Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Dalam sebuah perusahaan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan
kecil perlu menentukan harga pokok bagi produk yang dihasilkan, karena harga
pokok itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual
dasar dari suatu produk.
Selain itu, harga juga digunakan untuk menentukan besarnya yang
diperoleh suatu perusahaan. Suatu harga pokok dapat diketahui jumlahnya dari
jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi
suatu produk tersebut

Biaya Produksi (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2015:16) biaya produksi merupakan biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk.
1. Unsur-unsur biaya produksi
Unsur-unsur biaya dalam laporan harga pokok produksi biasanya terbagi
ke dalam tiga golongan yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga
kerja langsung, dan biaya Overhead Pabrik.
a. Biaya Bahan Baku
Menurut Mulyadi (2015:275)” Biaya bahan baku merupakan bahan yang
membentuk bagian menyeluruh produk jadi”. Pengertian lain yang dinyatakan
oleh Mursyidi (2010:51) “tentang Biaya bahan langsung adalah biaya produksi
yang terdiri dari biaya langsung (direct materials) dan biaya tenaga kerja langsung
(direct labor)”.
Menurut Mulyadi (2015:282) perlakuan terhadap biaya angkutan dapat
dibedakan sebagai berikut:
1. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan
baku yang dibeli.
2. Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok
yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik.
b. Biaya tenaga kerja langsung
Menurut Mulyadi (2015:319) “Biaya tenaga kerja merupakan salah satu
biaya konversi, disamping biaya overhead pabrik, yang merupakan salah satu
biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi”.
Menurut Mursyidi (2010:213) “Biaya tenaga kerja dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu (1) biaya tenaga kerja langsung (direct labor) dan (2) biaya
tenaga kerja tidak langsung (indirect labor) Biaya tenaga kerja langsung
merupakan biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses
produksi”
c. Biaya overhead pabrik
Menurut Mulyadi (2015:194) “Biaya overhead pabrik adalah biaya
produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung”.
Menurut Mursyidi (2010:221) “Biaya overhead pabrik (Factory
Overhead Cost) disebut juga factory burden, manufacturing expense,
manufacturing overhead, factory expense, dan insirect manufacturing cost,
merupakan biaya yang terjadi atau dibebankan dalam suatu proses produksi selain
bahan baku dan tenaga kerja langsung”.
Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya menurut Mulyadi
(2015:194) Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan,” biaya
overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja langsung”. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead
pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini:
– Biaya bahan penolong
Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi
atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya
relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut
– Biaya reparasi dan pemeliharaan
Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang
(spareparts), biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan harga
perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan
pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan
akuipmen, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lain yang
digunakan untuk kepaduan pabrik.
– Biaya tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya
tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan
tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan dan
biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk yang dikeluarkan untuk
tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri
dari :
(1) Karyawan yang bekerja dalam departemen pembaruan, seperti
departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uang, bengkel,
departemen gudang
(2) Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti
kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik tersebut.
– Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah
biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan
ekuipmen, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang
digunakan pabrik.
– Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah
biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan
akuipmen, asuransi kendaraan , asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya
amoritasi kerugian trial-run.
– Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan
pengeluaran uang tunai

Klasifikasi biaya (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2014;13-16) biaya dapat digolongkan sebagai berikut :
a. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran
Menurut cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka
semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut”biaya bahan
bakar”
b. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi
pemasaran, dan fungsi administrasi & umum. Oleh karena itu dalam perusahaan
manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:
– Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan
baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya ini meliputi biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku tersebut yang
diolah dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga
kerja yang dapat diindentifikasikan secara langsung terhadap produk tertentu.
Sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja langsung.
– Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan
kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi,
biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, biaya gaji
karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh
(sample).
– Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya untuk mengkoordinasikan
kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah
biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntansi, biaya photocopy.
c. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungan
dengan sesuatu dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan:
– Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya
adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tidak
ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian biaya
langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya
produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung. Biaya langsung departemen (direct departement costs) adalah semua
biaya yang terjadi didalam departemen tertentu. Contohnya biaya tenaga kerja
yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya langsung
departemen bagi departemen pemeliharaan dan biaya depresiasi mesin yang
dipakai dalam departemen tersebut, merupakan biaya langsung bagi
departemen tersebut.
– Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan
oleh sesuatu yang dibiyai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan
produk tersebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya
overhead pabrik (factory overhead costs). Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan
dengan produk tertentu. Gaji mandor yang mengawasi pembuatan A, B, dan C,
karena gaji mandor tersebut terjadi bukan hanya perusahaaan memproduksi
salah satu produk tersebut, melainkan karena memproduksi ketiga jenis produk
tersebut. Jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk (misalnya
perusahaan semen, pupuk urea, gula) maka semua biaya merupakan biaya
langsung dalam hubungannya dengan produk. Biaya tidak langsung dalam
hubungannya dengan produk sering disebut istilah biaya overhead pabrik
(factory overhead costs). Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak
langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya
dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi
di departemen pembangkit tenaga listrik. Biaya-biaya ini dinimkati oleh
beberapa departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk
penerangan maupun untuk menggerakan mesin dan ekuipmen yang
mengkonsumsi listrik. Bagi departemen pemakai listrik, biaya listrik yang
diterima dari alokasi biaya departemen pembangkit tenaga listrik merupakan
biaya tidak langsung departemen.
d. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan
volume aktivitas.
Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat digolongkan
menjadi:
– Biaya variabel, merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya variabel adalah biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
– Biaya semivariabel, merupakan biaya yang berubah tidak seimbang dengan
perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap
dan unsur biaya variabel.
– Biaya semifixed, merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu.
– Biaya tetap, merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume
kegiatan tertentu. Contohnya biaya tetap adalah gaji direktur produksi.
e. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya
– Pengeluaran modal (capital expenditures) merupakan biaya yang mempunyai
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasa periodes akuntansi adalah satu
tahun kalender). Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dibebankan sebagai
kos aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya
dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau dideplesi. Contoh pengeluaran
modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar
terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk
riset dan pengembangan suatu produk.
Karena masa manfaat lebih dari satu tahun, maka pada saat pengeluaran
tersebut dilakukan, pengorbanan tersebut diperlakukan sebagai pengeluaran modal
dan dicatat sebagai kos aktiva (misalnya sebagai kos aktiva atau beban yang
ditangguhkan), periode akuntansi yang menimati manfaat pengeluaran modal
tersebut dibebani sebagian pengeluaran modal tersebut berupa biaya depresiasi,
biaya amortisasi, atau biaya deplesi.
– Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) merupakan biaya yang hanya
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut.
Pada saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini di bebankan sebagai biaya
dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya
tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya
telex, dan biaya tenaga kerja.
Mulyadi (2014:13-17) menjelaskan bahwa :”Dalam akuntansi biaya, biaya
digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini
ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut,
karena dalam akuntansi. biaya dikenal konsep “different cost for different
purposes”. Klasifikasi biaya menurut Mursyidi (2010:15-24) pembagian biaya dapat
dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri baik yang
mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yaitu:
1. Produk
2. Volume produksi
3. Departemen manufaktur
4. Periode akuntansi
Biaya juga dapat diklasifikasikan dalam hubungannya dengan operasi
perusahaan, yaitu biaya operasional (biaya penjualandan biaya administrasi
umum) dan biaya non-operasional, artinya biaya yang telah dikeluarkan dan
diperhitungkan namun tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha pokok
perusahaan, misalnya biaya bunga untuk perusahaan industri manufaktur. Biaya
juga dapat diklarifikasikan berdasarkan tercapainya tujuan atau kesempatan,
misalnya sunk cost, opportunity cost, out of pocket cost, biaya diferensial, dan
lainnya. Mursyidi (2010:15-24)
a. Biaya dalam hubungannya dengan produk
Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya
yang sifatnya berhubungan langsung (direct cost) dengan suatu produk yang
dihasilkan, dan biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung (indirect cost)
dengan suatu produk. Biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu
produk dikenal dengan nama Biaya Produksi (production cost) sedangkan biaya
yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan suatu produk dikenal dengan
Beban Komersial (cimmercial expenses), biaya produksi pada dasarkan dibagi
menjadi tiga jenis yaitu biaya bahan baku langsung (direct materiarls), biaya
tenaga kerja langsung (direct labor), dan biaya overhead pabrik (factory overhead
cost).
Dalam menetapkan suatu biaya dikategorikan sebagai biaya langsung
(direct cost) atau biaya tidaklangsung (indirect cost), perulu diperhatikan
beberapa hal yang dapat dipegang untuk mengklasifikasikan biaya dalam biaya
langsung dan biaya tidak langsung, antara lain:
1. Sifat dari biaya itu sendiri, ada yang langsung melekat pada produk, dan
ada yang tidak langsung (tidak mudah ditelusuri)
2. Karena suatu kebijaksanaan manajemen
3. Karena adanya suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang
lain yang menyatakan suatu komponen biaya bersifat langsung atau tidak
langsung.
b. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi
Biaya dapat diklasifikasikan atas dasar perubahan yang terjadi pada
volume produksi atau produk yang dihasilkan atau produk yang terjual, yaitu
menjadi biaya variabel (variabel cost) dan biaya tetap (fixed cost)
1. Biaya variabel mempunyai karakteristikantara lain;
– Secara total biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan volume
produksi
– Biaya perunit (satuan) relatif tetap
– Dapat ditelusuri ke setiap produk yang dihasilkan
– Dapat dikendalikan oleh tingkat manajemen yang paling bawah, bahkan
oleh tingkat operasional
2. Biaya tetap memiliki karakteristik antara lain :
– Secara total biaya tetap ini tetap pada tingkatan volume produksi
(range) tertentu
– Biaya per unit (satuan) selalu berubah sesuai dengan perubahan volume
produksi atau jumlah produk yang dihasilkan
– Pengakuan biaya didasarkan pada kebijaksanaan manajemen atau
metode alokasi biaya
– Tanggung jawab pengendalian terletak pada tingkat manajemen
tertentu
Ada beberapa jenis biaya yang mengandung biaya tetap dan biaya
variabel,namun yang bersifat tetap relatif kecil bila dibandingkan dengan
sifat variabelnya. Jenis biaya ini diklasifikasikan sebagai biaya Semi
Variabel (Semi Variable Cost). Misalnya biaya listrik dari perusahaan
listrik negara (PLN) sebagian ada yang bersifat tetap dan ada pula sesuai
penggunaannya, yaitu berdasarkan kilowatt.
Jenis biaya semi variabel menurut Mursyidi (2010:19) antara lain :
a. Biaya listrik
b. Biaya pengawasan dan inspeksi
c. Gaji departemen jasa atau pelayanan
d. Pemeliharaan dan perbaikan mesin
e. Asuransi kesehatan
f. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh pemberi kerja
Tujuan analisis biaya Mursyidi (2015:19), pada umumnya biaya hanya
dibagi menjadi dua yaitu biaya variabel dan biaya tetap, analisis tersebut
antara lain :
1. Penentuan biaya overhead pabrik, dan analisis selisih
2. Penyajian anggaran fleksibel dan analisis selisih
3. Analisis kontribusi margin, dan direct cost
4. Analisis break-even point, biaya volume-laba dan minimalisasi biaya
5. Analisis anggaran modal
3. Biaya dalam hubungannya dengan departemen pabrik
Bagian pabrik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu departemen
produksi (producing departement) dan departemen jasa atau pelayanan
(service departemen). Departemen produksi merupakan suatu bagian dalam
pabrik yang mempunyai hubungan langsung dengan proses pembentukan
produk biaya yang terjadi dalam departemen ini dapat langsung dibebankan
pada harga pokok produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut.
Sedangkan departemen jasa adalah bagian pabrik yang bersifat memberikan
pelayanan atas kelancaran proses produksi ; bahkan departemen ini dapat
pula memberikan jasa pada bagian selain departemen produksi misalnya
departemen umum, departemen penjualan, dan lain sebagainya. Biaya yang
terjadi adalah departemen jasa dialokasikan ke departemen-departemen lain
yang menikmatinya.
Biaya dalam hubungan dengan departemen pabrik diklasifikasikan
menjadi biaya langsung departemen (direct departemental charges), dan biaya
tidak langsung (indirect departement charges). Biaya langsung departemen
adalah biaya yang terjadi dan langsung dibebankan pada departemen yang
bersangkutan di mana biaya tersebut terjadi; sedangkan biaya dibebankan
ke suatu departemen, namun dibebankan departemen yang menikmatinya
dinikmati alokasi dan distribusi. Biaya misalnya biaya penyusutan, gedung
pajak bumi, dan biaya asuransi kebakaran merupakan biaya langsung
departemen.
4. Biaya dalam hubungan dengan periode akuntansi
Biaya yang terjsdi ada yang dibebankan pada periode terjadinya, dan
adapula yang dialokasikan ke beberapa periode berikut pada hubungan
dengan periode pembebanan ini (periode akuntansi), biaya dapat
diklasifikasikan menjadi pengeluaran modal (capital expenditure), dan
pengeluaran pendapatan (revennue expenditure). Pengeluaran modal adalah
pengeluaran yang dikapitalisir, artinya pengeluaran yang ditangguhkan
pembebanannya. Pengeluaran ini adalah apa yang disebut dengan harga
pokok yang membentuk atau disebut sebagai aktiva pengeluaran modal akan
dibebankan terhadap penghasilan pada beberapa periode akuntansi melalui
alokasi; sedangkan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang
langsung dianggap sebagai dan mengurangi pendapatan pada periode
akuntansi dimana pengeluaran tersebut terjadi.
Menurut Mursyidi (2010:24-25) suatu pengeluaran dapat dinyatakan
sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan tergantung pada:
1. Kebijaksanaan manajemen.
2. Nilai pengeluaran, apakah relatif besar atau relatif kecil.
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau tidak.

Objek biaya (skripsi dan tesis)

Objek Biaya menurut Masiyah Kholmi & Yuningsih (2004;12) sebagai
berikut:
Dalam sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan
biaya kepada entitas yang disebut objek. Objek biaya adalah setiap item seperti
produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dll. Dimana biaya diukur dan
dibebankan. Sebagai contoh, jika kita ingin menentukan biaya-biya produksi satu
unit mobil, maka objek biaya adalah mobil.

Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses
produksi,yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku,
baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, Mulyadi (2014:8)
menyatakan bahwa:“Pengertian biaya dalam arti luas adalah Biaya merupakan
pengorbanan sumber ekonomi, yang diukut dalam satuan uang, yang telah terjadi
atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.
Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
b. Diukur dalam satuan uang.
c. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Biaya menurut Maisiyah Kholmi & Yuningsih AICPA (2004:11)
sebagai berikut:“Biaya adalah pengurangan pada aktiva netto sebagai akibat
digunakannya jasa-jasa ekonomi untuk menciptakan penghasilan. Biaya adalah
pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat sekarang
bagi organisasi”
Terdapat dua kategori biaya yang utama menurut Maisiyah & Yuningsih
(2004:11) sebagai berikut:
a. Biaya pengeluaran (outlay cost) adalah arus kas masa lampau, sekarang
atau yang akan datang.
b. Biaya peluang (opportunite cost) adalah manfaat yang diserahkan atau
dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif.
Secara terminologi biaya dapat dibedakan antara Biaya (Cost) dengan
beban (expenses) Cost atau unexpired cost merupakan pengorbanan sumber
ekonomi perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa, seperti
pembelian bahan baku, sedangkan expenses atau expired cost adalah pengrobanan
sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk mengarahkan penghasilan.

Tujuan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Tujuan akuntansi biaya yaitu perencanaan pengendalian biaya. Penentuan
harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan tepat dan teliti.
Pengambilan keputusan manajemen. Terdapat tiga tujuan pokok akuntansi,
menurut Mulyadi (2014:7) sebagai berikut:
1. Penentuan kos produk.
2. Pengendalian biaya.
3. dan pengambilan keputusan khusus.
Kholmi & Yuningsih (2009:10) menjelaskan bahwa tujuan dari akuntansi
biaya adalah menyediakan informasi biaya yang diperlukan manajemen (pihak
internal) dalam mengelola usaha untuk:
1. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan.
2. Perencanaan dan pengendalian biaya.
3. Pengambilan keputusan bagi manajemen
Mursyidi (2010;11) menjelaskan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu
sistem dalam rangka mencapai tiga tujuan utama yaitu:
1. Menentukan harga pokok produk atau jasa.
2. Mengendalikan biaya.
3. Memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tertentu.

Fungsi Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Akuntansi biaya merupakan suatu alat yang dapat memberikan bantuan
kepada manajemen dalam memimpin dan menjalankan operasi perusahaan khusus
nya dalam mengambil keputusan, Mulyadi (2009;11) berpendapat bahwa:
Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukut pengorbanan nilai masukan tersebut
guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang salah satu manfaatnya adalah
untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil
tersebut. Akuntansi biaya juga menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai
oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya ekonomi
yang dikorbankan untuk menghasilkan keluarkan.

Pengertian akuntansi biaya (skripsi dan tesis)

Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi
proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan
dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya
didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut
konvensi diukur dengan satuan mata uang. Penggunaan kata beban adalah pada
saat biaya sudah habis terpakai.
Menurut R.A Supriyono (2014:12) akuntansi biaya adalah salah satu
cabang akuntansi yang merupakan alat menajemen dalam memonitor dan
merekam transaksi biaya secara sistimatis, serta menyajikan informasi biaya
dalam bentuk laporan biaya.
Menurut Mulyadi (2014:7) Akuntasi Biaya adalah proses pencatatan,
penggolongan, peringkasan dan pengkajian biaya, pembuatan dan penjualan
produk atau jasa dengan cara-caratertentu, serta penafsiran terhadapnya.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
akuntansi biaya adalah:
1. Suatu proses pencatatan-pencatatan biaya dalam sebuah perusahaan
hingga sampai dengan tahappelaporan biaya-biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan.
2. Suatu alat manajemen untuk menyusun rencana dan pengendalian atas
biaya dari aktivitas suatu perusahaan dan dapat membantu dalam
membuat keputusan-keputusan.

Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Akuntansi biaya merupakan salah satu pengkhususan dalam akuntansi,
sama hal nya dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi
pajak, dan sebagainya. Ciri utama yang membedakan antara akuntansi biaya
dengan akuntansi lainnya adalah kajian datanya. Akuntansi biaya mengkaji datadata biaya untuk digolongkan, dicatat, dianalisis, dan dilaporkan dalam laporan
biaya produksi.
Al. Haryono Jusup (2011:4) “menyatakan bahwa akuntansi merupakan
sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan,
dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.
Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public
Accounting (AICPA) dalam Harahap (2003) “mendefinisikan akuntansi sebagai
seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam
ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat
keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.
Sedangkan Charles T. Horngren. Dan Walter T.Harrison (Horngren
Harrison, (2007:4) menyatakan bahwa ”Akuntansi ialah sistem informasi yang
mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.

Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan menurut Sugiono dan Untung (2016 : 60) adalah laporan
keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan
kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat
untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan
pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.
(Wahyudi Wahab, Amir Hasan & Andreas 2018:3)
Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017:1.10)
menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama
periode dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika
entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospeksi atau membuat
penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi
pos-pos dalam laporan keuangannya.
Kieso (2011:5) menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu sarana
komunikasi informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
Harahap (2006: 105) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan
kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu dan jangka waktu
tertentu. Berdsarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses
kegiatan akuntansi selama periode tertentu, dan dapat digunakan sebagai alat
pengambilan keputusan.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan,
kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak
dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan
informasi tertentu (Ayu Muji Sri Sekarwati, Nurul Mazidah 2018).
Adapun dijelaskan dalam SAK ETAP 2013 Paragraf 2.1 tujuan laporan
keuangan adalah menyediakan informasi posisi keungan, kinerja keuangan dan
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian pengguna dalam
pengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat
meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.
Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan hal yang telah
dilakukan manajemen (stewardship) pertanggungjawaban manajemen sumber daya
yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan juga merupakan wujud
pertanggugjawaban manajemen atau pengguna sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka dalam mengelola suatu entitas.

Voluntary Disclosure (skripsi dan tesis)

Voluntary disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan
untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya secara relevan
sebagai tambahan informasi tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku
(Paramita, 2102). Tersedianya informasi oleh manajemen perusahaan dalam
voluntary disclosure, tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang
ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau tidak perlu penuh. Dengan
tersedianya informasi oleh manajemen perusahaan dalam pengungkapan sukarela,
tingkat pengungkapan wajib yang ditetapkan dapat diarahkan ketingkat wajar atau
tidak perlu penuh.
Voluntary disclosure dalam manajemen perusahaan bebas memberikan
informasi akuntansi lainnya yang relevan guna dalam mendukung pengambilan
keputusan serta dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis
perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan informasi akuntansi secara
voluntary disclosure (sukarela) apabila manfaat yang diperoleh perusahaan lebih
besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. Yuliasti dalam Suta dan Laksito
(2012) mengemukakan perusahaan yang melakukan voluntary disclosure secara
luas akan lebih banyak menarik perhatian para investor. Para investor akan
mengetahui informasi akuntansi lebih banyak mengenai perusahaan tersebut dan
dapat mengambil keputusannya dalam investasi.
Botosan dalam Paramita (2012) menyebutkan untuk mengukur kelengkapan
pengukuran dapat dinyatakan dalam Indeks Kelengkapan Pengungkapan, dimana
perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan dilakukan sebagai berikut:
a) Memberikan skor untuk setiap pengungkapan, yaitu skor 1 bagi
pengungkapan informasi sekilas, skor 2 untuk pemberian informasi yang
lebih terinci dan maksimum 3 bagi perusahaan yang memberikan
informasi dengan penjelasan data kuantitatif yang mendukung, untuk
memperoleh skor pengungkapan maksimum.
b) Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan
skor total pengungkapan.
c) Menghitung indeks pengungkapan (IDX) dengan cara membagi skor total
pengungkapan maksimum.
Semakin banyak butir yang diungkapkan suatu perusahaan, akan semakin
banyak pula angka indeks yang diperoleh. Perusahaan dengan angka indeks yang
lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan
pengungkapan secara lebih komprehensif dibandingkan dengan perusahaan yang
angka indeksnya lebih kecil (Paramita, 2012).

 Tujuan Disclosure (skripsi dan tesis)

Tujuan disclosure secara umum adalah menyajikan informasi untuk mencapai
tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang
berkepentingan, tujuan lain dari pengungkapan dibagi menjadi 3 (tiga) meliputi
tujuan melindungi, tujuan informatif, tujuan kebutuhan khusus (Suwardjono,
2008:580). Tujuan melindungi disini dimaksudkan melindungi perlakuan
manajemen yang kurang adil dan terbuka. Tujuan informatif artinya menyediakan
informasi yang sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu sehingga dapat
membantu keefektifan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan
kebutuhan khusus merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan
tujuan informatif, artinya apa yang harus diungkapkan dan dibatasi dengan
maanfaat bagi pemakai dan informasi tertentu harus dilaporkan kepada badan
pengawas berdasarkan peraturan.
Terdapat tiga konsep disclosure yang meliputi: cukup (adequate) yaitu
pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar tidak menyesatkan dalam
pengambilan keputusan, wajar (fair) yaitu pengungkapan yang mendapatkan
perlakuan atau perlakuan yang sama kepada semua pihak pemakai laporan
keuangan dalam membutuhkan informasi perusahaan, danlengkap (full) yaitu
menuntut penyajian secara penuh dan lengkap mengenai informasi berkaitan
dengan pengambilan keputusan yang terarah (Ghozali dan Chariri, 2014:408).
Perusahaan yang menghasilkan dan memiliki laba akan melakukan disclosure
secara luas untuk meyakinkan investor dan kreditor bahwa kinerja dan manajemen
keuangan perusahaan tersebut dalam posisi yang baik sehingga operasi
perusahaan dapat berjalan dengan baik. Keputusan mengenai apa yang akan
diungkapkan harus berdasar tujuan dari laporan keuangan. Misalnya pada investor
yang membandingkan risiko dari kedua perusahaan kemudian menyimpulkan
bahwa perusahaan yang satu tingkat resikonya lebih rendah atau lebih tinggi dari
perusahaan lainnya.

Pihak yang Membutuhkan Disclosure (skripsi dan tesis)

Pengungkapan laporan keuangan diungkapkan kepada pihak yang
membutuhkan terutama bagi investor dan kreditor, selain itu pihak lainnya seperti
pegawai, pemerintah, konsumen, dan masyarakat umum dalam mengambil
keputusan. Salah satu titik berat dari pengungkapan adalah kurangnya
pengetahuan investor dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak lain
atau pihak diluar investor. Sedangkan di negara lain khusunya di Eropa,
pengungkapan tentang informasi laporan keuangan ditujukan kepada pihak yang
lebih luas seperti pegawai perusahaan dan pemerintah (Ghozali dan Chariri,
2014:409-410).

Pengertian Disclosure (skripsi dan tesis)

Disclosure (pengungkapan) merupakan pengeluaran informasi yang disajikan
tidak disembunyikan atau tidak ditutupi. Ghozali dan Chariri (2014:407)
berpendapat bahwa disclosure adalah tidak menutupi atau tidak menyembunyikan,
apabila dikaitkan dengan laporan keuangan disclosure merupakan penyajian
informasi laporan keuangan mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha perusahaan
yang bermanfaat serta harus lengkap dan jelas agar dapat membantu dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Suwardjono (2008:579) menyebutkan bahwa disclosure dimaknai sebagai
penyedia informasi yang disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal.
Disclousure dibagi menjadi dua, yakni mandatory disclosure (pengungkapan
wajib) dan voluntary disclosure (pengungkapan sukarela). Mandatory disclosure
adalah pengungkapan minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Paramita,
2012). Bagi perusahaan yang telah go public yang telah terdaftar di BEI wajib
mengungkapkan laporan keuangan tahunan (annual report) secara berkala.
Mandatory disclosure merupakan pengungkapan informasi yang wajib
dilakukan perusahaan sesuai standar akuntansi yang berlaku, informasi yang
dimaksud meliputi informasi dalam laporan keuangan. Mandatory disclosure
akan memaksa perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai
perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak bersedia melakukan pengungkapan
sukarela. Di Indonesia mandatory disclosure telah diatur oleh IAI dan Bapepam.
Suwardjono (2008:583) menyatakan bahwa voluntary disclosure merupakan
pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar pengungkapan wajib yang telah
berstandar akuntansi atau peraturan oleh badan pengawas.

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang
berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan
kredit. Sedangkan tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan posisi
keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Hery, 2015:3).
Sedangkan Prastowo (2011:5) berpendapat bahwa tujuan dari laporan
keuangan adalahuntuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat
dipisahkah dari perusahaan. Hery (2015:3), “laporan keuangan adalah hasil proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data
keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Kasmir (2012:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan
kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.
Yadiati (2007:52), “laporan keuagan adalah informasi keuangan yang
disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak
internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha
yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen
kepada pihak-pihak yang membutuhkannya”

Tipe Industri (skripsi dan tesis)

Tipe industri adalah karateristik yang dimiliki oleh perusahaan yang
berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki dan
lingkungan perusahaan (Hasibuan, 2001). Robert (1992) dalam Hackstone dan
Milne (1996); dalam Khadifa (2014) menyatakan terdapat 2 tipe industri yaitu
industri high profile dan industri low profile. Perusahaan yang termasuk dalam
tipe industri high profile adalah perusahaan yang mempunyai tingkat sensivitas
yang tinggi terhadap lingkungan (consumer visibility), tingkat risiko politik yang
tinggi atau tingkat kompetisi yang kuat (Robert, 1992 dalam Utomo, 2000; dalam
Purwanto, 2011). Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih
mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas karena aktivitas operasinya memiliki
potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya
lebih sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam
pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal
bagi masyarakat. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan
perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan,
agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan
komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan, serta transportasi dan
pariwisata.
Sedangkan perusahaan low profile memiliki tingkat consumer visibility,
tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu
mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya
meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan melakukan
kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya. Perusahaan low
profile lebih ditoleransi oleh masyarakat luas disaat perusahaan melakukan
kesalahan. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan bangunan,
keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil dan
produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.
Industri high profile diyakini melakukan pengungkapan
pertanggungjawaban sosial yang lebih banyak daripada industri low profile karena
industri high profile lebih banyak disorot dan diawasi oleh stakeholder-nya
khususnya pemerintah. Berdasarkan dengan teori legitimasi, perusahaan
melakukan hal tersebut untuk melegitimasi kegiatan operasinya dan menurunkan
tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan.

Leverage (skripsi dan tesis)

Leverage timbul jika perusahaan dalam membiayai kegiatan
operasionalnya menggunakan dana pinjaman atau dana yang mempunyai beban
tetap seperti beban bunga. Tujuan perusahaan mengambil kebijakan leverage
yaitu dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik
perusahaan itu sendiri. Brigham dan Houston dalam Cahya (2010); dalam
Chuzairi (2013) membagi leverage menjadi 2 tingkat yaitu operating leverage dan
financial leverage. Operating leverage adalah tingkat sampai sejauh mana biayabiaya tetap digunakan di dalam operasi sebuah perusahaan. Operating leverage
juga dapat diartikan sebagai penggunaan dana dengan biaya tetap dengan harapan
pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut dapat menutup biaya
tetap dan biaya variabel. Sedangkan financial leverage adalah tingkat sampai
sejauh mana sekuritas dengan laba tetap (utang dan saham preferen) yang
digunakan dalam struktur modal sebuah perusahaan.
Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) menyatakan bahwa
semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian utang sehingga perusahaan akan
melaporkan laba sekarang lebih tinggi dan cenderung mengurangi pengungkapan
tanggung jawab sosial (Meek et al., 1995 dalam Ismurniati, 2010; dalam Wijaya,
2012). Dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi memiliki biaya keagenan tinggi sehingga perusahaan akan mengurangi
biaya berkaitan dengan pengungkapan CSR agar tidak menjadi sorotan dari para
debtholders. Namun dalam praktiknya, kecenderungan yang terjadi adalah
manajemen akan berusaha untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial
perusahaan seminimal mungkin untuk menghindari tekanan dari para debtholders
(Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Sembiring, 2005). Debtholders berharap
kepentingannya didahulukan daripada aktivitas sosial perusahaan.

Ukuran perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang
ditujukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata -rata total penjualan dan rata-rata
total aset (Ferry dan Jones dalam Alichia, 2013; dalam Kurniasih dkk, 2015).
Perusahaan yang skalanya besar cenderung lebih banyak mengungkapkan
tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil.
Sedangkan perusahaan skala lebih kecil akan mengungkapkan informasi
laporannya dengan kualitas lebih rendah dibandingkan perusahaan besar karena
sumber daya dan dana yang diperlukan untuk membuat laporan tahunan cukup
besar.
Menurut Sudarno (2004) dalam Kusumawati (2013), dampak yang
ditimbulkan perusahaan besar lebih luas dan menjadi perhatian banyak pihak
sehingga pertanggungjawaban lingkungan berperan dalam menjaga kepercayaan
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Sebagaimana teori agensi
menyebutkan bahwa dalam suatu perusahaan rentan akan adanya konflik antara
pihak prinsipal dan agen, semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula
resiko terjadinya konflik antara prinsipal dan agen karena banyaknya pihak yang
terlibat dengan bermacam kepentingan.

Karakteristik Perusahaan (skripsi dan tesis)

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan berbeda-beda
meskipun memiliki jenis usaha yang sama, sehingga berpengaruh pada CSR yang
dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan pengungkapan CSR tersebut dikarenakan
karakteristik perusahaan yang berbeda-beda, seperti ukuran perusahaan, leverage,
dan tipe industri.

Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (8)
bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan
warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal tersebut maka
disimpulkan bahwa kepemilikan asing merupakan proporsi saham yang dimiliki
oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham
perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak
yang dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(Simerly dan Li, 2001 dalam Fauzi, 2006; dalam Machmud dan Djakman, 2008;
dalam Maulidra, 2015). Investor asing yang berasal dari negara-negara maju
seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya
concern terhadap isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja,
dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.
Salah satu bukti bahwa negara Eropa peduli terhadap sosial adalah dibentuknya
European Environmental Agency (EEA) yang berpengaruh dalam pengambilan
keputusan bertemakan lingkungan hidup di Eropa. Dengan demikian, perusahaan
dengan kepemilikan asing telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik,
sehingga investor asing akan menginvestasikan dananya karena keefektifan tata
kelola perusahaan akan mengurangi biaya agensi (Siagian, 2011 dalam Widiana,
2012).
Menurut Susanto (1992) dalam Hasibuan (2001), ada beberapa alasan
mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan
pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki
kepemilikan saham asing sebagai berikut:
1. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang
akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri.
2. Perusahaan tersebut mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien
untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk.
3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing
dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.
Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan memiliki tekanan
lebih tinggi untuk mengungkapkan dengan terperinci segala aktivitas perusahaan
dengan citra perusahaan agar nilai perusahaan meningkat dan dapat memberikan
eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (sustainable).

Kepemilikan Pemerintah (skripsi dan tesis)

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki
oleh pemerintah. Pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan dan
mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan
kepentingan atau aspirasi pemerintah. Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di
perusahaan dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan
lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh
rakyat. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki
proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan
untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.
Dengan adanya tekanan dan sorotan masyarakat akan membuat pemerintah lebih
transparan dalam pengelolaannya (Amran dan Devi, 2008 dalam Karina dan
Yuyetta, 2013).

Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan
institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan
yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976
dalam Damayanti, 2011). Keberadaan investor institusional dianggap mampu
menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan
keputusan oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam
pengambilan keputusan sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan
manipulasi laba dan secara otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang
merugikan prinsipal atau yang disebut opportunistic (mementingkan kepentingan
pribadi manajer itu sendiri).
Mintzberg (1983) dalam Chaganti dan Damanpour (1991) berpendapat
bahwa investor institusional juga dapat memengaruhi perusahaan dengan cara
berbeda, misalnya dengan tekanan terhadap isu tertentu dan aktifitas untuk
mengendalikan proses keputusan internal melalui keanggotaan dewan direksi
perusahaan. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk
mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi
kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai
perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham
perusahaan (Brancato dan Gaughan, 1991).

Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak
manajemen dari seluruh modal saham perusahaan (Gideon, 2005). Kepemilikan
saham oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer dalam menjalankan
operasional perusahaan (Jensen dan Meckling dalam Widarjo dkk, 2010). Manajer
yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja
perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang
diterima oleh manajer akan meningkat pula. Anggraini (2006) menyimpulkan
bahwa semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, maka
perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Ketika
kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan
terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga (Jensen dan
Meckling, 1976 dalam Ika, 2010; dalam Puspaningrum, 2014).
Asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen
yang berbeda dapat memunculkan agency conflict. Manajer perusahaan cenderung
mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya untuk memperoleh bonus setinggi
mungkin (Warsono dkk, 2009 dalam Puspaningrum, 2014). Manajer hanya
memfokuskan diri pada proyek dan investasi yang akan memberikan laba besar
dalam jangka waktu yang pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan
pemegang saham dengan berinvestasi pada proyek yang menguntungkan dalam
jangka panjang. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari
manajer karena akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan
penurunan keuntungan perusahaan (Jensen dan Meckeling, 1976 dalam Ika, 2010;
dalam Puspaningrum, 2014). Dengan adanya peningkatan kepemilikan
manajemen terhadap saham perusahaan, maka dapat menyelaraskan perbedaan
kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga
permasalahan antara agen dan prinsipal akan hilang. Diharapkan manajer akan
merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula
bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu
konsekuensi dari kepemilikan saham.

Struktur Kepemilikan Saham (skripsi dan tesis)

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan
jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh
institusi/lembaga, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan
tersebut (manajerial). Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh
investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) (skripsi dan tesis)

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasian
dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan ekonomi perusahaan pada kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan
(Gray et al., 1987 dalam Rosmasita, 2007; dalam Purnama dkk, 2014). Dalam
pengungkapan terdapat 3 konsep umum (Hendriksen dan Breda, 1991 dalam
Widiana, 2012), yaitu:
1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure), merupakan
pengungkapan informasi yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban
dalam menyampaikan informasi yang sejalan dengan tujuan penyajian
laporan guna mencegah kesalahan interpretasi informasi.
2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure), merupakan informasi dengan
menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat
memuaskan pengguna laporan keuangan yang potensial. Informasi
minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya mempunyai
tujuan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.
3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure), merupakan pengungkapan
informasi yang relevan secara keseluruhan. Informasi yang diungkapkan
adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi
lain yang diungkapkan secara sukarela. Full disclosure dapat membantu
mengurangi terjadinya kesalahan akibat asimetri informasi, namun
seringkali dinilai berlebihan.
Beberapa alasan yang mendorong praktik pengungkapan tanggung jawab
sosial dan lingkungan oleh perusahaan (Deegan, 2002 dalam Chariri dan Ghozali,
2007), diantaranya adalah:
1. Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
Ini sebenarnya bukanlah alasan utama yang ditemukan di berbagai negara
karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan
mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationality). Atas dasar
alasan ini, praktik pengungkapan pertanggungjawaban sosial memberikan
keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan ―hal yang benar‖ dan
alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk
melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak
yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan
dan manajer tidak peduli dengan cost yang diperlukan untuk menyajikan
informasi tersebut. Namun demikian, kelihatannya pandangan ini
bukanlah pandangan dalam kebanyakan organisasi bisnis yang beroperasi
dan lingkungan kapitalis.
4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi
pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka,
cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan
berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan
lingkungannya.
5. Untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan ekspektasi masyarakat.
Refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap ―ijin yang diberikan
masyarakat untuk beroperasi‖ atau ―kontrak sosial‖ tergantung pada
penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
Misalnya, pelaporan mungkin dipandang sebagai respon atas pemberitaan
media yang bersifat negatif, kejadian sosial atau dampak lingkungan
tertentu, atau barangkali sebagai akibat dari rating yang jelek yang
diberikan oleh lembaga pemberi peringkat perusahaan.
7. Untuk me-manage kelompok stakeholder tertentu yang powerful.
8. Untuk menarik dana investasi. Di lingkungan internasional, ―ethical
investment funds‖ merupakan bagian dari pasar modal yang semakin
meningkat peranannya, misalnya The Dow Jones Sustainability Group
Index. Pihak yang bertanggungjawab dalam merangking organisasi
tertentu untuk tujuan analisis portfolio menggunakan informasi dari
sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi
tersebut.
9. Untuk mematuhi persyaratan industri (code of conduct) tertentu. Misalnya,
industri pertambangan di Australia memiliki Code for Environmental
Management. Sehingga terdapat tekanan tertentu untuk mematuhi aturan
tersebut yang selanjutnya dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan.
10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Ada berbagai
penghargaan yang diberikan oleh beberapa negara kepada perusahaan
yang melaporkan kegiatannya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan
aspek sosial dan dampak lingkungan. Contohnya penghargaan yang
diberikan oleh The Association of Chartered Certified Acountants. Banyak
organisasi yang berusaha memenangkan penghargaan tersebut dengan
harapan memperbaiki image positif perusahaan. Hal ini memiliki implikasi
positif terhadap reputasi perusahaan pada stakeholder.

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari
konsep tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance—GCG).
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG
sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan perusahaan untuk
menjalankan kegiatan operasional secara berkelanjutan agar dapat menciptakan
dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. El Gammal dan Showeiry
(2012) dalam Utari (2014) mengatakan bahwa GCG berkaitan dengan
kepercayaan investor kepada pihak manajemen perusahaan bahwa manajemen
dapat memberikan keuntungan atas dana yang telah diinvestasikan kedalam
perusahaan dan investor yakin bahwa manajemen tidak akan melakukan
kecurangan dalam hal penggelapan dan melakukan investasi terhadap kegiatan
yang akan merugikan pihak investor.
GCG menekankan pada 5 prinsip dasar yaitu transparancy (keterbukaan
informasi), accuntability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban),
independency (kemandirian), fairness (kesetaraan dan kewajaran). Pada dasarnya
GCG mempunyai hubungan yang sangat erat dengan CSR dimana dalam prinsip
GCG terutama responsibility dapat diwujudkan dengan pelaksanaan CSR sebagai
tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Penerapan prinsipprinsip dalam corporate goverance akan memberikan manfaat (Utama, 2007
dalam Subroto, 2012): (1) meminimalkan agency costs dengan mengontrol
konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen, (2)
meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal positif kepada para
penyedia modal, (3) meningkatkan citra perusahaan, (4) meningkatkan nilai
perusahaan yang dapat dilihat dari cost of capital yang rendah, dan (5)
peningkatan kinerja keuangan dan persepsi stakeholders terhadap masa depan
perusahaan yang lebih baik.
Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk
memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata
kelola perusahaan yang baik memaksa perusahaan untuk memberikan informasi
mengenai aktivitas sosialnya. Tuntutan masyarakat adalah untuk mengetahui
sudah sejauh mana tanggung jawab sosial telah dijalankan oleh perusahaan
sehingga masyarakat merasa aman dan tentram dalam menggunakan produkproduk yang diproduksi perusahaan tersebut. Tujuan pelaksanaan corporate
governance adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab
perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Apabila perusahaan tidak
melakukan pengungkapan dengan baik (tidak lengkap, transparan dan relevan)
maka baik perusahaan maupun pemegang saham akan mengalami kerugian dan
akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) (skripsi dan tesis)

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk
meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan nilai-nilai
yang melekat dan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial
masyarakat dimana mereka (perusahaan) berada. Menurut Guthrie dan Parker
(1989) serta O’Dwyer (2002) dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan
bahwa teori legitimasi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan social reporting
behavior di semua negara. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh
kultur, interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi
pemerintah. Deegan (2004) menjelaskan tentang teori legitimasi organisasi di
negara berkembang terdapat 2 hal: (1) kapabilitas dalam menempatkan motif
maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi
perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya, dan (2) legitimasi organisasi
dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang
berbeda dalam konteks yang berbeda.
O’Donovan (2002) dalam Hadi (2010); dalam Putri dan Christiawan
(2014) berpendapat legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang
diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari
perusahaan dari masyarakat. Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut
perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada
posisi terancam (Lindblom, 1994; Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Chariri dan
Ghozali, 2007). Perbedaan tersebut dinamakan legitimacy gap dan dapat
mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya
(Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Beberapa upaya
yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelola efektivitas dari legitimasi
(Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Hadi, 2011) yakni dengan:
1. Melakukan identifikasi dan komunikasi atau dialog dengan publik.
2. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial
kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang
perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR,
dimana dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang
disetujui baik oleh perusahaan maupun masyarakat. Masyarakat yang
dimaksud di sini adalah masyarakat yang telah memberikan izin kepada
perusahaan untuk menggunakan sumber daya alam dan manusia untuk
melakukan fungsi produksinya. Karena itu pengungkapan CSR merupakan
suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela.
Menurut Tamba (2011) dalam Kurniasih dkk (2015), perusahaan yang
selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam
masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimacy gap maka perusahaan
tersebut memperoleh penerimaan oleh masyarakat dan akan menjamin
kelangsungan hidup perusahaan.

Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) (skripsi dan tesis)

Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau
kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap
eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut
mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan (Wibisono dalam Kirana,
2009). Stakeholder dapat dibedakan kedalam stakeholder primer dan stakeholder
sekunder. Clarkson (1995) dalam Moir (2001); dalam Pian KS (2010)
mendefinisikan stakeholder primer dan stakeholder sekunder sebagai berikut:
1. Stakeholders primer adalah pihak dimana tanpa partisipasinya yang
berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Contohnya adalah
shareholder dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama
dengan yang didefinisikan dengan shareholder public, yaitu pemerintah
dan komunitas yang menyediakan infrastruktur dan pasar, yang undangundang dan peraturannya harus ditaati, dan kepadanya pajak dan
kewajibannya harus dibayar. Suatu perusahaan atau organisasi dapat
didefinisikan sebagai suatu sistem stakeholders primer – yang merupakan
rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan
yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda.
2. Stakeholders sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam
transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan
hidup perusahaan. Contohnya adalah media dan berbagai kelompok
kepentingan tertentu. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini
untuk kelangsungan hidupnya, tapi mereka dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan dengan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan.
Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder,
perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri
namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham,
kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).
Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh
dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan
dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk
mencari dukungan tersebut (Gray, Kouhy dan Adam, 1994 dalam Chariri dan
Ghozali, 2007).
Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang
dianggap powerfull. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh
besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Chariri dan
Ghozali, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi
pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses
terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau
kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan (Deegan, 2000 dalam Chariri dan Ghozali, 2007). Kelompok
stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam
mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan
keuangan (Ulum, Chariri dan Ghozali, 2008 dalam Kusumawati, 2013).
Pada umumnya teori ini berkaitan dengan cara-cara yang digunakan
perusahaan untuk me-manage stakeholder-nya, tergantung pada strategi yang
diadopsi perusahaan. Ullman (1985) dalam Kurniasih dkk (2015) berpendapat
bahwa power stakeholder berhubungan dengan postur strategis yang diadopsi
perusahaan. Postur strategis menggambarkan model reaksi yang ditunjukkan oleh
pengambil keputusan kunci perusahaan terhadap tuntutan sosial. Terdapat 2 postur
strategis yang akan diadopsi perusahaan (Ullman, 1985 dalam Chariri dan Ghozali,
2007), antara lain:
1. Active posture merupakan strategi yang berusaha mempengaruhi
hubungan organisasi dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh
atau penting. Hal ini menunjukkan bahwa active posture tidak hanya
mengidentifikasi stakeholder tetapi juga menentukan stakeholder mana
yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber
ekonomi ke perusahaan. Perhatian yang besar terhadap stakeholder akan
mengakibatkan tingginya tingkat pengungkapan informasi sosial dan
kinerja sosial perusahaan. Penganut active posture akan melakukan
pengungkapan pertanggungjawaban sosial sesuai dengan permintaan
stakeholder inti (stakeholder yang paling mempengaruhi perusahaan).
2. Passive posture merupakan strategi yang cenderung tidak terus menerus
memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi
optimal untuk menarik perhatian stakeholder. Kurangnya perhatian
terhadap stakeholder akan mengakibatkan rendahnya tingkat
pengungkapan informasi sosial dan kinerja sosial perusahaan. Penganut
passive posture akan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban
sosial secara adil untuk semua stakeholder.
Pengungkapan CSR bagi suatu perusahaan bersifat penting, hal demikian
karena para stakeholders perlu untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana
perusahaan dalam melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan
stakeholders sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan
CSR yang telah dilakukannya (Riswari, 2012 dalam Putri dan Christiawan, 2014).
Manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai
dengan yang diharapkan stakeholder dan melaporkannya kepada stakeholder
(Guthrine et al., 2004 dalam Erwansyah, 2009). Para stakeholder memiliki hak
untuk mengetahui semua informasi baik informasi mandatory maupun voluntary,
serta informasi keuangan dan non keuangan (sosial).

Teori Agensi (Agency Theory) (skripsi dan tesis)

Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara prinsipal (pemilik/para pemegang saham) dan agen
(manajemen/manajer). Kondisi ini terjadi karena ketidakseimbangan informasi
(asymetrical information), dimana manajer lebih mengetahui informasi internal
dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham
dan stakeholder lainnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976); Jensen (1986);
Weston dan Brigham (1994) dalam Khadifa (2014), masalah keagenan dapat
terjadi dalam 2 bentuk hubungan, yaitu: (1) antara manajer dan pemegang saham
(shareholders), dan (2) antara manajer dan pemberi pinjaman (bondholders). Jika
perusahaan berbentuk perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka
dapat diasumsikan bahwa manajer—pemilik tersebut akan mengambil setiap
tindakan yang mungkin untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama diukur
dalam bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga dalam bentuk
kesenangan dan fasilitas eksekutif. Tetapi jika manajer mempunyai porsi sebagai
pemilik dan mereka mengurangi hak kepemilikannya dengan membentuk
perseroan dan menjual sebagian saham perusahaan kepada pihak luar, maka
pertentangan kepentingan bisa segera timbul karena pada dasarnya setiap individu
bertindak atas kepentingan mereka sendiri.
Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati dkk (2006); dalam Khadifa
(2014) menambahkan bahwa jika kedua kelompok tersebut (agen dan prinsipal)
adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat
alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang
terbaik untuk kepentingan prinsipal. Diasumsikan bahwa pihak prinsipal hanya
mementingkan dan memperhatikan tentang bertambahnya imbal hasil yang
mereka dapat atas investasi yang mereka tanamkan. Dan pihak agen sebagai pihak
yang menerima wewenang untuk mengelola perusahaan agar tercipta kondisi yang
baik bagi perusahaan dan investor, justru hanya memperhatikan kepuasan
individunya dengan menerima kompensasi keuangan dan fasilitas yang didapat
dari posisinya sebagai seorang pengelola manajemen. Dengan adanya perbedaan
kepentingan tersebut maka timbul agency problem.
Agency problem dapat memunculkan suatu biaya yang dikenal dengan
agency cost (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Widiana, 2012). Agency cost
(biaya keagenan) adalah biaya yang ditanggung pemegang saham untuk
mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan
merupakan salah satu alat pengendali agar konflik antara prinsipal dan agen dapat
dihindari. Jensen dan Meckling (1976) dalam Khadifa (2014) membagi agency
cost menjadi 3 jenis, antara lain:
1. Monitoring cost, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk
mengawasi perilaku agen yang dapat merugikan prinsipal. Monitoring cost
dapat berupa biaya audit, peraturan operasi, dan pembatasan anggaran.
2. Bonding cost, merupakan biaya yang muncul karena adanya mekanisme
pembatasan tindakan yang dilakukan manajer dengan keinginannya sendiri.
Contoh dari bonding cost adalah pembuatan quarterly report (laporan
triwulan) oleh manajer secara sukarela sebagai sarana komunikasi dengan
prinsipal.
3. Residual loss, merupakan kerugian yang ditanggung oleh prinsipal akibat
dari tindakan agen yang belum sesuai dengan keinginan prinsipal
walaupun monitoring cost dan bonding cost sudah dikeluarkan. Tindakan
tersebut dapat berupa penggantian nilai dari akun-akun tertentu pada
quarterly report yang sudah disiapkan dengan tujuan mendapatkan bonus
yang lebih besar.

Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak
luar perusahaan yang berbentuk institusi, yang diharapkan dapat mengurangi
tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang. Dengan tingginya
kepemilikan manajerial, para investor institusional akan mendapatkan kesempatan
kontrol perusahaan yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa hubungan antara
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah negatif. Hubungan
ini sesuai dengan penelitian Fitri dan Mamduh dalam Naftalia (2013).
Berdasarkan penelitian Moh’d et al. (dalam Pratana dan Mas’ud, 2003)
menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor
agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk
mengatur laba menjadi berkurang.
Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimilki pihak luar
perusahaan yang berbentuk institusi karena dianggap pihak yang independen,
sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan
manajemen. Menurut Moh’d et al, (dalam Wahidahwati, 2002) suatu konsentrasi
kepemilikan oleh investor yang berbentuk institusional dapat mengurangi biaya
keagenan karena mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk
mendukung atau sebaliknya tentang keberadaan dan kebijakan manajemen.

Leverage (skripsi dan tesis)

Leverage menunjukkan seberapa besar tingkat aset yang dibiayai oleh
utang. Tingkat leverage dapat diketahui melalui perbandingan total utang dengan
total aset. Menurut Van Horn dalam Almadara (2017) Financial Leverage
merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan
akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban
tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Perusahaan yang
memiliki utang besar, memiliki kecenderungan melanggar perjanjian utang jika
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki utang lebih kecil (Mardiyah
dalam Almadara 2017).
Perusahaan yang melanggar utang secara potensial menghadapi berbagai
kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan jatuh tempo, peningkatan tingkat
bunga, dan negosiasi ulang masa utang (Herawaty dan Baridwan dalam Almadara
2017). Namun, leverage mempengaruhi tingkat dan variabilitas pendapatan
setelah pajak yang selanjutnya mempengaruhi tingkat risiko dan pengembalian
perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat leverage berarti tingkat
ketidakpastian return tinggi, namun disisi lain jumlah return yang diberikan akan
semakin besar pula (Van Horne, James C, dan Wachowicz dalam Almadara
2017). Maka dapat disimpulkan bahwa, Leverage yang tinggi juga akan
meningkatkan perilaku oportunis manajemen seperti melakukan manajemen laba
untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik dan hal
ini merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dan membuat manajemen
perusahaan lebih sulit dalam menbuat prediksi jalannya perusahaan ke depan

Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
merupakan suatu sikap yang ditunjukkan perusahaan atas komitmennya terhadap
para pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholders dalam
mempertanggungjawabkan dampak dari operasi atau aktivitas yang dilakukan
perusahaan tersebut baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta
menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan
lingkungannya.
Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen bisnis untuk
memberikan konstribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja
sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat
maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara
yang bermanfaat, baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk
pembangunan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan ini
berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana suatu organisasi,
terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak hanya berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi,
misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang
dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk
jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.
Menurut Nuryana dalam Suharto (2006) tanggung jawab sosial merupakan
sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam
operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Brilliant dalam
Arief (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa nama lain yang memiliki
kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan tanggung jawab sosial atau
CSR ini, antara lain:
a. Pemberian/Amal Perusahaan (Corporate Giving/Charity),
b. Kedermawanan Perusahaan (Corporate philanthropy),
c. Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public
Relations),
d. Pengembangan Masyarakat (Community Development).
Keempat nama tersebut dapat pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan
tanggung jawab sosial dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (Corporate
Social Investment/Investing).
Tanggung jawab sosial ini dapat dikatakan sebagai investasi sosial yang
akan menjamin kesinambungan dari usaha yang dilakukan perusahaan saat ini dan
merupakan salah satu strategi jangka panjang perusahan untuk memberikan nilai
tambah kepada masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial dapat dikatakan
suatu strategi perusahaan untuk membangun citra positif di mata masyarakat yang
akan berpengaruh positif pula terhadap perusahaan tersebut.
Terdapat beberapa konsep piramida yang dikembangkan oleh Archie B.
Carrol dalam Arief (2014). Konsep piramida ini memberikan pertimbangan
teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi
masyarakat di sekitarnya, yaitu:
1. Tanggung jawab ekonomis
Tujuan utama perusahaan melakukan suatu bisnis adalah untuk
menghasilkan laba (make a profit). Laba ini menjadi fondasi berdirinya
perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus memiliki nilai tambah
ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive)
dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal
Perusahaan yang berdiri di suatu negara harus mentaati hukum yang
berlaku di negara tersebut (obey the law). Meskipun tujuan utama
perusahaan mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan
dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah setempat.
3. Tanggung jawab etis
Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tetap harus memperhatikan
etika yang baik, benar, adil, dan wajar (be ethical). Norma-norma yang
berlaku di masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi
perusahaan.
4. Tanggung jawab filantropis
Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku
etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat
dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas kehidupan semua (be a good citizen). Para
pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung
jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini
dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility.

Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihanpilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai
tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui, 2004). Definisi manajemen laba juga
dikemukakan oleh Belkaoui (2004) yang melihat manajemen laba sebagai suatu
intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk
mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Scott (2006) mendefinisikan
manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer
untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer
mempunyai perilaku opportunistic dalam mengelola perusahaan. Manajer
mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif–alternatif yang
tersedia utuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat
sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak
mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Scott (2006) membagi pola
manajemen laba menjadi empat:
1) Taking a bath
Pola ini terjadi saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru
dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini
diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.
2) Income minimization
Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi.
Gunanya agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang
dilakukan berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak
berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian
dan pengembangan.
3) Income maximization
Manajer perusahaan melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan
mendapatkan bonus. Income maximization dilakukan saat perusahaan
mengalami penurunan laba.
4) Income smoothing
Income smoothing merupakan salah satu pola manajemen laba yang
dilakukan dengan cara meratakan perolehan laba yang perusahaan
sehingga laba yang diperoleh tidak terlalu berfluktuasi. Chariri dan
Ghozali (2007) menyatakan dua alasan yang digunakan manajemen
untuk melakukan income smoothing. Alasan pertama didasarkan pada
asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat
dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang
berfluktuasi. Kedua, berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan
untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik.
Teknik dan pola manajemen laba menurut Rahmawati dan Qomariyah
(2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:
1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan)
terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak
tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi
aktiva tak berwujud, dan lain-lain.
2) Mengubah metode akuntansi
Perubahan metode akunatansi yang digunakan untuk mencatat suatu
transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode
depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3) Menggeser periode biaya atau pendapatan
Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain:
mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan
sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda
pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda
pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap
yang sudah tak dipakai.

Signalling Theory (skripsi dan tesis)

Gray dalam Sembiring (2017) menyatakan bahwa kualitas dari pelaporan
keuangan adalah sinyal bagi pasar keuangan dan stakeholder bahwa manajemen
dianggap mampu untuk mengendalikan risiko sosial dan lingkungan dalam
perusahaan. Pengungkapan kegiatan CSR adalah sinyal yang baik bagi investor
dan stakeholder bahwa perusahaan aktif melakukan kegiatan CSR dan nilai pasar
perusahaan berada dalam posisi yang baik. Kinerja sosial perusahaan yang baik
membantu perusahaan untuk memperoleh reputasi dari pasar modal dan pasar
utang. Pengungkapan CSR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
komitmen yang tidak hanya fokus pada pencapaian keuangan saja tetapi juga
perduli terhadap dampak yang ditimbulkan bagi karyawan, sosial dan lingkungan
(Hong dan Andersen dalam Sembiring 2017).

Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi dan tesis)

Agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karena itu
akan menimbulkan konflik yang potensial. Sun et al.dalam Sembiring (2017)
menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan corporate governance
dapat dijadikan alat manajer (agent) untuk meyakinkan investor (principal) dalam
memastikan penerimaan return atas dana yang telah mereka investasikan.
Menurut Gregory dalam Sembiring (2017) dewan komisaris merupakan inti dari
corporate governance, dewan komisaris bertugas untuk memonitor dewan direksi
terkait dengan pelaksanaan utama dewan direksi dalam menjalankan kegiatan
perusahaan. Dewan komisaris bertindak untuk menyelaraskan pendapat agar tidak
terjadi perselisihan antar manajer dan tentunya mengontrol pelaporan keuangan
dan dipastikan tidak ada monopoli sehingga tidak menimbulkan manajemen laba.
Demikian pula dengan kepemilikan institusional, yang dapat berperan sebagai
pihak yang berpengaruh pada keputusan organisasi dengan adanya voting power
yang dimilikinya sebagai pertentangan terhadap asimetri informasi oleh
shareholders,dengan menggunakan kekuatan dari informasi institusional investor
memiliki kecenderungan untuk lebih aktif terlibat dalam keputusan perusahaan
dibandingkan pemegang saham non institusional

Pengaruh pertumbuhan perusahaan (growth) terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan yang ada di masa yang
akan datang (Lomboan, Sondakh, & Pontoh, 2016). Perusahaan akan lebih
cenderung ketika melakukan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab
sosialnya itu ketika perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan yang
tinggi. Informasi tanggung jawab sosial yang diungkapkan akan membuat
perusahaan mendapat respon baik oleh publik dan para stakeholders yang akan
memicu pertumbuhan perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai
pertumbuhan yang baik maka akan terlihat lebih unggul dan mampu menghadapi
pesaing yang ada di masa yang akan datang (Wartyna & Apriwenni, 2018).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukenti, Hidayati, & Mawardi
(2017) menyatakan bahwa jika suatu perusahaan terus tumbuh dapat menunjukkan
bagaimana laju kinerja ekonomi perusahaan, yang mana perusahaan seharusnya
mengimbangi dengan melakukan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan
dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi
ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas dan
kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut, berhubungan dengan
pertumbuhan perusahaan yang baik. Perusahaan yang terlihat lebih unggul dan
dapat menghadapi persaingan bisa mendapatkan respon yang baik dari publik dan
para pemangku kepentingan (Nurjanah, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah et al. (2016) memberikan hasil
pertumbuhan perusahaan (growth) berpengaruh terhadap pengungkapan
pertanggungjawaban sosial (CSR).

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. (skripsi dan tesis)

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi sebuah aktivitas operasi yang akan
berlangsung hal tersebut karena jika perusahaan tersebut besar maka tidak akan
melepas kemungkinan akan adanya tekanan. Selain itu besar kecilnya sebuah
perusahaan juga akan mempengaruhi dalam pengungkapan tanggung jawab
sosialnya terhadap stakeholdernya menurut Sembiring (2005) dalam penelitian
(Krisna & Suhardianto, 2016).
Dilihat dari teori agensi yang memprediksi suatu perusahaan yang memiliki
ukuran perusahaan berskala besar maka untuk biaya keagenannya pun akan lebih
tinggi, dimana hal tersebut membuat perusahaan untuk melakukan pengungkapan
yang lebih luas dengan tujuan agar dapat mengurangi biaya keagenan perusahaan
(Sembiring, 2006). Biaya keagenan meliputi biaya pengawasan dan biaya kontrak.
Yang mana jika suatu perusahaan memiliki biaya pengawasan dan biaya kontrak
yang relatif rendah maka akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain
perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen yang salah
satunya digunakan untuk mengingkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.
Sebagai wujud pertangung jawaban manajer sebagai seorang agen kepada para
principal untuk memenuhi keinginan para princimal maka perusahaan akan
melakukan pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan.
Menurut teori legitimasi perusahaan yang memiliki ukuran yang besar maka
perusahaan akan lebih berusaha dalam mencari pengakuan dari masyarakat, upaya
dalam mencari sebuah pengakuan tersebut dibutuhkan sebuah pengungkapan CSR
perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat. Semakin besar sebuah perusahaan
maka akan melakukan pengungkapan CSR yang besar juga untuk mendapat
pengakuan dari masyarakat (Krisna & Suhardianto, 2016).

Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. (skripsi dan tesis)

Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi akan menjadi pusat perhatian publik
sehingga membuat para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk meningkatkan
kepentingan dan harapan akan transparansi yang semestinya dilakukan oleh
perusahaan. Pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR) adalah suatu
bentuk implementasi yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi harapan para
pemangku kepentingan dimana mereka ingin mendapatkan informasi lebih lanjut
mengenai kegiatan-kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan. Dalam teori
legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan ketika melakukan pengungkapan akan
memiliki tujuan akhir yaitu salah satunya memaksimalkan labanya. Laba atau
keuntungan perusahaan akan diperoleh secara maksimal ketika masyarakat
mengakui dan percaya terhadap perusahaan tersebut (Sholihin & Aulia, 2018).
Namun jika dikaitkan dengan teori agensi, perolehan laba perusahaan yang
semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang
lebih luas (Munsaidah et al., 2016). Sehingga dapat menunjukkan bahwa
perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan melakukan pengungkapan CSR
dengan nominal yang besar. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Putri (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan.

Pertumbuhan Perusahaan (Growth) (skripsi dan tesis)

Menurut Munsaidah et al.(2016) pertumbuhan perusahaan (growth)adalah sebuah
cara yang digunakan para investor untuk melakukan pertimbangan ketika
menanamkan modal atau investasinya ke perusahaan. Dengan melihat pertumbuhan
dari sebuah perusahaan para investor dapat melihat kinerja keuangan di perusahan
tersebut. Yang mana jika perusahaan memiliki tingkat perusahaan yang tinggi maka
kesempatan untuk mendapatkan profit atau laba untuk kedepannya akan semakin
tinggi pula.
Tingkat pertumbuhan (growth) perusahaan yang tinggi dapat membuat para
investor tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Apabila ketika
perusahaan dalam keadaan terus bertumbuh dengan baik maka akan menarik respon
positif para investor lebih besar. Seberapa baiknya suatu kinerja perusahaan dalam
perkembangan perekonomian dapat dilihat dengan menggunakan rasio
pertumbuhan perusahaan (Wartyna & Apriwenni, 2018).

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai standar pengukuran berdasarkan besar
kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala penentuan untuk mengetahui
apakah perusahaan tersebut berskala besar atau kecil. Ukuran perusahaan sendiri
dapat dinilai dengan melihat total penjualan, jumlah tenaga kerja, kapasitas pasar,
total aset dan masih banyak lagi. Semakin besar nilai dari berbagai macam itemitem tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memilki ukuran yang
besar. Dan semakin besar aset yang dimilki oleh perusahaan maka semakin banyak
pula perputaran uang yang terjadi dan semakin besar pula kapasitas pasar sehingga
perusahaan tersebut mendapat peluang yang besar untuk dikenal oleh masyarakat
luas menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam penelitian (Wardhani & Muid, 2017).
Perusahaan yang memiliki skala yang besar biasanya akan lebih cenderung
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, karena perusahaan tersebut lebih
memiliki jumlah aset yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
skala yang kecil. Perusahaan yang besar juga biasanya memiliki keuangan yang
baik juga sehingga ketika melakukan pengungkapan CSR memungkinkan dalam
jumlah yang besar pula menurut Sembiring, 2005 dalam penelitian (Susilowati,
Zulfa, & Hartono, 2018).

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Profitabilitas yaitu suatu rasio penilaian kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dengan rasio ini dapat
memberikan gambaran mengenai ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu
perusahaan yang ditunjukkan dengan melihat laba yang dihasilkan dari penjualan
atau dari pendapatan investasi perusahaan. Perusahaan profitabilitas dikatakan baik
apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan perusahaanyang mana
dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya (Kasmir, 2015).
Sembiring (2005) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dapat
memotivasi para stakeholder untuk meningkatkan kepentingan dan harapan mereka
akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Sehingga
dapatdinyatakan bahwa jika semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka
pengungkapan CSR perusahan akan cenderung semakin besar.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)

Suatu kegiatan yang menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dan
masyarakat sekitar yang akan memberi dampak positif yang mana kegiatan tersebut
itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan karena
kegiatannya dan sering disebut dengan Corporate Social Responsibility
(CSR)(Sari, 2012).
Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
yaitu suatu tindakan yang diadakan oleh perusahaan dengan sukarela untuk
meningkatkan perhatian perusahaan terhadap masalah yang terjadi baik di
lingkungan dan sosial dalam kegiatan bisnisnya dan juga merupakan sebagai bentuk
interaksi atau komunikasi perusahaan dengan para stakeholdernya (Yovana &
Kadir, 2020). Pengertian lain dari Corporate Social Responsibility (CSR) menurut
Untung (2008;1) adalah komitmen yang dibuat oleh perusahaan yang menunjukkan
keikutsertaan terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang mana hal
tersebut dilakukan dengan melakukan tanggungjawab sosial perusahaan dengan
memperhatikan aspek sekitar seperti aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Menurut Gray et al., (2001) dalam penelitian Oktalia (2014) menjelaskan
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu proses yang
dilakukan perusahaan untuk menyediakan informasi yang dirancang guna untuk
mengutarakan masalah seputar social accountability, yang mana tindakan tersebut
dapat dipertanggung jawabkanbaik laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan
sosial.
CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh perusahaan
tidak lagi single bottom line saja, namun saat ini berganti menjadi triple bottom
lines Mandaika dan Salim (2015) dalam penelitian (Yovana & Kadir, 2020).
Terdapat 3 point penting dalam CSR dengan menggunakan konsep triple bottom
line, yaitu:
1. Tanggung jawab perusahaan terhadap profit, yang maksudnya perusahaan
harus meningkatkan pendapatan perusahaan.
2. Tanggung jawab perusahaan terhadap people, yang maksudnya perusahaan
harus memberikan kesejahteraan bagi semua karyawan dan masyarakat.
3. Tanggung jawab perusahaan terhadap planet, yang maksudnya perusahaan
harus tetap menjaga kelestarian alam yang ada disekitar perusahaan yang
sedang beroperasi atau melakukan kegiatan perindustrian.
Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) harus diberitahukan kepada
stakeholder karena hal tersebut sebagai bentuk adanya pertanggung jawaban
kepada sosial dan lingkungan. Cara yang tepat melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) yaitu dengan melakukan sebuah pengungkapan yang
merupakan sebuah upaya perusahaan untuk menginformasikan kegiatan CSRnya
kepada stakeholdernya dengan cara diungkapkan melalui laporan tahunan
perusahaan. Perusahaan melakukan pengungkapan CSR melalui laporan tahunna
perusahan dengan tujuan agar stakeholder mengetahui adanya kegiatan CSR
diperusahaan dan dengan pengungkapan tersebut juga diharapkan perusahaan akan
mendapat dukungan dari masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan.
CSR diungkapkan dengan menggunakan pedoman yang ada di Global Reporting
Initiative (GRI). GRI adalah suatu organisasi nonpemerintah yang bertujuan untuk
mendukung pelaporan atas kegiatan sosial, lingkungan, dan tata kelola (Indriyani
& Yuliandhari, 2020).

Agency Theory (skripsi dan tesis)

Dalam sebuah perusahaan pasti akan muncul masalah yang disebabkan oleh agen
yang mana masalah tersebut muncul karena adanya ketidaksamaan antara agen
dengan principal. Seorang agen hanya berorientasi untuk mendapatkan bonus dari
perusahaan akan tetapi berbeda dengan principal yang lebih berorientasi pada profit
perusahaan. Dari sudut teori keagenan menyatakan bahwa informasi yang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dapat digunakan oleh para
stakeholder dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
manajer perusahaan. Tingginya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan maka masalah yang muncul antara agen dan principal dapat
diminimalisir karena principal akan lebih mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh
agennya sehingga tidak akan terjadi ketimpangan informasi antara keduanya
melalui pengungkapan CSR tersebut (Hasnia & Rofingatun, 2017).
Informasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang
mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya dapat mendapatkan perhatian
masyarakat. Dengan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial
diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada para investor ketika
melakukan pengambilan keputusan, sehingga investor tidak mengacu terhadap
informasi keuntungan saja.

Legitimasi Theory (skripsi dan tesis)

Legitimasi adalah suatu pengakuan perusahaan oleh masyarakat. Pengakuan
merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang mana itu membuat
kelangsungan hidup perusahaan menjadi lebih baik. Dalam teori legitimasi
menyatakan bahwa keberlangsungan kegiatan perusahaan harus sesuai dengan
aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar sehingga dengan begitu perusahaan
akan mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar Suchman (1995) dalam
penelitian (Sholihin & Aulia, 2018).
Dalam teori ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat dibuktikan
dengan melakukan pengungkapan secara tertulis dalam laporan keuangan
perusahaan dan kegiatan yang dilakukan perusahaan mengenai pengungkapan CSR
juga sesuai dengan nilai, adab dan aturan yang ada di lingkungan sekitar (Sari &
Triyono, 2017).
Dasar dari adanya pengungkapan CSR perusahaan yaitu menunjukkan
kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap sekitar dengan
melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Tujuan akhir pengungkapan sosial
yang dilakukan yaitu perusahaan ingin memiliki keuntungan yang lebih ketika
menjalankan kegiatan usahanya, namun jika dilihat untuk jangka kedepannya
perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan dimata masyarakat sehingga
reputasi perusahaan menjadi lebih baik (Sholihin & Aulia, 2018).

Stakeholder Theory (skripsi dan tesis)

Menurut Chariri(2008) dalam penelitian Indriyani & Yuliandhari (2020) bahwa
stakeholder theory menunjukkan bahwa perusahaan itu suatu entitas yang
beroperasi tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, melainkan juga
harus bermanfaat bagi seluruh stakeholdernya. Stakeholder meliputi kreditor,
pemerintah,analis, investor, supplier, masyarakat, konsumen,dan pihak
lainnya.Dalam teori stakeholder ini mengharapkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan CSRnya karena itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasa
kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.
Teori stakeholder dapat memberi sebuah penjelasan bahwa perusahaan
melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai upaya untuk memenuhi
harapan atau permintaan stakeholder. Namun demikian perusahaan tetap
melakukan identifikasi terhadap stakeholdernya, hal tersebut dilakukan perusahaan
untuk menanggulangi jika dalam kelangsungan kegiatannya terdapat gangguan dan
bisa menyebabkan impian perusahaan tidak terwujud (Sholihin & Aulia, 2018).
Hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder dapat diwujudkan
dengan melakukan beberapa kegiatan yang baik yang diinginkan oleh stakeholder.
Hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan berdampak baik
untuk perusahaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk
mewujudkan keinginan stakeholdernya yaitu dengan melakukan pengungkapan
Corporate Social Responsibility. Pengungkapan Corporate Social Responsibility
merupakan media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder, dan dengan
perusahaan melakukan pengungkapan ini stakeholder dapat mengevaluasi dan
mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan perannya yang sesuai dengan
keinginan stakeholder.

Penelitian Sebelumnya (skripsi dan tesis)

Yovana & Kadir (2020) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR), leverage berpengaruh negatif signifikan
terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan
pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Menggunakan perusahaan
index LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2014-
2017 sebagai populasi penelitian.
Hasil penelitian Indriyani & Yuliandhari (2020) menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan untuk
variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Dengan satu teori yaitu teori stakeholder. Sampel yang
digunakan yaitu 44 perusahaan Indeks LQ-45 non-keuangan dengan periode 2015-
2018.
Putri (2017) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa
semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Sampel yang digunakan ada 25 perusahaan pertambangan dengan periode selama 3
tahun yaitu tahun 2012- sampai tahun 2014.
Penelitian yang dilakukan oleh Irhami & Diana (2020) dengan hasil
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, ukuran
perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada Corporate Social
Responsibility. Sedangkan leverage, likuiditas, rasio aktivitas dan profitabilitas
berpengaruh positif pada Corporate Social Responsibility. Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2018 merupakan
sampel penelitian.
Hasil penelitian Munsaidah et al., (2016) dengan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa firm size, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan berpengaruh
positif terhadap CSR. Sedangkan age dan leverage berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan CSR. Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dengan periode 2010-2014 merupakan populasi yang digunakan
dalam penelitian.
Penelitian yang dilakukan Wartyna & Apriwenni (2018) menyimpulkan
variabel kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan
publik, leverage, dan pertumbuhan perusahaan menunjukan tidak adanya pengaruh
terhadap pengungkapan CSR.

Perbedaan Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme (skripsi dan tesis)

Corporate Governance pada Pengungkapan Modal Intelektual di
Indonesia dan Malaysia.
Indonesia dan Malaysia meskipun tergabung dalam bagian negara
berkembang dan terletak dalam satu kawasan tetap memiliki perbedaan
dalam standar pelaporan keuangan serta pedoman mekanisme GCG.
Standar pelaporan keuangan yang digunakan di Indonesia yaitu Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan Malaysia menggunakan
Malaysian Accounting Standards Board (MASB). Perbedaan berikutnya
yaitu pedoman mekanisme penerapan GCG di Indonesia dan Malaysia,
dimana Indonesia memiliki KNKG selaku pembuat pedoman GCG di
Indonesia, sementara di Malaysia memiliki Securities Commision yang
membuat Malaysian Code on Corperate Governance (MCCG). Perbedaan
yang terdapat di Indonesia dan Malaysia akan memengaruhi efek variabel
independen pada ICD mengingat bahwa variabel moderasi penelitian ini
yaitu kualitas komite audit merupakan bagian dari GCG.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesepuluh yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan perbedaan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh struktur
kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan
Malaysia.

Perbedaan Pengungkapan Modal Intelektual di Indonesia dan Malaysia (skripsi dan tesis)

ICD sejauh ini diungkapkan secara sukarela oleh manajemen
perusahaan yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi
kepada para investor. Wilayah dan hukum yang berlaku disuatu negara
merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tingkat kesukarelaan
pengungkapan ICD pada suatu perusahaan. Pada umumnya negara maju
telah membuat aturan dalam pembuatan laporan tahunan untuk melakukan
pengungkapan mengenai modal intelektual perusahaan, sedangkan untuk
negara berkembang belum ada aturan yang mengatakan untuk melakukan
pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan. Hal
ini didukung dengan hasil penelitian Web et al. (2008) yang mengatakan
bahwa perusahaan yang berasal dari lingkungan hukum yang kuat
(common law system) mendapatkan tekanan yang lebih dibandingkan
dengan perusahaan dari lingkungan hukum yang lemah (civil law system)
dalam melakukan pengungkapan yang baik. Indonesia menerapkan civil
law system, sedangkan Malaysia menerapkan common law system.
Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual dengan
membandingkan 2 negara telah dilakukan oleh Velycia (2014) dan Ulum
et al. (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Velycia (2014) meneliti
perbedaan tingkat ICD antara negara Indonesia dengan Singapura, hasil
dari penelitian ini mengatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat ICD
antara negara berkembang (Indonesia) dengan negara maju (Singapura).
Perusahaan di Indonesia memiliki tingkat ICD yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan di Singapura, hal ini dikarenakan
perusahaan di Indonesia melakukan ICD untuk meningkatkan minat
investor agar berinvestasi pada perusahaannya.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Ulum et al. (2016) membandingkan
tingkat ICD yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat ICD
antara universitas di Indonesia dan Malaysia, hal ini dikarenakan
Indonesia dan Malaysia tidak mendapatkan tekanan untuk melakukan
pengungkapan modal intelektual.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesembilan yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan perbedaan pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan
Malaysia.

Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)

pada Pengungkapan Modal Intelektual
Tingkat kepemilikan asing yang tinggi dalam suatu perusahaan
akan sangat meningkatkan sistem pengawasan terhadap perusahaan
tersebut, hal ini terjadi karena pihak asing pada umumnya memiliki
pengalaman investasi yang cukup banyak, sehingga membuat kepemilikan
asing memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik dibanding
kepemilikan lainnya.
Manajemen dalam memenuhi tuntutan dari para investor asing
tersebut agar pihak asing tersebut yakin bahwa laporan tahunan yang
dilaporkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan pada umumnya
menggunakan mekanisme pengawasan internal yang dapat menjamin
kebenaran dari laporan tahunan tersebut kepada para stakeholder.
Keberedaan komite audit merupakan salah satu perangkat penting dalam
peneran pengawasan tersebut.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan asing pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang
dilakukan Gautama, Daromes, dan Ng (2017) mengatakan bahwa
kompetensi komite audit memoderasi hubungan antara kepemilikan asing
dan kualitas laporan keuangan. Pengawasan yang efektif baik dari pihak
investor asing maupun dari komite audit perusahaan dapat mengurangi
permasalahan asimetri informasi dan meningkatkan kualitas laporan
keuangan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keenam yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan asing
terhadap pengungkapan modal intelektual.

Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Pemerintah pada Pengungkapan Modal Intelektual
Ketentuan tentang komite audit telah diatur dalam Undang-Undang
No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa komisaris
dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja
secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas
dalam melaksanakan tugasnya.
Salah satu tugas komite audit dalam perusahaan BUMN yaitu
melakukan monitoring pada setiap tingkat dan unit dalam struktur
organisasi BUMN, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan optimal
dan transparan, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas.
Sedangkan komite audit di Malaysia memiliki tugas berdasarkan
Malaysian Code on Corporate Governance untuk memeriksa dan
memberikan pendapat apakah laporan keuangan secara keseluruhan
memberikan pandangan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hal ini terjadi karena peraturan mengenai pengungkapan
modal intelektual di Indonesia baru saja diatur pada tahun 2014 melalui
PSAK No. 19 (revisi 2014), sehingga pada tahun 2013 perusahaanperusahaan belum diwajibkan melakukan ICD, kemudian pada tahun 2014
peraturan baru saja dibuat, dan pada tahun 2015 merupakan tahun pertama
diterapkannya peraturan mengenai ICD tersebut. Pada penelitian kali ini
tahun yang diambil dalam pengujian yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017,
sehingga pada penelitian ini diharapkan kualitas komite audit memperkuat
pengaruh kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual
di suatu perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis ketujuh yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan
pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual.

Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Institusional pada Pengungkapan Modal Intelektual
Tingkat kepemilikan saham institusional yang besar akan sangat
memengaruhi aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit
terhadap pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan
termasuk dalam laporan tahunan yang diberikan kepada para pemegang
saham. Investor institusional sangat membutuhkan informasi-informasi
yang ada pada perusahaan secara keseluruhan baik itu keuangan dan non
keuangan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan, sehingga komite
audit dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas laporan tahunan
perusahaan.
Hasil penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018)
menunjukkan bahwa kualitas komite audit terbukti dapat menjadi
moderator pada pengaruh kepemilikan institusional terhadap
pengungkapan modal intelektual di suatu perusahaan. Hal ini terjadi
karena para investor institusional memaksimalkan praktik pengungkapan
informasi di perusahaan dengan cara meningkatkan peran dan fungsi
komite audit yang ada diperusahaan untuk membantu para investor
tersebut dalam mengawasi dan memantau manajemen perusahaan agar
berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keenam yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan
institusional terhadap pengungkapan modal intelektual.

Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Manajerial pada Pengungkapan Modal Intelektual
Khafid dan Alifia (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa
keberadaan komite audit dalam perusahaan juga memiliki peran strategis
dalam memonitor manajemen perusahaan. Pengungkapan modal
intelektual sebagai bagian penting dari kualitas pelaporan keuangan
umumnya dipengaruhi oleh peran komite audit dalam menjalankan fungsi
pengawasan.
Komite audit yang memenuhi syarat Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang ‘Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit’ Pasal 7, memahami dan memiliki
pengalaman luas dalam tata kelola perusahaan dan kompetensi akuntansi
dinilai dapat menekan sikap oportunistik manajemen dalam proses
manajemen perusahaan dan praktik pengungkapan informasi perusahaan.
Hal ini didukung dengan hasil penelitian Merawati et al (2013) yang
menemukan bahwa komite audit yang memenuhi syarat akan lebih efektif
dalam memberikan pengawasan pada proses pelaporan keuangan
perusahaan.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan manajerial pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hal ini terjadi karena peraturan mengenai pengungkapan
modal intelektual di Indonesia baru saja diatur pada tahun 2014 melalui
PSAK No. 19 (revisi 2014), sehingga pada tahun 2013 perusahaanperusahaan belum diwajibkan melakukan ICD, kemudian pada tahun 2014
peraturan baru saja dibuat, dan pada tahun 2015 merupakan tahun pertama
diterapkannya peraturan mengenai ICD tersebut. Pada penelitian kali ini
tahun yang diambil dalam pengujian yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017,
sehingga pada penelitian ini diharapkan kualitas komite audit
memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan
modal intelektual di suatu perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kelima yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan
manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Modal (skripsi dan tesis)

Intelektual
Investasi asing sangat berkembang pada perekonomian dunia saat ini.
Banyak perusahaan-perusahaan lokal yang mayoritas pemegang sahamnya
adalah pihak asing. Darmawati (2006) mengatakan bahwa semakin
terkonsentrasinya kepemilikan suatu perusahaan, maka pengambilan
keputusan akan semakin berpengaruh pada pemegang saham mayoritas
yang menguasai perusahaan.
Menurut Utama dan Khafid (2015) bahwa kepemilikan asing dapat
menjadi monitor yang efektif bagi para manajer di pasar negara
berkambang. Hal tersebut dikarenakan pihak asing membawa sistem tata
kelola negara maju untuk diterapkan pada perusahaan yang terdapat di
negara berkambang.
Berdasarkan penjelasan dalam pendahuluan dan tinjauan pustaka,
penelitian yang dilakukan sampai saat ini menyatakan bahwa konsentrasi
kepemilikan merupakan suatu faktor penentu dari pengungkapan modal
intelektual yang dilakukan pihak perusahaan dalam laporan tahunannya.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Khafid dan
Alifia (2018) dan Aisyah dan Sudarno (2014) yang menyatakan bahwa
kepemilikan asing yang tinggi memiliki efek positif pada tingkat
pengungkapan modal intelektual. Hal ini disebabkan karena perusahaan
berusaha memenuhi permintaan investor asing tersebut dalam menyajikan
dan mengungkapkan informasi yang lebih luas dan rinci termasuk modal
intelektual. Semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan
maka semakin luas tingkat pengungkapan modal intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keempat yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Modal (skripsi dan tesis)

Intelektual
Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh pemerintah
yang menuntut manajemen atau agen bertanggung jawab atas transparansi
yang lebih besar dalam pengungkapan informasi perusahaan kepada
pemerintah. Ghazali (2007) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah
secara politis lebih sensitif karena kegiatan perusahaan dengan bagian
terbesar milik pemerintah mendapat banyak perhatian umum. Investasi
yang dibuat oleh pemerintah di suatu perusahaan memiliki tujuan untuk
kesejahteraan masyarakat luas, sehingga perusahaan harus memiliki
akuntabilitas publik yang tinggi.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khafid dan Alifia (2018)
menyatakan bahwa sejauh ini kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh
yang paling positif dibanding kepemilikan lain, hal ini dikarenakan
besarnya perhatian dari masyarakat terhadap perusahaan milik pemerintah
membuat manajemen harus lebih transparan sehingga melakukan
pengungkapan secara luas termasuk modal intelektual sebagai bentuk
akuntabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Utama
dan Khafid (2015) dan Aisyah dan Sudarno (2014) yang dalam
penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan pemerintah sejauh ini
memiliki efek positif terhadap pengungkapan modal intelektual.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Haji dan Ghazali (2013)
menemukan hal yang sama bahwa kepemilikan pemerintah yang tinggi
berdampak positif pada pengungkapan modal intelektual perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Semakin besar kepemilikan pemerintah
dalam suatu perusahaan maka akan semakin luas tingkat pengungkapan
modal intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis ketiga yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal
intelektual.
H3a: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
H3b: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Modal (skripsi dan tesis)

Intelektual
Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam tata kelola
dan penungkapan suatu perusahaan. Menurut Li et al. (2008), pengawasan
yang dilakukan oleh investor institusional memiliki tujuan untuk
mengendalikan manajer untuk bertindak atas nama perusahaan dan untuk
mencegah terjadinya perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer.
Investor institusional membutuhkan informasi yang relevan dan kompleks
untuk pengambilan keputusan serta memberikan lebih banyak pemahaman
terhadap investor institusional.
Menurut Aisyah dan Sudarno (2014) perusahaan dengan kepemilikan
institusional yang besar cenderung akan mendapatkan pengawasan yang
lebih tinggi dari para investor. Kepemilikan institusional yang tinggi akan
mendorong perusahaan untuk membuat lebih banyak pengungkapan,
karena manajemen didorong untuk melakukan pengungkapan informasi
yang lebih transparan yang akan mengurangi perilaku oportunistik. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khafid dan Alifia
(2018) dan Utama dan Khafid (2015) yang menyatakan bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan
modal intelektual. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu
perusahaan maka semakin luas tingkat pengungkapan modal
intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kedua yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal
intelektual.
H2a: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
H2b: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Modal (skripsi dan tesis)

Intelektual
Kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat mengurangi konflik
antara principal dan agen yang lebih rendah karena manajer akan
meningkatkan kinerja mereka untuk menghasilkan banyak insentif.
Adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong
penyatuan antara kepentingan prinsipan dengan agen sehingga manajer
akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan para pemegang saham.
Kepemilikan manajerial membuat para pemegang saham di luar manajer
tidak perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajer (Jensen
dan Meckling, 1976).
Khafid dan Alifia (2018) melakukan penelitian terhadap perusahaan
sector keuangan yang terdaftar di BEI dan menemukan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan modal
intelektual, ini karena manajer perusahaan lebih mengetahui informasi
tentang perusahaan termasuk informasi modal intelektual, sehingga tidak
tergantung pada informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Utama dan Khafid (2015) juga
menemukan bahwa kepemilikan saham yang tinggi oleh manajemen akan
membuat manajemen tersebut cenderung membuat tingkat pengungkapan
modal intelektual di perusahaan rendah, karena perusahaan tidak memiliki
hubungan yang intensif dengan pihak eksternal, dan pihak manajerial
sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan telah memperoleh lebih
banyak informasi daripada informasi yang tercantum dalam laporan
tahunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Aisyah dan Sudarno (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual
dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi
merasa tidak perlu untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas
kepada pihak lain. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut maka dapat
disimpulkan semakin besar tingkat kepemilikan manajerial dalam suatu
perusahaan maka semakin sempit tingkat pengungkapan modal
intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis pertama yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal
intelektual.
H1a: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
H1b: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Komite Audit (skripsi dan tesis)

Komite audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada dewan komisaris perusahaan untuk membantu melaksanakan tugas dan
fungsi dewan komisaris tersebut.
Anggota komite audit paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota
yang dapat berasal dari komisaris independen ataupun pihak luar perusahaan
yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit dalam
menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya diharuskan bertindak
secara independen. Rapat yang dilakukan oleh komite audit untuk
pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah anggota. Komite audit
setiap tahunnya diwajibkan untuk membuat laporan tahunan atas pelaksanaan
kegiatan yang dilakukannya yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan
perusahaan

Pengungkapan Modal Intelektual (skripsi dan tesis)

Pengungkapan Modal Intelektual didefinisikan oleh Abeyesekera dan
Guthrie (2002) sebagai laporan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
informasi umum bagi para pengguna yang tidak dapat memerintahkan
penyusunan laporan tentang modal intelektual. Mouritsen et al. (2001),
mengatakan bahwa pengungkapan modal intelektual dalam suatu laporan
keuangan perusahaan merupakan suatu bentuk pembuktian bahwa laporan
tersebut telah menggambarkan perusahaan secara kredibel, terpadu, serta
benar dan jujur.
Menurut Muhammad dan Ismail (2009), pengungkapan modal intelektual
merupakan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur aset
tidak berwujud dan menjelaskan hasil atas kegiatan berbasis pengetahuan
yang dimiliki perusahaan. Jenis pengungkapan modal intelektual merupakan
informasi yang sangat berharga bagi investor, karena dapat membantu mereka
untuk menilai kembali ketidakpastian prospek masa depan perusahaan dan
memfasilitasi dalam menilai perusahaan (Bukh, 2003).
Menurut Shakina dan Barajas (2014), terdapat tiga komponen modal
intelektual yaitu:
(1) Human Capital (HC), apa yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam
proses atau tujuan untuk menambah nilai karyawan tersebut.
(2) Structural Capital (SC), apa yang terjadi antara orang-orang, bagaimana
orang-orang yang terhubung dalam perusahaan, dan apa yang tersisa
ketika karyawan tersebut meninggalkan perusahaan.
(3) Relational Capital (RC), hubungan perusahaan dengan pemangku
kepentingan eksternal.

Struktur Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Struktur kepemilikan merupakan salah satu cara dalam mengurangin
konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen
perusahaan. Konflik kepentingan umumnya muncul karena pihak-pihak yang
terlibat dalam perusahaan memilki tujuan atau kepentingan masing-masing
sehingga menyebabkan perbedaan, perbedaan tersebut pada umumnya
disebabkan oleh karakteristik kepemilikan dalam perusahaan. Seperti yang
telah dijelaskan di pendahuluan, struktur kepemilikan perusahaan terbagi
menjadi beberapa jenis yang terdiri atas kepemilikan keluarga, kepemilikan
manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing (Saleh et al, 2009).
Pada penelitian ini yang digunakan adalah kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing,
karena struktur kepemilikan tersebut yang terdapat pada perbankan, sedangkan
kepemilikan keluarga sangat sedikit di Indonesia.
a. Kepemilikan Manajerial
Menurut Wahidahwati (2002) kepemilikan manajerial merupakan
kondisi dimana pemegang saham mayoritas dimiliki oleh pihak
manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif
ikut dalam pengambilan keputusan.
Menurut Hasty dan Herawaty (2017) dalam penelitiannya
mengatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu
mekanisme pengawasan yang berutujuan untuk menyelaraskan
berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan agar memiliki tujuan
atau arah yang sama untuk menekan terjadinya konflik kepentingan.
b. Kepemilikan Institusional
Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) kepemilikan institusional
ada kondisi dimana tingginya persentase saham perusahaan yang
dimiliki oleh pihak institusi. Pihak institusi yang dimaksud dalam hal
ini berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan asuransi,
bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta.
c. Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan pemerintah atau yang biasa disebut sebagai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian besar
atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Usaha Milik Negara).
d. Kepemilikan Asing
Kepemilikan asing merupakan suatu kondisi dimana pemegang
saham dalam suatu perusahaan mayoritasnya adalah pihak asing. Hal
ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, kepemilikan asing adalah kegiatan penanaman
modal yang dilakukan pihak asing, baik itu negara asing, perseorangan
warga negara asing, badan usaha asing, dan badan hukum asing untuk
melakukan usaha di wilayah Indonesia

Mekanisme Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Corporate Governance (CG) menurut The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG) adalah suatu mekanisme untuk mengarahkan
dan mengendalikan perusahaan agar operasional perusahaan tersebut berjalan
sesuai dengan apa yang diharapkan para stakeholders, sedangkan Good
Corporate Governance (GCG) didefinisikan oleh IICG sebagai struktur,
sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan sebagai suatu upaya
dalam meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka
panjang.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), pelaksanaan
GCG sangat diperlukan sebagai bentuk upaya pembangunan kepercayaan
masyarakat dan dunia untuk memenuhi syarat mutlak untuk berkembang
dengan baik dan sehat bagi dunia perbankan. Dalam pedoman tata kelola
perusahaan (GCG) di Indonesia, ada lima prinsip dasar sebagai berikut:
1. Keterbukaan, bank harus mengungkapkan informasinya secara tepat
waktu, jelas, luas, akurat dan dapat dibandingkan serta memberikan
kemudahan akses bagi para stakeholders sesuai dengan haknya.
2. Akuntabilitas, bank harus menetapkan apa yang menjadi tanggung
jawabnya dengan jelas dari masing-masing organ organisasi yang
sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan.
3. Tanggung Jawab, demi menjaga keberlangsungan usahanya bank harus
berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (prudential banking
practices) dan menjamin atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku.
4. Independensi, dalam pengambilan keputusan bank harus bersifat
obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran, bank harus senantiasa untuk memperhatikan kepentingan
para stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

Teori Agensi (skripsi dan tesis)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu
hubungan dimana satu orang atau lebih (principal) melibatkan orang lain
(agent) untuk melakukan beberapa pekerjaan atau kegiatan atas nama mereka
dan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen.
Hubungan keagenan dalam perusahaan dapat digambarkan dengan hubungan
antara pemilik dan para pemegang saham sebagai pihak yang disebut
principal dan pihak manajemen perusahaan sebagai pihak yang disebut agent.
Teori agensi yang baik dapat terwujud apabila psinsipal dan agen memiliki
tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga kedua
belah pihak tersebut akan memiliki pemikiran yang sama.
Menurut Purwantini (2011) terdapat tiga jenis konflik keagenan yang
biasanya terjadi pada suatu perusahaan, yaitu konflik antara pemegang saham
dengan manajemen, konflik antara pemegang saham mayoritas dengan
minoritas, dan konflik antara pemegang saham dengan pemberi utang. Akan
tetapi yang paling sering terjadi diantara ketiga konflik tersebut adalah konflik
antara pemegang saham dengan manajemen. Oleh karena itu, teori keagenan
pada umumnya lebih menekankan pada kontrol atau pengawasan yang
efisiensi dalam hubungan antara pemegang saham dengan agen dengan
harapan dapat meminimumkan konflik keagenan.

Definisi CSR (skripsi dan tesis)

The World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD),
mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk
berperilaku dan bertindak etis dan memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup para karyawan beserta keluarganya, dan
juga meningkatan kualitas hidup komunitas setempat dan masyarakat luas. Sedangkan
Tazkiyah (2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para
karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun
masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang
bermanfaat baik bagi bisnis maupun untuk pembangunan.
Dusuki dan Dar (2005), CSR perusahaan adalah standar perilaku perusahaan yang
harus dipenuhi untuk memberikan dampak positif dan produktif bagi masyarakat
sekaligus mempertahankan nilai perusahaan selain memaksimalkan keuntungan semata.
Mereka juga menambahkan bahwa setiap perusahaan memiliki dua macam tanggung
jawab, yaitu komersial untuk menjalankan bisnisnya dengan sukses dan sosial untuk
menjalankan peran mereka dimasyarakat dan komunitas sekitar.
Daykin (2006) menyatakan bahwa tujuan utama dari pelaporan sosial perusahaan
adalah untuk melihat dampak dari tindakan perusahaan pada kualitas kehidupan
masyarakat. Pengungkapan mengenai pelaporan sosial perusahaan bisa didapat dari
pelaporan tahunan perusahaan, pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan
berkelanjutan perusahaan, ataupun pelaporan tata kelola perusahaan. Putra (2009) dalam
penelitiannya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab
sosial serta hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan reaksi investor
membuat kesimpulkan berdasarkan penelitian-peneliti sebelumnya bahwa secara garis
besar manfaat CSR adalah :
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan.
5. Membuka peluang pasar yang lebih besar.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dengan pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat CSR yang dibangun berdasarkan visi
tanggung jawab sosial perusahaan bisa didapatkan oleh kedua-belah pihak dan juga
sejalan dengan prinsip kemasyarakatan bersama yang dikembangkan melalui berbagai
program kegiatan CSR.
Di Indonesia adapun undang-undang yang mengatur mengenai pengungkapan
tanggung jawab sosial diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Pengertian tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang No. 40
tahun 2007 adalah, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen
perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
mengingkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dalam
undang-undang juga disebutkan bahwa salah satu laporan yang harus dimuat dalam
laporan tahunan adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Jenis dan Tingkat Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Darrough (1998) dalam Putra (2009) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan
dalam hubungannya dengan persyaratan standar, yaitu :
1. Mandated Disclosure (Pengungkapan Wajib)
Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi
yang berlaku. Pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan apabila perusahaan
tidak mau mengungkapkan informasinya secara sukarela.
2. Voluntary Disclosure (Pengungkapan Sukarela)
Merupakan butir-butir pengungkapan yang dilakukan sukarela oleh perusahaan
tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.
Hendriksen (1992) menyatakan bahwa pengungkapan dalam pengertian terluas
hanya berarti penyampaian (release) informasi. Hendriksen (1992) dan Evans (2003)
membagi tingkat pengungkapan menjadi tiga konsep pengungkapan yang bergantung
pada peraturan yang dianggap paling diinginkan. Tiga konsep pengungkapan tersebut
adalah:
1. Adequate disclosure (Pengungkapan cukup)
Konsep yang sering digunakan adalah Adequate Disclosure, yaitu pengungkapan
minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka
yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. Fair disclosure (Pengungkapan wajar)
Fair disclosure adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan
tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan
dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. Full disclosure (Pengungkapan penuh)
Full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari
seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan.
Hendriksen berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena
penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi
yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan

Definisi Pengungkapan (Disclosure) (skripsi dan tesis)

Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan
(Ghozali dan Chariri, 2007). Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, disclosure
mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan
penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan.
Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan
mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun
non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Hendriksen (1992)
berpendapat bahwa untuk mencapai pengungkapan yang pantas, sebuah pengungkapan
harus menjawab pertanyaan:
1. Untuk siapa informasi diungkapkan?
2. Apa tujuan dari pengungkapan informasi?
3. Berapa banyak informasi harus diungkapkan?
Untuk pertanyaan bagaimana dan kapan informasi harus diungkapan termasuk
penting, akan tetapi tidak lebih penting daripada tiga pertanyaan awal. Pertanyaan
tersebut sama dengan pendapat Evans (2003), akan tetapi Evans mengikut sertakan
pertanyaan “kapan informasi harus diungkapan”. Evans (2003) berpendapat bahwa
pengungkapan berarti menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk
laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan
tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan menurut Evans
hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, tidak termasuk
dengan pernyataan umum atau private yang dibuat untuk manajemen atau informasi
yang disampaikan di luar lingkup pelaporan keuangan

Teori Ecofficiency (skripsi dan tesis)

Hansen dan Mowen (2000) dalam Dini (2010) mengungkapkan sebuah
teori yang mendukung upaya perusahaan untuk mengarahkan operasinya untuk
menjadi lebih ramah lingkungan, yang dinamakan ecofficiency. Konsep ini
berupaya menjelaskan bahwa upaya perusahaan untuk memproduksi barang dan
jasa memiliki nilai tambah sekaligus secara berkelanjutan mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan melalui efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini
secara simultan akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.
Konsep ini dapat menjelaskan mengenai hubungan antara kinerja lingkungan
dengan kinerja keuangan. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Hansen dan
Mowen (2000) dalam teorinya adalah:
1) Konsumen semakin menginginkan produk-produk yang memiliki nilai tambah
dan ramah lingkungan.
2) Tenaga kerja saat ini memiliki kecenderungan untuk memilih bekerja di
perusahaan yang memiliki citra yang positif terkait lingkungan. Kinerja
lingkungan perusahaan yang semakin baik juga diindikasikan meningkatkan
produktivitas karyawan.
3) Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat kelalaian dalam mengelola
lingkungan, sekaligus meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
4) Mengurangi biaya modal karena minimnya biaya keagenan yang harus
dibayar perusahaan, dan meminimalkan biaya asuransi yang harus ditanggung
perusahaan.
5) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi dan
membuka kesempatan baru.
6) Ecofficiency memberikan manfaat lain secara signifikan kepada perusahaan
dalam rangka meningkatkan corporate image.

Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)

Teori legitimasi (legitimacy theory) melihat bahwa perusahaan
merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih besar di tempat mereka
berada (Gray et al. 1996 dalam Deegan, 2003) dan perusahaan akan mengambil
berbagai tindakan untuk memastikan bahwa aktivitas operasi mereka dianggap
sah (legitimate), sehingga dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di
tempat mereka beroperasi (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Deegan, 1996).
Deegan dan Rankin (1996: 54) dalam Deegan (2003) menjelaskan bahwa
ketika organisasi tidak mendapatkan legitimasi dari aktivitas operasi mereka,
maka masyarakat akan mencabut “kontrak” untuk keberlanjutan aktivitas operasi
perusahaan. Hal ini akan menimbulkan penurunan konsumen atau ketiadaan
permintaan produk dalam bisnis, penyebab hilangnya penyediaan tenaga kerja
dan pendanaan modal bisnis, atau mempengaruhi pemerintah untuk menaikkan
pajak, denda atau hukuman untuk melarang tindakan yang tidak sesuai dengan
ekspektasi masyarakat (Deegan, 2003: 256).
Perusahaan akan dinilai oleh publik berdasarkan bagaimana perusahaan
tersebut mencitrakan dirinya sendiri. Berdasarkan teori legitimasi, satu-satunya
cara bagi entitas untuk bisa bertahan adalah jika masyarakat di tempat mereka
berada menganggap bahwa kegiatan entitas tersebut sudah selaras dengan
lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan harus berupaya membentuk
dan mempertahankan legitimasi mereka di masyarakat dengan cara melakukan
tanggung jawab lingkungan dan melakukan pengungkapan lingkungan kepada
publik dalam pelaporan keuangan (Dowling dan Pfeffer, 1975; Lindblom, 1994,
dalam Deegan, 2003).
Gray et al. (1995: 65) dalam Deegan (2003) juga mengungkapkan bahwa
pengungkapan lingkungan perusahaan dapat membentuk citra (image)
perusahaan yang kompeten dan peduli dalam melakukan tanggung jawab
lingkungan. Deegan (2003: 304) menyatakan bahwa perusahaan harus memenuhi
ekspektasi masyarakat jika mereka berkeinginan untuk mempertahankan
keberlanjutan perusahaan. Hal ini kemudian akan berdampak kepada penilaian
masyarakat mengenai perusahaan. Citra perusahaan yang baik akan menuai
apresiasi dari masyarakat sehingga dapat berdampak pada peningkatan nilai
perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan ini kemudian dapat memberikan
dampak pada kinerja keuangan perusahaan.
Konsep ini sejalan dengan penelitian Cahyonowati dalam Januarti dan
Apriyanti (2006) yang menyatakan bahwa ada tiga perspektif yang timbul
berkaitan dengan pengungkapan tangggung jawab sosial (termasuk lingkungan)
perusahaan dan berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, yaitu:
1. Perspektif Bisnis yang menganggap pentingnya reputation capital untuk
menguasai dan menopang pasar. Perspektif ini memasukkan unsur tanggung
jawab sosial perusahaan dalam kegiatan periklanan perusahaan dan juga pada
kegiatan pemasaran.
2. Perspektif eco-sosial memandang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai
nilai (value) dan strategi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
Tanggung jawab sosial juga dipandang sebagai strategi karena dapat
mengurangi ketegangan sosial.
3. Right-Based perspective menekankan bahwa konsumen, pekerja, masyarakat
dan pemegang saham mempunyai hak untuk mengetahui kegiatan bisnis
perusahaan. Aspek kunci dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah
akuntabilitas, transparansi dan investasi lingkungan

Teori Pemangku Kepentingan (skripsi dan tesis)

As Hanas (1998:.32) dalam Deegan (2003: 268) menyatakan bahwa
berdasarkan sudut pandang normatif, teori pemangku kepentingan menyatakan
bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak untuk diperlakukan secara
adil oleh sebuah organisasi (Deegan, 2003). Teori ini memandang bahwa
manajer sebaiknya mengelola organisasi tersebut agar menguntungkan seluruh
pemangku kepentingan. Teori ini juga memandang bahwa perusahaan bukan
merupakan sebuah mekanisme untuk meningkatkan pengembalian (return)
pemegang saham, namun sebagai sebuah sarana untuk mengkoordinasi
kepentingan investor, dan memandang bahwa manjemen memiliki fiduciary
relationship (hubungan untuk mempercayai orang lain dalam memegang sesuatu)
tidak hanya kepada pemegang saham, namun kepada seluruh pemangku
kepentingan.
Selanjutnya, dalam teori normatif pemangku kepentingan, manajemen
harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku
kepentingan dan ketika terjadi konflik kepentingan, mengelola bisnis agar
mencapai keseimbangan optimal diantara mereka (Deegan, 2003: 268). Hal ini
menyiratkan bahwa manajemen setidaknya mengorbankan sebagian kepentingan
pemegang saham untuk pemangku kepentingan yang lain. Oleh karena itu, dalam
sudut pandang normatif, teori pemangku kepentingan mengimplikasikan bahwa
bisnis memiliki tanggung jawab lingkungan.
Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang
tinggi akan memiliki keuntungan yang besar dan dana berlebih untuk investasi
(Waddock dan Graves, 1994 dalam Setyowati, 2009). Dana tersebut dapat
diinvestasikan pada pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan kinerja
lingkungan yang baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial
perusahaan. Teori ini menunjukkan pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja
lingkungan yang dilakukan perusahaan.
Deegan (2003: 269) mengungkapkan lebih lanjut mengenai teori
pemangku kepentingan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak
untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana organisasi berpengaruh
terhadap mereka, bahkan jika mereka memilih untuk tidak menggunakan
informasi tersebut dan bahkan jika mereka secara tidak langsung berpengaruh
terhadap keberlangsungan organisasi. Pengungkapan lingkungan dapat menjadi
sarana bagi perusahaan untuk memberikan informasi mengenai kinerja
lingkungan perusahaan sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil
keputusan manajemen.
Perusahaan yang telah melakukan kinerja lingkungan yang baik akan
cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih luas. Hal ini
sejalan dengan penelitian Lang dan Lundholm (1993) dalam Clarkson et al
(2006) yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang
baik cenderung memiliki pengungkapan yang lebih luas untuk memberikan
berita baik (good news) kepada pasar dan seluruh pemangku kepentingan. Teori
pemangku kepentingan ini juga dapat menjelaskan pengaruh kinerja keuangan
terhadap luas pengungkapan lingkungan.

 Regulasi Lingkungan di Indonesia (skripsi dan tesis)

Peraturan mengenai kewajiban dalam pengungkapan lingkungan
dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan ini penggunaan istilah Corporate
Environment and Social Responsibility (CESR) disebut dengan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Dalam UU PT Nomor 40 Tahun
2007 pada pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian tanggung jawab sosial dan
lingkungan (TJSL) perusahaan bahwa:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.
Peraturan yang mewajibkan dalam pengungkapan lingkungan dituangkan
dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 merujuk pada pasal 66. Peraturan ini
mengungkapkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)
perusahaan kemudian kembali ditekankan pada UU PT Nomor 40 Tahun 2007,
Pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang
mewajibkan pengungkapan lingkungan selanjutnya ditegaskan melalui
Keputusan BAPEPAM-LK Nomor: KEP-134/BL/2006 pasal 1 mengenai
kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik,
menyatakan bahwa:
Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata
kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam
periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian yang dimaksud
sekurang-kurangnya memuat hal-hal diantaranya uraian mengenai aktivitas
dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menjelaskan mengenai
pengungkapan lingkungan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf ke-14 yang menyatakan bahwa:
Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added
statement), khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup
memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan
sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.
Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi
Keuangan.

Tujuan dan Sasaran PROPER (skripsi dan tesis)

Tujuan dari penerapan instrumen PROPER adalah untuk
mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai
peningkatan kualitas hidup. Pengumuman peringkat kinerja PROPER
kepada publik dapat menimbulkan efek insentif dan disinsentif reputasi
dalam peningkatan penataan kinerja. Para pemangku kepentingan
(stakeholders) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang
berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada
perusahaan yang belum berperingkat baik.
Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai
instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum
lingkungan, dan instrumen ekonomi. Di samping itu, penerapan PROPER
dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi
publik dalam pengelolaan lingkungan. (Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Pelaksanaan PROPER difokuskan kepada perusahaan yang
memenuhi kriteria, yaitu: perusahaan yang berdampak besar terhadap
lingkungan hidup; perusahaan yang berorientasi ekspor dan atau
produksinya bersingggungan langsung dengan masyarakat, serta
perusahaan yang terdaftar di pasar modal.

Pengukuran Kinerja Lingkungan dalam PROPER (skripsi dan tesis)

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
membuat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut PROPER. PROPER
yang termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor: 127 Tahun 2002 ini, berfungsi dalam penilaian
pertanggungjawaban perusahaan dalam mengendalikan pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup.
PROPER yang telah dilakukan KLH sejak tahun 2002 ini telah
diadopsi menjadi instrumen penataan di berbagai negara seperti China,
India, Filiphina dan Ghana, serta menjadi bahan pengkajian di berbagai
perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Penilaian kinerja penataan
perusahaan dalam PROPER dilakukan berdasarkan atas kinerja perusahaan
dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kinerja perusahaan dalam
pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan
lingkungan yang belum menjadi persyaratan penataan (beyond compliance)
(Laporan PROPER 2009).
Saat ini, PROPER memiliki tujuh aspek penilaian penataan
organisasi yang “ramah lingkungan”, yaitu empat aspek pengendalian
resiko dan pemenuhan kewajiban (ketaatan pada peraturan pengendalian
pencemaran air, ketaatan pada peraturan pencemaran udara, ketaatan pada
peraturan pengelolaan limbah B3, ketaatan pada peraturan AMDAL), dan
tiga aspek kepatuhan (Penilaian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan
oleh perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML);
Konservasi dan pemanfaatan sumber daya; serta Kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) termasuk kegiatan Community Development)

Kinerja Lingkungan (Environmental Performance) (skripsi dan tesis)

Menurut Lanskoki (2000), konsep kinerja lingkungan merujuk pada
tingkat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerusakan yang lebih rendah
menunjukkan kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik. Begitu pula
sebaliknya, semakin tinggi kerusakan lingkungannya maka semakin buruk
kinerja lingkungan perusahaan tersebut.
Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan
Program Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
(PROPER). Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang dikenal dengan nama
PROPER merupakan upaya pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong perusahaan mengelola lingkungan
hidup dengan cara lebih baik melalui instrumen insentif reputasi atau citra bagi
perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan
disinsentif reputasi atau citra perusahaan dengan kinerja buruk (Lemonia dan
Fauzi, 2008). Penelitian Susi Sarumpaet (2005) membuktikan bahwa rating
PROPER yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, cukup terpercaya sebagai
ukuran kinerja lingkungan perusahaan, karena kesesuaiannya dengan sertifikasi
internasional di bidang lingkungan, ISO 14001.

Kinerja Keuangan (Financial Performance) (skripsi dan tesis)

Menurut Suratno et al. (2006) financial performance dapat diartikan
sebagai prestasi yang telah diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan dan
dituangkan dalam laporan keuangan serta dapat menjadi tolok ukur untuk
mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Peningkatan
kinerja keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Pengukuran kinerja keuangan dapat dihitung menurut accounting based
measures maupun capital market based. Pada accounting based measures
menggunakan analisis rasio keuangan sebagai pengukuran secara finansial.
Sedangkan capital market based dapat diukur dengan menggunakan return
saham. Penelitian ini menggunakan accounting based measures dikarenakan
pengukuran dengan metode ini lebih komprehensif dengan tolok ukur yang
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah retun on equity (ROE) yang
termasuk ke dalam rasio profitabilitas.
Menurut Weygandt et al. (2002: 789) rasio keuangan dibagi menjadi tiga
kelompok besar, yaitu:
a. Rasio likuiditas
Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk
memenuhi utang yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang
tidak terduga-duga. Contoh dari rasio ini adalah current ratio, acid-test
(quick) ratio, current cash debt coverage ratio, receivable turnover dan
inventory turnover.
b. Rasio profitabilitas
Rasio profitabilitas mengukur laba atau kesuksesan operasi dari perusahaan
selama periode waktu tertentu. Ketiadaan dari laba akan mempengaruhi
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan utang dan pendanaan modal.
Laba juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan
perusahaan untuk berkembang. Akibatnya, kreditor dan investor tertarik
untuk mengevaluasi profitabilitas. Profitabilitas sering digunakan sebagai
ultimate test untuk mengukur efektifitas operasi manajemen. Contoh dari
rasio profitabilitas yaitu net profit margin, return on assets, return on equity,
earning per share dan lain-lain.
c. Rasio solvabilitas
Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama
periode waktu yang cukup lama. Contoh dari rasio ini ialah debt to total
assets ratio, times interest earned dan cash debt coverage ratio.
Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja
keuangan perusahaan. Rasio ini sangat diperhatikan oleh investor karena mereka
ingin melihat kemampuan dari perusahaan dalam mengalokasikan dananya untuk
menghasilkan keuntungan yang semakin besar di kemudian hari. Tolok ukur
yang digunakan dalam rasio profitabilitas adalah return on equity (ROE). Dalam
buku Key Management Ratio (Walsh, 2005) menyatakan bahwa ROE adalah
ukuran kinerja terbaik, kemudian disusul return on assets (ROA) sebagai
pengukur kinerja terbaik kedua.
Return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri (Soediyono, 1991)
Tujuan dari perhitungan ROE adalah untuk mengetahui jumlah pembagian laba
yang tersedia bagi pemilik modal. Semakin besar nilai ROE, maka semakin besar
jumlah bagian dari laba yang tersedia bagi pemilik modal. ROE sangat dekat
dengan investor karena ROE menghubungkan secara langsung ke laba,
pertumbuhan dan deviden perusahaan.
Rasio ini dikatakan sebagai rasio yang paling komprehensif untuk menilai
kebijakan dan kegiatan perusahaan. Rasio ROE yang tinggi mencerminkan
keberhasilan pimpinan puncak atau pihak manajemen dalam mengemban misi
dari pemiliknya, yaitu mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan
(Soediyono, 1991). Satu angka ROE akan membawa keberhasilan bagi
perusahaan sehingga dapat dengan mudah menarik dana baru. Hal ini juga akan
memungkinkan perusahaan untuk berkembang, menciptakan kondisi pasar yang
sesuai, dan pada gilirannya akan memberikan laba yang lebih besar. Semua hal
tersebut akan menciptakan nilai yang tinggi dan pertumbuhan yang berkelanjutan
atas kekayaan para pemiliknya. Walsh (2005) juga menyatakan bahwa ROE
merupakan salah satu penggerak nilai perusahaan.

Pengungkapan Lingkungan (Environmental Disclosure) (skripsi dan tesis)

Bethelot (2002) dalam Al Tuwaijri et al. (2003) mendefinisikan
environmental disclosure sebagai kumpulan informasi yang berhubungan
dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di masa lalu,
sekarang dan yang akan datang. Informasi ini dapat diperoleh dengan
banyak cara, seperti pernyataan kualitatif, asersi atau fakta kuantitatif,
bentuk laporan keuangan atau catatan kaki.
Diller (1970) menyatakan bahwa ada beberapa teknik pelaporan
kinerja lingkungan diantaranya yakni: (1) Pengungkapan dalam surat
kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan
lainnya; (2) Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan; (3)
Pembuatan dalam perkiraan tambahan misalnya, melalui adanya perkiraan
(akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan
sebagainya.

Pelaporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Dalam SFAC No. 1, FASB (1980) menyebutkan bahwa tujuan
pelaporan keuangan (financial reporting) tidak terbatas pada isi dari
laporan keuangan (financial statement). Dengan kata lain, cakupan
pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan
(Chariri dan Ghozali, 2005). FASB menyebutkan:
Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi
juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung
atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem
akuntansi yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang,
laba periodik dan lain-lain.

Pengertian Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari
pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah
akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk
seperangkat penuh statemen keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono
(2008) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:
Disclosure means supplying information in the financial statements
themselves, the notes to the statements, and the supplementary
disclosure associated with the statements. It does not extend to public
or private statements by made management or information provided
outside the financial statement.
Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) juga menyatakan bahwa
pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta
informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam
pengertian pengungkapan. Di sisi lain, pengungkapan sering juga
memaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat
disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal. Hal ini tampaknya
sejalan dengan gagasan FASB dalam rerangka konseptualnya sebagai
berikut (SFAC No. 1, paragraf 5):
Although financial reporting and financial statements have
essentially the same objectives, some useful information is better
provided by financial statements and some is better provided, or can
only be provided, by means of financial reporting other than
financial statements.

Definisi (skripsi dan tesis)

Menurut kamus istilah program Keluarga Berencana, kehamilan tidak
diinginkan adalah kehamilan yang dialami oleh seorang perempuan yang
sebenarnya belum menginginkan atau sudah tidak menginginkan hamil. Sedangkan
menurut PKBI, kehamilan tidak diinginkan merupakan suatu kondisi di mana
pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran akibat dari kehamilan,
kehamilan tidak diinginkan juga merupakan akibat dari suatu perilaku seksual yang
bisa disengaja maupun tidak disengaja. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa
tidak sedikit orang yang tidak bertanggung jawab atas kondisi ini. Kehamilan yang
tidak dinginkan ini dapat dialami, baik oleh pasangan yang sudah menikah maupun
belum menikah (Muzdalifah, 2008).

Definisi (skripsi dan tesis)

Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa
Latin adolescare yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”.
Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa
remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap
sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi (WHO, 2017). Masa
remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, pada
masa ini terjadi perubahan fisik, mental, dan psikososial (Winarni, 2017).
Perkembangan secara fisik ditandai dengan semakin matangnya organ-organ tubuh
termasuk organ reproduksi. Sedangkan secara psikologis perkembangan ini nampak
pada kematangan pribadi dan kemandirian.

Pembentukan Sikap (skripsi dan tesis)

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh
individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kelompok
sosial. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan lain, terjadi hubungan timbal balik
yang turut memperngaruhi pola perilaku masing masing individu sebagai anggota
masyarakat. Diantaranya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan
sikap adalah:
a. Pengalaman pribadi
Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan
mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulasi sosial.
b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting
Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diatara komponen sosial
yang ikut mempengaruhi sikap kita .Seseorang yang kita anggap penting, sesorang
yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah laku dan pendapat kita,
seseorang bagi kita (significant others), akan banyak mempengaruhi pembentukan
sikap kita terhadap sesuatu.
c. Pengaruh kebudayaan
Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh
besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila kita hidup dalam budaya yang
mempunyai norma longgar bagi pergaulan heteroseksual, sangat mungkin kita akan
mempunyai sikap yang mendukung terhadap masalah kebebasan pergaulan
heteroseksual.
d. Media massa
Sebagai saran komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi,
radio, surat kabar, majalah dan lain-lain. Mempunyai pengaruh besar dalam
pembentukan opini dan kepercayaan orang.
e. Pengaruh faktor emosional
Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang
berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme
pertahanan ego (Handhika, 2017).

Komponen Sikap (skripsi dan tesis)

Thurstone berpendapat tentang adanya komponen afektif pada sikap,
Rokeach berpendapat pada sikap adanya komponen kognitif dan konatif (Walgito,
2011). Sedangkan komponen sikap menurut Mar’at 1984 (Rahayuningsih, 2008)
mencakup tiga hal yaitu:
a. Komponen kognitif berhubungan dengan belief (kepercayaan dan keyakinan),
ide, konsep. Bagian dari kognitif yaitu: persepsi, stereotype, opini yang dimiliki
individu mengenai sesuatu (Sugiyono, 2016).
b. Komponen afeksi berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang,
menyangkut perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah
emosi. Afeksi merupakan komponen rasa senang atau tidak senang pada suatu
objek (Sugiyono, 2016).
c. Komponen perilaku / konatif merupakan komponen yang berhubungan dengan
kecenderungan seseorang untuk berperilaku terhadap objek sikap (Sugiyono,
2016).

Pengertian (skripsi dan tesis)Judul Manajemen, Judul Psikologi, Konsultasi Skripsi, Konsultasi Skripsi Jogja, Konsultasi Skripsi Yogyakarta, Konsultasi Tesis, konsultasi tesis jogja, konsultasi tesis yogyakarta, Manajemen, Psikologi

Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui
pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon
individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya (Widayatun,
2018). Berikut adalah beberapa definisi sikap dari para ahli :
a. Thurstone et al., mendefinisikan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi
perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau
memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak
(unfavorable) pada objek tersebut (Sugiyono, 2016).
b. LaPierre (1934) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau
kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau
secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah
terkondisikan (Sugiyono, 2016)
c. Allport mendefinisikan sikap sebagai kesiapan mental, yaitu suatu proses yang
berlangsung dalam diri seseorang, bersama dengan pengalaman individual masingmasing (Sugiyono, 2016).
Dari definisi-definisi mengenai sikap diatas dapat disimpulkan bahwa
sikap adalah suatu kecenderungan dan keyakinan seseorang terhadap suatu hal yang
bersifat mendekati (positif) atau menjauhi (negatif) ditinjau dari aspek afektif &
kognitif dan mengarahkan pada pola perilaku tertentu. Sedangkan definisi sikap
terhadap operasi peneliti simpulkan sebagai kecenderungan dan keyakinan individu
mengenai operasi yang bersifat mendekati (positif) dan menjauhi (negatif) ditinjau
dari aspek afektif dan kognitif dan mengarahkan pada pola perilaku tertentu
(Sugiyono, 2016).
Dalam penelitian sikap adalah reaksi suatu responden stimuli sosial yang
terkondisikan. Sikap merupakan perasaan, keyakinan dan kecenderungan perilaku
yang relatif menetap (Mahmuda, 2016).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan (skripsi dan tesis)

Menurut Mubarak (2011), ada tujuh faktor yang mempengaruhi
pengetahuan, yaitu :
a. Tingkat pendidikan
Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian
dan kemampuan seseorang agar dapat memahami suatu hal. Pendidikan
mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin
mudah orang tersebut menerima informasi. Pengetahuan sangat erat kaitannya
dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka
orang tersebut akan semakin luas pengetahuannya.
b. Pekerjaan
Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan terutama untuk
memenuhi kebutuhan setiap hari. Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang
memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai tenaga medis akan lebih
mengerti mengenai penyakit dan pengelolaanya daripada non tenaga medis.
c. Umur
Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang,
dengan bertambahnya umur individu, daya tangkap dan pola pikir seseorang akan
lebih berkembang, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.
d. Minat
Minat merupakan suatu keinginan yang tinggi terhadap sesuatu hal. Minat
menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni, sehingga seseorang
memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.
e. Pengalaman
Pengalaman merupakan suatu kejadian yang dialami seseorang pada masa
lalu. Pada umumnya semakin banyak pengalaman seseorang, semakin bertambah
pengetahuan yang didapatkan.
f. Lingkungan
Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik
lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap
proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada didalam lingkungan
tersebut.
g. Informasi
Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan
mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Pada umumnya semakin mudah
memperoleh informasi semakin cepat seeorang memperoleh pengetahuan yang
baru.

Definisi (skripsi dan tesis)

Pengetahuan adalah suatu hasil tau dari manusia atas penggabungan atau
kerjasama antara suatu subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Menurut
Notoatmodjo (2014) bahwa pengetahuan adalah hasil tahu seseorang terhadap
objek melalui indera yang dimilikinya (Masturoh dan Anggita, 2018). Jadi
pengetahuan adalah berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang melalui
panca indera.
Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental secara langsung atau
tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Setiap pengetahuan mempunyai
ciri-ciri yang spesifik mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistologi) dan untuk
apa (aksiologi). Pengetahuan yang dimiliki seseorang mempengaruhi prilakunya,
semakin baik pengetahuan seseorang maka prilakunya pun semakin baik
(Handhika, 2017).

Aspek Keterlibatan Penyusunan KeyPerformance Indicator (skripsi dan tesis)

Aspek keterlibatan yang digunakan dalam penyusunan key performance
indicator dalam penelitian ini terdiri dari (a) menentukan tujuan strategis,
indikator kunci yang relevan dengan sasaran strategis tersebut, sasaran yang
menjadi tolok ukur, dan kerangka waktu atau periode berlakunya KPI secara
serius, (b) aktif dalam menentukan tujuan strategis, indikator kunci yang relevan
dengan sasaran strategis tersebut, sasaran yang menjadi tolok ukur, dan kerangka
waktu atau periode berlakunya KPI, dan (c) berpartisipasi membuat keputusan
dalam menentukan tujuan strategis, indikator kunci yang relevan dengan sasaran
strategis tersebut, sasaran yang menjadi tolok ukur, dan kerangka waktu atau
periode berlakunya KPI, dan (d) memberikan dukungan dalam membuat
keputusan dalam menentukan tujuan strategis, indikator kunci yang relevan
dengan sasaran strategis tersebut, sasaran yang menjadi tolok ukur, dan kerangka
waktu atau periode berlakunya KPI.

Unsur Key Performance Indicator (skripsi dan tesis)

Terdapat beberapa unsur yang terdapat dalam KPI, diantaranya adalah
tujuan strategis, indikator kunci yang relevan dengan sasaran strategis tersebut,
sasaran yang menjadi tolok ukur, dan kerangka waktu atau periode berlakunya
KPI tersebut (Soemohadiwidjojo, 2015).
Parmenter (2007) menyatakan beberapa karakteristik dari KPI, yaitu
pengukuran tidak berdasarkan pada aspek finansial (tidak ditulis dalam dollar, yen,
atau mata uang lainnya), dapat digunakan untuk mengukur lebih sering,
berdampak signifikan pada faktor kunci keberhasilan, dan memberikan dampak
positif pada pengukuran kinerja lainnya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu
unsur yang terdapat pada KPI adalah sasaran kinerja.

Aspek Keterlibatan (skripsi dan tesis)

Terdapat beberapa tokoh yang membahas mengenai aspek keterlibatan
kerja. Menurut Saleh & Husek (dalam Luthans, 2005) aspek keterlibatan kerja
terdiri dari 3 hal, yaitu aspek afeksi, kognisi, dan behavioral. Keterlibatan kerja
emosional menunjukkan seberapa jauh seseorang tertarik dan mendukung
pekerjaannya atau seberapa tinggi seseorang menyukai pekerjaannya dan serius
dalam menjalankannya. Keterlibatan kerja perilaku menunjukkan seberapa kuat
seseorang mengatur waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Hal ini terlihat dari
keaktifan penyelesaian pekerjaan maupun energi yang dikhususkan dalam
penyelesaian pekerjaan. Keterlibatan kerja kognitif menunjukkan seberapa kuat
pekerja ingin berpartisipasi dalam membuat keputusannya yang berhubungan
dengan pekerjaan dan berfikir betapa pentingnya pekerjaan tersebut dalam
kehidupannya (Saleh & Husek dalam Luthans, 2005).
Anthony (2008) mengungkapkan beberapa ciri keterlibatan kerja yang
tinggi, yaitu sebagai berikut:
a. Berpartisipasi aktif terhadap pekerjaan
b. Memandang pekerjaan sebagai minat utama dalam hidup
c. Memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan baik dan
berpengaruh terhadap harga dirinya
Kanungo (1982) mengemukakan karakteristik keterlibatan kerja adalah
sebagai berikut:
1. Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan
Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan menunjukan individu terlibat dan
perhatian terhadap pekerjaannya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dari
tingkat atensi inilah maka dapat diketahui seberapa besar management trainee
memberikan perhatian dan peduli dalam kegiatan penyusunan KPI.
2. Mengutamakan pekerjaan
Individu yang mengutamakan pekerjaannya akan selalu berusaha yang terbaik
untuk pekerjaannya dan menganggap pekerjaannya sebagi pusat yang menarik
dalam kehidupannya dan pantas untuk diutamakan. Dalam kaitannya dengan
penelitian ini, maka dapat diketahui seberapa besar individu berusaha yang
terbaik dalam kegiatan keterlibatan penyusunan KPI dan merasa kegiatan
tersebut adalah hal yang menarik.
3. Pekerjaan penting bagi harga diri
Keterlibatan kerja dapat dilihat dari sikap individu dalam pikiran mengenai
pekerjaannya, dimana individu menganggap pekerjaan itu penting bagi harga
dirinya. Harga diri merupakan perpaduan antara kepercayaan diri dan
penghormatan diri, mempunyai harga diri yang kuat artinya merasa cocok
dengan kehidupan dan penuh keyakinan yaitu mempunyai kompetensi dan
mampu mengatasi masalah-masalah kehidupan (Robbins, 2003).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek
keterlibatan terdiri dari aspek afektif, kognitif, dan behavioral yang ditandai
dengan munculnya keseriusan, keaktifan, partisipasi dalam pengambilan
keputusan, dan memberikan dukungan.

Pengertian Key Performance Indicator (skripsi dan tesis)

Terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan pengertian Key
Performance Indicator. Parmenter (2007) menyatakan bahwa Key Performance
Indicator berisi pengukuran yang berfokus pada aspek kinerja organisasi yang
paling penting untuk menuju kesuksesan organisasi masa kini dan masa yang
akan datang. Pendapat lain menyatakan bahwa Key Performance Indicator
merupakan serangkaian indikator kunci yang bersifat terukur dan memberikan
informasi sejauh mana sasaran strategis dibebankan kepada suatu organisasi sudah
berhasil dicapai (Soemohadiwidjojo, 2015).
Parmenter (2007) mendefinisikan Key Performance Indicator sebagai
pengukuran kuantitatif dalam evaluasi kinerja organisasi yang memiliki berbagai
perspektif dan menjadi acuan target organisasi. Selain itu, Ia juga mendefinisikan
key performance indicator sebagai sistem penilaian kinerja yang berisi mengenai
apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara dramatis.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa key
performance indicator merupakan serangkaian indikator kunci yang bersifat
terukur dan memberikan informasi mengenai sasaran kinerja yang dibebankan
pada karyawan.

Pengertian Keterlibatan (skripsi dan tesis)

Keterlibatan kerja adalah derajat dimana seseorang terlibat dan
berpartisipasi aktif dalam pekerjaannya, derajat dimana individu dikenal dari
pekerjaannya, dan menganggap prestasinya merupakan hal yang penting bagi
harga dirinya (Robin, 2001). Ia juga menyatakan keterlibatan kerja sebagai proses
partisipatif yang menggunakan seluruh kapasitas pekerja dan dirancang untuk
mendorong peningkatan komitmen bagi suksesnya suatu organisasi (Robin, 1996).
Selain itu, keterlibatan kerja juga dapat diartikan sebagai sejauh mana
seseorang memihak secara psikologis terhadap pekerjaannya dan menganggap
kinerjanya sebagai ukuran harga dirinya (Robin, 2001). Definisi tersebut juga
sejalan dengan pendapat Schultz dkk (1990) bahwa keterlibatan kerja merupakan
intensitas dan identifikasi psikologis individu terhadap pekerjaannya. Selanjutnya,
Blau & Boal (1987) mendefinisikan keterlibatan kerja sebagai identitas psikologi
individual terhadap tugas atau pekerjaaan tertentu.
Lodahl dan Kejner (dalam Cilliana & Mansoer, 2008) menyatakan
keterlibatan kerja adalah seberapa besar identifikasi secara psikologis individu
terhadap pekerjaannya. Makin besar individu tersebut mengidentifikasikan dirinya
dengan pekerjaannya, maka keterlibatan kerja semakin tinggi. Menurut Steers &
Porter (1991) keterlibatan kerja menunjukkan seberapa besar ketertarikan individu
terhadap tugas atau pekerjaannya.
Perot (dalam Kartiningsih, 2007) menambahkan bahwa keterlibatan kerja
adalah derajat sejauh mana individu merasa berpartisipasi secara aktif dalam
pekerjaannya atau sampai sejauh mana individu mencari ekspresi diri dan
aktualisasi diri dalam pekerjaannya. Karyawan dengan keterlibatan kerja yang
tinggi akan memihak pada jenis kerja yang dilakukan, melakukan pekerjaannya
dengan serius, peduli dengan pekerjaannya dengan cara menyumbangkan ide pada
pekerjaannya, dan dengan senang hati mematuhi peraturan perusahaan.
Sebaliknya, karyawan dengan keterlibatan rendah akan kurang memihak pada
perusahaan dan cenderung hanya bekerja secara rutinitas (Robins, 2001).
DeCareful & Schaan (dalam Lambert, 2008) menyatakan individu dengan tingkat
keterlibatan tinggi akan menempatkan kepentingan pekerjaan di pusat hidupnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan
adalah derajat dimana seseorang terlibat dan berpartisipasi aktif dalam
pekerjaannya.

Faktor yang Mempengaruhi Resistensi terhadap Perubahan Sasaran (skripsi dan tesis)

Kinerja
Faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan dibagi menjadi
dua berdasarkan tipenya, yaitu resistensi terhadap perubahan yang bersifat
individu dan resistensi terhadap perubahan yang bersifat organisasi.
Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap
perubahan pada tataran organisasi menurut Sembiring (2009):
a. Proses kerja (structural inertia)
Proses kerja adalah salah satu faktor yang menyebabkan resistensi terhadap
perubahan yang berkaitan dengan mekanisme kerja atau proses kerja.
b. Hubungan kerja (group inertia)
Hubungan kerja adalah faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap
perubahan yang berkaitan dengan hubungan kerja seperti norma-norma dalam
organisasi maupun dalam unit kerja.
c. Distribusi tentang pengambilan keputusan (power relationship)
Distribusi tentang pengambilan keputusan adalah faktor yang mempengaruhi
resistensi terhadap perubahan yang berkaitan dengan adanya kekhawatiran
dalam pengambilan keputusan.
d. Adanya perasaan terancam terhadap keahlian yang dimiliki
Adanya perasaan terancam terhadap keahlian yang dimiliki terkait dengan
adanya kekhawatiran jika keahlian tidak dibutuhkan lagi.
e. Khawatir tidak memiliki kewenangan untuk mengalokasikan atau mengatur
sumber daya
Hal ini terkait dengan kekhawatiran karena tidak memiliki kewenangan untuk
mengalokasikan atau mengatur sumber daya seperti sumber daya finansial,
sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya.
Faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan pada tataran
individu menurut Sembiring (2009) terdiri dari:
a. Kebiasaan kerja
Resistensi terjadi karena karyawan khawatir kebiasaan kerja yang ia praktikkan
selama ini yang sudah nyaman akan berubah menjadi kebiasaan kerja baru
yang mungkin bisa mengganggu atau merepotkan karyawan tersebut.
b. Keamanan
Perubahan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, perasaan tidak aman
muncul karena karyawan merasa takut akan pemecatan, merasa khawatir
apakah karyawan tersebut masih memenuhi syarat untuk tetap menduduki
jabatan atau posisi yang dia pangku selama ini, atau apakah karyawan tersebut
akan digantikan oleh seseorang.
c. Ekonomi
Faktor ekonomi seperti gaji merupakan hal yang sering ditanyakan ketika
terjadi perubahan dalam organisasi. Setiap karyawan akan berharap bahwa
perubahan tidak berdampak pada menurunya gaji.
d. Sesuatu yang tidak diketahui
Karyawan akan berpandangan bahwa suatu perubahan akan membawa pada
perubahan berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut merupakan hal yang
tidak diketahui karyawan.
e. Pemrosesan informasi
Resistensi seseorang terhadap perubahan dapat terjadi karena karyawan tidak
menerima informasi secara komprehensif. Kurangnya pemahaman akan
informasi tersebut dapat juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan
menginterpretasikan informasi.
Resistensi terhadap perubahan dapat diatasi dengan beberapa cara. Kotter
& Schlesinger dalam Yilmaz dan Kilicoglu (2013) merumuskan 6 cara yang dapat
dilakukan untuk menanggulangi resistensi terhadap perubahan, diantaranya
adalah:
a. Pendidikan dan komunikasi
Hal yang dilakukan untuk menanggulangi resistensi adalah dengan menerapkan
komunikasi terbuka kepada seluruh anggota organisasi. Komunikasi dapat
dilakukan secara lisan, dan atau tulisan sehingga seluruh anggota organisasi
akan menerima informasi dari satu sumber. Informasi yang disampaikan harus
jelas, baik terkait dengan alasan mengapa dilakukan sebuah perubahan, tujuan
melakukan perubahan, maupun manfaat perubahan bagi seluruh anggota
organsiasi.
b. Keterlibatan dan partisipasi
Sebelum mengaplikasikan rancangan perubahan yang telah diformulasikan,
pimpinan puncak dan agen perubahan harus dapat mengidentifikasi siapa saja
yang resisten terhadap perubahan tersebut. Orang-orang yang resisten tersebut
kemudian dilibatkan dalam membahas faktor-faktor yang menimbulkan
perubahan.
c. Fasilitas dan dukungan
Agen perubahan harus dilatih sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi dan
membantu karyawan (anggota organsiasi) yang menghadapi kesulitan dalam
menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah dirancang. Jika perlu, agen
perubahan dapat menyelenggarakan pelatihan atau seminar dan bentuk lainnya
untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang perubahan tersebut.
d. Negosiasi
Negosiasi dilakukan jika agen perubahan menemukan resistensi potensial dari
karyawan tertentu. Karyawan tersebut diundang untuk berdiskusi dan negosiasi.
Kesepakatan negosiasi dapat bervariasi sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki oleh agen perubahan.
e. Manipulasi dan Kooptasi
Manipulasi yang dimaksud adalah menonjolkan suatu realita sehingga terlihat
dan terasa bahwa perubahan lebih menarik. Kooptasi adalah kombinasi dari
manipulasi dan keterlibatan. Dengan menonjolkan suatu realita yang menarik,
karyawan yang resisten diajak untuk berdiskusi dan membuat keputusan
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya melakukan perubahan.
f. Paksaan
Taktik ini adalah penerapan ancaman atau pemaksaan kepada orang-orang
yang resisten terhadap perubahan. Pemindahan atau rotasi, promosi, pemecatan,
adalah beberapa bentuk paksaan.
Peneliti menggunakan keterlibatan sebagai salah satu cara dalam
mengatasi resistensi terhadap perubahan sasaran kinerja. Terdapat beberapa alasan
mengapa keterlibatan dipilih peneliti dalam menaggulangi resistensi terhadap
perubahan sasaran kinerja. Keterlibatan sangat berpengaruh pada kesiapan
seseorang untuk berubah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Zulkarnain & Hadiyani (2014) terkait dengan keterlibatan dan resistensi terhadap
perubahan yang menyatakan bahwa keterlibatan berpengaruh terhadap kesiapan
untuk merubah. Selain itu, Freedy & Mbohne (2013) menyatakan bahwa
kurangnya keterlibatan karyawan akan berdampak pada munculnya resistensi
terhadap perubahan.
Selain itu, pendidikan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk
mengatasi resistensi terhadap perubahan sasaran kinerja. Melakukan paksaan
merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena penerapan ancaman atau
pemaksaan dengan cara melakukan rotasi atau promosi dikhawatirkan akan
memunculkan masalah baru. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti menggunakan
keterlibatan dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan sasaran kinerja.

Aspek Resistensi terhadap Perubahan Sasaran Kinerja (skripsi dan tesis)

Menurut Oreg (2003), terdapat empat aspek resistensi terhadap
perubahan, diantaranya adalah routine seeking (fokus pada rutinitas), emotional
reaction (reaksi emosi), short term focus (fokus jangka pendek), dan cognitive
rigidity (kekakuan kognitif).
Fokus pada rutinitas adalah komponen perilaku dari resistensi terhadap
perubahan terkait dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu
secara rutin. Reaksi emosi adalah komponen afektif dari resistensi terhadap
perubahan terkait dengan sejumlah stres dan kegelisahan yang disebabkan oleh
perubahan. Fokus jangka pendek adalah komponen afektif dari resistensi terhadap
perubahan terkait dengan sejauh mana individu terganggu oleh ketidaknyamanan
jangka pendek yang disebabkan oleh perubahan. Kekakuan kognitif adalah
komponen kognitif dari resistensi terhadap perubahan terkait dengan frekwensi
dan kemudahan seseorang dalam merubah pikiran mereka.
Kirkpatrick (dalam Palmer, 2006) menyatakan bahwa resistensi terhadap
perubahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu resistensi terhadap perubahan aktif
dan resistensi terhadap perubahan pasif. Resistensi terhadap perubahan aktif
ditandai dengan karyawan menjadi lebih kritis, karyawan mencoba menemukan
kesalahan organisasi, karyawan menjadi tidak membuat nyaman, karyawan
diliputi rasa takut, karyawan mencoba menggunakan data secara lebih selektif,
karyawan saling menyalahkan satu dengan yang lain, karyawan melakukan
sabotase, karyawan melakukan intimidasi, melakukan manipulasi, mencoba
mendistorsi fakta, melakukan bloking, memulai menyebarkan rumor, dan
memberikan argumennya.
Resistensi terhadap perubahan pasif ditandai dengan munculnya
karyawan yang menyetujui secara verbal namun sebenarnya tidak setuju, gagal
untuk mengimplementasikan perubahan, terjadi penundaan dalam menyelesaikan
pekerjaan, menjadi merasa tidak bersalah, serta membiarkan sebuah perubahan
gagal.
Penolakan terhadap perubahan pada karyawan dapat terjadi dalam
berbagai bentuk, diantaranya adalah hilangnya kesetiaan, hilangnya motivasi kerja,
timbulnya banyak kesalahan, bekerja lambat, dan banyak absensi.
Aspek resistensi terhadap perubahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah aspek dari Oreg (2003) yaitu terdiridari fokus pada rutinitas ketika bekerja,
reaksi emosi dalam mencapai target kerja, fokus jangka pendek dalam bekerja,
dan kekakuan kognitif dalam bekerja.

Pengertian Sasaran Kinerja (skripsi dan tesis)

Terdapat beberapa pengertian sasaran kinerja yang disampaikan oleh
beberapa ahli, diantaranya adalah Armstrong (2003) yang menyatakan bahwa
sasaran kinerja merupakan sesuatu yang harus dicapai, baik sebagai tujuan (target),
rencana atau proyek, standar kinerja, sasaran pengembangan pribadi, serta nilainilai yang harus dipertahankan. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi atau
kemampuan (Rivai dan Sagala, 2013).
Rislisa & Himam (2015) menyatakan bahwa sasaran kinerja merupakan
sesuatu yang harus dicapai oleh karyawan dalam upaya melaksanakan pekerjaan
yang diberikan kepada mereka. Menurut Utomo & Tulili (2014) sasaran kinerja
merupakan sebuah metrik terukur dan dapat diukur yang menyatakan efektifitas
dan efisiensi sebuah pekerjaan.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran
kinerja merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang
karyawan yang berisi mengenai kegiatan tugas jabatan dalam kurun waktu
penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa resistensi
terhadap perubahan sasaran kinerja merupakan suatu keadaan dimana muncul
reaksi emosi negatif terhadap perubahan sasaran kinerja, enggan melakukan suatu
perubahan terkait dengan hasil kinerja, memiliki fokus jangka pendek ketika
bekerja, dan memiliki pemikiran yang kaku pada saat bekerja (tidak open mind).

Pengertian Resistensi terhadap Perubahan Sasaran Kinerja (skripsi dan tesis)

Resistensi terhadap perubahan menurut Oreg (2003) adalah perilaku
karyawan yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap
perubahan, enggan melakukan suatu perubahan, memiliki fokus jangka pendek
ketika bekerja, dan memiliki pemikiran yang kaku (tidak open mind).
Pendapat lain mengenai resistensi terhadap perubahan disampaikan oleh
Folger & Skarlicki (dalam Boohene & Williams, 2012). Resistensi terhadap
perubahan didefinisikan sebagai perilaku karyawan dalam menolak atau
mengacaukan asumsi, wacana, dan kekuatan organisasi yang berlaku.
Herskovitch (dalam Boohene & Williams, 2012) mendefinisikan resistensi
terhadap perubahan sebagai perilaku karyawan yang dimaksudkan untuk
menghindari perubahan dan atau mengganggu suksesnya penerapan perubahan
dalam bentuk tertentu.
Resistensi terhadap perubahan juga diartikan sebagai sikap atau perilaku
yang mengindikasikan tidak adanya keinginan untuk mendukung atau membuat
sebuah perubahan (Mullins; Schermerhorn; Hunt & Osborn dalam Yilmaz &
Kilicoglu, 2013). Resistensi terhadap perubahan juga terkait dengan perlawanan
yang dilakukan karena adanya kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang
berharga yang sudah diketahui sebelumnya dan akan digantikan dengan sesuatu
yang baru yang belum diketahui (Yilmaz & Kilicoglu, 2013). Resistensi terhadap
perubahan menurut Lines (dalam Erwin & Garman, 2010) adalah perilaku yang
memperlambat atau mengakhiri usaha perubahan.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
resistensi terhadap perubahan merupakan sikap negatif terhadap perubahan yang
terdiri dari komponen afektif, behavioral, dan kognitif yang mencakup reaksi
negatif, perlawanan, atau kekuatan yang menghalangi atau mencegah sebuah
perubahan.

Dunia Kerja Di Bidang Konstruksi (skripsi dan tesis)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dunia adalah
a. Bumi dengan segala sesuatu yang terdapat diatasnya,
b. Alam kehidupan,
c. Semua manusia yang ada di muka bumi,
d. Lingkungan atau lapangan kehidupan,
e. Segala yang bersifat kebendaan, dan
f. Peringkat antar bangsa.
Berdasarkan penjelasan kerja di atas, kerja adalah kegiatan yang dilakukan
seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat
pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran
atau upah. Sehingga dunia kerja adalah lingkungan atau lapangan kegiatan
seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat
pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran
atau upah.
Menurut kamus bahasa indonesia, bidang adalah
a. Permukaan (yang) rata dan tentu batasnya;
b. Ukuran panjang (5 hasta) untuk mengukur panjang (tikar, layar, kulit, dan
sebagainya);
c. Lapangan (dalam arti lingkungan pekerjaan, pengetahuan, dan sebagainya);
d. Segi pandang;
e. Kata penggolong bagi barang-barang yang luas seperti tanah, sawah, ladang;
f. Lebar;
g. Kolom yang terdapat pada kartu berlubang untuk menuliskan informasi
khusus; dan
h. Bagian tertentu dalam rekaman komputer.
Menurut kamus bahasa indonesia konstruksi adalah
a. Susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan
sebagainya);
b. Lingkungan susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.
Oleh karena itu, bidang konstruksi adalah lingkungan pekerjaan yang
merancang model atau tata letak suatu bangunan seperti rumah, jembatan dan lain
sebagainya, sehingga dunia kerja di bidang konstruksi adalah lingkungan atau
lapangan kegiatan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan suatu
rancangan model atau tata letak bangunan seperti rumah, jembatan dan lain
sebagainya dan menghasilkan bangunan seperti yang dirancang serta memperoleh
bayaran atau upah.
Dunia kerja di bidang konstruksi itu sendiri bukanlah dunia ilmu eksakta
yang murni. Pada dunia kerja di bidang konstruksi terdapat banyak resiko
sehingga untuk penanganannya diperlukan pengalaman yang luas, pengertian
yang baik dan pertimbangan yang terarah. Dunia konstruksi itu sendiri
mempunyai beberapa bidang kerja, diantaranya bidang struktur, air, transportasi,
geologi teknik dan manajemen konstruksi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja (skripsi dan tesis)

Berikut pandangan-pandangan para ahli tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kesiapan kerja:
a. Menurut Mangunhardjana (1988) secara garis besar menjelaskan bahwa
mempersiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan itu meliputi:
1) Persiapan profesional atau persiapan dalam bidang pendidikan
Arti dari profesi adalah bidang hidup ketika seseorang terjun untuk
mengabdi dengan seluruh kemampuan, keahlian dan minat, sehingga dapat
diperoleh tempat dalam masyarakat, menentukan harga diri, kebanggaan
dan nafkah untuk hidup. Tujuan persiapan ini adalah membekali diri dengan
pengetahuan, keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu. Untuk profesi
yang menuntut pendidikan formal misalnya, maka persiapannya juga
melalui pendidikan formal. Selain pendidikan untuk menjadi profesional
dalam bidangnya, seseorang harus banyak berlatih mengembangkan
pengetahuan dan kecakapannya tersebut. Hal ini bisa dijalankan dengan
usaha sendiri maupun berguru pada ahlinya, seperti magang dan kursus.
2) Persiapan sikap dan kepribadian atau persiapan bidang psikologis
Demi keberhasilan pelaksanaannya, setiap profesi mengandalkan
sikap batin tersendiri. Idealnya, sikap itu ditumbuhkan dan dibina selama
pendidikan. Sikap yang dibutuhkan antara lain sikap bertanggung jawab,
jujur, dapat diandalkan, mandiri dan berdisplin diri. Persiapan ini juga
mencakup pendewasaan emosi, perasaan, budi dan pikiran, kehendak dan
motivasi, arah dan cita-cita serta tindak tanduk perilaku.
3) Persiapan hubungan dengan orang lain dan kerja sama atau persiapan dalam
bidang sosial
Di tempat kerja atau lembaga, seseorang umumnya tidak bekerja
sendirian, tetapi bekerja sama dengan orang lain dalam regu atau tim.
Hubungan ini membawa akibat besar dalam pelaksanaan tugas dan kerja
sama. Persiapan ini mencakup belajar menerima orang lain apa adanya,
berkomunikasi dengan baik, memulai persahabatan dengan orang lain,
diikuti kemampuan mengembangkan dan memperdalam persahabatan
tersebut serta mengatasi masalah-masalah yang muncul. Persiapan ini juga
meliputi kerja sama yang baik, yang menuntut seseorang untuk belajar
membiasakan diri dalam melihat hubungan dengan diri, tempat dan kerja
sama antara lain, sikap yang tidak egois, tenggang rasa, terbuka terhadap
saran dan pihak lain, tempat dan kerja orang lain, kesadaran bertanya dan
berkomunikasi dengan baik berdasarkan rasa saling percaya.
b. Menurut Suryabrata (1986) mengatakan bahwa kesiapan kerja juga dipengaruhi
oleh proses belajar seseorang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
proses belajar antara lain:
1) Faktor dari luar yang terdiri dari faktor non sosial dan faktor sosial.
Faktor sosial meliputi hubungan manusia dengan sesama manusia baik
yang hadir ataupun representatif dan faktor non sosial meliputi suhu, cuaca,
tempat, alat-alat serta waktu.
2) Faktor dari dalam yang terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis.
Faktor fisiologis yaitu keadaan jasmani dan faktor psikologis yaitu
meliputi rasa ingin tahu, sifat kreatif dan keinginan untuk maju.
c. Menurut Kartini (1991) faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja
adalah faktor-faktor dari dalam diri sendiri (intern) dan faktor-faktor dari luar
diri sendiri (ekstern). Faktor-faktor dari dalam diri sendiri meliputi:
kecerdasan, keterampilan dan kecakapan, bakat, kemampuan dan minat,
motivasi, kesehatan, kebutuhan psikologis, kepribadian, cita-cita dan tujuan
dalam bekerja, sedangkan faktor-faktor dari luar diri sendiri meliputi:
lingkungan keluarga (rumah), lingkungan dunia kerja, rasa aman dalam
pekerjaannya, kesempatan mendapatkan kemajuan, rekan sekerja, hubungan
dengan pimpinan dan gaji.
d. Menurut Dewa Ketut (1993, halaman 44) faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kesiapan kerja antara lain:
1) Faktor-faktor yang bersumber pada diri individu, yang meliputi:
a) Kemampuan intelejensi
Setiap orang memiliki kemampuan intelejensi berbeda-beda,
dimana orang yang memiliki taraf intelejensi yang lebih tinggi akan lebih
cepat memecahkan permasalahan yang sama bila dibandingkan dengan
orang yang memiliki taraf intelejensi yang lebih rendah. Kemampuan
intelejensi yang dimiliki oleh individu memegang peranan penting
sebagai pertimbangan apakah individu tersebut memiliki kesiapan dalam
memasuki suatu pekerjaan.
b) Bakat
Bakat adalah suatu kondisi, suatu kualitas yang dimiliki individu
yang memungkinkan individu tersebut untuk berkembang pada masa
mendatang, sehingga perlu diketahui sedini mungkin bakat-bakat
mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk mempersiapkan
mahasiswa sesuai dengan bidang kerja dan jabatan atau karir setelah
lulus dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
c) Minat
Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi,
perpaduan dan pencampuan dari perasaan, harapan, prasangka, cemas,
takut dan kecenderungan-kecenderungan lain untuk bisa mengarahkan
individu kepada suatu pilihan tertentu. Minat sangat besar pengaruhnya
dalam mencapai kesiapan dan prestasi dalam suatu pekerjaan serta
pemilihan jabatan atau karir.
d) Motivasi
Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang
yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai
tujuan. Motivasi sangat besar pengaruhnya untuk mendorong mahasiswa
dalam memasuki dunia kerja sehingga menciptakan kesiapan dari dalam
dirinya untuk bekerja.
e) Sikap
Sikap adalah suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara
tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap positif dari dalam diri individu
tentang suatu pekerjaan atau karir akan berpengaruh terhadap kesiapan
individu tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan.
f) Kepribadian
Kepribadian seseorang memiliki peranan penting yang berpengaruh
terhadap penentuan arah pilihan jabatan dan kesiapan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan.
g) Nilai
Nilai-nilai yang dianut oleh individu berpengaruh terhadap
pekerjaan yang dipilihnya dan prestasi dalam pekerjaan sehingga
menimbulkan kesiapan dalam dirinya untuk bekerja.
h) Hobi
Hobi adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan individu karena
kegiatan tersebut merupakan kegemarannya atau kesenangannya. Hobi
yang dimiliki seseorang akan menentukan pemilihan pekerjaan sehingga
menimbulkan kesiapan dalam dirinya untuk bekerja.
i) Prestasi
Penguasaan terhadap materi pelajaran dalam pendidikan yang
sedang ditekuninya oleh individu berpengaruh terhadap kesiapan kerja
individu tersebut.
j) Keterampilan
Keterampilan adalah kecakapan dalam melakukan sesuatu.
Keterampilan seseorang akan mempengaruhi kesiapan untuk melakukan
suatu pekerjaan.
k) Penggunaan waktu senggang
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar jam
pelajaran di kampus digunakan untuk menunjang hobinya atau untuk
rekreasi.
l) Aspirasi dan pengetahuan sekolah atau pendidikan sambungan
Aspirasi dengan pendidikan sambungan yang diinginkan yang
berkaitan dengan perwujudan dari cita-citanya.
m) Pengetahuan tentang dunia kerja
Pengetahuan yang sementara ini dimiliki mahasiswa, termasuk
dunia kerja, persyaratan, kualifikasi, jabatan struktural, promosi jabatan,
gaji yang diterima, hak dan kewajiban, tempat pekerjaan itu berada dan
lain-lain.
n) Pengalaman kerja
Pengalaman kerja yang pernah dialami mahasiswa pada waktu
duduk di kampus atau di luar kampus yang dapat diperoleh dari
praktikum, magang maupun kerja praktek.
o) Kemampuan dan keterbatasan fisik serta penampilan lahiriah
Kemampuan fisik misalnya berbadan kekar, tinggi dan tampan,
keterbatasan fisik misalnya, berbadan kurus dan pendek, penampilan
lahiriah misalnya, penampilan yang tidak sesuai etika dan kasar.
p) Masalah dan keterbatasn pribadi
Masalah adalah problema yang timbul dan bertentangan dalam diri
individu, sedangkan keterbatasan pribadi misalnya, mau menang sendiri,
tidak dapat mengendalikan diri dan lain-lain.
2) Faktor sosial, yang meliputi bimbingan dari orang tua, keadaan teman
sebaya, keadaan masyarakat sekitar dan lain-lain.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi kesiapan mahasiswa teknik sipil untuk memasuki dunia
kerja di bidang konstruksi antara lain:
a. Keinginan dan minat,
Yaitu suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa agar
mencapai kesiapan dan prestasi dalam suatu pekerjaan.
b. Keluarga (rumah),
Yaitu sikap yang mempengaruhi mahasiswa untuk memilih pekerjaan apa
yang akan ditekuni atau dikerjakan.
c. Ekonomi,
Yaitu kondisi yang memberikan dorongan kepada mahasiswa yang akan
memasuki dunia kerja yang mana mereka memilih bekerja karena desakan
ekonomi atau untuk membantu meringankan beban orang tua.
d. Penghormatan atas diri,
Yaitu sikap yang memacu mahasiswa untuk bekerja karena mendapatkan
penghargaan atas dirinya sendiri.
e. Berpendirian,
Yaitu sikap yang diperlukan dalam mengambil keputusan.
f. Logis dan objektif,
Yaitu sikap yang memiliki pertimbangan dari berbagai sudut dan
menghubungkannya dengan logika serta dapat mempertimbangkan sesuatu
dengan melihat pengalaman orang lain yang objektif.
g. Percaya diri,
Yaitu sikap yang menjunjung tinggi dirinya sendiri dengan bekal
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungan kerja.
h. Keinginan untuk maju,
Yaitu sikap ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti perkembangan
bidang keahlian.
i. Pengendalian diri atau emosi,
Yaitu sikap yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan
dengan baik dan benar.
j. Kreatif dan inisiatif,
Yaitu sikap kreatifitas yang tinggi dalam membuat dan mengembangkan
suatu karya disertai dengan ide baru yang timbul atas usaha sendiri untuk
menghasilkan suatu karya.
k. Sikap kritis,
Yaitu sikap yang dibutuhkan untuk dapat mengoreksi kesalahan dan
selanjutnya dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan setelah
koreksi tersebut.
l. Tanggung jawab,
Yaitu sikap yang dibutuhkan agar seseorang memiliki kesadaran akan
tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja
sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
m. Motivasi,
Yaitu sikap yang mempengaruhi atau mendorong seseorang dari luar
untuk mengembangkan diri sehingga tercapai kinerja kerja yang maksimal.
n. Kedisiplinan,
Yaitu sikap yang patuh dan taat menerapkan atau menjalankan segala
peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa terkecuali.
o. Adaptasi,
Yaitu sikap yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa agar mudah
menyesuaikan diri dengan lingkungan terutama lingkungan kerja sebagai
modal awal untuk dapat berinteraksi dalam lingkungan tersebut.
p. Sekolah atau kampus,
Yaitu kondisi dari luar yang mendorong setiap mahasiswa yang akan
bekerja untuk memiliki pengalaman dan pengetahuan dasar.
q. Kecakapan kerja,
Yaitu sikap yang harus dimiliki setiap mahasiswa yang akan bekerja agar
mampu melaksanakan pekerjaan baik dari segi pengetahuan maupun
keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya.
r. Kemampuan bekerja sama,
Yaitu sikap terbuka dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam
satu tim.

Pengertian Kesiapan Kerja (skripsi dan tesis)

Kesiapan kerja terdiri atas dua kata, yaitu kesiapan dan kerja. Berdasarkan
pembahasan di atas, kata kesiapan dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang
untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang mana sikap tersebut
memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan
selama melakukan keigatan tertentu, sedangkan kata kerja memiliki arti suatu
kegiatan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan tenaga dalam usaha
untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu dan memperoleh bayaran atau
upah.
Jadi, pengertian kesiapan kerja adalah suatu kondisi seseorang untuk
menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang dilakukan dengan
menggunakan tenaga dalam usaha untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu
dan memperoleh bayaran atau upah.
Menurut Harjono (1990, halaman 23) mengemukakan bahwa kesiapan
peserta didik untuk memasuki dunia kerja adalah segala sesuatu yang harus
disiapkan dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Kesiapan
peserta didik sebagai calon tenaga kerja merupakan suatu kondisi individu dari
hasil pendidikan dan latihan atau keterampilan yang mampu memberikan jawaban
terhadap situasi dalam suatu pelaksanaan pekerjaan.
Kesiapan kerja bagi mahasiswa sangatlah penting. Hal ini dikarenakan
setelah lulus kuliah, sebagian atau semua mahasiswa akan menghadapi satu
jenjang hidup yang lebih tinggi yaitu bekerja. Mahasiswa yang akan menjadi
calon pekerja akan merasakan bahwa bekerja itu tidaklah mudah. Semua jenis
pekerjaan perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Pekerjaan serendah apapun perlu
ada persiapan untuk dapat melakukannya.

Pengertian Kerja (skripsi dan tesis)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005, halaman 554) “kerja
diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau
diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian”.
Sependapat dengan Moh. Thayeb Manribu (1998, halaman 27) “kerja diartikan
sebagai suatu kelompok aktivitas, tugas atau kewajiban yang sama dan dibayar,
yang memerlukan atribut-atribut yang sama dalam suatu organisasi tertentu”.
Menurut Wjs. Poerwadarminta (2002, halaman 492) ”kerja adalah
melakukan sesuatu”, sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (1991, halaman 1),
“kerja adalah proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit
sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan
kebutuhan yang ada”.
Menurut Koontz dan O’Donnel (1964) mengatakan bahwa pengertian
kerja yaitu penggunaan tenaga dalam usaha untuk menyelesaikan atau
mengerjakan sesuatu. Usaha yang dilakukan bisa secara mental atau fisik, serta
secara sukarela atau terpaksa. Selanjutnya penyelesaian yang dilakukan bisa
sampai tuntas atau hanya sebagian saja.
Menurut B. Renita (2006, halaman 125) kerja dipandang dari sudut sosial
merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat (keluarga) dan
masyarakat, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan, sedangkan
dari sudut rohani atau religius, kerja adalah suatu upaya untuk mengatur dunia
sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Dalam hal ini, bekerja merupakan suatu
komitmen hidup yang harus dipertangungjawabkan kepada Tuhan.
Menurut Dewa Ketut (1993, halaman 17) “kerja adalah sebagai suatu
rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan yang mengarah
pada kehidupan dalam dunia kerja”.
Berdasarkan beberapa pengertian kerja di atas peneliti dapat
menyimpulkan mengenai pengertian kerja. Kerja yaitu kegiatan yang dilakukan
seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat
pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran
atau upah.

Pengertian Kesiapan (skripsi dan tesis)

Kesiapan menurut kamus psikologi adalah “tingkat perkembangan dari
kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan
sesuatu” (Chaplin, 2006, halaman 419).
Menurut Slameto (2003) “kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang
atau individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di
dalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi”.
Menurut Dalyono (2005, halaman 52) juga mengartikan “kesiapan adalah
kemampuan yang cukup baik fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang
cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat
dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan”.
Menurut Oemar Hamalik (2008, halaman 94) “kesiapan adalah tingkatan
atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada
tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional”.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan
mengenai pengertian kesiapan. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang
atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang mana
sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan
dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu.
Kesiapan sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan, karena dengan
memiliki kesiapan, pekerjaan apapun akan dapat teratasi dan dapat dikerjakan
dengan lancar serta memperoleh hasil yang baik.

Hubungan Self-efficacy dengan Kinerja Karyawan melalui Respon (skripsi dan tesis)

untuk Berubah sebagai Variabel Mediasi
Pada penelitian Hesty Prima Rini (2017) menemukan bahwa selfefficacy berpengaruh terhadap respon untuk berubah dan kinerja. Temuan
lain pada penelitian tersebut yakni bahwa self-efficacy berpengaruh
signifikan positif terhadap kinerja melalui respon untuk berubah dan
kesiapan untuk berubah. Penemuan tersebut didukung oleh teori perilaku
Lewin (1936) yang menyebutkan bahwa apa yang ada pada pikiran pribadi
seseorang (seperti kepercayaan dan harapan) akan mempengaruhi perilaku
dirinya sendiri dan penilaiannya terhadap dirinya sendiri dan kejadian di
lingkungan yang akan mengarahkan dirinya untuk bereaksi dengan
menunjukkan perilaku tertentu.