Hackston dan Milne (1996) menyatakan pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate
social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility
merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan
ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab
perusahaan di luar perannya dalam menyediakan laporan keuangan kepada
pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan
asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding
hanya untuk mencari laba.
Pengungkapan informasi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi di dalam
annual report atau sustainability report mencerminkan tingkat akuntabilitas,
responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders
lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi
yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya
tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social
responsibility dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Semakin banyak
stakeholder yang mengetahui investasi sosial yang dilakukan perusahaan, maka
tingkat risiko perusahaan dalam menghadapi gejolak sosial akan menurun.
Tiga konsep pengungkapan menurut Hendriksen dan Breda (1992):
- Adequate (cukup) merupakan pengungkapan yang mencakup pengungkapan
minimal yang harus dilakukan agar informasi perusahaan tidak
menyesatkan. - Fair (wajar) yaitu pengungkapan yang secara wajar menunjukkan tujuan
etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi
semua pengguna informasi perusahaan. - Full (lengkap) adalah pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya
penyajian semua informasi yang relevan.
Pelaporan mengenai CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang
Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai Perseroan Terbatas
(PT)