011).
b. Job demands
Job demands adalah derajat lingkungan pekerjaan dalam memberikan
stimulus yang bersifat menuntut sehingga perlu diberikan respon. Menurut
Ayu, Maarif, dan Sukmawati (2015), job demands adalah seluruh aspek yang
berhubungan dengan kondisi fisik, kondisi psikologis, atau mental pribadi
manusia, kondisi sosial atau hubungan antara pribadi manusia, dan kondisi
organisasional atau keadaan pribadi di dalam kelompok yang membutuhkan
usaha yang harus dikeluarkan dari seseorang. 1) Aspek fisik terdiri dari waktu
kerja, kelelahan fisik, lingkungan kerja. 2) Aspek psikologis terdiri dari
tekanan deadline dari pekerjaan, kesulitan untuk melakukan pekerjaan. 3)
Aspek sosial terdiri dari hubungan emosional dengan klien kerja, hubungan
dengan rekan kerja, dan hubungan dengan atasan kerja. 4) Aspek
organisasional terdiri dari perasaan terkait dengan pekerjaan, dan peran yang
ambigu dalam pekerjaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Maarif,
dan Sukmawati (2015), faktor job demands berpengaruh terhadap work
engagement, apabila karyawan merasakan kelelahan secara fisik, psikologis,
sosial, dan organisasi maka akan berdampak menurunkan tingkat work
engagement. Sebaliknya, apabila karyawan merasa secara fisik, psikologis,
sosial, dan organisasi secara baik maka akan meningkatkan tingkat work
engagement pada karyawan.
c. Job resources
Job resources merupakan aspek fisik, psikologis, sosial, dan organisasi
pada pekerjaan, yang memungkinkan individu untuk mengurangi dari
tuntutan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Mujiasih, dan
Prihatsanti (2013), yaitu tingginya job resources tersebut secara teoritis akan
mempengaruhi pula job demands sebagai faktor penting lain yang
mempengaruhi work engagement, ketika job resources dirasakan tinggi maka
akan menimbulkan motivasi yang tinggi pula pada karyawan. Job
resources terdiri dari 1) Level organisasi yaitu adanya kesesuaian gaji yang
didapatkan, adanya kesempatan pengembangan karir, dan ketersedian
informasi yang ada pada organisasi. 2) Level interpersonal terdiri dari
komunikasi yang baik antar sesama rekan kerja, dukungan atasan, dan iklim
kelompok. 3) Level tugas terdiri dari keikutsertaan dalam pengambilan
keputusan, kejelasan peran, dan jenis pekerjaan yang variatif.
Menurut Hewitt (dalam Titien, 2016), work engagement dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain, penghargaan (total rewards), kondisi perusahaan
(company practise), kualitas kehidupan (quality of life), kesempatan
(opportunities), aktivitas pekerjaan yang dihadapi (work), dan orang lain
disekitar pekerjaan (people). Menurut Vazirani (dalam Titien, 2016),
mengemukakan bahwa ada beberapa faktor penting yang menyebabkan
karyawan menjadi engaged, yakni adanya kesempatan untuk pengembangan
pribadi, manajemen yang efektif atas potensi atau bakat individu, kejelasan dari
nilai inti perusahaan, perlakuan organisasi yang penuh hormat kepada karyawan,
perilaku etis yang sesuai standar perusahaan, adanya pemberdayaan, image
organisasi, serta faktor-faktor lainnya yang meliputi kesempatan yang sama dan
perlakuan yang adil, penilaian kinerja, gaji dan bonus, kesehatan dan
keselamatan, kepuasan kerja, dan komunikasi.
Berdasarkan uraian faktor di atas, work engagement dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yaitu 1) Personal resources, adalah evaluasi diri secara positif
yang dihubungkan dengan resiliensi dan mengacu kemampuan individu untuk
mengontrol dan memiliki dampak pada lingkungannya. Personal resources ini
terdiri dari empat seperti hope, optimism, self-efficacy, dan resiliensi. 2) Job
demands adalah derajat lingkungan pekerjaan dalam memberikan stimulus yang
bersifat menuntut sehingga perlu diberikan respon. Job demands terdiri dari
beberapa aspek. Aspek fisik terdiri dari waktu kerja, kekuatan fisik, lingkungan
kerja. Aspek psikologis terdiri dari tekanan deadline dari pekerjaan, kesulitan
untuk melakukan pekerjaan. Aspek sosial terdiri dari hubungan emosional
dengan klien kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan hubungan dengan atasan
kerja. Aspek organisasional terdiri dari perasaan terkait dengan pekerjaan, dan
peran yang ambigu dalam pekerjaan. 3) Job resources merupakan aspek fisik,
psikologis, sosial, dan organisasi pada pekerjaan, yang memungkinkan individu
untuk mengurangi dari tuntutan pekerjaan Job resources terdiri dari level
organisasi , level interpersonal, dan level tugas.
Berdasarkan uraian dari beberapa faktor, peneliti ingin memilih faktor
resiliensi. Alasan peneliti memilih resiliensi, karena salah satu faktor yang dapat
membuat work engagement seorang karyawan tinggi yaitu resiliensi, ini
didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Steven dan Prihatsanti
(2017), yang menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara
resiliensi dengan work engagement. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian
oleh Vernold (dalam Santoso dan Jatmika, 2017), mengenai resiliensi
menunjukkan bahwa individu yang dapat bertahan atau terus di perusahaan
tersebut dikarenakan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap faktor
pembentuk resiliensi, sedangkan orang-orang yang berencana meninggalkan
pekerjaannya memiliki tingkat kepuasan yang rendah.
Selanjutnya, berdasarkan uraian dari beberapa faktor, peneliti ingin
memilih faktor dukungan sosial atasan. Alasan peneliti memilih dukungan sosial
atasan, karena salah satu faktor yang dapat membuat work engagement seorang
karyawan tinggi yaitu dukungan sosial, hal tersebut berkaitan dengan penjelasan
Bakker dan Demerouti (2007) yang memberikan beberapa contoh dari job
resources yaitu berupa dukungan sosial, pemberian feedback, pemberian
pelatihan, otonomi, serta memicu motivasi kerja karyawan yang mengarah pada
work engagement dalam meningkatkan maksimalitas kerjanya. Kemudian
penjelasan di atas juga didukung oleh pendapat dari Schaufeli dan Bakker (2004)
yang menjelaskan work engagement disebabkan oleh beberapa hal, yaitu
otonomi pekerjaan, dukungan sosial, coaching, dan lain sebagainya. Hal ini juga
didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2012) yaitu
menunjukkan adanya korelasi positif antara dukungan sosial dengan work
engagement. Kemudian juga terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh
Septiani dan Nurtjahjanti (2017) yaitu menunjukkan adanya hubungan positif
yang signifikan antara dukungan sosial dengan keterikatan kerja (work
engagement)

Dimensi Work Engagement


Schaufeli dan Bakker (2004) menjelaskan mengenai dimensi yang
terdapat dalam work engagement, yaitu:
a. Vigor
Vigor merupakan tingginya energinya yang dikeluarkan, kemauan untuk
memberikan usaha yang bisa dipertimbangkan, dan menunjukkan ketekunan
ketika menghadapi kesulitan. Bakker (2007), mengatakan salah satu dimensi
work engagement ditandai oleh tingginya tingkat energi dan ketahanan mental
saat bekerja, kemauan untuk berinvestasi usaha dalam pekerjaan seseorang
dan ketekunan bahkan dalam menghadapi kesulitan. Hasil penelitian yang
dilakukan Schaufeli dan Bakker (2004), individu yang berada pada skor tinggi
biasanya memiliki banyak energi, semangat dan stamina saat bekerja,
sedangkan individu yang berada pada skor rendah pada semangat memiliki
energi yang lebih sedikit.
b. Dedication
Dedication merupakan perasaan individu yang merasa terlibat sangat kuat
dalam suatu pekerjaan, antusias dan bangga terhadap pekerjaan, merasa
inspirasi dan penuh tantangan dalam pekerjaannya. Menurut Schaufeli dan
Bakker (2004), karyawan yang memiliki skor dedication yang tinggi secara
kuat mengidentifikasi pekerjaannya karena menjadikannya pengalaman
berharga, menginspirasi dan menantang. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh
Yudiani (2017), ketika karyawan merasa bahwa pekerjaan memberikan
makna khusus bagi dirinya, maka akan muncul pada karyawan adanya
perasaan antusiasme terhadap pekerjaanya, bangga terhadap pekerjaannya,
dan merasa terinspirasi dan tertantang oleh pekerjaanya yang dimilikinya,
sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerjanya.
c. Absorption
Absorption adalah keterlibatan penuh karyawan terhadap pekerjaannya
dengan berkonsentrasi penuh dan senang terhadap pekerjaannya. Karyawan
yang memiliki skor tinggi pada absorption biasanya merasa senang
perhatiannya tersita oleh pekerjaan, merasa tenggelam dalam pekerjaan dan
memiliki kesulitan untuk memisahkan diri dari pekerjaan. Teori tersebut
diperkuat dengan hasil penelitian Steven dan Prihatsanti (2017), bahwa
adanya aspek absorption membuat karyawan menunjukkan ketekunan dan
konsentrasi terhadap pekerjaanya, sehingga karyawan memiliki work
engagement yang tinggi.
Menurut Macey, dkk. (2009), mencakup 2 dimensi penting dalam work
engagement, yaitu :
a. Work engagement sebagai energi psikis.
Karyawan akan merasakan pengalaman puncak dalam pekerjaannya.
Work engagement merupakan tendangan fisik dari perendaman diri dalam
pekerjaan (immersion), perjuangan dalam pekerjaan (striving), penyerapan
(absorption), fokus (focus), dan keterlibatan (inolvement).
b. Work engagement sebagai energi tingkah laku
Work engagement dapat dilihat dari tingkah laku seorang pekerja, yang
memberikan hasil untuk tempat kerjanya. Tingkah laku yang terlihat dalam
pekerjaan antara lain berupa pekerja akan berfikir dan bekerja secara proaktif,
akan mengantisipasi kesempatan untuk mengambil tindakan dan akan
mengambil tindakan dengan cara yang sesuai dengan tujuan organisasi.
Pekerja yang engaged tidak terikat pada job description, fokus pada tujuan
dan mencoba untuk mencapai secara konsisten mengenai kesuksesan
organisasi. Pekerja secara aktif mencari jalan untuk dapat memperluas
kemampuan yang dimiliki dengan jalan yang sesuai dengan yang yang
penting bagi visi dan misi perusahaan. Pekerja pantang menyerah walau
dihadapkan dengan rintangan atau situasi yang membingungkan.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih dimensi dari work
engagement, menurut Schaufeli dan Bakker (2004), yaitu vigor, dedication, dan
absorption. Alasan peneliti memilih dimensi tersebut, karena dimensi dari
Schaufeli dan Bakker (2004) ini dapat memudahkan proses penelitian.
Pertimbangan pemilihan aspek pada penelitian ini juga berdasarkan penelitian
yang dilakukan Steven dan Prihatsanti (2017), adanya aspek vigor, dedication,
dan absorption, karyawan akan berkontribusi untuk mengerjakan pekerjaannya
dengan semangat, tekun, dan penuh tantangan.

Pengertian Work Engagement


Work engagement adalah isu terkini dalam pengelolaan Sumber Daya
Manusia. Menurut Schaufeli dan Bakker (2004), work engagement adalah
sebuah kondisi dari seseorang yang memiliki pikiran yang positif sehingga
mampu mengekspresikan dirinya baik secara fisik, kognitif dan afektif dalam
melakukan pekerja. Menurut Khan (dalam Saks, 2006), juga mendefinisikan
work engagement merupakan pemanfaatan diri secara optimal dalam peran
seorang individu terhadap organisasi, selain itu, individu tersebut juga
mewujudkannya secara fisik, kognitif dan emosional ketika bekerja. Menurut
Cook (dalam Titien, 2016) work engagement mengacu pada satu tingkat, yaitu
para karyawan melakukan perannya dalam tata krama yang positif dan proaktif.
Perrin (dalam Bakker dan Leiter, 2010), mendefinisikan work engagement
sebagai keadaan afektif pada diri karyawan yang mencerminkan kepuasan
terhadap inspirasi dan afirmasi yang karyawan dapatkan ketika bekerja dan
menjadi bagian dari organisasi. Menurut Rothbard (dalam Rahmawati, 2016),
mendefinisikan model work engagement dalam beberapa peran yang berfokus
pada respon emosional seseorang untuk terlibat dalam peran dan bagaimana
tanggapan emosional terhadap keterlibatan dalam satu peran mempengaruhi
keterlibatan dalam peran yang lain. Menurut Federman (dalam Mujiasih, 2012),
work engagement adalah derajat dari seseorang karyawan mampu berkomitmen
pada suatu organisasi dan hasil dari komitmen tersebut ditentukan pada
bagaimana karyawan tersebut bekerja dan lama masa bekerja. Menurut Wellins
dan Concelman (dalam Mujiasih, 2012), mendefinisikan work engagement
adalah kekuatan ilusif yang memotivasi karyawan meningatkan kinerja pada
level yang lebih tinggi, energi ini berupa komitmen terhadap organisasi, rasa
memiliki pekerjaan dan kebanggaan, usaha yang lebih (waktu dan energi),
semangat dan ketertarikan, komitmen dalam melaksanakan pekerjaan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa work engagement
adalah kondisi dari karyawan yang memiliki pikiran positif sehingga karyawan
mampu untuk mengekspresikan dirinya baik secara fisik, kognitif dan afektif
dalam melakukan pekerjaan

 Jenis-jenis Status Kepegawaian


Bila merujuk pada UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
outsourcing (alih daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang
diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Menurut UU no 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, ada 2 macam status karyawan yaitu :

  1. Karyawan tetap yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
  2. Karyawan kontrak yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
    Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13/2003
    tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
    pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan
    kewajiban para pihak. Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang
    dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:
    a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
    b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
    c. Jabatan atau jenis pekerjaan
    d. Tempat pekerjaan
    e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
    f. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
    pekerja/buruh
    g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
    h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak
    dalam perjanjian kerja.
    Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau
    tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab
    Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :
    Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
    a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
    b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
    c. Suatu pokok persoalan tertentu
    d. Suatu sebab yang tidak terlarang
    Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga
    menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:
    a. Kesepakatan kedua belah pihak
    b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
    c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
    d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
    kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
    Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
    Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja
    dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau
    untuk pekerja tertentu. Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menjadi pihak
    dalam perjanjian adalah pekerja secara pribadi dan langsung dengan pengusaha.
    Isi dari PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja
    dengan perusahaan/pengusaha, contohnya : kedudukan atau jabatan, gaji/upah
    pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang
    bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. Jenis dan sifat pekerjaan yang
    diperbolehkan menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah ;
  3. Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya
    paling lama tiga tahun
    a. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjian
    maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut putus demi hukum pada
    saat selesainya pekerjaan.
    b. Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus mencantumkan batasan
    suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
    c. Apabila pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan
    pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
    d. Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dilakukan setelah masa
    tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja. Selama
    tenggang waktu 30 hari tersebut, tidak ada hubungan kerja antara pekerja
    dan perusahaan/pengusaha.
  4. Pekerjaan Musiman
    a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini hanya dapat dilakukan untuk satu
    jenis pekerjaan pada musim tertentu.
    b. Pekerjaan – pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan/
    target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
    sebagai pekerjaan musiman.
    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan musiman tidak dapat
    dilakukan pembaruan.
  5. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
    tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
    a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jenis pekerjaan ini hanya dapat
    dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang
    untuk satu kali paling lama 1 tahun.
    b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan ini tidak dapat dilakukan
    pembaruan.
    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh diberlakukan bagi pekerja
    yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar perkerjaan yang
    biasa dilakukan perusahaan.
  6. Pekerjaan harian/ Pekerja lepas
    a. Perjanjian Kerja Waktu Terntu dapat dilakukan untuk pekerjaan –
    pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume
    pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.
    b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerja harian lepas dilakukan
    dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.
    c. Apabila pekerja harian bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan
    berturut-turut maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi
    Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
    d. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian/lepas wajib membuat
    perjanjian kerja secara tertulis. e. Perjanjian Kerja tersebut harus memuat sekurang – kurangnya :
    Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama/alamat pekerja, jenis
    pekerjaan yang dilakukan dan bersarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
    PKWT wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di instansi
    ketenagakerjaan terkait. Apabila dibuat secara lisan, akibat hukumnya adalah
    kontrak kerja tersebut menjadi PKWT. PKWT dapat diadakan paling lama 2 (dua)
    tahun. Apabila pengusaha ingin melakukan perpanjangan kontrak, maka
    pengusaha wajib memberitahukan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis
    kepada pekerja paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kontrak berakhir.
    Menurut UU No.13/2003 pasal 59 ayat 4, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
    (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh
    diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
    Pengusaha/perusahaan yang bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, harus
    memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang PKWT secara tertulis kepada
    pekerja yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir.
    Jika pengusaha tidak memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam wakktu 7
    (tujuh) hari maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian
    Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), seperti yang diatur dalam UU No.13/2003
    pasal 59 ayat 5.
    Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga
    Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004
    Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bahwa PKWT
    hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. PKWT yang dilakukan melebihi
    waktu 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi
    Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan
    tersebut menjadi karyawan permanen – UU No.13/2003 pasal 59 ayat 7. Menurut UU No.13/2003 pasal 59 ayat 6, Pembaruan perjanjian kerja
    dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Pembaharuan ini
    dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT . Misalnya,
    apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan maka dapat diadakan pembaruan
    perjanjian. Apabila PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak
    berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT.
    Pembaruan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan
    selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu maka pekerjaan
    tersebut belum dapat diselesaikan – pasal 3 ayat 5 Kepmenakertrans Nomor KEP.
    100/MEN/VI/2004. Outsourcing diartikan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Perusahaan
    pemberi kerja memborongkan sebagian dari pekerjaan kepada perusahaan
    pemborong atau perusahaan penyedia tenaga kerja melalui perjanjian
    pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Hubungan kerja antara
    pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau penyediaan
    jasa pekerja dapat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian
    Kerja Waktu Tidak Tertentu. Undang-undang tidak mengatur tentang hal ini.
    Baik pekerja yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan maupun pekerja
    dari perusahaan pemborong outsourcing akan bekerja di lokasi kerja perusahaan
    tersebut. Status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu apakah pekerja
    yang dipekerjakan langsung atau pekerja yang melalui outsourcing boleh saja
    dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang – Undang No. 13
    tahun 2003.
    Mengenai aspek hukum hubungan kerja antara saudara -selaku
    pekerja/buruh- dengan “perusahaan outsourcing“, dijelaskan dalam UU No.
    13.2003 pasal 66 ayat 2 huruf b, bahwa perjanjian kerja yang berlaku dalam
    hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja, adalah
    PKWT apabila pekerjaannya memenuhi persyaratan sebagai pekerjaan tertentu
    yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pelaksanaannya akan selesai dalam
    waktu tertentu; dan/atau PKWTT yang dibuat (diperjanjikan) secara tertulis dan
    ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
    Terkait dengan ketentuan tersebut, dijelaskan dan dipertegas dalam pasal
    59 ayat 2 UU No. 13/2003, bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT),
    tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dimaksud
    dengan pekerjaan yang bersifat tetap, ada 2 (dua) kategori, yakni:
    a. Pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak
    dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses
    produksi dalan satu perusahaan, atau
    b. Pekerjaan pekerjaan yang bukan musiman (Penjelasan pasal 59
    ayat 2 UU No. 13/2003).
    Dengan perkataan lain, apabila suatu pekerjaan walau bersifat terus- menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu namun bukan merupakan
    bagian dari suatu proses produksi pada satu perusahaan, dalam arti hanya
    merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan
    proses produksi atau kegiatan pokok (core business) sebagaimana disebutkan
    dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 13/2003, maka dianggap bukan sebagai pekerjaan
    yang berisfat tetap, sehingga dapat menjadi objek PKWT.
    Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan jasa penunjang, walaupun pekerja
    dapat dipekerjakan dengan hubungan kerja melalui PKWT, akan tetapi untuk
    “perusahaan outsourcing”, ada persyaratan tambahan sebagai amanat Putusan MK
    Register Nomor 27/PUU-IX/2011, bahwa PKWT harus memuat prinsip
    pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja atau Transfer of Undertaking
    Protection Employment (TUPE) yang mengamanatkan:
  7. Pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh (termasuk
    berlanjutnya hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing yang baru)
    yang objek kerja-nya tetap ada walaupun terjadi pergantian perusahaan
    outsourcing. 2. Masa kerja pekerja/buruh harus diperjanjikan (dalam PKWT) untuk dibuat
    experience letter
  8. Experience letter menentukan masa kerja dan menjadi salah satu dasar
    penentuan upah pada perusahaan outsourcing berikutnya.
    Atas dasar Putusan MK tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 29 ayat
    (2) dan ayat (3) Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, khususnya PKWT
    pada perusahaan penyedia jasa pekerja, bahwa PKWT-nya, sekurang-kurangnya
    memuat:
    a. Jaminan kelangsungan bekerja;
    b. Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan
    c. Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan
    penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah;
    Demikian juga memuat hak-hak lainnya, seperti :
    a. Hak atas cuti (tahunan) apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
    b. Hak atas jamsostek;
    c. Tunjangan Hari Raya (THR),
    30
    d. Istirahat mingguan;
    e. Hak atas ganti-rugi (kompensasi diakhirinya hubungan kerja PKWT);
    f. Penyesuaian upah berdasarkan -akumulasi- masa kerja;
    g. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
    perjanjian kerja (PKWT) sebelumnya.
    Dalam Undang – Undang No. 13 tahun 2003 pasal 57 ayat 1 menyatakan
    bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus
    menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”. Meski para pihak adalah orang
    asing, hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut adalah Hukum
    Ketenagakerjaan Indonesia, oleh karena itu PKWT harus dibuat dalam bahasa
    Indonesia, dengan terjemahan ke Bahasa Inggris. Segala ketentuan yang mengikat
    secara hukum adalah ketentuan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Bahasa
    Inggris dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut hanyalah merupakan
    terjemahan, agar para pihak mengerti isinya.
    Penggunaan tenaga kerja asing pada representative office juga wajib
    tunduk pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, apabila
    ketentuan ketenagakerjaan kita mengatur mengenai suatu hak bagi tenaga kerja
    asing yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja, maka hak-hak tersebut wajib
    diberikan pada tenaga kerja asing tersebut. Contohnya, mengenai jaminan sosial
    tenaga kerja. Seorang tenaga kerja asing juga berhak untuk memperoleh
    jamsostek, seperti halnya pekerja WNI

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Work Engagement


Menurut Lockwood (2007) engagement merupakan konsep yang
kompleks dan dipengaruhi banyak faktor , diantaranya adalah budaya di dalam
tempat bekerja, komunikasi organisasional, gaya manajerial yang memicu
kepercayaan dan penghargaan serta kepemimpinan yang dianut dan reputasi
perusahaan itu sendiri. Engagement juga dipengaruhi karakteristik organisasional,
seperti reputasi untuk integritas, komunikasi internal yang baik, dan inovasi
budaya.Menurut Robinson dkk, (2004), faktor kunci pendorong dari engagement
karyawan adalah dimana apabila karyawan dapat merasa dihargai dan dilibatkan
(feeling valued and involved), yang mempengaruhi hal ini adalah:

  1. Karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
  2. Karyawan dapat menyalurkan ide/ suara sehingga mereka dapat merasa
    berharga.
  3. Kesempatan untuk mengembangkan pekerjaan.
  4. Organisasi memperhatikan akan keberadaan dan kesehatan karyawan.
    Penggerak employee engagement akan berbeda di tiap jenis pekerjaan dan
    organisasi. Hewitt (2008) mengemukakan bahwa engagement dipengaruhi oleh
    beberapa faktor, diantaranya adalah: penghargaan (total rewards), kondisi
    perusahaan (company practices), kualitas kehidupan (quality of life), kesempatan
    (opportunities), aktivitas pekerjaan yang dihadapi (work) dan orang lain di sekitar
    pekerjaan (people). Apabila keenam faktor tersebut terpenuhi maka akan dicapai
    high level of engagement, dan keenam faktor tersebut merupakan faktor yang
    saling berhubungan.
    Bakker (2007) menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi
    penyebab utama work engegement, yakni :
    Job Resources
    Merujuk pada aspek fisik, sosial, maupun organisasional dari pekerjaan
    yang memungkinkan individu untuk : mengurangi tuntutan pekerjaan
    dan biaya psikologis maupun fisiologis yang berhubungan dengan
    pekerjaan tersebut, mencapai target pekerjaan, dan menstimulasi
    pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangan personal.
  5. Salience of Job Resources
    Faktor ini merujuk pada seberapa penting atau bergunanya sumber daya
    pekerjaan yang dimiliki oleh individu. 3. Personal Resources
    Merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh karyawan seperti
    kepribadian, sifat, usia, dan lain-lain. Karyawan yang engaged akan
    memiliki karakteristik personal yang berbeda dengan karyawan lainnya
    karena memiliki skor extraversion dan concientiousness yang lebih
    tinggi serta memiliki skor neuoriticism yang lebih rendah.

Pengertian Work Engagement


Work engagement atau worker engagement merupakan sebuah konsep
manajemen bisnis yang menyatakan bahwa karyawan yang memiliki engagement
tinggi adalah karyawan yang memiliki keterlibatan penuh dan memiliki semangat
bekerja tinggi dalam pekerjaannya maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan
kegiatan perusahaan jangka panjang. Dengan kata lain, definisi work engagement
mengacu pada keterlibatan, kepuasan dan antusiasme karyawan dalam bekerja.
Work engagement telah berkembang dari berbagai konsep melingkupi motivasi,
kepuasan kerja dan komitmen organisasi (Saks, 2006).
Menurut Kahn (dalam May dkk, 2004) work engagement dalam pekerjaan
dikonsepsikan sebagai anggota organisasi yang melaksanakan peran kerjanya,
bekerja dan mengekspresikan dirinya secara fisik, kognitif dan emosional selama
bekerja. Keterikatan karyawan yang demikian itu sangat diperlukan untuk
mendorong timbulnya semangat kerja karyawan (Hochschild, dalam May dkk,
2004).
Brown (Robbins, 2003) memberikan definisi work engagement yaitu
dimana seorang karyawan dikatakan memiliki work engagement dalam
pekerjaannya apabila karyawan tersebut dapat mengidentifikasikan diri secara
psikologis dengan pekerjaannya, dan menganggap kinerjanya penting untuk
dirinya, selain untuk organisasi. Karyawan dengan work engagement yang tinggi
dengan kuat memihak pada jenis pekerjaan yang dilakukan dan benar-benar
peduli dengan jenis kerja itu .
Secara lebih spesifik Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma dan Bakker
(2002) mendefinisikan work engagement sebagai positivitas, pemenuhan, kerja
dari pusat pikiran yang dikarakteristikkan (Schaufeli,dkk, 2008). Work
engagement merupakan sebuah motivasi dan pusat pikiran positif yang
berhubungan dengan pekerjaan yang dicirikan dengan vigor, dedication dan
absorption. Work engagement lebih daripada keadaan sesaat dan spesifik, mengacu ke
keadaan yang begerak tetap meliputi aspek kognitif dan afektif yang tidak fokus
pada objek, peristiwa, individu atau perilaku tertentu (Schaufeli & Martinez,
2002). Schaufeli, Salanova, dan Bakker (dalam Schaufeli, dkk, 2008 )
memberikan batasan mengenai work engagement sebagai persetujuan yang kuat
terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan
pekerjaan.
Menurut Development Dimension International (2005) work engagement
terjadi ketika seseorang merasa bernilai, menikmati dan percaya pada pekerjaan
yang mereka lakukan. Work engagement juga dijelaskan sebagai interaksi dua
arah antara pekerja dan pihak yang memberi pekerjaan (Chartered Institute of
Personnel and Development, 2006), pekerja yang memiliki work engagement
dikarakterisasikan dengan melingkupi beberapa faktor yang diantaranya: memiliki
fokus terhadap motivasi, kepuasan kerja, komitmen, menemukan arti dalam
14
bekerja, kebanggaan serta memiliki sebuah hubungan dengan visi dan misi
keseluruhan sebuah organisasi.
Schmidt (2004) mengartikan work engagement sebagai gabungan antara
kepuasan dan komitmen, dan kepuasan tersebut mengacu lebih kepada elemen
emosional atau sikap, sedangkan komitmen lebih melibatkan pada elemen
motivasi dan fisik. Meskipun kepuasan dan komitmen adalah dua elemen kunci,
secara individu mereka tidak cukup untuk menjamin work engagement, terdapat
tema berulang yang menunjukkan work engagement yang melibatkan pekerja
yaitu “going extra mile” (akan bekerja ekstra) dan mengupayakan sesuatu untuk
pekerjaan di atas apa yang biasanya diharapkan.
Pengertian yang dikemukan Wellins & Concelman (2004) mengenai work
engagement adalah kekuatan yang memotivasi karyawan meningatkan kinerja
pada level yang lebih tinggi, energi ini berupa komitmen terhadap organisasi, rasa
memiliki pekerjaan dan kebanggaan, usaha yang lebih (waktu dan energi),
semangat dan ketertarikan, komitmen dalam melaksanakan pekerjaan. Menurut Federman (2009), work engagement karyawan adalah derajat
dimana seorang karyawan mampu berkomitman pada suatu organisasi dan hasil
dari komitmen tersebut ditentukan pada bagaimana mereka bekerja dan lama masa
bekerja.
Lockwood (2005) dalam Society for Human Resorce Management
(SHRM) memberi pengertian mengenai work engagement sebagai keadaan
dimana seseorang mampu berkomitmen dengan organisasi baik secara emosional
maupun secara intelektual. Sedangkan Benthal (2006) berpendapat bahwa
15
employee work engagement adalah suatu keadaan ketika manusia merasa dirinya
menemukan arti diri secara utuh, memiliki motivasi dalam bekerja, maupun
menerima dukungan orang lain secara positif dan mampu bekerja secara efektif
dan efisien di lingkungan kerjanya.
Hewitt (2008) mendefinisikan employee work engagement sebagai sikap
positif pegawai dan perusahaan (komitmen, keterlibatan, dan keterikatan)
terhadap nilai nilai budaya dan pencapaian keberhasilan perusahaan. Work
engagement bergerak melampaui kepuasan yang menggabungkan berbagai
persepsi karyawan yang secara kolektif menunjukkan kinerja yang tinggi,
komitmen, serta loyalitas (Wulandari dan Gustomo, 2009).
Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian teori di atas mengenai work
engagement adalah work engagement merupakan perilaku karyawan dalam
bekerja dengan mengekspresikan dirinya secara total baik secara fisik, kognitif,
afektif dan emosional. Karyawan menemukan arti dalam bekerja, kebanggaan
telah menjadi bagian dari organisasi tempat ia bekerja, bekerja untuk mencapai
visi dan misi keseluruhan sebuah organisasi. Karyawan akan bekerja ekstra dan
mengupayakan sesuatu untuk pekerjaan di atas apa yang diharapkan baik dalam
waktu dan energi.

Pengertian Counter Work Behavior


Counter Work Behavior merupakan perilaku karyawan yang
bertentangan dengan kepentingan sah suatu organisasi. Perilaku ini dapat
membahayakan organisasi atau orang dalam organisasi termasuk karyawan
dan klien, pelanggan, atau pasien. Menurut Chand, Piar&Chand, Kuman
(2014) Perilaku Kerja kontraproduktif dapat didefinisikan sebagai setiap
kegiatan yang disengaja atau tidak disengaja dari individu yang dapat
menghambat kinerja diri, orang lain atau organisasi. Perilaku Kerja
kontraproduktif mungkin juga dipahami sebagai perilaku yang dapat
membahayakan atau dimaksudkan untuk menyakiti diri sendiri, orang-orang
dan sumber daya organisasi. Juga sebagai perilaku yang dilakukan oleh
individu baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dapat bertentangan
dan menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Perilaku seperti itu tentu saja menyebabkan biaya ekonomi yang
tinggi untuk organisasi, psikologis, dan biaya sosial juga (An, Feng & Wang,
Bing (2016). Itulah sebabnya, itu harus dikontrol dengan baik. Banyak
peneliti menyebut CW Merupakan kanker yang mengancam kehidupan
organisasi. Ini pasti merusak atau mengacaukan nilai-nilai organisasi yang
hebat, yang mengarah untuk mengintimidasi kesejahteraan dan masa depan
sebuah organisasi dan anggota. CWB umumnya dipersepsikan sebagai
negatif dan kebalikan dari keterlibatan karyawan.
Sebelum pertengahan 1990-an, pendekatan yang paling umum adalah
untuk memeriksa perilaku disfungsional individu tanpa saran konstruk
menyeluruh. Misalnya, individu mempelajari topik seperti keterlambatan
(Kelloway, Francis, Prosser, & Cameron, 2010)(Blau,1995), kekerasan di
tempat kerja (Greenberg,1990), dan absensi (mis., John,1994). Tindak
penyimpangan dapat berbahaya bagi individu (penyimpangan interpersonal)
atau kesejahteraan organisasi (penyimpangan organisasi). Melihat dua
dimensi ini dapat diklasifikasikan sebagai penyimpangan produksi (seperti
pergi lebih awal atau terlalu banyak istirahat), penyimpangan properti (seperti
mencuri, menerima kickbacks), penyimpangan politik (seperti gosip,
persaingan tidak sehat), penyimpangan pribadi (seperti pelecehan verbal,
perilaku kasar, bertindak semena-mena).
 Perilaku
Perilaku adalah apapun yang dikerjakan seseorang (Suprihanto,
2003). Berbicara dengan atasan, menyimpan arsip, melayani pelanggan dan
sebagainya menunjukkan perilaku (behavior) seseorang. Untuk memahami
bagaimana individu berperilaku dalam organisasi, seorang manajer harus
mengetahui mengapa ada perbedaan perilaku diantara para karyawan.
Pendapat yang dikemukakan oleh ahli tentang perilaku individu masih
terdapat kontradiksi. Ada yang berpendapat bahwa perilaku seseorang itu
lebih banyak ditentukan oleh faktor keturunan atau sifat bawaan, dan ada juga
yang mengatakan bahwa perilaku itu lebih banyak dipengaruhi oleh variabel
lingkungan. Sedangkan menurut Prawirosentono (1999, p.35), perilaku
adalah suatu karakteristik penting dari pribadi untuk melakukan kegiatan.
Perilaku merupakan hasil gabungan dari berbagai faktor psikologis. Faktorfaktor psikologis tersebut merupakan hasil kombinasi dari faktor fisik,
biologis, dan kondisi sosial yang mempengaruhi lingkungan kehidupan
seseorang.
 Faktor-faktor Pembentuk Perilaku Karyawan
Sebagai seorang anggota suatu organisasi, seharusnya tidak
kehilangan identitasnya yang khas, karena hal itu merupakan kekhususan atau
kebanggaan tersendiri yang dimiliki orang tersebut. Orang yang mampu
mempertahankan identitasnya akan mempunyai harga diri yang tinggi yang
pada gilirannya akan muncul dalam bentuk keinginan untuk dihormati dan
diperlakukan secara manusiawi oleh pimpinananya serta rekan kerja. Oleh
karena itu seorang manajer perlu memahami faktor-faktor pembentuk
perilaku seorang karyawan (Siagian, 2006, p.54):

  1. Faktor Genetik
    Faktor genetik dalam hal ini adalah sifat-sifat yang dibawa sejak lahir
    yang bahkan merupakan “warisan” dari kedua orang tuanya. Misalkan
    tentang latar belakang kehidupan karyawan, seperti kecerdasan, sifat
    pemarah, penyabar dan lain-lain.
  2. Faktor Lingkungan
    Faktor lingkungan disini adalah situasi dan kondisi yang dihadapi
    seseorang pada masa muda didalam rumah dan dalam lingkungan yang lebih
    luas, termasuk lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat dekat yang
    dijumpai sehari-hari.
  3. Faktor Pendidikan
    Pendidikan adalah usaha secara sadar dan sistematis dalam rangka
    mengalihkan pengetahuan dari seorang kepada orang lain. Pendidikan dapat
    bersifat formal dan juga non-formal.
  4. Faktor Pengalaman
    Pengalaman seseorang sejak kecil turut membentuk perilaku dalam
    kehidupan organisasionalnya. Pengalaman dapat membentuk sifat apatis,
    keras kepala, tidak toleran, mudah putus asa, dan sebagainya.
     Perilaku Kerja Karyawan
    Perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik
    berupa perbuatan atau sikap maupun anggapan seseorang terhadap
    pekerjaannya, kondisi kerja yang dialami di lingkungan kerja serta perlakuan
    pimpinan terhadap orang dengan tipe ini. (Theedens, 1996, p.16)
    Definisi perilaku kerja menurut Robbins (2002, pp.35-39) yaitu
    bagaimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan
    dirinya melalui sikap dalam kerja. Dimana pendapat Robbins ini menekankan
    pada sikap yang di ambil oleh pekerja untuk menentukan apa yang akan
    lakukan orang dengan tipe ini di lingkungan tempat kerja.
     Perilaku Kerja yang Positif dan Negatif
    Beberapa perilaku positif sebagai seorang karyawan atau pegawai
    yang baik menurut Irmin (2004, p.44) adalah:
  5. Menampilkan etos kerja yang tinggi seperti, pandai menghargai dan
    mengatur waktu, memiliki disiplin yang tinggi, bisa memanfaatkan jam kerja
    secara efektif, memiliki perencanaan dalam bekerja, mempunyai target dalam
    bekerja, tidak selalu menunggu perintah dalam bekerja, memaksimalkan
    potensi diri, selalu semangat, tidak mudah putus asa, berani mengambil resiko
    dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan serta memiliki
    prinsip dan pendirian yang kuat.
  6. Menunjukkan hubungan personal yang simpatik seperti, bertutur kata halus
    dan sopan, menghargai atasan dan teman, suka menolong, bisa menempatkan
    diri, selalu ceria, tidak segan meminta maaf bila melakukan kesalahan, mudah
    memaafkan kesalahan orang lain, supel, mudah diajak bekerja sama,
    mengakui kelebihan orang lain, memiliki ide-ide kreatif, loyalitas terhadap
    atasan, tidak suka membuat konflik.
  7. Mampu menyikapi perubahan secara positif seperti, selalu menyadari
    bahwa perubahan akan terus terjadi, setiap perubahan pasti ada sisi positif dan
    negatifnya, menyikapi perubahan peraturan secara positif, menyadari bahwa
    setiap perubahan terkadang tidak memuaskan semua pihak, dan menyadari
    bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik, selalu siap mengantisipasi
    perubahan, dapat mengambil manfaat dari setiap perubahan yang terjadi.
  8. Memiliki kendali diri yang kuat seperti, mampu mengendalikan amarah,
    dapat mengontrol pembicaraan, selalu tersenyum pada orang lain, mampu
    meredam rasa iri, mampu menahan godaan materi, mampu mengendalikan
    rasa malas, bisa berpikir dengan kepala dingin, selalu berpikir sebelum
    bertindak, sadar posisi dan peran, sadar akan kelemahan diri sendiri, bisa
    memahami orang lain dan selalu berserah diri pada yang kuasa.
  9. Mampu meringankan tugas atasan seperti membantu atasan sebisanya,
    dapat memberikan solusi kepada atasan, tidak pernah menolak perintah atasan
    selama itu tidak melanggar hukum, mengingatkan atasan dengan cara yang
    santun, jika harus menolak perintah atasan tolaklah dengan santun, tahu tugas
    dan tanggung jawab yang diemban atasannya.
  10. Mampu menjadi contoh orang lain seperti, mempunyai sifat jujur,
    menghindari prilaku yang tidak pantas, mau membagi ilmunya dengan orang
    lain, tidak menyimpan dendam dengan orang lain, tidak menyakiti orang lain,
    tidak menunda pekerjaan, dan tidak sombong.
  11. Mampu membedakan antara yang hak dan yang kewajiban seperti, selalu
    berpikir apakah yang dilakukan itu salah atau benar, selalu menggunakan hati
    nurani dalam menyikapi masalah, tidak mau menerima yang bukan haknya,
    berusaha menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, tidak membalas yang
    salah, menghadapi setiap konflik dengan kepala dingin dan selalu berpikir
    bekerja untuk ibadah.
  12. Kreatif dan inovatif, mempunyai prinsip hari ini harus lebih baik dari hari
    kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, memiliki ide-ide
    cemerlang, cepat menangkap perkembangan yang terjadi dan suka belajar,
    tidak takut gagal dan berani mengambil resiko, mau belajar dari orang lain.
  13. Berjiwa besar dan berlapang dada seperti, menghargai keberadaan orang
    lain, mengakui kelebihan orang lain, mampu menahan hawa nafsu, tidak suka
    mencela orang lain, tidak mudah kecewa, bersikap baik pada orang yang
    memusuhi kita dan selalu berpikir positif.
     Terdapat empat belas tipe dari perilaku negatif yang biasa terlihat dari
    seseorang di tempat kerja yaitu (Topchik, 2000, p.95):
  14. Tipe Locomotif
    Orang dengan tipe ini mengekspresikan siikap negatifnya dengan cara
    melindas orang lain. Orang dengan tipe ini cenderung cepat marah dan
    mengekpresikan kemarahan serta rasa frustasinya pada orang lain. Orang
    dengan tipe ini selalu menunjukan perilaku otokratik dan bersikap diktator.
  15. Tipe Perfeksionis
    Orang dengan tipe ini apabila menghadapi sesuatu yang tidak sempurna akan
    cenderung menjadi negatif. Standar-standar yang ditetapkannya cenderung
    tidak realistis. Hasil pekerjaan anak buahnya yang dipuji oleh orang lain tetap
    belum bisa diterima olehnya. Kata-kata favoritnya adalah, “masih harus
    disempurnakan lagi”.
  16. Tipe Manusia Es (Penolak)
    Bagi orang dengan tipe ini, perubahan sekecil apapun akan
    mengecewakannya dan menyebabkan bisa bersikap negatif. Tipe ini senang
    mempertahankan keadaan status kuno, dan cenderung menolak perubahan.
    Dengan kata-kata orang dengan tipe ini dapat mengatakan bahwa perubahan
    itu baik. Namun orang dengan tipe ini tidak akan mengimplementasikannya
    dalam tindakan nyata.
  17. Tipe “Bukan Tugas Saya”
    Orang dengan tipe ini mengekspresikan sikap negatifnya dengan cara
    menolak melakukan tugas apapun yang menurut pendapatnya tidak termasuk
    dalam lingkup tanggung jawabnya. Kata-kata favorit orang dengan tipe ini
    adalah, “Tugas ini tidak tercantum dalam job description saya”
  18. Tipe Penyebar Gosip
    Tipe ini menampakkan perilaku negatifnya dengan cara menebar gosip.
    Orang dengan tipe ini akan merasa dirinya penting apabila rumor yang
    disebar mendapat reaksi dan sambutan dari banyak orang. Apabila sudah
    mulai kehilangan kontrol atas sesuatu, orang tipe iniakan berupaya
    mendapatkannya kembali dengan cara menebar gosip. Kata-kata favoritnya
    adalah, “Mau dengar nggak? Ini ada berita heboh”.
  19. Tipe Pesimis
    Orang dengan tipe ini memandang dunia sebagai tempat yang tidak nyaman
    baginya. Tipe yang satu ini selalu tidak merasa puas dengan segala sesuatu
    yang sudah ada. Sangat sulit untuk membuat orang-orang seperti ini merasa
    gembira. Dunia dilihatnya sebagai sesuatu yang sama saja, kemarin hari ini
    atau besok tidak ada bedanya. Kata-kata favorit orang dengan tipe ini adalah,
    “Lorong gelap yang kulalui ini seakan tak berujung”.
  20. Tipe Miskin Komitmen
    Orang dengan tipe ini sulit dipegang janji-janjinya. Dalam mengerjakan
    pekerjaan orang dengan tipe ini cenderung angin-anginan dan kurang
    bertanggung jawab. Pekerjaan merupakan prioritas paling rendah bagi orang
    dengan tipe ini. Orang dengan tipe ini mudah berubah-ubah fokus, tidak
    memiliki “sense of urgency” atau rasa kepepet dalam melakukan sesuatu.
    Biasanya orang dengan tipe ini suka menunda pakejaan.
  21. Tipe Pengkritik
    Misi orang dengan tipe ini adalah membantah apapun yang orang lain
    katakan. Orang seperti ini menganggap diri selalu paling benar. Orang dengan
    tipe ini sulit memberi umpan balik positif pada orang lain, orang dengan tipe
    ini sulit memuji orang lain. Kata yang biasa diucap orang tipe ini seperti: Itu
    ide buruk, Usul itu tidak bisa diterapkan.
  22. Tipe Tukang Ngambek
    Orang dengan tipe ini berperilaku seperti anak kecil. Apabila sesuatu tidak
    sesuai dengan keinginan orang dengan tipe ini, orang dengan tipe ini akan
    menunjukan perilaku negatif seperti marah-marah, ngambek, mengundurkan
    diri, bahkan bisa menangis. Perilakunya biasa seperti: Tidak ada orang yang
    memperhatikan saya
  23. Tipe Rela Berkorban
    Orang dengan tipe ini masuk kantor paling pagi, pulang paling malam.
    Namun orang dengan tipe ini cenderung banyak mengeluh tentang beban
    kerja orang dengan tipe ini, tentang pelanggan, juga tentang atasan serta
    tentang lingkungan kerja. Orang dengan tipe ini memiliki kehidupan pribadi
    yang kurang menyenangkan. Pekerjaan adalah pelarian orang dengan tipe ini.
    Orang dengan tipe ini akan berperilaku negatif apabila kerja keras orang
    dengan tipe ini kurang mendapat penghargaan yang pantas. Ucapan yang
    biasa disampaikan orang tipe ini adalah, “Saya telah berkorban sedemikian
    rupa, tapi apa yang saya dapat?”
  24. Tipe Menyalahkan Diri Sendiri
    Orang dengan tipe seperti ini sering kecewa terhadap diri sendiri, kemudian
    menjadi negatif. Orang dengan tipe ini selalu menemukan kekurangan pada
    kinerjanya, pada penampilan, pada peningkatan karir, pada status sosial, pada
    latar belakang pendidikan dan lainnya. Kata-kata yang biasa diucap tipe ini
    pada umumnya ditujukan pada diri sendiri seperti: Bodoh sekali saya ini,
    mengapa harus saya melakukan hal seperti ini?, semua ini kesalahan saya.
  25. Tipe Pencari Kambing Hitam
    Orang dengan tipe ini sangat sulit menerima kenyataan bahwa ini salah. Juga
    sulit untuk mengakui bahwa orang dengan tipe inilah yang harus
    bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan orang lain, misalnya oleh
    anak buah orang dengan tipe ini. Karena itu orang dengan tipe ini akan
    cenderung mengalihkan kesalahan pada orang lain, alias cari kambing hitam.
    Kata-kata yang sering diucapkan orang tipe ini adalah, “Saya tidak
    melakukan ini, dia yang melakukannya”.
  26. Tipe Mudah Retak
    Orang-orang yang bertipe seperti ini sangat sensitif. Hal sekecil dan sepele
    apapun yang dikatakan pada orang dengan tipe ini jika tidak hati-hati
    menyampaikannya akan membuat orang dengan tipe ini menjadi sangat
    tersinggung. Ketika orang dengan tipe ini tersinggung lalu menjadi negatif.
    Kata-kata favorit orang tipe ini adalah, “Jangan katakan itu pada saya, saya
    tidak bisa menghadapinya”.
  27. Tipe Manusia Detail
    Orang dengan tipe ini sangat senang memusatkan perhatian pada hal-hal kecil
    dan detail. Kalimat yang kurang tanda titiknya akan dipersoalkan oleh orang
    yang bertipe detail ini. Kata-kata favoritnya adalah, “Saya perlu mencek
    semuanya lagi dari awal”. Dalam dunia kerja, tipe ini banyak ditemukan. Dari
    dua puluh lima peserta pelatihan yang memberikan evaluasi, dua puluh empat
    orang menyatakan bahwa pelatihannya sangat bagus, hanya satu orang
    menyatakan atau memberi nilai rata-rata. Direktur pelatihan akan memfokus
    pada yang satu orang tadi, tanpa menyinggung yang dua puluh empat lainnya

Tujuan Kinerja Karyawan


Tujuan kinerja menurut Wibowo (2010:48) adalah
menyesuaikan harapan kineja individual dengan tujuan organisasi.
Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan
organisasi akan mampu mewujudkan kinerja kerja yang baik.
menurut Wibowo (2010:50) ada beberapa tingkatan tujuan antara
lain :
1) Corporate Level merupakan tingkatan dimana tujuan
dihubungkan dengan maksud dan nilai-nilai dan
rencana strategis dari organisasi secara menyeluruh
untuk dicapai.
2) Senior Manajemen Level merupakan tingkatan dimana
tujuan pada tingkat ini mendefinisikan kontribusi yang
diharapkan dari tingkat manajemen senior untuk
mencapai tujuan organisasi.
3) Business-unit Functional atau Departement Level
merupakan tingkatan dimana tujuan pada tingkatan ini
dihubungkan dengan tujuan organisasi, target proyek
yang harus diselesaikan oleh unit bisnis, fungsi atau
departemen.
4) Team Level merupakan tingkatan dimana tujuan
tingkatan tim dihubungkan dengan maksud dan
akuntabilitas tim, dan kontribusi yang diharapkan tim.
5) Invidual Level yaitu tingkatan dimana tujuan
dihubungkan pada akuntabilitas pelaku, hasil utama
atau tugas pokok yang mencerminkan pekerjaan
individual dan fokus pada hasil yang diharapkan untuk
dicapai dan kontribusinya pada kinerja tim departemen
organisasi

Indikator Kinerja Karyawan


Menurut Setiawan (2014:1477) untuk mengukur kinerja
dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :
1) Ketepatan penyelesaian tugas merupakan pengelolaan waktu
dalam bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam
menyelesaikan pekerjaan.
2) Kesesuaian jam kerja merupakan kesediaan karyawan dalam
mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan
ketepatan waktu masuk dan pulang kerja dan jumlah kehadiran.
3) Tingkat kehadiran dapat dilihat dari jumlah ketidakhadiran
karyawan dalam suatu perusahaan selama periode tertentu.
4) Kerjasama antar karyawan merupakan kemampuan karyawan
untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan
suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya

Faktor-Faktor Kinerja Karyawan


Menurut Mahmudi (2010:20) kinerja merupakan suatu
jonstruk multideminsional yang mencakup banyak faktor yang
mempengaruhinya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
adalah :
1) Faktor personal atau individu.
Meliputi : pengetahuan, keterampilan, kemampuan
kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki
setiap individu.
2) Faktor kepemimpinan.
Meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan,
semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer
dan team leader.
3) Faktor team.
Meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang
diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan
terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan
anggaran tim.
4) Faktor sistem.
Meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur
yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan
kultur kinerja dalam organisasi.
5) Faktor kontekstual (situasional)
Meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal
dan internal.


Menurut Supardi (2013:347) aspek-aspek untuk menilai
kinerja atau prestasi kerja adalah sebagai berikut :
1) Kemampuan kerja
2) Kerajinan
3) Kedisiplinan
4) Hubungan kerja
5) Prakarsa
6) Kepemimpinan atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan
level pekerjaan yang dijabatnya

Pengertian Kinerja Karyawan


Kinerja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan job
performance atau actual performance, yang merupakan tingkat
keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila kinerja sumber daya
manusia berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk
mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Menurut Sandy
(2015:11) “kinerja merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai
oleh karyawan dalam menjalankan pekerjaan yang telah
diberikan”. Menurut Sutrisno (2016:151) “kinerja atau prestasi
kerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang
berdasarkan tingkah laku kerjanya dalam menjalankan aktivitas
dalam bekerja”.
Keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu organisasi
dalam melaksanakan tugas sangat berhubungan dengan kinerja
karyawan, pencapaian kinerja dalam organisasi merupakan faktor
yang harus diperhatikan untuk mewujudkan perusahaan dalam
mencapai tujuan yang telah diciptakan. Menurut Wibowo
(2014:70) yang berpendapat “kinerja adalah suatu proses tentang
bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja”.
Menurut Payaman J. Simanjuntak (2011:1) mendefinisikan
“kinerja adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan
tujuan perusahaan”.
Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan,
dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan pencapaian
hasil karyawan dalam suatu proses melaksanakan tugasnya dengan
sesuai tanggung jawab yang diberikan. Dengan meningkatkan
kinerja karyawan akan membawa dampak yang positif bagi
perusahaan, sehingga karyawan memiliki tingkat kinerja yang baik
dan optimal untuk membantu mewujudkan tujuan perusahaan

Faktor-Faktor Budaya Kerja


Stepen P. Robbins dalam buku Tika (2013:10) menyatakan
bahwa 10 karateristik yang apabila dicampur dan dicocokkan, akan
menjadi budaya kerja. Kesepuluh karateristik budaya organisasi
tersebut sebagai berikut :
1) Inisiatif Individual
Inisiatif individual adalah tingkat tanggung jawab, keberadaan
atau independensi yang dipunyai setiap individu dalam
mengemukakan pendapat. Inisiatif tersebut perlu dihargai oleh
kelompok atau pimpinan suatu perusahaan sepanjang
menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan.
2) Toleransi
Tindakan berisiko dalam budaya kerja perlu ditekankan, sejauh
mana para pegawai dianjurkan untuk dapat bertindak agresif,
inovatif, dan mengambil resiko. Suatu budaya kerja dikatakan
baik apabila dapat memberikan toleransi kepada anggota atau
para pegawai untuk dapat bertindak agresif dan inovatif untuk
memajukan organisasi atau perusahaan serta berani mengambil
risikoterhapat apa yang dilakukannnya.
3) Pengarahan
Pengarahan dimaksud sejauh mana suatu organisasi atau
perusahaan dapat menciptakan dengan jelas sasaran dan
harapan yang diinginkan. Sasaran dan harapan tersebut jelas
tercantum dalam visi,
misi dan tujusn perusahaan. Kondisi ini dapat berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan.
4) Integrasi
Integrasi dimaksudkan sejauh mana suatu perusahaan dapat
mendorong unit-unit perusahaan untuk bekerja dengan cara
terkoordinasi. Kekompakan unit-unit perusahaan dalam bekerja
dapat mendorong kualitas dan kuantitas pekerjaan yang
dihasilkan.
5) Dukungan Manajemen
Dukungan manajemen dimaksudkan sejauh mana para manajer
dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta
dukungan yang jelas terhadap bawahan. Perhatian manajemen
terhadap bawahan (karyawan) sangat membantu kelancaran
kinerja suatu perusahaan.
6) Kontrol
Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau
norma-norma yang berlaku dalam suatu perusahaan. Untuk itu
diperlukan sejumlah peraturan dan tenaga pengawas (atasan
langsung) yang dapat digunakan untuk mengawasi dan
mengendalikan perilaku pegawai atau karyawan dalam suatu
perusahaan.
7) Identitas
Identitas dimaksud sejauh mana para anggota atau karyawan
suatu perusahaan dapat mengidentifikasikn dirinya sebagai
suatu kesulitan dalam perusahaan dan bukan sebagai suatu
kesatuan dalam perusahaan sangat membantu manajemen
dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
8) Sistem imbalan
Sistem imbalan dimaksudkan sejauh mana alokasi imbalan
(seperti kenaikan gaji, promosi) didasarkan atas prestasi kerja
pegawai, bukan sebaliknya didasarkan atas senioritas dan sikap
pilih kasih. Sistem imbalan yang didasarkan atas prestasi kerja
pegawai dapat mendorong pegawai atau karyawan suatu
perusahaan untuk bertindak dan berperilaku inovatif dan
mencari prestasi kerja yang maksimal sesuai kemampuan dan
keahlian yang dimilikinya.
9) Toleransi
Terhadap konflik sejauh mana para pegawai atau karyawan
didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara
terbuka. Perbedaan pendapat merupakan fenomena yang sering
terjadi dalam suatu perusahaan. Namun perbedaan pendapat
atau kritik yang terjadi bisa dijadikan sebagai media untuk
melakukan perbaikan atau perubahan strategi untuk mencapai
tujuan suatu perusahaan.
10) Pola komunikasi
Sejauh mana komunikasi dapat dibatasi oleh hierarki
kewenangan yang formal. Kadang-kadang hierarki kewenangan
dapat menghambat terjadinya pola komunikasi antara atasan
dan bawahan atau antar karyawan.
Untuk dapat menentukan karateristik budaya kerja yang dapat
meningkatkan kinerja perusahaan, diperlukan kriteria ukuran.
Kriteria ukuran budaya kerja juga bermanfaat untuk
memetakan sejauh mana karateristik tipe budaya kerja tepat
atau relevan dengan kepentingan suatu organisasi karena setiap
perusahaan memiliki spesifikasi tujuan dan karakter sumber
daya yang berlainan. Karateristik perusahaan yang berbeda
akan membawa perbedaan dalam karateristik tipe budaya kerja.
Dan bagaimana orang-orang seharusnya berperilaku.
Tujuannya untuk memastikan bahwa keyakinan ini juga
dimiliki dan dilaksanakan karyawan. Strategi manajemen
budaya seharusnya menganalisis perilaku yang sesuai dan
kemudian dibawa ke dalam proses, seerti manajemen kinerja,
yang akan mendorong pengembangan perilaku tersebut

Jenis-Jenis Budaya Kerja


Setiap lingkungan kerja, memiliki budaya kerja masingmasing sesuai dengan ciri khas atau karateristik yang sesuai dengan
lingkungan kerja tertentu. Unggul atau tidaknya budaya kerja yang
terbangun dalam suatu lingkungan kerja, merupakan hal relatif,
karena lingkungan kerja yang satu dengan yang lain tidak dapat
dibandingksn keunggulannya. Berikut beberapa kerangka yang
dapat ditetapkan dalam suatu lingkungan kerja tersebut, yaitu :
1) Budaya hierarki
Budaya yang dibangun berdasarkan struktur pengorganisasian
suatu lingkungan kerja (perusahaan) yang memiliki sifat
kontrol secara vertikal, dari atas ke bawah ( pimpinan kepada
staf )
2) Badaya pasar
Budaya yang dibangun berdasarkan dinamika kompetisi serta
kecendrungan yang muncul saat ini. Fokus budaya pasar
berorientasi, dengan pemimpin perusahaan yang tangguh dan
selalu mengharapkan hasil yang baik
3) Budaya adhokrasi
Budaya adhokrasi sangat cocok untuk merespon revolusi
industri 4.0. perusahaan jenis ini akan terus berinovasi dan
akan saling berkompetisi untuk membuat perbaikan struktur
hidup manusia di masa mendatang. Budaya adhokrasi
mengedepankan semangat kaloborasi antara sumber daya
manusia yang terlibat, dari atasan hgingga staf.

Indikator Budaya Kerja


Adapun indikator dalam budaya kerja menurut Robbins
dalam Ichsan Nugraha (2016) adalah sebagai berikut:
1) Inovasi dan mengambil resiko
a) Dukungan dan suasana kerja terhadap kreatifitas
b) Penghargaan terhadap aspirasi karyawan perusahaan
c) Pertimbangan karyawan perusahaan dalam mengambil
resiko
d) Tanggung jawab karyawan perusahaan
2) Perhatian pada rincian
a) Ketelitian dalam melakukan pekerjaan
b) Evaluasi hasil kerja
3) Orientasi hasil
a) Pencapaian target
b) Dukungan lembaga dalam bentuk fasilitas kerja
4) Orientasi manusia
a) Perhatian perusahaan terhadap kanyamanan kerja
b) Perhatian perusahaan terhadap rekreasi
c) Perhatian perusahaan terhadap keperluan pribadi
5) Orientasi team
a) Kerja sama yang terjadi antara karyawan perusahaan
b) Toleransi antar karyawan perusahaan
6) Agresifitas
a) Kebebasan untuk memberikan kritik
b) Iklim bersaing dalam perusahaan
c) Kemauan karyawan untuk meningkatkan kemampuan diri
7) Stabilitas
Yaitu kemampuan atau mempertahankan status dalam
organisasi. Gambaran tersebut menjadi basis bagi pemahaman
bersama yang dimiliki para anggoa mengenai organisasi, dan
bagaimana segala sesuatu dilakukan didalamnya sesuai dengan
apa yang telah ditentuka atau disepakati bersama

Pengertian Budaya Kerja


Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan
hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga
pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin
dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta
tindakan yang terwujud sebagai bekerja.
Budaya kerja merupakan pernyataan filosofis, dapat
difungsikan sebagai tuntutan yang mengikat pada karyawan karena
dapat diformulasikan secara formal dalam berbagai peraturan dan
ketentuan perusahaan. Budaya kerja merupakan sekumpulan pola
perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu
dalam sebuah organisasi.
Menurut Triguno dalam Ruliyansa (2018:83) Budaya kerja
merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perusahaan
atau organisasi dalam membangun prestasi dan produktivitas kerja
para pegawai sehingga mengarahkan perusahaan kepada
keberhasilan yang dilakukan dengan kesadaran masing-masing
individu, sedangkan kesadaran adalah merupakan sikap seseorang
yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas
dan tanggung jawabnya.
Budaya kerja adalah Cara kerja sehari-hari yang bermutu
dan selalu mendasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga
menjadi motivasi, memberi inspirasi, untuk senantiasa bekerja
lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani
(Ruliyansa, 2018: 83)
Menurut Sulaksono (2010) budaya kerja adalah “the way
we are doing here” artinya sikap dan perilaku pegawai dalam
melaksanakan tugas”.
Menurut Robbins (2015:721) budaya kerja mengarah
kepada kesatuan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota
organisasi yang membedakan organisasi itu dengan yang lain.
Budaya kerja adalah perwuudan dari kehidupan yang dijumpai di
tempat kerja. Secara lebih khusus, budaya kerja merupakan suatu
sistem makna yang terkait dengan kerja, pekerjaan dan interaksi
kerja yang disepakati bersama dan digunakan di dalam kehidupan
sehari-hari. Budaya kerja yang terdapat dalam suatu organisasi
adalah tempat mengasah anggota organisasi berkarya di organisasi
tersebut. Kualitas dari karakter budaya kerja inilah yang akan
membentuk besar kecilnya kemauan, hasrat, dan gairah anggota
organisasi untuk memunculkan dan memanfaatkan potensi insani
mereka untuk dikontribusikan pada proses penciptaan kinerja
organisasi (Hartanto,2009).
Dari beberapa pengertian teori budaya kerja, dapat penulis
simpulkan bahwa budaya kerja dari karyawan dapat membantu
organisasi mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan
lingkungan, hal ini juga tentunya akan diasosiasikan dengan
kinerja dalam waktu yang panjang dan berkesinambungan.

 Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Aprianti dan Bhaihaki (2017:103), indikator pada kinerja karyawan adalah: 1. Kualitas Diukur dalam pemahaman karyawan pada kapasitas pekerjaan yang disampaikan serta kesempurnaan tugas pada kemampuan dan kapasitas karyawan. 2. Kuantitas Jumlah yang dibuat dalam sebutan seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 3. Ketepatan waktu Tingkat kegiatan dikerjakan pada awal waktu yang disesuaikan, dilihat dari komposisi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang ada untuk kegiatan lain. 4. Efektivitas Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) ditingkatkan sepenuhnya untuk memperluas hasil setiap unit dalam pemanfaatan aset. 5. Kemandirian Tingkat seseorang yang nantinya mampu mewakili untuk menyelesaikan kapasitas kerjanya. 6. Komitmen kerja Tingkat dimana karyawan memiliki kewajiban kerja yang bertanggung jawab dengan perusahaan

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan


Menurut Mangkunegara (2016) dalam Widyaningrum (2020:7) menyatakan
ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan antara lain,
yaitu:

  1. Faktor Kemampuan
    Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari kemampuan
    potensi (IQ) dan kemampuan reality (Knowledger + skill). Artinya,
    karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan
    pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan
    pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang
    diharapkan.
  2. Faktor Motivasi
    Motivasi terbentuk dari sikap (Attitute) seorang karyawan dalam
    menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan
    diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).
    Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri karyawan
    untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal (sikap mental yang
    siap secara psikofisik). Artinya, seorang karyawan harus siap mental,
    mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan
    dicapai, mampu memanfaatkan dalam mencapai situasi kerja.
    Sedangkan menurut Afandi (2018) dalam Widyaningrum (2020:9) menyebutkan
    delapan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam organisasi, yaitu:
  3. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja.
  4. Kejelasan dan penerimaan seorang karyawan yang merupakan taraf
    pengertian dan penerimaan tugas yang diberikan kepadanya.
  5. Tingkat motivasi pekerja, suatu kemauan dari karyawan untuk peningkatan
    kinerja karyawan.
  6. Kompetensi, suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan
    dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab
    pekerjaan.
  7. Fasilitas kerja, sesuatu yang menunjang pekerjaan karyawan yang
    disediakan oleh perusahaan.
  8. Budaya kerja, suatu kebiasaan yang ada di perusahaan dan dilakukan secara
    berulang-ulang.
  9. Kepemimpinan, sikap memimpin untuk pengarahan dan pengendalian
    karyawan.
  10. Disiplin kerja, sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap
    peraturan-peraturan yang berlaku di organisasi.

Pengertian Kinerja Karyawan


Kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasari atas
kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu, Hasibuan (2019:94).
Menurut Indrasari (2017:50), kinerja telah menjadi terminologi atau konsep penting
dalam berbagai pembahasan khususnya dalam mendorong keberhasilan organisasi
dan sumber daya manusia. Kinerja akan selalu menjadi isu actual dalam organisasi
karena apapun organisasinya kinerja merupakan kunci terhadap efektifitas
keberhasilan organisasi. Organisasi yang efektif atau berhasil akan ditopang oleh
sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mangkunegara (2017:67),
menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
tanggung jawan yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan hasil
kerja yang dicapai oleh individu atau sekelompok orang dalam suatu organisasi atau
perusahaan secara kualitas dan kuantitas pada periode tertentu yang merefleksikan
seberapa baik individu atau kelompok tersebut memenuhi persyaratan sebuah
pekerjaan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan,
Widyaningrum (2020:5).

Indikator Promosi Jabatan


Menurut Hasibuan (2019:111-112), ada beberapa indikator yang dapat
mengukur proses promosi jabatan sebagai berikut:

  1. Kejujuran
    Karyawan harus memiliki kejujuran pada dirinya sendiri, bawahannya,
    kesepakatan dalam melaksanakan serta mengendalikan jabatan tersebut,
    harus sesuai kata dengan perbuatannya. Selain itu tidak menyalahgunakan
    jabatan untuk kepentingan personal.
  2. Disiplin
    Karyawan harus disiplin pada dirinya, tugas-tugasnya dan menjalani
    peraturan yang berjalan.
  3. Prestasi kerja
    Karyawan berupaya memperoleh hasil kerja yang dapat
    dipertanggungjawabkan kualitas serta kuantitas dan bekerja secara efektif.
  4. Kerjasama
    Karyawan dapat bekerja bersama-sama dengan kompak dan seragam untuk
    memperoleh tujuan perusahaan.
  5. Kecakapan
    Karyawan wajib cakap, kreatif dan inovatif dalam menuntaskan pekerjaan
    pada jabatan tersebut dengan sesuai dan benar, dapat bekerja dengan
    mandiri tanpa mendapat bimbingan dari atasan.
  6. Loyalitas
    Karyawan harus setia dalam memelihara perusahaan serta berpartisipasi
    aktif pada perusahaan.
  7. Kepemimpinan
    Membimbing dan mendorong bawahannya untuk bekerja sama secara
    efisien dalam memperoleh tujuan perusahaan.
  8. Pendidikan
    Karyawan telah memperoleh hasil pendidikan formal berupa ijazah sesuai
    dengan uraian jabatan.
  9. Komunikatif
    Karyawan bisa berkomunikasi serta mendapat atau mempresepsi informasi
    dari atasan dan bawahannya dengan baik akhirnya tidak ada
    kesalahpahaman

 Jenis-Jenis Promosi Jabatan 


Terdapat beberapa jenis promosi jabatan menurut Hasibuan (2019:113),
yaitu:

  1. Promosi Tetap (Permanent Promotion)
    Promosi tetap adalah kenaikan jabatan pada karyawan yang bersifat
    permanent, artinya menurut ketentuan yang berlaku rutin, tetap serta tidak
    berubah lagi.
  2. Promosi Sementara (Temporary Promotion)
    Promosi sementara yaitu seseorang yang diangkat sementara atau diangkat
    untuk mengisi suatu keadaan kosong dalam keadaan apapun, Tetapi dengan
    anggapan bahwa jabatan itu telah diisi oleh suatu kekuasaan yang bertahan
    lama, maka kekuasaan peralihan itu akan diturunkan derajatnya kepada
    kedudukannya yang lalu.
  3. Promosi Kering (Dry Promotion)
    Promosi kering yaitu orang yang jabatan atau kedudukannya diperluas dan
    diikuti dengan perluasan beban kerja, keahlian dan kewajiban, tetapi tidak
    disertai perluasan upah atau kompensasi.

Tujuan Promosi Jabatan


Menurut Hasibuan (2019:113), tujuan promosi jabatan adalah sebagai
berikut:

  1. Untuk membagikan pengakuan, jabatan dan imbalan jasa yang besar kepada
    karyawan yang memiliki prestasi kerja tinggi.
  2. Dapat memicu kepuasan dan kebanggaan individu, status sosial, yang
    semakin tinggi dan penghasilan yang semakin besar.
  3. Untuk mendorong karyawan agar lebih bersemangat dalam bekerja, disiplin
    tinggi dan meningkatkan produktivitas kerjanya.
  4. Untuk menjamin kestabilan pegawai dengan tercapainya promosi jabatan
    karyawan dan dengan waktu yang tepat serta evaluasi yang adil.
  5. Memberikan peluang bagi karyawan untuk menumbuhkan kreatvitas dan
    inovasinya menjadi lebih baik untuk keuntungan perusahaan.
  6. Untuk menambah atau menumbuhkan informasi serta wawasan kerja para
    karyawan yang dapat juga memotivasi karyawan lain.
  7. Untuk menempatkan kekosongan jabatan yang disebabkan adanya
    pemberhentian karyawan sebelumnya.
  8. Agar jabatan tersebut tidak kosong maka dipromosikan karyawan lainnya.
  9. Karyawan yang diangkat ke posisi yang tepat, semangat dan ketenangan
    bekerja meningkat sehingga efisiensi kerjanya juga akan meningkat.
  10. Untuk memudahkan penarikan kandidat, karena dengan adanya promosi
    jabatan dapat menjadikan dorongan serta perangsang bagi para calon
    kandidat untuk melamar.

Pengertian Promosi Jabatan


Menurut Siagian (2015:169), promosi adalah apabila seseorang karyawan
dipindahkan dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain dalam hierarki
wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada tenaga kerja pada
waktu sebelumnya. Promosi jabatan merupakan variabel yang signifikan untuk naik
ke tingkat berikutnya dimana karyawan merasa tidak ditawari kesempatan untuk
berkembang maju sehingga mendatangkan penurunan kinerja. Sedangkan menurut
Suprayitno (2020:230), promosi adalah penghargaan terhadap pegawai yang
berhasil menunjukkan prestasi kerja yang tinggi dalam menunaikan kewajiban
dalam pekerjaannya, sekaligus sebagai pengakuan pihak organisasi
(pemerintah/perusahaan) atas kemampuan dan potensi pegawai yang bersangkutan
untuk penjabat jabatan yng lebih tinggi dalam organisasi. Dengan adanya promosi,
pegawai akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui
kemampuannya oleh perusahaan sehingga mereka akan menghasilkan kinerja yang
tinggi serta akan mempertinggi loyalitas pada perusahaan. Oleh karena itu,
pimpinan harus menyadari pentingnya promosi dalam peningkatan produktivitas
yang harus dipertimbangkan secara objektif.

Indikator Penghargaan


Menurut Mahmudi (2012:187), terdapat beberapa indikator penghargaan
yaitu:

  1. Insentif
    Hal ini mencangkup penambahan kompensasi keuangan berbentuk bonus
    dan pemberian saham. Pemberian tersebut merupakan suatu wujud
    penghargaan pada kinerja karyawan yang tinggi.
  2. Kesejahteraan
    Beragam program kesejahteraan yang dianjurkan organisasi sebagai
    penghargaan atas kinerja. Yaitu seperti: tunjangan, meliputi tunjangan
    jabatan, tunjangan structural, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan
    anak, tunjangan keluarga dan tunjangan hari tua. Fasilitas kerja, meliputi
    kendaraan dinas, sopir pribadi dan rumah dinas. Kesejahteraan rohani,
    misalnya rekreasi, liburan dan sebagainya.
  3. Pengembangan karir
    Pengembangan karir merupakan peluang kinerja dimasa depan.
    Pengembangan karir ini penting diberikan kepada karyawan yang memiliki
    hasil kerja yang baik sehingga nilai karyawan lebih tinggi dan memberikan
    hasil yang baik dikemudian hari. Pengembangan karir memberikan pintu
    terbuka bagi karyawan yang memiliki niat luar biasa untuk belajar dan
    mengasah wawasan, kemampuan dan keahliannya.
  4. Penghargaan psikologis
    Penghargaan ini sangat bernilai penting bagi karyawan. Psikologi yang baik
    dapat menghasilkan energi dan mempengaruhi kinerja karyawan.
    Penghargaan psikologis termasuk memberi kepercayaan, pengakuan dan
    pujian.

Jenis-Jenis Penghargaan


Menurut Busro (2018:319), penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:

  1. Finansial (tunjangan kinerja, bonus, insentif, kenaikan gaji, remunerasi,
    tunjangan belajar, dan sejenisnya).
  2. Setara finansial (fasilitas kantor, promosi jabatan, fasilitas mobil,
    perumahan, asuransi, kesehatan, rekreasi dan sejenisnya).
  3. Non finansial (fandel, piagam, sertifikat, piala, tropi, lencana, bintang, dan
    sejenisnya)

Pengertian Kinerja Karyawan


Pengertian kinerja menurut Rivai, dkk (2015 : 141) adalah hasil atau
tingkatan keberhasilan seseorang secara keseluruhan selam periode tertentu dalam
melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar hasil kerja, target atau sasaran
atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu serta telah disepakati bersama.
Kinerja juga tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan kepuasan kerja
dan kompensasi, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat
individu. Dengan itu kinerja ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan
lingkungan. Oleh karena itu agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus
mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan dan mengetahui
pekerjaannya serta dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan
kemampuan.
Pengertian kinerja adalah sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2017:67).
Sementara menurut Soedjono, (2013 : 93) kinerja karyawan adalah
prestasi kerja yakni perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan
standar kerja yang ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan.
Selanjutnya Robbins, (2015 : 88) mengistilahkan kinerja (performance)
dengan prestasi kerja yaitu proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau
menilai prestasi kerja karyawan.
Menurut Rivai, dkk (2015 : 309) Kinerja seseorang merupakan
kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai hasil kerja,
dan juga merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai
prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan peranan dalam
pemerintahan.
Sedangkan Hasibuan (2015 : 34) menyatakan bahwa Kinerja (prestasi
kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugastugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman
dan kesungguhan serta waktu

Dimensi dan Indikator Lingkungan Kerja


Alex, (2011:184) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu
yang ada disekitar para pekerjaan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas yang dibebankan.

  1. Lingkungan kerja fisik
    Lingkungan kerja fisik bersifat nyata, berkenaan dengan kondisi tempat atau
    ruangan dan kelengkapan material atau peralatan yang di perlukan pegawai untuk
    bekerja.
    a. Pewarnaan
    Pewarnaan harus diperhatikan dalam sebuah lingkungan kerja, karena warna
    mempengaruhi jiwa seseorang yang ada di sekitarnya. Menurut Sedarmayanti
    (2011:21), menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan
    sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan
    penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna kadang-kadang
    menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain karena dalam sifat warna dapat
    merangsang perasaan manusia.
    b. Kebersihan
    Lingkungan yang bersih dapat menimbulkan perasaan yang nyaman dan
    senang sehingga dapat mempengaruhi semangat kerja seseorang. Dalam setiap
    instansi hendaknya selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja yang bersih
    akan dapat mempengaruhi kesehatan kejiwaan. Kebersihan lingkungan bukan
    hanya berarti kebersihan tempat kerja, tetapi jauh lebih luas daripada itu
    misalkan kamar kecil yang berbau tidak sedap akan menimbulkan rasa kurang
    menyenangkan bagi para pegawai yang menggunakan. Menjaga kebersihan
    pada umumnya diperlukan tugas khusus tetapi ini bukan semata-mata
    kewajiban dari petugas khusus tersebut. Setiap pegawai wajib ikut
    bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan tempat meeka bekerja.
    c. Pertukaran udara
    Pertukaran udara yang baik akan menyehatkan badan dan menimbulkan
    kesegaran, sehingga dapat menimbulkan semangat kerja seseorang. Tanaman
    merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia.dengan
    cukupnya oksigen di sekitar tempat kerja, ditambah dengan pengaruh secara
    psikologis akibat adanya tanaman disekitar tempat kerja, keduanya akan
    memberikan kesejukan dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan segar
    selama bekerja akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat setelah
    bekerja.
    d. Penerangan
    Penyediaan penerangan yang cukup tetapi tidak menyilaukan akan
    menjadikan suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih
    teliti. Menurut Sedarmayanti (2011:23), cahaya atau penerangan sangat besar
    manfaatnya bagi pegawai guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja,
    oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang
    tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan
    lambat, banyak mengalami kesalahan dan pada akhirnya menyebabkan kurang
    efesien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga organisasi sulit dicapai.
    e. Keamanan
    Rasa aman akan menimbulkan ketenangan dan mendorong semangat kerja
    kegairahan untuk bekerja bagi para pegawainya. Dalam hal ini ialah
    keamanan terhadap milik pribadi pegawai. Misalnya kendaraan pribadi
    pegawai yang tidak diawasi dengan baik dan tidak adanya pemberian jaminan
    keamanan pada pegawai ketika mereka bekerja, akan membuat mereka
    merasa tidak terlindungi, tidak ada ketenangan, dan selalu merasa di bayangbayang oleh rasa takut tidak aman. Hal ini secara pssikologis akan
    mengganggu mental dan menghambat konsentrasi sehingga hasil pekerjaan
    tidak maksimal, apabila organisasi dapat memberikan jaminan keamanan,
    maka ketenangan bekerja akan timbul. Keamanan dinilai sangat penting guna
    memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja sehingga dapat
    memberikan hasil yang optimal.
    f. Tata ruang
    Tata peralatan dalam ruang lantai yang tersedia, yang dapat mempengaruhi
    aktivitas ruang kantor adalah penyusunan atau pengaturan dari pada perlakuan
    dan pegawai dalam bergerak.
  2. Lingkungan kerja non fisik
    Lingkunga kerja non fisik bersifat tidak nyata, berkenaan dengan suasana
    sosial atau pergaulan (komunikasi) antar personel diunit kerja masing-masing atau
    dalam keseluruhan organisasi kerja. Menurut Sedarmayanti (2011:31) Lingkungan
    kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan
    kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun
    hubungan dengan bawahan. Lingkungan non fisik ini juga merupakan kelompok
    lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan.
    Faktor-faktor lingkungan kerja non fisik (psikologis) menurut Sedarmayanti
    (2011:301) yang kemudian dijadikan sebagai indikator lingkungan kerja non fisik
    adalah sebagai berikut:
    a. Hubungan yang harmonis
    Hubungan sosial yang harmonis di dalam organisasi, baik antara pegawai
    dengan pemimpin, maupun antara pegawai dengan pegawai merupakan
    faktor-faktor yang cukup penting dalam meningkatkan motivasi kerja
    pegawai. Adanya ketegangan yang muncul dalam organisasi, akan
    menurunkan motivasi kerja seorang pegawai, sehingga kinerjanya tidak
    optimal. Untuk itu, tugas seorang pemimpin adalah menciptkan hubungan
    kerja yang harmonis diantara para pegawai, misalnya dengan mengatasi
    berbagai permasalahan yang muncul diantara para pegawai, melakukan
    rekreasi bersama dan lain-lain.
    b. Kesempatan untuk maju
    Kemampuan atau kesempatan untuk maju merupakan faktor yang juga sangat
    penting untuk diperhatikan setiap organisasi. Faktor ini berhubungan dengan
    kebutuhan pegawai untuk mendapatkan penghargaan dan perhatian atas
    kinerjanya. Apabila pegawai diberikan kesempatan untuk maju, mereka akan
    berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja pekerjanya, sehingga mereka
    akan menunjukkan kinerja yang optimal.
    c. Keamanan dalam pekerjaan
    Keamanan dalam pekerjaan adalah terjaminnya keselamatan kerja pegawai
    selama menjalankan tugasnya, misalnya aman dari berbagai kondisi yang
    membahayakan, memperoleh perlakuan yang adil dan sebagainya. Dengan
    terpenuhinya berbagai kondisi keamanan tersebut setiap pegawai akan
    memperoleh ketenangan dalam bekerja, yang berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh Kepuasan Kerja

  1. Terhadap Produktivitas
    Produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja
    hanya jika tenaga kerja memersepsikan bahwa apa yang telah dicapai
    perusahaan sesuai dengan apa yang karyawan terima yaitu adil dan wajar serta
    diasosiasikan dengan performa kerja yang unggul.
    Dengan kata lain bahwa performansi kerja menunjukkan tingkat kepuasan
    kerja seorang pekerja, karena perusahaan dapat mengetahui aspek-aspek
    pekerjaan dari tingkat keberhasilan yang diharapkan.
  2. Terhadap Ketidakhadiran Dan Keluarnya Tenaga Kerja
    Kemangkiran yang tinggi disebabkan oleh kepuasan kerja yang rendah.
    Sementara kepuasan kerja yang tinggi akan membuat tingkat kemangkiran
    yang rendah.
  3. Keluarnya Pekerjaan
    Tingkat kepuasan karyawan yang tinggi akan meminimasi tingkat keluarnya
    karyawan. Berhenti atau keluar dari pekerjaan mempunyai akibat ekonomis
    yang besar, maka besar kemungkinannya berhubungan dengan ketidakpuasan
    kerja.

Model Karakteristik Pekerjaan


Robbins & Judge (2008) menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan adalah suatu
pendekatan terhadap pemerkayaan jabatan yang dispesifikasikan kedalam 5
dimensi karakteristik inti yaitu keragaman ketrampilan (skill variety), jati diri dari
tugas (task identity), signifikasi tugas (task significance), otonomi (autonomy) dan
umpan balik (feed back). Menurut Munandar (dalam Moekijat 2003) Lima ciri-ciri
intrinsik pekerjaan yang memperlihatkan kaitannya dengan kepuasan kerja untuk
berbagai macam pekerjaan.
Kelima ciri intrinsik tersebut adalah sebagai berikut:
a. Skill Variety (Keragaman Ketrampilan Atau Variasi Pekerjaan).
Banyaknya keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan.
Semakin banyak ragam keterampilan yang digunakan, semakin kurang
membosankan suatu pekerjaan.
b. Task Identity (Jati Diri Tugas).
Jati diri tugas yang memungkinkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan
seutuhnya. Para karyawan yang secara individu mengerjakan bagian kecil
pekerjaan tidak dapat mengidentifikasi salah satu produk dengan upaya
karyawan tersebut.
Apabila tugas diperluas untuk menghasilkan sebuah produk secara
keseluruhan atau bagiannya yang dapat diidentifikasi, maka telah terbentuk
identitas tugas.
c. Task Significance (Signifikansi tugas).
tugas yang penting yang mengacu pada seberapa besar dampak pekerjaan
tersebut terhadap orang lain, seperti yang dipersepsikan masyarakat. Dampak
itu boleh jadi atas orang lain dalam organisasi yang bersangkutan atau dampak
itu atas pihak lain diluar perusahaan. Hal yang penting adalah karyawan
percaya bahwa telah melakukan sesuatu yang penting dalam organisasi dan
atau masyarakat.
d. Otonomi.
yaitu karakteristik pekerjaan yang memberikan kebijakan dan kendali tertentu
bagi karyawan atas keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan dan hal ini
merupakan hal yang mendasar untuk menimbulkan rasa tanggung jawab
dalam diri karyawan.
e. Umpan Balik.
yang mengacu pada informasi yang memberitahu karyawan tentang seberapa
baik prestasi kerja yang telah dicapai selama bekerja. Umpan balik timbul dari
pekerjaan itu sendiri, atasan atau penyelia, dan karyawan lainnya. Lebih lanjut
para karyawan perlu mengetahui seberapa baik prestasi yang telah dilakukan
dalam jangka waktu karyawan sesering mungkin karena karyawan mengakui
bahwa prestasi itu memang berbeda-beda dan salah satu cara untuk dapat
mengadakan penyesuaian adalah dengan mengetahui bagaimana prestasi
karyawan sekarang.

Pengertian Karakteristik Pekerjaan


Karakteristik pekerjaan merupakan dasar bagi produktivitas organisasi dan
kepuasan kerja karyawan yang memainkan peranan penting dalam kesuksesan dan
kelangsungan hidup organisasi. Dalam kondisi persaingan yang semakin
meningkat, pekerjaan yang dirancang dengan baik akan mampu menarik dan
mempertahankan tenaga kerja dan memberikan motivasi untuk menghasilkan
produk dan jasa yang berkualitas. Simamora, H (2004) mengatakan bahwa
karakteristik pekerjaan merupakan suatu pendekatan terhadap pemerkayaan
pekerjaan.
Program pemerkayaan pekerjaan berusaha merancang pekerjaan dengan cara
membantu para pemangku jabatan memuaskan kebutuhan mereka dan
pertumbuhan, pengakuan, dan tanggung jawab. Pemerkayaan pekerjaan
menambahkan sumber kepuasan kepada pekerjaan, metode ini meningkatkan
tanggung jawab, otonomi, dan keja secara vertikal (vertikal job loading). Menurut
Agung Panudju (2003), karakteristrik pekerjaan menunjukkan seberapa besar
pengambilan keputusan yang dibuat oleh karyawan kepada pekerjaannya, dan
seberapa banyak tugas yang harus dirampungkan oleh karyawan.

Teori Keagenan


Dewasa ini perekonomian semakin modern. Hal ini dilihat dari semakin
terpisahnya manajemen dan pengelolaan perusahaan.. Senada dengan teori
agency, pada awalanya terjadi pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan
yang menjalankan perusahaan atau tenaga professional dalam hal ini seperti
manajer dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal
mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan tenaga professional.
Semakin besar perusahaan dikelola memperoleh laba semakin besar pula
keuntungan yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan hanya bertugas
mengawasi dan memonitori jalannya perusahaan. Pihak manajemenlah yang
memastikan bahwa staf dan karyawannya bekerja dengan baik. Walaupun begitu,
pemisahan ini juga memberikan dampak negatif yaitu adanya peluang dari
manajemen dalam mengoptimalkan laba agar mengarah pada kesejahteraan
pengelola manajemen.
Pemisahaan seperti ini menimbulkan potensi ketidak keterbukaan saat
menggunakan dana pada perusahaan. Untuk meminimalisir penyimpangan
tersebut maka perusahaan tidak hanya melaporkan secara rutin namun juga
melaporkan dengan memenuhi syarat GCG yaitu transparasi, akuntabilitas,
responsibilitas, independesi, kesetaraan dan kewajaran.

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan


Good Corporate Governance di proksikan dengan Kepemilikan
Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen,
dan Jumlah Anggota Komite Audit.
Menurut agency theory, pemisahan antara kepemilikan dan
pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik
keagenan disebabkan principal dan agent mempunyai kepentingan sendirisendiri dan saling bertentangan karena agent dan principal berusaha
memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Menurut Harumaan (2008)
dalam Susanto (2011), perbedaan kepentingan antara manajemen dan
pemegang saham mengakibatkan manajemen berperilaku curang dan tidak
etis, sehingga merugikan pemegang saham. Oleh karena itu diperlukan
suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan
kepentingan antara manajemen dengan saham.
Adanya tingkat kepemilikan institusional dalam proporsi yang
besar akan mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Wening (2009)
semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar
pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai
perusahaan.
Menurut Herawaty (2008) menemukan pengaruh signifikan dalam
hubungan komisaris independen dengan nilai perusahaan. Namun, dalam
Harjoto dan Jo (2007) menemukan bahwa komisaris independen
berpengaruh lemah terhadap nilai perusahaan.
Komite audit mempunyai peran penting dan strategis dalam
memelihara kredibilitas penyusunan laporan keuangan seperti menjaga
sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya good
corporate governance. Komite audit berperan penting dalam menjamin
terlaksananya corporate governance yang baik.

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan


Agustina (2013), pengungkapan CSR diharapkan akan mampu
menaikkan nilai perusahaan. Karena kegiatan CSR merupakan
keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat akan
mampu memilih produk yang baik yang dinilai tidak hanya barangnya
saja, tetapi juga melalui tata kelola perusahaannya. Kegiatan CSR sendiri
merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pada saat
masyarakat yang menjadi pelanggan memiliki penilaian yang positif
terhadap perusahaan, maka mereka akan loyal terhadap produk yang
dihasilkan. Sehingga hal ini akan mampu menaikkan citra perusahaan
yang direfleksikan melalui harga saham yang akan meningkat.

Nilai Perusahaan


Menurut Brigham (2008) nilai perusahaan merupakan harga yang
bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.
Sedangkan menurut Keown (2004) dalam Agustina (2013) nilai
perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas
pemegang saham yang beredar. Nilai perusahaan merupakan persepsi
investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan
dengan harga saham dan profitabilitas. Nilai perusahaan menurut Nurlela
dan Islahudin (2008) didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan
dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum
apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga
saham, semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Untuk
mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan
pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan
sebagai manajer ataupun komisaris.
Sehingga, nilai perusahaan merupakan nilai pasar perusahaan atau
nilai jual perusahaan apabila perusahaan tersebut dijual yang dikaitkan
dengan harga saham dan probabilitas, dan dijadikan dasar untuk menilai
tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya.
Menurut Kusumadilaga (2010), suatu perusahaan dikatakan
memiliki nilai perusahaan yang baik jika kinerja perusahaan juga baik.
Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Apabila harga
perusahaannya tinggi, maka dapat dikatakan nilai perusahaannya juga
baik.
Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan
yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham.
Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai
perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab
dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham
yang juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan
dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan
dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aset (Hadianto,
2013).

Good Corporete Governance


Sebagai sebuah konsep, Good Corporate Governance tidak hanya
memiliki definisi tunggal. Menurut Komite Cadbury, Good Corporate
Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya
kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya.
Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer,
pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan
perusahaan di lingkungan tertentu Bambang Listyo (2013).
Good Corporate governance adalah suatu konsep yang
menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian
kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing
unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus
ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta
hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai
dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara
unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan
yang pada hakekatnya merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu negara
yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang
bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari
perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon
investor, kreditor dan calon kreditur Perseroan Gabriella (2013).
Mekanisme Good Corporate Governance dibagi menjadi menjadi dua
bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh
dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan,
sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk
pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku.
Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal
perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut
Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dalam Rizky Arifani (2012)
dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang
berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen
diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen
terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris
perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan
keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian
internal (termasuk audit internal). Komite audit ditempatkan sebagai
mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal.
Kurnianingsih dan Supomo (2008) dalam Gabriela (2013) juga
menjelaskan bahwa komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan
keuangan diharapkan dapat melaksanakan beberapa fungsi yaitu:
menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas,
kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian
laporan keuangan, menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan
perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya
perubahan kebijakan akuntansi, menelaah efektifitas Struktur Pengendalian
Internal (SPI) dan memastikan tingkat kepatuhan SPI, mengevaluasi
kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan, menilai estimasi,
kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai
pengaruh material terhadap laporan keuangan. Kepemilikan saham
manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para
manajemen, yang dapat diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki
oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan
keputusan perusahaan

Corporate Social Responsibility


Menurut konsep signal theory menyatakan bahwa perusahaan
memberikan sinyal – sinyal kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan
meningkatkan nilai perusahaa. Selain informasi keuangan yang
diwajibkan perusahaan juga melakukan pengungkapan yang sifatnya
sukarela. Salah satu dari pengungkapan sukarela yang dilakukan
oleh perusahan adalah pengungkapan CSR pada laporan tahunan
perusahaan. Pengungkapan CSR ini merupakan sebuah sinyal positif
yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak luar perusahaan yang
nantinya akan direspon oleh stakeholder dan shareholder melalui
perubahan harga saham perusahaan dan perubahan laba perusahaan.
Corporate Social Resposibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan
untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan
sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang
melebihi tanggungjawab sosial di bidang hukum Darwin (2004) dalam
Melisa Syahnaz (2012).
Konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah mulai dikenal
sejak tahun 1979 yang secara umum diartikan sebagai kumpulan
kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai –
nilai pemenuhan hukum, penghargaan masyarakat terhadap lingkungan
serta komitmen dunia usaha Melisa Syahnaz (2012). CSR bukan hanya
kegiatan karikatif perusahaan dan kegiatannya tidak hanya
bertujuan untuk memenuhi hukum dan aturan yang berlaku. Lebih dari
itu CSR diharapkan memberikan manfaat dan nilai guna bagi pihak –
pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.
Dari berbagai pengertian CSR sangat beragam dapat disimpulkan
bahwa CSR adalah operasi bisnis perusahaan yang tidak hanya untuk
meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan juga
untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan yang menyeluruh,
melembaga dan berkelanjutan. Ditinjau dari motivasinya CSR dapat
dibagi dalam empat kelompok yaitu corporate giving, corporate
philanthropy, corporate community dan community development.

Indikator Corporate Social Responsibility


Indikator Corporate Social Responsibility Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan instrumen pengukuran CSR berdasarkan Global Reporting Initiative
(GRI) GRI adalah pelaporan, standar yang berindikator tanggung jawab sosial yang
diemban oleh perusahaan untuk menciptakan dan memberikan manfaat pelaporan
kepada para stakeholders perusahaan. GRI merupakan sebuah organisasi non profit
yang memiliki concern terhadap sustainability. Sampai saat ini belum ada standar
baku yang mengatur tentang pengukuran CSR. Sehingga sejumlah institusi
menciptakan item laporan yang bisa berlaku universal untuk semua perusahaan.
Pada umumnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI sebagai acuan dalam
penyusunan pelaporan CSR. Konsep pelaporan CSR yang digagas oleh GRI adalah
konsep sustainability report. Dalam sustainability report digunakan metode triple
bottom line, yang tidak hanya melaporakan sesuatu yang diukur dari sudut pandang
ekonomi saja tetapi juga dari sudut pandang sosial dan lingkungan.
Corporate Social Responsibility dihitung berdasarkan standar GRI. GRI
menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung
pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan, yang mendorong tingkat
transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang
disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur
yang ada di GRI menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor
yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan
dari sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya.
GRI juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan
laporan keberlanjutan dalam format yang berbeda baik itu laporan keberlanjutan
mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma
internasional tertentu, atau pelaporan tahunan. Jenis pendekatan pengukuran GRI
melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian tanggung jawab sosial
yang dikeluarkan oleh GRI.

Implementasi dalam Sustainability Report

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam laporan berkelanjutan (Sustainability Report) menurut Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebagai berikut : 1. Lingkungan, pada bagian lingkungan dilihat pengaruhnya pada sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk ekosistem, tanah, air dan udara. Pada Lingkungan ini kinerja yang berhubungan dengan input misalnya: material, energi, dan air dan juga output misalnya: emisi, air limbah, limbah. 2. Hak Asasi Manusia, indikator hak asasi manusia harus mengungkapkan sejauh mana hak asasi manusia diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan supplier/kontraktor. 3. Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak, dimensi sosial dari keberlanjutan membahas sistem sosial organisasi dimana dia beroperasi. Bagian ini berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. 4. Sosial, adalah masyarakat dimana perusahaan beroperasi, dan menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang perusahaan kelola. 27 5. Tanggung jawab produk, Produk berpengaruh pada pelanggan baik pada kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, pemasaran, serta privasi.

Pengertian Implementasi Corporate Social Responsibility


Menurut (Ratri dan A. Rahman 2015:162) menyatakan corporate social
responsibility membutuhkan pelaporan yang berguna dalam menginformasikan
serta mengkomunikasikan bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders.
Untuk itu pelaporan CSR begitu strategis dalam menginisiasi stakeholders agar
meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata.
Menurut (Rahmawati 2012:183) menjelaskan tanggung jawab sosial
sebagai suatu penyampaian informasi kepada stakeholders mengenai segala
aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya.
Kemudian menurut (Salmah dan Fery, 2017:28) menjelaskan bahwa
implementasi corporate social responsibility merupakan pelaporan tanggungjawab
organisasi sebagai dampak dari suatu keputusan dan kegiatan kemasyarakatan dan
lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk
pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan sesuai dengan hukum yang
berlaku dan konsisten.

Fungsi dan Level Kepemilikan Manajerial


Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.04/ 2017
tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham
Perusahaan Terbuka menyatakan bahwa dalam meningkatakan iklim investasi dan
perlindungan terhadap investor minoritas, perlu dilakukan peneyempurnaan
pengaturan mengenai keterbukaan informasi kepemilikan saham terbuka paling
sedikit 5% baik secara langsung maupun pihak yang memiliki saham tidak
langsung. Pada ayat (1) menyatakan yang dimaksud “kepemilikan saham terbuka”
adalah kepemilikan saham anggota direksi atau dewan komisaris perusahaan
menjabat.
Menurut (Anjar, 2017) menyatakan fungsi dan level kepemilikan
manajerial dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

  1. Low levels of managerial ownership (0%-5%)
    Untuk low levels of managerial ownership, disiplin eksternal, pengendalian
    internal dan insentif masih didominasi oleh tingkah lakku manajemen.
    Manajemen dalam level ini apabila kinerja mereka baik lebih memilih paket
    kompensasi seperti opsi saham dan stock grants dari pada menambah jumlah
    kepemilikan saham diperusahaan sendiri.
  2. Intermadicate levels of manajerial ownership (5%-25%)
    Di level ini, insiders mulai menunjukkan perilaku sebagai pemegang saham.
    Dengan bertambahnya kepemilikan maka semakin besar jumlah hak suara
    mereka. Jika low levels of managerial ownership lebih memilih kompensasinya
    sedangkan intermedicate levels of managerial ownership lebih memilih
    mengambil kendali perusahaan.
  3. High levels of mangaerial ownership (40%-50%)
    Di level ini, kepemilikan insiders tidak memiliki otoritas penuh terhadap
    perusahaan dan disiplin eksternal tetap berlaku.
  4. High levels of managerial ownership (>50%)
    Di level ini, insiders memiliki wewenang penuh terhadap perusahaan. Dengan
    kepemilikan diatas 50% adanya tekanan dari disiplin eksternal (outside
    shareholders) hampir tidak ada sehingga mengakibatkan menurunnya nilai
    perusahaan.
  5. Very high levels of managerial ownership
    Di level ini, perusahaan dimiliki oleh pemilik tunggal

Pengertian Kepemilikan Manajerial

Menurut (Hillary dan Nicken 2017:131) menyatakan Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, maka manjemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer dapat menentukan strategi dan kebijakan-kebijakan mengenai perlakuan sosial perusahaannya. Kemudian menurut (Achmad Badjuri, 2011:44) menyatakan proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan idealnya <10%, manajemen cenderung lebih giat dalam menciptakan nilai untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Struktur kepemilikan lebih banyak berada di tangan manajer, maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan corporate social responsibilty perusahaan.

Employee Stock Owner Program (ESOP)


Employee Stock Ownership Program (ESOP) merupakan suatu program
yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kepemilikan saham kepada
karyawan. Dengan ESOP, karyawan memiliki hak untuk membeli saham
perusahaan pada tanggal yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditentukan.
Menurut (Herdinata, 2012) menyatakan Employee Stock Ownership
Program (ESOP) merupakan program kepemilikan karyawan atas saham
perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan sense of belonging sehingga
mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian hubungan hukum
antara karyawan dengan perusahaan tidak terbatas pada hubungan perburuhan,
melainkan karyawan juga sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Berdasarkan
pemahaman di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa Employee Stock
Ownership Program merupakan program pemberian pemberian kepemilikan
saham untuk karyawan maupun manajer agar dapat meningkatkan kinerja
perusahaan

Pengertian Kepemilikan Saham Publik


Menurut (Hillary dan Nicken, 2017:131) Kepemilikan saham publik
adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat
terhadap saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan dimiliki oleh publik maka
akan mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan implementasi corporate
social responsibility lebih luas terhadap sosial dan lingkungan dengan tujuan
mendapatkan dan meningkatkan rasa kepercayaan dan bentuk tanggungjawab
perusahaan terhadap aktivitas yang mereka jalankan kepada para pemegang saham.
Kemudian menurut (Achmad Badjuri, 2011:43) menyatakan bahwa
perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan
tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan
imbalan yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerut (going concern)
sehingga cenderung akan melakukan tanggung jawab sosial lebih luas. Perusahaan
dengan porsi kepemilikan publik lebih luas akan cenderung melakukan lebih
banyak implementasi sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral
kepada masyarakat

Kategori Ukuran Perusahaan


Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu
perusahaan kecil (small firm), perusahaan menengah (medium firm) dan perusahaan
besar (large firm). Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN), kategori
perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Perusahaan Kecil (small firm)
    Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan
    bersih lebih dari Rp. 50.000.000 dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak
    termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih
    dari Rp. 300.000.000 sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000.
  2. Perusahaan Menengah (medium firm)
    Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki
    kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.
    10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil
    penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak
    Rp. 50.000.000.000.
  3. Perusahaan Besar (large firm)
    Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki kekayaan
    bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000 tidak teemasuk bangunan tempat usaha
    atau mem iliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000

Pengertian Ukuran Perusahaan


Menurut (Abdul Basit dkk, 2019:59) Ukuran perusahaan adalah total
asset yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional
perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin besar perusahaan maka asset yang
dmilikipun besar sehingga semakin besar pula aktivitas operasional perusahaan dan
menjadi perhatian dari banyak pihak terhadap perusahaan. Dengan hal ini
mengakibatkan perusahaan untuk mengimplementasi corporate social
responsibility agar mendapatkan citra positif dari banyak pihak terutama
masyarakat.
Menurut (Nur Asiah dan Said, 2018:266) Ukuran perusahaan adalah
skala tertentu untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Secara umum, sebuah
perusahaan besar tidak terlepas dari tekanan politis yaitu tekanan untuk melakukan
pertanggungjawaban sosial sehingga akan mengungkapkan informasi lebih banyak
dan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan kecil.
Sedangkan menurut (Ahmad Kamil, 2012:5) menyatakan perusahaan
dengan ukuran yang lebih besar dapat lebih bertahan daripada perusahaan dengan
ukuran yang lebih kecil, karena semakin besar entitas, semakin besar pula sumber
daya yang dimiliki entitas, maka entitas tersebut akan lebih banyak berhubungan
dengan stakeholders, sehingga diperlukan tingkat implementasi atas aktivitas yang
lebih besar, termasuk dalam tanggung jawab sosial.

Pengertian Ukuran Dewan Komisaris


Dewan komisaris diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menyatakan dewan komisaris adalah
organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus
sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dan
kewajiban dewan komisaris salah satunya mengawasi jalannya operasional dan
bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen menentukan apakah
manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan serta
menyelenggaakan pengendalian intern perusahaan. Anggota dewan komisaris
diatur pada pasal 108 ayat 5 yang mewajibkan perseroan memiliki minimal dua
orang anggota dewan komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian dewan
komisaris dilakukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) serta masa jabatan
anggota dewan komisaris ditetapkan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk
satu kali masa jabatan.
Menurut (Abdul Basit dkk, 2019:55) Dewan komisaris adalah pengawas
bagi manajemen dalam perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan
komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan
pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Maka tekanan terhadap
manajemen untuk mengimplementasi corporate social responsibility akan semakin
besar. Sehingga, Sebagai wakil dari pemilik di perusahaan dewan komisaris dapat
mempengaruhi luasnya implementasi tanggung jawab sosial karena dewan
komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan
arahan pada tata kelola perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan
komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen
untuk mengimplementasikan CSR. Dengan mengungkapkan informasi sosial
perusahaan, citra perusahaan akan semakin baik dan meningkat.
Berdasarkan teori agency menurut (Euis dkk, 2018:266) menyatakan ada
konflik kepentingan antara pemilik dan manajer sehingga dewan komisaris
merupakan pengendali intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor
aktivitas manajemen secara efektif.
Kemudian menurut Sembiring dalam Aditya dan Novrys 2016:121 Dewan
komisaris merupakan sebagai perwakilan para pemilik saham berperan sebagai
pengawas kinerja perusahaan, termasuk kinerja sosial perusahaan. Fungsi
pengawasan lebih maksimal jika jumlah dewan komisaris memadai.
Sedangkan menurut (Marzully Nur dan Denies, 2012:25) Dewan
komisaris merupakan pengawas bagi manajemen dalam perusahaan, jadi semakin
besar jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka semakin besar tekanan
terhadap manajemen yang akan megakibatkan semakin tinggi implementasi
tanggung jawab sosialnya. Proporsi dewan komisaris cukup menentukan
pengaruhnya terhadap implementasi sosial perusahaan. Semakin besar jumlah
anggota dewan komisaris makan akan semakin mudah mengendalikan manajemen
dan monitoring yang dilakukanakan agar semakin efektif.

Return On Asset (ROA)


Menurut Irham Fahmi (2016:137) dalam bukuya menjelaskan pengertian
Return On Asset (ROA) yaitu:
“Rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu
memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan
investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan
atau ditempatkan”
Menurut Sudana (2015:21) dalam bukunya menjelaskan pengertian Retrun On
Asset (ROA) adalah:
“Kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki
untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen
untuk mengevaluasi efektifitas dan efesiensi manajemen perusahaan dalam
mengelola seluruh aktiva perusahaan.”
Menurut Rival Veithzal (2013:123) dalam bukunya menjelaskan bahwa Return
On Asset (ROA) adalah:
“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan usaha suatu perusahaan
dalam memperoleh keuntuangan keseluruhan.”
Sedangkan menurut Sri Dewi Anggadini (2010) menyimpulkan bahwa Retrun
On Asset (ROA) adalah:
“Rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian dan efesiensi
pengelolaan dari asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.”

Pengukuran Kinerja Keuangan


Pengukuran kinerja keuangan sendiri bertujuan untuk memberikan informasi
yang berguna dalam membuat keputusan penting mengenai asset yang digunakan dan
untuk memacu para manajer untuk membuat keputusan yang menyalurkan
kepentingan perusahaan, selain itu juga untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai
suatu entitas usaha (Irham Fahmi, 2016:66).
Untuk melihat kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan
rasio yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan. Rasio keuangan atau financial
ratio ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan
perusahaan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi
kinerja keuangan perusahaan karena dengan cara ini bisa mendapat perbandingan
yang mungkin akan berguna dari pada berbagai angka mentahnya sendiri. Analisis
rasio dapat menjelaskan pengaruh antara variable-variabel yang bersangkutan dan
dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu (James C Van Horne, 2014:234).
Rasio keuangan yang sering digunakan dalam perusahaan menurut Irham
Fahmi (2016:59) adalah:
1) Rasio Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban
jangka pendeknya secara tepat waktu.
2) Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan
utang.
3) Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu
perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang
aktivitas perusahaan.
4) Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara
keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang
diperoleh dalam hubungnnya dengan penjualan, pengembalian asset, modal,
maupun investasi.
5) Rasio Nilai Pasar adalah rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di
pasar.

Pengertian Kinerja Keuangan


Pengertian Kinerja Keuangan menurut Irham Fahmi (2016:2) dalam bukunya
mengemukakan bahwa Kinerja Keuangan adalah:
“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan
telah melaksanakan dengan mengunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik
dan benar”
Menurut Kurniasari (2014:12) dalam bukunya mengungkapkan bahwa Kinerja
Keuangan adalah:
“Prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dan
tertuang pada laporan keuangan dari perusahaan. Kinerja Keuangan suatu
perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan alat analisis.”
Sedangkan menurut Moeheriono (2014:15) dalam bukunya menyebutkan
pengertian Kinerja keuangan adalah:
“Menerapkan gambaran mengenai kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis
suatu organisasi.”

Pengertian Kinerja


Pengertian Kinerja menurut Bastian (2016:239) dalam bukunya menjelaskan
bahwa kinerja adalah :
“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau
program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (staregic planning)
suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan kinerja merupakan prestasi
yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu”
Menurut Mahsun (2014:25) dalam bukunya menjelaskan bahwa Kinerja adalah :
“Hal kerja atau prestasi kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang
dalam suatu organisasi , sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi bersangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika”
Sedangkan menurut Mangkunegara (2015:9) menjelaskan dalam bukunya
bahwa Kinerja adalah:
“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya”

Pengertian Komisaris Independen


Pengertian Komisaris Independen menurut Muh Arief Effendi (2016:42) dalam
bukunya mengemukan bahwa Komisaris Independen adalah:
“Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham
mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau
tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang
mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris Independen menunjukan
bahwa keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen
(minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya misalnya inverstor.”
Menurut Sam’ani 2008 dalam Ulimaz Talitha Rahma (2016) Komisaris
Independen adalah:
“Komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki kepentingan
(independen) dari para stakeholder perusahaan. Komisaris yang berasal dari
luar perusahaan cenderung akan bertindak lebih independen, sehingga dapat
memonitor dan mengontrol manajemen.”
Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2010:13),
Komisaris Independen adalah:
“Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota
dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
Keterangan:
KM = Kepemilikan Manajerial
Jumlah Saham Pihak Manajemen = Jumlah lembar saham biasa yang dimiliki
oleh dewan direksi.
Seluruh Jumlah Saham Perusahaan = Jumlah lembar saham yang dikeluarkan oleh
perusahaan
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi
kepentingan perusahaan.”

Fungsi dan Level Kepemilikan Manajerial


Kepemilikan saham oleh manajemen berfungsi mensejajarkan kedudukan
manajer dengan pemegang saham dimana maksud dari pensejajaran kedudukan ini
bertujuan untuk menyamakan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang
saham, sehingga masalah keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer
juga sebagai pemilik perusahaan. Pernyatuan kepentingan antara manajemen dan
pemegang saham bertujuan menjaga perilaku manajemen agar tidak melenceng dari
tugasnya dalam menjalankan aktivitas perusahaan dengan cara mengubah pola pikir
manajemen menjadi sama dengan pola pikir pemegang saham yaitu meningkatkan
kinerja perusahaan untuk meningkatkan keuntungan demi mencapai kesejahteraan
yang maksimal (Negar Witanto Herman, 2016).

Pengertian Kepemilikan Manajerial


Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan
pengambilan keputusan. Kepemilan Manajerial sangat penting bagi perusahaan
karena manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham di perusahaannya, dan
manajer akan berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja keuangan
perusahaannya sehingga ia pun akan menikmati sebagian keuntungan dari bagiannya
tersebut. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial, maka
pihak manajerial akan lebih proaktif dalam bekerja mewujudkan kepentingan
pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian kinerja
keuangan perusahaan juga akan naik. Pengertian Kepemilikan Manajerial menurut
Hanafi (2014:75) menjelaskan dalam bukunya bahwa Kepemilikan Manajerial
adalah:
“Besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau dengan kata lain
manajer juga sebagai pemegang saham, yang secara aktif ikut dalam
pengambilan keputusan dan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan
yang diambil serta menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul
sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.”
Menurut Muh Arief Effendi (2016:16) dalam bukunya juga berpendapat
bahwa:
“Kepemilikan Manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak
manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan
pada suatu perusahaan.”
Sedangkan menurut Sonya Majid (2016) mengungkapkan Kepemilikan
Manajerial adalah:
“Pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam
pengembilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.”

Pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Laba


Menurut Susanto (2012), auditor yang berkualitas akan menambah
kredibilitas informasi laba yang disampaikan oleh perusahaan. Hal itu
akan menjadikan investor lebih percaya dan yakin akan informasi laba
yang dilaporkan perusahaan. Becker et al.(1998), Francis et al. (1999) dan
Reynol dan Francis (2000) (seperti dikutip oleh Herusetya, 2009) dalam
Marisatusholekha dkk (2015), menemukan bahwa, auditor yang bermutu
dapat mendeteksi manajemen laba, oleh karena pengetahuan superior yang
mereka miliki, dan kemampuan untuk mendeteksi manajemen laba dengan
tujuan untuk melindungi reputasi nama mereka

Pengaruh Struktur Modal terhadap Kualitas Laba


Menurut Sjahrial (2008) dalam Marisatusholekha dkk (2015),
struktur modal merupakan pertimbangan antara pengguna modal pinjaman
yang terdiri dari: utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang
jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari: saham preferen dan
saham biasa. Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh
suatu perusahaan bergantung pada kreditor dalam membiasayi aset
perusahaan. Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi berarti
sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya,
sedangkan perusahaan yang mempunya leverage yang rendah lebih
banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian,
semakin tinggi leverage berarti semakin tinggi resiko karena ada
kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya baik berupa
pokok maupun bungannya (Novianti 2013)

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Laba


Menurut Febiani (2012) menyimpulkan bahwa komisaris independen
berpengaruh signifikan terhadap koefisien ERC, dimana kemungkinan
dilakukannya kecurangan pelaporan keuangan akan menurun dengan
adanya proses pemantauan atas pelaporan keuangan sehingga membatasi
tingkat manajemen laba dalam perusahaan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa adanya komisaris independen di dalam suatu perusahaan dapat
mempengaruhi kualitas laba perusahaan

Ukuran Perusahaan


Ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh
perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan.
Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak manajemen lebih
leluasa dalam mempergunakan asset yang ada diperusahaan akan
meningkatkan nilai perusahaan (Dewi dan Wirajaya, 2014), sehingga
ukuran perusahaan dapat dihitung dengan log natural dari total aktiva.
Size = Ln of total asset
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan.
Perusahaan yang besar lebih diminati daripada perusahaan kecil. Sehingga
pertumbuhan perusahaan sangat mempengaruhi kualitas laba. Perusahaan
yang besar cenderung terdeversifikasi sehingga menurunkan risiko
kebangkrutan (Hanafi, 2015). Perusahaan yang sudah well-established
akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan
perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan
besar memilki fleksibilitas yang lebih besar pula (Sartono, 2016). Pada
kenyataannya, bahwa suatu perusahaan yang besar dan mapan (stabil)
akan lebih mudah ke pasar modal. Kemudahan untuk ke pasar modal maka
berarti fleksibilitas bagi perusahaan besar lebih tinggi serta kemampuan
untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek juga lebih besar daripada
perusahaan kecil (Sujarweni, 2015).
Menurut Sartono (2010), perusahaan besar yang sudah well
established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal
dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut
berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula.
Sebuah perusahaan yang ukurannya besar dan sahamnya tersebar luas,
biasanya memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis
dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena
usaha atau bisnisnya didukung oleh aset yang besar sehingga kendala
perusahaan seperti peralatan yang memadai dan sebagainya dapat diatasi
(Sawir, 2003 dalam Afni dkk,2014).

Komisaris Independen


Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak
terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya
yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Alijoyo dan
Zaini, 2004). Komisaris independen adalah komisaris yang bukan
merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau
dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi
pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2008 dalam
Marisatusholekha dan Budiono, 2015). Pengendalian internal merupakan
suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk
memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan
pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan
keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
(Zhou dan Chen, 2010) dalam Zulfikar dkk (2017).
Komisaris independen melakukan fungsi pengawasan agar dewan
komisaris lebih objektif dalam menjalankan tugasnya. Kualitas laba
dipengaruhi oleh adanya pengawasan dari dewan komisaris terhadap apa
yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau direksi (Farida, 2012). Peran
dewan komisaris dalam menciptakan good corporate government di dalam
perusahaan diharapkan dapat ditingkatkan dengan adanya komisaris
independen (Rosdini, 2010 dalam Marisatusholekha dan Budiono, 2015).
Agency Theory merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu
perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih
jauh sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai principal
membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut “nexus of contract”,
kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan
bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal
seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (owner). (Fahmi, 2014).

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan


Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu
perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris,
dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber
daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk
menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme Corporate
Governance yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan.
Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam penelitian
sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan. Penelitian
ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam
melihat peran ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan


Pandya dalam Tertius dan Christiawan (2015:53) dalam mengukur
good corporate governance terdapat beberapa indikator yang dapat
digunakan, salah satunya ialah koisaris inndependen. Komisaris independen
adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Komisaris
independen melakukan peran pengendali dalam mengevaluasi keputusan
manajer melalui keterampilan mereka, keahlian, pengetahuan, dan
objektivitas untuk mengurangi biaya agensi dan mengutamakan kepentingan
pemegang saham. Komisaris independen diharapkan bertanggung jawab
untuk membawa penilaian independen dalam menanggung pada masalah
strategi, kinerja, dan sumber daya termasuk janji kunci dan standar perilaku.
El-Chaarani dalam Tertius dan Christiawan, (2015:32) semakin besar
jumlah komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan manajemen
perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan
menjadi lebih bagus dan sehat. Hal ini mendukung penelitian seperti yang
dilakukan oleh Lestari dan Asyik (2015:63) yang menyatakan bahwa peran
dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA dan NPM. Rofina
dan Priyadi (2013:56) bahwa pelaksanaan GCG yang baik dan sesuai
dengan peraturan akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan.

Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja


Penilaian kinerj amemiliki tujuan yaitu unntuk memotivasi karyawan
dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku
yang telah ditetapkan sebalumnya agar dapat membedakan hasil dan
tindakan yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan
manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.
Menurut Hanafi (2016:69) menyatakan bahwa:
“pengukuran kinerja didefinisikan sebagai performing
measurement (pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi
perusahaan atau segmen dan keefektifan dalam pengoprasian bisnis
selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja
adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk
mengevaluasi efesien dan efektivitas dari aktifitas perusahaan yang
telah dilakukan pada periode waktu tertentu.”
Mulyadi (2016:415) menyebutkan bahwa :
“Penilaiannkinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas
operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya”.
Mulyadi (2016:416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah :
“Untuknmemotivasi karyawan dalam mencapai sasaran
organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah
ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang
diinginkan. nStandar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen
atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.”
Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak
semestinya, nuntuk menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan
melalui umpan balik hasil kinerja pada waktu serta penghargaan, baik yang
bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Seacara formal produk akhir dari hasil
pengukuran kinerja diwujudkan dalam suatu laporan yang disebut laporan
kinerja.
MenurutnMulyadi (2016:416) menyebutkan bahwa :
“Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen yaitu :

  1. Mengelolanoperasi organisasi secara efektif dan efisien
    melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
  2. Membantunpengambilan keputusan yang berdasarkan
    dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan
    pemberhentian.
  3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan
    karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan
    evaluasi program pelatihan karyawan.
  4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai
    bagaiamana atasan mereka menilai kinerja mereka.
  5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.”

Pengukuran Kinerja Keuangan


Pengukuran kinerja keuangan bisa dilihat dari analisis laporan
keuangan. Salah satu analisis laporan keuangan tersebut yang paling umum
digunakan yaitu analisis rasio keuangan .
Riyadi (2006:155) menyatakan bahwa :
“Rasio Keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data
keuangan baik, nyang digunakan untuk menjelaskan hubungan
antara kedua data keuangan tersebut yang pada umunya dinyatakan
secara numerik, nbaik dalam persentase atau kali. Hasil
perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan pada periode tertentu”.
Menurut Hanafi (2016:74) nalisis Rasio diantaranya sebagai berikut :

  1. “Rasio Likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan
    perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio
    Likuiditas terdiri dari : cash ratio, current ratio, acid test ratio
    atau quick ratio.
  2. Rasio Aktivitas, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana
    efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktifitas asset.
    Rasio Aktivitas terdiri dari : inventory turnover, receivable
    turnover, fixed asset turnover, days sales outstanding, total assets
    turnover
  3. Rasio Solvabilitas, untuk mengukur sejauh mana kemampuan
    perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
  4. Rasio Profitabilitas, untuk melihat kemampuan perusahaan
    menghasilkan laba (Profitabilitas). Rasio Profitabilitas terdiri dari :
    Profit Margin, Return On Investment (ROI), Return on Equity
    (ROE), Return on Assets (ROA), Earning PerShare (EPS)”.
    a. Return On Investment (ROI)
    Return on Investment (ROI), dapat digunakan dalam
    menganalisis kinerja keuangan, dimana dalam analisis
    laporan keuangan mempunyai arti yang penting sebagai
    salah satu teknik analisis yang biasanya digunakan oleh
    pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari
    keseluruhan operasi perusahaan.
    b. Return On Asset (ROA)
    Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok
    keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba mempengaruhi
    kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan
    pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan
    kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan
    (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan
    atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu
    faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian
    penganalisa didalam menilai profitabilitas suatu
    perusahaan.
    c. Return On Equity (ROE)
    Return On Equity (ROE) merupakan salah satu alat
    utama untuk investor yang digunakan dalam menilai
    kelayakan suatu saham. Dalam perhitungan secara umum
    ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama
    satu tahun terakhir.
    d. Earning Per Share (EPS)
    EPS adalah alat analisis tingkat profitabilitas
    perusahaan yang menggunakan konsep laba konvensional.
    EPS adalah salah satu dari dua alat ukur yang sering
    digunakan untuk mengevaluasi saham biasa disamping PER
    (Price Earning Ratio) dalam lingkaran keuangan.
    e. Rasio Pasar
    Untuk melihat perkembangan nilai perusahaan
    relative terhadap nilai buku perusahaan. Rasio Pasar terdiri
    dari : price earning ratio, dividend yield, dividend payout
    ratio.”
    Dari keepat rasio diatas, penelitian ini menggunakan Return On
    Equity sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan


Menurut Munawir (2007:30) faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja keuangan yaitu :

  1. “Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan
    untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi
    atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya
    pada saat ditagih.
  2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
    memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut
    dilakukan baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
  3. Rentabilitas atau Profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan
    perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
  4. Stabilitas Ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
    melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan
    mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayarkanhutanghutangnya serta membayar dividen secara terartur tanpa mengalami
    hambatan atau krisis keuangan”.
    Sedangkan Mangkunegara (2015:67) mengungkapkan faktor-faktor
    yang mempengaruhi kinerja adalah:
    a. Faktor kemampuan (ability). Secara psikologis kemampuan
    (ability) dan kemampuan reality (knowledge dan skill) artinya
    pegawai dengan IQ di atas rata-rata (110-120) dengan pendidikan
    yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan
    pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja
    diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada
    pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
    b. Faktor motivasi. Motivasi berbentuk sikap (attitude) seorang
    pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi
    merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk
    mencapai tujuan kerja.
    Berdasarkaan beberapa definiis diatas dapat disimpulkan bahwa
    Good Corporate Governance ikut berperan dalam upaya untuk
    meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Pengertian Kinerja Keuangan


Syafarudin (2003:96) mengemukakan kinerja keuangan merupakan:
“Kinerja keuangan merupakan mengukur sampai sejauh mana
prestasi, peningkatan, posisi, atau performance dari nilai
perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan baik melalui
neraca maupun laba rugi yang dibutuhkan oleh pihak yang
berkepentingan.”
Sedangkan Fahmi (2014:2) menyatakan bahwa :
“Kinerja Keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk
melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan
menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan
benar.”
Berdasarkan beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa kinerja
keuangan adalah proses dan hassil kerja dari suatu perusahaan yang biasa
dijadikan alat ukur untuk pencapaian keberhasilan perusahaan.

Pengertian Kinerja


Pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Fahmi (2014:5)
menjelaskan bahwa:
“Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam
mewujudkan sasaran tujuan, misi kegiatan/program/kebijaksanaaan
dalam perumusan, skema strategis (strategic planning) suatu
organisasi, secara umum kinerja dapat juga dikatakan bahwa kinerja
merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode
tertentu.”
Sedangkan menurut Edison (2016:19) menyatakan bahwa :
“Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur
selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau
kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.
Menurut Mangkunegara (2009:49) dalam Jurnal Setyowati & Haryani
(2016) mengemukakan bahwa :
“Kinerja dari kata job performance atau actual performance
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan padanya”.

Indikator Ukuran Perusahaan


Ukuran perusahaan dapat diklasifikasi menjadi perusahaan yang besar
atau perusahaan yang kecil melalui indikator yang digunakan perusahaan
tersebut.
Indikator dalam ukuran prusahaan menurut Suwitno dan Herawaty
(2015:24) adalah :
“tolak aktiva, nilai pasar saham, total pendapatan dan lain-lain”.
Sedangkan Sudarmadji dan Sularto (2007:29) mengungkapkan bahwa
:
“Ukuran Perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total
penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai
penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar
pula ukuran perusahaan. Lebih rinci, semakin besar total aset maka
semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan
makan semakin banyak perputaran uang dan semakin besar
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal
dalam masyarakat”.
Ferry dan Jones (2014:32) menyatakan bahwa :
“Besaar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva,
jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total
aktiva. Salah satu tolak ukur yang dapat menunjukkan besar
kecilnya perusahaan adalah dengan melihat total aktiva dari
perusahaan tersebut”.
Bestivanto (2013:15) mengungkapkan bahwa :
“Ukuran perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan
bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan,
dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap
memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative
stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan
perusahaan dengan total asset yang kecil”.
Menurut Murhadi (2013) dalam Maretha (2016:27) mengungkapkan
bahwa :
“Firm Size diukur dengan mentranformasikan total aset yang
dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural”.
Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan
menurut Jogiyanto (2016:282), diukur dengan perhitungan logaritma
dari total aktiva. Metode tersebut menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan ditentukan melalui ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut
diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Indikator yang penulis
gunakan dalam metode pengukuran ukuran perusahaan adalah
Logaritma Total Aset. Indikator ini dipilih karena menggambarkan
kekayaan perusahaan. Hal ini akan memancing investor ataupun
kreditor untuk menanamkan modal mereka. Suatu perusahaan yang
besar hanya akan punya pengaruh kecil terhadap kemungkinan
hilangnya atau tergesernya control dari pihak dominan terhadap
perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan natural log (Ln)
dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Jika
nilai total asset langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan
sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan natural log
nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan tanpa mengubah
proporsi dari nilai asal sebenarnya.

Pengertian Ukuran Perusahaan


Pengertian Ukuran Perusahaan menurut Riyanto
(2012:305) adalah :
“ukuran perusahaan menggambarkan besar dan kecilnya suatu
perusahaan yang ditunjukkan pada nilai equity, nilai penjualan, dan
nilai aktiva.
Sedanngkan menurut Jugiyanto (2016:282) mengemukakan bahwa
ukuran perusahaan sebagai berikut :
“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
besar atau kecilnperusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log
size, nilai pasar saham, dan lain-lain)”.
Demikiannpula menurut Mandiyono dan Sugiarti (2015:36) ukuran
perusahaan adalah :
“Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan
dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu.
Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan
karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut”.
Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan
secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan
besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain
dinyatakan dalam total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lainlain. Dilihat dari sisi kemampuan akses yang besar ke sumber-sumber dana
baik ke pasar modal maupun perbankan untuk membiayai investasinya
dalam rangka meningkatkan labanya.

Pengertian Perusahaan


Pengertian perusahaan menurut Muhammad (2010:12) adalah :
“Perusahaan tempat n terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya
semua faktor produksi dengan acuan laba.”
Arti (2015:25) mengungkapkan Perusahaan adalah :
“perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau
sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan
produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.”
Sedangkan menurut Sumami (1997:112) yang mengungkapkan
bahwa:
“Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah
sumber daya ekonominuntuk menyediakan barang dan jasa bagi
masyarakat 39 dengan tujuan memperoleh keuntungan dan
memuaskan kebutuhan masyarakat.”
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah
seluruh organisasi yang melakukan kegiatan produksi baik dalam bentuk
barang maupun jasa bagi masyaraakat, dengan tujuan memperoleh
keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Pengertian Komite Audit


Definisi komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG, 2017) adalah:
“Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan
Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai
keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan Komite Audit .”
Menurut Arents (2010:23), menjelaskan pengertian komite audit adalah:
“Umumnya komite audit terdiri dari tiga ata lima kadang tujuh orang
yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya
komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan
manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.”
Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran
Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :
“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.
Komite audit merupakan orang yanng melakukan pengawasan
terhadap perusahaan. Komite audit diharapkan mampu mengontrol dan
memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti
bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, tetapi mengikat semua pihak
yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat
bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat
dipisahkan moralitas yang melandasi intergritasnya. Hal ini perlu didasari
karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal
auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi
pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016:32).

Pengertian Dewan Direksi


Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh
pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan
memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka.
Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi
manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Setiap perusahaan
publik biasanya memiliki dewan direksi, begitupun dengan beberapa
organisasi swasta dan nirlaba. Dewan direksi merupakan aspek yang
mempengaruhi mekanisme corporate governance yang diperlukan untuk
mengurangi agency problem antara pemilik dan manajer sehingga timbul
keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Dewan
direksi termasuk dalam organ perusahaan yang menentukan kebijakan
strategi yang diambil oleh perusahaan baik kebijakan atau strategi jangka
panjang maupun jangka pendek. (Wikipedia, 2007).
Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari
RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk
dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam
pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki
wewenang untuk mengusulkan direktur.
Padanumumnya direktur memiliki tugas yaitu antara lain :
a) Eksternal

  1. Mewakili perseroan dengan atas nama perseroan untuk
    melakukan bisnis kerjaasam dengan perusahaan lain,
  2. Mewakili perseroan dalam perkara pengadilan.
    b) Internal
    Dewan Direksi = Jumlah Anggota Dewan Direksi Di Perusahaan
  3. Mengurus dan mengelola perseroaan untuk kepentingan
    perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tepat.
  4. Menjalankan kepengurursan sesuai dengan kebijakan
    yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman usaha)
    yang ditentukan dalam Undang- undang Perseroan
    Terbatas dan anggaran dasar Perseroan,
  5. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan
    kebijakan perusahaan,
  6. Memilih , menetapkan, dan mengawasi tugas dari
    karyawan dan kepala bagian (manajer),
  7. Melakukan persetujuan anggaran tahunan perusahaan,
  8. Menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang
    saham atas kinerja perusahaan,
    Direktur bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh
    direktur yang tidak menjalankan kepengurusan Perseroan yang sesuai
    dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat
    dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
    Terbatas. Kerugian perseroan akan ditanggung oleh direktur dan akan
    dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata atau pidana.
    Apabila kerugian Perseroan tersebut disebabkan kerugian bisnis dan
    direktur telah menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud
    dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam
    menjalankan Perseroan serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
    Terbatas, maka direktur tidak dapat disalahkan atas kerugian perseroan.

Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen


Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012:47) pengukuran
proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut :
“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau
(%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan
dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi
dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah
anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan
komisaris. Menurut Haniffa dan Cooke (2002:33) apabila jumlah
komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau
dominan,maka dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk
meninngkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi
dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan
komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh
stakeholders perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk
meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan
PDKI= x 100%
pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan
diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang
Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah
komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

Pengertian Dewan Komisaris Independen


Tunggal (2009:79) mengungkapkan komisaris independen adalah
sebagai berikut :
“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang
diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak
terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau
anggota dewan komisaris lainnya.”
Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110)
adalah sebagai berikut :
“Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang
ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang
saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas
mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan
latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kealian profesional
yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi
kepentingan perusahaan”.
Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance
(2006) komisaris independen sebagai berikut :
“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang
tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris
lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sematamata demi kepentingan perusahaan.”
Menurut Tricker (2009, dalam Lukviarman, 2016:57), menjelaskan
bahwa peranan Board of Directors (BOD) sebagai the governing body
untuk setiap entitas korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab
yang berhubungan dengan seluruh keputusan dan kinerja organisasi
terebut. Komisaris independen memiliki tanggung jawab yang harus
dilaksanakan untuk mendorong diterapkannya good corporate
governance. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2006,
dalam Meliliani, 2013:72), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris
independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sarafina dan Saifi (2017:45) menyatakan
bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan dan nilai perusahaan.
Komisaris Independen sebagai organ utama dalam penerapan
praktik GCG, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Karenanya, sesuai
dengan namanya Komisaris Independen, maka harus memiliki independensi
dan menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan
kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya
tersebut

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance


Penerapan Good Corporate Governance dalam lingkungan BUMN
menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011
yang dalam Meilani Hamdani dan Gunoro Nupikso (2016:36) yaitu :

  1. Memaksimalkan dengan meningkatkan prinsip keterbukaan,
    akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar
    perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
    maupun internasional.
  2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisiensi dan
    efektif.
  3. Mendorong dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
    dilandasi oleh moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
    perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab
    sosia BUMN terhadap pemangku kepentingan.
  4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
  5. Meningkatkan iklim yanng kondsif bagi perkembangan investaasi
    nasional.
    Penerapa GCG dapat dilihat dari laporan pengungkapan GCG yang
    biasanya disajikan dalam laporan tahunan BUMN atau laporan tersendiri
    yang terrpisah dari laporan tahunan

Manfaat Penerapan Good Corporate Governance


Manfaat Corporate Governance adalah peningkatan kinerja
perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya
akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku
kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang
berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor,
komite audit, serta remunerasi eksekutif. Good Corporate Governance
memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan
efektif sehingga tercipta mekanisme check and balances di perusahaan.
Zarkasy, Wahyudin (2014:19): penerapan Good Corporate
Governance memberikan manfaat sebagai berikut :

  1. Perbaikan dalam komunikasi
  2. Minimalisasi potesi benturan
  3. Fokus pada strategi-trategi utama
  4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
  5. Kesinambungan manfaat (sustainability of benefits)
  6. Promosi citra korporat (corporate image)
  7. Peningkatan kepuasan pelanggan
  8. Perolehan kepercayaan investor
    Dengan aadanya corporate governance yang baik, keputusankeputusan penting perusahaan bukan lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak
    yang dominan, tetapi ditetapkan setelah mendapatkan setelah mendapatkan
    masukan dengan mempertimbanngkan kepentingan stakeholders. Selain
    itu, corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan yang
    lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan),
    lebih accountable (karena ada system yang akan meminta
    pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan dan juga
    akan meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan dapat
    mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

Unsur-Unsur Good Corporate Governance


Dalam penerapan GoodvCorporate Governance pada BUMN
membutuhkan unsur yang mendukung. Adapun menurut Adrian
(2011:23), unsur-unsur Good Corporate Governance yaitu :

  1. Corporate Governance – Internal Perusahaan
    Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :
    a. Pemegang Saham
    b. Dewan Direksi
    c. Dewan Komisaris
    d. Manajer
    e. Karyawan
    f. Sistem Remunerasi berdasarkan kinerja
    g. Komite Audit
    Unsur-unsur yanng diperlukan oleh perusahaan :
    a. Keterbukaan dan Kerahasiaan (Disclosure)
    b. Transparansi
    c. Akuntabilitas
    d. Kesetaraan
    e. Aturan dari code of conduct
  2. Corporate Governance – External Perusahaan
    Unsur-unsur yang berasal dari :
    a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
    b. Investor
    c. Instusi penyedia informasi
    d. Akuntan public
    e. Intitusi yang memiliki kepentingan publik bukan golongan
    17
    f. Pemberi pinjaman
    g. Lembaga yang mengesahkan legalitas
    Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan adalah :
    a. Aturan dari code of conduct
    b. Kesetaraan
    c. Akuntabilitas
    d. Jaminan hukum
    Perilaku partisipasi pelaku Corporate Governance yang berada di
    dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan
    kualitas Corporate Governance

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance


Di dalam Surat keputusan Menteri BUMN Nomorv: KEP-117/MMBU/2002vmenjelaskan tentang penerapan Good Corporate Governance
pada Badan Usaha Milik Negara (2002:pasal 3), prinsip-prinsip Good
Corporate Governance yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi :

  1. “Transparansi, merupakan keterbukaan dalam melaksanakan
    proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
    mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai
    perusahaan;
  2. Kemandirian, merupakan suatu keadaan di mana perusahaan
    dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
    pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
    dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
    prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  3. Akuntabilitas, merupakan kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan
    pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan
    perusahaan terlaksana secara aktif;
  4. Pertanggungjawaban, merupakan kesesuaian di dalam
    pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
    yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  5. Kewajaran, merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam
    memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
    perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
    Prinsip tentang Good Corporate Governance terdapat dari berbagai
    sumber dengan hakikatnya yanng sama. Berbagai aturan mengatur
    keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam
    bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola
    perusahaan yang baik. Selain pengelolaannya yang harus berdasarkan
    prinsip-prinsip Good Corporate Governance, keberhasilan BUMN dalam
    16
    menjalankan usahanya dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan.
    Penilaian atas kinerja keuangan BUMN dapat dilihat dari laporan
    keuangan BUMN tersebut. Laporan keuangan ini disajikan oleh
    perusahaan sebagai salah satu bentuk transparansi. Dengan adanya laporan
    keuangan ini, diharapkan dapat membantu semua pihak yang
    berkepentingan dapat mengambil keputusan dengan tepat.

Pengertian Good Corporate Governance


Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan
perusahaan yang dirancang untuk meninngkatkan kinerja perusahaan,
melindungi kepentingan untuk stake holders dan menciptakan kepatuhan
setiap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku
secara umum. Sedangkan Pengertian Good Corporate Governance menurut
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER01/MBU/2011 adalah : “Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate
Governance, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang
mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”
Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor :
KEP117/M-MB/2002n(2002:pasal1), mendefinisikan Good Corporate
Governance sebagai berikut :
“suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan
tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, yang
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.”
Menurut Effendi (2016:3) pengertian Good Corporate Governance
adalah sebagai berikut :
“Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang
dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara
profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan”.
Menurut Agoes (2013:101), definisi dari Good Corporate Governance
adalah :
“tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur hubungan peran
dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik disebut juga sebagai suatu
proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,
pencapaiannya, dan penilaian kinerja nya .”
Sedangkan Bambang Rianto Rustam (2017:294) menyebutkan,
pengertian Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:
“Good Corporate Governace merupakan serangkaian keterkaitan
antara dewan komisaris, direksi, pihak – pihak yang berkepentingan,
serta pemegang saham perusahaan. Corporate Governance
menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam
menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari,
memperhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan
beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan
lain, serta melindungi kepentingan nasabah”.
Dari bebrapa definisi mengenai Good Corporate Governance
tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa corporate Governance adalah
suatu sistem yang mengatr, mengelola, mengawasi proses pengendalian
usaha untuk meningkatkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian
kepada stakeholder, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar .
Penerapan Good Corporate Governance sendiri diharapkan dapat
mengatasi berbagai masalah akibat dari benturan kepentingan antara pihak
yang terkait baik untuk BUMN ataupun perusahaan swasta. GCG
dimaksudkan untuk mengatur hubunngan dan mencegah akan terjadinya
kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk
memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki
dengan segera

Teori Keagenan (Agency Theory)


Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak dimana satu
atau lebih orang (disebut owners atau pemegang saham atau pemilik)
menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk
melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut
termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam
hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu
mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal.
Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (utility maximizers), cukup
beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk
kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada
umumnya pemilik memiliki welfare motives yang bersifat jangka panjang,
sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang
mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan
mengabaikan sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Untuk
membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat
menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan
mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya
monitoring cost tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan
kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek
akan berbeda dengan keinginan pemilik.
Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan Darmawati,dkk
(2005:32) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan
asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia
mempuyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional
(bounded rationality) dan tidak menyukai resiko.

  1. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara
    anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan
    adanya asimetri informasi antara principal dan agent.
  2. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap
    sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan Corporate governance
    sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi
    konflik keagenan,
  3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap
    sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan
    Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang
    bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus
    pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya eksproriarsi atas
    pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Corporate
    governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan
    efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara
    manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan
    stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu
    struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu
    perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring
    kinerja.

Pengaruh Leverage terhadap Corporate Social ResponsibilityDisclosure


Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang (yang)
memberikan pengembalian tetap) dalam struktur modal perusahaan. Dalam
hubungannya dengan CSR, struktur modal dari sebuah perusahaan dapat
mempengaruhi pengeluaran atas biaya CSR. Belkaoui dan Karpik (1989) dalam
Rusdianto (2013:46) menyatakan bahwa keputusan untuk mengungkapkan
informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang
menurunkan pendapatan. Manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya
agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders.
Jensen (1986) dalam Inayah dan Anies (2010) menyatakan bahwa saat
perusahaan mempunyai utang bunga yang tinggi, kemampuan manajemen untuk
berinvestasi lebih pada program CSR adalah terbatas. Perusahaan dengan rasio
leverage yang lebih tinggi berusaha menyampaikan lebih banyak informasi
sebagai instrumen untuk mengurangi monitoring costs bagi investor. Mereka
memberikan informasi yang lebih detail dalam laporan tahunan untuk memenuhi
kebutuhan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang leverage-nya lebih
rendah. Namun pendapat lain menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki
proporsi utang lebih tinggi dalam struktur modal akan mempunyai biaya keagenan
yang lebih tinggi. Semakin tinggi leverage perusahaan, semakin tinggi
kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham dan
manajer (Meek et al, 1995 dalam Inayah dan Anies, 2010), Oleh karena itu,
perusahaan yang mempunyai leverage tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk
memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Wallace et al, 1994
dalam Inayah dan Anies, 2010). Dengan semakin tinggi leverage, yang mana akan
menambah beban tetap perusahaan, maka untuk program corporate social
responsibility menjadi terbatas atau semakin tinggi leverage, maka semakin
rendah program corporate social responsibility. Pernyataan tersebut didukung
oleh hasil peneltian dari Adawiyah (2013) yang menyatakan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap adanya pengungkapan CSR.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Corporate SocialResponsibility Disclosure


Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan
informasi dalam laporan keuangan mereka. Secara umum perusahaan besar akan
mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil, karena
perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding
perusahaan kecil (Marwata, 2001 dalam Inayah dan Anies, 2010). Pengungkapan
sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan.
Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui laporan keuangan,
maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang
sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.
Menurut Sembiring (2005) secara teoritis perusahaan besar tidak akan
lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan
pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki
pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan
sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.
Pernyataan tersebut didukung oleh hasil peneltian dari Deviarti (2013), Inayah
dan Anies (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap adanya pengungkapan CSR

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadapCorporate Social Responsibility Disclosure


Haniffa dan Cooke (2002) dalam Tita Djuitaningsih (2012) menyatakan
apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau
dominan, maka dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk
meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan
komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris
untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholders perusahaan
sehingga hal ini dapat mendorong pengungkapan CSR lebih luas. Komisaris
independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris
terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan
kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006 dalam Tita
Djuitaningsih, 2012).

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Corporate SocialResponsibility Disclosure


Kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham yang juga
berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen
yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang
bersangkutan, yang biasanya dinyatakan sebagai persentase saham perusahaan
yang beredar yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan yaitu manajer, komisaris
dan direksi (Domash (2009:218) dalam Riha dan Ade (2011).
Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka
manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham
yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross et al, 2002 dalam Tita Djuitaningsih,
2012). Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer maka akan semakin
mengurangi perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan
pribadi. Dengan begitu manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan
kepentingan perusahaan, yaitu salah satunya dengan mengungkapkan informasi
CSR untuk meningkatkan image perusahaan meskipun ia harus mengorbankan
sumber daya untuk aktifitas tersebut (Gray, et al. 1988 dalam Anggraini, 2006).
Murwaningsari (2009) dalam Riha dan Ade (2011) dalam penelitiannya
mengenai hubungan corporate governance, corporate social responsibility dan
corporate financial performance dalam suatu continuum, menyimpulkan bahwa
pengaruh kepemilikan manajerial terhadap corporate social responsibility indeks
adalah positif, jika kepemilikan manajerial naik maka corporate social
responsibility indeks akan mengalami peningkatan juga

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Corporate SocialResponsibility Disclosure


Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin
mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin
efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka
tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya
(Sembiring, 2005 dalam Rahmawati, 2012:184). Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Beasly (2000) dalam Rahmawati (2012:184).
Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern
tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak.
Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka
tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya,
sehingga kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara
dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan
(Rahmawati, 2012:186).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin et al.
(2009) dalam Tita Djuitaningsih (2012), kemampuan dewan komisaris dalam
mengawasi akan lebih meningkat mengikuti pertambahan anggota dewan
komisaris. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan
kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang
diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris
yang lebih besar dipandang sebagai mekanisme corporate governance yang
efektif untuk mendorong transparansi dan pengungkapan. Ukuran dewan
komisaris dihitung dengan menggunakan jumlah anggota dewan komisaris dalam
suatu perusahaan yang disebutkan di dalam laporan tahunan (Sembiring, 2005).

Tema Pengungkapan Sosial

Kategori corporate social disclosure menurut William (1999) dalam
Rahmawati (2012:187) meliputi 5 (lima) tema antara lain: (1) environment; (2)
energy; (3) human resources and management; (4) products and customers; and
(5) community. Sedangkan Brammer et al (2005). Pengungkapan CSR dengan
mempertimbangan tiga parameter CSR yaitu: Employment, Environment, dan
Community. Penelitian mengenai CSR telah banyak dilakukan di berbagai Negara
dan dalam kurun waktu yang berbeda. Umumnya memiliki karakteristik
perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan praktek pengungkapan
informasi CSR dalam laporan tahunan yang merupakan sumber informasi penting
bagi stakeholder dalam menilai kinerja perusahaan (Rahmawati, 2012:188).

Praktik Corporate Social Responsibility di Indonesia


Menurut Hery (2012:142) di Indonesia, konsep CSR mulai menjadi isu
yang hangat sejak tahun 2001, di mana banyak perusahaan dan instansi-instansi
sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat.
Perkembangan tentang konsep CSR pada dasarnya semakin terwujud, baik
ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Pelaksanaan CSR di Indonesia lebih
banyak dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain ataupun organisasi lain.
Adapun kecenderungan kegiatan yang dilakukan adalah berupa pelayanan sosial,
pendidikan dan pelatihan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya.
Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus
merespons dana untuk mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan
operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh
karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua,
kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat
simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah
satu cara untuk merendam atau bahkan menghindari konflik sosial.
Program yang dilakukan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan
tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu
sebagai berikut: Public Relations: usaha untuk menanamkan persepsi positif
kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Hery,
2012:143).

  1. “Defensive Strategy: usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis
    anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam mengenai kegiatan
    perusahaan, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan
    komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk mengubah
    anggapan negatif yang telah berkembang sebelumnya menjadi anggapan
    positif.
  2. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan: melakukan program untuk
    kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau melakukan kegiatan yang
    berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri”

Faktor yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility


Menurut princes of wales foundation dalam Sukmadi (2010:138), ada
lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu:

  1. “Menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia.
  2. Environments yang berbicara tentang lingkungan.
  3. Good corporate governance.
  4. Social cohesion, yaitu dalam melaksanakan CSR jangan sampai
    menimbulkan kecemburuan sosial.
  5. Economic strength, atau memberdayakan lingkungan menuju
    kemandirian di bidang ekonomi”.
    Aktivitas CSR bagi perusahaan publik apabila dari investor global yang
    memiliki idealism tertentu, dengan aktivitas CSR, saham perusahaan dapat lebih
    bernilai. Investor akan rela membayar mahal karena kita membicarakan tentang
    sustainability dan acceptability dalam bentuk premium nilai saham tersebut. Itu
    sebabnya, ada pembahasan tentang CSR pada annual report karena investor ingin
    bersosial dengan membayar saham perusahaan secara premium. Jika perusahaan
    anda termasuk high risk investor akan menghindar. Dari uraian tersebut tampak
    bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi CSR adalah komitmen pimpinan
    perusahaan, ukuran, dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem
    perpajakan yang diatur pemerintah (Sukmadi, 2010:138)

Kategori Perusahaan Menurut Implementasi CSR


Perilaku para pengusahapun beragam, dari kelompok yang sama sekali
tidak melaksanakan sampai ke kelompok yang telah menjadikan CSR sebagai
nilai inti (core value) dalam menjalankan usaha. Terkait dengan praktik CSR,
pengusaha dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu kelompok hitam,
merah, biru, dan hijau (Sukmadi, 2010:136).
Kelompok hitam adalah mereka yang tidak melaksanakan praktek CSR
sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-mata
untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek
lingkungan dan sosial sekelilingnya dalam menjalankan usaha, bahkan tidak
memperhatikan kesejahteraan karyawannya.
Kelompok merah adalah memulai melaksanakan program CSR, tetapi
memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi
keuntungannya.
Kelompok biru, perusahaan yang menilai praktek CSR akan memberi
dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi bukan biaya.
Kelompok hijau, perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada
strategi jantung dan inti bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan,
tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial.

Konsep Corporate Social Responsibility


Rahmawati (2012: 179) menyatakan ditetapkannya Undang-undang No.
40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT), maka CSR (Corporate Social
Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya
merupakan suatu hal yang bersifat sukarela akan berubah menjadi suatu hal yang
wajib dilaksanakan. Para pengusaha berargumen bahwa CSR tidak boleh
dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian dari startegi perusahaan.
Mewajibkan perseroan menyisihkan dana CSR melanggar hak asasi manusia
(HAM) dan merugikan kepentingan pemegang saham karena akan meningkatkan
biaya (costs) dan menurunkan laba perseroan. Penurunan laba berdampak pada
penurunan jumlah dividen yang diterima pemegang saham dan nilai ekuitas
perusahaan. Tujuan jangka panjang perusahaan adalah mengoptimalkan nilai
perusahaan.
Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan
juga tergantung dari hubungan perusahan dengan masyarakat dan lingkungannya
tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang
menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk
melakukan kegiatannya berdasarkan nila-nilai justice, dan bagaimana perusahaan
menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan
perusahaan (Tilt, 1994) dalam Rahmawati (2012:182). Jika terjadi
ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat maka
perusahaan dalam kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam
kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom, 1994 dalam Rahmawati, 2012:182)
seperti yang dikutip oleh Haniffa dan Cooke (2005) dalam Rahmawati
(2012:182). Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan
salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi
kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990
dalam Rahmawati, 2012:182). Praktik pengungkapan CSR bervariasi di antar
waktu dan antar Negara. Hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh
satu Negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi Negara lain (Gray et al.
1995; Williams, 1999; Yusoff dan Lehman, 2003 dalam Rahmawati, 2012:182).
Pengungkapan CSR perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan dan ingin
dilihat sebagai warga Negara yang bertanggung jawab (Ahmad et al. 2003 dalam
Rahmawati, 2012:182) dan perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu
jika ada aturan yang menghendakinya (Anggraini, 2006 dalam Rahmawati,
2012:182).

Definisi Pengungkapan Corporate Social Responsibility


Menurut Hery (2012:143) pengungkapan corporate social responsibility
adalah sebagai berikut:
“Pengungkapan CSR yang sering juga disebut sebagai social disclosure,
corporate social reporting, atau social accounting merupakan proses
pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi
organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan”.
Pratiwi dan Djamhuri (2004) dalam Rahmawati (2012:183)
mendefinisikan pengungkapan corporate social responsibility adalah sebagai
berikut:
“Pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian
informasi kepada stakeholders mengenai segala aktivitas perusahaan
yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya”.
Pengungkapan (disclosure) dapat didefinisikan sebagai penyajian
sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar
modal yang efisien.
Berdasarkan dua definisi di atas menunjukkan bahwa pengungkapan
CSR adalah proses penyampaian informasi mengenai aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosialnya terhadap masyarakat

Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio


Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman
haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa
penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak
tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua
modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat
bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun
semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan
Kasmir (2013:153).
Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio
solvabilitas yakni:

  1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak
    lainnya (kreditor).
  2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
    yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
  3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
    dengan modal;
  4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
  5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap
    pengelolaan aktiva;
  6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
    sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
  7. Untuk menilai berapa dana pinajaman yang segera akan ditagih, terdapat
    sekian kalinya modal sendiri yang dimilki; dan
  8. Tujuan lainnya”.
    Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah:
  9. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban
    kepada pihak lainnya;
  10. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang
    bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
  11. Untuk menganalisis keseimbangan antar nilai aktiva khususnya aktiva
    tetap dengan modal;
  12. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh
    utang;
  13. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh
    terhadap pengelolaan aktiva;
  14. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah
    modal sendiri yang dijadikan jaminan utang angka panjang;
  15. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada
    terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
  16. Manfaat lainnya.
    Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas atau leverage ratio,
    perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan
    modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan
    perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer
    keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna
    menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja
    manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan
    atau tidak”

Definisi Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio


Menurut Fahmi (2014:75) rasio leverage adalah sebagai berikut:
“Rasio leverage mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan
utang”.
Kasmir (2013:151) menyatakan rasio solvabilitas atau leverage ratio
adalah sebagai berikut:
“Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.
Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan
dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio
solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk
membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.
Menurut Sartono (2008:257) leverage adalah sebagai berikut:
“Leverage merupakan penggunaan assets dan sumber dana (source of
funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan
maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”.
Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan
karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (hutang ekstrem)
yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk
melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus
menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumbersumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang.
Berdasarkan ketiga definisi di atas, menunjukkan bahwa leverage
digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
Penggunaan rasio solvabilitas atau rasio leverage bagi perusahaan
memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio
tinggi. Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2013:152) rasio solvabilitas
memiliki beberapa implikasi berikut:

  1. “Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai
    marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai
    modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
  2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat,
    berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian
    perusahaan.
  3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang
    dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya,
    pengembalian kepada pemilik diperbesar”.
    Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata
    memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko
    kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar.
    Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu
    mempunyai risiko kerugian lebih besar pula, terutama pada saat perekonomian
    menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian
    (return) pada saat perekonomian tinggi.
    Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio
    solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang
    tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar
    kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, di
    samping aktiva yang dimilikinya (ekuitas).
    Pengukuran rasio solvabilitas atau rasio leverage, dilakukan melalui dua
    pendekatan, yaitu:
  4. “Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan
    untuk permodalan.
  5. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi

Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan


Harahap (2007:23) menyatakan pengukuran ukuran perusahaan adalah
sebagai berikut:
“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata
total aktiva (total assets) perusahaan. Penggunaan total aktiva
berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran
perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”.
Menurut Yogiyanto (2007:282) pengukuran ukuran perusahaan adalah
sebagai berikut:
“Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran
aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa untuk menentukan
ukuran perusahaan digunakan dengan ukuran aktiva yang diukur sebagai
logaritma dari total aktiva

Klasifikasi Ukuran Perusahaan


Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran
perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah,
dan usaha besar. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 mendefinisikan
usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

  1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau
    badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro
    sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
  2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berbeda sendiri yang
    dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
    merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
    dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
    langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
    usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
  3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
    yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
    merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
    dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
    dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
    hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
  4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan
    usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih
    besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara
    atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan
    ekonomi di Indonesia”

Definisi Ukuran Perusahaan


Menurut Riyanto (2008:313) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:
“Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat
dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”.
Torang (2012:93) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai berikut:
“Ukuran organisasi adalah menentukan besarnya jumlah anggota yang
berhubungan dengan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan
dalam usaha mencapai tujuan”.
Menurut Scott (1981:235) dalam Torang (2012:93) Ukuran organisasi
adalah sebagai berikut:
“Ukuran organisasi merupakan suatu variabel konteks yang mengukur
tuntutan pelayanan atau produk organisasi”.
Berdasarkan ketiga definisi di atas, menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari
besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva dan berperan sebagai suatu
variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan
oleh organisasi.

Definisi Proporsi Dewan Komisaris Independen


Widjaja (2009:79) menyatakan komisaris independen adalah sebagai
berikut:
“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat
berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan
pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan
komisaris lainnya”.
Komisaris independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah
sebagai berikut:
“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk
untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham
minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili
pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang
pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya
untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.
Menurut KNKG (2006) komisaris independen sebagai berikut:
“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak
berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan
pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau
hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan
perusahaan”.
Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa komisaris
independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan
manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya

Definisi Kepemilikan Manajerial


Jensen and Meckling (1976); Morck, dkk (1988) dan Cheng dan
Warfield (2005) dalam Rahmawati (2012:103) menyatakan kepemilikan
manajerial adalah sebagai berikut:
“Kepemilikan manajerial adalah sebuah mekanisme penting untuk
meluruskan insentif manajer dengan para pemegang saham”.
Wahidahwati (2002:5) dalam Rustendi dan Jimmi (2008) menyatakan
kepemilikan manajerial sebagai berikut:
“Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan
perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur
dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer”.
Kepemilikan manajerial menurut Machmud & Djakman (2008) dalam
Tita Djuitaningsih (2012) adalah sebagai berikut:
“Kepemilikan saham manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan”.
Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa kepemilikan
manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen
dalam perusahaan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.
Salah satu cara untuk meningkatkan kepemilikan adalah melalui ESOP,
yakni program kompensasi yang berdasarkan saham. Ketika seseorang manajer
diberi opsi, opsi tersebut biasanya tidak dapat digunakan sampai tiga atau empat
tahun kemudian. Ketika opsi menjadi dapat digunakan (vested), manajer dapat
memilih untuk menaham exercisable options atau menggunakan opsi dan
daripada menahan saham (untuk membiayai penggunaan opsi, manajer pada
umumnya menjual saham yang diterima dari penggunaan opsi). Manajer juga
diberikan restricted stock, seperti option grants, tidak dapat diperdagangkan
sampai setelah tiga atau empat tahun (Rahmawati, 2012:103).
Jensen dan Mecking (1976) dalam Herawaty (2008) menemukan bahwa
kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah
keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer
dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan
manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan
saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba
untuk kepentingannya. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif
terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat
(Shleifer dan Vishny 1986 dalam Herawaty 2008).

Definisi Ukuran Dewan Komisaris


Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai
berikut:
“Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberi nasihat kepada direksi”.
KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut:
“Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas
dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan
melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh
turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.
Menurut Sembiring (2005) ukuran dewan komisaris adalah sebagai
berikut:
“Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan
komisaris dalam suatu perusahaan”.
Berdasarkan ketiga definisi dewan komisaris di atas menunjukkan
bahwa dewan komisaris adalah bagian organ perseroan (seluruh anggota dewan
komisaris) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa
perusahaan melaksanakan good corporate governance.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Financial Distress


Anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan
atau akuntansi diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi dan tentunya
memiliki kinerja yang baik pula sehingga perusahaan terhindar dari kondisi
kesulitan keuangan berbeda dengan anggota yang tidak memiliki latar belakang
yang dimaksud.
Dalam penelitian (Hadiprajitno, 2013) dan (Marsono, 2014) menyebutkan
bahwa pengetahuan komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress.
Dimana, banyaknya jumlah anggota komite audit yang memiliki pengetahuan
keuangan dapat mencegah kemungkinan perusahaan mengalami financial distress.
Hal itu dapat meningkatkan kinerja komite audit dalam memeriksa dan menganalis
informasi keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Berbeda dengan penelitian (Masak & Noviyanti, 2019), menunjukkan hasil
bahwa jumlah ahli keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap financial
distress. Karena terjadinya kesulitan keuangan bukan dari faktor internal saja,
melainkan dapat berasal dari faktor eksternal seperti tingkat bunga pinjaman

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Financial Distress


Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
guna membantu menjalankan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik.
Komite audit merupakan mekanisme corporate governance yang diasumsikan
dapat mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan.
Dalam penelitian (Harahap, 2017) dan (Dirman, 2020), menyatakan bahwa
variabel komite audit berpengaruh positif terhadap financial distress. Semakin
banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka semakin besar pula
kemungkinan terjadinya kondisi kesulitan keuangan. Teori sinyal mendukung
penelitian ini, dimana komite audit diharapkan mampu melaksanakan tugasnya
dengan baik dalam melakukan penelaahan laporan keuangan agar tidak
menyesatkan para pengguna.
Bertentangan dengan penelitian (Masak & Noviyanti, 2019), yang
menyimpulkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap financial
distress. Perusahaan yang memiliki jumlah anggota komite audit yang banyak
diduga dapat mengatasi konflik keagenan

Pengaruh Ukuran Direksi Independen Terhadap Financial Distress


Direktur independen merupakan orang yang memiliki kemampuan tetapi
tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan pemilik saham
perusahaan atau dengan salah satu pengurus.
Dalam penelitian (Damayanti & Kusumaningtias, 2020), menunjukkan
bahwa ukuran direktur independen berpengaruh terhadap financial distress.
Dimana semakin banyak jumlah direktur independen dalam perusahaan, maka
semakin besar pula suatu perusahaan berisiko terjadinya financial distress. Hal ini
tidak sejalan dengan teori keagenan, karena dalam teori tersebut dijelaskan bahwa
direktur independen dalam perusahaan menjadi salah satu bagian corporate
governance yang mampu mengurangi permasalahan keagenan.