Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Financial Distress


Dewan direksi memiliki kewajiban dalam penyusunan pedoman. Seorang
dewan direksi tidak dapat melakukan tugas dengan baik apabila mementingkan self
interest dan mengabaikan kepentingan para stakeholders. Maka dari itu, direksi
harus memiliki reputasi yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung.
Jika semakin besar jumlah dewan direksi pada suatu perusahaan, maka
kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan pada perusahaan semakin kecil. Ini
terbukti pada penelitian (Andayani, 2015) dan (Yosua & Pamungkas, 2019), yang
menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap financial
distress. Dimana semakin besar jumlah anggota dewan direksi, kemungkinan
terjadinya kondisi financial distress lebih kecil dikarenakan dapat mendukung
terciptanya network dengan pihak luar dalam menjamin sumber daya.
Namun terdapat perbedaan dalam penelitian (Pramudena, 2017), dimana
jumlah direksi berpengaruh positif tehadap financial distress yang artinya semakin
banyak jumlah direksi maka kemungkinan terjadinya kondisi financial distress
menjadi tinggi. D

Pengaruh Ukuran Komisaris Independen Terhadap Financial Distress


Keberadaan komisaris independen sangat bermanfaat bagi perusahaan.
Teori keagenan menilai bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan
komisaris untuk mengawasi dewan direksi.
Hal ini sejalan dengan penelitian (Achmad, 2012), (Nurzahara & Pratomo,
2021), dan (Sa’diah & Utomo, 2021), menyatakan variabel dewan komisaris
independen memberikan pengaruh negatif terhadap financial distress. Yang
artinya, semakin besar jumlah dewan komisaris independen semakin kecil
terjadinya financial distress dikarenakan pengawasan atas pelaksanaan manajemen
perusahaan lebih mendapat pengawasan dari pihak independen.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Financial Distress


Dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi.
Besar kecilnya jumlah anggota dewan komisaris dapat berdampak bagi perusahaan.
Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka fungsi pengawasan direksi
dapat berjalan dengan baik. Sehingga perusahaan terhindar dari kondisi financial
distress.
Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widodo, 2017) dan
(Ibrahim, 2018), yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif
terhadap financial distress. Dimana jumlah dewan komisaris yang sedikit dapat
mempersulit pengawasan yang efektif. Dan apabila pengawasan tidak efektif,
kinerja manajemen menjadi turun dan mengakibatkan perusahaan berada dalam
kondisi financial distress.
Berbeda dengan penelitian (Etna & Yuyetta, 2019), dimana jumlah dewan
komisaris berpengaruh positif terhadap financial distress. Yang berarti, jumlah
dewan komisaris yang besar membuat perusahaan semakin berada dalam kondisi
financial distress.

Financial Distress


Tiap perusahaan dapat mengalami kondisi kesulitan keuangan atau financial
distress, baik perusahaan besar maupun kecil. Pasalnya, jenis perusahaan itu tidak
menjamin bahwa kondisi keuangannya sehat atau tidak. (NEGARA, 2016)
mendeskripsikan financial distress sebagai suatu kondisi dimana perusahaan
sedang mengalami kesulitan keuangan yang artinya perusahaan dalam posisi tidak
aman dari ancaman terjadinya kebangkrutan dalam menjalankan usahanya.
Financial distress dimulai dari tekanan likuiditas yang semakin berat, kemudian
berlanjut pada kondisi menurunnya aset, sehingga tidak mampu membayar
berbagai kewajiban keuangan yang dapat membawa perusahaan kearah
kebangkrutan (Nailufar et al., 2018). Dari beberapa pengertian di atas, dapat
disimpulkan bahwa kesulitan keuangan itu merupakan peringatan dini bagi kondisi
kebangkrutan yang sesungguhnya.
Dalam (Rohmah, 2021), faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan
keuangan, yaitu:

  1. Suatu perusahaan terdapat pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan
    pembayaran dividen;
  2. Kondisi dimana arus kas masuk lebih rendah dibandingkan dengan arus kas
    keluar;
  3. Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum di laporan
    keuangannya;
  4. Terjadinya penurunan profitabilitas;
  5. Perusahaan mengalami laba bersih operasi negatif;
  6. Perusahaan dihentikan operasinya atas wewenang pemerintah dan
    dipersyaratkan melakukan perencanaan restrukturisasi.

Komite Audit


Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit merupakan
suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh
dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan
memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas
proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan inplementasi
dari corporate governance di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016).
Komposisi, struktur, dan keanggotaan komite audit diatur dalam Peraturan
No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pembentukan dan
pedoman pelaksanaan kerja komite audit, dimana:

  1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.
  2. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari
    komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
  3. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.
    Terdapat suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab,
    wewenang serta struktur komite audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan
    oleh Dewan Komisaris yaitu Audit Committee Charter. Hal itu dapat membantu
    anggota komite audit yang belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam
    pengawasan intern bahkan yang kurang dalam bidang keuangan.
    Persyaratan dan masa tugas anggota komite audit, diantaranya:
  4. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman
    sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  5. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait
    dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses
    audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
    Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  6. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau
    Perusahaan Publik;
  7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan
    dan pelatihan;
  8. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang
    pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
  9. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan
    Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans,
    jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau
    Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    13
  10. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
    tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
    mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6
    (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
  11. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau
    Perusahaan Publik;
  12. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan
    Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum,
    saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling
    lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
  13. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris,
    anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
  14. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang
    berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
    Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan
    Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih
    kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Direksi dan Komisaris Independen 


Istilah independen pada direksi dan komisaris independen, bukan
menunjukkan direksi atau komisaris lain tidak independen. Tetapi, keberadaan
mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk
mewakili kepentingan lainnya (Effendi, 2016). Direksi dan komisaris independen
adalah organ perusahaan yang tidak memiliki afiliasi dengan pihak apapun,
khususnya dengan para pemegang saham utama, anggota dewan komisaris lainnya,
serta anggota direksi yang sudah di atur dalam sebuah anggaran dasar (Shaid, 2022).
Terdapat beberapa peryaratan yang wajib dipenuhi dewan komisaris
independen, pada Pasal 21 dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08
Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan
publik, dimana:

  1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
    tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
    mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6
    (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris
    Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
  2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten
    atau Perusahaan Publik tersebut;
  3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik,
    anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama
    Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
  4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang
    berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut

Dewan Direksi


Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berfungsi untuk mengurus
perusahaan. Dewan direksi dan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Peran mereka sangat penting dalam
penerapan corporate governance. Umumnya tugas dewan direksi, yaitu:

  1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
  2. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas karyawan serta kepala bagian.
  3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
  4. Menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham atas kinerja
    perusahaan.
    Keanggotaan dewan direksi diatur dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014
    tanggal 08 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau
    perusahaan publik, dimana:
  5. Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang
    anggota direksi.
  6. Satu diantara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden
    direktur.

Dewan Komisaris


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam tata kelola perusahaan
terdapat dua tipe dewan, yaitu one tier system dan two tier system. Pada one tier
system merupakan penggabungan fungsi pengawasan dan manajemen dalam satu
board of directors. Sistem ini diterapkan di negara Anglo Saxon seperti Inggris,
Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sedangkan two tier system, dilakukan
pemisahan fungsi pengawasan dan manajemen ke dalam dua badan yang berbeda.
Sistem inilah yang digunakan di Indonesia. Maka tugas dewan komisaris adalah
memberikan nasihat dan mengawasi direksi (Effendi, 2016).
Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang direksi
dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada Pasal 20 mengatur
tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut.

  1. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris.
  2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, 1
    orang diantaranya adalah komisaris independen.
  3. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota dewan komisaris,
    jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh
    anggota dewan komisaris.
  4. Satu diantara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau
    presiden komisaris

Corporate Governance


Menurut Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI), corporate
governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditor, pemerintah,
karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem
yang mengendalikan perusahaan (Effendi, 2016). Jika struktur corporate
governance berjalan dengan baik, maka seluruh aktivitas perusahaan akan berjalan
dengan efektif dan efisien. Menurut (Yustiavandana, 2006) dalam (Effendi, 2016),
penerapan good corporate governance secara konkret memiliki tujuan terhadap
perusahaan, yaitu :

  1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
  2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
  3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi
    perusahaan;
  4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan
    terhadap perusahaan;
  5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
    Prinsip-prinsip good corporate governance dapat disingkat menjadi TARIF,
    yaitu :
  6. Prinsip Transparansi (Transparency)
    Prinsip ini mengedepankan suatu informasi harus terbuka, tepat waktu,
    serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan,
    pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.
  7. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)
    Prinsip ini mengatur peran dan tanggung jawab manajemen dalam
    mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan dan mendukung usaha
    untuk menjamin seimbangnya kepentingan manajemen dan pemegang saham.
  8. Prinsip Responsibilitas (Responsibility)
    Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundangundangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab
    korporasi yang baik.
  9. Prinsip Independensi (Independency)
    Kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas
    dengan baik serta mampu membuat keputusan dengan baik. Selain organ
    perusahaan tidak boleh ada pihak lain yang mencampuri pengurusan
    perusahaan.
  10. Prinsip Kesetaraan (Fairness)
    Terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham,
    termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas.
    Perkembangan good corporate governance di Indonesia masih sangat
    minim di bandingkan dengan negara lain. Konsep GCG dipperkenalkan oleh
    pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka
    pemulihan ekonomi pasca krisis. Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia
    untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mengeluarkan The Indonesian Code for
    Good Corporate Governance bagi masyarakat bisnis Indonesia (Effendi, 2016).
    Didalamnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan:
  11. Pemegang saham dan hak mereka;
  12. Fungsi dewan komisaris perusahaan;
  13. Fungsi direksi perusahaan;
  14. Sistem audit;
  15. Sekretaris perusahaan;
  16. Pemangku kepentingan;
  17. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan;
  18. Prinsip kerahasiaan;
  19. Etika bisnis dan korupsi;
  20. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.
    Pada (Khalimah, 2019), mekanisme corporate governance mengacu pada
    sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi suatu keputusan yang akan diambil
    oleh seorang pimpinan ketika terjadi pemisahan antara kepemimpinan dan
    pengendalian. Menurut (Effendi, 2016), organ utama perusahaan yang mendukung
    penerapan mekanisme corporate governance terdiri dari RUPS, dewan direksi, dan
    dewan komisaris. Organ lainnya terdapat komisaris independen, direksi
    independen, dan komite audit yang tentunya dibentuk oleh perusahaan untuk
    memastikan tata kelola yang baik

Teori Sinyal (Signalling Theory)


Teori ini melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan. Dimana
internal perusahaan memberikan sinyal kepada pihak eksternal terkait informasi
dan manajemen yang telah dijalankan perusahaan pada periode tertentu. Informasi
yang dikeluarkan perusahaan sangat penting bagi investor dan pelaku bisnis karena
menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan saat ini maupun
masa yang akan datang bagi kelangsungan perusahaan dan bagaimana dampaknya
pada perusahaan (Arza, 2020).
Apabila informasi yang diberikan bernilai positif maka akan memberikan
sinyal baik bagi pasar dan para investor. Demikian pula sebaliknya, jika informasi
yang diberikan bernilai negatif maka akan memberikan sinyal buruk bagi pasar dan
para investor. Informasi yang diberikan dapat meminimalisir terjadinya asimetri
informasi. Pasalnya, jika terdapat kekurangan informasi bagi pihak eksternal
mengenai perusahaan mereka dapat merendahkan harga sahamnya sedangkan
informasi yang ada adalah bernilai positif.
Teori persinyalan mengungkapkan bagaimana semestinya sebuah
perusahaan memberikan sinyal berupa informasi mengenai hal yang sudah
dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan kepentingannya yaitu
memaksimalkan keuntungan (Alyadie, 2019).

Teori Agensi (Agency Theory)


Corporate governance dalam penerapannya didasarkan pada teori agensi,
dimana teori ini menjelaskan hubungan antara principal (pemegang saham) dengan
agen (manajemen). Principal dan agen memiliki kepentingan pribadi masingmasing. Principal hanya fokus pada modal yang ia tanamkan di perusahaan agar
mendapat return yang sebesar-besarnya, sedangkan agen fokus pada kinerjanya
untuk mendapatkan kompensasi, bonus, insentif atau hal lainnya.
Maka dari itu terciptalah sebuah konflik karena principal tidak memonitor
kinerja agen per harinya dan agen pun memiliki informasi secara keseluruhan
perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu keadaan
seorang principal yang tidak memiliki banyak informasi mengenai pengelolaan
perusahaan dibandingkan dengan manajemen (Amanda, 2021).
Salah satu cara untuk mengurangi konflik tersebut dengan pengungkapan
informasi oleh manajemen. Hal itu dapat meningkatkan aspek good corporate
governance yang diharapkan dapat memberi keyakinan pada investor bahwa
mereka akan mendapat return atas dana yang telah dinvestasikan

Hubungan Kepemilikan Asing dengan Pengungkapan CSR


Menurunnya pengungkapan CSR perusahaan ini dimungkinkan
perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih sering menghadapi
masalah asimetri informasi dikarenakan alasan hambatan geografis dan bahasa.
Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan
terdorong untuk melaporkan atau mengungkapan informasi secara sukarela atau
lebih luas (Karima, 2014).
Kepemilikan saham oleh pihak asing juga merupakan salah-satu faktor
yang mendorong pengungkapan CSR oleh perusahaan. Hal ini disebabkan
investor asing sangat memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial perusahaan,
mereka beranggapan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap
kondisi lingkungan dan sosial sekitar. Adanya kepemilikan saham oleh pihak
asing akan mendorong pengungkapan laporan tanggung jawab sosial oleh
perusahaan (Nugraha dan Andayani, 2013).
Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan multinasional atau perusahaan
yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing melihat keuntungan legitimasi
berasal dari para stakeholder-nya berdasarkan atas home market yang dapat
memberikan eksistensi dalam jangka panjang. Teori legitimasi mendasari bahwa
jika perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholder baik dalam
ownership maupun trade, maka perusahaan akan lebih didukung dalam
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Jadi, semakin tinggi
kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka akan semakin luas pula
pengungkapan CSRnya. Penelitian Laksmitaningrum dan Purwanto (2013)
menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas
pengungkapan CSR

Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Pengungkapan CSR


Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer
memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai
pemegang saham perusahaan. Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan
komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan
mempunyai latar belakang yang berbeda. Pertama, mereka mewakili pemegang
saham institusi. Kedua, mereka adalah tenaga- tenaga profesional yang diangkat
oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ketiga, keagenan,
hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, rawan untuk terjadinya
masalah keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu mekanisme
untuk memperkecil mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut
memiliki saham.
Berdasarkan teori keagenan, “hubungan antara manajemen dengan
pemegang saham, rawan terjadinya masalah keagenan. Teori keagenan
menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperkecil adanya konflik agensi
adalah dengan memaksimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan
memaksimalkan kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan
dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil (Laksmitaningrum dan
Purwanto, 2013).
Peningkatan atas kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan
manajemen, secara pribadi, semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga
manajemen akan berusaha mengurangi resiko kehilangan kekayaannya.
Kepemilikan manajerial yang tinggi berakibat pada rendahnya dividen yang
dibayarkan kepada shareholder. Hal ini disebabkan karena pembiayaan yang
dilakukan oleh manajemen terhadap nilai investasi di masa yang akan datang
bersumber dari biaya internal. Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur
sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial. Kepemilikan
manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham
dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham
perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham
oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan
tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan
kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial
dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam
memaksimalkan nilai perusahaan. Karima (2014) menyatakan bahwa semakin
tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk
mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan.
Menurut Sukasih dan Sugiyanto (2017), investor institusional memiliki
power dan experience untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip
corporate governance untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang
saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi
secara transparan

Hubungan Ukuran Komite Audit dengan Pengungkapan CSR


Salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur
pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik (Sukasih dan Sugiyanto,
2017). Adanya anggota independen dalam komite audit dapat menjadi alat yang
efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi
biaya agensi, meningkatkan pengendalian internal dan akan meningkatkan
kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Anggota independen dapat secara
objektif membantu dewan komisaris melaksanakan tugas pengawasan terhadap
manajemen.
Komite audit bertugas membantu komisaris dalam rangka meningkatkan
kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit dan eksternal audit
(Nugraha dan Andayani, 2013). Komite audit dituntut untuk bertindak secara
independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara
auditor eksternal dengan perusahaan dan menjembatani fungsi pengawasan dewan
komisaris dengan auditor internal perusahaan. Komite audit harus bersikap adil
dalam pengambilan keputusan, hal ini ditujukan kepada semua pihak, terutama
dalam penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap
resolusi direksi.
Keberadaan Komite Audit membantu menjamin pengungkapan dan
sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan
dengan ukuran Komite Audit yang semakin besar, maka pengawasan yang
dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang
dilakukan perusahaan semakin meningkat atau semakin luas.
Berdasarkan penelitian Purnawanti (2012) komite audit berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan
komite audit dapat mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan CSR
37
yang lebih luas.

Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR


Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan
untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak
manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk
meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan
Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).
Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme
pengendalian intern tertinggi, yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan
manajemen puncak. Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggotanya.
Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah
untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif
(Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh
perusahaan, kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara
berbagai karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi
oleh perusahaan.
Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang
berbadan hukum perseroan terbatas (PT) yang berfungsi mengawasi pengelolaan
perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab
untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam
mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan
(Mulyadi, 2002). Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat
memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk
mengungkapkan CSR. Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan
komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR.
Penelitian Terzaghi (2012) menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dengan kekuasaan yang dimiliki,
dewan komisaris dapat memberikan pengaruh terhadap manajemen agar
mengungkapan CSR

Kepemilikan Asing


Struktur kepemilikan asing dalam perusahaan juga akan mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab social perusahaan atau CSR. Hal ini dikarenakan
pihak asing dianggap lebih concern terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan. Perusahaan multinasional yang berada di Indonesia, terutama
yang berasal dari Eropa dan Amerika lebih memperhatikan isu-isu sosial seperti:
pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja dan isu lingkungan
seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Nugraha dan
Andayani, 2013). Perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih
sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan alasan hambatan
geografis dan bahasa (space and language). Oleh karena itu, perusahaan dengan
kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau
mengungkapan informasinya secara sukarela dan lebih luas.
Menurut Nugraha dan Andayani (2013) perusahaan yang memiliki
kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas
dibandingkan yang tidak, dikarenakan beberapa alasan antara lain: Pertama,
perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep
praktik dan pengungkapan CSR. Kedua adalah perusahaan asing mendapatkan
pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar
negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang
lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan
induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan
berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum.

Kepemilikan Manajerial


Salah satu struktur kepemilikan saham dalam perusahaan yaitu
kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham
perusahaan oleh direksi, komisaris, ataupun manajemen perusahaan. Sehingga
dengan adanya kepemilikan manajerial pengelola dapat melaksanakan aktivitas
perusahaan sesuai dengan kepentingannya.
Menurut Sukasih dan Sugiyanto (2017) mengatakan bahwa kepemilikan
manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen
dari jumlah saham yang dikelola oleh perusahaan. Secara khusus kepemilikan
manajerial terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah Insider
Ownership ini didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan
saham dan pilihan yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan.
Kepentingan manajer selaku pengelola perusahaan akan dapat berbeda dengan
kepentingan pemegang saham.
Menurut Hardianti dan Asyik (2016) ada dugaan bahwa meningkatnya
kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan mengakibatkan
meningkatnya nilai perusahaan. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan
memberikan saham kepada manajemen maka manajemen yang sekaligus pemilik
perusahaan akan bertindak sebaik mungkin demi kepentingan perusahaan. Oleh
karena itu kepemilikan manajerial dianggap sebagai alat untuk menyatukan
kepentingan manajemen dengan pemilik perusahaan dan juga dapat berfungsi
sebagai mekanisme Good Corporate Governance (GCG) untuk mengurangi
tindakan manajer dalam memanipulasi laba

Ukuran Komite Audit


Bapepam menerbitkan surat edaran (SE-03/PM/2000) yang menghimbau
agar emiten dan perusahaan publik mempunyai komite audit. Komite audit
bertugas membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan
keuangan dan peningkatan efektifitas audit dan eksternal audit. Anggota komite
audit sekurang-kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan komisaris,
sedang anggota komite audit dari komisaris bertindak sebagai ketua (Nugraha dan
Andayani, 2013). Kedudukan komisaris independen dan komite audit yang
dimiliki emiten atau perusahaan publik, adalah berkaitan dengan tanggung jawab
pengawasan dari dewan komisaris. Sebagai komite yang membantu fungsi
pengawasan komisaris, komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terkait
dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil
audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit harus
bersikap adil dalam pengambilan keputusan, hal ini ditujukan kepada semua
pihak, terutama dalam penelahaan terhadap kesalahan asumsi maupun
pelanggaran terhadap resolusi direksi.
Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit
sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang
dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu
dan memperkuat dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan
fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaanperusahaan (Indonesian Institute of Audit Committee, 2012).

Ukuran Dewan Komisaris


Dewan komisaris merupakan salah satu sturktur yang ada di dalam
corporate governance yang berdampak pada corporate social responsibility.
Alasannya dewan komisaris dengan integritas yang tinggi dirasa akan
meningkatkan CSR Disclosure. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris
dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung
jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Sukasih dan Sugiyanto,
2017).
Salah satu prinsip Corporate Governance menurut Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) adalah menyangkut peranan
dewan komisaris. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang
dianut. Terdapat dua sistem hukum yang berbeda (Nugraha dan Andayani, 2013),
yaitu:
a. Sistem satu tingkat atau one tier system. Sistem satu tingkat berasal dari
sistem hukum Anglo Saxon. Pada sistem satu tingkat, perusahaan
mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer
atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang
bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negaranegara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris.
b. Sistem dua tingkat atau two tier system (FCGI, 2002). Sistem dua tingkat
berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Pada sistem dua tingkat,
perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan
komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi
bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan pengarahan
dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap
waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Tugas utama
dewan komisaris adalah bertanggung jawab mengawasi tugas-tugas
manajemen. Indonesia termasuk negara yang mengadopsi sistem dua
tingkat ini.
Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang
berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan
perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab
untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam
mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Sebagai
wakil dari prinsipal di perusahaan dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya
pengungkapan tanggung jawab sosial adalah karena dewan komisaris merupakan
pelaksana tertinggi dalam perusahaan.
Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan
melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi
nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat
dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
perseroan (pasal 114 ayat (1). Pasal 108 UUPT). Berkenaan dengan tanggung
jawab dewan komisaris, dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan
fiduciary duties anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota
Dewan Komisaris.
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), tugas dewan
komisaris yang pertama adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam
menjalankan perusahaan, kedua memberikan nasihat kepada direksi (Nugraha dan
Andayani, 2013). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan
dewan komisaris di dalam perusahaan sangat penting. Penting dan strategisnya
peranan dewan komisaris menjadikannya bertanggung jawab secara penuh dengan
direksi apabila sesuatu terjadi dalam perusahaan.
Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT),
mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris dalam beberapa pasal berikut:
Pasal 1 butir 2 menyatakan kelembagaan dewan komisaris sebagai salah satu
organ perseroan selain Rapat Umum Pemegang Saham dan direksi. Butir 6 dari
pasal tersebut menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
Pasal 108 ayat (1) mencantumkan bahwa dewan komisaris melakukan
pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,
baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada
direksi. Ayat (2) mencantumkan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan
pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan
informasi CSR lebih banyak, sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang
memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak
mengungkapkan CSR. Sebagai wakil dari principal di dalam perusahaan, dewan
komisarin dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab social,
karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas (Sukasih
dan Sugiyanto, 2017).
Berdasarkan dengan jumlah dewan komisaris, Ardiyanto dan Kurnia
(2013) menyatakan bahwa semakin besar jurnlah anggota dewan komisaris, maka
akan semakin mudah mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan
semakin efektif. Terkait dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap
manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya

Prinsip Dasar GCG


Terdapat lima prinsip dasar yang merupakan bagian dari praktik Good
Corporate Governance (GCG) yang harus selalu menjadi acuan dalram
penyelenggaraan korporasi (Ardiyanto dan Kurnia, 2013), yaitu :
a. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam bisnis, perusahaan harus menyediakan
informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan
dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil
inisiatif untuk mengungkap tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh
perundang-undangan, tetapi juga dalam hal pengambilan keputusan oleh
pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertahankan kinerjanya secara transparan dan
wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai
dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan
prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat
terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan atas GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Dengan beberapa prinsip dasar tersebut, maka good corporate governance
memberi arti yang sangat penting dalam membentuk perilaku korporasi yang
responsive terhadap berbagai tekanan pasar, tantangan investasi baru, dan peluang
untuk tumbuh kembang dalam masyarakat yang dinamis. Ardiyanto dan Kurnia
(2013) menyatakan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :
a. Hak-hak para pemegang saham.
Rerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu
melindungi hakhak para pemegang saham yaitu hak untuk menjamin
keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan
saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan tentang
perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara
dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris, memperoleh pembagian
keuntungan perusahaan
b. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham.
Kerangka kerja corporate governance harus menjamin adanya kesetaraan
perlakuan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham
minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan
untuk mendapatkan perbaikan yang efektif atas penyimpangan dari hak -hak
mereka.
c. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan.
Kerangka kerja corporate governance harus mengakui hak -hak stakeholders
seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerjasama yang aktif
antara perusahaan dan stakeholders dalam penciptaan kesejahteraan,
pekerjaan – pekerjaan, dan kemampuan untuk mempertahankan perusahaan
yang sehat secara finansial.
d. Transparansi dan Keterbukaan.
Kerangka kerja corporate governance harus menyakinkan bahwa
pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh halhal yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan,
kinerja, kepernilikan, dan ketaatan perusahaan (governance of company).
e. Peranan Dewan Komisaris.
Kerangka kerja good corporate governance harus menyakinkan pedoman
strategik perusahaan, pemonitoran yang efektif pada manajemen oleh dewan,
dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.
Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk
memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme good corporote governance
merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil
keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap
keputusan. mekanisme dalam pengawasan good corporate governance dibagi
dalam dua kelompok yaitu internaldan external mechanisms. Internal mechanisms
adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan
proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan
direksi, komposisi dewan komisaris, dan pertemuan dengan board of director.
Sedangkan external mechanisms adalah cara mempengaruhi perusahaan selain
dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan
dan pengendalian pasar.
Ada beberapa mekanisme good corporate governance yang sering
digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai
perusahaan, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan
dewan komisaris. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting
dalam perusahaan, terutama dalarn pelaksanaan good corporate governance.
Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk
memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI, 2002).
Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu
maksimalisasi nilai perusahaan. Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial
dan kepemilikan publik) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi
jalannya perusahaan

Pengertian GCG


Menurut Cadbury Committee, dalam Forum for Corporate Governance in
Indonesia (FCGI) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu
sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Chrisdianto (2013) menyatakan good corporate governance adalah suatu
sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor
yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faltor yang berkaitan
dengan fungsi regulasi. Good corporate governance merupakan sistem yang
mengatur bagaimana suatu organisasi korporasi dikendalikan, diarahkan, dan
diminta pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.
Konsep good corporate governance semakin berkembang dalamupayamemenuhi
kebutuhan perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang berubah dan semakin
dinamis serta adanya perkembangan kepentingan stakeholders atas perusahaan.
Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Good
Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan
mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus
sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditur, dan
masyarakat sekitar. Good Corporate Governance (GCG) berusaha menjaga
keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.
Tantangan dalam Good Corporate Governance (GCG) adalah mencari cara untuk
memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa, sehingga tidak
membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.
Tujuan dari penerapan good corporate governance adalah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Secara teoritis, pelaksanaan good corporate governance dapat meningkatkan nilai
perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko
yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang
menguntungkan diri mereka sendiri dan umumnya, good corporate governance
dapat meningkatkan kepercayaan investor (Unaki, 2012).
Manfaat good corporate governance menurut Forum for Corporate
Governance in Indonesia (FCGI, 2002) adalah :
a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga
dapat meningkatkan corporate value.
c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada
tahun 1999 telah menerbitkan dan mempublikasikan OECD Principles of
Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk membantu para
negara anggotanya maupun negara lain berkenaan dengan upaya-upaya untuk
mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja hukum, institusional, dan
regulatori good corporate governance dan memberikan pedoman dan saran-saran
untuk pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki
peran dalam pengembangan good corporate governance (Ardiyanto dan Kurnia,
2013).

Pengungkapan Corporate Social Responsibility


Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana yang
dijelaskan oleh Subiantoro dan Mildawati (2015) yang menyatakan bahwa
pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk
pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Definisi pengungkapan
tersebut ditujukan pada tanggung jawab sosial perusahaan, dimana pengungkapan
informasi CSR pada laporan tahunan entitas bisnis memberikan dampak positif,
yaitu manfaat jangka panjang bagi perusahaan kedepannya, meskipun
pengungkapan informasi CSR masih bersifat sukarela. Pengungkapan CSR
merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan
ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan akuntansi pertanggung jawaban
sosial merupakan suatu proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari
kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan
masyarakat secara keseluruhan.
Pelaksanaan Corporate Social Performance maupun CSR sendiri,
dilandasi oleh pilihan yang berada di dalam domain etika bisnis (business ethics)
dari para pelaku bisnis. Pelaksanaan juga dilandasi oleh konsep stakeholder
management yang mengakui adanya pemegang kepentingan lain diluar pemegang
saham dimana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada para
stakeholder ini. Pelaksanaan CSR juga dilandasi oleh adopsi konsep
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan menerapkan alat
ukur yang dikenal dengan Triple Bottom Line (TBL), yaitu economic growth,
social welfare, dan environmental protection. Ketiga dimensi ini harus dikelola
sedemikian rupa dalam suatu manajemen berkelanjutan. Kondisi keuangan saja
tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan
(suntainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan
memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta
bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap
perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup (Nugraha dan
andayani, 2013).
Ada berbagai motivasi bagi para manajer untuk sukarela melakukan
kegiatan kegiatan tertentu, seperti memutuskan untuk melaporkan informasi sosial
dan lingkungan. Deegan (2002) dalam penelitiannya merangkum beberapa alasan
yang dikemukakan oleh berbagai peneliti untuk melaporkan informasi sosial dan
lingkungan sebagai berikut :

  1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam Undang Undang
  2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi
    Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan
  3. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman
  4. Untuk memenuhi harapan masyarakat, mungkin mencerminkan suatu
    pandangan yang sesuai dengan “komunitas lisensi untuk beroperasi”
    (Subiantoro dan Mildawati, 2015).

Teori Stakeholder


Stakeholders theory menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan
tergantung pada dukungan stakeholder yang mempengaruhi atau dapat
dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Setiap
stakeholders memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai pengaruh
stakeholders terhadap organisasi, sekalipun stakeholder memilih untuk tidak
menggunakan informasi tersebut ataupun stakeholder tidak memiliki pengaruh
secara langsung terhadap keberlangsungan organisasi. Salah satu strategi yang
digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder-nya
adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemilik
(shareholder) tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan
dan sosial masyarakat (social responsibility). Fenomena seperti itu terjadi karena
adanya tuntutan dari masayarakat akibat negative externalities yang timbul serta
ketimpangan sosial yang terjadi (Nugraha dan Andayani, 2013). Untuk itu,
tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur pada sebatas indikator
ekonomi (economic focused) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan
memperhitungkan faktor-faktor sosial (social dimentions) terhadap stakeholder,
baik internal maupun eksternal. Stakeholder adalah semua pihak baik internal
maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun
dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.
Perusahaan hendaknya memperhatikan kepentingan stakeholder, karena mereka
adalah pihak yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung
atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika
perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai
protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder.Berdasarkan asumsi dasar
stakeholder theory, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan
sosial (social setting) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder
serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan,
sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas
usaha dan jaminan going concern.

Teori Agensi (Agency Theory)


Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana
satu atau lebih orang (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk
melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang
pembuatan keputusan kepada agent (Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Perbedaan
kepentingan antara dua pihak tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan.
Konflik ini terjadi karena kemungkinan agent tidak bertindak sesuai dengan
kepentingan principal. Selain itu, konflik timbul juga dikarenakan adanya
ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent atau sering
disebut sebagai asimetri informasi. Ketidakseimbangan atas informasi ini dapat
memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan opportunis
seperti manajemen laba.
Menurut Subiantoro dan Mildawati (2015) semakin besar suatu
perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Perusahaan
yang besar cenderung mengungkapkan informasi sosial secara lebih luas.
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan besar
mempunyai biaya agensi yang besar, hal tersebut menyebabkan perusahaan besar
akan lebih banyak mengungkapkan semua informasi daripada perusahaan kecil.
Konsep GCG berkaitan dengan bagaimana para pemilik (pemegang
saham) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka,
yakin bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan yang
akan merugikan para pemegang saham. Dengan kata lain dengan penerapan
Good corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau
menurunkan biaya keagenan (agency cost)

Penghasilan pedagang kaki lima

Penghasilan pedagang kaki lima adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh pedagang kaki lima baik yang berasal dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan pada suatu keluarga pedagang kaki lima dalam satu bulan

Motivasi

Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang dapat memberikan pengaruh terhadap setiap individu yang dapat mencapai hal yang lebih nyata dengan tujuan individu. Moral dan nilai merupakan suatu tidak terlihat atau nampak yang memberikan dorongan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu : arah perilaku (kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku (seberapa kuat usaha individu dalam berinteraksi)

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal)

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir-pingir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya

Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Bentuk interaksi sosial dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan pendapat Partowisastro (2003) yang mengemukakan pendapat tentang bentuk-bentuk interaksi sosial itu pada dasarnya terbagi dalam dua proses, yaitu :

  1. Proses-proses asosiasi;
  2. Proses-proses dissosiasi;

Penghasilan seseorang dapat dilihat dari pekerjaan utama mereka. Lapangan pekerjaan utama seseorang adalah bidang kegiatan utama pekerja tersebut. Lapangan pekerjaan utama biasanya digolongkan atas pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, persewaan, jasa perusahaan, dan jasa kemasyarakata (Mulyadi, 2008)

Penghasilan atau sering disebut pendapatan adalah jumlah seluruh penghasilan atau penerimaan yang diperoleh baik berupa gaji atau upah maupun pendapatan dari usaha dan pendapatan lainnya selama satu bulan, Penghasilan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan (Supratikno, 2004).

Disini dapat diartikan Penghasilan pedagang kaki lima adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh pedagang kaki lima baik yang berasal dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan pada suatu keluarga pedagang kaki lima dalam satu bulan.

Motivasi Interaksi

  1. Motivasi Interaksi

Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Menurut Umam(2012 : 159) . Pengertian dari motivasi tercaakup berbagai aspek tingkah atau perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Namun dalam istilah berikut ini, motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Sedangkan pengertian motivasi di kehidupan sehari-hari, motivasi dapat diartikan sebagai proses yang dapat memberikan dorongan atau rasangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak terbebani menurut Saydam(2000 : 326).

Menurut Usman (2013 : 276) Motivasi ialah dorongan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan(need), keinginan(wish), dorongan(desire) atau impuls. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai dorongan yang terdapat pada diri seseorang sehingga ia terdorong untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Motivasi seseorang dapat diperoleh dari kebutuhannya.

Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang dapat memberikan pengaruh terhadap setiap individu yang dapat mencapai hal yang lebih nyata dengan tujuan individu. Moral dan nilai merupakan suatu tidak terlihat atau nampak yang memberikan dorongan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu : arah perilaku (kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku (seberapa kuat usaha individu dalam bekerja) motivasi meliputi perasaaan, pikiran, dan pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan bagian dari hubungan dalam dan hubungan luar dari perusahaan. Selain itu motivasi diartikan sebagai dorongan yang dimiliki seorang individu untuk berperilaku atau bertindak karena mereka ingin melakukan perbuatan yang dapat mencapai tujuan atau keberhasilan. Apabila individu memiliki motivasi yang kuat mereka akan melakukan suatu tindakan yang positif untuk melakukan sesuatu, karena dapat mencapai tujuan mereka (Rivai, 2013 : 607)

Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Rata-rata pedagang kaki lima menggunakan atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima yang perlu dikenali adalah sebagai berikut (Suyatno, 2005):

  1. Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (depriving public space).
    1. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya sesistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
      1. Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutiv penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
      1. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kau migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (locality sentiment)
      1. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

Menurut Bromley (1979), diantara berbagai usaha sektor informal usaha pedagang kaki lima, tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksaan perkotaan. Pengelompokan pedagang kaki lima (biasanya disekitar bangunan pasar yang permanen) secara sosiologis bisa diperjelaskan sebagai suatu pertukaran ekonomi yang mengandung suatu pertukaran sosial. Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern perkotaan, bentukbentuk kegiatan sektor informal juga terus berkembang.

Dari berbagai macam pekerjaan pada sektor informal, yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima. Kehadirannya dengan jumlah yang cukup besar begitu mendominasi pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama pada golongan menengah kebawah, sehingga studi mengenai sektor informal akan lebih lengkap dan menarik bila kita mengkaji pedagang kaki lima.selain itu pedagang kaki lima diperkotaan merupakan jenis usaha sektor informal yang banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah di daerah dan jenis usaha informal ini adalah paling monumental (Rachbini, 1994).

Adapun Pengertian pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri-ciri secara umum yang dikemukakan oleh Kartono, dkk (1980), sebagai berikut:

  1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen
    1. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
    1. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
    1. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.
    1. Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
    1. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
    1. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak anak turut membantu alam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
    1. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha Perwaligangan kaki lima.
    1. Dalam melaksanakan pekerjaanya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.
    1. Barang yang dijual biasanya merupakan convenience goods jarang sekali specialty goods.
    1. Dan seringkali berada dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Tim Penertiban Umum (TEBUM) dan satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah.

Secara keseluruhan dari uraian diatas didapatkan simpulan sebagai konseptualisasi sektor informal bahwa sektor informal pedagang kaki lima perkotaan tidak saja merupakan pelembagaan perilaku ekonomi semata tetapi juga merupakan pelembagaan sosial (social institutionalization) yaitu keadaan integral, baik internal maupun eksternal, dari beragam faktor, baik sosial ekonomi, politik, maupun budaya pada masyarakat modern industrial perkotaan (Achsan, 2008).

Dari sini kita dapatkan posisi yang tegas atas implikasi logis maupun teoritik yang bisa saja terjadi dalam ruang dan waktu kontinum yang terus berlangsung (changing process), dengan demikian sektor informal yang secara terminologis lahir dan berkembang pada hampiran kaidah dan terma ekonomi, selanjutnya mengambil tempat secara langsung dan umum dalam entitasnya sebagai sebuah kenyataan paradigmatik fakta sosial sekaligus definisi sosial (pada terma sosiologis).

Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari (Purwosutjipto, 1999). Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Evens dan Korff (2002), “definisi pedagang kaki lima adalah bagian dan sektor informal kota yang yang mengebangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar”.

Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas keberadaan PKL maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL diatas, dalam hal ini jika kita membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia makna istilah kaki lima itu mempunya arti: “lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”. Pengertian tersebut lebih mirip dengan trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat masa penjajahan (Belanda dan Inggris). Namun pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan diemperan toko (Permadi, 2007).

Pendapat lain juga mengatakan bahwa Istilah kaki lima berasal dari zaman Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu kata ”five feet” yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima (Widjayanti, 2000).

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlangkapanyang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Interaksi sosial yang terjadi antara orang perorangan atau orang dengan kelompok mempunyai hubungan timbal balik dan dapat tercipta oleh adanya kontak sosial dan komunikasi yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi sosial. Sarwono dan Meinarno (2009) mengemukakan bentuk-bentuk interaksi sosial itu meliputi :

  1. Kerjasama, adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dan ada unsur saling membantu satu sama lain.
    1. Persaingan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk meniru atau melebihi apa yang dilakukan atau dimiliki oleh orang lain.
    1. Konflik, merupakan suatu ketegangan yang terjadi antara dua orang atau lebih karena ada perbedaan cara pemecahan suatu masalah.
    1. Akomodasi, suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengurangi ketegangan, perbedaan, dan meredakan pertentangan dengan melakukan kompromi sehingga terjadi suatu kesepakatan dengan pihak lain yang bersangkutan.

Akomodasi ini memiliki berbagai bentuk, yaitu :

  • Coercion, merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan secara paksaan, terjadi bila individu yang satu lemah dibandingkan dengan individu yang lain dalam suatu perselisihan;
    • Compromise, yaitu pengurangan tuntutan dari pihak-pihak yang terlibat pertentangan agar tercapai suatu penyelesaian;
    • Arbitration, adalah suatu penyelesaian pertentangan dengan menghadirkan individu lain yang lebih tinggi kedudukannya untuk membantu menyelesaikan suatu perselisihan;
    • Meditation, yaitu penengah yang berfungsi hanya sebagai mediator, tapi tidak berwenang untuk memberi keputusan penyelesaian;
    • Conciliation, yaitu suatu usaha mempertumakan pihak yang berselisih agar tercapai persetujuan bersama. Conciliation sifatnya lebih lunak bila dibandingkan dengan Coercion;
    • Tolerantion, atau sering pula dinamakan tolerantion – participation, yaitu suatu bentuk akomodsi tanpa persetujuan formal, terkadang timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan;
    • Stalemate, merupakan suatu akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangan; dan
    • Adjudication, yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan. Bentuk-bentuk interaksi tersebut akan timbul tergantung dari stimulus yang diberikan pada seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Partowisastro (2003) mengemukakan pendapat tentang bentuk-bentuk interaksi sosial itu pada dasarnya terbagi dalam dua proses, yaitu :

  1. Proses-proses asosiasi; yang terbagi menjadi :
    1. Akomodasi, merupakan suatu proses penyesuaian aktivitasaktivitas seseorang atau kelompok yang berlawanan menjadi sejalan. Akomodasi itu ada beberapa metode, antara lain : pendesakan, kompromis, peradilan, toleransi, konversi, sublimasi, dan rasionalisasi.
      1. Assimilasi, yaitu suatu proses yang memiliki ciri pembentukan persamaan sikap, pandangan, kebiasaan, pikiran dan tindakan sehingga seseorang atau kelompok itu cenderung menjadi satu, mempunyai perhatian dan tujuantujuan yang sama.
      1. Akulturasi, dari segi teori kebudayaan merupakan suatu aspek dari perubahan kebudayaan. Akulturasi itu sebagai proses dwiarah, bahwa dua masyarakat mengadakan kontak dan saling memodifikasikan kebudayaan masingmasing sampai tingkatan tertentu.
    1. Proses-proses dissosiasi; yang terbagi menjadi :
    1. Kompetisi, merupakan suatu persaingan yang terjadi antara perorangan atau kelompok dalam mencapai dan mendapatkan suatu tujuan tertentu.
    1. Kontraversi, merupakan suatu perbedaan-perbedaan pandangan, ide dan tujuan yang terjadi pada satu orang atau lebih sehingga menimbulkan pertentangan.
    1. Konflik, yaitu suatu ketegangan yang terjadi perorangan atau kelompok dikarenakan adanya perbedaan pandangan tentang suatu masalah maupun penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa interaksi sosial itu memiliki berbagai bentuk antara lain : kerjasama, persaingan, konflik, assimilasi, akulturasi dan akomodasi.

Interaksi sosial secara umum dapat dipengaruhi oleh perkembangan konsep diri dalam seseorang, terkhusus lagi dalam hal individu memandang positif atau negatif terhadap dirinya, sehingga ada yang menjadi pemalu atau sebaliknya dan akibatnya kepada masalah hubungan interaksi sosialnya. Menurut Monks dkk (2006) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial yaitu :

  1. Jenis kelamin. Kecenderungan laki-laki untuk berinteraksi dengan teman sebaya/sejawat lebih besar daripada perempuan.
  2. Kepribadian ekstrovert. Orang-orang ekstrovert lebih komformitas daripada introvert.
  3. Besar kelompok. Pengaruh kelompok menjadi makin besar bila besarnya kelompok semakin bertambah.
  4. Keinginan untuk mempunyai status. Adanya dorongan untuk memiliki status inilah yang menyebabkan seseorang berinteraksi dengan sejawatnya, individu akan menemukan kekuatan dalam mempertahankan dirinya di dalam perebutan tempat atau status terlebih di dalam suatu pekerjaan.
  5. Interaksi orang tua. Suasana rumah yang tidak menyenangkan dan tekanan dari orang tua menjadi dorongan individu dalam berinteraksi dengan teman sejawatnya.
  6. Pendidikan. Pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor dalam mendorong individu untuk interaksi, karena orang yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, yang mendukung dalam pergaulannya.

Menurut Gerungan (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yaitu :

  1. Imitasi, mempunyai peran yang penting dalam proses interaksi. Salah satu segi positif dari imitasi adalah dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Tetapi imitasi juga dapat menyebabkan hal-hal negatif, misalnya yang ditirunya adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dan mematikan daya kreasi seseorang.
    1. Sugesti, hal ini terjadi apabila individu memberikan suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima pihak lain. Berlangsungnya sugesti bisa terjadi pada pihak penerima yang sedang dalam keadaan labil emosinya sehingga menghambat daya pikirnya secara rasional. Biasanya orang yang memberi sugesti orang yang berwibawa atau mungkin yang sifatnya otoriter.
    1. Identifikasi, sifatnya lebih mendalam karena kepribadian individu dapat terbentuk atas dasar proses identifikasi. Proses ini dapat berlangsung dengan sendirinya ataupun disengaja sebab individu memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya.
    1. Simpati, merupakan suatu proses dimana individu merasa tertarik pada pihak lain. Didalam proses ini perasaan individu memegang peranan penting walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk kerjasama.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu intensitas bertemu dengan orang lain, jenis kelamin, kepribadian ekstrovert, besar kelompok, keinginan untuk memperoleh status, interaksi dengan orang tua, pendidikan, imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati.

Aspek-Aspek Interaksi Sosial

Louis (Toneka, 2000) mengemukakan interaksi sosial dapat berlangsung apabila memiliki beberapa aspek berikut :

  1. adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang, yang menentukan sifat dan aksi yang sedang berlangsung;
    1. adanya jumlah perilaku lebih dari seseorang;
    1. adanya tujuan tertentu, tujuan ini harus sama dengan yang dipikirkan oleh pengamat.

Soekanto (2015) mengemukakan aspek interaksi sosial yaitu :

  1. Aspek kontak sosial, merupakan peristiwa terjadinya hubungan sosial antara individu satu dengan lain. Kontak yang terjadi tidak hanya fisik tapi juga secara simbolik seperti senyum, jabat tangan. Kontak sosial dapat positif atau negatif. Kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan sedangkan kontak sosial positif mengarah pada kerja sama.
    1. Aspek komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan informasi, ide, konsepsi, pengetahuan dan perbuatan kepada sesamanya secara timbal balik sebagai penyampai atau komunikator maupun penerima atau komunikan. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama dengan maksud untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku seseorang menuju ke arah positif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek interaksi sosial yang digunakan sebagai skala interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi, dengan alasan kedua aspek sudah mencakup unsur-unsur dalam interaksi sosial serta dianggap dapat mewakili teori-teori yang lain.

Pengertian Interaksi Sosial

Walgito (2007) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.

Adapun Basrowi (2005) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya. Menurut Partowisastro (2003) interaksi sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok.

Soekanto (2015) mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Sarwono dan Meinarno (2009) interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain.

Gerungan (2006) secara lebih mendalam menyatakan interaksi sosial adalah proses individu satu dapat menyesuaikan diri secara autoplastis kepada individu yang lain, dimana dirinya dipengaruhi oleh diri yang lain. Individu yang satu dapat juga menyesuaikan diri secara aloplastis dengan individu lain, dimana individu yang lain itulah yang dipengaruhi oleh dirinya yang pertama.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.

Mahasiwa Perantau

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, berada dalam suatu struktur pendidikan tertentu dan merupakan tingkatan pendidikan tertinggi dibandingkan yang lainnya. Sedangkan menurut Hartaji (2012) mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu maupun sedang belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada suatu institusi seperti universitas, politeknik maupun institusi pendidikan lainnya.

Menurut Naim (2013), merantau adalah meninggalkan kampung halaman, dengan kemauan sendiri, memiliki jangka waktu lama, dengan tujuan tertentu, menuntut ilmu dan mencari pengalaman, namun suatu saat akan kembali pulang. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa rantau adalah orang yang meninggalkan kampung halaman dan jauh dari orang tua yang sedang dalam proses belajar dan telah terdaftar di suatu institusi pendidikan. Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada 2 masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012).

 Tipe-Tipe Kelompok Sosial

Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian atas dasar berbagai ukuran atau kriteria. Menurut Simmel dalam buku Soekanto (2017: 104), klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial berdasarkan ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain yang diambil untuk menentukan tipe-tipe kelompok sosial adalah derajat interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Unsur kepentingan dan juga wilayah, serta berlangsungnya suatu kepentingan yang ada didalam masyarakat.

Tipe-tipe kelompok sosial yang ada di masyarakat antara lain:

  1. In-group dan Out-group

W.G. Sumner dalam buku Soekanto (2017: 108), membagi kelompok sosial menjadi dua yaitu In-group dan out-group. Ingroup adalah kelompok sosial dimana individu mengidentifikasikan dirinya didalam suatu kelompok atau golongan, sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang diartikan individu sebagai lawan dari ingroupnya. Sikap out-group selalu ditandai oleh kelainan yang berwujud antagonisme dan antipati. Perasaan in-group dan out-group atau perasaan dalam serta luar suatu kelompok dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme.

  • Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder

Menurut Charles Horton Cooley dalam buku Soekanto (2017: 109) kelompok sosial terbagi atas kelompok sosial primer (primary group) dan kelompok sekunder (secondary group). Kelompok primer atau face to face group adalah kelompok sosial yang paling sederhana dimana anggotanya saling mengenal dekat satu sama lain, saling bekerjasama dan juga mempunyai hubungan pribadi yang sangat erat. Contoh dari kelompok primer adalah keluarga, teman sepermainan, sahabat karib, dan lain sebagainya. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang, sifat hubunganya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak berlansung dengan langgeng, kelompok ini hanya berdasarkan kepada kepentingan sesaat dan juga tidak mempunyai hubungan secara pribadi atau personal satu sama lain. Contoh hubungan sekunder adalah kontrak jual beli.

  1. Paguyuban (Gemeinshcaft) dan Patembayan (Gesselschaft)

Menurut Ferdinand Tonnies dalam buku Soekanto (2017: 116), kelompok sosial dibagi menjadi dua tipe yaitu paguyuban (gemeinshcaft) dan patembayan (gesselschaft). Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya mempunyai hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta bersifat kekal.

Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah di kodratkan. Paguyuban terbagi dalam tiga tipe yaitu: paguyuban karena ikatan darah (gemeinshcaft of blood), yaitu paguyuban yang didasarkan pada adanya ikatan darah atau ikatan keturunan diantara kelompok tersebut, misalnya keluarga, kelompok kekerabatan (trah). Kedua adalah paguyuban karena tempat (gemeinshcaft of place), yaitu paguyuban yang didasarkan pada orang-orang yang mempunyai tempat tinggal yang berdekatan sehingga bisa selalu menghasilkan kerjasama atau gotong royong, misalnya adalah rukun tetangga, rukun warga, dan lain-lain.

 Jenis paguyuban yang ketiga adalah peguyuban karena persamaan jiwa, pemikiran, dan juga ideologi (gemeinshcaft of mind), yaitu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah atau tempat tinggal yang berdekatan tetapi mempunyai jiwa, pemikiran, idealisme, dan juga ideologi yang sama, misalnya adalah organisasi garis keras, dan lain-lain.  Patembayan (gesselschaft) adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya berjalan dengan jangka waktu yang relatif pendek, dia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contoh patembayan antara lain ikatan pedagang, ikatan guru, organisasi buruh pabrik, dan sebagainya.

  • Kelompok Formal dan Kelompok Informal

Jenis pembagian kelompok sosial juga terdapat jenis kelompok sosial formal dan kelompok sosial informal. Kelompok sosial formal (formal group) adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama, contohnya adalah organisasi. Kelompok informal (informal group) adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan   organisasi yang pasti, kelompok tersebut biasanya terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang kali yang didasari oleh keinginan dan juga kepentingan yang sama, contoh dari informal group adalah clique (Soekanto, 2017: 120).

  • Membership Group dan Reference Group.

Robert K. Merton dalam buku Soekanto (2017: 123), membagi kelompok sosial menjadi membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok dimana orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group adalah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk pribadi dan perilakunya.

  • Kelompok Okupasional dan Kelompok Volunter.

 Tipe kelompok sosial juga terbagi atas kelompok sosial okupasional dan kelompok sosial volunter. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya kelompok kekerabatan, seperti yang kita tahu bahwa di jaman sekarang ini hubungan kekeluargaan seseorang tidak lagi erat seperti pada jaman dahulu, jadi pada jaman sekarang ini banyak timbul kelompok yang anggotanya didasarkan pada persamaan profesi atau perkerjaan mereka, misalnya saja ikatan dokter Indonesia, ikatan pengusaha, ikatan pengacara, dan lain sebagainya. Kelompok sosial volunter adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Melalui kelompok ini diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum (Soekanto, 2017: 126).

Kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pendapat para ahli tentang kelompok sosial adalah, bahwa kelompok sosial dapat terbentuk karena didahului dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu masyarakat, dari interaksi sosial itulah maka sekumpulan individu akan memiliki kesadaran bahwa dia merupakan anggota dari masyarakat atau kelompok yang bersangkutan. Kesadaran akan keanggotaan kelompok itu akan semakin besar dengan adanya persamaan tujuan bersama yang hendak dicapai, dengan kata lain kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang memiliki ciri-ciri dan pola interaksi yang terorganisir secara berulangulang, sertamemiliki kesadaran bersama akan keanggotaanya. Kelompok sosial memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu, memiliki kepentingan bersama, serta memiliki norma-norma yang mengatur para anggotanya

Ciri-Ciri Kelompok Sosial

Ciri-ciri kelompok sosial menurut Santoso (2004: 37) adalah sebagai berikut:

  1. Adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu sehingga terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju pada tujuan yang sama.
    1. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu satu dengan yang lain akibat terjadinya interaksi sosial.
    1. Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama.
    1. Adanya penegasan dan pengetahuan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasi tujuan kelompok.

 Ciri-ciri kelompok sosial menurut Georg Simmel adalah sebagai berikut:

 a. Besar kecilnya jumlah anggota kelompok sosial.

b. Derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial.

c. Kepentingan dan wilayah.

d. Berlangsungnya suatu kepentingan.

 e. Derajat organisasi (Santoso, 2004: 37)

Kelompok Sosial

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk hidup dengan orang lain disebut gregariuosness sehingga manusia juga juga disebut sebagai social animal. Sejak dilahirkan manusia mempunyai dua hasrat pokok yaitu: a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya yaitu masyarakat. b. Keinginan untuk menjadi satu dengan alam di sekelilingnya (Soekanto, 2017: 101). Kelompok sosial merupakan salah satu perwujudan dari interaksi sosial atau kehidupan bersama, atau dengan kata lain bahwa pergaulan hidup atau interaksi manusia itu perwujudanya ada di dalam kelompok-kelompok sosial.

Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan   timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Syarat terbentuknya kelompok sosial adalah:

  1. Adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan .
    1. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainya.
    1. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka menjadi erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Faktor mempunyai musuh yang sama juga dapat pula menjadi faktor pengikat atau pemersatu.
    1. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.
    1. Bersistem dan berproses (Soekanto, 2017: 101)

 Suatu kelompok sosial cenderung mempunyai sifat yang tidak statis atau berkembang dan mengalami perubahan-perubahan, baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana cara mengendalikan anggota-anggotanya. Para sosiolog akan tertarik oleh cara-cara kelompok sosial tersebut dalam mengatur tindakan anggotaanggotanya agar tercapai tata tertib di dalam kelompok. Hal yang agaknya penting adalah kelompok sosial tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, memegang peranan, dan sebagainya (Soekanto, 2017: 102-103).

Unsur Pembentuk Solidaritas Sosial

Unsur-unsur Pembentuk Solidaritas

  1. Kesatauan Genealogis atau Faktor Keturunan

Kesatuan Genealogis merupakan salah satu yang yang menjadi unsurdalam membangun solidaritas suatu kelompok. Solidaritas yang dibangun berdasarkan kesamaan keturunan mampu membuat suasana kelompok sosial lebihmengarah pada arah persaudaraan. Karena kesamaan keturunan mampu memberikan komitmen yang kuat dalam kelompok sosial agar tidak terputus tali persaudaraannya.

  • Kesatuan Religius

Setiap agama sudah pasti memiliki atauran-atauran dalam hidupbermasyarakat ataupun berkelompok. Aturan-aturan tersebut tertuang dalamsebuah nilai dan norma. Nilai dan norma inilah yang kemudian mengatur setiapgerak-gerik tingkah laku manusia. Tentu hal yang sangat ide  menjadikan kesamaan agama sebagai pemersatu dalam membentuk suatau kelopok sosialdalam membangun solidaritas sosial

  • Kesatuan Teritorial (Community)

Terbentuknya suatu kelompok sosial dalam membangun solidaritas yangkuat tentu pula didasari karena adanya kesamaan suatau wilayah atau sering kitasebut dengan persamaan primordial (kedaeraan). Di dalam kesamaan primordialsudah pasti nilai-nilai serta norma-norma yang dianut akan sama. Hal ini akanlebih mudah dalam membangun pola interaksi dalam sebuah kelompok sosial.

  • Kesatuan Kepentingan (Asosiasi)

Tentu persamaan kepentingan dapat mempermudah tercapainya cita-cita bersama. Karena pada dasarnya individu-individu memiliki keinginan yang ingin dicapai. Oleh karena itu bergabung bersama dengan orang-orang yang memiliki persamaan kepentingan, akan jauh lebih mudah untuk mencapainya.

Solidaritas Sosial (Emile Durkheim )

Pengertian solidaritas sosial berasal dari dua pemaknaan kata yaitu solidaritas dan sosial. Solidaritas sosial merupakan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Durkheim membagi dua tipe solidaritas mekanik dan organik. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat aktivitas dan juga tipe pekerjaan yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organik bertahan bersama justru karena adanya perbedaan yang ada didalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memilki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2018: 90-91).

Teori solidaritas (dalam Ritzer, 2012:145) dari Emile Durkheim menekankan pada keadaan individu atau kelompok yang mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup di masyarakat. Penulis melihat tingkat kebersamaan dalam anggota masyarakat yang berperan dalam meningkatkan solidaritas. Pembagian kerja memiliki imlikasi yang sangat besar terhadap struktur masyarakat. Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara dimana solidaritas sosial terbentuk, dengan kata lain perubahan cara- cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Untuk menyimpulkan perbedaan ini, Durkheim membagi solidaritas menjad solidaritas mekanik dan organik. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanik menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat aktifitas dan juga tipe pekerjaan yang sama dn memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang dittandai oleh solidaritas organik bertahan bersama justru karena adanya perbedaan yang aa didalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda – beda

Menurut Durkheim dalam (Ritzer, 2012:90), solidaritas sosial masyarakat terdiri dari dua bentuk yakni solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Pandangan Durkheim mengenai masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanik adalah suatu yang hidup. Masyarakat berpikir dan bertingkah laku dihadapan kepada gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah berada diluar individu. pada masyarakat, manusia hidup bersama dan berinteraksi sehingga timbul rasa kebersamaan diantar anggota masyarakat. Solidaritas mekanik pada umumnya terdapat pada masyarakat pedesaan, solidaritas mekanik ini terbentuk karena setiap anggota terlibat dalam aktifitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama dan memerlukan keterlibatan secara fisik.

 Solidaritas mekanik tersebut mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam membangun kehidupan  harmonis antara sesama, sehingga solidaritas tersebut lebih bersifat lama dan tidak tempore(sementara). Solidaritas mekanik juga didasarkan pada tingkat homogenitas yang sangat tinggi. Tingkat homogenitas individu yang tinggi dengan tingkat ketergantungan antara individu yang sangat rendah. Tingkat homogenitas tersebut dapat dilihat misalnya dalam pembagian kerja dalam masyarakat. Solidaritas mekanik dapat menjadikan individu memiliki tingkat kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama sehingga setiap individu dapat mecapai keinginannya tanpa ada ketergantungan kepada orang lain. Berbeda dengan tipikal solidaritas sosial mekanik, solidaritas organik adalah tipe solidaritas yang didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi dari adanya spesialis dalam pembagian kerja (Ritzer, 2012:145).

Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Setiap anggota menjalankan peran yang berbeda, dan saling ketergantungan seperti pada hubungan antara organisme biologis. Solidaritas organik ini menyebabkan masyarakat yang ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya, karena adanya saling ketergantungan ini maka ketidakhadiran pemegang peran tertentu akan mengakibatkan gangguan pada sistem kerja dan kelangsungan hidup masyarakat. Keadaan masyarakat dengan solidaritas organik ini, ikatan  utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif melainkan kesepakatan yang terjalin diantara berbagai kelompok profesi. Ciri dari masyarakat solidaritas mekanik ini ditandai dengan adanya kesadaran kolektif yang sangat kuat, yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama. Ikatan kebersamaan tersebut terbentuk karena adanya kepedulian diantara sesama. 

Menurut Emile Durkheim dalam (Ritzer, 2012:145) indikator yang paling jelas untuk solidaritas mekanik ini adalah ruang lingkungan dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat represif (menekan). Anggota masyarakat ini memiliki kesamaan satu sama lainnya. Semuanya cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu, apalagi oleh masyarakat yang menjadi tempat penelitian kali ini. Hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran tehadap aturan-aturan represif tersebut pada hakekatnya adalah merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif yang tujuannya untuk menjamin masyarakat berjalan dengan teratur dengan baik.   

Ikatan yang mempersatukan anggota-anggota masyarakat disini adalah homogenya dan masyarakat terikat satu sama lainnya secara mekanik, jadi perilaku yang disebut melawan hukum jika dipandang mengancam atau melanggar kesadaran kolektif. Jenis dan beratnya hukuman tidak selalu harus mempertimbangkan kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggarannya, akan tetapi lebih didasarkan pada kemarahan bersama akibat terganggunya kesadaran kolektif seperti penghinaan, menfitnah, pembunuhan dan lain sebagainya, untuk menjamin supaya masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan baik dan teratur. Pembahasan mengenai kedua solidaritas akan digunakan manjadi satu saja, yaitu solidaritas mekanik yang mengambarkan akan keadaan dalam masyarakat pedesaan.

Solidaritas mekanik yang telah diungkapkan oleh Emile Durkheim dalam teorinya; yakni dengan melihat kembali keberadaan masyarakat setempat yang dicirikan dengan kegiatankegiatan yang seragam antar masyarakat setempat. Durkeim dalam (Ritzer, 2012:90) menuturkan bahwa  dalam solidaritas mekaniknya maka anggota dalam kelompok tersebut cenderung memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat; pemahaman, norma dan kepercayaan bersama.  .

Pengertian Usaha Angkringan

Kata Angkringan berasal dari kata pergaulan jawa, angkring atau nangkring yang memiliki arti duduk santai yang lebih bebas. Para pembeli yang duduk di bangku kayu memanjang di sekitar gerobak dapat mengangkat atau melipat kaki naik ke atas kursi. Angkringan merupakan suatu bentuk variasi dari kaki lima. Penjual kaki lima yang menggunakan pikulan juga dapat di temui di daerah-daerah lain. Kaki lima pikulan yang menjual makanan dengan harga murah seperti angkringan dapat pula di temui di Solo dan klaten. Menurut Klara, “masyarakat setempat menyebut kaki lima tersebut dengan nama HIK (Hidangan Istimewa Kampung). Istilah ini gunakan di Solo, tetapi istilah ini populer di Yogyakarta adalah angkringan (Azizah Risyda, 2015).

Pada awalnya penjual angkringan tidak menggunakan gerobak dorong beroda dua, melainkan pikulan yang terbuat dari belahan batang bambu. Di kedua ujungnya digantung dua set perangkat, serta di lengkapi sebuah bangku untuk penjual. Satu set angkringan dilengkapi dengan alat dan bahan minuman yang akan di olah, termasuk anglo atau tungku berbahan bakar arang. Sementara, set-set yang lain memuat bahan makanan siap saji yang hanya perlu di bakar kembali diatas tungku. Perlengkapan kios berjalan ini masih sangat sederhana mengingatfrekuensi perpindahanya cukup tinggi.Konsep angkringanadalah gerobak dorong dari kayu dan tungku dari arang.Di atasnya ceret besar berjumlah tiga buah sebagai alat untuk menghidangkanbahan minuman. Tak lupa yang menambah suasana remang-remang eksotis adalahlampu minyak yang di sebut teplok yang menerangi di tengah gerobak. Tempat duduk yang menggunakan kursi kayu panjang mengelilingi gerobak yang dinaungi terpal plastik gulung sebagai tenda. Perpaduan yang bersahaja ini menjadiestetika angkringan yang terbentuk melawan waktu dan perkembangan zaman (Nita, 2017).

Meski begitu, inilah yang menjadi daya tarik luar biasa dari warung angkringan.Makanan yang dijual meliputi nasi kucing, gorengan, sate usus (ayam), sate telurpuyuh, dan keripik. Minuman yang dijualpun beraneka macam seperti teh, jeruk,kopi, tape, wedang jahe dan susu. Semua dijual dengan harga yang sangatterjangkau, mulai dari minuman Rp. 2000 – Rp. 6000, nasi kucing Rp. 3000, Rica-rica ayam Rp. 4000 dan macam-macam sate Rp. 3000. Meski harganya murah,namun konsumen warung ini sangat bervariasi. Mulai dari tukang bangunan,pegawai kantor, mahasiswa, seniman, bahkan hingga pejabat dan eksekutif. Antarpembeli dan penjual sering terlihat mengobrol dengan santai dalam suasana penuh kekeluargaan.

Angkringan juga terkenal sebagai tempat yang egaliter karenabervariasinya pembeli yang datang tanpa membeda-bedakan strata sosial atau sara. Mereka menikmati makanan sambil bebas mengobrol hingga larut malammeskipun tak saling kenal tentang berbagai hal atau kadang berdiskusi tentangtopik-topik yang serius. Harganya yang murah dan tempatnya yang santaimembuat angkringan sangat populer di tengah kota sebagai tempat persinggahanuntuk mengusir lapar atau sekadar melepas lelah. Akrabnya suasana dalamangkringan membuat nama angkringan tak hanya merujuk ke dalam tempat tetapikesuasana, beberapa acara mengadopsi kata angkringan untuk menggambarkansuasana yang akrab saling berbagi dan menjembatani perbedaan

Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan (Sustainability) diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang menerangkan suatu keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung terusmenerus dan berlanjut, merupakan suatu proses yang terjadi dan nantinya bermuara pada suatu eksistensi atau ketahanan suatu keadaan (disarikan dari Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Berdasar definisi ini keberlangsungan usaha (Business Sustainibility) merupakan suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan suatu proses berlangsungnya usaha baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha dan pengembangan usaha dimana semua ini bermuara pada keberlangsungan dan eksistensi (ketahanan) usaha.

Dalam sumber lain keberlangsungan diartikan sebagai : Sustainability is “using, developing and protecting resources in a manner that enables people to meet current needs and provides that future generationscan also meet future needs, from the joint perspective of environmental, economic and community objectives.” (www.oregon.gov). Ini diartikan bahwa keberlangsungan adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mengembangkan dan melindungi sumber daya yang berada didalamnya, dimana memungkinkan orang-orang untuk mendapatkan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan akan datang, dari pandangan gabungan lingkungan, ekonomi dan pandangan masyarakat. Pernyataan-pernyataan ini dapat dianolagkan dan dipakai sebagai definisi konsep dalam penelitian ini, bahwa keberlangsungan usaha merupakan suatu keadaan atau kondisi usaha, dimana didalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang ada didalam suatu usaha (industri). Cara-cara yang dipergunakan ini bersumber dari pengalaman sendiri, orang lain, serta berlandaskan pada kondisi atau keadaan ekonomi yang sedang terjadi di dalam dunia usaha (Business).

Komponen Dalam Modal Sosial

Putnam (2000) menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (trust), aturan-aturan (norms) dan jaringan-jaringan kerja (networks) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkordinasi. Lebih lanjut dikatakan Putman bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dan jaringan-jaringan kesepakatan antar warga. Hal ini diperjelas dengan adanya pernyataan Ridell dalam Suharto, E. & Yuliani. (2005) menyebutkan beberapa parameter modal sosial, antara lain kepercayaan, norma, dan jaringan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga parameter modal sosial tersebut.

  1. Jaringan: Granovetter mengungkapkan bahwa jaringan hubungan sosial adalah suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau kelompok-kelompok (Santoso: 2010). Jaringan ini akan menjadi media komunikasi dan interaksi yang menghasilkan kepercayaan dan kekuatan suatu kerja sama. Putnam berargumen bahwa jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerja sama para anggotanya serta manfaaat-manfaat dari partisipasinya itu. Kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi sekaligus membangun jaringan merupakan salah satu sumber kekuatan modal sosial. Sumber lain adalah pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.

Pertukaran ekonomi untuk mendapatkan modal dan kepentingan ekonomi juga dapat dilakukan melalui perolehan reputasi lewat pengakuan dalam jaringan atau kelompok. Tahapan tersebut dapat mengoptimasi keuntungan relasional (menjaga hubungan sosial) serta analisis biaya dan keuntungan Hendry juga mengungkapkan bahwa jaringan-jaringan telah lama dilihat sangat penting bagi keberhasilan bisnis.

Terutama pada tingkat permulaan, bahwa fungsi jaringan-jaringan diterima dengan luas sebagai suatu sumber informasi penting, yang sangat menentukan dalam mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang-peluang bisnis (Field, 2010). Ben-Porath menambahkan mengenai konsep ‘F-connection’. Konsep ini terdiri dari families (keluarga), friends (teman), dan firms (perusahaan) Bentuk-bentuk koneksi tersebut dalam organisasi sosial dapat mempengaruhi pertukaran ekonomi. Jika dikembangkan secara lebih jauh, hubungan keluarga dan pertemanan bisa bermanfaat bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau karir yang lebih bagus.

  • Norma: Norma merupakan pemahaman, nilai, harapan, dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang dilengkapi sanksi yang bertujuan mencegah individu melakukan perbuatan menyimpang dalam masyarakat. Sebagian besar norma hanya dipahami tanpa ditulis, sehingga menentukan tingkah laku masyarakat dalam berhubungan sosial. Yustika menyatakan bahwa kerja sama yang dilengkapi dengan sanksi sosial dapat berfungsi sebagai komplementer untuk merangsang mekanisme efek modal sosial terhadap kinerja ekonomi. Dari kegiatan ekonomi tersebut, pelaku dapat mengakumulasi laba, upah, dan pengembalian modal sehingga terdapat insentif untuk berproduksi. Norma yang kuat memungkinkan setiap anggota kelompok atau komunitas saling mengawasi sehingga tidak ada celah bagi individu untuk berbuat ‘menyimpang’  Menurut Putnam dan Fukuyama, norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerja sama. North mengungkapkan bahwa norma merupakan sebuah ‘institusi’ yang mengatur interaksi sosial antar manusia. Norma terbentuk oleh interaksi nilai-nilai yang dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat di dalamnya dan sifatnya selalu harus memberikan manfaat positf bagi setiap anggota masyarakat itu. Saat norma tidak bermanfaat atau bahkan merugikan, norma akan hilang dan mati (Leksono, 2009).
    • Kepercayaan: Menurut Fukuyama, kepercayaan merupakan harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Fukuyama juga mengklaim bahwa kepercayaan merupakan dasar paling dalam dari tatanan sosial: ”komunitas-komunitas tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpanya ( Field, 2010). Sedangkan menurut Putnam (2000), rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya). Yustika menyatakan bahwa modal sosial tergantung dari dua elemen kunci, yaitu kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi (obligation held). Dari perspektif ini, individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan saling kepercayaan tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situsi sebaliknya. Menurut Francois, kepercayaan merupakan komponen ekonomi yang relevan melekat pada kultur masyarakat yang akan membentuk kekayaan modal sosial. Hal ini akan menciptakan suatu siklus sosial yang membuat kepercayaan yang tinggi (diwujudkan dalam tindakan untuk mencapai kepentingan bersama) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat

Adapun lingkup modal sosial menurut Carrier R Leana dan Van Burren, terdiri dari tiga komponen utama yaitu associability, shared trust, dan shared responsibility. Dalam konteks associability penekanannya adalah sociability, kemampuan melakukan interaksi sosial diikuti dengan kemampuan memacu aksi kolektif yang memadai dalam usaha-usaha bersama. Selain itu dibutuhkan shared trust(kepercayaan timbal balik) dan juga shared responsibility (tanggung jawab timbal balik) dalam usaha kolektif. Dalam perspektif serupa Don Cohen Laurens mengungkapkan bahwa modal sosial dapat terlihat dalam aspek trust, mutual understanding (saling memahami), shared knowledge (pengetahuan bersama), dan cooperative action (aksi bersama). Modal sosial terjelma dari persenyawaaan tiga unsur yaitu pertama, ikatan tradisi dalam wujudnya sebagai keluarga, kekerabatan dan kewilayahan, kedua ketersediaan untuk bekerja keras di bawah pemahaman bahwa mereka yang tidak bekerja tidak berhak memperoleh makanan, ketiga suatu konteks yang disediakan oleh pemegang tampuk kekuasaan berupa ketentraman politik, terbukanya kesempatan ekonomi dan finansial serta jaminan keamanan masa depan yang meyakinkan. Dua faktor pertama bersama-sama dalam bingkai konteks faktor ketiga membentuk apa yang disebut modal sosial. Maka terjadi saling taut fungsional dari persekutuan antar manusia, karya dan modal.

Pendapat lain yaitu Woolcock, M. D. Narayan (2000) yang membedakan tiga tipe modal sosial sebagai berikut:

  1. Sosial bounding, berupa kultur nilai, kultur, persepsi dan tradisi atau adat-istiadat. Modal sosial dengan karakteristik ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan dimana masih berlakunya sistem kekerabatan dengan sistem klen yang mewujudkan rasa simpati berkewajiban, percaya resiprositas dan pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang dipercaya. Tradisi merupakan tata kelakuan yang kekal serta memiliki integrasi kuat dengan pola perilaku masyarakat mempunyai kekuatan mengikat dengan beban sangsi bagi pelanggarnya.
    1. Sosial bridging, berupa institusi maupun mekanisme yang merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Stephen Aldidgre menggambarkannya sebagai pelumas sosial yaitu pelancar roda-roda penghambat jalannya modal sosial dalam sebuah komunitas dengan wilayah kerja lebih luas dari pada poin 1, bisa bekerja lintas kelompok etnis maupun kelompok kepentingan. Dapat dilihat pula adanya keterlibatan umum sebagai warga negara, asosiasi, dan jaringan.
    1. Sosial linking, berupa hubungan/jaringan sosial dengan adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan menggunakan komponen modal sosial yang diutarakan oleh Putnam yang menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (trust), aturan-aturan (norms) dan jaringan-jaringan kerja (networks) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkordinasi.

Pengertian Modal Sosial

Pada awalnya, modal sosial berangkat dari hasil penelitian Robert Putnam (2000) di Italia yang menemukan bagaimana modal sosial berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah. Bagi Robert Putnam modal sosial sebagai “connections among individuals social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them’. Hasil penelitian ini berkembang dengan hasil penelitian senada sehingga meberikan sudut pandang yang berbeda mengenai pengertian modal sosial. Ahli sosiologi Prancis Pierre Bourdieu (1985) mendefinisikan modal sosial atau social capital sebagai ‘the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition’. Sedangkan James Coleman (2000), ahli sosiologi Amerika, mengatakan bahwa  modal sosial‘is not a single entity, but a variety of different entities, having two characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure,and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure’.

Sedangkan menurut Fukuyama (2005) bahwa modal sosial secara sederhana yaitu serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Norma-norma yang menghasilkan sosial capital harus secara substantive memasukkan nilai-nilai seperti kejujuran, pemenuhan tugas dan kesediaan untuk saling menolong, dan komitmen bersama. Norma kooperatif di atas bisa dibagi di antara kelompok masyarakat terbatas dan bukan dengan yang lainnya dalam masyarakat yang sama. Menurut Cohen dan Prusak berpendapat bahwa modal sosial adalah kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia, rasa percaya, saling mengerti dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama (Cohen, Don dan Prusak, Laurence, 2001)

Berdasarkan uraian di atas maka modal sosial merupakan kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia, rasa percaya, saling mengerti dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama.

Konsep Budaya Berlalu Lintas

Istilah budaya lalu lintas terdiri dari dua kata yaitu budaya dan lalu lintas. Pengertian budaya sendiri adalah “nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat”. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (Tagel, 2013).

Sedangkan kata lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 didefenisikan sebagai: “ gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.” Adapun definisi mengenai lalu lintas lain menyebutkan bahwa menurut adalah “berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Secara keseluruhan budaya berlalu lintas adalah nilai sosial dan norma sosial yang ditumbuhkan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan pengaturan mengenai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan” (Rachma, 2013).

Lalu lintas berarti berbicara mengenai manusia, kendaraan, dan jalan yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri dan berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak khususnya para pemakai jalan raya. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, lalu lintas diartikan sebagai : “Berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain”. Sementara. Djajusman dalam bukunya, “Polisi Dan Lalu Lintas”, mengartikan lalu lintas sebagai : “Gerak-gerik pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain” (Djajoesman HS, 2006). Sementara UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Sedangkan jalan diartikan sebagai jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Konsep budaya berlalu lintas sebenarnya merupakan penggabungan dari berbagai konsep lainnya. Diantaranya adalah safety driving adalah (Ikhsan, 2009):

 perilaku mengemudi yang aman yang bisa membantu untuk menghindari masalah lalu lintas. Safety driving merupakan kegiatan untuk keselamatan berkendara. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor, kiat-kiat aman berkendara. Ketrampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM yang ditujukan baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, club otomotif, masyarakat umum atau siapa saja yang perduli terhadap masalah keselamatan berkendara dengan tujuan meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas untuk keselamatan para pengguna jalan.

Konsep lain yang lekat dengan budaya berlalu lintas adalah safety riding adalah yang mengandung pengertian adalah: “suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, demi menciptakan suatu kondisi, yang mana kita berada pada titik tidak membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi di sekitar kita serta pemahaman akan pencegahan dan penanggulangan” (Mohamad 2009).

Menurut Canada Safety Council, dalam hal lain budaya berlalu lintas juga berkiatan dengan menyatakan defensiver driving yaitu (Ervina 2012) :

ketrampilan pengemudi bertahan dari kejadian berbahaya selama di jalan raya. Dimana terdapat 3 (tiga) hal rumusan yang diperlukan untuk melakukan pencegahan terjadinya tabrakan yaitu; mengenali bahaya (recognize the hazard), memahami cara bertahan (understand the defence), dan beraksi pada waktunya (act in time).

Pengertian Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban – kewajiban dari pemegang peran, dan harapan – harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya (Abdussalam. 2017)

 Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (role identify). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan ( status ) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan. Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa peran adalah   proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto . 2019)

Menurut Merton (dalam Soekanto, 2019) bahwa peranan didefiniskanm sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Menurut Abu Ahmadi (2019) bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial

Teori Pertukaran Sosial

Blau bermaksud menganalisis struktur sosial yang lebih kompleks, melebihi Homans yang memusatkan perhatian kepada bentuk-bentuk sosial yang mendasar. Homans sudah puas bekerja di tingkat prilaku, tetapi menurut Blau pekerjaan seperti itu hanyalah sebagai alat saja untuk mencapai tujuan lebih besar: “Tujuan utama sosiologi yang memperlajari interaksi tatap muka adalah untuk meletakkan landasan guna memahami struktur sosial yang mengembangkan dan menimbulkan kekuatan sosial yang menandai perkembangannya itu” (Ritzer dan Goodman, 2014:368). Blau memusatkan perhatian pada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan prilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Blau membayangkan empat langkah berurutan, mulai dari pertukaran antara pribadi ke struktur sosial hingga keperubahan sosial:

Langkah 1: pertukaran atau transaksi antar individu yang meningkat ke …

Langkah 2: Diferensiasi status dan kekuasaan yang mengarah ke …

Langkah 3: Legitimasi dan pengorganisasian yang menyebarkan bibit dari …

Langkah 4: Oposisi dan perubahan. Mikro ke Makro.

Di tingkat individual, Blau dan Homans tertarik pada proses yang sama. Tetapi, konsep pertukaran sosial Blau terbatas pada tindakan yang bergantung pada reaksi pemberian hadiah dari orang lain. Tindakan yang 15 segera berhenti bila reaksi yang diharapkan tidak kunjung datang. Orang saling tertarik karena berbagai alasan yang membujuk untuk membangun kelompok sosial. Setelah kelompok sosial itu dibentuk , hadiah yang saling mereka berikan akan membnatu mempertahankan dan meningkatkan ikatan. Hadiah yang dipertukarkan dapat berupa sesuatu yang bersifat intrinsik seperti cinta, kasih sayang, dan rasa hormat, atau yang bernilai ekstrinsik seperti uang dan tenaga dan tenaga kerja fisik. Orang yang terlibat dalam ikatan kelompok tidak selalu mendapatkan hadiah yang setara oleh karena itu akan menimbulkan perbedaan kekuasaan dalam kelompok (Ritzer dan Goodman, 2014:369)

Disampaikan lebih lanjut bahwa bila satu orang tidak dapat sesuatu dari orang lain, maka akan tersedia empat kemungkinan. Pertama, orang itu akan memaksas orang lain untuk membantunya. Kedua, orang itu akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, orang itu akan mencoba terus bergaul dengan baik tanpa mengharapkan apapun dari orang lain. Keempat, orang itu akan menundukkan diri terhadap orang lain dengan demikian memberikan orang lain it dengan penghargaan yang sama (Ritzer dan Goodman, 2014:369).

Pendapat Blau sama dengan Homans, tetapi Blau teorinya meluas sampai ketingkat fakta sosial. Contoh ia mengatakan bahwa kita tak bisa menganalisis interaksi sosial terpisah dari struktur sosial yang melingkunginya. Struktur sosial ini muncul dari interaksi sosial, tetapi setelah muncul struktur sosial terpisah keberadaannya dan mempengaruhi proses interaksi (Ritzer dan Goodman, 2014:369-370). Interaksi sosial mula-mula terjadi di dalam kelompok sosial. Individu tertarik pada satu kelompok tertentu karena merasa bahwa saling berhubungan menawarkan hadiah lebih bnayak daripada ditawarkan kelompok lain. Karena tertarik dalam satu kelompok tertentu, mereka ingin diterima, mereka harus menawarkan hadiah kepada anggota kelompok yang lain. Upaya pendatang baru untuk mengesankan anggota kelompok umumnya menimbulkan persatuan kelompok, tetapi persaingan, dan akhirnya diferensiasi sosial akan terjadi jika terlalu banyak orang memberikan kesan. Orang yang memberikan hadiah terbaik, paling besar peluangnya untuk menempati posisi pemimpin. Diferensiasi tak terelakan dalam kehidupan kelompok sehingga menjadi pemimpin dan pengikut menimbulkan kebutuhan baru sebagai intergrasi . segera setelah mereka mengakui status pemimpin, kebutuhan pengikut akan integrasi semakin besar. (Ritzer dan Goodman, 2014:370).

Semua uraian tersebut mengingatkan kepada bahasan Homans tentang teori pertukaran. Namun, Blau bergerak pada tingkat kemasyarkatan dan membedakan antara dua jenis organisasi sosial. Organisasi jenis pertama proses  dari pertukaran dan persaingan. Organisasi kedua tak muncul begitu saja tetapi dengan sengaja didirikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam mengamati organisasi sosial ini, Blau memusatkan perhatian kepada sub kelompok yang terdapat di dalamnya. Ia menyatakan bahwa kelompok pemimpin dan oposisi ada di dalam kedua jenis organisasi tersebut. kedua kelompok itu lahir dari proses interaksi. Pada jenis organisasi kedua, kelompok pemimpin dan oposisi di bangun di dalma struktur organisasi (Ritzer dan Goodman, 2014).

Dengan bergerak melampaui bentuk prilaku mendasar seperti Homans dan masuk dalam struktur sosial yang kompleks, Blau harus menyadari bahwa ia harus menyesesuaikan teori pertukaran ke tingkat kemasyarkatan. Ia mengakui perbedaan enensial antara kelompok kecil dengan kehidupan kolektif luas (Ritzer dan Goodman, 2014 ). Norma dan Nilai. Menrut Blau, mekanisme yang menengahi antara struktur sosial yang kompleks itu adalah norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Kesepakatan bersama atas nilai dan norma digunakan sebagai media kehidupan sosial dan sebagai mata rantai yang menghubungkan transaksi sosial. Norma dan nilai memungkinkan pertukaran sosial dalam struktur sosial yang kompleks dan menentukan perkembangan organisasi dan reorganisasi sosial di dalamnya (Ritzer dan Goodman, 2014:372). Ada mekanisme lain yang menegahi antara struktur sosial, tetapi Blau memusatkan perhatiannya pada konsesus dan nilai. Konsesus dan nilai ini mengganti pertukaran yang tak langsung menjadi langsung. Seorang anggota harus menyesusaikan diri dengan norma kelompok dan mendapatkan persetujuan  karena penyesuaian itu karena kenyataan bahwa penyesuaian diri memberikan kontribusi atas pemeliharaan dan stabilitas (Ritzer dan Goodman, 2014).

Konsep norma menurut Blau ini mengalihkan perhatian ketingkat pertukaran antara individu dengan kolektivitas, tetapi konsep nilai mengalihkan perhatiannya ketingkat hidup kemasyarakatan pada skala terluas. Blau mengatakan: Nilai bersama yang terdiri dari berbagai jenis dapat dibayangkan sebagai media transaksi sosial yang meluas batas interaksi sosial dan struktur hubungan sosial melalui waktu dan ruang sosial. Konsesus dalam nilai sosial menyediakan basis untuk memperluas jarak transaksi sosial melampaui batas-batas kontak sosial langsung dan mengekalkan struktur sosial melampaui bata umur manusia (Ritzer dan Goodman, 2014:373).

Menurut Blau, nilai ini dipandang sebagai media atau alat sosial yang berfungsi untuk memperluas transaksi-transaksi sosial. Dalam hal ini ada empat nilai. Pertama, nilai-nilai yang bersifat khusus atau partikular. nilai khusus (particularistic values) berfungsi sebagai media integrasi dan solidaritas. Nilai ini membantu mempersatukan anggota dengan sebuah kelompok berkenaan dengan suatu hal seperti patriotism atau mengenai kualitas sekolah atau perusahaan Kedua, nilai-nilai yang bersifat universal. Ketiga, nilai-nilai yang bersifat melegitimasi otoritas. Keempat, nilai-nilai oposisi. (Raho, 2017:180-181)

Dengan demikian melalui teori pertukaran sosial, Blau mengganti peran individu ini dengan berbagai jenis fakta sosial sebagai contoh, Blau membahas tentang kelompok, organisasi, koletivitas, masyarakat, norma dan nilai.

Model Kaderisasi Partai Politik

 Menurut Djuhandar (2015) terdapat beberapa model rekruitmen dan seleksi politik yang biasa digunakan, yaitu:

  1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan

Seleksi ini merupakan cara rekruitmen yang dianggap paling penting mengingat cara ini memiliki keragaman dan mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik. Dalam seleksi ini juga ditekankan perlu adanya kompetensi bagi semua calon yang ingin mengikuti tahapan seleksi, agar dapat melalui tahapan-tahapan dengan maksimal.

  • Pengembangan Kaderisasi

Pengembangan kader bertujuan untuk mematangkan dan mendewasakan kader melalui tantangan yang terdapat di tengah masyarakat, melalui akumulasi pengalaman dan penghayatan atas kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan suatu bentuk kemampuan nyata sekaligus kearifan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Pada tahap lebih lanjut, para kader diharapkan dapat mencari dan menemukan secara kreatif tantangan-tantangan tersebut dalam penghayatan dan pergumulannya di tengah masyarakat.

Menurut Putra (2013) bahwa dalam pernyataan lain disebutkan model kaderisasi partai politik ditunjukkan melalui proses sebagai berikut:

  1. Rekrutmen Terbuka.

Rekrutmen terbuka yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

  1. Mekanismenya demokratis.
    1. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki.
    1. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi.
    1. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.
  2. Rekrutmen Tertutup.

Rekrutmen tertutup berlawan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Pamungkas (2011) menjelaskan ada 3 tahap dalam rekrutmen politik antara lain:

  1. Tahap Sertifikasi, yaitu tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan normanorma sosial informan.
    1. Tahap Penominasian, yaitu tahap yang meliputi ketersedian (supply) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan.
    1. Tahap Pemilu, yaitu tahap terakhir yang menentukan siapa yang akan memenangkan pemilu.

Menurut Mangkubumi (2009) bahwa Komponen utama kaderisasi adalah:

  1. Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan.
    1. Penugasan kader, dimana para kader diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan.
    1. Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada

Kaderisasi Partai Politik

Dalam perkembangannya, kaderisasi partai politik merupakan fungsi yang terabaikan sejak awal kehidupan partai politik sampai masa pasca Orde Baru sekarang ini. Pada masa lalu, kaderisasi dilakukan bukan oleh partai politik, melainkan oleh ormas-ormas yang menjadi underbow di partai. Pimpinan partai tinggal menerima anggota-anggota partai yang telah dihasilkan oleh ormas-ormas tersebut. Hingga saat ini, proses kaderisasi tidak sepenuhnya pula mendapatkan perhatian meskipun fungsi ini sepenuhnya telah di pegang oleh partai politik sendiri. Pada masa demokratisasi sekarang ini, pimpinan partai politik seharusnya melakukan pendidikan politik kepada anggota partai secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan anggota-anggota partai politik yang akan menjadi pimpinan nasional di masa mendatang (Mawasdi 2007 dan Sigit, 2011). Oleh karena itu, tepat sekali bila dikatakan bahwa partai politik adalah penghasil pimpinan nasional di masa depan. Bila partai politik mampu menghasilkan anggota partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.

Pengertian mengenai kaderisasi sendiri dimuat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Dalam pernyataan para ahli menyebutkan bahwa kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2014). Sedangkan menurut Surbakti (2009) bahwa kaderisasi mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Hal ini memberikan kejelasan bahwa partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan kaderisasi terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural kaderisasi yang dilakukan partai politik tersebut.  Oleh karena itu proses kaderisasi juga mencakupfungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan.

Menurut Syafie (2009) bahwa kaderisasi politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Oleh karenanya istilah kader atau kaderisasi (proses pengkaderan) bukan sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dan karena berbagai serifikat formal yang dimiliki. Istilah kader lebih mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematik, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insaninsan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang (Miriam, 2008).

Ditambahkan pula menurut Miriam (2008) bahwa pentingnya kader adalah apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, kaderisasi politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Menurut Miriam   (2008 ) tujuan dari kaderisasi politik dilaksanakan untuk mencari orang-orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai serta memperluas partisipasi politik. Dikatakan pula bahwa tujuan kaderisasi politik yaitu menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Ditambahkan pula bahwa menurut Ichlasul  (2006) bahwa kaderisasi politik digunakan untuk menunjukan latihan dan persiapan untuk kepemimpinan. Sementara itu menurut Andre (2015) menyebutkan bahwa tujuan kaderisasi politik adalah individu diseleksi untuk menjalankan peranan-peranan politik dan pemerintahan dengan kriteria-kriteria tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaderisasi sendiri bukanlah agenda yang selesai dalam waktu yang singkat. Kaderisasi menempuh proses panjang karena proses pendidikan hanya akan dapat berhasil ketika telah dijalankan secara simultan dan menyentuh aspek yang menyeluruh. Disebut sebagai proses dengan aspek yang menyeluruh dikarenakan meningkatnya pengetahuan tidaklah cukup tanpa diimbangi oleh adanya kesadaran dan dorongan untuk menggunakan pengetahuan yang didapat dalam rangka perjuangan menggapai tujuan (cita-cita). Oleh karenanya dalam kaderisasi nilai-nilai ideologi partai menjadi sangat penting untuk ditransferkan Dalam pendidikan kader perlu diberikan pengetahuan yang bersifat motivatif yang berdasarkan pada pengetahuan yang luas, sehat dan mendalam.

Penelitian Sukmajati (2011) menunjukkan bahwa dasar ideologis Partai-partai Islam tidak memiliki korelasi dengan model partai. Dalam konteks ini, orang bisa berharapbahwa partai-partai Muslim-Nasionalis akan mengadopsi tipe ideal model partai pemilihan,sementara partai Islam akan mengadopsi tipe ideal model partai berbasis massa. Sebagai diungkap oleh penelitian ini, partai-partai Muslim-Nasionalis, khususnya PAN dan PKB cenderung mengadopsi tipe ideal partai berbasis massa dan model partai berbasis elit. Sementara di, pada kasus PKS dan PPP cenderung mengadopsi tipe partai berbasis massa. Di sisi lain, kasus PBR dan PBB menunjukkanbahwa partai-partai ini cenderung mengadopsi tipe ideal dari model partai berbasis elit. Dalam hal transisi kepemimpinan, partai-partai Islam tersebut cenderung didominasi oleh seorang pemimpin tunggal sehingga mereka sering dipandang hanya sebagai kendaraan untuk ambisi pribadi pemimpinkarismatik mereka. Sebagaimana terungkap dalam penelitian ini, dalam mengelola organisasi partai di kantor pusat, sebagian besarpartai-partai Islam bergantung pada peran pemimpin karismatik mereka, termasuk untuk kepentingan utama mereka dalam hal sumber keuangan. Dalam menciptakan dan memelihara hubungan politik dengan anggotanyadan pendukungnya, kebanyakan dari mereka juga mengandalkan mekanisme informal, seperti patron-clientmekanisme, hubungan interpersonal dan jaringan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian dari kaderisasi adalah pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Pengertian Investasi

Menurut Jogiyanto (2009) bahwa investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Dahulu kita mengenal jenis investasi yang berupa tabungan, deposito atau investasi dalam sektor riil seperti rumah, tanah dan lainnya. perkembangan perekonomian yang begitu pesat berimbas semakin berkembangnya jenis investasi yang tersedia saat ini, seperti contohnya saham, reksadana dan obligasi. Jenis investasi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Saat ini pilihan investasi berupa tabungan dan deposito tidak lagi menjadi suatu investasi yang menarik bagi orang-orang yang mengerti tentang perkembangan investasi karena tingkat pengembalian yang dihasilkan kecil. Investor lebih memilih untuk berinvestasi di saham atau obligasi karena memberikan keuntungan yang besar walaupun memiliki risiko yang besar juga.

Menurut Sunariyah (2014) bahwa investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan return di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Menurut Tandelilin (2011), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Menginvestasikan sejumlah dana pada asset riil (tanah, emas, mesin atau bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. Menurut Halim (2013) investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko. Dalam berinvestasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Investor bisa saja mengalami kerugian bahkan lebih dari itu bisa kehilangan semua modalnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penanaman modal yang berasal dari penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu.

Pengertian Perilaku Herding

Menurut Qerda (2013) bahwa sebagian besar sektor investasi menunjukan indikasi herding selama periode bullish dan bearish. Perilaku investor yang mengikuti investor lain terjadi ketika kondisi pasar naik atau turun. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa investor harus mengikuti trend yang sedang terjadi untukmendapatkan keuntungan dalam berinvestasi. Ditambahkan oleh Gleason et al. (2014) yang menemukan adanya kecenderungan perilaku ikut-ikutan lebih terjadi selama periode dengan karakteristik abnormal volatilitas. Penelitian lain yang dilakukan Tan et al. (2008) menemukan efekasimetris selama periode dengan karakteristik volume transaksi yang tinggi ataurendah. Gunawan et al (2008) dalam penelitiannya menemukan adanya perilaku herding pada kondisi market stress.

Christie dan Huang (2015) mengutarakan bahwa herding dapat dianalisis menggunakan metode cross-sectional dari imbal hasil asset. Sebagai dispersi cross-sectional yang lebih kecil dari imbal hasil mengindikasi adanya pergerakan karenakonsesus, sehingga mengindikasi adanya perilaku herding. Menurut pendapat Lao dan Singh (2011) yang menyatakaninvestor akan mendapatkan harga saham dengan melakukan observasi dan mengikutitindakan investor lain karena tidak semua partisipan di pasar mendapatkan informasiyang lengkap, selain itu modal yang dinvestasikan oleh investor asing seringkali dalam jumlah yang besar sehingga mampu menggerakan harga suatu saham di pasar modal.

Kategorisasi Literasi Keuangan

Menurut Rodhiyah (2012) maka pengukuran pengelolaan keuangan pribadi berdasarkan yaitu meliputi perencanaan keuangan, pemanfaatan atau pengalokasian dana serta mengevaluasi kinerja keuangan. Secara lebih terperinci, menurut Reza (2015) maka langkah-langkah literasi keuangan tersebut adalah:

(a) Perencanaan keuangan, adalah suatu proses mengelola uang untuk mencapai tujuan keuangan, tujuan keuangan bagi setiap orang berbeda-beda., dan yang paling tahu mengenai diri dan tujuan hidup termasuk keuangan adalah diri sendiri. Perencanaan keuangan keluarga memang tidak berlaku umum, tetapi bersifat spesifik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: status marital, pekerjaan, kondisi ekonomi, usia, asset yang dimiliki, akan tetapi perencanaan keuangan harus di buat se realistis mungkin.

Menurut Masassya, (2014) perlu dilakukan 5 langkah-langkah perencanaan sebagai berikut :

  • Perlu diketahui tentang kekayaan bersih yang dimiliki (misalnya ; jumlah asset, utang, dan dana yang bisa disisihkan setiap bulan).
  • Menentukan tujuan keuangan (jangka pendek, menengah maupun panjang)
  • Membuat action plan (mengalokasikan pendapatan dalam empat hal yaitu konsumsi, saving, investasi dan proteksi)
  • Mengimplementasi plan tersebut secara disiplin. Secara periodik, plan yang telah dibuat dan diimplimentasikan di evaluasi tingkat kesesuaiannya, dan bisa dilakukakn perubahan sepanjang ada argumentasi yang jelas.

(b) Pemanfaatan atau pengalokasian dana mengalokasikan dana berarti mengimplementasi plan/perencanaan yang telah di buat.

Pengalokasian dana (dalam arti pendapatan) bulanan di bagi dalam tiga hal pokok yaitu :

  • Konsumsi, pengalokasian ini termasuk pengeluaran biaya tetap (fixed cost) yang tidak bisa di tunda lagi,yaitu : angsuran rumah, angsuran kendaraan, biaya telpon, listrik, dan air , kemudian baru biaya makan, minum, dan rekreasi. Biaya konsumsi ini beragam, akan tetapi perlu di patok atau di tentukan, lazimnya biaya ini berkisar antara 40 % – 50 %.
  • Saving atau tabungan, pengalokasian pada tabungan bisa dimaksudkan sebagai simpanan/tabungan tetap dan bisa di maksudkan sebagai tabungan untuk berjaga-jaga yaitu misalnya untuk keperluan ke dokter, dan memberi sumbangan. Tabungan ini juga perlu di tentukan dan yang lazim biasanya ber kisar 25 % , dari 25 % tersebut yang di gunakan untuk berjaga-jaga ber kisar antara 10%-15 %, sedangkan sisanya sebagai tabungan tetap.
  • Investasi, pengalokasian pada investasi disini dimaksudkan sebagai pengembang biakan uang tetapi secara terencana dan disiplin. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih yaitu membeli emas koin, reksa dana atau iuran dana pensiun, maka action plan tentang proteksi dapat di masukkan dalam pengalokasian pendapat pada investasi

(c) Mengevaluasi kinerja keuangan

Evaluasi terhadap kondisi keuangan perlu dilakukan setidaknya meng evaluasi atau membandingkan antara rencana yang di buat pada awal tahun dan pencapaian realisasinya. Evaluasi dapat dilakukakn secara periodik yaitu mulai penerimaan (cash in flow) hingga pengeluaran (cash out flow) yang ber implikasi terhadap asset maupun hutang.

Evaluasi atau pemeriksaan keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek:

1)  Evaluasi terhadap penerimaan (cash  in flow) apakah berasal dari hasil investasi atau pendapatan lain.

2)  Evaluasi terhadap pengeluaran (cash out flow) yang berimplikasi terhadap posisi asset atau hutang. Pertambahan pengeluaran tidak boleh melebihi persentase tertentu dari peningkatan penghasilan.

3)  Pertumbuhan asset, dihitung adalah asset netto yaitu sudah di kurangi dengan seluruh hutang.

Chen and Volpe (2008) mengkategorikan literasi keuangan menjadi tiga kelompok, yaitu 1) < 60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah 2) 60%–79%, yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang sedang dan 3) > 80% yang menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi.

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian Reza (2015) yang membagi langkah-langkah dalam literasi keuangan menjadi perencanaan, pelaksanaan /pengalokasian dan evaluasi

Pengertian Literasi Keuangan

Lusardi dan Mitchell (2010) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (knowledge and ability). Menurut Agarwala et al (2012) pengertian literasi keuangan adalah seluruh pengetahuan keuangan yang diperlukan untuk mengetehui tingkat inflasi dan pengembalian, hubungan antara tingkat inflasi dan pengembalian, tingkat resiko dan tingkat pengembalian serta aturan mengenai macam-macam reduksi pengembalian. Menurut Hung (2009), literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan serta keahlian untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Hailwood (2007) menyatakan bahwa literasi keuangan akan mempengaruhi bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi dan mengelola keuangan Lebih jauh, kecakapan financial disini juga lebih menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, hingga bagaimana menerapkannya secara tepat.

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian dari literasi keuangan yaitu mencakup mengenai pengetahuan dan kemampuan (knowledge and ability) keuangan untuk kemudian mengaplikasikannya dalam pengelolaan keuangan

Ruang Lingkup Psikografi Terhadap Minat Produk Investasi

Berbagai tori menunjukkan bahwa pengkategorian psikografi dapat dibedakan oleh penggolongan psikografi itu sendiri. Menurut Halim (2005) tipe psikografi investor dapat dibedakan berdasarkan preferensi investor terhadap risiko. Tipe psikografi investor berdasarkan preferensi investor tersebut dapat dibedakan menjadi tiga:

  1. Investor yang suka terhadap risiko (risk seeker)

Investor yang suka terhadap risiko (risk seeker) merupakan yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. Investor jenis ini biasanya bersifat agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi. Widiatmojo dalam Putra (2011) mengungkapkan bahwa investor berpreferensi resiko tinggi sangat menikmati resiko

  1. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutrality)

Investor yang netral terhadap risiko (risk neutrality) merupakan investor yang akan meminta kenaikan pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor jenis ini umunya cukup fleksibel dan bersikap hati-hati (prudent) dalam mengambil keputusan investasi.  Menurut Harefa (dalam Putra, 2011) sebagian besar investor berada pada kelompok ini.

  1. Investor yang tidak suka terhadap risiko (risk averter)

Investasi yang tidak suka terhadap risiko (risk averter) merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil. Investor jenis ini selalu mempertimbangkan secara matang dan terencana atas keputusan investasinya. Tipe risk averter akan senang ditawari saham yang memiliki beta yang rendah karena resikonya juga rendah. Mereka cendering memilih investasi dengan tingkat resiko rendah seperti tabungan deposito, unit link dan obligasi pemerintah.

Dalam pernyataan lain bahwa faktor psikografi minat produk investasi dapat dibedakan berdasarkan minat, ketertarikan dan opini seseorang terhadap isu-isu di sekitarnya. Psikografik sering diartikan sebagai pengukuran AIO (activity, Interest, Opinion), yaitu pengukuran kegiatan, minat, dan pendapat konsumen. Psikografik memuat beberapa pernyataan yang menggambarkan kegiatan, minat dan pendapat konsumen. Pendekatan psikografik sering dipakai produsen dalam mempromosikan produknya (Sumarwan, 2013). Minat, ketertarikan dan opini  tersebut disebut juga sebagai AIO (Activities, Interest and Opinion). Dalam penelitian ini akan menggunakan adaptasi faktor AIO berdasarkan Plumer (1974 dalam Purwaningsih, 2008)

 

Pengertian Psikografi

Menurut Mowen dan Minor (2014) psikografis adalah jenis riset konsumen yang menggambarkan segmen konsumen dalam hal bagaimana mereka hidup, bekerja, dan bermain. Pengertian lain menyatakan bahwa Psikografis adalah identifikasi karakteristik kepribadian dan sikap yang memepengaruhi gaya hidup seseorang dan perilaku pembelian. Psikografis titik data mencakup pendapat, sikap, dan keyakinan tentangberbagai aspek yang berkaitan dengan gaya hidup dan perilaku pembelian (Engel, 2004)

Sedangkan definisi lain diungkapkan oleh Demby dalam Engel, dkk (2004) bahwa psikografi adalah pemakaian faktor psikologis, sosiologis, dan antropologis, seperti manfaat yang diinginkan (dari perilaku yang sedang dipelajari), konsep diri, dan gaya hidup (atau gaya yang dijalani) untuk menentukan bagaimana pasar dipangsa menurut kecenderungan kelompok di dalam pasar yang bersangkutan dan alasan mereka untuk mengambil keputusan tertentu mengenai produk, orang, ideologi, atau kalau tidak, menganut suatu sikap atau menggunakan suatu medium

Berdasarkan uraian di atas maka psikografi adalah menilai konsumen berdasarkan karakteritik sifat dan perilaku yang dimilikinya.

Ruang Lingkup Demografi Terhadap Minat Produk Investasi

Pengaruh yang diberikan demografi terhadap minat produk investasi sangat bervariasi tergantung pada karakteristik penduduk itu sendiri. Hal ini membawa berbagai hasil penelitian berbeda. Faktor utama dari demografi yang dianggap berpengaruh terhadap pilihan produk investasi meliputi jenis kelamin, usia, pendapatan dan pendidikan (Ariyadi, et all, 2015; Tallo et all, 2015; Rudhy, 2013). Pengaruh yang diberikan antara jenis kelamin terhadap pilihan produk investasi menunjukkan perbedaan dikarenakan karakteristik pria yang lebih cenderung berani dalam mengambil resiko dibandingkan perempuan (Barber dan Odean 2001). Demikian pula karakteristik usia yang memiliki perbedaan pengaruh terhadap pilihan produk investasi. Grebel dan Lytton (1998 dalam Tallo, et all, 2015) menyatakan bahwa usia yang lebih muda akan lebih berani mengambil risiko dalam investasi dibanding usia yang tidak produktif atau sudah tua, yang tidak berani mengambil risko dalam berinvestasi

Pengaruh pendapatan terhadap minat produk investasi di dasarkan pada investor yang memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki portofolio yang lebih berfluktuatif atau memiliki risiko lebih besar (Barber dan Odean, 2011; Schooley and Worden 2009).  Sedangkan pendidikan mempengaruhi minat produk investasi dikarenakan jenjang pendidikan secara tidak langsung berhubungan dengan pengetahuan. Orang yang berani mengambil risiko (risk aggressive) bisa dikatakan berpendidikan tinggi karena memiliki pengetahuan yang luas dan mampu menghitung risiko yang dihadapi (Bhandari dan Deaves, 2006).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil karakteristik demografi yang di duga berpengaruh terhadap minat produk investasi properti masyarakat Kota Semarang adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan.

Pengertian Demografi

Demografi, secara etimology (kebahasaan) berasal bahasa Latin, kata ‘demograhie’ terdiri dari dua kata yaitu demos dan graphien, demos artinya penduduk dan graphien berarti catatan, bahasan tentang sesuatu. Secara etimologi, makna demografi adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu (Setiati, 2006).  Segmentasi pasar secara demografi merupakan dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok-kelompok pelanggan. Salah satu alasannya adalah keinginan, preferensi, dan tingkat pemakaian konsumen sering sangat berhubungan dengan variabel-variabel demografis. Karakteristik demografis dibutuhkan untuk mengetahui ukuran pasar sasaran dan media yang harus digunakan untuk menjangkaunya secara efisien (Kotler, 2005 dalam Wijaya dan Chandra, 2015).

Hadi (2010) menyatakan bahwa dalam segmentasi pasar berdasarkan demografi ini maka pasar dapat didekati dengan variabel-variabel karakteristik kependudukan. Segmentasi ini dapat dibentuk dengan mudah, baik berdasarkan data sekunder maupun data primer. Realitas pasar menunjukkan bahwa produk itu bersifat heterogen bagi seluruh pasar, maka segmentasi merupakan upaya “memetakan” (mapping) segmen-segmen pasar potensial ke dalam ciri-ciri perilaku yang sama (Hasan, 2008)

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Apabila diterapkan dalam ilmu manajemen maka demografi pemasaran adalah pengelompokan kelompok-kelompok konsumen berdasarkan suatu karakteristik penduduk.

Teori Signalling

Suatu perusahaan terdorong untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal dikarenakan adanya signaling theory. Signaling theory didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan diterima oleh para pengguna laporan keuangan atau masing-masing pihak tidak sama. Hal ini disebabkan karena adanya asimetri informasi antara pihak internal perusahaan dan pihak eksternal. Akan tetapi perusahaan berupaya untuk mengurangi adanya asimetri informasi tersebut. Mengacu pada Connelly et al. (2011), bahwa informasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi para investor. Kualitas informasi dalam laporan keuangan dapat dinilai dari berbagai sudut pandang, yaitu keakuratan, relevan, kelengkapan informasi dan ketepatan waktu.

Menurut Noor (2015), teori sinyal atau teori pensignalan merupakan dampak dari adanya asimetri informasi. Teori Sinyal adalah teori yang menjelaskan cara pemberian sinyal perusahaan kepada pihakpihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut (Jama’an, 2008). Informasi yang dibutuhkan disajikan pada laporan keuangan yang dibuat perusahaan setiap tahunnya. Sinyal diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahaan dalam aspek keuangan maupun non-keuangan dan pencapaian kinerja yang telah diraih oleh manajemen dalam merealisasikan harapan dan keputusan para pemegang saham. Informasi yang diberikan oleh perusahaan umumnya merupakan catatan atau gambaran mengenai kondisi perusahaan pada masa lalu, saat ini, maupun keadaan di masa yang akan datang.

Perusahaan dapat memberikan sinyal terkait modal dasar dan rasio-rasio keuangan. Pemberian informasi diharapkan dapat meyakinkan para pihak eksternal terkait laba yang disajikan oleh perusahaan. Terlebih bagi pihak eksternal yang kurang memahami laporan keuangan dapat memanfaatkan informasi-informasi manajemen dan rasio-rasio keuangan dalam mengukur prospek perusahaan. Hal tersebut dapat membuat pihak luar percaya bahwa laba yang disajikan itu benar adanya sesuai dengan kinerja 2 perusahaan bukan merupakan hasil tindakan rekayasa meningkatkan laba demi memberikan sinyal yang positif bagi pihak eksternal. Sinyal positif yang diberikan oleh perusahaan akan mempengaruhi keputusan para pemegang saham yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kepemilikan jumlah saham. Pemberian informasi terhadap pihak luar akan mampu mengurangi asimetri informasi dengan memberikan informasi yang benar serta dapat dipercaya

Signaling theory menjelaskan terkait bagaimana seharusnya suatu perusahaan memberikan signal yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Signal yang diberikan perusahaan berupa informasi seperti laporan keuangan tahunan perusahaan terkait upaya manajemen dalam mengelola perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Signal dapat berupa informasi yang menyatakan bahwa perusahaan A lebih baik daripada perusahaan B atau perusahaan lainnya. Signal juga dapat berupa informasi yang dapat dipercaya terkait gambaran atau prospek perusahaan di masa yang 2 akan datang. Pengguna laporan keuangan terutama investor membutuhkan informasi untuk menganalisis risiko setiap perusahaan. Perusahaan yang baik akan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan serta mempublikasikan pengungkapan sukarela.

Menurut Hartono (2010, 392), suatu informasi yang disajikan sebagai suatu pengumuman akan dianggap sebagai signal bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Apabila informasi tersebut positif, maka pasar akan bereaksi terhadap pengumuman tersebut sehingga terjadi perubahan dalam pasar terkait volume perdagangan saham. Kaitannya dengan informasi OCI yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana OCI dan komponen-komponennya tersebut memberikan signal bagi para investor terkait perusahaan yang akan dijadikan investasi. Apabila informasi OCI dianggap berguna maka informasi OCI akan dianggap sebagai signal bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Keputusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan perusahaan melaporkan OCI dalam laporan laba rugi komprehensif karena OCI dinilai dapat meningkatkan komparabilitas, konsistensi dan keakuratan laporan keuangan karena OCI berisi transaksi yang diukur dengan nilai wajar sehingga informasinya lebih relevan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour)

Menurut Engel dan Blackwell dalam Suwarman (2003), Perilaku  terencana sepenuhnya: individu dalam hal ini telah menentukan pilihan produk,  jauh hari memberikan keputusan dilakukan. Biasaya keputusan ini merupakan sebuah proses yang ketertlibataninividu yang luas dan tinggi. Sedangkan Perilaku  yang separuh terencana: individu dalam hal ini berencana memilih produk namun tidak tahu merek apa yang dipilihnya. Sampai pada saat ia memperoleh informasi lengkap dari pramuniaga atau display di swalayan hingga ia memutuskan untuk membelinya. Perilaku  terencana adalah perilaku pembelian dimana keputusan tentang item yang akan dibeli telah diambil sebelum konsumen masuk ke dalam toko, (Dony, 2007). Perilaku  terencana adalah aktifitas yang terjadi karena ada masalah dan sudah muncul niat untuk membeli sebelum pembelian tersebut terjadi. (Levy, 2004).

Perbedaan pemrosesan informasi mempunyai arti penting bagi pemasar dalam menentukan strategi pemasarannya. Apabila sebagian besar individu melakukan pembelian secara terencana, manager marketing akan lebih baik melakukan promosi diluar toko seperti memuat iklan di koran atau mengirim brosur ke rumah pelanggan. Perilaku  yang direncanakan sepenuhnya yaitu jika individu telah menentukan pilihan produk dan mereka jauh sebelum pembelian dilakukan, maka ini termasuk pembelian yang direncanakan sepenuhnya. Pembelian yang terencana sepenuhnya biasanya adalah hasil dari proses keputusan yang diperluas atau keterlibatan yang tinggi. Perilaku  yang direncanakan sebagian yaitu individu sering kali sudah mengetahui ingin membeli suatu produk sebelum masuk ke  swalayan, namun mungkin ia tidak tahu merek yang akan dibelinya sampai ia bisa memperoleh informasi yang lengkap dari pramuniaga atau display di swalayan. Ketika ia sudah tahu produk yang ingin dibeli sebelumnya dan memutuskan merek dari produk tersebut di toko, maka ini termasuk pembelian yang separuh terencana.

Teori Keperilakuan Keuangan (Behaviour Finance)

Shefrin (2010) mendefinisikan behaviour finance adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Tingkah laku dari para para pemain saham tersebut dimana Shefrin (2010) menyatakan tingkat laku para praktisi. Menurut Pompian (2006), behavioral finance secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari ilmu psikologi ke dalam disiplin ilmu keuangan. Istilah Behavioral finance semakin banyak dibahas di berbagai buku, artikel majalah, jurnal investasi dan berbagai penelitian, namun masih banyak kalangan memahami konsep yang mendasari Behavioral finance secara berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian istilah yang beraneka ragam bagi istilah Behavioral finance, diantaranya adalah Behavioral Science, Investor Psychology, Cognitive Psychology, Behavioral Economics, Experimental Economics dan Cognitive Science.

Nofsinger (2005) mendefinisikan perilaku keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia secara actual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan (a financial setting). Khususnya, mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan dan pasar keuangan. Kedua konsep yang diuraikan secara jelas menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Sedangkan menurut Ricciardi dan Simon (2000) Behavioral finance mencoba menjelaskan dan meningkatkan pemahaman tentang pola – pola dari alasan investor termasuk aspek emosional dan derajat dari aspek tersebut dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Secara lebih spesifik behavioral finance mencoba mencari jawaban atas what, why and how keuangan dan investasi dari sudut pandang manusia

Shefrin (2010) menyatakan ada tiga tema yang dibahas dalam Perilaku Keuangan, dimana tema tersebut dibuat dalam bentuk pertanyaan yaitu:

  1. Apakah Praktisi keuangan mengakui adanya kesalahan karena selalu berpatokan kepada aturan yang telah ditentukan (rules of thumb). Bagi penganut Perilaku Keuangan mengakuinya sementara keuangan tradisional tidak mengakuinya. Penggunaan rules of thumb ini disebut dengan Heuristics to Process data. Penganut keuangan tradisional selalu menggunakan alat statistik secara tepat dan benar untuk mengolah data. Sementara penganut Perilaku Keuangan melaksanakan rules of thumb seperti “back-of-the-envelope calculations” dimana ini secara umum tidak sempurna. Akibatnya, praktisi memegang “biased beliefs” yang mempengaruhi memenuhi janji terhadap kesalahan tersebut. Tema ini dikenal dengan Heuristic-driven bias.
  2. Apakah bentuk termasuk inti persoalan (substance) mempengaruhi praktisi ? Penganut Perilaku Keuangan menyatakan bahwa persepsi praktisi terhadap risiko dan tingkat pengembalian sangat dipengaruhi oleh bagaimana “decision problem” dikerangkannya (framed). Sementara penganut Keuangan Tradisional memandang semua keputusan berdasarkan transparan dan objektif. Tema ini dikenal dengan frame dependence.
  3. Apakah kesalahan dan kerangka mengambil keputusan mempengaruhi harga yang dibangun pada pasar ? Penganut Perilaku Keuangan menyatakan “heuristic-driven bias” dan pengaruh framing menyebabkan harga jauh dari nilai fundamentalnya sehingga pasar tidak efisien. Sementara penganut Keuangan Tradisional mengasumsikan pasar efisien seperti yang diuraikan Fama (1970). Tema ini dikenal dengan pasar tidak efisien (inefficient market)

Konsep Investasi

Menurut Jogiyanto (2009) bahwa investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Dahulu kita mengenal jenis investasi yang berupa tabungan, deposito atau investasi dalam sektor riil seperti rumah, tanah dan lainnya. perkembangan perekonomian yang begitu pesat berimbas semakin berkembangnya jenis investasi yang tersedia saat ini, seperti contohnya saham, reksadana dan obligasi. Jenis investasi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Saat ini pilihan investasi berupa tabungan dan deposito tidak lagi menjadi suatu investasi yang menarik bagi orang-orang yang mengerti tentang perkembangan investasi karena tingkat pengembalian yang dihasilkan kecil. Investor lebih memilih untuk berinvestasi di saham atau obligasi karena memberikan keuntungan yang besar walaupun memiliki risiko yang besar juga.

Menurut Sunariyah (2014) bahwa investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan return di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Menurut Tandelilin (2011), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Menginvestasikan sejumlah dana pada asset riil (tanah, emas, mesin atau bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. Menurut Halim (2013) investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko. Dalam berinvestasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Investor bisa saja mengalami kerugian bahkan lebih dari itu bisa kehilangan semua modalnya.

Pengertian keputusan investasi sendiri adalah langkah awal untuk menentukan jumlah aktiva yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan sehingga keputusan investasi ini merupakan keputusan terpenting yang dibuat oleh perusahaan”. Dalam hubungannya dengan nilai perusahaan, maka setiap keputusan investasi yang dibuat oleh manajer keuangan akan berdampak terhadap harga saham perusahaan tersebut. Menurut Keown et al. (2011) bahwa keputusan investasi adalah maksimalisasi kekayaan pemegang saham, yaitu maksimalisasi harga pasar saham perusahaan karena seluruh keputusan keuangan akan terrefleksi di dalamnya. Dalam pernyataan lain menyebutkan bahwa keputusan investasi menyangkut tentang keputusan alokasi dana baik dana yang berasal dari dalam  maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Dengan kata lain, investasi macam apa yang paling baik bagi perusahaan (Sartono, 2010). Dalam pengertian ini maka keputusan investasi disangkutkan dengan perusahaan. Apabila diaplikasikan dalam keputusan investasi individu maka dianggap sebagai keputusan alokasi dana baik dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar individu pada berbagai bentuk investasi.

Menurut Fenandar, (2009:27) adalah “Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi”. Keputusan Investasi menurut Wijaya dan Wibawa (2010) adalah “Keputusan investasi keputusan sebagai komposisi antara aset yang dimiliki dan pilihan investasi dimasa yang akan datang”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penanaman modal yang berasal dari penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Sedangkan pengertian keputusan investasi adalah keputusan alokasi dana baik dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar individu pada berbagai bentuk investasi

Dimensi dan Indikator Komitmen Karyawan

Dimensi komitmen organisasional menurut Newstrom dalam Wibowo
(2016: 189), mengemukakan bahwa terdapat tiga dimensi terpisah komitmen
organisasional, yaitu:
1. Affective commitment
Ditandai oleh adanya keterikatan emosional dengan organisasi tersebut
bahwa individu mengidentifikasi dengan berkomitmen afektif, keterlibatan
didalam organisasi dan menyukai keanggotaan di dalam organisasi serta
merasa memiliki persamaan dengan organisasi. Karyawan afektif tetap
berkomitmen dengan organisasi karena mereka inginkan.
2. Continuance commitment
Nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila
dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.
3. Normative commitment
Kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral
atau etis.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Komitmen Karyawan

Heller dalam Wibowo (2016: 191) menyarankan beberapa cara yang dapat
ditempuh untuk menumbuhkan komitmen melalui faktor-faktor, diantaranya:
1. Memelihara kepercayaan (nurturing trust)
Kunci untuk meraih kepercayaan adalah mengedepankan kualitas dan
gaya kepemimpinan, dan pertama kali yang harus dilakukan adalah
mempercayai karyawan yang bekerja untuk organisasi.
2. Memenangkan pikiran, semangat dan hati (Winning minds, spirits, and
hearts)
Komitmen dari karyawan tidak dapat dibentuk sebelum pemimpin
mampu menunjukkan kebutuhan akan psikologis, intelektul dan emosional,
seperti memberikan otonomi dalam menciptakan lingkungan pekerjaan,
menghargai hasil kerja keras dan memberdayaakan karyawan dengan
menyerahkan kontrol sebanyak mungkin.
3. Menjaga komitmen pekerja (keeping staff commited)
Memperkaya pekerjaan dan meningkatkan motivasi merupakan hal
yang paling efektif dalam menjaga komitmen seseorang.
4. Menghargai keunggulan (rewarding execellence)
Pengakuan atas kemampuan merupakan hal penting dan efektif untuk
menjaga komitmen.
5. Bersikap positif (staying positive)
Lingkungan kerja yang positif merupakan hal penting, untuk
membangunnya dapat melalui mutual trust, saling memberikaan kepercayaan
antara organisasi dengan karyawan

Pengertian Komitmen Karyawan

Menurut Samsuddin (2018: 61) komitmen adalah pengakuan seutuhnya,
sebagai sikap yang berasal dari watak yang muncul dari dalam diri seseorang.
Komitmen individu akan memunculkaan motivasi diri dan mendorong semangat
dalam bekerja, sehingga mampu menjalankan tugas menuju perubahan ke arah
yang lebih baik. Robbins dan Judge (2015: 47) mendefinisikan komitmen
organisasional sebagai suatu keadaan seorang karyawan telah memihak pada
organisasi beserta tujuan-tujuannya dan berusaha untuk tetap mempertahankan
keanggotaannya.
Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2016: 187) yang mendefinisikan
komitmen organisasional sebagai suatu derajat individu mengidentifikasi dirinya
sebagai bagian dari organisasi dan terlibat dengan segala aktivitas organisasi
serta tidak ingin meninggalkan organisasi tersebut. Sementara itu pendapat lain
yaitu Schermerhorn, dkk dalam Wibowo (2016: 188) mengemukakan bahwa
komitmen organisasional sebagai suatu tingkatatan loyalitas yang dirasakan
karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja.
Dari beberapa definisi para ahli yang sudah dibahas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa komitmen kerja merupakan sikap individu terhadap
organisasi yang sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja dan akan
memotivasi untuk menjadi baik dalam bekeja

Komitmen Karyawan

Komitmen organisasional dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas
professional dan perilaku kerja karena mencerminkan sikap positif individu
terhadap organisasi. Sikap tersebut akan memotivasi individu untuk menjadi
disiplin dalam bekerja, mematuhi aturan dan kebijakan dalam organisasi, menjaga
hubungan baik dengan rekan kerja, dan meningkatkan pencapaian seseorang,
dengan cara ini pengetahuan dan pemahaman mengenai komitmen organisasi dapat
digunakan sebagai dasar untuk memprediksi perilaku kerja individu.

Dimensi Kepuasan Kerja

Dimensi Kepuasan Kerja Menurut Afandi (2016: 67) lima indikator
kepuasan kerja adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan. Isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen
yang memuaskan
2. Upah. Jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akıbat dari
pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan adil
3. Promosı. Kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan
jabatan
4. Pengawas. Seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunuk
dalam pelaksanaan kerja
5. Rekan kerja. Teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa berinteraksı
dalam pelaksanaan pekerjaan seseorang dapat merasakan rekan kerjanya
sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan

Korelasi Kepuasan Kerja

Hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain dapat bersifat positif
atau negatif. Kekuatan hubungan mempunyai rentang dari lemah sampai kuat.
Hubungan yang kuat menunjukan bahwa atasan dapat mempengaruhi dengan
signifikan variabel lainnya dengan meningkatkan kepuasan kerja. Beberapa
korelasi kepuasan kerja Afandi (2016: 62) sebagai berikut:
1. Motivasi
2. Pelibatan Kerja
3. Organizational Citizenship Behavior
4. Organizational Commitment
5. Ketidakhadiran (Absenteisme)
6. Perputaran (Turnover)
7. Perasaan Stres
8. Prestasi Kerja/Kinerja

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Kerja

Ada lima faktor yang dapat memengaruhi kepuasan kerja menurut Afandi
(2016: 60) yaitu sebagai berikut:
1. Pemenuhan kebutuhan (Need fulfilment). Kepuasan ditentukan oleh tingkatan
karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk
memenuhi kebutuhannya.
2. Perbedaan (Discrepancies). Kepuasarn merupakan suatu hasil memenuhi
harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang
diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Bila harapan
lebih besar dari apa yang diterima orang akan tidak puas. Sebaliknya individu
akan puas bila menerima manfaat diatas harapan.
3. Pencapaian nilai (Value attainment). Kepuasan merupakan hasil dari persepsi
pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting.
4. Keadilan (Equity). Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu
diperlakukan di tempat kerja.
5. Komponen genetik (Genetic components). Kepuasan kerja merupakan fungsi
sifat pribadi dan faktor genetik.
Selain penyebab kepuasan kena, ada juga faktor penentu kepuasan kerja.
Diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan itu sendiri (work itself). Setiap pekerjaan memerlukan suatu
keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing Sukar
tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya
dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau
mengurangi kepuasan.
2. Hubungan dengan atasan (supervision). Kepemimpinan yang konsisten
berkaitan dengan kepuasan kerja adalah tenggang rasa (consideration).
Hubungan fungsional mencerminkan sejauhmana atasan membantu tenaga
kerja untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja.
Hubungan keseluruhan didasarkan pada ketertarikan antar pribadi yang
mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai yang serupa, misalnya keduanya
mempunyai pandangan hidup yang sama. Tingkat kepuasan kerja yang paling
besar dengan atasan adalah jika kedua jenis hubungan adalah positif. Atasan
yang memiliki ciri pemimpin yang transformasional, maka tenaga kerja akan
meningkat motivasinya dan sekaligus dapat merasa puas dengan
pekerjaannya.
3. Teman sekerja (workers). Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan
dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain,
baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya.
4. Promosi (pronmotion). Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan
ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karier selama
bekerja.
5. Gaji atau upah (pay). Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hilup
pegawai yang dianggap laik atau tidak

Pengertian Kepuasan Kerja

Menurut Gibson (2015: 129) Kepuasan kerja erat kaitannya dengan sikap
karyawan terhadap pekerjaanya. Hal ini merupakan hasil dari persepsi karyawan
atas pekerjaannya. Robbins dan Judge (2015: 49) mendefinisikan kepuasan kerja
adalah sebuah perasaan positif mengenai pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi
atas karakteristik-karakteristiknya.
Menurut Afandi (2016: 58) Kepuasan kerja adalah suatu efektifitas atau
respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Seperangkat perasaan
pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Sikap umum
terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah
penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya
mereka terima. Sedangkan kepuasan kerja juga didefinisikan oleh Sutrisno
(2017: 74) adalah sebuah sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan
dengan situasi kerja, kerja sama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam
kerja dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologi.
Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa kepuasan kerja adalah suatu persepsi positif dari pekerja
terhadap pekerjaannya yang berhubungan dengan situasi atau lingkungan
kerjanya.

Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak
menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaanya maupun dengan
kondisi dirinya. Kepuasan kerja sangat dibutuhkan dalam persahaan, karena jika
karyawan merasa puas di perusahaan, maka semua yang behubungan antara
karyawan dan perusahaan akan berjalan dengan baik.

Dimensi dan Indikator Kualitas Kehidupan Kerja

Menurut Nawawi (2016: 24) menyebutkan terdapat sembilan dimensi dari
kualitas kehidupan kerja. Adapun dimensi tersebut yaitu:
1. Partisipasi pekerja, yaitu tiap-tiap karyawan menginginkan untuk selalu
dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan
pada setiap pekerjaan, sesuai dengan posisi mereka dan jabatan dari
karyawan. Untuk itu perusahaan dapat merealisasikannya dengan membuat
tim inti yang melibatkan karyawan, dalam rangka memikirkan langkah yang
perlu ditempuh oleh perusahaan dalam memenangkan persaingan.
2. Pengembangan karier, yaitu semua karyawan yang bekerja untuk
perusahaan sangat memerlukan kejelasan pengembangan jenjang karier guna
menghadapi masa depan mereka. Hal ini dapat di tempuh dengan cara
menawarkan jabatan atau posisi tertentu bagi mereka yang memiliki kinerja
bagus, atau dapat memberikan kesempatan kepada mereka supaya mengikuti
pelatihan/pendidikan di luar perusahaan.
3. Penyelesaian konflik, yaitu tiap-tiap karyawan memerlukan adanya
pemecahan konflik bersama perusahaan, dengan terbuka, jujur dan adil.
Kondisi tersebut sangat mempengaruhi loyalitas mereka pada perusahaan,
kemudian dedikasi serta motivasi kerja para karyawan. Untuk itu perusahaan
dapat memberikan kesempatan penyampaian keluhan melalui pengisian
formulir atau skema yang disediakan.
4. Komunikasi, setiap karyawan mengharapkan adanya komunikasi yang
terbuka tentunya dalam batas-batas wewenang yang ditentukan dan tanggung
jawab masing-masing pekerja, komunikasi yang lancar akan membuat
penyampaian informasi yang dirasa cukup penting, menjadi tepat diterima
pada waktunya yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa kepuasan dari
para karyawan.
5. Kesehatan kerja, setiap karyawan memerlukan perhatian terkait kesehatan
mereka, agar dapat bekerja dengan secara efisien, efektif dan produktif.
Dalam hal ini perusahaan dapat menyelenggarakan program kesehatan yang
membantu para karyawan untuk mengontrol kesehatan mereka demi
menghasilkan kinerja optimal.
6. Keselamatan kerja, merupakan hal yang sangat penting. Karyawan
memerlukan adanya jaminan kelangsungan pekerjaannya. Perusahaan harus
berusaha menghindari memberhentikan karyawan, dan menjadikan mereka
sebagai karyawan tetap serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk
mengundurkan diri melalui program pensiun.
7. Keselamatan lingkungan, di dalam melakukan pekerjaan semua karyawan
yang bekerja memerlukan adanya keamanan lingkungan kerja. Perusahaan
harus berusaha memberikan rasa aman kepada para karyawan, salah satu
caranya dengan membentuk komite keselamatan kerja karyawan.
8. Kompensasi yang layak, semua karyawan menginginkan adanya
kompensasi yang memadai. Karyawan menginginkan gaji yang sesuai dengan
beban kerja yang mereka terima. Untuk itu sangat penting bagi perusahaan
membentuk struktur kepengurusan untuk mengatur kompensasi langsung dan
tidak langsung yang diterima karyawan agar kompetitif dan dapat
mensejahterakan.
9. Kebanggaan, setiap karyawan perlu dibina dan dikembangkan perasaan
bangga terhadap perusahaan tempat kerja mereka. Untuk itu penting bagi
perusahaan menciptakan ciri khas sebagai identitas yang dapat menimbulkan
rasa bangga para karyawan yang bekerja

Faktor yang Memengaruhi Kualitas Kehidupan Kerja

Swammy et.al, (2015) mengemukakan ada 8 (delapan) faktor yang
memengaruhi kualitas kehidupan kerja. Yaitu sebagai berikut:
1. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja adalah tempat di mana seseorang bekerja.
Lingkungan ini adalah lingkungan sosial dan profesional di mana karyawan
seharusnya berinteraksi dengan sejumlah orang, dan harus bekerja sama
dengan koordinasi dengan satu atau sebaliknya. Kondisi kerja yang aman dan
sehat memastikan kesehatan yang baik, kelangsungan layanan, menurunnya
hubungan manajemen buruh yang buruk. Seorang pekerja yang sehat
mencatat produktivitas yang tinggi. Karyawan ceria, percaya diri dan bisa
membuktikan aset tak ternilai bagi organisasi jika lingkungan kerja baik. Hal
ini terdiri dari situasi kerja fisik dan mental yang aman dan menentukan jam
kerja yang masuk akal.
2. Budaya Organisasi dan Iklim
Budaya organisasi adalah seperangkat sifat dan iklim organisasi adalah
perilaku kolektif orang-orang yang merupakan bagian dari nilai, visi, norma,
dan lain-lain. Peluang promosi, promosi dan evaluasi penghargaan yang
digunakan keduanya berada di bawah kendali langsung dari sebuah organisasi
dan tunduk pada kebijakan organisasi.
3. Hubungan dan Kerjasama
Hubungan dan kerjasama adalah komunikasi antara manajemen dan
karyawan, mengenai keputusan di tempat kerja, konflik dan penyelesaian
masalah. Pekerjaan dan karir biasanya dikejar dalam kerangka organisasi
sosial dan sifat hubungan pribadi menjadi dimensi penting kualitas kehidupan
kerja. Penerimaan pekerja didasarkan pada keterampilan, sifat terkait
pekerjaan, kemampuan dan potensi tanpa mempertimbangkan ras, jenis
kelamin, penampilan fisik, dan lain-lain.
4. Pelatihan dan Pengembangan
Pelatihan dan pengembangan merupakan kegiatan organisasi yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok. Kualitas
kehidupan kerja dipastikan untuk pengembangan karyawan dan dorongan
yang diberikan oleh manajemen untuk melakukan pekerjaan, memiliki
kondisi yang baik untuk meningkatkan pemberdayaan dan keterampilan
pribadi.
5. Kompensasi dan Penghargaan
Kompensasi dan penghargaan adalah faktor motivasi. Pelaku terbaik
diberi penghargaan, dan ini membangun kompetisi di antara para karyawan
untuk bekerja keras dan mencapainya baik tujuan organisasi maupun
individu. Kepentingan ekonomi karyawan mendorong mereka untuk bekerja
dan kepuasan karyawan bergantung pada tingkat tertentu pada kompensasi
yang ditawarkan. pembayaran harus ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang
dilakukan, keterampilan individu, tanggung jawab yang dilakukan, kinerja
dan prestasi.
6. Fasilitas
Fasilitas memainkan peran utama dalam aktualisasi tujuan dan sasaran
dengan memuaskan kebutuhan fisik dan emosional para karyawan. Fasilitas
termasuk layanan makanan, transportasi, keamanan, dan sebagainya. Banyak
pengusaha merasa beruntung dapat memberikan alternatif pengaturan kerja
bagi karyawan mereka. Inilah salah satu metode untuk meningkatkan
produktivitas dan semangat kerja karyawan. Pengaturan kerja alternatif untuk
karyawan termasuk jam kerja yang fleksibel, lebih pendek atau tidak ada jalan
buntu, dan lingkungan kerja yang aman.
7. Kepuasan Kerja dan Jaminan Kerja
Kepuasan kerja dipengaruhi oleh desain pekerjaan. Pekerjaan yang
kaya akan elemen perilaku konstruktif seperti otonomi kerja, variasi tugas,
identitas, signifikansi kerja dan umpan balik turut berkontribusi pada
kepuasan karyawan. Jaminan kerja merupakan faktor lain yang menjadi
perhatian karyawan. Pekerjaan tetap memberikan keamanan kepada
karyawan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja mereka

Pengertian Kualitas Kehidupan Kerja

Menurut Siregar (2016: 27) kualitas kehidupan kerja berperan dalam
memantau karyawan tentang kualitas pekerjaan mereka dan kualitas kehidupan
kerja mereka membantu manajer untuk mendapatkan ide perbaikan dalam suatu
organisasi. Menurut Wibowo (2017: 107), dengan usaha memaksimalkan
kualitas kehidupan kerja di perusahaan dapat memunculkan peranan para
karyawan, untuk perbaikan kinerja dan produktivitas.
Selanjutnya Nawawi (2016: 23), mengemukakan kualitas kehidupan kerja
atau disingkat QWL merupakan usaha perusahaan untuk dapat menciptakan
perasaan aman dan kepuasan dalam bekerja, agar sumber daya manusia di dalam
perusahaan menjadi kompetitif. Pendapat lain dari Siagian (2015: 320) bahwa
aspek kualitas kehidupan kerja merupakan konsep sistematik di dalam
kehidupan organisasional yang menekankan keterlibatan para pekerja untuk
menentukkan cara mereka bekerja dan apa sumbangan yang dapat mereka
berikan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pencapaian
produktivitas.
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas kehidupan
kerja adalah suatu program untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi kerja
baik dari sisi kepuasan, motivasi, keterlibatan, produktivitas dan komitmen
seseorang

Kualitas Kehidupan Kerja

Kualitas kehidupan kerja merupakan suatu persepsi pekerja terhadap fisik dan
kesejahteraan mental mereka di tempat kerja. Setiap orang yang bekerja pada
sebuah perusahaan, mengharapkan lingkungan kerja yang nyaman, rekan-rekan
kerja yang bisa di ajak untuk bersinergi, adanya dukungan dari atasan dalam
pengembangan diri. Semua hal tersebut dapat terpenuhi dengan pelaksanaan aspek
yang terkandung dalam kualitas kehidupan kerja atau QWL.

Hubungan Kualitas Kehidupan Kerja dengan Kinerja Karyawan

Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, baik
berasal dari diri pribadi karyawan (internal faktor) maupun upaya strategi dari
perusahaan (Kartikandari, 2002). Faktor-faktor internal misalnya motivasi, tujuan,
harapan dan lain-lain, sementara contoh faktor eksternal adalah lingkungan fisik dan
non fisik perusahaan. Kinerja yang baik tentu saja merupakan harapan bagi semua
perusahaan dan institusi yang mempekerjakan karyawan, sebab kinerja karyawan ini
pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Kinerja karyawan akan berjalan dengan baik apabila karyawan tersebut dihargai
dalam melakukan pekerjaannya dan dapat dukungan dari perusahaan untuk
mengembangkan dirinya demi keberhasilan karyawan itu sendiri sebagai seseorang
individu dan tercapainya tujuan organisasi dimasa depan.
Kualitas kehidupan kerja merupakan masalah utama yang patut mendapat
perhatian organisasi (Lewis dkk, 2001). Hal ini merujuk pada pemikiran bahwa
kualitas kehidupan kerja dipandang mampu untuk meningkatkan peran serta dan
sumbangan para anggota atau karyawan terhadap organisasi. Penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja perusahaan (May dan Lau, 1999). Adanya kualitas
kehidupan kerja juga menumbuhkan keinginan para karyawan untuk tetap tinggal
dalam organisasi. Penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positif antara praktek
kualitas kehidupan kerja dengan kinerja karyawan (Elmuti dan Kathawala, 1997).
Pada saat ini, Quality of Work Life berkembang sedemikian rupa dalam persepsi
para pekerja. Dalam bekerja, pekerja mengharapkan sebuah pekerjaan yang kualitas
kehidupan kerjanya mampu memberi harapan baik. pada kesempatan yang sama
organisasi menawarkan pada para pekerja suatu jaminan keamanan dalam bentuk
kesehatan dan kesejahteraan kerja, asuransi hari tua, jasa-jasa lainnya yang dibuat
untuk menjamin penghidupan, yang pada dasarnya semua itu merupakan faktor-faktor
Quality of Work Life. Perubahan-perubahan social menciptakan penekanan-penekanan
untuk adanya suatu kualitas kehidupan kerja yang lebih baik.

Lingkungan kerja

Organisasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu system
yang lebih besar dan memuat banyak unsure. Suatu organisasi tidak dapat
terhindar dari pengaruh lingkungan luar yang sifatnya dinamis. Menurut Sita
(2009: 32) lingkungan kerja akan mempengaruhi sikap orang-orang,
mempengaruhi kondisi kerja. Oleh karena itu lingkungan kerja harus
dipertimbangkan untuk menelaah perilaku manusia dalam organisasi.
Kekecewaan terhadap lingkungan kerja yang tidak nyaman dapat mempengaruhi
ketidakhadiran karyawan, atau bahkan potensial menimbulkan konflik, yang
pada akhirnya berujung pada menurunnya kinerja karyawan itu sendiri.
Lingkungan kerja mencakup segala seseuatu yang berkaitan dengan hal
yang dapat membahayakan pekerja dan lingkungan secara fisik, misalnya aspek
keselamatan kerja, keamanan kerja, keselamatan lingkungan dan kesehatan
kerja. Semua pekerja memerlukan lingkungan kerja yang aman dan nyaman,
untuk itu perusahaan berkewajiban menciptakan dan mengembangkan serta
member jaminan lingkungan kerja yang aman.
Lingkungan kerja turut mendukung dan memberikan pengaruh terhadap
karyawan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Lingkungan kerja yang
nyaman akan memudahkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab dan
tugas-tugasnya. Lingkungan kerja yang memusatkan bagi karyawannya dapat
meningkatkan kinerja. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak mewadahi akan
dapat menurunkan kinerja dan akhirnya menurunkan motivasi kerja karyawan.
Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat
melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Kesesuaian
lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lebih
jauh lagi lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan
waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan system
kerja yang efisien.
Menurut pendapat Nitisemito (1996: 109-110) lingkungan kerja adalah
segala sesuatu yang ada disekitar pekerja dan dapat mempengaruhi karyawan
dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan.
Lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif apabila faktor-faktor yang
mempengaruhi kondisi kerja itu dipertahankan. Adapun menurut Nitisemito
(1996: 110) faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja tersebut adalah :
1) Pewarnaan
Pewarnaan ruang kerja yang cerah mampu menambah semangat dalam
bekerja sehingga karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2) Kebersihan
Lingkungan yang bersih akan menambah kenyamanan bagi karyawan dalam
melaksanakan tugasnya, maka itu perusahaan dan karyawan harus tetap
menjaga kebersihan.
3) Pertukaran udara
Ventilasi yang baik akan dapat menimbulkan pertukaran udara yang baik
sehingga dapat menyehatkan badan dan karyawan tidak mudah lelah.
4) Penerangan
Penerangan yang baik pada ruang kerja dapat menimbulkan efek positif dalam
mengerjakan tugas yang dibebankan karyawan. Penerangan disini tidak
terbatas pada penerangan listrik saja, tetapi juga penerangan matahari.
5) Music
Music dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, misalkan music yang
didengarkan itu menyenangkan, maka timbul suasana gembira dan
mengurangi rasa lelah.
6) Keamanan
Jaminan keamanan yang dirasakan oleh karyawan ketika beraktivitas akan
menimbulkan ketenangan dan ketentraman dalam bekerja.
7) Kebisingan
Kebisingan dapat mengurangi konsentrasi dalam bekerja sehingga karyawan
terganggu dan membuat kesalahan dalam pekerjaan dan lamban dalam
mengerjakan tugas.
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penciptaan lingkungan
kerja yang sehat dan nyaman, secara tidak langsung akan mempertahankan atau
meningkatkan produktivitas dan secara otomatis karyawan akan mencurahkan
perhatiannya dan komitmen pada perusahaan

Faktor-Faktor Kualitas Kehidupan Kerja (QWL)

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja
karyawan. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut diharapkan akan diketahui
faktor apa yang dianggap sangat penting bagi karyawan sehingga akan terbentuk
suatu kualitas kehidupan kerja.
Menurut Riggio (2000: 240) “Quality of work life is determined by the
compensation and benefit which worker receive, by their chances to participate and
advance in the organization, by job security, by the type of work, by the
characteristics of the organization, and by the quality of interaction among various
organizational members”. Menurut pernyataan Riggio diatas bahwa kualitas
kehidupan kerja ditentukan oleh kompensasi dan manfaat yang diterima karyawan.
Kesempatan untuk berpatisipasi dan pengalaman mereka dalam organisasi,
keamanan kerja, desain kerja, karakteristik organisasi itu sendiri, dan kualitas antar
anggota organisasi.
Menurut Stoner (2002: 156) “Quality of work life involves the quality of
supervision, working condition, pay and benefits, and the nature of the job”. Artinya
bahwa kualitas kehidupan kerja meliputi kualitas pengawasan, kondisi kerja,
kompensasi, dan suasana kerja.
Menurut Mandell, dalam Stoner (2002: 156) bahwa terdapat criteria-kriteria
utama dalam kualitas kehidupan kerja yaitu : a. Adequate remuneration, b. Safe and
healthy environment, c. Development of human capabilities, d. Growth and security,
e. Social integration, f. Constitutionalism, g. Total life space, h. Social relevance.
Menurut Mandell kriteria utama dalam kualitas kehidupan kerja diatas
adalah : a. Kompensasi yang cukup mewadahi, b. Lingkungan yang aman dan sehat,
c. Pengembangan kemampuan karyawan, d. Pertumbuhan dan keamanan, e.
Integritas social, f. Berdasarkan konstitusi, g. Lingkungan organisasi secara
keseluruhan, h. Hubungan social.
Ada tujuh indikator dalam pengukuran kualitas kehidupan kerja yang
dikembangkan oleh Walton’s (1974: 19-20) dalam Matzin (2004) “A quality of
work life measure consisting of seven faktors : growth and development,
participation, physical environment, supervision, pay and benefit, social relevance
and work place integration”. Menurut Walton’s kualitas kehidupan kerja ditentukan
oleh tujuh faktor yaitu pertumbuhan dan pengembangan, partisipasi, system imbalan
yang inovatif, pengawasan, lingkungan kerja, hubungan social, dan integritas
tempat kerja. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan digunakan empat indikator
saja, yaitu :

Manfaat Quality of Work Life (Kualitas Kehidupan Kerja)

Manfaat French (1990: 10) yang mengutip pernyataan efraty dan sirgy
bahwa, “evidence indicates that enchacing quality of work life can lead to such
positive organizational outcomes as increased productivity and quality, and
decreased absenteeism and turnover”. Bukti mengindikasikan bahwa peningkatan
kualitas kehidupan kerja akan membawa pengaruh positif terhadap organisasi
seperti meningkatkan produktivitas dan menurunkan tingkat absensi dan perputaran
karyawan.
Peningkatan kualitas kehidupan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan
sangat menguntungkan bagi karyawan, perusahaan dan konsumen. Bagi karyawan,
kualitas kehidupan kerja dapat memuaskan kebutuhan pribadi karyawan. Bagi
perusahaan ataupun organisasi dapat mengurangi tingkat absensi dan perputaran
tenaga kerja, serta peningkatan produktifitas bagi konsumen, peningkatan kualitas
kehidupan kerja dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh
perusahaan ataupun organisasi melalui karyawannya.
QWL tidak hanya mengkontribusi pada kemampuan organisasi/perusahaan
untuk merekut kualitas karyawan tetapi juga menjadikan organisasi menjadi lebih
kompetitif. Organisasi akan lebih fleksibel, membuat karyawan lebih loyal,
sehingga merupakan suatu yang esensial sebagai kekuatan bersaing dari organisasi,
disamping meningkatkan kemajuan sumber daya manusia meliputi pelatihan,
seleksi karyawan, dan pengukuran persepsi kinerja karyawan.
French (1996: 24) berpendapat bahwa program kualitas kehidupan kerja
menguntungkan beberapa hal sebagai berikut :
a. Pengembangan pemecahan masalah secara partisipasif, seperti dalam quality
circles (kalangan mutu) dan proyek pembinaan.
b. Re-disain dan re-struktur kegiatan kerja agar lebih memuaskan dan produktif.
c. Pengembangan system imbalan yang meningkatkan usaha bersama disamping
rangsangan individual untuk prestasi dan kepuasan.
d. Memperbaiki lingkungan kerja umum melalui perubahan denah, peralatan, jam
kerja, ketentuan dan kondisi fisik.
Menurut Gray dan Smeltzer (1990: 21) terdapat tiga keuntungan yang dapat
diperoleh dari penerapan kualitas kehidupan kerja yaitu : “First the most direct
benefit is usually increased job satisfaction and organizational commitment among
the work force. A second benefit is increased productivity. Related to these first two
benefit is a third namely, increased organizational effectiveness (e.g., profitability,
goal attaainment)”. Pertama, keuntungan yang langsung diperoleh adalah
meningkatkan komitmen terhadap organisasi diantara karyawan, kedua
meningkatkan produktivitas. Ketiga, berkaitan dengan dua keuntungan sebelumnya,
adalah meningkatkan efektivitas organisasi (misalnya, profitabilitas, pencapaian
tujuan perusahaan atau organisasi).
Kualitas kehidupan kerja (QWL) juga mengikat karyawan untuk tetap loyal
dan komitmen terhadap perusahaan ataupun organisasi seperti yang diungkapkan
oleh Meija, Balkin dan Cardy (2001: 19) yaitu : “Employees are more likely to
choose a firm and stay there if they believe that in offers a high quality of work life.”

Pengertian Quality of Work life.

Istilah Quality of Work Life (QWL) atau dikenal dengan istilah Kualitas
Kehidupan Kerja pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 pada Konferensi
buruh Internasional. QWL mendapat perhatian setelah Persatuan Pekerja Auto
(United Auto Workers) dan General Motor berinisiatif bahwa program QWL
dimaksudkan untuk mengubah system kerja.
Kualitas kehidupan kerja atau Quality of Work Life (QWL) merupakan salah
satu bentuk fisafat yang diterapkan manajemen dalam mengelola organisasi pada
umumnya dan sumberdaya manusia pada khususnya. Sebagai filsafat, kualitas
kehidupan kerja merupakan cara pandang manajemen tentang manusia, pekerja dan
organisasi. Unsur-unsur pokok dalam filsafat tersebut ialah: kepedulian manajemen
tentang dampak pekerjaan pada manusia, efektifitas organisasi serta pentingnya para
karyawan dalam pemecahan keputusan teutama yang menyangkut pekerjaan, karier,
penghasilan dan nasib mereka dalam pekerjaan.
Konsep kualitas kehidupan kerja mengandung unsur-unsur yang kompleks,
menyangkut banyak faktor baik dilihat dari definisi yang jelas, bidang, dan tujuan
dari berbagai kegiatan yang termasuk dalam kualitas kehidupan kerja (QWL).
Mondy dan Noe (1996: 283) menyatakan bahwa, “Quality of Work Life is
the degree to which members of a work organization are able to satisfy their most
important personal needs trhough organizational experiences”. Kualitas kehidupan
kerja adalah tingkat dimana anggota dari suatu organisasi kerja mampu memuaskan
kebutuhan pribadi yang penting melalui pengalaman mereka dalam organisasi.
Riggio (2000: 240) berpendapat bahwa, “evidence indicates that enhancing
quality of work life can lead to such positive organizational outcomes as increased
productivity and quality, and decreased absenteeism and turnover”.bukti
mengidentifikasikan bahwa kemajuan atau perbaikan pada kualitas kehidupan kerja
akan membawa pengaruh positif seperti peningkatan produktifitas dan kualitas, dan
perununan tingkat absensi dan perputaran karyawan.
Robbins (1983: 159) mendefinisikan QWL sebagai : “a process by wich an
organization responds to employee needs by develoving mechanism to allow them to
share fully of making the decisions that design their lives at work”. Dari pendapat
Robbins tersebut, dapat diartikan bahwa QWL merupakan “sebuah proses dimana
organisasi memberikan responpada kebutuhan pegawai dengan cara
mengembangkan mekanisme untuk mengijinkan para karyawan memberikan
sumbang saran penuh dan ikut serta mengambil keputusan dan mengatur kehidupan
kerja mereka dalam suatu perusahaan”.
Ada dua pandangan mengenai maksud dari kualitas kehidupan kerja.
Pandangan pertama mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah sejumlah
keadaan dan praktek dari tujuan organisasi. Contohnya: perkayaan kerja, penyeliaan
yang demokratis, keterlibatan pekerja dan kondisi kerja yang aman. Sementara yang
lainnya menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah persepsi-persepsi
karyawan bahwa mereka ingin merasa aman, secara relatif merasa puas dan
mendapat kesempatan mampu tumbuh dan berkembang selayaknya manusia
(Wayne, 1992 dalam Noor Arifin, 1999). Konsep kualitas kehidupan kerja
mengungkapkan pentingnya penghargaan terhadap manusia dalam lingkungan
kerjanya. Dengan demikian peran penting dari kualitas kerja adalah mengubah iklim
kerja agar organisasi secara teknis dan manusiawi membawa kepada kualitas
kehidupan kerja yang lebih baik (Luthansm, 1995 dalam Noor Arifin, 1999).
Ada dua maksud dari kualitas kehidupan kerja. Di satu sisi dikatakan bahwa
kualitas kehidupan kerja adalah sejumlah keadaan dan praktek dari tujuan organisasi
(contohnya : perkayaan kerja, penyeliaan yang demokratis, keterlibatan pekerja dan
kondisi kerja yang nyaman). Sementara pandangan yang lain menyatakan bahwa
kualitas kehidupan kerja adalah persepsi-persepsi karyawan bahwa mereka ingin
merasa aman, secara relatif merasa puas dan mendapat kesempatan mampu untuk
tumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia (Cascio, 1991).
Davis dan Newstorm (1993: 345) berpendapat, “Quality of Work Life refers
to favorableness or un favorableness of a job environment that are axcellent for
people as well for the economic health of organization”. Kualitas kehidupan kerja
adalah suatu keadaan lingkungan kerja yang baik bagi pekerja. Tujuan yang
mendasar adalah mengembangkan suatu lingkungan kerja yang baik yang sesuai
dengan kesejahteraan ekonomi organisasi. Dengan kata lain konsep Quality of Work
Life mengungkapkan pentingnya penghargaan terhadap manusia dalam lingkungan
kerjanya.
Quality of Work Life merupakan pendekatan manajemen yang terus menerus
diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan kerja. Kualitas yang dimaksudkan
adalah kemampuan menghasilkan barang atau jasa yang dipasarkan dan cara
memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
Pernyataan Cascio (2003: 27) mnjelaskan mengenai cara pandang tentang
kualitas khidupan kerja.
“There are two ways of looking what quality of work life means. One way
equats QWL with a set of objective organizational conditions and practices
(e.g. promotion from whitin policies, democratic supervision, emplofee
involvement, safe working conditions). The order way equates QWL with
employee perceptions that they are safe, relatively well satisfied, and able to
grow and develop as human beings. This way relates QWL to the degree to
which the full range human needs is met”
Ada dua cara untuk melihat arti QWL. Cara pertama menyamakan QWL
dengan kondisi sasaran organisasi dan prakteknya (kebijakan untuk mempomosikan
dari dalam, pengawasan yang demokratis, keterlibatan karyawan, kondisi kerja yang
aman). Cara yang kedua, menyamakan QWL dengan persepsi karyawan mengenai
rasa aman, relative mencukupi, dan bisa tumbuh dan berkembang sebagai manusia.
Cara ini menghubungkan QWL dengan tingkat dimana semua kebutuhan manusia
terpenuhi.
Gray dan Smeltzer (1990: 641) menyatakan bahwa “quality of work life, the
original use referred to the quality of the relationship between the worker and the
working environment consider as a whole”. Kualitas kehidupan kerja, pada
dasarnya didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara para pekerja dan
lingkungan secara keseluruhan.
Menurut Usman kualitas kehidupan kerja telah dipandang sebagai suatu cara
untuk meningkatkan kualitas output dan meningkatkan semangat kerja yang
nantinya berujung dengan peningkatan kinerja melalui partisipasi serta keterlibatan
(involvement) pekerja dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Nawawi (2001)
bahwa “setiap organisasi atau perusahaan harus mampu menciptakan kualitas
kehidupan kerja (Quality of Work Life) dalam perusahaan, agar sumber daya
manusia di lingkungannya menjadi kompetitif.”
Dengan terciptanya lingkungan kerja yang kompetitif maka secara tidak
langsung organisasi akan menjadi lebih kompetitif pula dalam mewujudkan
eksistensinya. Focus usaha-usaha kualitas kehidupan kerja bukan hanya pada
bagaimana orang dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik tidak hanya dalam
peningkatan produktivitas belaka, melainkan juga bagaimana pekerjaan dapat
menyebabkan pekerja menjadi lebih baik dalam hal pemenuhan kesejahteraan para
pekerja.
Handoko (1992) mengemukakan bahwa berbagai macam komponen dari
kesejahteraan karyawan secara umum yang lebih penting adalah lingkungan kerja
yang aman dan sehat, hubungan yang baik dengan supervisor, dukungan dan
persahabatan rekan sekerja, kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
individu, derajat kepuasan dengan situasi kerja dan kesempatan untuk bertumbuh
serta pengembangan diri jika diperlukan. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan
hasil interaksi individu, pekerjaan, organisasi global dan multidimensi ini adalah
kualitas kehidupan kerja.
Konsep kualitas kehidupan kerja mengungkapkan pentingnya penghargaan
terhadap manusia dalam lingkungan kerjanya. Dengan demikian peran penting dari
kualitas kehidupan kerja adalah mengubah iklim organisasi agar secara tehnis dan
manusiawi membawa kepada kualitas kehidupan kerja yang lebih baik (Luthans,
1995). Kualitas kehidupan kerja merumuskan bahwa setiap proses kebijakan yang
diputuskan oleh perusahaan merupakan sebuah respon atas apa yang menjadi
keinginan dan harapan karyawan mereka, hal itu diwujudkan dengan berbagi
persoalan dan menyatukan pandangan mereka (perusahaan dan karyawan) ke dalam
tujuan yang sama yaitu peningkatan kinerja karyawan dan perusahaan.
Menurut Greenberg dan Baron (2000: 605) terdapat tiga keuntungan dari
kualitas kehidupan kerja yaitu “….first, the most direct benefit is usually increased
job satisfaction and organizational among the work force. A second benefit is
increased productivity. Related to these first two benefit is a trid-namely, increased
organizational effectiveness (e.g, profitability, goal attainment)”….Pertama
keuntungan yang langsung diperoleh adalah meningkatkan kepuasan kerja dan
komitmen terhadap organisasi diantara karyawan. Kedua, meningkatkan
produktivitas. Ketiga, berkaitan dengan dua keuntungan sebelumnya adalah
meningkatkan efektivitas organisasi (misalnya, probabilitas, pencapaian tujuan
perusahaan).
Dimana karyawannya akan selalu merasa nyaman dan betah berada dalam
perusahaan tersebut yang menawarkan peningkatan kualitas kehidupan kerja.
Seperti yang dikemukakan oleh Meija, Balkin, dan Cardy (1995: 28) “employes are
more likely to choose a firm and stay there if they believe than it offers high quality
of work life”.
Dari berbagai definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Quality of
Work Life atau kualitas kehidupan kerja merupakan suatu cara pandang sebuah
organisasi tentang arti pentingnya penghargaan terhadap karyawan dalam
lingkungan kerjanya. Selain itu kualitas kehidupan kerja dapat dilihat sebagai suatu
keadaan yang mendukung sehingga karyawan dapat memenuhi kebutuhannya yang
penting dengan pekerja dalam sebuah lembaga atau organisasi.
Quality of Work Life mengungkapkan pentingnya penghargaan terhadap
manusia dalam lingkungan kerjanya. Dengan demikian peran penting program
Quality of Work Life adalah mengubah iklim kerja agar organisasi secara teknis dan
manusiawi dan dapat membawa kepada kualitas kehidupan kerja yang lebih baik.
peningkatan kualitas kehidupan kerja ini diperlukan untuk menciptakan kepuasan
kerja sebagai pemicu dan pembentuk kinerja karyawan yang baik dan berkualitas.

Penilaian Kinerja karyawan

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor
kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena
adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada
dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika
pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat
diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut
Bernardin dan Russel (1994: 379) “A way of measuring the contribution of
individuals to their organization”. Penilaian kinerja adalah cara mengukur konstribusi
individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja.
Mengenai penilaian kinerja, beberapa ahli mengemukakan :
a. Menurut Nugroho (2009)
“Suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu-individu
anggota organisasi kepada organisasinya”. Maka penilaian kinerja ini diperlukan
untuk menentukan tingkat kontribusi individu terhadap organisasi. Penilaian
kinerja memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan
dalam mereward kinerja sebelumnya dan untuk memotivasi perbaikan kinerja
individu pada waktu yang akan dating.
b. Menurut Cascio
“Penilaian kinerja adalah suatu system pemeriksaan karyawan secara
periodic dan memberi umpan balik atas kinerja yang dilakukan, umpan balik
bisa positif dan negative, yang positif berupa promosi, kenaikan kompensasi,
sedangkan umpan balik yang negative bisa mutasi”.
c. Menurut A. Dale Timple (dalam Anwar Prabumangkunegara, 2006)
Kinerja dapat diukur melalui lima indikator :
1) Kualitas, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti
menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan kegiatan dalam memenuhi
tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan
2) Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah
unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan
3) Pengetahuan dan ketrampilan, yaitu pengetahuan dan ketrampilan yang
dimiliki oleh pegawai dari suatu organisasi
4) Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal yang
diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil output serta memaksimalkan
waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
5) Komunikasi, yaitu hubungan atau interaksi dengan sesama rekan kerja dalam
organisasi.
d. Menurut Siagan (1996: 223) pentingnya penilaian kinerja yang rasional dan
objektif dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Untuk kepentingan organisasi
Bagi suatu organisasi hasil dari penilaian kinerja pegawai sangat
penting dalam pengambilan keputusan, rekrutmen, penempatan, seleksi,
promosi, system imbalan dari keseluruhan proses manajemen sumber daya
manusia secara efektif.
b. Untuk kepentingan pegawai
Penilaian tersebut dapat bermanfaat sebagai umpan balik tentang
berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan dan potensi yang ada pada
gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan
pengembangan karirnya.
e. Arti pentingnya penilaian kinerja secara lebih rinci dikemukakan sebagai berikut
(Hariandja, 2002: 195) :
1) Perbaikan kinerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk
mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja
melalui feedback yang diberikan olh organisasi.
2) Penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk mengkompensasi
pegawai secara layak sehingga dapat memotivasi mereka.
3) Keputusan untuk penempatan, yaitu dapat dilakukannya penempatan
pegawai sesuai dengan keahliannya.
4) Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui
kelemahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat dilakukan program
pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif.
5) Perncanaan karier, yaitu organisasi dapat memberikan bantuan perencanaan
karier bagi pegawai dan menyelaraskan dengan kepentingan organisasi.
6) Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan, yaitu
kinerja yang tidak baik menunjukkan adanya kelamahan-kelemahan dalam
penempatan sehingga dapat dilakukan perbaikan.
7) Dapat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan, yaitu
kekurangan kinerja akan menunjukkan adanya kekurangan dalam
perancangan jabatan.
8) Meningkatkan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada pegawai, yaitu
dengan dilakukannya penilaian yang objektif berarti meningkatkan
perlakuan yang adil bagi pegawai.
9) Dapat membantu pegawai mengatasi masalah-masalah yang bersifat
eksternal, yaitu dengan penilaian kinerja atasan akan mengetahui apa yang
menyebabkan terjadinya kinerja yang jelek, sehingga atasan dapat
membantu menyelesaikannya.
10) Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia,
yaitu dengan diketahuinya kinerja pegawai secara keseluruhan, ini akan
menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya manusia berjalan dengan
baik atau tidak.
f. Menurut Simamora (2001: 423) terdapat dua tujuan dari penilaian kinerja, yaitu
:
1) Evaluasi (evaluation), dengan menggunakan ratings deskriptif untuk menilai
kinerja dan kemudian memakai data tersebut dalam keputusan promosi,
demosi, terminasi, dan kompensasi. Teknik evaluative dalam
menbandingkan semua karyawan satu dengan yang lain atau terhadap
beberapa standar sehingga keputusan dapat dibuat berdasarkan catatancatatan kinerja mereka.
2) Pengembangan (development), informasi yang dihasilkan oleh system
penilaian dapat digunakan untuk memudahkan pengembangan pribadi
anggota organisasi. System penilaian yang sehat dapat menghasilkan
informasi yang berkenaan dengan bidang-bidang kekuatan dan kelemahan
individu karyawan.
Penilaian kinerja bisa dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun, hal
tersebut tergantung daripada kebijakan masing-masing organisasi. Menurut hasil
penelitian Robbins (2001: 260), ada beberapa pihak yang melakukan penilaian
kinerja, yaitu :
1) Atasan Langsung
Sebagaian besar dari semua evaluasi kerja pada tingkat bawah dan menengah
dari organisasi dilakukan oleh atasan langsung.
2) Rekan Sekerja
Dengan menggunakan rekan kerja sebagai penilai menghasilkan sejumlah
penilaian yang independen. Hal ini disebabkan interaksi sehari-hari memberikan
kepada mereka pandangan menyeluruh terhadap kinerja karyawan dalam
pekerjaan.
3) Eveluasi Diri
Evaluasi diri cenderung mengurangi kedefinisian para karyawan menilai proses
penilaian dan merupakan sarana yang unggul untuk merangsang pembahasan
kinerja.
4) Bawahan Langsung
Evaluasi bawahan langsung dapat memberikan informasi yang tepat dan rinci
mengenai perilaku atasan karena lazimnya penilai mempunyai kontak yang
sering dengan yang dinilai.
5) Pendekatan menyeluruh ; Evaluasi 360 derajat
Pendekatan ini dengan evaluasi ini sangat cocok digunakan dalam organisasi
yang memperkenalkan tim, perlibatan karyawan, dan program TQM. Dengan
mengandalkan umpan balik dari rekan kerja, pelanggan, dan bawahan dengan
demikian kinerja karyawan dapat dibaca dengan lebih tepat

Faktor kinerja karyawan

Menurut A. Dale Timple (dalam Anwar Prabumangkunegara, 2006) faktor
kinerja terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu
faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Fakor eksternal yaitu faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti
perilaku, sikap dan tindakan bawahan ataupun rekan kerja, fasilitas kerja dan iklim
organisasi. Kinerja yang baik tentu saja merupakan harapan bagi semua perusahaan
dan institusi yang mempekerjakan karyawan, sebab kinerja karyawan ini pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Tercapainya suatu kinerja seseorang atau pekerja karena adanya upaya dan
tindakan yang dihasilkan. Upaya tersebut yaitu berupa hasil kerja (kinerja) yang
dicapai oleh pekerja. Kinerja dapat dihasilkan dari pendidikan, pengalaman kerja dan
profesionalisme. Pendidikan adalah modal dasar dan utama seorang pekerja dalam
mencari kerja dan bekerja. Pengalaman dalam bekerja berkaitan dengan masa kerja
karyawan, semakin lama seseorang bekerja pada suatu bidang pekerjaan maka
semakin berpengalaman orang tersebut, dan apabila seseorang telah mempunyai
pengalaman kinerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu, maka ia mempunyai
kecakapan atas bidang pekerjaan yang ia lakukan. Profesionalisme adalah gabungan
dari pendidikan dan pengalaman kerja yang diperoleh oleh seorang pekerja. Ada
beberapa hal untuk membangun mentalitas profesional menurut Jansen H. Sinamo
(2007), salah satunya adalah mentalitas mutu yaitu seorang professional
menampilkan kinerja terbaik yang mungkin, mengusahakan dirinya selalu berada di
ujung terbaik (cutting edge) bidang keahliannya, standar kerjanya yang tinggi yang
diorientasikan pada ideal kesempurnaan mutu.
Menurut Sedarmayanti (2003, p.149) seperti yang dikutip oleh Gatot Subrata
(2009), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja atau prestasi
kerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Faktor
kemampuan di dapat dari pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill)
sedangkan motivasi terbentuk dari sikap (attitude) dalam menghadapi situasi kerja.

Pengertian Kinerja Pegawai.

Kinerja (performance) diartikan sebagai hasil kinerja yang dicapai oleh
seseorang atau kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu. Menurut Mangkunegara
(2000) mengemukakan bahwa “kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan padanya”.
Sedangkan Simamora (1995) berpendapat bahwa “kinerja merupakan suatu
pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang pada akhirnya secara langsung dapat
tercermin dari keluaran (output) yang dihasilkan”. Keluaran yang dihasilkan dapat
berupa fisik maupun non fisik, hal ini ditegaskan oleh Nawawi (2001) yang
menyebutkan kinerja dengan istilah karya, yaitu “sesuatu hasil pelaksanaan pekerjaan
baik yang bersifat fisik/material maupun non fisik”.
Rukmana (2000: 32), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi”.
Menurut Baird (2000: 32) mendefinisikan kinerja sebagai :
“….a process that unfold over a period of time. Performance is an action (a
verb) not an event (a noun) and composed of many components, not a result the
happens at one point of time. If we are to mange performance, we must manage the
action : the verb and not the noun. The outcome (the noun) the actial results is what
happens because of how we manage the process…..performance management is a
countinuous process of working with people to accomplish desires result.”
Sedangkan menurut Poter dan Lawler dalam buku Byars dan Rue (1995: 499)
“kinerja adalah seperangkat hasil usaha seseorang yang dimodifikasikan dengan
kemampuan, sifat atau karakteristik individu dan persepsinya terhadap peran yang
harus dilakukannya”. Usaha dalam hal ini adalah sejumlah energi yang dikerahkan
individu terhadap pelaksanaan pekerjaannya baik energi fisik maupun mental.
Kemampuan dan sifat merupakan karakteristik individu yang tercakup dalam
kinerjanya.
Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam
pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu.
Robbins (1996) menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah fungsi dari interaksi
antara kemampuan dan motivasi. Simamora (1997) menyatakan bahwa maksud
penetapan tujuan kinerja adalah menyusun sasaran yang berguna tidak hanya bagi
evaluasi kinerja pada akhir periode tapi juga untuk mengelola proses kerja selama
periode tersebut.
As’ad (1995) menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan kesukesan
seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja pada dasarnya merupakan
hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu. Berhasil tidaknya kinerja
karyawan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari karyawan secara individu maupun
kelompok. Menurut Bernardin dan Russel (1993) ada 6 kriteria yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana kinerja karyawan secara individu, yaitu kualitas, kuantitas,
ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja.
Seseorang karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi dapat menunjang
tercapainya sasaran yang ditetapkan dan tujuan organisasi. Karyawan dalam
melaksanakan pekerjaannya harus memiliki keahlian dan ketrampilan yang sesuai
dengan pekerjaan yang ditekuninya. Untuk mengetahui kinerja karyawan, maka perlu
diadakan penilaian terhadap kinerja itu sendiri. Dari penilaian tersebut dapat
diketahui bahwa kinerja yang dihasilkan oleh karyawan telah memenuhi standar atau
tidak. Sehingga berguna untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja karyawan,
serta sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
Kinerja pada umumnya dikatakan sebagai ukuran bagi seseorang dalam
pekerjaannya. Kinerja merupakan landasan bagi produktivitas dan mempunyai
kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi. Tentu saja kriteria adanya nilai tambah
digunakan di banyak perusahaan untuk mengevaluasi manfaat dari suatu pekerjaan
dan/atau pemegang jabatan. Kinerja dari setiap pekerja harus mempunyai nilai
tambah bagi suatu organisasi atas penggunaan sumber daya yang telah dikeluarkan.
Untuk mencapai kinerja yang tinggi, setiap individu dalam perusahaan harus
mempunyai kemampuan yang tepat (creating capacity to perform), bekerja keras
dalam pekerjaannya (showing the willingness to perform) dan mempunyai kebutuhan
pendukung (creating the opportunity to perform). Ketiga faktor tersebut penting,
kegagalan dalam salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kinerja,
dan pembentukan terbatasnya standard kinerja.
Jadi Kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas
maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu
ini akan tercapai jika didukung oleh atribut individu, upaya kerja (work effort) dan
dukungan organisasi. Dengan kata lain kerja individu adalah hasil : Atribut individu
yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu. Atribut individu ini meliputi
faktor individu (kemampuan dan keahlian, latar belakang serta demografi) dan faktor
psikologis meliputi persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan motivasi, upaya
kerja (work effort) yang membentuk keinginan untuk mencapai sesuatu dan dukungan
organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. Dukungan
organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan kerja, struktur
organisasi dan job design

Hubungan tidak langsung antara kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja melalui komitmen organisasional

Salah satu penyebab meningkatnya kinerja karena adanya kualitas
kehidupan kerja yang baik dan komitmen organisasional karyawan yang terjaga.
Naik turunnya kinerja yang dihasilkan seorang pekerja dapat di sebabkan karena
jeleknya kualitas kehidupan kerja mereka. Pelaksanaan aspek kualitas kehidupan
kerja yang baik, dapat diketahui dengan melihat bagaimana perusahaan
memberikan penghargaan kepada para pekerja dan upaya perusahaan
memperhatikan lingkungan kerja, keamanan dan kesehatan kerja, seberapa lancar
komunikasi yang terjalin di dalam perusahaan, pemecahan konflik yang terbuka,
kompensasi yang memadai. Jika beberapa hal tersebut telah terealisasi dengan baik
maka hasilnya para karyawan akan merasa nyama dan bahagia karena merasa
segala kebutuhannya terpenuhi sehingga akan timbul komitmen terhadap
perusahaan, karyawan akan merasa rugi meninggalkan pekerjaan pada perusahaan
yang memperlakukan dirinya sebagai manusia yang memiliki martabat dan harkat.
Untuk itu karyawan merasa wajib berusaha bekerja secara giat demi
mempertahankan keanggotaan dan memberikan balasan terhadap perhatian yang
telah diberikan oleh perusahaan, sehingga kinerja karyawan meningkat hasilnya
produktivitas perusahaan akan tercapai.
Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Asharini, dkk. (2018) yang
mengatakan komitmen organisasional mampu menjadi variabel intervening,
kemudian penelitian dari Ramadhoan (2015) yang menyimpulakan komitmen
organisasional merupakan variabel mediasi antara kualitas kehidupan kerja
terhadap kinerja karyawan. Seiring tumbuhnya komitmen di dalam diri untuk terus
ingin bersama perusahaan, para karyawan akan mulai mulai merasakan keuntungan
jika bertahan di dalam perusahaan, karyawan akan berpikir dua kali untuk pindah
ke perusahaan lain. Mereka akan mulai mencintai pekerjaan, menyayangi rekan
kerja sebagimana keluarga sendiri dan ingin menghabiskan sisa karir bersama
perusahaan. Untuk dapat memperoleh hal tersebut tantu saja mereka harus
membuktikan komitmen organisasional yang mereka miliki dengan kerja keras
sungguh-sungguh, berusaha aktif disetiap kegiatan yang diadakan perusahaan, dan
berupaya secara serius untuk memperolah hasil kinerja secara optimal.

Hubungan antara komitmen organisasional dengan kinerja

Menurut Sapitri (2016) komitmen organisasional memegang peranan
kunci dalam peningkatan kinerja. Meningkatnya komitmen organisasional akan
berdampak kepada kinerja yang ikut meningkat, komitmen organisasional mampu
menjadikan karyawan menjadi memihak dengan perusahaan, menerima nilai dan
visi misi yang dimiliki perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi pada
perusahaan akan enggan untuk keluar, dan akan merasa serta rekan kerja adalah
keluarga besar. Maka dorongan untuk bekerja akan selalu ada karena mereka sadar
akan tanggung jawab dan feedback yang harus diberikan kepada perusahaan. Para
karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan selalu semangat menjaga kinerja
dan produktivitas perusahaan, mereka merasa telah menyatu dengan perusahaan
dan tidak akan membiarkan perusahaan mengalami kekalahan dalam persaingan,
karena di dalam diri mereka akan muncul kebanggan saat melangsungkan
pekerjaan, selanjutnya akan diikuti timbulnya perasaan senang dan pada akhirnya
kemampuan yang mereka miliki dalam setiap proses pekerjaan akan keluar secara
maksimal menjaga komitmen karyawan terhadap perusahaan.
Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Nongkeng, dkk. (2012),
Khan, dkk. (2010), Ticoalu (2013), dan Abrivianto P, dkk. (2014) tentang pengaruh
komitmen organisasional terhadap kinerja, menunjukkan variabel komitmen
organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja.
Pada penelitian yang dilakukan Marganingsih dn Martani (2010) pada kinerja
auditor intern pemerintah juga menyimpulkan pengaruh positif dan signifikan.
Maka disimpulkan komitmen organisasional mampu mendongkrak kinerja.

Hubungan antara kualitas kehidupan kerja dengan komitmen organisasional

Salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen organisasional karyawan
adalah dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja mereka di perusahaan.
Karena komitmen organisasional muncul tidak dengan sendirinya akan tetapi
disebabkan dari luar atau lingkungan kerja, penting bagi perusahaan menjaga
komitmen organisasional setiap karyawan, caranya dengan melibatkan karyawan
dalam mengambil keputusan, memperhatikan lingkungan kerja yang kondusif dan
aman. Kemudian mewujudkan komunikasi yang lancar dan terbuka pada seluruh
anggota tim serta para pekerja diberikan ruang untuk mengembangan kemampuan
dengan tujuan menaikkan kontribusi kepada produktivitas perusahaan ditambah
kompensasi yang memadai maka karyawan akan merasa betah dan ingin bertahan,
kemudian akan terjalin hubungan yang baik di dalam perusahaan sehingga muncul
persepsi bahwa meninggalkan tempat kerja mereka sekarang merupakan sebuah
kerugian. Maka para karyawan akan termotivasi untuk lebih semangat demi
mempertahankan keanggotannya sehingga terpacu untuk bekerja secara maksimal
demi meraih target yang dibebankan.
Dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Parvar, dkk.
(2013), terkait pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen
organisasional menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Penelitian lain yang
dilakukan oleh Sudaryatun (2014), Rokhman (2012), serta Imanni dan Witjaksono
(2014) juga memperlihatkan hasil yang sama, yaitu terdapat pengaruh signifikan
dari kulitas kehidupan kerja yang baik pada komitmen organisasional dari
karyawan. Artinya komitmen yang tinggi dari para pekerja berasal dari kualitas
kehidupan kerja yang baik. Indikasi kualitas kehidupan kerja yang baik adalah
adanya kenyamanan kerja melalui kelengkapan sarana dan prasarana penunjang
untuk bekerja agar menjamin keamanan kerja kemudian memberikan kesempatan
secara adil kepada mereka untuk mendapatkan ketrampilan tambahan dengan
mengikuti pelatihan

Hubungan antara kualitas kehidupan kerja dengan kinerja

Meningkatnya kualitas kehidupan kerja para karyawan di perusahaan akan
diikuti dengan meningkatnya kinerja yang mereka hasilkan. Ini karena karyawan
merasa lingkungan tempat kerjanya yang nyaman dan aman, para atasan yang
sangat menghargai aspirasi karyawan serta mendorong karyawan untuk lebih maju
dengan mengadakan berbagai pelatihan. Kemudian adanya keterbukaan
komunikasi antar individu di dalam tim kerja, terpenuhinya kebutuhan karyawan
hal ini membuat mereka merasa dihargai dan dianggap keberadaannya, selain itu
karena pekerjaan mereka tangani memberikan suatu tantangan tersendiri untuk
dilakukan, akhirnya dorongan untuk bekerja akan muncul dan semakin bertambah
terlebih apabila mereka diberikan kesempatan untuk mengeluarkan potensi terbaik
mereka demi kemajuan perusahaan.
Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Setiyadi dan Wartini
(2016) terkait pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja, menunjukkan
hasil positif dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas
kehidupan kerja akan berdampak terhadap kinerja yang semakin tinggi. Hasil ini
juga didukung oleh penelitian Nugraheni (2018), Yuhista, dkk. (2017), Wibowo
(2017), Utomo dan Nugroho (2014). Lingkungan kerja pada perusahaan seperti
interaksi yang lancar sesama karyawan serta dengan atasan dan suasana kondusif
mampu meningkatkan kinerja para karyawan perusahaan. Kemudian pada
penelitian yang lain yang dilakukan oleh Sumantri, dkk. (2017) pada perusahaan
manufaktur di provinsi Jawa Timur juga terbukti adanya pengaruh kualitas
kehidupan secara positif dan signifikan terhadap kinerja.

Dampak kinerja

Apabila kinerja para pekerja di perusahaan sudah optimal akan terlihat
produktivitas yang semakin meningkat. Menurut Wibowo (2017: 93) ukuran untuk
kinerja adalah produktivitas. Produktivitas yang baik diperoleh dengan efisiensi dan
efektivitas, jika perusahaan dapat mencapai tujuan sasaran akhir dan mampu
mengubah input menjadi output dengan biaya rendah maka perusahaan telah
dikatakan produktif. Efektivitas sendiri adalah terkait dengan sasaran tujuan,
kemudian efisiensi berkenaan terhadap keluaran yang efektif, yaitu terhadap input
yang sesuai dengan output.

Dimensi kinerja

Untuk mengetahui sejauh mana progres kinerja para pekerja, perusahaan
dapat melakukan pengukuran menggunakan dimensi dari kinerja, berikut beberapa
dimensi yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja menurut
Wibowo (2017: 159):
a. Produktivitas yaitu berkaitan dengan jumlah output ataupun hasil yang
diperoleh setelah pemakaian sumber daya yang untuk memproduksi
output.
b. Kualitas yaitu berkaitan dengan:
1) Penyusutan biaya produksi, jumlah output yang ditolak karena
cacat (internal).
2) Kepuasan pelanggan (eksternal).
c. Ketepatan waktu yaitu ketepatan dalam melakukan pengriman, ataupun
ketepatan jumlah dalam memproduksi output.
d. Siklus waktu yaitu waktu yang di perlukan dalam perpindahan dari titik
satu ke titik lainnya dalam melakukan produksi barang.
e. Pemanfaatan sumber daya yaitu tentang tingkat penggunaan sumber
daya untuk melakukan kerja demi menghasilkan keuntungan maksimal.
f. Biaya yaitu ukuran biaya per unit maupaun secara menyeluruh apakah
sudah optimal.
Adapun menurut Miner dalam Edison (2016: 195), berpendapat dimensi yang
di gunakan untuk pengukuran kinerja, diantaranya:
a. Target, merupakan keluaran yang di hasilkan dari masukan untuk
menghasilkan barang dalam memebuhi permintaan.
b. Kualitas, merupakan tingkat kesempurnaan dari hasil atau proses.
c. Waktu penyelesaian, merupakan memanfaatkan waktu dengan sebaikbaiknya dalam menghasilkan barang agar terdapat kepaastian distribusi.
d. Taat asas, merupakan bentuk komitmen pekerjaan dimana pekerja
berusaha mencapai target, mengutamakan kualitas dan menghargai
waktu kemudian bekerja sesuai standar yang di tetapkan, transparan,
dan adanya pertanggungjawaban dari hasil.
Sementara menurut Hasibuan (2018: 95) di dalam kinerja tersusun atas 11
dimensi:
a. Kesetiaan, yaitu tercermin dari kesediaan karyawan membela dan
menajaga nama organisasi di dalam ataupun luar dari rongrongan orangorang yang tidak bertanggung jawab.
b. Prestasi kerja, yaitu hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas
yang dihasilkan dari tugasnya di perusahaan.
c. Kejujuran, yaitu bersikap jujur dalam rangka melaksanakan tugas-tugas
untuk memenuhi perjanjian baik bagi diri sendiri ataupun orang lain.
d. Kedisiplinan, yaitu tingkat kepatuhan karyawan terhadap peraturan, dan
berusaha mengerjakan tugas sesuai instruksi.
e. Kreativitas, yaitu suatu tingkatan yang menggambarkan kemampuan
karyawan dalam bekerja seperti menemukan solusi untuk bekerja lebih
cepat dan tidak menyalahi aturan.
f. Kerjasama, yaitu kesediaan seorang karyawan berpartisipasi dan bekerja
sama dengan rekan kerja secara vertikal ataupun horizontal.
g. Kepemimpinan, yaitu sikap memimpin, mempengaruhi, pribadi yang
kuat dan dihormati serta mempunyai kewibawaan dari karyawan akan
mampu memotivasi rekan kerja.
h. Kepribadian, yaitu sebuah sikap yang menjadi ciri khas dan muncul
tanpa di rekayasa dari dalam diri karayawan, seperti karyawan yang
sopan, ramah, simpatik, dll.
i. Prakarsa, yaitu karyawan yang mampu berpikir orisinil dan berdasarkan
inisiatif sendiri dalam menghadapi permasalahan.
j. Kecakapan, yaitu karyawan yang mampu menyatu dan menyelaraskan
dengan berbagai macam elemen.
k. Tanggung jawab, yaitu kesediaan karyawan menerima pekerjaan dan
hasil kerjanya sendiri.
Kinerja para pekerja, terkadang masih kurang optimal. Hal ini dapat di
pengaruhi karena kurangnya penerapan aspek pendorong yang menimbulkan
semangat. Perusahaan harus peka terhadap kondisi terkini dari para pekerja, untuk
mencegah terjadinya penurunan kinerja pekerjanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Hersey berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dengan
digambarkan dalam model satelite yang memiliki inti:
Dalam   di jelaskan kinerja organisasi dihasilkan oleh proses
integrasi dari faktor-faktor:
a. Pengetahuan yang di dalamnya mencakup:
1) aspek teknis
2) aspek kemanusian, mencakup
3) aspeka sistem
Knowledge
Human Process
Process integration Nonhuman
process
integration
Strategic
Positioning
Performance
Structure
4) aspek administratif.
b. Sumber daya non manusia, mencakup:
1) peralatan pabrik
2) lingkungan
3) teknologi
4) kapital
5) dana.
c. Posisi strategis di dalamnya mencakup:
1) permasalahan bisnis
2) kebijakan
3) sumber daya manusia
4) perubahan lingkungan.
d. Proses kemanusiaan yang terdiri:
1) nilai
2) norma
3) sikap
4) interaksi.
e. Structure, di dalamnya mencakup:
1) masalah organisasi
2) sistem manajemen
3) sistem informasi
4) fleksibilitas.
Pada umumnya manajer sangat jeli ketika berusaha menemukan sesuatu
yang menjadi penghambat integrasi, akan tetapi mereka lemah dalam
mengidentifikasi penyebab yang menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, para
manajer di sebuah perusahaan semestinya telah memahami semua faktor yang
mempengaruhi kinerja sehingga ketika kinerja pekerja terhambat, manajer dapat
menuntaskan permasalahan dari pangkal timbulnya permasalahan tersebut.
Pendapat lain tentang faktor yang mempengaruhi kinerja diungkapkan oleh Mathis
dan Jackson dalam Ricardianto (2018: 78):
a. Kemampuan karyawan
Perusahaan harus tepat dalam menempatkan ataupun memberi
tugas yang sesuai dengan kemampuan, supaya karyawan mampu
menyelesaikan tugas dengan baik.
b. Motivasi
Kurangnya motivasi yang mereka terima akan berdampak
terhadap penurunan semangat kerja.
c. Dukungan yang diterima
Minimnya dukungan yang diperoleh dari para manajer ataupun
teman kerja juga akan membuat karyawan malas dalam bekerja.
d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
Dengan tidak adanya kejelasan pekerjaan yang di berikan
kepada mereka, akan mengurangi keinginan karyawan untuk bekerja,
karena pekerjaan tersebut tidak memberikan kebanggan kepada
mereka.
e. Hubungan karyawan dengan organisasi
Jika hubungan terjalin dengan baik antara pekerja dengan
perusahaan, sudah di pastikan mereka akan bekerja dengan tanpa
merasakan suatu beban, namun jika ada permaslahan yang maka akan
menganggu jalannya pekerjaan seperti keterlambatan pembayaran
upah, tidak pedulinya perusaahaan pada keadaan karyawan akan
membuat hubungan mereka tidak bagus.

Pengertian kinerja

Gibson, dkk. dalam Wibowo (2017: 2) menyatakan kinerja merupakan
hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan
seperti terkait kualitas, efisiensi serta hal-hal yang mencakup efektivitas. Kinerja
dapat dijadikan ukuran tingkat keberhasilan karyawan dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab. Manajemen yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus
berupaya meningkatkan kinerja karyawan dengan merekayasa sumber daya
perusahaan sedemikian rupa sehingga akan muncul sinergi di dalam perusahaan
untuk mencapai target. Kinerja akan berpengaruh terhadap seberapa banyak
karyawan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk itu manajmen
dituntut untuk mengoptimlkan kinerja para karyawan.
Menurut Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2017: 7) berpendapat
bahwa kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang memiliki hubungan kuat
dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan kontribusi ekonomi.
Setiap pekerja di dalam suatu perusahaan dipastikan akan menghasilkan kinerja.
Kinerja yang di harapkan tentu yang sesuai dengan target yang di tetapkan yaitu
yang dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan. Sementara itu menurut Edison
(2016: 190) kinerja merupakan hasil sebuah proses yang teratur dan bertahap yang
dapat diukur berdasarkan krikteria yang telah disepakati. Sebuah kinerja yang baik
adalah yang mencapai target yang diberikan, Hasibuan (2018: 94) mengungkapkan
bahwa kinerja adalah hasil yang di capai oleh pekerja dalam melaksanakan tugas
yang diberikan kepadanya yang didasarkan asas kecakapan, pengalaman,
kesungguhan dan waktu.
Sangat penting bagi perusahaan untuk membuat perencanaan strategis
untuk mengatur segala aktivitas dalam meraih tujuan. Aguinis dalam Ricardianto
(2018: 67) menyatakan Performnce is about what employees produce or the
outcomes of their work. Secara singkat aguinis menjelaskan kinerja adalah apa yang
dihasilkan atau apa hasil kerja mereka. Sedangkan menurut Rivai dalam Samsuddin
(2018: 77) mengungkapkan kinerja adalah sebuah prilaku nyata yang ditampilkan
seseorang sebagai prestasi kerja sesuai dengan peranannya dalam perusahaan.
Pendapat lain menurut Ricardianto (2018: 67) menyatakan kinerja adalah hasil
pencapaian seseorang pada program yang mengarah menuju target sasaran, visi
misi perusahaan melalui sebuah perencanaan strategis. Hope dan Player dalam
Wibowo (2017: 38) menjelaskan bahwa perencanaan strategis merupakan proses
merumuskan rencana jangka menengah hingga panjang serta cara organisasi dalam
mencapainya. Tujuan perancanaan ialah untuk merumuskan langkah-langkah yang
harus dilalui oleh tim kerja ataupun divisi untuk menuju target output yang
ditetapkan. Perencanaan sangat berguna untuk membantu para manajer dalam
membagi tugas kepada bawahannya, selain itu memudahkan untuk mengontrol para
karyawan ketika berlangsungnya pekerjaan, apakah karyawan telah bekerja sesuai
standar operasional yang di tetapkan dalam perencanaan yang sudah dibuat.
Untuk merealisasikan perencanaan, perusahaan perlu membuat
manajemen kinerja. Pembuatan manajemen kinerja adalah kelanjutan dari
pembuatan perencanaan. Dalam pandangan Wibowo (2017: 2) manajemen adalah
proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dari pengertian di atas maka
dapat di artikan bahwa manajemen kinerja adalah tentang bagaimana perusahaan
mengelola kinerja, untuk mencapai target perusahaan, dimana dalam prosesnya,
perusaahaan memberikan peran kepada karyawan sehingga para pekerja
memainkan peran penting untuk meraih keberhasilan. Manajemen kinerja sangat
menentukkan hasil kinerja yang akan di capai, fokus dari manajemen kinerja adalah
mendesain pekerjaan bagi para karyawan di perusahaan.
Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan, bahwa kinerja berasal dari
kata job performance (prestasi kerja) yaitu sebuah pencapaian hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas dari seorang karyawan dari tugas yang menjadi tanggung
jawabnya. Terdapat anggapan bahwa hasil kinerja dapat di tentukan dari sikap
perusahaan dalam menghargai dan memperlakukan para karyawan perusahaan,
semakin baik perusahaan menerapkan kedua perlakuan tersebut kepada mereka
maka dampaknya, karyawan akan berusaha mengerahkan kemampuan terbaiknya
ketika bertugas. Disebabkan mereka merasa hasil kerja mereka di anggap penting
untuk kemajuan perusahaan. Kemudian untuk mengetahui apakah karyawan sudah
bekerja sesuai dengan yang diharapkan perushaan, di perlukan pengukuran kinerja.
Ukuran kinerja dapat memberikan informasi bagaimana progres atau prestasi tiaptiap individu yang bekerja, selain itu ukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai
indikator untuk melakukan umpan balik yang tepat yang akan diberikan atas
kontribusi dari pekerja, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja

Dampak komitmen organisasional

Komitmen organisasional yang tinggi akan berdampak terhadap
peningkatan kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan, rendahnya absensi
karyawan serta rendahnya tingkat keluar masuk karyawan. Komitmen yang baik
akan menjadikan karyawan peduli dengan keadaan perusahaan dan berusaha
menjadikan perusahaan tumbuh ke arah yang lebih baik. Karyawan yang memiliki
komitmen tinggi akan lebih mudah menerima visi misi dan nilai yang dimiliki
organisasi atau perusahaan sehingga penurunan kinerja dapat dihindari karena
karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja dan memajukkan perusahaan.
Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan komitmen
organisasional dengan menekankan sikap saling terbuka dan menjaga faktor
pendorong komitmen organisasional didalam sebuah iklim pekerjaan. Beberapa
dampak yang ditimbulkan oleh komitmen organisasional:
a. Turnover rendah
Tingkat turnover atau pergantian karyawan akan rendah, karyawan yang
memiliki komitmen tinggi akan memiliki keinginan rendah untuk meninggalkan
organisasi atau perusahaan.
b. Ketidakhadiran rendah
Karyawan yang memiliki tingkat komitmen tinggi akan lebih sering hadir
dan menghindari bolos kerja.
c. Kinerja tinggi
Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung memiliki kinerja yang
baik, karena sikap kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab dan
kecenderungan untuk berusaha mengeluarkan kemampuan maksimal setiap kali
menjalankan tugas demi tercapainya sasaran produktivitas perusahaan,

Dimensi komitmen organisasional

Komitmen organisasional menjadi aspek penting bagi sebuah organisasi
yang ingin selalu menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi, organisasi yang
telah berusaha untuk membentuk dan meningkatkan komitmen organisasional
dapat mengukur tingkat komitmen organisasional yang dimiliki oleh para karyawan
melalui dimensi-dimensi yang dikemukan oleh beberapa ahli. Diantaranya:
a. Dimensi komitmen organisasional menurut Newstrom dalam Wibowo
(2016: 189):
1) Affective commitmen, yaitu suatu tingkatan emosional positif yang
keluar dari diri karyawan yang menginginkan untuk tetap bekerja
di organisasi.
2) Normative commitment, yaitu keinginan untuk tetap terikat karena
budaya yang mengajarkan mereka untuk selalu berusaha terikat.
3) Continuance commitment, yaitu keinginan karyawan untuk tetap
bertahan karena investasi yang dirasa telah tinggi, dan mereka akan
merasa waktu, usaha bahkan kerugian eknomi serta sosial akan
terjadi apabila mereka meninggalkan organisasi.
b. Sementara menurut Allen dan Meyer (1990) dimensi komitmen
tersusun atas tiga aspek yang saling berkaitan:
1) Affective commitmen, yaitu terkait keinginan untuk bertahan
menjadi anggota oganisasi disebabkan keterikatan emosional
karyawan terhadap identifikasi serta pelibatan dalam segala
kegiatan organisasi. Seperti munculnya persahabatan, senang
dengan pekerjaan di organisasi atau perusahaan, dan merasa puas
saat menyelesaikan tugas.
2) Continuance commitment, yaitu menyangkut komitmen didasarkan
pada biaya dan resiko diperoleh ketika meninggalkan organisasi.
Seperti gaji dan tunjangan serta promosi yang diterima telah sesuai
dengan harapan sehingga dapat menunjang kehidupan berkeluarga.
Karyawan enggan untuk keluar karena merasa tidak adanya
alternatif sebaik perusahaan yang menjadi tempat kerjanya.
3) Normative commitment, yaitu menyangkut pada kewajiban moral
yang didasarkan pada perasaan wajib dan bertanggung jawab pada
organisasi tempat karyawan bekerja. Hal ini dapat muncul karena
karyawan merasa memiliki hutang budi kepada atasan atau rekan
kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional

Dalam piramida tersebut dijelaskan faktor yang membuat sebuah komitmen
organisasional dari individu dapat terbentuk mulai dari fase pertama atau yang
paling dasar hingga fase terakhir atau puncak pyramida. Komitmen karyawan
terhadap suatu organisasi atau perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Melalui pendekatan multidimensional akan lebih menjabarkan hubungan yang
dimiliki seorang karyawan dengan organisasi tempat mereka bekerja. Van Dyne
dan Graham dalam Samsuddin (2018: 65) mengemukakan faktor-faktor yang dapat
memunculkan komitmen organisasional individu berdasarkan pendekatan
multidimensional, diantaranya:
a. Faktor Personal
Terdapat beberapa faktor yang muncul dari individu, antara lain
faktor umur karyawan, background individu, attitude yang dimiliki
pribadi, dan value atau nilai yang dianut serta kubutuhan dari dalam diri
karyawan. Tidak sedikit pula hasil penelitian yang menyimpulkan
bahwa tipe-tipe karyawan dapat berpengaruh terhadap komitmen
mereka pada organisasi tempat mereka bekerja. Misalnya, pekerja yang
lebih teliti, kemudian ekstrovet, dan memiliki pandangan positif atau
optimsis terhadap hidupnya akan memiliki komitmen yang tinggi
terhadap organisasinya. Selain itu para karyawan atau pekerja yang
lebih berorientasi terhadap kelompok dan memiliki tujuan serta
mementingkan kelompok akan cenderung lebih terikat dengan anggota
kelompok.
b. Faktor Situasional
1) Workpace values
Pembagian-pembagian nilai adalah komponen penting
dalam menghadirkan komitmen. Nilai yang tidak kontorversial
seperti dalam kualitas, kerjasama, inovasi, partisipasi akan lebih
gampang dibagi untuk membangun hubungan yang kuat diantara
anggota. Misalnya karyawan yang percaya pada nilai kualitas suatu
produk maka mereka akan lebih condong untuk berperilaku yang
memberikan kontirbusi dalam peningkatan kualitas dari produk, hal
berbeda jika seorang karyawan meyakini value atau nilai dari
partisipasi maka dipastikan mereka akan menganggap menghasilkan
suatu perbedaan yang kompetitif adalah dengan sering
berpartisipasi, konsekuensi yang diperoleh yaitu karyawan menajdi
mau mencari solusi demi kemajuan perusahaan atau organisasi.
2) Subordinate-supervisor interpersonal relationship
Perilaku yang diperliatkan oleh atasan di tempat kerja
merupakan hal utama untuk menghasilkan derajat kepercayaan antar
individu yang baik di dalam tim kerja, seperti tidak lupa berbagi
informasi penting kepada karyawan, kemudian menghargai hasil
kerja dan berusaha menjaga perasaan mereka. Secara lebih luas
apabila seorang supervisor atau atasan mampu menunjukkan
perilaku-perilaku yang baik yang memiliki hubungan dengan usaha
memajukkan perusahaan maka akan mempengaruhi tingkat
komitmen karyawan atau bawahannya.
3) Job characteristics
Karakteristik pekerjaan seperti kepuasan pada otonomi,
status, organisasi dapat meningkatkan perasaan individu terhadap
tanggung jawab yang dibebankan dan menumbuhkan keterikatan
pada oganisasi atau perusahaan.
4) Organizational support
Berdasarkan study, pekerja akan mau melakukan tugas di
luar tanggung jawabnya pada apabila perusahaan atau organisasi
tempat mereka bekerja memberikan dukungan terkait keseimbangan
dalam tanggung jawab sebagai pekerja dan urusan keluarga menjadi
mudah, menyediakan benefit, mendampingi karyawan ketika
mengalami masa sulit dan memberikan bantuan terhadap anggota
keluarga karyawan.
c. Faktor Posisi
1). Organizational tenure
Karyawan yang telah lama bekerja di organisasi atau
perusahaan memiliki rasa keterikatan yang lebih kuat.
2). Hierarchical job level
Secara umum status karyawan akan mempengaruhi
komitmen karyawan pada organisasi tempat kerjanya, karyawan
yang memiliki motivasi dan keinginan untuk terlibat aktif di
perusahaan atau organisasi pada umumnya mempunyai jabatan
tinggi di perusahaan. Kemudian, sering pula karyawan yang
memiliki jabatan tinggi akan cenderung lebih berkomitmen, hal ini
dikarenakan mereka dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat
organisasi.
Heller dalam Wibowo (2016: 190) mengungkapkan pekerja yang memiliki
komitemen akan sangat berharga, perusahaan atau organisasi dapat menumbuhkan
komitmen dari karyawan dengan memperhatikan kebutuhan penunjang kerja
mereka, memberi perhatian terhadap semua tingkatan karyawan, mempercayai dan
mentoleransi individualitas serta menciptakan kondisi bebas kesalahan. Adapun
Heller dalam Wibowo (2016: 191) menyarankan beberapa cara yang dapat
ditempuh untuk menumbuhkan komitmen melalui faktor-faktor, diantaranya:
a. Memelihara kepercayaan (nurturing trust)
Kunci untuk meraih kepercayaan adalah mengedepankan kualitas
dan gaya kepemimpinan, dan pertama kali yang harus dilakukan adalah
mempercayai karyawan yang bekerja untuk organisasi.
b. Memenangkan pikiran, semangat dan hati (Winning minds, spirits, and
hearts)
Komitmen dari karyawan tidak dapat dibentuk sebelum
pemimpin mampu menunjukkan kebutuhan akan psikologis, intelektul
dan emosional, seperti memberikan otonomi dalam menciptakan
lingkungan pekerjaan, menghargai hasil kerja keras dan
44
memberdayaakan karyawan dengan menyerahkan kontrol sebanyak
mungkin.
c. Menjaga komitmen pekerja (keeping staff commited)
Memperkaya pekerjaan dan meningkatkan motivasi merupakan
hal yang paling efektif dalam menjaga komitmen seseorang.
d. Menghargai keunggulan (rewarding execellence)
Pengakuan atas kemampuan merupakan hal penting dan efektif
untuk menjaga komitmen.
e. Bersikap positif (staying positive)
Lingkungan kerja yang positif merupakan hal penting, untuk
membangunnya dapat melalui mutual trust, saling memberikaan
kepercayaan antara organisasi dengan karyawan

Pengertian komitmen organisasional

Komitmen dapat diartikan sebagai janji yang muncul dari dalam diri untuk
melakukan sesuatu, janji terhadap diri sendiri maupun orang lain yang tercermin
melalui tindakan. Menurut Samsuddin (2018: 61) komitmen adalah pengakuan
seutuhnya, sebagai sikap yang berasal dari watak yang muncul dari dalam diri
seseorang. Komitmen individu akan memunculkaan motivasi diri dan mendorong
semangat dalam bekerja, sehingga mampu menjalankan tugas menuju perubahan
ke arah yang lebih baik. Robbins dan Judge (2015: 47) mendefinisikan komitmen
organisasional sebagai suatu keadaan seorang karyawan telah memihak pada
organisasi beserta tujuan-tujuannya dan berusaha untuk tetap mempertahankan
keanggotaannya.
Menurut Marganingsih dan Martani (2010), komitmen organisasional
dapat menceriminkan suatu sikap karyawan yang menggambarkan perasaan suka
atau tidak suka terhadap organisasi. Setiap organisasi maupun perusahaan
mengharapkan untuk selalu meraih target pencapaian yang ditetapkan, untuk
mencapainya diperlukan peran sumber daya manusia yang berkualitas yaitu yang
memiliki kompetensi yang baik, setidaknya terkait dengan tugas yang menjadi
tanggung jawabnya. Apabila organisasi atau perusahaan memerlukan dukungan
para karyawan, maka perlu memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan
pengembangan sumber daya manusianya. Dengan demikian akan terjalin rasa
keterikatan antara organisasi dengan sumber daya manusianya. Sehingga karyawan
akan merasa organisasi tempat mereka bekerja adalah organisasi yang peduli dan
menjadi tempat yang terbaik untuk bekerja. Akhirnya mereka akan merasa sangat
tidak layak untuk meninggalkan organisasi tersebut, keadaan ini memperlihatkan
bahwa karyawan telah memiliki komitmen pada organisasi.
Menurut Allen dan Meyer dalam Meyer & Herscovitch (2001) komitmen
organisasional adalah suatu keadaan psikologis karyawan yang meunjukkan
keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya pada organisasi atau
perusahaan. Komitmen organisasional sangat mempengaruhi tingkat keterlibatan
karyawan di tempat mereka bekerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Greenberg dan
Baron dalam Wibowo (2016: 187) yang mendefinisikan komitmen organisasional
sebagai suatu derajat individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari
organisasi dan terlibat dengan segala aktivitas organisasi serta tidak ingin
meninggalkan organisasi tersebut. Karyawan yang memilki komitmen yang baik
akan merasakan bahwa permasalahan organisasi merupakan permasalahan
bersama. Komitmen organisasional menurut Abrivianto P, dkk. (2014)
didefinisikan sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak kepada
organisasi serta berkeinginan menjaga keanggotaan dan organisasi tersebut.
Sementara itu pendapat lain yaitu Schermerhorn, dkk. dalam Wibowo (2016: 188)
mengemukakan bahwa komitmen organisasional sebagai suatu tingkatatan loyalitas
yang dirasakan karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja.
Mendapatkan loyalitas dari seorang karyawan merupakan hal yang tidak
mudah, namun menghilangkan loyalitas mereka merupakan hal yang gampang.
Sikap loyal dapat diartikan sebagai sebuah sikap dukungan penuh dan kepatuhan
yang teguh dari seorang individu terhadap individu di dalam organisasi atau
perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan tentu saja menginginkan sikap loyal
dari para karyawan, karena karyawan yang memiliki loyalitas tinggi akan berusaha
mengeluarkan kemampuan terbaik bagi setiap pekerjaaan yang dilakukannya.
Menurut Luthans dalam Samsuddin (2018: 62) menyatakan pengertian komitmen
organisasional dalam tiga aspek yang saling berkaitan, pertama merupakan sebuah
keingian yang berasal dari pekerja untuk tetap ingin menjadi anggota organisasi,
kedua yaitu keinginan untuk mengeluarkan usaha pada tingakatan tinggi demi nama
organisasi, ketiga yaitu suatu keyakinan diri serta menerima terhadap nilai-nilai dan
tujuan dari organisasi.
Durkin dalam Samsuddin (2018: 71) memberikan pandangan komitmen
organisasional sebagai suatu perasaan yang kuat dan erat dari individu terhadap
tujuan dan nilai dari organisasi dalam kaitanya dengan peran mereka terhadap
upaya pencapaian tujuan serta nilai-nilai tersebut. Karyawan yang menghindari
pengunduran diri lebih cenderung memiliki komitmen organisasional yang baik,
sekalipun merasakan perasaan tidak puas, hal ini disebabkan karena karyawan
memiliki rasa kesetiaan. Begitu pula dengan adanya keterikatan terhadap suatu
gagasan yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada organisasi dan juga satuan
kerja akan membuat karyawan bertahan dalam satuan kerja tersebut menjadi lebih
tinggi dari pada karyawan yang tidak memiliki rasa keterikatan pada satuan kerja
tersebut. Keberhasilan pengelolaan organisasi atau perusahaan sangatlah
ditentukan oleh keberhasilan dalam mengolah sumber daya manusia yang dimiliki.
Dalam dunia kerja komitmen organisasional sangat penting dimiliki oleh karyawan
karena dengan komitmen akan membuat mereka menjadi lebih produktif. Namun
komitmen tidak hadir begitu saja, komitmen akan muncul dikarenakan organisasi
berusaha memenuhi aspek-aspek yang dapat mendorong memunculkan komitmen
organisasional. Oleh karena itu komitmen harus dipelihara agar tetap tumbuh dan
menetap di sanubari para karyawan. Melalui cara-cara dan penerapan teknik yang
tepat, pimpinan yang berkompeten dapat menciptakan dan menumbuhkan
komitmen.
Menurut Mathis dan Jackson dalam Samsuddin (2018: 63) mengatakan
komitmen organisasional sebagai suatu tingkat kepercayaan dan penerimaan
pekerja terhadap tujuan yang dimiliki oleh organisasi dan mempunyai keinginan
untuk bertahan di organisaasi tersebut. Komitmen rganisasional dapat mengurangi
keinginan untuk melepaskan diri dari perusahaan. Karyawan yang memiliki
komitmen yang tinggi akan terlihat antusias dalam segala kegiatan yang dilakukan
yang menyangkut organisasi, dan mereka akan lebih menunjukkan keterlibatan
yang tinggi yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan prilaku. Samsuddin (2008:
64) memberikan pengertian komitmen organisasional adalah semua perasaan dan
segala sikap karyawan dalam menerima terhadap segala sesuatu yang berkaitan
dengan organisasi termasuk pada pekerjaan mereka yang dapat dilihat dari kemauan
untuk selalu mempertahankan organisasi atau tekad suatu bulat untuk mencapai
tujuan utama organisasi, keterlibatan dalam mengerjakan tujuan organisasi dan
kesetiaan yang tinggi terhadap organisasi.
Kemudian Wibowo (2016: 188) menyatakan bahwa komitmen adalah
kesediaan karyawan untuk mengikat diri dan menunjukkan loyalitas pada
organisasi dikarenakan perasaan terlibat aktif dalam segala kegiatan organisasi.
Berdasarkan beberapa teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa komitmen
organisasional adalah sebuah suatu sikap yang dimiliki oleh karyawan yang
memperlihatkan keberpihakan terhadap organisasi dan berusaha untuk
mempertahankan keanggotaan dengan diwujudkan untuk selalu terlibat aktif dalam
mewujudkan nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Dampak optimalisasi kualitas kehidupan kerja

Kualitas kehidupan kerja atau disingkat QWL adalah sebuah konsep teori
yang bertujuan untuk menghargai kemampuan serta kinerja individu di perusahaan,
artinya kemampuan, pengetahuan, dan keterlibatan para pekerja sangat di hargai
dan dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan. Menurut Nadler dan Lawler dalam Zin
(2004) kualitas kehidupan kerja menjadi elemen kunci sebagai peningkatan kinerja,
karena partisipasi dapat menjadikan karyawan bekerja lebih baik, mereka yang
diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan pekerjaan, maka akan berusaha mengembangkan kemampuan yang dimiliki
dan ketrampilan sehingga meningkatkan rasa kebermaknaan. Karyawan akan
merasa keberadaan dirinya mampu memberikan manfaat kepada perusahaan.
Di dalam sebuah lingkungan perusahaan dengan kualitas kehidupan kerja
yang baik ditandai dengan adanya dampak yaitu karyawan terlihat nyaman saat
bekerja, keinginan atau semangat bekerja menjadi tinggi, kompetensi pekerja
semakin meningkat, yang pada akhirnya akan menciptakan efektivitas organisasi
dalam mencapai sasaran produktivitas. Proyek-proyek kualitas kehidupan kerja
akan berjalan dengan baik apabila semua pihak yang ikut terlibat di dalamnya fokus
merasakan bahwa terdapat tantangan beserta peluang di dalam perusahaan. Sangat
penting keterlibatan semua pihak agar dapat berkembang dari berbagai faktor
seperti tekanan finansial ataupun permasalahan organisasional lainnya. Supaya
kualitas kehidupan kerja menjadi efektif, perusahaan perlu memfokuskan kepada
permasalahan yang penting misalnya masalah terkait sumber daya manusia, yang
memerlukan pelatihan karena sebagian besar proyek-proyek yang berhasil
cenderung didapatkan dengan menyertakan pelatihan yang baik.
Menurut Belcher dalam Wibowo (2017: 107) terdapat karateristik
lingkungan perusahaan yang memiliki kualitas kehidupan kerja yang baik:
a. Karyawan memiliki peluang mempengaruhi keputusan.
b. Karyawan selalu berpartisipasi dalam memecahkan masalah.
c. Karyawan memperoleh informasi yang lengkap mengenai
pengembangan yang sedang diusahakan.
d. Karyawan menerima timbal balik yang sifatnya membangun
e. Karyawan merasa senang bekerja dalam tim dan berusaha
meningkatkan berkolaborasi dengan rekan kerja.
f. Karyawan merasakan pekerjaan yang bermakna serta menantang
g. Karyawan merasakan tentang keamanan kerja serta kesempatan kerja

Dimensi kualitas kehidupan kerja

Dengan kualitas kehidupan kerja yang baik dapat menjadikan para
karyawan merasa nyaman ketika bekeja yang pada akhirnya membuat karyawan
enggan untuk berpindah mencari perusahaan baru. Karyawan merasa bahwa apa
yang menjadi kebutuhannya telah dipenuhi oleh perusahaan, berikut merupakan
komponen dari kualitas kehidupan kerja, yaitu aspek-aspek yang digunakan oleh
perusahaan untuk mewujudkan kualitas kehdupan kerja para pekerja secara baik. erdapat sembilan dimensi kualitas kehidupan kerja.
Urutan dari dimensi kualitas kehidupan kerja diantaranya:
a. Partisipasi karyawan atau Employee Participation.
29
b. Pengembangan karier atau Career Development.
c. Penyelesaian konflik atau Coonflict Resolution.
d. Komunikasi atau Communication.
e. Kesehatan atau Wellness.
f. Keselamatan kerja atau Job Security.
g. Keselamatan lingkungan atau A safe Environment.
h. Kompensasi yang layak atau Equitable Compensation.
i. Kebanggaan atau Pride.
Adapun menurut Nawawi (2016: 24), kualitas kehidupan kerja juga
mempunyai sembilan dimensi yang perlu diciptakan dan dibina, serta
dikembangkan dalam lingkungan SDM.
Gambar 2. 2
“Dimensi Kualitas Kehidupan Kerja”
Sumber: Nawawi (2016: 24)
30
a. Partisipasi karyawan, yaitu tiap-tiap karyawan menginginkan untuk
selalu dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan pada setiap pekerjaan, sesuai dengan posisi mereka dan
jabatan dari karyawan. Untuk itu perusahaan dapat merealisasikannya
dengan membuat tim inti yang melibatkan karyawan, dalam rangka
memikirkan langkah yang perlu ditempuh oleh perusahaan dalam
memenangkan persaingan.
b. Pengembangan karier, yaitu semua karyawan yang bekerja untuk
perusahaan sangat memerlukan kejelasan pengembangan jenjang karier
guna menghadapi masa depan mereka. Hal ini dapat di tempuh dengan
cara menawarkan jabatan atau posisi tertentu bagi mereka yang
memiliki kinerja bagus, atau dapat memberikan kesempatan kepada
mereka supaya mengikuti pelatihan/pendidikan di luar perusahaan.
c. Penyelesaian konflik, yaitu tiap-tiap karyawan memerlukan adanya
pemecahan konflik bersama perusahaan, dengan terbuka, jujur dan adil.
Kondisi tersebut sangat mempengaruhi loyalitas mereka pada
perusahaan, kemudian dedikasi serta motivasi kerja para karyawan.
Untuk itu perusahaan dapat memberikan kesempatan penyampaian
keluhan melalui pengisian formulir atau skema yang disediakan.
d. Komunikasi, setiap karyawan mengharapkan adanya komunikasi yang
terbuka tentunya dalam batas-batas wewenang yang ditentukan dan
tanggung jawab masing-masing pekerja, komunikasi yang lancar akan
membuat penyampaian informasi yang dirasa cukup penting, menjadi
31
tepat diterima pada waktunya yang pada akhirnya akan menimbulkan
rasa kepuasan dari para karyawan.
e. Kesehatan kerja, setiap karyawan memerlukan perhatian terkait
kesehatan mereka, agar dapat bekerja dengan secara efisien, efektif dan
produktif. Dalam hal ini perusahaan dapat menyelenggarakan program
kesehatan yang membantu para karyawan untuk mengontrol kesehatan
mereka demi menghasilkan kinerja optimal.
f. Keselamatan kerja, merupakan hal yang sangat penting. Karyawan
memerlukan adanya jaminan kelangsungan pekerjaannya. Perusahaan
harus berusaha menghindari memberhentikan karyawan, dan
menjadikan mereka sebagai karyawan tetap serta memberikan
kesempatan kepada mereka untuk mengundurkan diri melalui program
pensiun.
g. Keselamatan lingkungan di dalam melakukan pekerjaan, semua
karyawan yang bekerja memerlukan adanya keamanan lingkungan
kerja. Perusahaan harus berusaha memberikan rasa aman kepada para
karyawan, salah satu caranya dengan membentuk komite keselamatan
kerja karyawan.
h. Kompensasi yang layak, semua karyawan menginginkan adanya
kompensasi yang memadai. Karyawan menginginkan gaji yang sesuai
dengan beban kerja yang mereka terima. Untuk itu sangat penting bagi
perusahaan membentuk struktur kepengurusan untuk mengatur
32
kompensasi langsung dan tidak langsung yang diterima karyawan agar
kompetitif dan dapat mensejahterakan.
i. Kebanggaan, setiap karyawan perlu dibina dan dikembangkan perasaan
bangga terhadap perusahaan tempat kerja mereka. Untuk itu penting
bagi perusahaan menciptakan ciri khas sebagai identitas yang dapat
menimbulkan rasa bangga para karyawan yang bekerja.
Walton dalam Zin (2004) menyatakan kualitas kehidupan kerja
memiliki delapan dimensi, diantaranya:
a. Kompensasi yang memadai dan adil atau adequate and fair
compensation.
b. Lingkungan yang aman dan sehat safe and healty environment.
c. Peegembangan kapasitas manusia atau development of human
capacities.
d. Pertumbuhan dan keamanan atau growth and security.
e. Integrasi sosial atau social integration.
f. Konstitusionalisme atau constitutionalism.
g. Ruang hidup total atau the total life space.
h. Relevansi sosial atau social relevance.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja

Menurut Nadler dan Lawler dalam Anatan & Ellitan (2009: 109),
menyebutkkan beberapa faktor yang menentukkan keberhasilan dalam
meningkatkan kualitas kehidupan kerja di perusahaan yang berfokus pada
keterlibatan:
a. Persepsi akan kebutuhan
Kualitas kehidupan kerja akan berhasil meningkat apabila
berfokus pada kebutuhan, yaitu kebutuhan dari para karyawan, tentang
apa saja yang di perlukan dalam memudahkan ketika bekerja ataupun
apa yang diperlukan agar mereka selalu merasa bersemangat dalam
melakukan pekerjaan.
b. Berfokus pada masalah yang penting di dalam organisasi
Dalam memberikan tanggung jawab lebih kepada pekerja untuk
memberikan inisiatif atau masukan kepada perusahaan, difokuskan
pada bagian vital namun yang kurang berkembang. Kebebasan untuk
menerapkan ide oleh para karyawan supaya bagian tersebut
berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi organisasi secara
maksimal.
c. Memiliki struktur untuk mengidentifikasi memecahkan masalah
Dalam mencari pemecahan masalah, harus melalui konseptual,
artinya tim kerja harus menjabarkan langkah-langkah yang perlu di
tempuh hingga pada penyelesaian masalah. Ini penting untuk
menghindari kegagalan dalam menjalankan kegiatan saat memecahkan
masalah
d. Sistem imbalan di desain dengan baik sesuai tuntutan yang ada
Dalam memberikan imbalan harus sesuai dengan beban kerja
yang di berikan, semakin banyak karyawan terlibat dan berkontribusi
dalam pekerjaannya maka imbalan harus semakin besar.
e. Berbagai sistem dan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi
Sistem yang ada di perusahaan tidak kaku begitu juga dengan
nilai-nilai di perusahaan, ini dimaksudkan agar keduanya fleksibel
mengikuti perkembangan, demi kelancaran dalam meningkatkan
kualitas kehidupan kerja
f. Keterlibatan seluruh anggota organisasi
Keberhasilan dalam mengaplikasikan ide-ide dan gagasan dari
para karyawan, perlu adanya dukungan dari seluruh elemen di
perusahaan. Keberhasilan akan mustahil terjadi jika hanya segelintir
orang yang ikut terlibat dalam merealisasikan, karena memang
penerapan sistem yang memberikan kebebasan kepada karyawan,
bertujuan agar mereka berperan aktif dan bisa bekerja sama dengan para
manajer ataupun pimpinan di perusahaan dan bukan hanya sebagai
penerima tugas.

Pengertian kualitas kehidupan kerja

Cascio (2006: 24) mendefinisikan kualitas kehidupan kerja sebagai suatu
persepsi pekerja terhadap fisik dan kesejahteraan mental mereka di tempat kerja.
Setiap orang yang bekerja pada sebuah perusahaan, mengharapkan lingkungan
kerja yang nyaman, rekan-rekan kerja yang bisa di ajak untuk bersinergi, adanya
dukungan dari atasan dalam pengembangan diri. Semua hal tersebut dapat terpenuhi
dengan pelaksanaan aspek yang terkandung dalam kualitas kehidupan kerja atau
QWL. Menurut Wibowo (2017: 107), dengan usaha memaksimalkan kualitas
kehidupan kerja di perusahaan dapat memunculkan peranan para karyawan, untuk
perbaikan kinerja dan produktivitas. Selain itu, pemberian kualitas kehidupan kerja
yang memadai juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kemampuan para
karyawan yang memiliki sebuah komitmen pada perusahaan. Mereka akan
ditujukan terhadap sumber daya yang dimiliki beserta manajemen perusahaan agar
nantinya mengembangkan lingkungan kerja dan dapat memberikan kontribusi
terhadap perbaikan kinerja mereka. Para karyawan yang bekerja menginginkan
pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan materil dan non materil. Bukan hanya
pekerjaan yang memberikan penghasilan tetapi juga pekerjaan yang mampu
memberikan tambahan ilmu, dan membuat mereka merasa bermakna berada di
perusahaan karena telah ikut terlibat memutuskan kebijakan terkait segala hal yang
berkaitan dengan pekerjaan mereka.
Selanjutnya Nawawi (2016: 23), mengemukakan kualitas kehidupan kerja
atau disingkat QWL merupakan usaha perusahaan untuk dapat menciptakan
perasaan aman dan kepuasan dalam bekerja, agar sumber daya manusia di dalam
perusahaan menjadi kompetitif. Pendapat lain dari Siagian (2015: 320) bahwa aspek
kualitas kehidupan kerja merupakan konsep sistematik di dalam kehidupan
organisasional yang menekankan keterlibatan para pekerja untuk menentukkan cara
mereka bekerja dan apa sumbangan yang dapat mereka berikan bagi perusahaan
untuk mencapai tujuan dan sasaran pencapaian produktivitas. Sangat penting bagi
perusahaan untuk memahami dan memperhatikan kebutuhan para karyawan,
dengan berupaya menjadikan pekerjaaan memberi dampak positif kepada mereka
dan perusahaan. Dampak yang dimaksud ialah dalam bentuk, seperti pandangan
bahwa pekerjaan dapat memberikan wawasan baru dan tantangan bagi karyawan,
namun selain itu juga kontribusi maksimal untuk pencapaian perusahaan. Hal ini
yang akan menambah motivasi untuk karyawan dalam bekerja.
Menurut Walton dalam Ristanti & Dihan (2016) yang dimaksud kualitas
kehidupan kerja adalah sebuah pandangan dari pekerja terhadap situasi dan
pengalaman di tempat kerja. Artinya dalam praktik merealisasikan kualitas
kehidupan kerja, perusahaan berusaha melihat dari sudut pandang para pekerja,
kualitas kehidupan kerja yang baik pada sebuah perusahaan akan membuat
karyawan merasa lebih bernilai bagi perusahaan, kemudian dengan pekerjaan yang
dilakukan akan meningkatkan kompetensi karyawan serta membantu menghasilkan
kinerja optimal. Jika hal tersebut dirasakan oleh karyawan maka itu indikasi
keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kehidupan kerja yang dilakukan oleh
perusahaan. Menurut Saraji dan Dargahi (2006), kualitas kehidupan kerja
merupakan program yang komperhensif, dimana pelaksanaan aspek kualitas
kehidupan kerja bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pekerja, sebagai bagian
pembelajaran, serta membantu mengelola perubahan dan transisi supaya berjalan
dengan baik.
Kualitas kehidupan kerja menekankan perusahaan, agar tidak hanya
memberikan apa yang di butuhkan oleh karyawan dari persepsi perusahaan, akan
tetapi mereka dapat memberikan masukan apa saja hal yang mereka butuhkan di
dalam meningkatkan kinerja yang mereka hasilkan. Seperti terkait fasilitas kerja,
kejelasan karier, komunikasi dan pemecahan masalah yang terbuka, terlindungi dari
pemberhentian, perhatian terhadap kesehatan, gaji yang layak melalui keterlibatan
dalam memberi kebebasan untuk mengutarakan hal yang mereka inginkan demi
kelancaran dalam menunaikan pekerjaan. Keterlibatan yang dimaksud yaitu sebuah
partisipasi karyawan untuk ikut menentukkan kebijakan yang akan di terapkan yang
menyangkut para karyawan itu sendiri, sehingga meningkatkan rasa kebanggan
bagi para karyawan. Anatan dan Ellitan (2009: 110) mengatakan kualitas kehidupan
kerja merupakan cara berfikir tentang manusia, pekerjaan dan organisasi yang
menitikberatkan pada dampak pekerjaan yang terhadap efektifitas organisasional
dan karyawan, disamping memberikan masukan berupa gagasan partisipatif dalam
memecahkan permasalahan dan pembuat keputusan.
Konsep kualitas kehidupan kerja lebih mengutamakan memberikan
kebebasan kepada pekerja atau karyawan untuk ikut terlibat aktif memutuskan
kebijakan terkait pekerjaan, mendesain lingkungan tempat kerja, mendapatkan
segala kebutuhan yang membantu dalam bekerja agar menghasilkan pertumbuhan
kemampuan para karyawan sehingga kompetensi mereka bertambah dan
meningkatkan efektifitas serta efisiensi perusahaan. Menurut Siagian (2015: 320)
filsafat yang melatarbelakangi konsep kualitas kehidupan kerja diantaranya:
a. Dalam memperkerjakan karyawan, perusahaan tidak hanya
memanfaatkan tenaganya, akan tetapi juga kemampuan intelektual
mereka dalam memecahkan masalah di dalam pekerjaan yang dihadapi.
b. Harkat dan juga martabat manusia merupakan hal yang mutlak untuk
diakui dan dihargai.
c. Gaya manajerial yang di inginkan oleh karyawan adalah yang
demokratik.
Pada akhirnya tujuan penerapan aspek ini adalah untuk meningkatkan
kinerja karyawan, melalui keterlibatan aktif karyawan dalam peningkatan mutu
kehidupan berkarya mereka di perusahaan, dengan memenuhi kebutuhan dan
keinginan dalam bekerja untuk membuat pekerjaan yang mereka lakukan mampu
dikerjakan dengan optimal sehingga perusahaan mampu mencapai sasaran
produktivitas.