Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/men/1999
tentang upah minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah imbalan setiap bulan yang tidak
disesuaikan pada tingkat kehadiran atau capaian prestasi.
Upah Minimum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
- Upah minimum regional, yaitu upah pokok serta tunjangan bagi para
pekerja tingkat paling bawah yang bermasa kerja kurang dari satu tahun
yang berlaku di suatu daerah tertentu. - Upah Minimum sektoral, yaitu upah minimum yang berlaku pada suatu
provinsi sesuai kemampuan sektor tersebut.
Kebijakan upah minimum di dalam Undang Undang No 13 tahun 2002
tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: - Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah berdarkan Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi. - Upah minimum diterapkan berdasarkan:
a) berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten/kota
b) berdasarkan sektor pada wilayah provinsi dan kabupaten atau kota,
upah sektoral ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta
pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha dan tidak boleh
lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang
bersangkutan. - Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan meperhatikan
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati/Walikota. - Pengusaha dilarang membayar upah yang lebih rendah dari upah
minimum yang telah ditetapkan. Pengusaha yang tidak mampu
membayar upah minimum akan dilakukan penangguhan. Penangguhan
pelaksaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu
membayar upah dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang
bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun
waktu yang telah ditentukan