Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan dengan memperhatikan tujuan-tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Tujuan tersebut menjadi hasil akhir dari pelaksanaan pendaftaran tanah, pendaftaran tanah tersebut bertujuan untuk: 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
Asas-Asas Pendaftaran Tanah (skripsi tesis disertasi)
Pelaksanaan pendaftaran tanah perlu dilaksanakan dengan asas-asas yang telah ditetapkan, dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.7 Asas-asas sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut bertujuan agar nantinya pendaftaran tanah yang dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintah. Mengenai asas-asas diatas, berdasarkan penjelasan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diuraikan sebagai berikut: 1) Asas Sederhana Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuanketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 2) Asas Aman Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan, memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri. 3) Asas Terjangkau Asas ini dimaksudkan terhadap keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Dengan demikian maka diharapkan pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus terjangkau bagi para pihak yang memerlukan 4) Asas Mutakhir Pada asas ini dimaksudkan untuk menuntut terpeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, data tersebut selalu disimpan di Kantor Pertanahan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat
Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah (skripsi tesis disertasi)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan mengenai pihak yang ditetapkan sebagai penyelenggara dan pelaksana dalam kegiatan pendaftaran tanah. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 28 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh BPN. Selanjutnya Pasal 6 yang berbunyi: (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. (2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berdasarkan uraian diatas, telah secara jelas disebutkan mengenai pihak yang melaksanakan pendaftaran tanah adalah BPN (Pasal 5), kemudian mengenai tugas pelaksanaan pendaftaran tanah sendiri dilaksanakan oleh Kepala BPN, namun berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah dikecualikan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditetapkan untuk menjadi tugas dari pihak atau pejabat lainnya. Sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa pihak lain yang dapat ikut serta dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dalam kegiatan-kegiatan tertentu adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 29 dan pejabat lain yang ditugaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun peraturan lain yang berhubungan dengan pendaftaran tanah. Yang dimaksud dengan kegiatankegiatan tertentu yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pejabat lain, adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik, pemetaan fotogrametri dan lain sebagainya.6 Sementara itu, pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menyebutkan yakni: 1) PPAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara. 3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pelaksana pendaftaran tanah juga dapat dilakukan oleh panitia ajudikasi, dimana panitia ajudikasi berperan untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan dan pembentukan panitia ajudikasi tersebut dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa: (1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional; b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari : 1) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; 2) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; (3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan tugas adzw2ministrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri. (5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri.
Dasar Hukum Pendaftaran Tanah (skripsi tesis disertasi)
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria merupakan peraturan pokok pendaftaran tanah di Indonesia saat ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) tersebut selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Seiring berjalannya waktu, Peraturan Pemerintah tersebut dianggap tidak lagi dapat mendukung secara maksimal dalam pembangunan nasional di bidang pertanahan, maka dari itu perlu untuk dilakukan penyempurnaan. Demi menyempurnakan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, antara lain yakni:5 1) Penegasan pengertian pokok-pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah, asas, dan tujuan penyelenggaraannya; 2) Mempertegas dan memperluas tujuan pendaftaran tanah, disamping itu menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah, serta menyediakan dan menyajikan informasi data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah/bidang-bidang tanah (Pasal 3); 3) Memperjelas mengenai bentuk tanggung jawab dan hubungan kerja PPAT dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah (Pasal 7); 4) Diperkenalkan lembaga ajudifikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan (Pasal 8), dimana Panitia Ajudikasi diberikan kewenangan yang cukup besar yang diharapkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dipercepat; 5) Adanya penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pengumpulan data yuridis terutama pembuktian hak lama/asal konversi (Pasal 24) 6) Dimungkinkan pembuktian penguasaan/pemilikan hak atas tanah dengan bukti penguasaan fisik selama 10 tahun atau lebih secara berturut-turut (dengan syarat dikuasai dengan iktikad baik, terbuka, saksi terpercaya, dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar); 7) Mengantisipasi pemanfaatan teknologi maju (baru) menggunakan elektronik/komputer maupun mikrofilm (Pasal 35 ayat (5)); 8) Dimungkinkan hasil rekaman peralatan elektronik maupun mikrofilm untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian setelah ditandatangani pejabat dan dibubuhi cap kantor pertanahan (Pasal 35 ayat (6)); 9) Memberlakukan lembaga rechtverwerking dengan tujuan untuk memberikan penguatan dari pemberian kepastian hukum terhadap penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 32 ayat (2); 10) Dimungkinkan dilaksanakan pembukuan hak atas bidang-bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya belum lengkap atau masih dalam sengketa, dengan catatan yakni selama buku tanah masih ada catatan mengenai kurang lengkapnya dan masih adanya sengketa data fisik dan data yuridisnya, maka penerbitan sertifikatnya ditangguhkan hingga dihapuskannya catatan-catatan tersebut (Pasal 35)
Pengertian Pendaftaran Tanah (skripsi tesis disertasi)
Secara terminologi, pendaftaran tanah sendiri berasal dari kata cadastre, yang merupakan suatu istilah teknis untuk suatu rekaman atau record, hal tersebut dalam menunjukkan luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata tersebut merupakan bahasa Latin yakni capistratum yang berarti suatu register atau unit yang dibuat untuk pajak 24 tanah Romawi. Cadastre berarti rekaman terhadap lahan-lahan, atau nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Cadastre dapat diartikan sebagai alat yang tepat untuk memberikan suatu uraian dan identifikasi, serta dapat digunakan sebagai rekaman yang sifatnya berkesinambungan dari hak atas tanah. 2 Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.3 Pengertian pendaftaran tanah juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah adalah juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah.4 Pendaftaran tanah merupakan suatu kepentingan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Maka dari itu sudah menjadi tugas bagi Pemerintah untuk dapat melaksanakan pendaftaran tanah secara merata sehingga dapat memberikan jaminan berupa kepastian hukum dalam bidang pertanahan.
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (skripsi tesis disertasi)
BPN sebagai suatu lembaga pemerintah memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan BPN dalam bidang pertanahan yakni sesuai dengan TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 22 Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang perlu mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu. Sebagai cerminan tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional yang utuh dan terpadu, serta untuk melaksanakan TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Maka selanjutnya dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan daerah, yang meliputi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Rancangan Undang-Undang tentang hak atas tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan. Kewenangan yang dimiliki oleh BPN berdasarkan Pasal 1 Keppres Nomor 34 Tahun 2003 dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta sebagai bentuk pelaksanaan terhadap TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 yakni melakukan percepatan di bidang:1 1) Penyusunan Rancangan Undang-undang penyempurnaan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Rancangan Undang-undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan
Fungsi Badan Pertanahan Nasional (skripsi tesis disertasi)
Didasarkan pada Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 1) Merumuskan kebijakan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah; 2) Merumuskan kebijakan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria; 20 3) Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan; 4) Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan; 5) Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan; 6) Lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam perkembangannya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam hal fungsi diketahui bahwa fungsi sebagaimana yang diuraikan dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 juga mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut termasuk pada fungsi dari BPN yang semakin bertambah apabila dibandingkan dengan fungsi BPN pada awal terbentuknya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat usaha dari Pemerintah supaya BPN memiliki fungsi yang semakin kompleks yang disesuaikan dengan kondisi pertanahan di Indonesia saat ini. Berkaitan dengan fungsi dari BPN sendiri, telah diuraikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, BPN menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; 21 c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui mengenai fungsi dari BPN yang telah disebutkan secara jelas dan rinci, maka dari itu terhadap fungsi yang telah diberikan tersebut tidak dapat dikurangi ataupun ditambahkan kecuali dengan peraturan yang baru
Tugas Badan Pertanahan Nasional (skripsi tesis disertasi)
- Pada awal terbentuknya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Sementara itu, berkenaan dengan tugas dari BPN tersebut diuraikan berbeda dengan Peraturan baru yang berkaitan dengan BPN. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Definisi dan Dasar Hukum Badan Pertanahan Nasional (skripsi tesis disertasi)
Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN, merupakan suatu lembaga pemerintah yang membidangi masalah pertanahan di Indonesia. Hal ini merujuk kepada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, dimana Kepres tersebut merupakan dasar hukum awal atau tonggak terbentuknya BPN di Indonesia, dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa: (1) Badan Pertanahan Nasional, dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Badan Pertanahan, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa BPN termasuk lembaga Pemerintahan yang bukan bagian dari Departemen, selain itu juga disebutkan bahwa BPN merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden. BPN dalam pendiriannya kemudian diberikan tugas, fungsi dan wewenang yang didasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, dasar hukum BPN saat ini telah diatur melalui Peraturan Presiden, dan dapat diartikan bahwa dasar hukum BPN tidak lagi menggunakan Keputusan Presiden yang merupakan dasar hukum awal terbentuknya BPN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa mengenai pengertian dari BPN diuraikan berbeda dengan yang termaktub dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 diatas. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa: 1) Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2) BPN dipimpin oleh seorang Kepala. Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan pengertian BPN berdasarkan Kepres diantaranya adalah berkaitan dengan penyebutannya. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 telah menyebutkan Badan Pertanahan Nasional sebagai BPN, sementara dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 masih menyebut Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan Pertanahan saja. Sementara berkaitan dengan tanggung jawab BPN terhadap presiden masih berlaku sama baik pada Kepres maupun pada Perpres tersebut.
Definisi dan Dasar Hukum Badan Pertanahan Nasional (skripsi tesis disertasi)
Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN, merupakan suatu lembaga pemerintah yang membidangi masalah pertanahan di Indonesia. Hal ini merujuk kepada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, dimana Kepres tersebut merupakan dasar hukum awal atau tonggak terbentuknya BPN di Indonesia, dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa: (1) Badan Pertanahan Nasional, dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Badan Pertanahan, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa BPN termasuk lembaga Pemerintahan yang bukan bagian dari Departemen, selain itu juga disebutkan bahwa BPN merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden. BPN dalam pendiriannya kemudian diberikan tugas, fungsi dan wewenang yang didasarkan dengan peraturan perundang-undangan. 18 Dalam perkembangannya, dasar hukum BPN saat ini telah diatur melalui Peraturan Presiden, dan dapat diartikan bahwa dasar hukum BPN tidak lagi menggunakan Keputusan Presiden yang merupakan dasar hukum awal terbentuknya BPN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa mengenai pengertian dari BPN diuraikan berbeda dengan yang termaktub dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 diatas. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa: 1) Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2) BPN dipimpin oleh seorang Kepala. Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan pengertian BPN berdasarkan Kepres diantaranya adalah berkaitan dengan penyebutannya. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 telah menyebutkan Badan Pertanahan Nasional sebagai BPN, sementara dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 masih menyebut Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan Pertanahan saja. Sementara berkaitan dengan tanggung jawab BPN terhadap presiden masih berlaku sama baik pada Kepres maupun pada Perpres tersebut.
Klasifikasi Kemashuran Merek (skripsi tesis disertasi)
Pada tindakan passing off sering terdapat persamaan pada pokoknya pada merek terkenal agar merek tersebut dapat terkenal dengan instan. Pengertian merek terkenal pun tidak dijelaskan pada Undang-Undang Merek Tahun 2001 namun terdapat tingkat kemashuran merek, yaitu:a. Merek biasa (normal mark) Merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat ‟biasa‟ ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. b. Merek Terkenal (well-known mark) Meskipun dalam bahasa Indonesia kata asing “well-known mark” diterjemahkan menjadi merek terkenal begitu juga kata “famous mark” sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “famous mark” dan “well-known mark”. Merek terkenal (well-known mark) merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, serta merek ini mempunyai tingkatan di atas derajat merek biasa. c. Merek Termashur (famous mark) Merupakan merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai ‟merek aristorkat dunia‟
Pengertian Passing Off (skripsi tesis disertasi)
Menurut Djumhana dan Djubaedillah pengertian Passing off adalah31 “Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memiripmiripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi. Ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta”. Sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah menyatakan: The Action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendandt may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff’s, or by the plaintiff’s work as to deceive the public into the belief that is the plaintiff’s work, or is associated or connected with the plaintiff. Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakukan ketika tergugat telah menampilkan kepada masyarakat bahwa barang atau bisnisnya adalah barang atau bisnis penggugat. Tergugat mungkin harus bertanggungjawab atas tindakannya memproduksi produk dengan nama yang sama dengan penggugat, atau memproduksi produk di mana kemasannya menyerupai produk penggugat sehingga menipu masyarakat sehingga percaya bahwa ini adalah produk penggugat, atau berkaitan atau berhubungan dengan penggugat). Pemboncengan reputasi berkembang dalam berbagai bentuk seiring perkembangan teknologi. Pemakaian merek dalam perdagangan menempatkan merek dengan reputasi tinggi pada posisi strategis alat penguasaan pasar mengingat sifatnya sebagai alat pembeda barang dan jasa. Persaingan tidak sehat dengan membonceng reputasi merek orang lain berlangsung bersamaan dengan keberadaan merek di dalam sejarah. Dapat digolongkan perilaku pemboncengan reputasi sebagai berikut: a. Perilaku pemboncengan reputasi yang melanggar hak orang lain; b. Perilaku pemboncengan reputasi yang merupakan perilaku tidak jujur dan beritikat tidak baik yang pada hakikatnya tindakan persaingan curang. Merek yang menjadi sasaran pemboncengan pihak lain umumnya adalah merek terkenal. Ada kecenderungan yang ditiru bukan bagian atau tanda merek yang terdaftar melainkan bagian-bagian tertentu dari representasi keseluruhan merek dan produk yang belum terdaftar atau memang tidak dapatt didaftar sebagai merek tetapi nyata-nyata mempunyai daya pembeda atau setidaktidaknya dapat berdaya membedakan produk di dalam perdagangan. Berbagai bentuk-bentuk (passing off) pembocengan reputasi dapat dibagi dalam dua bentuk tipe antara lain: a. (Passing off) pemboncengan reputasi klasik, yaitu ketika seorang memberi gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain b. (Passing off) pemboncengan reptuasi dalam arti luas, yaitu ketika seseorang menggunakan gambaran yang salah pada produknya sehingga mempunyai keterkaitan atau seolah-olah ada keterkaitan dengan sumber lain yang sudah dikenal. Reputasi atau goodwill meskipun bersifat intangible menjadi kunci keberhasilan dalam dunia usaha. Pengusaha yang dengan susah payah berusaha memupuk reputasi dengan memberikan kualitas produk ataupun jasa terbaik didukung promosi produk yang memerlukan biaya tidak sedikit. Reputasi itu tertanam pada 44 konsumen dengan mengenali merek pada produk sebagai pembeda terhadap produk lainnya. Hukum berfungsi melindungi pemilik reputasi dari pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak jujur dengan cara membonceng reputasi. Lingkup perlindungan merek tidak terlepas dari isi kententuan hukumnya. Dari definisi merek dan sistem hukum merek yang dianut serta prinsip-prinsip yang terkandung terlihat dan menjadi pedoman batas-batas perlindungan merek Keberhasilan tort of passing off (gugatan passing off) harus memenuhi tiga elemen dasar pemboncengan reputasi yaitu: a. Ada reputasi atau goodwill (reputation or goodwill) dimiliki penggugat berkaitan dengan tanda, nama atau gaya maupun cara atas produknya; b. Ada penggambaran yang palsu atau menyesatkan (misrepresentation) yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan masyarakat hasil perbuatan tergugat memakai merek, tanda atau indikasi yang mempunyai persamaan dengan milik penggugat; c. Kerugian (damages) yang ditimbulkan dari perbuatan pemboncengan reputasi oleh tergugat.
Pelanggaran Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek (skripsi tesis disertasi)
Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dalam Pasal 76 ayat (1) , seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama. Setelah itu, Pengadilan Niagalah yang berwenang menyidangkan kasus tersebut (Pasal 76 ayat (2) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Putusan dari Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 79 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Pasal 84 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pilihan penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa
Perlindungan Terhadap Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar (skripsi tesis disertasi)
Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut. 40 1. Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (l0) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (filling date) yang bersangkutan. 2. Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi: ”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.” Bunyi Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. 41 Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama
Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Merek (skripsi tesis disertasi)
Pembatalan pendaftaran merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 27, Pasal 5 28 dan Pasal 6 29 UUM 2001. Pemilik merek tersebut juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal walaupun tidak terdaftar, hal itu berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) UUM 200130. Gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan Kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai hukum tetap. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan Selain alasan pembatalan tersebut, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pada ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan pembaharuan belaka dari ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek tahun 1961, bahkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek 1961 lebih jelas dan terperinci serta penerapannya telah pula “diukir” sedemikian rupa oleh yurisprudensi kita. Namun demikian dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut terdapat elemen tambahan berupa : nama orang terkenal; foto; merek dan nama badan hukum merek orang lain yang sudah terkenal; dan ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta tanpa persetujuan dari yang berhak, permintaan pendaftaran merek akan ditolak. Jika ternyata sudah sempat diterima permohonannya maka itu akan menjadi alasan untuk pembatalannya
Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pendaftaran Merek (skripsi tesis disertasi)
Pendaftaran merek diatur dalam UUM 2001 sedangkan pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 s.d Pasal 10 UUM 2001. Agar merek dapat didaftarkan, pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek sebagai berikut ini21: 1) Tanda yang mempunyai daya pembeda (capable of distinguishing). Tanda yang tidak mempunyai daya pembeda karena terlalu sederhana, seperti sepotong garis, sebuah titik atau karena terlalu rumit, seperti lukisan benang kusut, tidak dapat dijadikan merek; 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (morality and public order). Lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, menyinggung rasa keagamaan atau melanggar ketertiban yang hidup dalam masyarakat, seperti lukisan porno, kata vagina tidak dapat dijadikan merek; 3) Bukan milik umum (not becoming public property). Lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian, sudah menjadi milik umum, sehingga tidak dapat dijadikan merek; 4) Bukan keterangan mengenai barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Lukisan nanas untuk sirup yang mengandung rasa nanas, lukisan susu untuk minuman susu tidak dapat dijadikan merek; 5) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) kelas, barang atau jasa yang tidak sejenis; 6) Bukan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 7) Bukan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 8) Bukan merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan dilengkapi: 1) Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya; 2) Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia; 3) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum; 4) Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain; 5) Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek (Direktorat Merek), yang telah ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permintaan pendaftaran merek tercantum:23 1) Tanggal, bulan dan tahun; 2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon; 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; 4) Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas Suatu merek dapat menjadi merek terdaftar harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, kantor merek akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (bulan) hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.24 Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 6 UUM 2001 tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Setelah berakhirnya masa pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka kantor merek: 1) Mendaftar merek tersebut dalam Daftar Umum Merek; 2) Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek; 3) Memberikan sertifikat merek; 4) Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pendaftaran merek dapat dimintakan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa secara bersamaan.25 Prosedur demikian ini memberikan kemudahan kepada pemilik merek dan pemeriksa merek karena administrasi dan penanganan pemeriksaannya lebih sederhana, dan pula tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap orang atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan. Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat bagi pemilik merek memperoleh hak atas merek. Pemilik merek diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu pemilik merek harus konsekuen dengan merek yang telah terdaftar tersebut. Konsekuensinya pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk berdagang dengan tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran merek.26 Apabila pemilik merek pasif, tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah terdaftar, maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu : 1) Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek; 2) Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek Mengenai pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek adalah sudah sangat logis karena mereknya saja tidak digunakan dalam perdagangan, tidak ada gunanya pemilik merek diberi kesempatan untuk memperpanjang masa perlindungan mereknya. Kalaupun dilakukan perpanjangan masa perlindungannya merupakan pekerjaan yang sia-sia karena tidak ada gunanya sama sekali. Merek yang demikian walaupun tetap dilindungi hukum akan tetapi tidak ada nilainya. Merek terdaftar yang tidak dugunakan oleh pemiliknya sudah tepat apabila pendaftaran mereknya dihapuskan. Merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut akan dihapuskan dari pendaftarannya. Pemiliknya saja sudah tidak lagi menggunakannya dan untuk apa harus tetap dilindungi oleh hukum. Dengan dilakukan penghapusan pendaftaran merek oleh Ditjen HKI dapat mencegah perbuatan pelanggaran merek oleh pihak lain yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar
Fungsi dan Manfaat Merek (skripsi tesis disertasi)
Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek tersebut adalah sebagai berikut : a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan; b. Sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya; c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen; d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya.19 Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek dibagi menjadi tiga (3), yaitu: 1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional; 2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas, khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi; 3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.20 Fungsi-fungsi merek yang tersebut di atas mengakibatkan perlindungan terhadap sebuah merek menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, merek memberikan manfaat-manfaat yang positif baik bagi produsen, pelaku usaha/pedagang, dan konsumen, yaitu sebagai berikut. 1. Bagi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya terutama mengenai kualitas dan pemakaiannya 2. Bagi pedagang, merek digunakan untuk memperlancar promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar; 3. Bagi konsumen, merek dijadikan alat untuk memilih produk yang akan dibeli. Masing-masing merek mewakili masing-masing kualitas dari suatu produk.
Jenis dan Bentuk Merek (skripsi tesis disertasi)
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek dapat dibagi dalam tiga (3) jenis, yaitu sebagai berikut: 1. Merek Dagang Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 2. Merek Jasa Adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 3. Merek Kolektif Adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya . 29 Merek merupakan bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang digunakan untuk barang dan jasa, yaitu: a. Merek lukisan Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: merek cat “Kuda Terbang”, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. b. Merek kata Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: “Pepsodent” untuk pasta gigi, “Ultraflu” untuk obat flu, “Toyota” untuk mobil. c. Merek huruf atau angka Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: “ABC” untuk kecap dan sirup, “555” untuk buku tulis. d. Merek nama Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: “Louis Vuiton” untuk tas, “Vinesia” untuk dompet. 30 e. Merek kombinasi Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: jamu “Nyonya Meneer” yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata “nyonya Meneer” Selain bentuk-bentuk merek di atas, terdapat pula merek dalam bentuk tiga (3) dimensi (three dimensional trademark) seperti merek pada produk minuman “Coca Cola” dan “Kentucky Fried Chicken”.
Pengertian Hak atas Merek dan Pemilik Merek (skripsi tesis disertasi)
Apabila sutu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang di maksud dengan pihak dalam Undang-Undang Merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.17 Hak merek dinyatakan sebagai hak ekslusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemilik merek adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek. Mereka bisa sebagai a. Orang (person) atau perseorangan; b. Badan hukum (recht person); atau c. Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama atau merek kolektif)
Pengertian Merek (skripsi tesis disertasi)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya ditulis Undang-Undang Merek) meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam UndangUndang digunakan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.16 Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut: 1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. . 2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya
Pengaturan Merek dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual (skripsi tesis disertasi)
Hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena intelektualita manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi atau ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya (daya cipta, rasa, dan karsa). Pasal 1 dan 2 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) menyebutkan bahwa kekayaan intelektual yang dilindungi terdiri atas dua (2) bagian besar, yaitu: 1. Copyright (hak cipta) dan Related Rights (hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta; 2. Industrial Property Rights (hak milik industrial) yang terdiri dari: a. Patent (paten), Utility Rights (paten sederhana); b. Trademarks (merek dagang); c. Industrial Design (desain industri); d. Undisclosed Information Including Trade Secrets (rahasia dagang); e. Layout Design of Integrated Circuits (desain rangkaian listrik terpadu). Karya-karya intelektual tersebut perlu dilindungi karena karya-karya tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Karya-karya tersebut mempunyai „nilai‟ khususnya dalam bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat menjadi aset perusahaan. Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi 21 perdagangan dengan diberlakukannya Convention Establishing The World Trade Organization (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs). Hal itu ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Agreement Establishing The WTO. Dalam konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terpisah dari kepemilikan benda berwujud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan pribadi yang bisa dimiliki dan dialihkan termasuk dijual dan dilisensikan kepada orang lain. Dalam hal ini, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan pribadi seseorang dan dilindungi oleh Undang-undang. Indonesia mulai membentuk Undang-undang Merek pada tahun 1961 yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut juga Undang-undang Merek). Undang-undang Merek yang baru ini merupakan pengganti dan pembaharuan dari Hukum Merek yang diatur dalam Reglemen. Pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang 22 memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. Undangundang Nomor 21 Tahun 1961 mengenal pengolongan barang-barang dalam 35 kelas yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm tahun 1961 dengan penyesuaian kondisi di Indonesia. Tanggal 28 Agustus 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ini menggantikan dan memperbaharui Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Untuk menindaklanjuti berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek tersebut dibuatlah berbagai surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-undang Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek World Intellectual Property Organization (WIPO).14 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek yang Dikaitkan dengan Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs – GATT) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 ini menentukan bahwa pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Pengaturan tentang ketentuan merek yang terbaru dituangkan dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek
Penyelesaian Hukum Merk (skripsi tesis disertasi)
Pelanggaran terhadap hak merk motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mecoba meniru, atau memalsukan merk yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Selain itu negarapun dirugikan atas tindakan tersebut. 32 Pemakaian merk tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Penyelesaian sengketa merk dijelaskan pada Pasal 83 Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, yaitu: (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi menjelaskan bahwa merk terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusna pengadilan sebagaimana dijelaskan pada Pasl 84, yaitu: (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, yaitu: (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 31 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan. Ketentuan pidana atas peanggaran merk diatur pada Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, diantaranya: Pasal 100 (1) (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 102 Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Perlindungan Hukum Merk (skripsi tesis disertasi)
Perlindungan merk diattur pada Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merk diperoleh setelah merk tersebut terdaftar. Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentinga, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara naggota masyarakat lainnya dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang laindan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.28 Berdasarkan uraian diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukm adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat represif dan preventif,baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan hukum. Modus pelanggaran merk telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merk ini disebut passing off (pemboncengan reputasi). Passing off secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, akan tetapi dengan demikian istilahnyapun masih seluruhnya asing. Passinf off memang merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukm Common Law. Sistem hukum Common Law pemboncengan merk (passing off) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (unfair competition) dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merk yang telah di mendaftarlam merknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merk miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.29 Passing off dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak perlu memerlukan usaha membangun reputasi dan image dari awal lagi, selain itu juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik di masyarakat tenatng asal-usul suatu produk.30 Undang-undang Merk No. 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan merk yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jas yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hukum merk yang berlaku di Negara Indonesia memberikan penjelasan mengenai ukuran merk dikatan merk terkenal (well known mark) dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-undang Merk No. 20 Tahun 2016 Pasl 21 Ayat (1) huruf b yaitu:31 permohonan ditolak jika merk tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya taau keseluruhannya dengan merk terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
Hak Merk (skripsi tesis disertasi)
Black’s Lw Dictionary merk kolektif di definisikan sebagai merk yang memiliki oleh suatu organisasi, digunakan oleh anggota mereka untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan tingkat kualitas dan akurasi, asal geografis atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi. Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis menjelaskan hak merk yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merk berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merk yang dapat menggunakan merk tersebut. Hak merk bukan merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu 19 perlindungan merk telah habis dan pemilik merk tidak memperpanjan waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak atas merk dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merk sebagai hak eksklusif. Suatu merk menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merk atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merk. Pendapat dan pengertian mengenai hak eksklusif dapat disimpulakn bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu, dimana dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki pemilik merk, maka ia dapat memanfaatkan sendiri merk miliknya dan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menggunakan merk tersebut kecuali izin dari pemilk merk. Hak merk menimbulkan hak eknomi (economi right) bagi pemiliknua dikarenakan hak merk merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik merk saja berhak atas hak ekonomi dari suatu merk. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berup keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merk atau karena menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merk terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitupenggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merk dagang, lisensi merk jas tanpa variasi lain
Jenis Merk (skripsi tesis disertasi)
Fungsi Merk (skripsi tesis disertasi)
Perdagangan barang dan jasa merk merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jas. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupaka simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata Merk berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jas bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merk tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merk yang sama di lain waktu. Merk juga dapat menjadi adversitting tool untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk. Merk juga berfungsi sebagai penbeda dariproduk barang atau jas yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama. Fungsi merk diantaranya: a. Fungsi Indikator Sumber Merk berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional b. Fungsi Indikator Kualitas Merk berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dlam kaitan dengan produk-produk bergengsi. c. Fungsi Sugestif Merk memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.
Pengertian Merk (skripsi tesis disertasi)
Merk menurut Yusran Isanaini adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsru-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Menurut Prof. Molengraaf merk adalah dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merk dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.12 Pengertian merk yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunaka dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.Merk adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merk pabrik atau merk perniagaan adalh suatu tanda yang dibutuhkan di ast barang atau di atas bungkusanya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka merk merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain
Hak dan Kewajiban Suami Istri (skripsi tesis disertasi)
Dengan terikatnya suami dan isteri dalam pernikahan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak. Kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami isteri, suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya, sedangkan kedudukan istri harus tunduk pada suami. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga Selanjutnya dikatakan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman itu ditentukan oleh suami isteri bersama. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.35 Menurut hukum islam suami dan istri dalam membina keluarga atau rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik, sebagaimana Alloh SWT berfirman: “Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik”, kemudian dalam hadist Tarmidzi, Rosululloh SAW mengatakan “orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baiknya anda adalah yang sangat baik kepada isteri”. Berdasarkan Al-Qur’an dan hadist itu, maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga atau rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada isteri. Pengertian berbuat yang baik ialah aling cinta mencintai dan hormat menghormati, saling setia dan saling bantu membantu antara yang satu dan yang lain.36 Selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Qur’an bahwa “suami adalah pemimpin dari isteri (Q.S 04:34) dan isteri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, tetapi suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari isterinya”(Q.S 02:228). Dengan demikian menurut hukum islam tidak semua hal kedudukan suami dan isteri itu seimbang, harus dilihat pada fungsi dan peranannya. Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari isteri, karena suami dibebani tugas sebagai pemimpin dari keluarga atau rumah tangga, sedangkan isteri tidak sejauh itu. Suatu hal yang tidak diatur dalam UU no1 tahun 1974 yang di dalam hukum islam merupakan hal yang penting, yaitu suami dan isteri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga dan menyimpan rahasia rumah tangga. Sebgaimana di dalam Al-Qur’an dikatakan yang maksudnya “wanita yang solehah ialah yang taat kepada Alloh dan memelihara mereka”. Yang dimaksud ayat tersebut ialah agar istri tidak berbuat menyeleweng serta memelihara kehormatannya dan harta suaminya, sedangkan suami berkewajiban mempergauli isterinya dengan sebaik-baiknya.37 Kemudian sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Muslim menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata “Manusia yang sangat buruk pada sisi Alloh di hari kiamat ialah suami yang bercampur dengan dia, dan isteri bercampur dengan dia, kemudian menyiarkan rahasia isteri dan suami itu”. Jadi menurut islam dilarang keras menyebarkan keluar rahasia keluarga atau rumah tangga.38 Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut: a). Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. b). Terjadi hubungan mahram, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya keatas. c). Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri. d). Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah). e). Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini QS An- Nisa:19 memerintahkan, “Dan gaulilah istri-istri itu dengan baik…..” Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, undangundang pernikahan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut, “Suami istri wajib cinta mencinntai, hormat menghormat, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
Pengertian Suami Istri (skripsi tesis disertasi)
Suami adalah kepala keluarga atau rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga atau rumah tangga, suami adalah pelindung bagi keluarga atau rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan tetapi juga berupa tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga atau rumah tangga. Sedangkan istri karena fitrah kewanitaannya, maka ia berkewajiban mengatur urusan keluarga atau rumah tangga dalam kehidupan masyarakat, dan istri adalah pendamping suami. Sejauh kemampuan fisik yang ada padanya, namun dalam hal lainnya kedudukan suami dan kedudukan isteri adalah seimbang.30 Suami istri adalah fondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga. Karena itulah islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Demikianlah pernikahan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan Alloh Swt kepada kita, seperti biduk yang berlayar di lautan cinta, ketulusan dan saling berbagi dalam naungan awan kasih sayang dan keimanan. Alloh berfirman : “Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari alloh Swt, mereka tidak dapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan alloh. Dan alloh mempunyai karunia yang besar” (QS. Ali Imran:174) .31 a). Istri solehah, Istri yang salehah, hal terpenting yang diberikan islam untuk memilih seorang istri adalah yang dapat membantu membina sebuah generasi, tenang, mampu menyimpan dengan baik harta suami nya, yang menjadi perhiasan terbaik bagi suaminya, yang patuh kepada suaminya, dan baik agamanya. Rosululloh Saw, bersabda, “seorang wanita seharusnya dinikhi karena empat alasan, yaitu karena agamanya, kekayaannya, keturunan baiknya, dan kecantikannya. Dari kempat hal tersebut, sebaiknya pilihlah yang agamanya mantap, sehingga akan mengikat dua tanganmu”. Rosululloh Saw, juga bersabda, “jangan kamu nikahi wanita karena kecantikannya saja karena siapa tahu kecantikan itu membuatnya hina, jangan karena kekayaannya, sebab bisa saja harta itu membuatnya sesat, tetapi nikahilah seorang wanita karena kemntapan agamnya. Seorang budak wanita yang buruk rupa namun bagus agamanya itu lebih baik bagimu.” Sesungguhnya asal-usul yang baik bagi seorang wanita membuatnya terlindung dari kesesatan diri sehingga ia dapat memberikan kepada putra-putrinya dan membiasakan mereka dengan kebiasaan yang baik dan perilaku yang islami.32 b). Suami yang saleh, memilih suami yang saleh sangat penting demi kokohnya dasar kehidupan rumah tangga diatas pilar yang kuat, rumah tangga akan langgeng jika berada pada alur yang sudah ditetapkanNya. Jika hal tersebut terpenuhi, maka besar kemungkinan akan tercpainya tingkat sosial yang baik, tingkat ekonomi yang mapan, tingkat pengetahuan yang tinggi, dan hal yang terpenting adalah bahwa seorang suami yang saleh dapat melindungi hak dan kepentingan wanita sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam ihya’ Ulumuddin : “Wanita (istri) sangat lemah kedudukannya dalam sebuah rumah tangga (pernikahan ). Ia tidak mempunyai kekuatan sedikitpun, sedangkan suami dapat memutuskan untuk bercerai dengan berbagai alasan.” Aisyah berkata, “pernikahan itu sangat sensitif dan tergantung kepada pribadi masing-masing untuk mendapatkan kemuliaannya”. Karena itulah wajib bagi waliyul amri untuk memilihkan laki-laki yang mengamalkan agamanya dengan baik bagi wanita yang mempercayakannya sebagai wali, yaitu berakhlak mulia, memahami islam dengan pemahaman sempurna, dan mengamalkannya secara baik dalam kehidupan sehari-hari dengan segala keutamaan ajaran islam yang tinggi dan ajaran akhlaknya yang mulia. Adapula kriteria tersendiri yang harus dimiliki calon suami, yaitu mampu memberi sarana dan prsarana hidup yang layak (mata pencarian yang cukup) untuk menghidupi keluarganya. Karena suami adalah pemimpin keluarga, bertanggung jawab atas urusan biaya hidup keluarga dan hal tersebut tidak akan dapat terpenuhi jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya. Alloh Swt. Berfirman: suami adalah pemimpin bagi istrinya dari apa yang dianugrahkan Alloh Swt, termasuk menafkahkan harta untuk keluarganya (QS An-Nisa:34)
Tujuan Menikah (skripsi tesis disertasi)
Menurut hukum islam tujuan pernikahan ialah menurut perintah Alloh untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan menikah menurut hukum islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.25 Tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan agama Alloh dalam arti mentaati perintah dan larangan Alloh. Wahyu Alloh menyatakan “kawinilah wanita-wanita yang anda senangi” (Q.S 04:3).Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang (Q.S 30:21).Begitu pula tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, Nabi Muhammad SAW menyatakan “kawinlah dengan orang yang di cintai dan yang berkembang (berketurunan), agar keturunan itu sah maka pernikahan harus dilaksanakan secara sah.26 Tujuan pernikahan untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinaan, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama’ah ahli hadist, “Hai para pemuda, jika diantar kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin hendaklah kawin, karen sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk menikah hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang”(HR.Muttafaq Alaih). Selanjutnya Nabi berkata pula “barang siapa nikah dengan seorang wanita karena agamnya, niscaya Alloh akan memberi kurnia dengan harta, dan nikahilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragam”.27 Tujuan terbesar dalam pernikahan ialah, untuk menjaga dan memeliharaperempuan yang bersifat lemah itu daripada kebinasaan. Sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya jadi wajib atas tanggungan suaminya. Seperti firman Alloh s..w.t dalam surat An Nisa: 34 yang artinya, “lakilaki itu pemimpin yang bertanggung jawab atas kaum perempuan, berarti mempunyai kekuasaan yang tertinggi terhadap perempuan (isteri)”. Pernikahan juga untuk memelihara kerukunan anak cucu (turunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak pernikahan tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan , bencana dan permusuhan antara sesamanya. Maksud pernikahan yang sejati dalam islam degan singkat untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan turunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.28 Tujuan pernikahan menurut hukum islam terdiri dari: a) Berbakti kepada alloh b) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itusaling membutuhkan. c) Mempertahankan keturunan umat islam. d) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antar pria dan wanita
Pengertian Menikah (skripsi tesis disertasi)
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja pernikahan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi pernikahan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.19 Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Penyatuan ikatan batin antara dua hamba yang berlainan jenis tersebut sangat memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.20 Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguhteguhnya dalm hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan turunan bahkan antara dua keluarga. Dari sebab baik pergaulan antara isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara daripada kebinasaan hawa nafsunya.21 Menurut pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi menurut perundangan pernikahan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti pernikahan sama dengan perikatan.22 Menurut (QS. An-Nur:32) pernikahan adalah firman Alloh SWT yang ditujukan kepada kaum laki-laki dan perempuan ketika jasmani dan rohaninya sudah mampu untuk melakukan pernikahan. Kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak membangun rumah tangga. Alloh berjanji akan memampukan mereka dengan karuniaNya, karena Alloh SWT Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Menurut Kertamudapernikahan merupakan suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu yang tidak mudah diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, dan saling menghormat
Unsur-unsur Kesejahteraan (skripsi tesis disertasi)
Berdasarkan hasil penelitian baru dari organisasi Gallup, Rath dan Harter mengungkapkan ada lima unsur penting kesejahteraan. Meskipun, mereka tidak menutup hal apa saja yang mungkin saja bisa jadi penting dalam hidup secara moralberdasarkan dari urutan yang paling penting, unsur-unsur tersebut meliputi: Kesejahteraan Karir: unsur ini merepresentasikan di mana Anda terbiasa menghabiskan sebagian besar waktu Anda setiap hari di tempat kerja. Kesejahteraan sosial: unsurmerepresentasikan hubungan dan pengalaman asmara anda. Kesejahteraan keuangan: unsur ini merepresentasikan seberapa baik anda mampu mengelola kondisi keuangan anda Kesejahteraan fisik: unsur ini merepresentasikan kemampuan anda dalam mengupayakan kesehatan dan energi anda. Kesejahteraan bermasyarakat: unsur ini menunjukkan peran dan partisipasi anda di lingkungan tempat anda tinggal. Penulis menggarisbawahi jikakelima unsur di atas sangat penting dan hanya menitikberatkan salah satu dari yang lainnyaakan menghambat kesejahteraan seseorang. Kehadiran kelima unsur tersebut adalah hal yang membedakan antaraorangorang yang berusaha maju sejahtera dengan yang tidak. Harter dan Rath menyatakan bahwa hampir 66% dari kita hanya mampu 32 menguasai satu unsur saja, dan hanya 7% yang mampu menguasai kelimanya.
Kesejahteraan Menurut Islam (skripsi tesis disertasi)
Islam menyatakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu bukan merujuk kepada sifat badani dan jasmani insan, bukan kepada diri hayawani sifat basyari dan bukan pula dia suatu keadaan hayali insan yang hanya dapat dinikmati dalam alam fikiran belaka. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu merujuk kepada keyakinan diri akan hakikat terakhir yang mutlak yang dicari-cari itu yakni keyakinan akan hak Ta’ala dan penuaian amalan yang dikerjakan oleh diri berdasarkan keyakinan itu dan menuruti titah batinnya. Kesejahteraan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan (iman) dan berperilaku sesuai dengan keyakinannya itu. Menurut Al-Ghazali, puncak kebahagiaan pada manusia adalah jika dia berhasil mencapai ma’rifatulloh (telah mengenal Alloh), selanjutnya Al-Ghazali menyatakan: “ketahuilah bahagia tiap-tiap sesuatu bila kita rasakan nikmat, kesenangan dan kelezatannya maka rasa itu ialah menurut perasaan masing-masing, maka kelezatan mata ialah melihat rupa yang indah, kenikmatan telinga mendengar suara yang merdu, demikian pula segala anggota yang lain dantubuh manusia”. Adapun kelezatan hati ialah ma’rifat kepada Alloh, karena hati dijadikan tidak lain untuk mengingat Alloh. Lebih dari apa yang dapat dibayangkan oleh manusia, sebab tidak ada yang lebih tinggi dari kemuliaan Alloh. Dan oleh sebab itu tidak ada ma’rifat yang lebih lezat dari pada ma’rifatulloh. Ma’rifatulloh adalah buah dari ilmu, ilmu yang mampu mengantarkan manusia kepada keyakinan, bahwa tiada Tuhan selain Alloh. Untuk itulah dapat meraih kebahagiaan yang abadi, manusia wajib mengenal Alloh. Caranya dengan mengenal ayat-ayatNya banyak sekali ayat-ayat Al-qur’an yang memerintahkan manusia memperhatikan dan memikirkan tentang fenomena alam semesta, termasuk memikirkan dirinya sendiri. Alloh juga menurunkan ayat-ayat berupa wahyu kepada utusanNya yang terakhir yaitu nabi Muhammad saw, dalam QS.Al-Imran ayat 18-19 disebutkan bahwa orang-orang berilmu adalah orang-orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Alloh, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Ad-Din dalam pandangan Alloh adalah islam. Inilah ilmu yang disebut yang mengantarkan kepada peradaban dan kebahagiaan Menurut P3EI kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian,yaitu: 1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya. 2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Dalam kesejaahteraan subjektif terdapat beberapa hal yang mempengaruhi yaitu: a). Perbedaan jenis kelamin Shuman Eddington dan Shuman menyatakan penemuan menarik mengenai perbedaan jenis kelamin dan kesejahteraan subjektif. Wanita lebih banyak mengungkapkan afek negatif dan depresi dibandingkan dengan pria, dan lebih banyak mencari bantuan terapi untuk mengatasi gangguan ini, namun pria dan wanita mengungkapkan tingkat kebahagiaan global yang sama. Lebih lanjut, Shuman menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena wanita mengakui adanya perasaan tersebut sedangkan pria menyangkalnya. Diener menyatakan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan kesejahteraan subjektifyang signifikan antara pria dan wanita. Namun wanita memiliki intensitas perasaan negatif dan positif yang lebih banyak dibandingkan pria. b). Agama dan spiritualitas Menurut Diener bahwa secara umum orang yang religius cenderung untuk memiliki tingkat well being yang lebih tinggi, dan lebih spesifik. Partisipasi dalam pelayanan religius, hubungan dengan Tuhan, dan berdoa dikaitkan dengan tingkat well being yang lebih tinggi. Menurut Eddington & Shuman ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektifberkorelasi signifikan dengan keyakinan agama. Ellison dalam Eddington & Shuman, menyatakan bahwa setelah mengontrol faktor usia, penghasilan, dan status pernikahan responden, kesejahteraan subjektif berkaitan dengan kekuatan yang berelasi dengan Yang Maha Kuasa, dengan pengalaman berdoa, dan dengan keikut sertaan dalam aspek keagamaan. Menurut Pollner dalam Eddington & Shuman pengalaman keagamaan menawarkan kebermaknaan hidup, termasuk kebermaknaan pada masa krisis. Carr juga menyatakan alasan mengikuti kegiatan keagamaan berhubungan dengan kesejahteraan subjektif, sistem kepercayaan keagamaan membantu kebanyakan orang dalam menghadapi tekanan dan kehilangan dalam siklus kehidupan, memberikan optimisme bahwa dalam kehidupan selanjutnya masalah-masalah yang tidak bisa diatasi saat ini akan dapat diselesaikan. Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan religius memberikan dukungan sosial komunitas bagi orang yang mengikutinya c). Kualitas hubungan sosial Penelitian yang dilakukan oleh Seligman dalam Diener & Scollon, menunjukan bahwa semua orang yang paling bahagia memiliki kualitas hubungan sosial yang dinilai baik. Diener dan Scollon menyatakan bahwa hubungan yang dinilai baik tersebut harus mencakup dua dari tiga hubungan sosial berikut ini, yaitu keluarga, teman, dan hubungan romantis. Arglye dan Lu menyatakan bahwa kebahagiaan berhubungan dengan jumlah teman yang dimiliki, frekuensi bertemu, dan menjadi bagian dari kelompok. d). Kepribadian Tatarkiewicz dalam Diener menyatakan bahwa kepribadian merupakan hal yang lebih berpengaruh pada kesejahteraan subjektifdibandingkan dengan faktor lainnya. Hal ini dikarenakan beberapa variabel kepribadian menunjukkan kekonsistenan dengan kesejahteraan subjektifdiantaranya self esteem. Campbell dalam Diener, menunjukkan bahwa kepuasan terhadap diri merupakan prediktor kepuasan terhadap hidup. Namun selfesteem ini juga akan menurun selama masa ketidakbahagiaan.13 e). Dukungan sosial Robinson dalam Mardiyah mengatakan bahwa dukungan sosial dari orang-orang yang bermakna dalam kehidupan dapat memberikan prediksi akan kesejahteraanseseorang.
Komponen-komponen Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Komponen kesejahteraan subjektif dapat di bagi menjadi dua, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif, penjelasan dari dua komponen tersebut sebagai berikut: a. Komponen kognitif kesejahteraan subjektif Komponen kognitif dari kesejahteraan subjektif adalah evaluasi terhadap kepuasan hidup, yang di definisikan sebagai penilaian dari hidup seseorang. Menurut Diener Evaluasi kesejahteraan juga mempelajari bagaimana seseorang mengevaluasi kehidupan meraka secara dampak dan secara kognitif. Kepuasan hidup adalah bagaimana seseorang mengevaluasi hidupnya atau menilai hidupnya secara keseluruhan, ini dimaksudkan agar mewakili secara menyeluruh bagaimana orang memandang kehidupannya. Kepuasan hidup secara menyeluruh dimaksudkan untuk mempresentasikan penilaian orang lain secara umum dan reflektifterhadap kehidupannya. Kepuasan hidup menurut Diener dkk adalah kemampuan seseorang untuk menikmati pengalaman-pengalamannya disertai dengan kegembiraan. Kepuasan merupakan hasil dari perbandingan antara segala peristiwa yang dialami dengan harapan dan keinginan. Pendapat Csikszentmihalyi menyatakan bahwa semakin banyak aktivitas positif yang dilakukan oleh seseorang, maka makin besar pulalah kepuasan hidupnya. Individu yang dapat menyesuaikan diri memiliki kepribadian yang terintegrasi dengan baik dan cenderung lebih puas dengan kehidupannya. Seperti kepuasan terhadap keluarga, kepuasan terhadap sekolah dan kepuasan terhadap persahabatan. Kepuasan hidup ini dicerminkan dengan optimisme diri yang dimiliki oleh individu (Seligman).6 b. Komponen afektif kesejahteraan subjektif Pada dasarnya komponen afektif kesejahteraan afektif merefleksikan pengalaman dasar dalam peristiwa yang terjadi di dalam hidup seseorang. Komponen afektif dari kesejahteraan subjektif adalah: 1). Emosi positif Emosi positif mempresentasikan mood, suasana hati dan emosi yang menyenangakan seperti gembira dan kasih sayang. Emosi positif merupakan bagian dari kesejahteraan subjektif karena emosi-emosi tersebut merefleksikan reaksi seseorang terhadap kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa hidup berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Emosi positif merupakan kombinasi dari hal yang sifatnya membangkitkan dan hal yang bersifat menyenangkan. Kategori utama dari emosi positif atau menyenangkan termasuk kepuasan dan kesenangan. Emosi positif yang tinggi adalah keadaan dimana seseorang merasakan energi yang tinggi, konsentrasi penuh dan keterlibatan yang menyenangkan, sedangkan emosi positif yang rendah dicirikan oleh kesedihan dan kelelahan.7 2). Emosi negatif Emosi negatif termasuk suasana hati dan dan emosi yang tidak menyenangkan, dan merupakan respon yang negatif dari pengalaman seseorang sebagai reaksi terhadap hidup mereka, kesehatan, peristiwa dan keadaan. Emosi negatif merupakan kombinasi dari hal yang sifatnya melemahkan dan hal yang bersifat tidak menyenangkan. Bentuk utama dari reaksi emosi negatif termasuk marah, sedih, gelisah, khawatir, stres, frustasi, rasa bersalah, malu dan iri hati. Keadaan emosi negatif yang tinggi adalah keadaan dimana seseorang merasakan kemarahan, kebencian, rasa bersalah, ketakutan dan kegelisahan. Emosi negatif yang sering dan berkepanjangan menunjukkan bahwa seseorang percaya dirinya atau hidupnya seterusnya akan buruk. Banyaknya pengalaman emosi negatif dapta mengganggu serta membuat hidup tidak menyenangkan.8 Diener juga mengungkapkan bahwa keseimbangan tingkat afek merujuk kepada banyaknya perasaan positif yang dialami dibandingkan dengan perasaan negatif. Menurut Diener kepuasan hidup dan banyaknya afek positif dan negative dapat saling berkaitan, hal ini disebabkan oleh penilaian seseorang terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, masalah, dan kejadiankejadian dalam hidupnya Sekalipun kedua hal ini berkaitan, namun keduannya berbeda, kepuasan hidup merupakan penilaian mengenai hidup seseorang secara menyeluruh, sedangkan afek positif dan negatif terdiri dari reaksireaksi berkelanjutan terhadap kejadian-kejadian yang dialami
Pengertian Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Kesejahteraan Subjektif mencakup berbagai aspek (penilaian kognitif dalam kehidupan seseorang mengenai, kebahagiaan, kepuasan, emosi positif seperti kegembiraan dan kebahagiaan, serta emosi negatif seperti kesedihan dan kekhawatiran) masing-masing harus diukur secara terpisah untuk menghasilkan pemahaman lebih menyeluruh tentang kehidupan manusia.1 Bagi Sen, Kesejahteraan manusia berarti menjadi baik, yang dalam pengertian dasar berarti sehat menyantap makanan yang bernutrisi, berpakaian pantas, dan panjang umur. Dalam pengertian yang lebih luas, menjadi baik berarti mampu mengambil bagian atau berkiprah dalam kehidupan masyarakat, leluasa bergerak, dan memiliki kebebasan untuk menjadi orang yang diinginkan dan melakukan apa saja yang mungkin.2 Kesejahteraan Subjektif terdiri dari analisis ilmiah tentang bagaimana orang mengevaluasi kehidupan mereka, baik di saat ini atau yang telah berlalu. Evaluasi ini termasuk reaksi emosional seseorang tentang suatu peristiwa, suasana hati, penilaian mereka tentang bentuk kepuasan hidup, pemenuhan dan kepuasan pada doamain seperti pernikahan dan pekerjaan. Dengan demikian kesejahteraan subjektif merupakan studi yang mana orang awam menyebutnya sebagai kebahagiaan dan kepuasan. Perasaan tiap, orang emosi dan evaluasi diri dinyatakan berubah-ubah dari waktu ke waktu dimana membicarakan tentang tingkat perbedaan yang ada antara individu dan masyarakat.3 Kesejahteraan subjektif atau dalam istilah asing disebut subjective well being. Subjective well being merupakan suatu kondisi individu yang dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, memiliki pribadi mandiri, mampu mengendalikan lingkungan.4 Menurut Diener seseorang yang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan dengan nilai yang lebih tinggi cenderung menunjukkan sisi kreativitas, ketekunan yang terus meningkat, multitasking, sistematik, optimis dan mengetahui informasi tentang pengaruh negatif yang lebih tinggi nilainya,tidak mudah sakit, sosialitas, kepercayaan, mudah memberi bantuan dan tidak mementingkan diri sendir
Hubungan antara Religiusitas dan Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Religiustias merupakan segala perilaku individu yang berlandaskan agama, keyakinan dan pemahaman tentang keberadaan Tuhan, dan keinginan untuk menjadi seorang individu yang lebih baik lagi. Religiusitas memiliki tiga aspek utama, seperti yang dikatan oleh Mohd Mahudin, Mohd Noor, Dzulkifli, & Janon (2016), ketiga aspek tersebut adalah Islam, Iman, dan Ihsan. Islam merupakan agama yang menyembah Allah SWT, dan diartikan sebagai segala perilaku dan aktivitas individu yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadist serta damai dan berserah diri. Iman merupakan kepercayaan dan pemahaman akan keberadaan Allah SWT. Sedangkan Ihsan merupakan semangat dan aktualisasi akan nilai-nilai agama dan kebaikan. Bagi umat muslim Al-Qur’an dan hadist merupakan pedoman utama dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan Diponegoro (2004) menemukan nilai ajaran Islam memiliki peran penting pada penentuan kepuasan hidup dan afek (kesejahteraan subjektif) remaja Islam. Trede (2006) menambahkan bahwa kesejahteraan subjektif memiliki korelasi yang signifikan dengan religiusitas. Abdul-Khalek (2012) mengatakan bahwa seseorang yang melaporkan dirinya religius memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Dilmaghani (2017) juga menemukan bahwa religiusitas memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif merupakan cara seseorang memandang kualitas hidupnya, yang dilihat dari kognitif dan emosi (Diener,1984). Watson, Clark, dan Tellegen (1988) juga menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif memiliki komponen emosional yang terdiri dari afeksi positif dan afeksi negatif. Menurut Diener, Suh, Lucas, & Smith (1999) kesejahteraan subjektif adalah sebuah kejadian yang meliputi respon emosional manusia (Affect) dan kepuasan domain dan penilaian yang menyeluruh terhadap kepuasan hidup (kognitif). Aspek Islam dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektif seseorang, karena Islam merupakan segala praktek lahiriah, perbuatan amal individu sebagai hamba Allah. Amal lahiriah meliputi syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Untuk merasakan kepuasan dan kebahagian hidup, seorang individu diharapkan berserah diri dan yakin kepada Allah dengan apapun yang telah terjadi adalah suatu yang baik untuk dirinya. Dengan keyakinan tersebut, seorang individu akan mendapatkan kepuasan hidup yang akan mempengaruhi kesejahteraan subjektifnya. Pada aspek Iman, menjelaskan iman merupakan keyakinan terhadap keberadaan Allah. Jika Islam mencakup amalan-amalan lahiriah, maka Iman disini mencakup amalan-amalan hati. Dengan memiliki iman, seorang individu akan memiliki niali, jati diri, dan makna yang mulia di sisi Allah, dengan itu juga maka individu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Sebgaimana Firman Allah, yang berbunyi “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (An-Nahl:97). Ihsan merupakan kehendak diri untuk meningkatkan nilai-nilai agama, seperti beribadah. Ihsan juga diartikan dengan cara yang seharusnya dilakukan saat 28 beribadah kepada Allah SWT. Rasulullah mengajarkan, saat melakukan ibadah sebaiknya dengan seolah-olah kita langsung berhadapan dengan Allah. Dengan begitu akan membuat ibadah menjadi lebih khusyu’ dan ikhlas kepada Allah. Dengan demikian, tentu seorang individu akan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (An-Nawawi, 2013). Hal tersebut tentu akan mempengaruhi perasaan seseorang dan juga pandangan akan kepuasan hidupnya
Aspek-aspek Religiusitas (skripsi tesis disertasi)
Mohd Mahudin, Mohd Noor, Dzulkifli, & Janon (2016) menyatakan tiga aspek dari religiusitas yang didasari oleh perspektif Islam, yaitu: 1. Islam Merupakan perilaku atau aktivitas manusia yang dilakukan sematamata karena Allah SWT. Aspek ini mengacu pada amalan-amalan lahiriah, seperti syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Seorang Muslim akan dilihat dari bagaimana berperilaku kepada sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Iman Iman merupakan amalan-amalan batiniah atau hati. Amalan batianiah yang dimaksud adalah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah SWT. Agama Islam mengajak agar seluruh umatnya beriman kepada Allah, kerena dengan beriman banyak keuntungan dunia maupun akhirat yang didapatkannya. 3. Ihsan Merupakan bagaimana cara umat Muslim beribadah kepada sang pencipta-Nya. Dapat juga ditunjukkan dengan semangat aktualisasi nilai-nilai agama dan kebaikan. Pada aspek ini diharapkan seluruh Muslim dapat mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-laranganNya. 24 Glock dan Stark (dalam Holdcroft, 2006) membagi aspek religiusitas menjadi lima, yaitu: 1. Keyakinan Aspek ini berisi sebuah pengharapan oleh seorang individu yang religius dan berpegang teguh pada teologis tertentu dan mengakui kebenenaran doktrin-doktrin tersebut. Seluruh agama tentu menjaga dan mempertahankan kepercayaan agar para penganut agama tersebut dapat taat. Meskipun demikian, ruang lingkup keyakinan tersebut bervariasi, tidak hanya tentang agama dan agama, tetapi juga tentang tradisi dalam agama yang sama. 2. Praktik Agama Aspek ini mencakup perilaku ketaatan, pemujaan dan hal-hal yang dilakukan seseorang untuk membuktikan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik keagamaan ini ada dua, yaitu ketaatan dan ritual. Ritual merupakan tindakan keagamaan yang formal dan suci yang dimana semua pemeluk agama tersebut melaksanakannya. Sedangkan ketaatan merupakan simbol kepatuhan, kesetian terhadap Tuhan pada agama yang dianutnya. 3. Pengalaman Aspek ini berisikan dengan pengalaman-pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi, dan sensai yang dialami individu tentang agamanya. Dapat juga didefiniskan dengan pengalaman melihat, berkomunikasi, dengan Tuhan ataupun hari akhir. 25 4. Pengetahuan Agama Aspek ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beragama, seharusnya memiliki pengetahuan mengenai keagamaannya sendiri. Minimal, para penganutnya mengetahui tentang tradisi, kitab suci, dan ritus agamanya. Aspek pengetahuan ini berhubungan dengan aspek keyakinan, karena syarat bagi penganut agama adalah pengetahuan mengenai keyakinan. 5. Konsekuensi Aspek ini mengacu pada identifikasi akibat keagamaan, pengalaman, praktik, dan pengetahuan individu tentang keyakinannya dari waktu ke waktu. Namun tidak sebegitu jelas batasan tentang konsekuensi agama yang merupakan bagian dari komitmen beragama atau hanya berasal dari agama
Definisi Religiusitas (skripsi tesis disertasi)
Religiusitas merupakan hubungan pribadi individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang berkonsekuensi untuk melaksanakan kehendak-Nya dan menjahui larangan-Nya (Suhardiyanto, dalam Fauzan, 2013). Menurut Freebase (dalam Mohd Mahudin, Mohd Noor, Dzulkifli, & Janon, 2016) Religiusitas adalah istilah sosiologis yang komprehensif yang digunakan untuk merujuk pada berbagai aspek aktivitas keagamaan, dedikasi, dan kepercayaan. Nashori dan Diana (2002) menyatakan bahwa religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan individu, pelaksanaan kaidah dan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama. Kemudian Ancok dan Nashori (2008) mengatakan religiusitas memiliki lima dimensi, yaitu akidah, syariah, akhlak, pengetahuan agama, dan penghayatan. Religiusitas seseorang berkembang sebagaimana perkembangan usianya, dan usia remaja menjadi usia yang akan menentukan bagaimana religiusitas individu ketika mencapai usia dewasa. Menurut Daradjat (1990) Religiusitas pada remaja sering disebut dengan masa kebimbangan atau keraguan. Pada masa ini 22 individu sering mengalami yang namanya kegoncangan jiwa. Pertumbuhan religiusitas pada remaja sejalan dengan pertumbuhan kecerdasannya. Remaja akan mulai bersikap kritis terhadap ide-ide agama yang bersifat abstrak, yang tidak dapat dilihat atau dirasakan secara langsung, seperti pengertian akhirat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Pertumbuhan kecerdasan tersebut membuat banyak remaja mulai meragukan konsep dan keyakinan akan agama pada masa anak-anak. Mohd Mahudin, Mohd Noor, Dzulkifli, & Janon (2016) mengatakan bahwa religiusitas adalah sebuah tindakan atau aktivitas manusia, pikiran atau pemahaman tentang Tuhan, dan semangat aktualisasi dari kebajikan dan kebaikan. Menurut Iddagoda dan Opatha (2017) religiusitas adalah kepercayaan individu dan memuliakan sang pencipta sesuai dengan agama yang dianut, mempraktikkan pelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan menurut Sedikides (2009) mendefinisikan religiusitas sebagai orientasi, perangkat perilaku dan gaya hidup yang penting dipertimbangkan oleh setiap individu dan selalu menjadi perhatian sosial
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif, yaitu: 1. Harga diri positif Harga diri merujuk pada sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, mulai dari sangat negatif sampai sangat positif, individu yang ditampilkan nampak memiliki sikap negatif terhadap dirinya sendiri. Harga diri yang tinggi berarti seorang individu menyukai dirinya sendiri, evaluasi positif ini sebagian berdasarkan opini orang lain dan sebagian berdasarkan dari pengalaman spesifik. Sikap terhadap diri sendiri dimulai dengan interaksi paling awal antara bayi dengan ibunya atau pengasuh lain, perbedaan budaya juga mempengaruhi apa yang penting bagi harga diri seseorang (Baron & Byrne, 2012). Menurut Campbell (Ariati, 2010) harga diri adalah prediktor yang menentukan kesejahteraan subjektif. 20 2. Kontrol diri Kontrol diri akan membentuk proses penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, mampu mengerti, serta mengatasi konsekuensi dari keputusan yang telah diambil serta memahami pemakmanan atas peritstiwa tersebut. 3. Ekstraversi Diener dkk (1999) telah melakukan penelitian dan mendapatkan bahwa individu yang memiliki kepribadian ekstravert secara signifikan dapat mempengaruhi terjadinya kesejahteraan individu. Ekstraversi merupakan sikap atau tipe kepribadian seseorang yang lebih senang alam luar. 4. Optimis Menurut Ariati (2010) orang yang optimis akan merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupannya. Ditambahkan oleh Scheider (dalam Ariati, 2010) sikap optimis yang bersifat realistis yang dimiliki oleh seorang individu akan menciptakan kesejahteraan psikologis. 5. Relasi positif Relasi positif akan mengembangkan seseorang kearah yang lebih baik seperti lebih mudah mengatasi masalah, pekerjaan jadi lancar, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan hidupnya. 21 6. Religiusitas Menurut Iddagoda dan Opatha (2017) religiusitas adalah kepercayaan individu dan memuliakan sang pencipta sesuai dengan agama yang dianut, mempraktikkan pelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Trede (2006) mengatakan bahwa kesejahteraan subjektif memiliki korelasi yang signifikan dengan religiusitas.
Aspek-aspek Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Definisi Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Kesejahteraan subjektif merupakan cara seseorang memandang kualitas hidupnya, yang dilihat dari kognitif dan emosi (Diener,1984). Watson, Clark, dan Tellegen (1988) juga menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif memiliki komponen emosional yang terdiri dari afeksi positif dan afeksi negatif. Menurut Diener, Suh, Lucas, & Smith (1999) kesejahteraan subjektif adalah sebuah kejadian yang meliputi respon emosional manusia (Affect) dan kepuasan domain dan penilaian yang menyeluruh terhadap kepuasan hidup (kognitif). Menurut Diener, Oishi, & Lucas (2003) kesejahteraan subjektif merupakan bentuk evaluasi mengenai kehidupan individu yang bersangkutan. Bentuk evaluasi tersebut dapat dilakukan melalu dua cara yaitu penilaian secara kognitif dan respon emosional terhadap kejadian. Keyes, Shmotkin, dan Ryff (2002) memaparkan bahwa kesejahteraan subjektif merupakan evaluasi kehidupan seseorang mengenai keseimbangan antara afeksi positif dan afeksi negatif, serta kepuasan hidup. Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa respon seseorang terhadap kejadian mempengaruhi kesejahteraan hidupnya. Eid dan Diener (2004) menambahkan bahwa kesejahteraan subjektif terbentuk dari kepuasan hidup seseorang yang diikuti dengan pengalaman afek positif dan sedikit afek negatif. Hal tersebut didukung oleh Biswar-Diener, Diener dan Tamir (2004) yang mengatakan bahwa kesejahteraan 16 subjektif merupakan evaluasi individu terhadap kehidupannya terkait kognitif dan emosional yang berisi tiga komponen yaitu pendapat pribadi tentang kepuasan hidup, sedikit mengalami afek negatif dan banyak mengalami afek positif. Wilson (dalam Kulaksizoglu & Topuz, 2014) menambahkan, kesejahteraan subjektif juga dapat dipengaruhi oleh hal lain, yaitu pekerjaan, pendapatan, kesehatan, rasa optimis, pernikahan dan religiusitas
Hubungan antara Religiusitas dan Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Religiusitas merupakan salah satu hal yang perlu individu miliki dalam kehidupan untuk dapat mencapai kesejahteraan subjektif. Kehidupan beragama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, yang mengatur tersebut termasuk dalam komponen religiusitas atau keberagamaan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan antara agama dan kesejahteraan subjektif, penting untuk menjelaskan pengaruh religiusitas. Penelitian mengenai religiusitas dan kesejahteraan subjektif pun telah banyak dilakukan dimana keduanya menunjukkan hubungan yang positif, seperti halnya penelitian yang dilakukan Khalek & Lester (2013) menemukan bahwa adanya hubungan yang positif antara religiusitas dan kesehatan mental diukur dengan tiga skala: depresi, kematangan emosional, dan harga diri. Telah terbukti bahwa kehidupan religius membawa dampak positif terhadap kesejahteraan subjektif (Baco, 2010). Ellison (1991) mengungkapkan bahwa percaya pada Tuhan memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan subjektif. Percaya pada Tuhan merupakan salah satu dimensi religiusitas, sehingga adanya rasa yakin terhadap Tuhan dapat meningkatkan aspek kesejahteraan subjektif yakni kepuasan hidup dan kebahagiaan. Salah satu aspek kesejahteraan subjektif yakni aspek kognitif, dimana seseorang memiliki perasaan yang puas terhadap apa yang telah dicapainya. Dimensi religiusitas yang disebutkan oleh Raiya (2008) yakni dimensi ibadah merupakan perbuatan yang dilakukan seperti melakukan solat, puasa dan sedekah. Kedua aspek dari kesejahteraan subjektif dan religiusitas ini memiliki hubungan 20 yang erat, dimana apabila individu melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan maka individu merasa cukup dan puas terhadap apa yang telah dicapainya. Menurut Raiya (2008), dimensi perintah yakni individu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kebaikan dan menjauh dari apa yang Tuhan larang. Aspek ini juga memiliki hubungan terhadap aspek kesejahteraan subjektif yakni afek positif dan afek negatif. Apabila individu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, maka individu akan merasakan kebahagiaan dalam dirinya dan terhindar dari perasaan-perasaan negatif. Dhilmaghani (2018) menyebutkan bahwa religiusitas dan kesejahteraan subjektif yang meliputi kepuasan hidup dan kebahagiaan memiliki hubungan yang sangat kuat khususnya pada individu yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dibuktikan dengan individu memeluk agama. Penelitian yang dilakukan oleh Gull dan Dawood (2013) juga menyebutkan bahwa individu yang melakukan ibadah dan yakin terhadap Tuhannya memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak melakukan praktek agama. Hal ini membuktikan bahwa religiusitas dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif individu. Dalam penelitian Baco (2010), menjelaskan bahwa agama dapat memengaruhi kesejahteraan subjektif baik aspek kognitif dan aspek afek dalam beberapa cara, diantaranya adalah adanya komunitas agama yang memberi individu perasaan untuk memiliki dan menyediakan sumber penting dukungan sosial, agama memberi makna dan tujuan hidup individu, dan pada akhirnya agama mendorong orang untuk menjalani gaya hidup sehat. Komunitas agama merupakan bagian dari 21 dimensi universalitas, dimana setiap anggota komunitas dapat merasakan penderitaan anggota lainnya sehingga dapat mengurangi afek negatif yang muncul seperti tertekan dan sedih. Penelitian yang dilakukan Schwartz (2007) menunjukkan bahwa berdoa merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi tingkat stress seseorang. Tingkat stess seseorang merupakan bagian dari afek negatif yang dapat dikurangi melalui berdoa yang merupakan salah satu dimensi dari religiusitas yakni dimensi ibadah (Raiya, 2008). Adapun penelitian dari Aisha & Wiyono (2014) mengungkapkan bahwa individu lebih mampu mengontrol emosinya apabila menjalankan kegiatan ibadahnya dengan baik. Dengan demikian, dalam keadaan lelah dan tertekan sekalipun seorang guru taman penitipan anak tetap melaksanakan kewajiban ibadahnya maka akan memiliki kesejahteraan subjektif yang lebih baik
Aspek Religiusitas (skripsi tesis disertasi)
Dimensi religiusitas menurut Clayton & Gladen (1974) ada 5 macam, yaitu : a. Dimensi keyakinan, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang menerima halhal yang mutlak dalam agamanya. Contohnya adalah apakah seseorang percaya akan adanya Allah, para malaikat, Nabi/Rasul, kitab-kitab Allah, Hari akhir, serta qadha dan qadar. b. Dimensi peribadatan, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Misalkan bagi yang beragama islam apakah mereka shalat, puasa dan membaca Al-Qur’an. c. Dimensi penghayatan, yaitu menggambarkan bentuk-bentuk perasaan atau pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya khusuk dalam shalat, khusuk dalam berdoa dan khusuk dalam berdzikir. d. Dimensi pengetahuan, yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui ajaranajaran agamanya dan seberapa jauh aktivitas individu untuk menambah pengetahuan agamanya. Misalnya pengetahuan yang berkaitan tentang isi Al-Qur’an, pengetahuan tentang pokok-pokok ajaran yang harus di imani, dan pengetahuan tentang hukum-hukum islam. e. Dimensi pengamalan, yaitu sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya. Dimensi ini menunjukkan akibat ajaran agama dalam perilaku. Inilah efek ajaran agama pada perilaku individu dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya akhlak yang mulia dan mematuhi norma-norma islam Adapun Raiya (2008) menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi inti dari religiusitas Islam yang relevan dengan kesehatan fisik dan mental, yaitu: a. Dimensi keyakinan Dimensi keyakinan mencakup keyakinan individu pada Allah SWT, takdir Allah, keyakinan akan adanya surga dan neraka, serta hari akhir. b. Dimensi ibadah Dimensi ibadah mencakup perbuatan agamis seperti berdoa, berpuasa, membaca Al-Qur’an, dan lain-lain. c. Dimensi perintah Dimensi perintah mencakup perbuatan individu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh agama, seperti berbuat baik, tolong menolong pada sesama, menghormati orang tua, dan lain-lain. d. Dimensi larangan Dimensi larangan mencakup larangan terhadap suatu perbuatan ataupun hal, seperti larangan tidak boleh mengkonsumsi minuman yang memabukan, mengkonsumsi daging babi, dan lain-lain. e. Dimensi universalitas Islam Dimensi universalitas Islam mencakup anggapan bahwa seluruh umat muslim di dunia adalah saudara, turut merasakan penderitaan umat muslim yang lain, dan lain-lain
Pengertian Religiusitas (skripsi tesis disertasi)
Fridayanti (2015) mengatakan bahwa agama adalah ciri utama kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai satu kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Ini termasuk menghadiri layanan keagamaan, atau memandang bahwa agama itu penting bagi kehidupan seseorang. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktivitas yang tidak nampak dan terjadi dalam hati seseorang (Ancok dan Suroso, 2005). Wulff (Raiya, 2008) mengungkapkan bahwa religi berasal dari bahasa latin yakni religio. Kata religi 16 digunakan untuk menunjukan suatu kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia yang diperlukan individu untuk menghindari hal-hal buruk. Prapanca (2017) mengatakan bahwa religiusitas merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam bentuk ibadah yang dilakukan dalam sikap keseharian dan bermakna sebagai keyakinan atas adanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya, sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatan tersebut. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Religiusitas tidak hanya dilakukan saat individu melaksanakan ritual (beribadah) saja, akan tetapi aktivitas keseharian juga didorong oleh kekuatan dari dalam diri individu itu sendiri. Oleh sebab itu religiusitas seseorang akan meliputi berbagai macam sisi, baik dari bagaimana seseorang melakukan ibadah kepada Tuhan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Menurut Eddington & Shuman (2008), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Diantaranya adalah sebagai berikut : a. Perbedaan jenis kelamin Dalam kesejahteraan subjektif, perbedaan jenis kelamin diungkapkan bahwa wanita melaporkan lebih banyak pengaruh negatif dan depresi daripada pria dan lebih cenderung mencari terapi untuk gangguan ini. Namun, pria dan wanita melaporkan tingkat kebahagiaan global yang sama. Satu penjelasannya adalah wanita lebih mudah mengakui perasaan negatif sedangkan pria menyangkal perasaan seperti itu. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa kedua jenis kelamin mengalami tingkat pengaruh negatif dan depresi yang serupa, tetapi wanita mengungkapkan perasaan ini dan mencari bantuan professional lebih sering daripada laki-laki. Penjelasan lain untuk perbedaan jenis kelamin dalam kesejahteraan subjektif 14 ditawarkan oleh Fujita, Diener, dan Sandvik (1991). Mereka menyarankan bahwa dalam peran sosial pengasuh, perempuan disosialisasikan agar lebih terbuka terhadap pengalaman terkait emosi, termasuk emosi positif dan negatif. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa wanita merasakan perasaan positif dan negatif lebih sering muncul daripada laki-laki. b. Pendidikan Pendidikan berkorelasi dengan kesejahteraan khususnya untuk individu dengan pendapatan rendah. Pendidikan dapat berpotensi mengganggu jika kesejahteraan subjektif mengarah pada harapan yang tidak dapat dipenuhi, maka meningkatkan kesenjangan dalam pencapaian tujuan. c. Usia Diener, Sandvik, & Larsen (1985) mengemukakan bahwa intensitas emosional menurun seiring usia. Kurangnya penurunan yang signifikan dalam kepuasan hidup semasa hidup menunjukkan kemampuan orang untuk beradaptasi dengan kondisi mereka. Beberapa peneliti menyatakan bahwa temuan ini berfungsi sebagai bukti bahwa orang-orang menyesuaikan kembali tujuan mereka dengan bertambahnya usia mereka. Dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara tujuan seseorang dan keadaan menurun seiring bertambahnya usia. 15 d. Religiusitas Individu yang memiliki kepercayaan religi yang besar menunjukan kesejahteraan subjektif yang besar pula (Khalek, 2010). Penelitian terdahulu sudah membuktikan bahwa seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan memiliki kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang menunjukkan tingkat religiusitas yang lebih rendah
Aspek-Aspek Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Menurut Diener dkk (2002) terdapat dua komponen dasar kesejahteraan subjektif, yaitu kebahagiaan (happiness) sebagai komponen afektif dan kepuasan hidup (life satisfaction) sebagai komponen kognitif, kemudian kebahagiaan (happiness) terbagi lagi menjadi dua yaitu afek positif dan afek negatif. Berikut penjelasan dari kedua komponen tersebut: a. Komponen afektif (kebahagiaan) 1) Afek positif Afek positif merupakan suatu kondisi yang sering memunculkan banyak perasaan yang menyenangkan. Dari sekian banyak emosi positif yang paling umum dirasakan adalah sukacita, kegembiraan, kepuasan, kebanggaan, kasih sayang, dan kebahagiaan (Eddington & Shuman, 2008). Menurut Watson, Clark, dan Tellegen (1988), afek positif merupakan refleksi dari perasaan antusias, aktif, dan siaga. Afek positif yang tinggi berupa energi yang tinggi, konsentrasi penuh, dan pengalaman yang menyenangkan, sebaliknya afek positif yang rendah bercirikan kesedihan dan lesu. 2) Afek negatif Afek negatif merupakan suatu kondisi yang sering memunculkan banyak perasaan yang tidak menyenangkan. Dari sekian banyak emosi negatif yang paling umum dirasakan adalah rasa bersalah dan malu, sedih, kecemasan dan kekhawatiran, kemarahan, stres, depresi, dan iri hati (Eddington & Shuman, 2008). Hal yang sama juga dikatakan oleh Watson, Clark, dan Tellegen (1988) bahwa afek negatif merupakan dimensi umum dari keadaan yang menyedihkan dan tidak menyenangkan yang memunculkan berbagai macam mood yang tidak disukai seperti marah, merasa bersalah, takut, dan tegang, afek negatif yang rendah akan memunculkan rasa ketenangan dan ketentraman. 3) Komponen kognitif (kepuasan hidup) Kepuasan hidup termasuk dalam komponen kognitif karena didasarkan pada keyakinan (sikap) tentang kehidupan seseorang. Kepuasan hidup merupakan penilaian individu terhadap kualitas kehidupannya secara global. Kepuasan hidup secara global dimaksudkan untuk mempresentasikan penilaian responden secara umum dan reflektif terhadap kehidupannya. Secara lebih spesifik, kepuasan hidup secara global melibatkan persepsi seseorang terhadap perbandingan keadaan hidupnya dengan standar unik yang mereka punyai. Menurut Pavot & Diener (2004), penilaian umum atas kepuasan hidup mempresentasikan evaluasi yang berdasar kognitif dari sebuah kehidupan seseorang secara keseluruhan. Individu dapat menilai kondisi kehidupannya, menentukan kepentingan dari kondisi itu dan mengevaluasi kehidupannya pada skala dengan rentang antara puas dan tidak puas. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kesejahteraan subjektif meliputi komponen afektif (afek positif dan afek negatif) dan komponen kognitif (berkaitan dengan kepuasan hidup).
Pengertian Kesejahteraan Subjektif (skripsi tesis disertasi)
Kesejahteraan subjektif merupakan istilah yang sama dengan subjective well-being dan peneliti akan menggunakan istilah kesejahteraan subjektif untuk seterusnya. Kesejahteraan subjektif merujuk kepada persepsi seseorang terhadap keberadaan atau pandangan subjektif berdasarkan pengalaman hidup (Russle, 2008). Kesejahteraan subjektif juga dapat diartikan sebagai seseorang yang menilai bagaimana kehidupannya secara keseluruhan (APA, 2006). Penilaian ini berupa evaluasi individu dalam kehidupan yang telah dijalaninya. Merujuk pada pendapat dari Diener, Lucas dan Oishi (2002) yang mendefinisikan evaluasi kognitif serta afektif individu serta kaitannya dengan kehidupannya adalah kesejahteraan subjektif. Seseorang yang menilai kepuasan terhadap kehidupannya telah melakukan evaluasi kognitif, serta seseorang yang menilai bagaimana emosinya telah melakukan evaluasi afektif. Evaluasi ini, dapat menjadi positif dan negatif, termasuk penilaian dan perasaan tentang kepuasan hidup, minat dan keterlibatan, reaksi afektif seperti kegembiraan dan kesedihan pada peristiwa kehidupan, dan kepuasan dengan pekerjaan, hubungan, kesehatan, rekreasi, makna dan tujuan hidup (Diener & Ryan 2009) 11 Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penilaian individu terhadap kehidupannya secara menyeluruh baik yang terkait dengan pengalaman hidup yang telah dilaluinya maupun kejadian yang dialami secara langsung, dapat memanifestasikan dari afek positif serta afek negatif sehingga individu merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup merupakan bagian dari kesejahteraan subjektif
Tingkat Diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Mengurangi strategi diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Tjiptono (1997) untuk mengurangi risiko yang melekat dalam strategi diversifikasi, unit bisnis seharusnya memperhatikan hal-hal berikut :A.Mendiversifikasikan kegiatan-kegiatannya hanya bila peluang produk/pasar yang ada terbatasB.Memiliki pemahaman yang baik dalam bidang-bidang yang didiversifikasiC.Memberikan dukungan yang memadai pada produk yang diperkenalkanD.Memprediksi pengaruh diversifikasi terhadap lini produk yang ada
Keuntungan dari Diversifikasi Produk (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Pengembangan Strategi Diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Tjiptono (1997) secara garis besar, strategi diversifikasi dikembangkan dengan berbagai tujuan, di antaranya: A.Meningkatkan pertumbuhan bila pasar/produk yang ada telah mencapai tahap kedewasaan dalam Product Life Cycle (PLC). B.Menjaga stabilitas, dengan jalan menyebarkan risiko fluktuasi laba. C.Meningkatkan kredibilitas di pasar modal.
Motif Non Ekonomi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Bank Konvensional (skripsi, tesis, dan disertasi)
Secara garis besar, bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam bahasa perbankan, fungsi perbankan disini adalah sebagai financial intermediary antar pihak yang kelebihan dana pada pihak yang kekurangan atau memerlukan dana. Sedangkan pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Kasmir (2003) adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
Jenis-jenis Fintech (skripsi, tesis, dan disertasi)
Dewasa ini perkembangan fintech di Indonesia sangatlah pesat. Telah banyak berdiri perusahaan yang mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi. Ada beberapa jenis Fintech yang ada di Indonesia diantaranya adalah Payment Settlement and Clearing, Crowdfunding dan P2P, Market Agrerator, Risk and Investment Management. 1)Payment Settlement and ClearingSebelum manusia mengenal uang untuk bertransaksi dan mendapatkan barang yang diinginkan mereka harus melakukan barter. Namun sistem tersebut dinilai tidak efektif, sehingga muncul alat tukar yang disebut uang, yang pertama kali dikenal pada peradaban Sumeria dan Babylonia. Sehingga dari perkembangan tersebut uang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu, uang barang, uang kertas dan uang giral. Dalam perkembangan teknologi saat ini muncul jenis uang baru yaitu uang elektronik atau bisa disebut E-money. Uang elektronik atau e-moneyadalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur. a)Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.b)Nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik tertentu seperti serveratau chip.c)Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.d)Nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perbankan.
Pengertian Financial Technology (Fintech) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Financial technologi atau “Fintech” adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Pengertian lain mengenai fintechadalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern pada sektor keuangan.17Bank Indonesia mendefinisikan Financial teckhnologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.
Persepsi Risiko (skripsi, tesis, dan disertasi)
Persepsi risiko adalah persepsi-persepsi pelanggan tentang ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi tidak di inginkan dalam melakukan kegiatan. Menurut Dowling (1986), persepsi tehadap risiko Semakin tinggi risiko yang dihasilkan maka pengguna akan termotivasi untuk menghindari menggunakan produk tersebut. Variabel persepsi risiko dapat diukur dengan indikator yaitu:a.Pemikiran tentang risikob.Tingkat keamanan c.Gangguan yang menyebabkan kerugiand.Jaminan dalam risiko
Persepsi manfaat Menurut Davis Persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) (skripsi, tesis, dan disertasi)
didefinisikan sebagai sebuah pandangan subjektif pengguna terhdap seberapa besar penggunaan sebuah sistem dapat meningkatkan kinerjanya. Thompso menyebutkan bahwa individu akan menggunakan teknologi informasi jika orang tersebut mengetahui manfaat atau kegunaan (usefulness) positif atas penggunaannya. Individu yang merasa semakin mudah menggunakan internet, akan merasa semakin mudah mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Variabel manfaat dapat diukur dengan indikator:a.Meningkatkan kinerja individub.Menambah tingkat produktivitas individuc.Meningkatkan efektifitas kinerja individud.Penggunaan sistem bermanfaat bagi individu
Persepsi Kemudahan Penggunaan (percevid ease of use) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kemudahan penggunaan merupakan kepercayaan seseorang dimana dalam penggunaan suatu teknologi dapat dengan mudah digunakan dan dipahami. Sikap terhadap penggunaan Technology Acceptance Model di definisikan oleh Davis (1989) sebagai perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap individu yang mendukung penggunaan teknologi sistem informasi akan secara otomatis mendorong pemanfaatan serta penggunaan teknologi sistem informasi. Variabel kemudahan diukur dengan indikator:a.Mudah di pelajari (ease to learn)b.Dapat dikontrol (controllable)c.Jelas dan dapat dipahami d.Fleksibele.Mudah digunakan (easy to use)
Theori Of Planned Behavior (TPB) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Technology Acceptence Model (TAM) dan Theory Of Planed Behavior (TPB)
Salah satu teori yang dapat menjelaskan penerimaan individu dalam menggunakan teknologi adalah Technology Acceptence Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 Davis menggunakan TAM untuk menjelaskan perilaku penggunaan (usage behavior) pada sebuah teknologi. Tujuan dari TAM adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penentu diterimanya sebuah teknologi yang kemudian akan menjelaskan perilaku pengguna pada berbagai teknologi komputasi pengguna akhir (end-user computing) Pada dasarnya TAM menguji dua variabel yaitu, persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived ease of use).
Strategi Penentuan Lokasi Perusahaan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Sistem Perbankan Bank (skripsi, tesis, dan disertasi)
Matriks External Factor Evaluation (EFE) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Evaluasi terhadap faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, demografi, ekologi, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan pesaing diterapkan melalui langkah sbb; 1)Identifikasi faktor-faktor eksternal (7—10 butir peluang dan ancaman penting) yang mempengaruhi perusahaan 2)Weight (bobot) terhadap faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan, dari faktor yang tidak penting (0,0) s.d. yang paling penting (1,0). Perumusannya dapat berdasarkan konsensus grup, atau perbandingan terhadap perusahaan yang sukses dan yang gagal, atau bahkan berdasarkan posisi strategik perusahaan saat ini. Semakin tinggi bobotnya, maka semakin penting faktor tersebut bagi kesuksesan perusahaan saat ini maupun di masa datang. Keseluruhan total nilai dari bobot harus sama dengan 1.0 tanpa mempedulikan jumlah faktor yang ada. Bobot merupakan industry-based. 3)Peringkat/rating pada tiap faktor menunjukkan efektifitas strategi perusahaan tersebut. Rating didasarkan respon perusahaan saat ini terhadap faktor tersebut; 4= respon superior, 3= respon diatas rata-rata, 2= respon rata-rata, 1= respon minim. Rating adalah company-based. 4)Bobot dikalikan dengan rating untuk mendapat skor tertimbang. 5)Skor tertimbang kemudian dijumlahkan
Pengaruh Bank BOPO Terhadap Profitabilitas (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengaruh Bank Size Terhadap Profitabilitas (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pada umumnya, semakin besar ukuran ba nk maka semakinbe sar pula profitabilitasnya. Menurut Abduh (2013:206), hal ini disebabkan ka re na ukuran bank yang besar memungkinkan hasil da lam skala ekonomi yang aka n mengurangi biaya pengumpulan da n pe mrosesan informasi. Selain itu dalam rua ng ling kup ekonomi menghasilka n produk diversifikasi pembiayaan dan aksesbilitas kepa sar modal
Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas (skripsi, tesis, dan disertasi)
Non Performing Loan (NPL) merefleksikan besarnya risikokredit yang dihadapi bank, semakin kecil Non Performing Loan (NPL), maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit (Masyhud, 2004). Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai Non Performing Loan (NPL) yang tinggi, maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja bank. Risiko kredit yang diproksikan dengan non performing loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank yang diproksikan dengan return on asset(ROA). Sehingga jika semakinbesarNon Performing Loan (NPL), akan mengakibatkan menurunnya return on asset, yang juga berarti kinerja keuangan bank yang menurun. Begitu pula sebaliknya, jika non performing loan (NPL) turun, makareturn on asset(ROA) akan semakin meningkat, sehinggakinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik.Hasil Penelitian Wisnu Mawardi (2005) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan penelitian Budi Ponco (2008) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA di Perbankan Syariah.
Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas (skripsi, tesis, dan disertasi)
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Ukuran Perusahaan/Bank (Size) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Financing to Deposit Rati o (FDR) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Non Performing Finance (skripsi, tesis, dan disertasi)
Capital Adequacy Ratio (CAR) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Return On Asset / Profitabilitas (ROA) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Signaling Theori (skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Agency (skripsi, tesis, dan disertasi)
Productive Theory of Credit (skripsi, tesis, dan disertasi)
Productive Theory of Credit (Commercial Loan Theory) menekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif (earning assets) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal. Teori ini menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau likuid (“Short Term, Self Liquiditing”) melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini. Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan untuk membeli persediaan, kemudian dijual menimbulkan piutang. Piutang ini akhirnya akan menjadi kas sebagai angsuran kredit pada bank (Sudiyatno, 2010)
Peranan Agency Cost dalam Memoderasi Pengaruh Strategi Diversifikasi Parsial terhadap Kinerja Perusahaan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Peranan Agency Costdalam Memoderasi Pengaruh Strategi Diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Total terhadap Kinerja PerusahaanMenurut(Denis et al., 1997)diversifikasi akan menyebabkan peningkatan kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan ini akan meningkatkan agency costkarena adanya perbedaan kepentingan, sehingga menyulitkan prinsipal untuk mengontrol kinerja agen dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil agen telah sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya atau terdapat motif tertentu. Ketidakpedulian terhadap agency cost dapat mengurangi pencapaian keuntungan kompetitif yang berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan.Hasil penelitian terdahulu(Khidmat & Rehman, 2014; Wang, 2010)menunjukkan bahwa agency cost berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Sehingga jikakonflik keagenan tidak dapat diatasi akanmeningkatkan agency costyang dapat mengurangi manfaatatau hasil usaha yang dapat diperoleh dari strategi diversifikasi terhadapkinerja perusahaan.
Pengaruh Strategi Diversifikasi Parsial (Relateddan Unrelated Diversification) terhadap Kinerja Perusahaan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengaruh Strategi Diversifikasi Total terhadap Kinerja Perusahaan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengukuran Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kinerja perusahaan menunjukkan tingkat pencapaian strategi perusahaan dan tingkat efektivitas strategi perusahaandalam menghasilkan output. Kinerja yang baik yaitu dapat menghasilkan outputyang maksimal dengan inputyang minimum atau efisien. Sedangkan menurut(Ismail & Darsono, 2009: 197)dalam (Chriselly & Mulyani, 2016)kinerja adalah pencapaian dalam melaksanakan tugasdibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkanyang dilakukan oleh seseorang, tim, atau unit kerja. Dengan demikiandapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan merupakan realisasi dari tujuan yang telah ditetapkan perusahaan pada satu waktu tertentu dan atau pada satu periode tertentu
Manfaat dan Risiko Melakukan Strategi Diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Motif melakukan diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Strategi dalam Diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Diversifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut (Thompson et al., 2016:214)antara lain:(1)AkuisisiAkuisisi adalah cara yang umum dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan memulai bisnis baru untuk melakukan diversifikasi. Akuisisijuga menawarkan cara yang efektif untuk mengatasi rintangan masuk seperti memperoleh pengetahuan teknologi, membangun hubungan pemasok, mencapai ekonomi skala besar, membangun kesadaran merek, dan mengamankan distribusi yang memadai. Akuisisijuga biasanya digunakan untuk mengakses sumber daya dan kemampuan yang saling melengkapi dengan perusahaan yang mengakuisisi dan yang tidak dapat dikembangkan dengan mudah secara internal. (2)Pengembangan InternalUmumnya, pengembangan internal bisnis baru hanya memiliki daya tarik ketikatersedia sumber daya yang efektif, waktu yang memadai, biaya masuk internal lebih rendah daripada akuisisi, dan tidak berdampak negatif terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran di industri.(3)Joint VentureMelakukan joint ventureatau usaha patungan sangat bagus digunakan untuk mengejar peluang yang kompleks, tidak ekonomis, membutuhkan jangkauan kompetensi yang lebih luas, atau berisiko bagi satu perusahaan untuk mewujudkannya sendiri. Oleh karena itu, menggabungkan sumber daya dan kompetensi dari dua atau lebih perusahaan adalah cara yang lebih bijaksana dan kurang berisiko.
Level Diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Bentuk Strategi Diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Strategi Diversifikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Biaya Keagenan (Agency Cost) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Keagenan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tabungan simpanan pelajar (SimPel) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat Tabungan (skripsi, tesis, dan disertasi)
1.Manfaat yang diproduksi bank, Menurut Mishkin (2008:8) Antara lain sebagai berikut : a.Sebagai salah satu dana bagi bank yang bersangkutan, dan dapat digunakan sebagai penunjang oprasional bank dalam memperoleh laba. Karena tabungan adalah suatu sumber dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha.b.Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka mengungkapkan fasilitas produk-produk lainnya. Jadi dengan menjadi nasabah tabungan-tabungan secara otomatis petugas customer servicedapat menginformasikan jenis-jenis jasa pembayaran yang dapat dilakukan dibank tersebut seperti pembayaran listrik, telfon, uang, dan pembayaran lainnya. Selain itu dapat memperkenalkan produk-produk perbankan lainnya yang tersedia. c.Untuk membantu program pemerintah ekonomi, Dengan menabung uang di bank maka peredaran pertumbuhan ada di masyarakat akan berkurang, sehingga perputaran perekonomian dapat di kendalikan oleh pemerintah. d.Meningkatkan kesadaran bagi nasabah untuk menyimpan dananya di bank. 2.Menabung bisa dijadikan sebagai salah satu kegiatan berinvestasi, karena dengan menabung kita bisa untuk mengahadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan
Jenis-jenis tabungan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Dijelaskan oleh Kashmir (2014:80) bahwa dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis Tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian masa nasabah mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya adalah sebagai berikut : 1.Tabungan Pembangunan Nasional (tabanas)Merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, tabanas pertama kali di atur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari : -Tabanas Umum -Tabanas Pemuda -Tabanas Pelajar-Tabanas Pegawai2.Taksa Merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang pertama kali diatur tahun 1971.3.Tabungan lainnya Tabungan selain tabanas dan taksa. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia
Pengertian Tabungan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Strategi Pemasaran Bank (skripsi, tesis, dan disertasi)
Strategi Pemasaran (skripsi, tesis, dan disertasi)
b.Untuk mengukur hasil pemasaran berdasarkan standart prestasi yang berlaku.c.Untuk memberikan dasar yang logis dalam setiap pengambilan keputusan.d.Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi jikaterjadi perubahan dalam pemasaran. Menurut Hery (2018:84) bahwa “Salah satu strategi yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran perusahaan yaitu bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran (marketing mix) adalah variable-variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang terdiri dari product, price, promotion, place.”Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai masing-masing unsur dari bauran pemasaran yang sebagai berikut : 1.Produk (product) Keputusan-keputusan tentang produk ini yang mencakup penentuan bentuk penawaran produk secara fisik bagi produk barang, merk yang ditawarkan atau ditempelkan pada produk tersebut (brand),fituryang akan ditawarkan di dalam produk tersebut, pembungkus, garansi danservis sesudah penjualan(after sales services). Pengembangan produk dapat dilakukan setela menganalisa kebutuhan dari keinginan pasarnya yang didapat salah satunya dengan riset pasar. Istilah “produk” ada tiga maknanya yang patut dibeda-bedakan yaitu : -Produk Inti Produk yang sesungguhnya harus dibeli oleh konsumen karena mempunyai manfaat yang sebenarnya.
