Menurut Erfina (2013, hlm. 4) “Tenaga kerja wanita merupakan
satu pekerja berjenis kelamin wanita yang ikut berperan serta dalam
pembangunan baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah.” Hal ini
sesuai dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 1 tentang
ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja GBHN 1988 dalam
bidang peranan wanita dalam pembangunan bangsa memaparkan sebagai
berikut:
Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber
instansi bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan
kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan
bangsa dalam segenap kegiatan pembangunan. Pekerja wanita
kerap dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan sistem
kapitalisme, terlebih pada pekerja dalam sektor industri.
Sebagaimana diungkapkan oleh Kusuma (2012, hlm.37) bahwa
“Pada sektor industri, wanita banyak dipekerjakan pada bidang-bidang
yang tidak membutuhkan keterampilan atau produktivitas yang rendah
sehingga memungkinkan mereka mendapatkan upah yang cenderung
sedikit.” Aswiyati juga menegaskan tenaga kerja wanita diartikan sebagai
berikut:
Pada umumnya wanita bekerja bukanlah semata-mata untuk
mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan
dilakukan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan
keluarga karena penda-patan yang diperoleh suaminya kurang
mencukupi sehingga banyak wanita yang bekerja di bidang formal
dan informal. Wanita sebagai pencari nafkah berusaha untuk
membantu atau menunjang perekonomian keluarganya. Kegiatan
mencari nafkah bagi wanita adalah segenap kegiatan yang
dilakukan ibu rumah tangga, di luar pekerjaan rumah tangga untuk
mendapatkan pendapatan bagi dirinya ataupun bagi keluargan
