Hak cipta atas karya sinematografi sebagai bagian dari sistem HKI
memiliki sifat hak yang unik sebagai ciri khas dari HKI itu sendiri. Dalam cabang
hukum lain, sesuatu yang bersifat berwujud (tangible) penguasaannya secara fisik
dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda
tersebut. Namun dalam hal ini seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak
otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Misalnya jika seseorang
membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut
(benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya di baca di
rumah). Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak
tidaklah termasuk di dalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HKI
yang dibeli adalah benda fisik bukan hak ciptanya. Hal serupa berlaku juga bagi
pembelian karya sinematografi dalam bentuk VCD. Hak yang dimiliki si
pembeli kaset VCD hanyalah untuk memutar atau menonton karya sinematografi
yang ada di VCD tersebut secara pribadi. Sedangkan hak eksklusif berupa hak
untuk mengumumkan dan memperbanyak termasuk menyewakan (rental)
terhadap kaset atau VCD tersebut masih berada di tangan pemegang hak
ciptanya Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam karya
Sinematografi dalam bentuk VCD melekat (3) tiga hak yakni pertama, Hak Cipta
atas karya sinematografi itu sendiri yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang
Hak Ciptanya yang biasanya adalah perusahaan pembuat film. Kedua, Hak
Terkait yang dimiliki oleh Pelaku (aktor) sinematografi tersebut. Ketiga, Hak
Terkait atas rekaman gambar/suara dari karya sinematografi tersebut yang dalam
penelitian ini adalah produser rekaman VCD.
Pemegang Hak Cipta karya Sinematografi seperti Sutradara atau Penulis
Naskah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.
Demikian juga terkait penelitian ini bahwa produser rekaman VCD
sebagai pemegang Hak Terkait memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak,
atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dalam bentuk VCD itu
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta. Dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) ini dapat diartikan bahwa perlindungan
hukum terhadap produk hak terkait karya sinematografi, rekaman suara dan
gambar dianggap sebagai suatu kesatuan.
Agus Sardjono mengatakan bahwa kata publication dan performance
adalah istilah hukum hak cipta yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai
”pengumuman” sebagaimana bahasa yang dipakai dalam Undang Undang Hak
Cipta Indonesia. Performance biasanya digunakan untuk karya cipta berupa
musik, lagu, koreorafi, drama, dan motion pictures. Sedangkan publication
biasanya digunakan untuk karya cipta berupa tulisan (writings). Namun karya
cipta lain juga dapat menggunakan kata publish atau publication terutama dalam
hubungannya dengan upaya mengenalkan ke khalayak, seperti promosi,
distribusi, penjualan, dan penyewaan.99 Dengan demikian peneliti dapat
simpulkan bahwa pengumuman karya sinematografi (motion pictures) memakai
kata performance Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi
pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak
tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian ” mengumumkan atau
memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,
mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,
mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,
merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana
apapun.
Terkait dengan penelitian ini sesuai dengan penjelasan ketentuan ini Pasal
2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, maka hak
menyewakan karya sinematografi dalam bentuk VCD adalah hak ekslusif dari
produser rekaman VCD tersebut sebagai pemegang hak terkait (neihgbouring
right).
Dalam perjalanan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, untuk pertama
kalinya ketentuan tentang hak penyewaan ini diatur dalam pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang disempurnakan oleh Pasal 2
ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa:
”Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program
Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang
bersifat komersial.”
Terkait dengan tulisan ini, adanya perlindungan terhadap Hak Cipta dapat
diartikan bahwa hukum mengatur pelaku usaha penyewaan VCD agar berbuat
sebagaimana dikehendaki oleh hukum.
Aturan hukum tentang Hak Cipta tidak hanya sekedar mengatur, namun
juga memberi sanksi pidana untuk memberikan kejeraan bagi pihak yang
melakukan yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta sebagaimana diatur
dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal
55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Selanjutnya di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992
tentang Perfilman disebutkan:
“Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film
yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (6); atau
b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara
tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (6); atau c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).”
Terkait dengan penelitian ini bahwa dalam kasus VCD yang bukan asli (bajakan)
sudah barang tentu tidak melalui sensor sebagaimana diwajibkan UndangUndang perfilman.
Adanya sanksi pidana di atas menunjukkan bahwa baik UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta maupun UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
merupakan jenis hukum yang bersifat represif , artinya dengan adanya sanksisanksi tersebut diharapkan akan menimbulkan rasa takut terhadap pelaku
pelanggaran hak cipta sebagaimana didefenisikan Puspisil bahwa ”hukum adalah
aturan-aturan dan mode-mode tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban
melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan
melalui suatu otoritas pengendalian”. 100
Klasifikasi tindak pidana hak cipta yang dianut oleh UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta telah diubah menjadi dari tindak pidana biasa dari tindak
pidana aduan yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Dalam
hal ini berkaitan dengan penegakan hukum atas hak penyewaan atas karya
sinematografi, diharapkan bahwa aparat penegak hukum dapat bertindak proaktif
dalam arti tidak terpaku kepada adanya pengaduan saja.
Sebagai bagian dari sistem HKI, penegakan hukum hak penyewaan karya
sinematografi dalam bentuk VCD tidak terlepas dari pengaruh adanya perbedaan
pandangan antara prinsip HKI dengan prinsip kepemilikan masyarakat Indonesia
pada umumnya. Hal ini disebabkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia
bukan bersumber dari sistem nilai atau norma yang bersumber dari masyarakat
Indonesia, sebab masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau
corak komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi
sistem HKI yang bercorak induvidualistik-kapitalistik.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah