Corporate Governance (CG)

Isu corporate governance (CG) telah menarik perhatian dan perdebatan
internasional karena serangkaian kegagalan perusahaan dan runtuhnya
perusahaan yang dihormati seperti Enron, WorldCom, dan Arthur Andersen.
Hal tersebut mengangkat banyak kekhawatiran tentang keandalan pelaporan
keuangan dan efisiensi mekanisme pemantauan yang ada dalam perusahaan.
Dalam mengomentari skandal ini, berbagai pihak menyatakan bahwa dewan
direksi dan komite audit tidak memiliki pengawasan yang baik pada
manajemen (Al-Matari et al., 2012).
CG mulai menjadi topik menarik di Indonesia pada tahun 1998 saat Indonesia
mengalami krisis. Salah satu penyebab terjadinya krisis di Indonesia adalah
lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap direksi perusahaan yang
seharusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Banyak bank yang
bangkrut (dilikuidasi) karena kelangsungan hidupnya tidak dapat
dipertahankan. Salah satu penyebab terjadinya kebangkrutan bank tersebut
antara lain karena belum diterapkannya prinsip-prinsip CG di lingkungan
perbankan (Effendi, 2008:84). Oleh karena itu, pemerintah termasuk Bank
Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya
GCG di lingkungan perbankan. Pada tahun 2006 Bank Indonesia
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari
2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum.
Corporate governance (CG) secara umum adalah seperangkat mekanisme
yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer
dengan kepentingan shareholders (Susanti, 2011). Mekanisme CG terdiri dari
mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah
cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan
proses internal meliputi rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi
dewan direksi dan dewan komisaris, pertemuan board of director (Barnhart
and Rosentein, 1998 dalam Sutaryo dan Wibawa, 2011), kepemilikan
manajerial, kompensasi eksekutif serta komite audit (Prajitno dan
Christiawan, 2013) sedangkan mekanisme eksternal meliputi pengendalian
oleh pasar, level debt financing, dan auditor eksternal (Barnhart and
Rosentein, 1998 dalam Sutaryo dan Wibawa, 2011). Mekanisme eksternal
merupakan cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan
menggunakan mekanisme internal seperti kualitas audit eksternal (Barnhart
and Rosentein, 1998 dalam Sutaryo dan Wibawa, 2011), peraturan
pemerintah (perlindungan kepemilikan investor), monitoring debtholder, dan
kepemilkan pihak luar seperti kepemilikan institusional (Prajitno dan
Christiawan, 2013).
Konsep struktur kepemilikan adalah subyek yang penting dalam konsep luas
corporate governance (Fazlzadeh et al., 2011). Hubungan antara struktur
kepemilikan dan kinerja telah menjadi subyek perdebatan penting dan
berkelanjutan dalam literatur keuangan perusahaan (Uwuigbe dan Olusanmi,
2012). Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh
investor institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bank
(Moradi, 2012). Investor institusional dapat berperan dalam memonitor agen
(manajer) perusahaan. Selain itu, investor institusional memiliki akses
informasi yang lebih baik karena aktivitas investasi mereka, yang berarti
pengetahuan yang lebih baik tentang kinerja perusahaan (Ellili, 2011).
Menurut Navissi dan Naiker (2006) prediksi bahwa investor institusional
yang besar memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut
muncul dari asumsi bahwa investor tersebut memiliki insentif dan dapat
memonitor manajemen secara efisien. Menurut Saputra (2010), banyak
institusi pada hakikatnya tidak melakukan pengawasan penuh terhadap
perusahaan publik sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang lebih
leluasa di dalam pengelolaan manajemen perusahaan