Menurut Hasibuan (2012:118) Kompensasi adalah semua pendapatan
yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai
sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi ini
merupakan bentuk imbalan (baik berbentuk uang maupun natura) yang diterima
pegawai atau karyawan atas usaha-usaha yang dihasilkannya. Beberapa peneliti
membanginya dengan istilah kompensasi langsung maupun kompensasi tidak
langsung. Sedangkan peneliti mengistilahkannya dengan kompensasi normatif
dan kebijakan. Pembagian istilah yang digunakan peneliti untuk membagi
kompensasi didasari perilakunya yang mengacu pada perundang-undangan yang
berlaku.
Kompensasi bersifat normatif adalah kompensasi minimum yang harus
diterima, yang terdiri atas gaij atau upah dan komponen tetap lainnya, seperti
tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya atau keagamaan. Sedangkan
kompensasi bersifat kebijakan adalah kompensasi yang didasari kebijakan atau
karena pertimbangan khusus, seperti tunjangan professional, tunjangan makan dan
transport, bonus, cuti, jasa produksi dan liburan. Kompensasi ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pegawai, dalam hal tertentu,
pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijakan dibidang ketenagakerjaan.
Hal ini berarti bahwa dalam menerapkan kompensasi terdapat dua kepentingan
yang harus diperhatikan yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan pegawai.
Bagi kepentingan pegawai bahwa kompensasi yang diterimanya atas jasa
yang telah diberikan kepada perusahaan memungkinkan karyawan untuk
mempertahankan harkat dan martabatnya dan juga dapat memungkinkan
karyawan mempertahankan taraf hidup yang wajar, layak dan mandiri tanpa
tergantung kepada orang lain terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
hidupnya. Tetapi sebaliknya, jika para karyawan merasa tidak puas atas
kompensasi yang diterimanya, akan mengakibatkan hal-hal yang bersifat negatif
yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Misalnya terjadi pemogokan kerja dan
unjuk rasa. Apabila kejadian-kejadian seperti ini tidak cepat ditangani, maka
perusahaan akan mengalami kerugian yang besar.
Pada kenyataan memang sulit menentukan suatu kompensasi yang benarbenar memadai, hal ini dikarenakan belum adanya suatu metode yang paling
tepat. Tetapi suatu organisasi dalam menetapkan kompensasi tidak bisa terlepas
dari berbagai kondisi dan tuntunan yang berkaitan dengan konsitensi internal dan
konsistensi eksternal. Konsistensi internal berkaitan dengan konsep pengajian
dalam perusahaan, misalnya kemampuan organisasi membayar upah dan gaji.
Sedangkan konsistensi eksternal berkaitan dengan tingkat struktur pengajian yang
berlaku di luar organisasi, misalnya peraturan perundang-undangan, persaingan di
pasaran tenaga kerja, kondisi perekonomian, dan serikat buruh.
