Asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law principle) merupak salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1995 kita. Bagi Mardjono Reksodiputro asas ini mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini’’. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada permasalahan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Pada awalnya dulu bantuan hukum hanya sebagai belas kasihan. Namun pada perkembangannya pemberian bantuan hukum menjadi sebuah kewajiban karena itu merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap masingmasing individu. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terwujud di dalam suatu tindakan hukum, baik orang mampu maupun fakir miskin memiliki hak untuk mnedapatkan pelayanan yang sama dalam bidang kenotariatan.Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwanegara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin. Artinya Negara sebagai tolak pangkalnya. Bahwa kemudian Notaris mempunyai tanggungjawab sosial untuk mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin adalah yang ideal. Tapi tahapan normatifnya tentu tidak seabsolut yang dibebankan Undang-undang Dasar 1945 kepada Negara. Pemberian jasa hukum yang diberikan oleh Notaris memang lebih mengarah kepada fungsi sosial dari profesi Notaris. Hak-hak fakir miskin ini meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Melihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang dihubungkan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, negara berkewajiban menjamin fakir miskin untuk memperoleh pembelaan dari Notaris melalui suatu program pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin yang harus dijamin perolehannya oleh negara. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Pasal tersebut jelas menyebutkan hal itu. Dengan demikian, para pencari jasa hukum kenotariatan yang tidak mampu tidak perlu ragu mencari notaris. Dan, jika para notaris itu menolak, ia bisa terkena sanksi kode etik notaris.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah