Terjadinya Jaminan

Munculnya atau keberadaan jaminan dapat diakibatkan oleh dua
faktor utama: Undang-Undang dan Perjanjian.
a) Jaminan yang timbul berdasarkan Undang-Undang adalah jaminan yang
ditentukan oleh hukum tanpa memerlukan adanya perjanjian antara
pihak-pihak yang terlibat. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Contoh jaminan semacam ini mencakup jaminan umum, hak istimewa,
dan hak retensi.
b) Jaminan yang timbul berdasarkan perjanjian adalah jaminan yang
muncul karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak sebelumnya. Ini
termasuk jaminan seperti Gadai, Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan,
yang muncul sebagai hasil dari perjanjian yang dibuat sebelumnya.
Pasal 1131 dan Pasal 1132 dalam KUH Perdata menjelaskan konsep
jaminan dan jenis-jenisnya. Dalam pasal-pasal tersebut, terdapat perbedaan
antara jaminan umum dan jaminan khusus.:
Jaminan umum merujuk pada jenis jaminan yang diberikan untuk
kepentingan semua kreditur dan mencakup semua harta milik debitur.
Jaminan ini secara otomatis berlaku ketika perjanjian terbentuk. Ia disebut
umum karena jaminan ini diberikan untuk manfaat semua kreditur yang
terlibat dalam kewajiban dengan debitur. Jaminan ini mencakup seluruh
benda debitur, dan tidak ada benda yang secara khusus ditentukan sebagai
jaminan.35
Jaminan umum memberikan hak yang sama kepada semua kreditur
(konkuren), dan setiap kreditur memiliki hak yang setara dengan jumlah
piutang yang mereka miliki. Dalam jaminan umum, tidak ada pihak yang
memiliki hak untuk diutamakan dalam pelunasan dibandingkan dengan
kreditur lainnya. Karakteristik utama dari jaminan umum adalah
memberikan hak yang setara kepada semua kreditur, sejajar dengan jumlah
piutang yang mereka miliki. Keunggulan dari jaminan umum adalah ia
berlaku otomatis berdasarkan hukum tanpa perlu kesepakatan atau prosedur
khusus. Hal ini berarti bahwa jaminan umum diterapkan secara langsung
sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu ditetapkan atau
dilaksanakan melalui proses tertentu.
Selain bentuk jaminan umum, ada juga jaminan khusus yang
memberikan prioritas kepada kreditur dalam situasi di mana debitur tidak
dapat memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUH
Perdata. Dengan pemberian prioritas ini, kreditur memperoleh perlindungan
lebih baik terkait pembayaran utang mereka. Jaminan khusus ini biasanya
ditetapkan melalui perjanjian antara debitur dan kreditur, dengan
menggunakan aset tertentu sebagai bentuk jaminan. Jenis-jenis jaminan
khusus yang muncul dari perjanjian tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu
jaminan berdasarkan reputasi atau karakter pribadi (personal guaranty) dan
jaminan khusus yang berkaitan dengan kepemilikan aset, termasuk gadai,
fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan resi gudang