Pengertian Gaya Hidup

Menurut Listyorini 2012 menjelaskan bahwa: “Gaya hidup
seringkali digambarkan dengan kegiatan, minat dan opini dari seseorang
(activities, interest, and opinion). Dan lebih menggambarkan perilaku
seseorang, yaitu bagaimana mereka hidup,menggunakan uangnya dan
memanfaatkan waktu yang dimilikinya”. Sedangkan menurut Kotler
(2011) menyatakan gaya hidup seseorang adalah pola hdup seseorang
dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat
dan pendapat (opini).
Gaya hidup custumer yang modern cenderung menjadi lebih
memperhatikan detail pelayanan dan saat terjadi kegagalan layanan
umumnya custumer menjadi lebih partisipatif baik berupa tindakan seperti
mengkonfirmasi atau untuk tingkat yang lebih parah akan berhenti
melakukan pembelian dan melakukan word of mouth kepada orang
terdekatnya yang jelas akan merugikan bagi perusahaan, sehingga
penanganan kegagalan layanan perlu untuk dijadikan suatu perhatian bagi
pemilik usaha (Kumar, dkk 2016).
Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa gaya
hidup lebih menggambarkan bagaimana perilaku seseorang, yaitu
bagaimana ia hidupmenggunakan uangnya dan memanfaatkan waktu yang
dimilikinya. Gaya hidup custumer dapat berubah, akan tetapi perubahan ini
bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. Pada umumnya kebutuhan
tetap seumur hidup, setelah sebelumnya dibentuk semasa kecil. Perubahan
itu terjadi karena nilai-nilai yang dianut custumer dapat berubah akibat
pengaruh lingkungan. Custumer cenderung mencari dan mengevaluasi
alternatif yang ada dengan atribut produk yang menjanjikan pemenuhan
kebutuhan gaya hidup yang dianutnya.
Custumer mengembangkan seperangkat konsepsi yang
meminimumkan ketidakcocokan atau inkonsistensi di dalam nilai dan gaya
hidup mereka. Orang menggunakan konsepsi seperti gaya hidup untuk
menganalisis peristiwa yang terjadi disekitar mereka dan untuk
menafsirkan, mengkonseptualisaikan serta meramalkan peristiwa. Sistem
konsepsi seperti ini tidak hanya pribadi, tetapi juga terus-menerus berubah
sebagai respon terhadap kebutuhan orang untuk mengkonseptualisasikan
petunjuk dari lingkungan yang berubah agar konsisten dengan nilai dan
kepribadiannya sendiri.

Indikator Kepercayaan Customer

Menurut Maharani (2010) menyebutkan indikator dari
Kepercayaan Custumer yaitu :
1) Kehandalan
Keandalan merupakan konsisten dari serangkaian pengukuran.
Keandalan maksudnya ialah untuk mengukur konsisten sebuah
perusahaan dalam melakukan usahanya dari dulu sampai sekarang.
2) Kejujuran
Bagaimana perusahaan/pemasar menawarkan produk barang atau jasa
sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan/pemasar kepada
konsumennya secara jujur.
3) Kepedulian
Perusahaan/pemasar yang selalu melayani dengan baik konsumennya,
selalu menerima keluhan-keluhan yang dikeluhkan konsumennya serta
selalu menjadikan konsumen sebagai prioritas.
4) Kredibilitas
Kualitas atau kekuatan yang ada pada perusahaan/pemasar untuk
meningkatkan kepercayaan konsumennya

Faktor yang mempengaruhi Kepercayaan Customer

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan custumer menurut
Priansa (2017) :
1) Integritas (integrity)
Integritas berarti komplit, komplit maksudnya adalah antara yang
dikatakan dan dilakukan perusahaan yang membuat konsumen menjadi
percaya ada kesesuaian.
2) Reliabilitas (reliability)
Dalam melakukan usahanya dari dulu sampai sekarang reabilitas
dimaksudkan untuk mengukur kekonsistenan perusahaan.
3) Kontak pegawai (contact personnel)
Orang yang menghubungkan perusahaan dan konsumen merupakan
kontak pegawai. Contact Personel dalam menyampaikan jasa, dalam
hal seperti resepsionis, operator telepon, sekertaris dal lain-lain dinilai
berdasarkan efektivitas individu.
4) Lingkungan fisik (physical environment)
Dapat diartikan sebagai kondisi dan suatu keadaan sekitar dimana
seseorang tersebut berada

Pengertian Kepercayaan Customer

Kepercayaan pelanggan didefinisikan sebagai harapan pelanggan
bahwa penyedia jasa dapat dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi
janjinya (Tatang dan Mudiantono, 2017). Sedangkan menurut Luhmann
(2014) Kepercayaan mendorong keberhasilan transaksi karena hal itu dapat
mengurangi ketidak pastian sosial yang seharusnya terlalu kompleks, jika
bukan tidak mungkin, untuk dipikirkan secara rasional.
Kepercayaan organisasi bisnis lain tersebut akan memberikan
outcome yang positif bagi organisasi bisnis menurut keyakinan organisasi
bisnis terhadap organisasi bisnis lainnya Priansa (2017). Kepercayaan
adalah dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan
bahwa orang yang dipercayainya tersebut sesuai dengan apa yang
diharapkan.
Kesimpulan yang diperoleh dari beberapa pengertian diatas adalah
perasaan seseorang saat sudah percaya akan produk/jasa yang
digunakannya sehingga mau memakai kembali.

Indikator Keputusan Pembelian Ulang

Indikator dari Keputusan Pembelian Ulang menurut Veronika (2017)
adalah :
1) Minat transaksional
Kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Hal ini bermaksud
yakni konsumen telah memiliki minat untuk melakukan pembelian
suatu produk tertentu yang ia inginkan.
2) Minat refrensial
Kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang
lain. Hal ini bermaksud yakni seorang konsumen yang telah memiliki
minat untuk membeli akan menyarankan orang terdekatnya untuk
juga melakukan pembelian produk yang sama.
3) Minat preferensial
Minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki
preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat
diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
4) Minat eksploratif
Yaitu minat dalam menggambarkan perilaku seseorang yang selalu
mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari
informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut

Tahapan Keputusan Pembelian Ulang

Kotler dan Keller (2012:176) mengemukakan langkah konsumen
dalam melakukan proses pengambilan keputusan pembelian dapat dilihat
berikut:
1) Pengenalan Masalah (Problem Recoqnition)
Proses pembelian terjadi ketika konsumen mengenali
kebutuhan atau masalah sehingga konsumen mendapat dorongan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Para pemasar harus pandai
memprediksi dan mengikuti apa yang menjadi kebutuhan konsumen.
Kebutuhan konsumen perlu diteliti agar pemasar dapat memenuhi
dengan apakah yang dibutuhkan konsumen, apa yang menyebabkan
kebutuhan itu timbul, dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat
mendorong konsumen untuk mencari produk tersebut. Konsumen
akan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya,
baik yang sudah direncanakan maupun yang timbul secara tiba-tiba.
Perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang
sebenarnya, akan membangkitkan timbulnya kebutuhan.
2) Pencarian Informasi. (information Search)
Setelah konsumen menentukan kebutuhannya, konsumen akan
terdorong untuk mencari informasi sebanyak-sebanyaknya tentang
barang atau produk tersebut. Pencarian informasi dibedakan menjadi
dua, yaitu bersifat aktif dan pasif, pencarian informasi yang bersifat
aktif yaitu konsumen melakukan survey langsung ke tempat belanja
umtuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk, sedangkan
pencarian informasi pasif hanya dengan membaca iklan yang tertera
tanpa mempunyai rincian khusus tentang gambaran produk yang
diinginkan.
3) Evaluasi Alternatif (Alternative Evaluation)
Evaluasi alternative terdiri dari dua tahap, yaitu menentukan
tujuan pembelian dan menilai dengan cara memilah alternative
pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Setelah konsumen
mengumpulkan informasi tentang alternative terhadap suatu
kebutuhan, langkah selanjutnya konsumen akan mengevaluasi pilihan
dan menyimpulkan pilihan pada alternative yang ditentukan.
4) Keputusan Pembelian (Purchase Decision)
Konsumen menentukan pengambilan keputusan tentang
kepastian pembelian produk. Keputusan tersebut menyangkut jenis
produk, bentu produk, merek, penjual, kualitas dan sebagainya.
Konsumen biasanya dihadapkan pada beberapa pilihan sub keputusan,
meliputi merek, pemasok, jumlah waktu pelaksanaan, dan metode
pembayaran. Keputusan pembelian meliputi keputusan konsumen
mengenai apa yang dibeli, keputusan membeli atau tidak, waktu
pembelian, tempat pembelian, dan bagaimana cara pembayaran.
5) Perilaku Pasca Pembelian. (Post-Purchase Behaviour)
Pemasar wajib memperhatikan konsumen setelah melakukan
pembelian produk. Konsumen akan merasakan tingkat kepuasan
setelah membeli suatu produk. Ada kemungkinan bahwa pembeli
merasakan ketidakpuasan setelah melakukan pembelian, karena factor
harga barang yang dianggap terlalu mahal, atau karena
ketidaksesuaian antara ekspetasi dan realitanya tentang produk
tersebut. Konsumen akan membandingkan produk atau jasa yang telah
dibeli, dengan produk atau jasa lain. Hal ini dikarenakan konsumen
mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas-fasilitas tertentu pada
produk yang telah dibeli, atau membandingkan keunggulan tentang
merek lain. Perilaku ini mempengaruhi pembelian ulang.

Pengertian Keputusan Pembelian Ulang

Keputusan pembelian, menurut Kotler & Armstrong dalam
Zoeldhan (2012) adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan
pembelian di mana custumer benar-benar membeli. Untuk mendapat
gambaran mengenai keputusan membeli, berikut ini akan dikemukakan
definisi mengenai keputusan membeli menurut para ahli. Menurut Kotler
(2014) keputusan membeli yaitu: “beberapa tahapan yang dilakukan oleh
konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk”.
Pengambilan keputusan membeli adalah proses pengenalan masalah
(problem recognition), pencarian informasi, evaluasi (penilaian) dan
seleksi dari alternatif produk, seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan
keputusan terhadap produk yang akan digunakan atau dibeli oleh
konsumen (Munandar, 2012).
Kesimpulan dari beberapa definisi diatas keputusan pembelian
ulang keputusan seseorang untuk melakukan pembelian ulang karena
merasa produk / jasa yang dibeli memuaskan

Bauran Pemasaran Jasa

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan tergantung dari susunan strategi pemasaran yang ada di
perusahaan. Setiap perusahaan menggunakan sejumlah alat untuk
mendapat respon konsumen terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan
oleh perusahaan. Salah satu alat yang digunakan perusahaan dalam
menyusun strategi pemasaran dengan menggunakan bauran pemasaran jasa
(marketing mix). Menurut Fandy Tjiptono (2011:39) “bauran pemasaran
jasa merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk
membentuk karateristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan”.
Sedangkan menurut Benyamin Molan (2012:23), “Bauran pemasaran
(marketing mix) adalah perangkat alat pemasar yang digunakan perusahaan
untuk mengejar tujuan pemasarannya”. Selanjutnya Sumarmi dan
Soeprihanto (2010:274) menjelaskan, “Bauran Pemasaran (marketing mix)
adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari
sistem pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi.” Dari
definisi tersebut dapat dipahami bahwa bauran pemasaran (marketing mix)
merupakan serangkaian alat pemasaran yang saling terkait, diorganisir
dengan tepat yang dikuasai dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai
tujuan pemasran pada pasar sasaran sekaligus memenuhi kebutuhan dan
keinginan pelanggan sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan.
Berikut ini adalah elemen-elemen bauran pemasaran atau marketing
mix menurut Jerome Mc.Charty yang dikutip oleh Kotler dan Armstrong
(2014:76) yaitu:
1) Product
Suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, agar
produk yang dijual mau dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat
memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan konsumen.
2) Price
Sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki
atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli
dan penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk
satu harga yang sama terhadap semua pembeli.
3) Place
Tempat meliputi segala aktivitas perusahaan dalam membuat produk yang
akan tersedia untuk konsumen sasaran. Tempat dapat dikatakan sebagai
salah satu aspek penting dalam proses distribusi. Dalam melakukan
distribusi selain melibatkan produsen secara langsung, melainkan akan
melibatkan pula pengecer dan distributor.
4) Promotion
Aktivitas yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai
produk yang akan dijual kepada konsumen potensial. Selain untuk
mengkomunikasikan informasi mengenai suatu produk, promosi juga
digunakan sebagai sarana untuk membujuk dan mempengaruhi konsumen
untuk mengkonsumsi produk

Pengertian Manajemen Pemasaran

Suatu perusahaan akan menjadi sukses apabila di dalamnya ada
kegiatan manajemen pemasaran yang baik. Manajemen pemasaran pun
menjadi pedoman dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan.
Proses produksi hingga barang sampai pada custumer peran manajemen
pemasaran tidak bisa terpisahkan karena nantinya apabila dapat
dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan
khususnya dan custumer pada umumnya.
Menurut Mullins and Walker (2010:14) menyatakan bahwa
manajemen pemasaran adalah “Marketing management is the process of
analyzing, planning, implementing, coordinating, and controlling
programs involving the conception, pricing, promotion and distribution of
product, services, and ideas designed to create and maintain beneficial
exchanges with target markets for the purpose of achieving organizational
objectives” Sedangkan menurut Shultz yang dikutip Alma (2013:130)
adalah: “Manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan dan
pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari
perusahaan.”
Menurut Kotler dan Keller yang dialihbahaskan oleh Bob Sabran
(2012:5), mengemukakan bahwa manajemen pemasaran adalah: “Seni dan
ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta
menumbuhkan custumer dengan menciptakan, menghantarkan, dan
mengkonsumsikan nilai pelangggan yang unggul.”
Dari kedua definisi di atas penulis sampai pada pemahaman bahwa
manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu memilih pasar sasaran
yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan
pertukaran yang menguntungkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi

Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu
dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan
fungsi pemasaran yang baik, perusahaan mempunyai kemampuan untuk
menghasilkan kriteria produk sesuai dengan yang diinginkan oleh
custumer. Bagi suatu perusahaan, aktivitas pemasaran mempunyai peranan
yang sangat penting, karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk
menciptakan perputaran yang memungkinkan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidup. Selain itu aktivitas pemasaran
dilakukan untuk pencapaian tujuan perusahaan yang sesuai dengan
harapan. Banyak orang yang mendefinisikan bahwa pemasaran sebagai
kegiatan penjualan saja. Padahal hal tersebut hanya sebagian kecil dari
pemasaran.
Dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa dikelilingi oleh usahausaha pemasaran dari berbagai perusahaan yang coba memasarkan produk
dan jasa yang mereka tawarkan. Semua usaha tersebut dilakukan agar para
custumer tertarik terhadap produk mereka dan akhirnya melakukan
pembelian. Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya individu dan
kelompok mendapatkan yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk
yang bernilai dengan pihak lain. Hal tersebut sejalan dengan yang
disampaikan oleh Kotler dan Keller (2012 : 27) bahwa “Marketing is the
activity, set of institution, and processes for creating, communicating,
clients, partners and society at large.” Definisi tersebut mengartikan
bahwa “Pemasaran adalah kegiatan, mengatur lembaga, dan proses untuk
menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan, dan bertukar penawaran
yang memiliki nilai pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada
umumnya.” Sedangkan menurut Buchary Alma dan Djaslim Saladin
(2010:2), menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan
manajerial menyangkut individu atau kelompok untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran dan
pertukaran (nilai) produk dengan yang lain.
Kesimpulan dari definisi diatas bahwa pemasaran adalah kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi custumer agar
tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan
dan keinginan custumer terhadap barang dan jasa yang dilakukan dengan
proses pertukaran. Atau kesimpulan lain bahwa pemasaran merupakan
kegiatan bisnis mulai dari perencanaan, penetapan harga, promosi, hingga
distribusi yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan custumer
juga untuk mencapai tujuan perusaahaan dan kelangsungan hidup
perusahaan

Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah
organisasi untuk mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola
kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen
mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, ataupun ilmu.
Dikatakan proses karena manajemen terdapat beberapa tahapan untuk
mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau
alat untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan
penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang sebagian
besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu
karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya (Athoillah,
2010).
Menurut Robbins dan Coulter yang dialihbahaskan oleh Bob
Sabran (2010:7) bahwa manajemen adalah “Aktivitas kerja yang
melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain,
sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif”.
Sedangkan menurut George R. Terry dalam Afifudin (2013:5)
mendifinisikan manajemen adalah : “Suatu proses khas yang terdiri atas
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan
pengendalian yang dlakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran
yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber daya lainnya.”
Kesimpulan dari beberapa definisi diatas manajemen adalah proses,
seni dan ilmu untuk melaksanakan suatu aktivitas yangterdiri atas tindakantindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengendalian, pengadaan, pengembangan dan kedisiplinan untuk mencapai
tujuan tertentu.

Kepercayaan Pelanggan Memediasi antara Kualitas Website Terhadap niat pembelian ulang.

Terdapat penelitan terdahulu yang mendukung kepercayaan pelanggan
sebagai mediasi antara kualitas website denganniat pembelian ulang. Berdasarkan
penelitian terdahulu (Adinata, 2015) bahwa kualitas website OLX Indonesia
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap repurchase intention melalui
kepercayaan pelanggan sebagai variable intervening. Pada penelitian Adinata ini,
responden ingin melakukan pembelian ulang pada masa mendatang karena sudah
benar-benar percaya pada situs Olx Indonesia dan juga merasa barang di Olx
Indonesia sangatlah lengkap karena barang yang dibutuhkan konsumen selalu ada di
situs Olx Indonesia serta harganya lebih murah

Pengaruh Kepercayaan Pelanggan Terhadap niat pembelian ulang

Terdapat penelitan terdahulu yang mendukung antara pengaruh kepercayaan
pelanggan berpengaruh positf dan signfikan terhadap niat pembelian
ulang.Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Trisnawati dkk (2012) ,
telah dibuktikan pengaruh positif dari variable trust terhadap online repurchase
intention, artinya semakin baik trust, maka online repurchase intention juga akan
semakin meningkat baik pada produk online Fesh Shop. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap niat pembelian ulang jika
konsumen sudah merasakan bahwa situs web bisa dipercaya, maka konsumen akan
mencoba untuk membeli ulang produk yang ada di web tersebut.
Menurut Suandana (2016) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap niat membeli kembali. Hal ini berarti semakin tinggi
tingkat kepercayaan pelanggan online di Kota Denpasar dalam melakukan pembelian
produk fashion, maka semakin tinggi niat untuk membeli kembali.Hendar dan
Siyamtinah (2015) Variable kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variable repurchase intention, oleh karena itu bila konsumen
semakin tinggi kepercayaannya pada onine shop, maka semakin tinggi pula tingkat
repurchase intention pada online shop di instagram tersebut.
Sedangkan menurut Norhermaya dan Soesanto (2016) kepercayaan pelanggan
berpengaruh secara positif terhadap minat beli ulang. Artinya semakin tinggi
kepercayaan yang dirasakan oleh pelanggan, semakin tinggi pula minat beli ulang
pelanggannya karena ketika kepercayaan yang dirasakan oleh pelanggan meningkat
maka pelanggan akan semakin terdorong untuk memiliki keinginan untuk membeli
kembali suatu produk.

Pengaruh Kualitas Website Terhadap niat pembelian ulang (Niat Pembelian Ulang)

.
Terdapat penelitan terdahulu yang mendukung antara pengaruh kualitas website
berpengaruh positf dan signfikan terhadap niat pembelian ulang. Kantadjaja (2015)
ditemukan bahwa Website Quality memilikipengaruh secara positif dan signifikan
terhadap niat pembelian ulang, dengansifat pengaruh ‘sedang’. Website Quality juga
memiliki sifat hubungan (korelasi)yang cukup kuat dengan Repurchase Intention. Hal
ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat Website Quality maka akan
meningkatkan niat pembelian ulang. Sedangkan menurut Gregg dan Walczak (2010)
dibuktikan bahwa Website Quality memiliki pengaruh yang signifikan dan positif
pada niat pembelian ulang.
Menurut Razak dkk (2016) menyatakan bahwa kualitas website terdapat 3
dimensi yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas servis, yang ketiganya
berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang.Penelitian
mereka berfungsi sebagai pengingat bahwa berbagi pengalaman adalah bahan dasar
yang menentukan niatpembelian kembali konsumen ke situs web, mulai dari
pertemuan pertama mereka dengan kualitas website.
Menurut Tandon dkk (2017) menyatakan bahwa kualitas layanan situs
websiteberpengaruh secara postif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang.
Dalam penelitian Tandon dkk bahwa pengaruh kualitas layanan website pada niat
pembelian kembalimelalui kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan. Hal ini
dapat dipahami bahwapelanggan yang puas dengan mengunjungi website dan akan
merekomendasikan websitetersebut kepada rekan-rekan mereka yang dapat
meningkatan penjualan.
Sedangkan menurut Amini (2014) menyatakanterdapattingkat kepercayaan 95%
bahwa kualitas situs memiliki dampak positif dan signifikan terhadap niat pembelian
ulang. Artinya, kualitas situs ini sangat mempengaruhi niat pembelian kembali
sehingga unit perubahan dalam kualitas situs akan berpengaruh pada niat pembelian
kembali.

Pengaruh Kualitas Website Terhadap Kepercayaan Pelanggan

Terdapat penelitan terdahulu yang mendukung antara pengaruh kualitas
website berpengaruh positif dan signfikan terhadap kepercayaan pelanggan. Siagian
& Cahyono (2014), Website quality terbukti berpengaruh terhadap Trust. Tampilan
yang informatif, kesan keamanan, kemudahan dalam pengoperasian, kenyamanan
dalam penggunaan, serta kualitas layanan yang baik dari website mampu
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kapabilitas atau kompetensi online
shop dalam memberikan layanan. Sedangkan menurut (Baiin, 2016) Kualitas website
secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadapperceived trust, yang
berarti, apabila kualitas website meningkat, maka ada kecenderungan perceived trust
juga akan meningkat.
Penelitian dari Piarna (2011), menyatakan bahwa Kualitas website
berpengaruh terhadap kepercayaan berbelanja online melalui website e-commerce,
yang berarti responden lebih mempercayai transaksi pembelian online melalui
website e-commerce yang memiliki kualitas website yang tinggi. Sedangkan
menurut Adinata (2015),Kualitas website berpengaruh positif signifikan terhadap
kepercayaan konsumen di situs OLX Indonesia.

Kepercayaan Pelanggan

Kepercayaan pelanggan kepada perusahaan adalah keyakinan bahwa setiap saat
melakukan transaksi bisnis dengan mereka, pimpinan dan karyawan perusahaan
tersebut bertindak adil, kompeten, etis, dan dapat dipercaya. Kepercayaan pelanggan
kepada perusahaan tumbuh karena pengalaman baik mereka melakukan transaski
bisnis berulang kali (Sutojo, 2003). Menurut Sunarto (2009) Kepercayaan pelanggan
adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggan dan semua kesimpulan yang
dibuat pelanggan tentang objek, atribut, dan manfaatnya.
Sedangkan menurut Kustini (2011), Kepercayaan adalah kesediaan pelanggan
untuk mempercayai suatu merek dengan segala risikonya karena adanya harapan di
benak pelanggan bahwa merek tersebut akan memberikan hasil yang positif kepada
pelanggan sehingga akan menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek. Dari definisi
di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pelanggan adalah suatu tindakan
pelanggan untuk mempercayai suatu merk tertentu dengan segala res
Menurut Kamilullah dkk (2018) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
kepercayaan pelanggan terhadap e-commerce, yaitu faktor kualitas antarmuka,
kualitas informasi yang disediakan, persepsi pelanggan terhadap keamanan, dan
persepsi pelanggan terhadap data pribadi yang diberikan kepada e-commerce.
Sedangkan menurut Wahyuningsih (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi
kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan adalah: Pengalaman (experienced),
Kualitas Kerja, Kecerdasan, Nilai, Ketergantungan dan Komunikasi.
McKnight et.al (2002), menyatakan bahwa ada dua dimensi kepercayaan konsumen,
yaitu:
a. Trusting Belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin terhadap
orang lain dalam suatu situasi. Trusting belief adalah persepsi pihak yang percaya
terhadap pihak yang dipercaya yang mana perusahaan memiliki karakteristik
yang akan menguntungkan pelanggan.
b. Trusting Intention adalah suatu hal yang disengaja dimana seseorang siap
bergantung pada orang lain dalam suatu situasi. Ini terjadi secara pribadi dan
mengarah langsung kepada orang lain. Trusting intention didasarkan pada
kepercayaan kognitif seseorang kepada orang lain.
Dari penjelasan diatas menurut McKnight et.al (2002) dapat dipecah menjadi
sebuah indikator yang dikemukakan oleh Ramadania (2003), adapun indikator
Kepercayaan pelanggan adalah:
1. Trusting belief :yakin saat bertransaksi dan mudah saat bertransaksi
2. Trusting intention: Reputasi perusahaan baik, dan memberikan manfaat baik
yang ada pada produk

Kualitas Website

Menurut Habibi et al (2014), website quality adalah ukuran keunggulan
website, berdasarkan evaluasi pengguna pada fitur dalam memenuhi kebutuhan
pelanggan. Desain sebuah website merupakan salah satu kunci sukses perusahaan
yang ingin mengimplementasikan konsep e-business (Indrajit, 2002). Disebutkan
pula bahwa kualitas website berhubungan dengan kriteria seperti ketepatan waktu,
kemudahan navigasi, kemudahan akses dan penyajian informasi. Website Quality
didefinisikan sebagai evaluasi yang diberikan kepada pengguna, Seberapa fungsinya
suatu fitur website tersebut dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mencerminkan
keunggulan keseluruhan dari website tersebut. (Chang & Chen, 2008)
Menurut Sumarwan(2014), Website Quality atau kualitas websitedisusun
berdasarkan penelitian pada tiga area, yaitu: kualitas informasi dari penelitian sistem
informasi, interaksi dan kualitas layanan dari penelitian sistem informasi, ecommerce, serta pemasaran, dan kegunaan (usability) dari human-computer
interaction. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas website adalah
suatu ukuran dari website tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna.
Terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang
situs website yang berkualitas (Kotler, 2006):
a. Contex (konteks) : Tata letak dan rancanngan.
b. Content (isi): Teks, gambar, suara, dan video yang ada dalam situs tersebut.
c. Community (masyarkat): bagaimana situs memungkinkan komunikasi dari
penggunaa ke pengguna.
d. Coztomization (sesuai pesanan): kemampuan situs untuk menjalin dirinya dengan
pengguna-pengguna yang berbeda atau memungkinakn pengguna
mempersonalisasikan situs.
e. Communication (komunikasi): bagaimana situs memungkinkan komunikasi situs
dengan pengguna, pengguna dengan situs, atau komunikasi dua arah.
f. Connection (sambungan): sejauh mana situs tersebut disambungkan dengan situs
lain.
g. Commerce (perdagangan): kemampuan situs untuk melakukan transaksi
komersial.
Barnes dan Vidgen (2003), 3 dimensi yang digunakan sebagai alat pengukuran
kualitas website yaitu:
1. Kegunaan merupakan bagaimana seorang pengguna memandang situs website
mudah dalam berinteraksi dan menavigasi sebuah website.
2. Kualitas informasimerupakan hal – hal seperti informasi yang akurat,
informasi yang bisa di percaya, informasi yang up to date atau terbaru,
informasi yang sesuai dengan topik bahasan, informasi yang mudah
dimengerti, informasi yang sangat detail dan mendalam, dan informasi yang
disajikan dalam format desain yang sesuai.
3. Kualitas desain website merupakan kemampuan web dalam memberikan
tampilan atau interface yang dengan ekstetika dan fungsi yang maksimal.
Mulai dari segi penataan informasi, tampilan menu – menu, kejelasan
informasi, pemilihan warna web serta kejelasan tentang font pada website itu
sendiri.
Menurut Juanda dan Sari (2014) terdapat beberapa indikator dalam kualitas
website antara lain:
1. Usability adalah hubungan antara manusia dan komputer mengenai website
yang terkait. Seperti halnya website mudah dipelajari dan dioperasikan,
interaksi jelas dan dapat dimengerti, tampilan menarik, desain sesuai, daya
saing, pengalaman positif
2. Informationadalah sebuah sistem informasi secara umum yang diberikan oleh
website tersebut. Seperti informasi yang akurat, informasi aktual, informasi
dengan tingkat detail yang tepat
3. Service interactionadalahhubungan anatara interaksi layananan yang
diberikan oleh website dan dapat dirasakan oleh. Seperti halnya reputasi baik,
keamanan dalam bertransaksi, keamanan informasi pribadi, ruang
personalisasi, rasa komunitas, kemudahan berkomunikasi dengan perusahaan,
pelaksanaan layanan sesuai janji.

Niat Pembelian Ulang

Niat pembelian kembali secara online adalah situasi ketika seorang pelanggan
bersedia dan berniat untuk terlibat dalam transaksi di masa mendatang (Pavlou,
2003). Sedangkan menurut Megantara (2016), niat pembelian kembali adalah niat
seorang pelanggan untuk membeli produk yang sudah pernah di beli di masa lalunya.
Niat beli ulang adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak
terhadap produk (Kotler, 2013). Menurut Kotler (2005) dalam proses pembelian, niat
beli atau niat pembelian ulang ini berkaitan erat dengan motif yang dimilikinya untuk
memakai ataupun membeli produk tertentu. Motif pembelian ini berbeda-beda untuk
setiap pelanggan. Pelanggan akan memilih produk yang mengandung atribut-atribut
yang diyakininya relevan dengan yang dibutuhkannya.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa niat pembelian ulang(niat
pembelian ulang) adalah suatu kegiatan seorang pelanggan saat melakukan pembelian
pertama kali dan mempunyai sikap positif, sehingga akan mengalami pembelian
secara berulang pada masa mendatang.
Berikut ini terdapat beberapa faktor-faktor dalam niat pembelian ulang menurut
Nurhayati (2016) yaitu:
1. Kepuasan konsumen: konsumen puas terhadap pelayanan yang diberikan
akan menyebabkan perusahaan bertambah citranya, mengurangi biaya untuk
mendapatkan pelanggan, mengurangi failure cost, meningkatkan
keuntungan dan mengurangi pembelian coba-coba, sehingga hal tersebut
akan meningkatkan niat pembelian ulang.
2. Preferensi merek: merupakan penyusun astribut deferensiasi mempunyai
pengaruh terhadap persepsi konsumen, maka merk dapat mempengaruhi
persepsi pembelian konsumen
3. Pengalaman pelanggan: pengalaman yang positif terhadap suatu produk
akan menyebabkan minat beli ulang menjadi tinggi
4. Harga: merupakan atribut yang mudah digunakan dalam membuat
perbandingan sehingga dengan lebih mudah akan memberi pengaruh yang
sensitive terhadap minat beli ulang
Menurut Keller (2012) ia menyimpulkan bahwa niat pembelian ulang di ukur
melalui indikator-indikator sebagai berikut :
1. Niat transaksional: Niat seseorang yang selalu berkeinginan untuk
membeli ulang produk yang pernah ia konsumsi.
2. Niat referensial: Niat yang menggambarkan seseorang yang cenderung
untuk merekomendasikan produk yang telah ia beli kepada orang lain.
3. Niat preferensial: Niat yang menggambarkan perilaku seseorang yang
selalu memiliki pilihan utama pada produk yang telah dikonsumsinya.
4. Niat eksploratif: Niat yang menggambarkan perilaku seseorang yang akan
mencari informasi-infromasi dari suatu produk yang ia minati untuk
mendukung kepercayaan produk dari produk yang sudah ia langganinya.

Dimensi Dalam Intensi Pembelian

Teori perilaku terencana merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (2005) yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory.  Fokus utama dari teori perilaku terencana   adalah intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Teori perilaku terencana didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara yang bijaksana, seseorang akan mempertimbangkan informasi yang tersedia, baik secara implisit maupun eksplisit untuk mempertimbangkan dampak dari perilaku yang dilakukan.

Dt 3 determinan intensi berperilaku dari Ajzen (2005) yang dapat dijadikan sebagai aspek intensi membeli, yaitu sebagai berikut:

  1. Sikap konsumen terhadap perilaku membeli

Evaluasi seseorang tentang suatu benda berasal dari keyakinan orang tersebut tentang benda itu. Menurut teori perilaku berencana, sikap seseorang terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku tersebut dan evaluasi dari hasil terkait dengan perilaku. Seseorang yang yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. Sehingga apabila individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku membeli, begitupun sebaliknya saat individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang negatif, maka individu tersebut memiliki sikap yang negatif terhadap perilaku membeli.

  1. Norma subjektif terhadap perilaku membeli

Norma subjektif diasumsikan sebagai fungsi dari keyakinan bahwa individu tertentu dari kelompok menyetujui atau menolak untuk melakukan suatu perilaku, atau bahwa referent sosial sendiri terlibat atau tidak terlibat di dalamnya. Aspek ini berkenaan dengan harapanharapan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat. Individu yang yakin bahwa kebanyakan referent akan menyetujui dirinya menampilkan perilaku membeli, dan adanya motivasi untuk melakukan perilaku membeli pada suatu norma subjektif produk, maka hal ini akan menyebabkan individu tersebut memiliki yang menempatkan tekanan pada dirinya untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk.

  1. Kontrol perilaku terhadap perilaku membeli

Kontrol perilaku merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Dalam hal ini, contoh dari faktor-faktor yang memfasilitasi adalah misalnya adanya uang yang dapat digunakan individu untuk membeli suatu produk. Contoh lainnya adalah adanya transportasi dan waktu yang memungkinkan individu untuk membeli suatu produk. Contoh faktor-faktor yang menghalangi individu untuk membeli suatu produk adalah tidak adanya dana, waktu dan habisnya suatu produk yang ingin dibeli seseorang

Intensi Pembelian

Menurut Ajzen (2005), intensi dapat dijelaskan melalui teori perilaku terencana yang merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan. Intensi merefleksikan kesediaan individu untuk mencoba melakukan suatu perilaku tertentu. Intensi memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku, oleh karena itu dapat digunakan untuk meramalkan perilaku. Berdasarkan uraian di atas, maka intensi adalah suatu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu

Menurut Kotler dan Keller (2012), minat beli adalah suatu keinginan yang muncul dari dalam diri seorang atau yang diberikan dari seorang pencetus dalam keputusan pembelian, dimana orang tersebut yang pertama kali mengusulkan gagasan kepada orang lain untuk membeli suatu produk atau jasa. Minat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri konsumen terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan pembelajaran konsumen atau individu tersebut terhadap suatu produk.

Assael (2012) mendefinisikan intensi membeli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Howard dan Sheth (2009) mendefinisikan intensi membeli sebagai kemungkinan seorang konsumen berencana membeli produk tertentu pada jangka waktu tertentu dan hal itu terjadi setelah konsumen menyimpan informasi yang relevan untuk menentukan keputusan membeli.

Dimensi Loyalitas Merek

Berdasarkan uraian mengenai pengertian loyalitas merek merupakan ukuran kesetiaan, kedekatan atau keterkaitan pelanggan pada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut dihadapi adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut lainnya. Dalam kaitannya dengan loyalitas merek suatu produk, didapati adanya beberapa tingkatan loyalitas merek. Masing-masing tingkatannya menunjukkan tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset yang dapat dimanfaatkan.

Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut menurut Aaker (2007), adalah sebagai berikut.

  • Switcher (Berpindah-pindah)

Adalah tingkatan loyalitas paling dasar. Semakin sering pembelian konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang lain mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal, semua merek dianggap memadai. Dalam hal ini merek memegang peranan kecil dalam keputusan pembelian. Ciri yang paling tampak dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah dan banyak konsumen lain yang membeli merek tersebut.

  • Habitual Buyer (Pembeli yang bersifat kebiasaan)

Adalah pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi suatu merek produk. Tidak ada alasan yang kuat baginya untuk membeli merek produk lain atau berpindah merek, terutama jika peralihan itu membutuhkan usaha, biaya, atau pengorbanan lain. Jadi, pembeli ini dalam membeli suatu merek karena alasan kebiasaan.

  • Satisfied Buyer (Pembeli yang puas dengan biaya peralihan)

Adalah kategori pembeli yang puas dengan merek yang dikonsumsi. Namun pembeli ini dapat saja berpindah merek dengan menanggung biaya peralihan (switching cost), seperti waktu, biaya, atau resiko yang timbul akibat tindakan peralihan merek tersebut. Untuk menarik minat pembeli kategori ini, pesaing perlu mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung pembeli dengan menawarkan berbagai manfaat sebagai kompensasi.

  • Liking of The Brand (Menyukai merek)

Adalah kategori pembeli yang sungguhsungguh menyukai merek tersebut. Rasa asosiasi yang berkaitan dengan simbol, rangkaian pengalaman menggunakan merek itu sebelumnya, atau persepsi kualitas yang tingggi. Dan mereka menganggap merek sebagai sahabat.

  • Committed Buyer (Pembeli yang berkomiten)

adalah kategori pembeli yang setia. Pembeli ini mempunyai kebanggaan dalam menggunakan suatu merek. Merek tersebut bahkan menjadi sangat penting baik dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi siapa sebenarnya penggunanya. Ciri yang tampak pada kategori ini adalah tindakan pembeli untuk merekomendasikan/mempromosikan merek yang digunakannya kepada orang lain.

Tiap tingkatan loyalitas merek mewakili tantangan pemasaran yang berbeda dan juga mewakili tipe asset yang berbeda dalam pengelolaan dan eksploitasinya. Tingkatan (hirarki) loyalitas merek yang disebutkan di atas, yaitu mulai dari beralih  (tingkat yang paling rendah dengan porsi yang paling besar) habitual buyer, satisfied buyer, liking of the brand, hingga committed buyer (tingkat paling tinggi dengan porsi yang paling kecil) adalah sangat sesuai bagi merek yang belum memiliki ekuitas merek yang kuat.

Schiffman dan Kanuk (2017) menerangkan bahwa komponen-komponen loyalitas merek terdiri dari empat macam, yaitu sebagai berikut.

  1. Aspek Kognitif (cognitive) merupakan representasi dari apa yang dipercayai oleh konsumen. Komponen kognitif ini berisikan persepsi, dan kepercayaanseorang konsumen mengenai suatu merek. Loyalitas berarti bahwa konsumen akan setia terhadap semua informasi yang menyangkut harga, segi keistimewaan merek dan atribut-atribut penting lainnya. Konsumen yang loyal dari segi kognitif akan mudah dipengaruhi oleh strategi persaingan dari merek-merek lain yang disampaikan lewat media komunikasi khususnya iklan maupun pengalaman orang lain yang dikenalnya serta pengalaman pribadi.
  2. Afektif (affective) yaitu komponen yang didasarkan pada perasaan atau komitmen konsumen terhadap suatu merek. Konsumen memiliki kedekatan emosi terhadap merek tersebut. Loyalitas afektif ini merupakan fungsi dari perasaan affective dan sikap konsumen terhadap sebuah merek seperti rasa suka, senang, gemar, dan kepuasan akan merek tersebut. Konsumen yang loyal secara afektif akan bertambah suka dengan merek-merek pesaing apabila merek-merek pesaing mampu menyampaikan pesan melalui asosiasi dan bayangan konsumen yang dapat mengarahkan mereka kepada rasa tidak puas terhadap merek sebelumnya.
  3. Konatif (conative) merupakan batas antara dimensi loyalitas sikap dan loyalitas perilaku yang direpresentasikan melalui kecendrungan perilaku konsumen untuk merek yang sama di kesempatan yang akan datang. Komponen ini juga berkenaan dengan kecenderungan konsumen untuk membeli merek karena telah terbentuk komitmen dalam diri mereka untuk mengkonsumsi merek yang sama. Bahaya-bahaya yang mungkin muncul adalah jika para pemasar merek pesaing berusaha membujuk konsumen melalui pesan yang menantang keyakinan mereka akan merek yang telah mereka gunakan sebelumnya. Umumnya pesan yang dimaksud dapat berupa pembagian kupon berhadiah maupun promosi yang ditujukan untuk membuat konsumen langsung membeli.
  4. Tindakan (action) berupa merekomendasikan atau mempromosikan merek tersebut kepada orang lain. Konsumen yang loyal secara tindakan akan mudah beralih kepada merek lain jika merek yang selama ini konsumsi tidak tersedia di pasaran. Loyal secara tindakan mengarah kepada tingkah laku mempromosikan merek tersebut kepada orang lain.

Loyalitas Merek

Banyak literatur yang menyampaikan bahwa loyalitas pelanggan sama halnya dengan loyalitas  merek (Rowley dan Dawes 1999). Dharmmesta (1999) menunjukkan bahwa merek sering dipandang sebagai objek yang loyal, mengingat itu mewakili produk atau identitas perusahaan mudah dikenali oleh pelanggan. Secara umum, ada tiga pendekatan khusus untuk mengukur loyalitas yaitu melalui pengukuran perilaku, pengukuran sikap, dan pengukuran komposit. Dimana pengukuran perilaku mempertimbangkan pembelian yang konsisten dan berulang dapat dianggap sebagai bagian dari loyalitas merek.  Namun demikian pengukuran melalui pembelian berulang ternyata bertentangan dengan pemikiran bahwa   pembelian berulang tidak tentu hasil dari komitmen psikologis terhadap merek (TePeci 1999 sebagaimana dikutip oleh Bowen dan Chen 2001). Sementara itu, pengukuran sikap menggunakan data sikap untuk mencerminkan emosi dan keterikatan psikologis yang melekat pada kesetiaan. Pengukuran sikap berkaitan dengan rasa loyalitas, keterlibatan, dan kesetiaan (Bowen dan Chen 2001).

Afiliasi yang tinggi dengan suatu merek dikenal sebagai loyalitas merek (Naghibi & Sadeghi, 2011). Keinginan pelanggan untuk membeli Kembali produk lagi dan lagi adalah loyalitas merek, meskipun merek pesaing mungkin juga tersedia (Rajagopal, 2010). Tapi aspek ini perilaku konsumen sangat berbeda dalam budaya yang berbeda, beberapa masyarakat lebih sadar merek daripada yang lain (Mooij & Hofstede, 2011). Menurut Tong & Hawley (2009) inti dari ekuitas merek adalah loyalitas merek. Padahal, dalam sebuah penelitian Kim dkk., (2008) mengklaim bahwa loyalitas merek seperti dedikasi yang dipegang teguh untuk mendapatkan atau menggunakan produk atau layanan yang disukai lagi dan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang sama sebagian besar dipengaruhi oleh loyalitas konsumen tersebut merek tertentu (Wahid dkk., 2011). Ling dkk.,., (2014) menyatakan bahwa Loyalitas mensyaratkan bahwa pelanggan setia mungkin ingin menerima harga apapun yang diberikan oleh merek tersebut dan mengandung biaya peralihan menara ke merek lain. Jadi untuk meningkatkan ekuitas merek, maka harus meningkatkan Loyalitas (Mishra & Datta, 2011)

Pengukuran Persepsi Konsumen Mengenai Kualitas

Berdasarkan uraian dalam pengertian konsumen mengenai kualitas menunjukkan posisi penting dalam penelitian perilaku konsumen. Namun demikian pengukuran persepsi konsumen mengenai kualitas sendiri masih sangat perlu dikembangkan. Hal ini mengingat perkembangan perilaku konsumen serta perkembangan produksi barang dan jasa yang terus mengalami perubahan.  Hal inilah yang kemudian menjadikan mengapa konstruksi persepsi konsumen mengenai kualitas sangat  sulit dipahami serta sering disalahartikan sebagai kata sifat yang tidak tepat seperti “kebaikan, atau kemewahan, atau kilau, atau bobot” (Crosby 1979). Dalam hal lain, indikator kualitas jaringan termasuk akses jaringan, akses layanan, integritas layanan, jangkauan, dan tidak ada penurunan panggilan merupakan aspek penting yang mempengaruhi  persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan telepon seluler (Sutherland, 2007). Karena konstruk persepsi konsumen mengenai kualitas yang  sulit, maka peneliti sering bergantung pada ukuran laporan diri unidimensional untuk menangkap konsep (McConnell 1968) dan dengan demikian harus mengasumsikan makna bersama di antara konsumen.

Dalam penelitian ini akan menggunakan konstruk pengukuran berdasarkan persepsi konsumen terhadap kualitas (CPQ) diukur dengan menggunakan skala empat item yang diadaptasi dari Spry dkk (2011).

Pengertian Persepsi Konsumen Mengenai Kualitas

Persepsi konsumen mengenai kualitas menjadi dasar penting bagi perilaku konsumen untuk memilih suatu produk barang dan jasa (Bishop, 1984). Tsiotsou (2006) menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan memiliki menarik minat banyak praktisi pemasaran dan peneliti karena diyakini memiliki manfaat berpengaruh pada kinerja pemasaran. Aaker (1996) mengidentifikasi kualitas yang dirasakan sebagai salah satu dimensi ekuitas merek. Kualitas menjadi salah satu atribut merek yang dapat memengaruhi niat beli konsumen dan loyalitas merek (Olsen, 2002). Menurut Olsen (2002), persepsi kualitas mengarah pada kepuasan yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pembelian. Persepsi kualitas adalah dasar pendorong niat pembeli di berbagai kategori baik di pasar barang maupun jasa (Brady & Cronin, 2001). Antara lain, konsumen mungkin lebih memilih untuk membeli merek tertentu karena kualitas yang dirasakan dan bahwa mereka biasanya berkomitmen untuk membeli; mereka juga dapat merujuknya ke orang lain.

Secara khusus, kualitas yang dirasakan dapat didefinisikan sebagai penilaian pelanggan tentang produk keunggulan atau keunggulan keseluruhan (Zeithaml 1988). Zeithaml (1988) berpendapat bahwa ada dua bentuk kualitas: (1) kualitas objektif dan (2) kualitas yang dirasakan. Kualitas objektif mengacu pada keunggulan teknis yang sebenarnya atau keunggulan produk. Di dalam cara, kualitas objektif dapat diverifikasi menggunakan beberapa terukur yang telah ditentukan standar atau standar ideal. Maynes (1976) sebagai dikutip oleh Zeithaml (1988) mengklaim bahwa kualitas objektif tidak ada, dan bahwa semua evaluasi kualitas bersifat subjektif. Argumen ini mendukung bentuk kualitas kedua, kualitas yang dirasakan. Zeithaml (1988) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai penilaian konsumen tentang keunggulan atau keunggulan produk secara keseluruhan

Pengertian Endorser Selebriti

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa selebriti telah didefinisikan sebagai seseorang yang “dikenal publik karena prestasinya” di area yang tidak terkait dengan kelas produk yang didukung” (Friedman et al., 1976).) Biasanya selebriti memiliki berbagai profesi, seperti atlet, aktor atau aktris, atau artis. Selebriti dianggap mampu menarik perhatian dalam sebuah iklan karena hobi atau daya tarik fisiknya (Erdogan, 2001). Diyakini bahwa keterikatan yang kuat pada seorang selebriti akan menarik dan memotivasi orang untuk mengikuti apa yang dilakukan selebriti tersebut (McCuthceon, Lange, and Houran, 2002). Sedangkan pengertian endorser  merupakan setiap individu yang menikmati pengakuan publik dan siapa yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen baik dengan tampil dengannya dalam sebuah iklan” (McCracken, 1989).

Menurut Shimp (2014) endorser selebriti  adalah seorang aktor atau artis, entertainer atau atlet yang mana dikenal atau diketahui umum atas keberhasilannya dibidang masing-masing untuk mendukung sebuah produk yang di iklan di media-media, mulai dari media cetak, media sosial, maupun media televisi.  Menurut Roy (2016) bahwa endorser merupakan    bintang iklan untuk mempromosikan sebuah produk. Dalam membuat sebuah iklan yang dapat menarik khalayak banyak orang dibutuhkan sosok seorang figur sebagai penyokong dalam iklan agar dalam penyamapaian informasi produk yang diiklankannya dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak yang biasanya dikenal dengan istilah endorser. Dalam pernyataan lain juga disebutkan bahwa endorser sering disebut sebagai “pesan langsung” yaitu seorang pengantar pesan atau pembicara yang mengantarkan pesan dan memperagakan sebuah produk ataupun jasa (Belch , 2009)

McCracken (1989) memiliki pendapat bahwa endorser selebriti membawa makna simbolis yang dapat langsung ditransfer kepada konsumen melalui proses endorsement. Dibuat berdasarkan ‘individu’ interpretasi citra publik selebriti. Makna ini pertama-tama dapat diteruskan ke produk yang didukung dan kemudian ditransfer ke konsumen. Pengertian endorser selebriti adalah kepribadian online dengan banyak pengikut, di satu atau lebih platform media sosial (misalnya, YouTube, Instagram, Snapchat, atau blog pribadi), yang memiliki pengaruh pada pengikut mereka (Agrawal 2016; Varsamis 2018).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dalam penelitian

Teori Kongruensi

Masing-masing individu memiliki gambaran tentang dirinya. Tindakan individu termasuk keputusan pembelian tergantung pada selfconcep individu tersebut. Persepsi mengenai diri sangat erat hubungannya dengan kepribadian, dimana orang cenderung membeli produk dan jasa serta menjadi pelanggan perusahaan ritel yang mempunyai citra atau “kepribadian” yang cocok dengan citra-diri mereka sendiri dan pada dasarnya, para konsumen berusaha menggambarkan diri mereka ke dalam berbagai pilihan merek (Schiffman dan Kanuk, 2007 ). Dengan kata lain, persepsi diri seorang konsumen menjadi salah satu dasar yang digunakan konsumen untuk menentukan seberapa cocok keribadian mereka dengan produk atau merek tertentu  (Sirgy dkk, 2009).

Dengan demikian, ada dua komponen yang membentuk kongruensi citra diri, yaitu citra merek dan citra diri. Menurut Kotler dan Keller (2012) citra merek merupakan“extrinsic properties of the products or service, including the ways in which the brand attempts to meet customer’s psychological or social needs.” Sedangkan citra diri atau konsep diri merupakan kepercayaan yang dipegang seseorang mengenai atributnya sendiri dan bagaimana ia mengevaluasi dirinya pada kualitas-kualitas tertentu (Solomon, 2009). Dengan demikian dalam teori kongruensi diri terdapat empat komponen yaitu kongruensi citra, kongruensi diri, kongruensi diri, dan kongruensi citra diri adalah konsep yang dapat dipertukarkan (Hosany dan Martin, 2012),. Sebagai contoh, Lee et al. (2009b) berpendapat bahwa “teori dis-identifikasi menunjukkan bahwa orang dapat mengembangkan konsep diri mereka dengan mengidentifikasi diri dengan merek yang dianggap tidak konsisten dengan citra mereka sendiri” (p. 174).

Sirgy (1982) mengidentifikasi empat motif konsep diri yaitu konsistensi diri, harga diri, konsistensi social dan persetujuan sosial. Empat motif ini berkorelasi dengan empat tipe kongruensi diri yaitu aktual, ideal, sosial dan ideal sosial. Kongrunesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nilai  perilaku pra konsumsi dan pasca konsumsi karena kongruensi diri akan mengarah pada kepuasan kebutuhan konsep diri yaitu kebutuhan akan konsistensi diri, harga diri dan kebutuhan akan konsistensi sosial serta persetujuan sosial. Kongruensi diri aktual adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan konsistensi diri misalkan kebutuhan untuk mengeksresikan diri melalui konsumsi brand tertentu. Serupa dengan itu, kongruensi diri juga adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan harga diri misalkan kebutuhan mengekspresikan diri melalui pengkonsumsian merek tertentu. Kongruensi diri sosial dimotivasi oleh kebutuhan konsistensi sosial, sebaliknya kongruensi diri ideal dimotivasi oleh kebutuhan akan persetujuan sosial.

Menurut Sirgy (2018) bahwa teori kongruitas diri menjadi lebih banyak diperlukan untk dikaji karena perilaku konsumen yang menjadi sangat terlibat dengan pembelian dan konsumsi barang atau layanan. Namun demikian, menurut Gorbaniuk & Kolańska (2016) merekomendasikan untuk melakukan kajian kongruensi dalam pendekatan penelitian yang berbeda.

Teori Agensi (Agency Theory)

Corporate governance dalam penerapannya didasarkan pada teori agensi,
dimana teori ini menjelaskan hubungan antara principal (pemegang saham) dengan
agen (manajemen). Principal dan agen memiliki kepentingan pribadi masingmasing. Principal hanya fokus pada modal yang ia tanamkan di perusahaan agar
mendapat return yang sebesar-besarnya, sedangkan agen fokus pada kinerjanya
untuk mendapatkan kompensasi, bonus, insentif atau hal lainnya.
Maka dari itu terciptalah sebuah konflik karena principal tidak memonitor
kinerja agen per harinya dan agen pun memiliki informasi secara keseluruhan
perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu keadaan
seorang principal yang tidak memiliki banyak informasi mengenai pengelolaan
perusahaan dibandingkan dengan manajemen (Amanda, 2021).
Salah satu cara untuk mengurangi konflik tersebut dengan pengungkapan
informasi oleh manajemen. Hal itu dapat meningkatkan aspek good corporate
governance yang diharapkan dapat memberi keyakinan pada investor bahwa
mereka akan mendapat return atas dana yang telah dinvestasikan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut GCG merupakan
salah upaya untuk menjadikan perusahaan bersih dan transparan. Dengan
adanya penerapan GCG terutama pengawasan dari Dewan Komisaris
Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit akan terdapat dorongan
untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pada perusahaan sehingga
akan meningkatkan kinerja perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan hal
yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam
penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar asset yang dimiliki oleh
sebuah perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan yang dikelola
semakin besar pula kemungkinan untuk menghasilkan laba. Hal tersebut
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Yulius (2015:43)
yang membuktikan bahwa dalam penelitiannya, secara simultan dewan
komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran
perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan kinerja
keuangan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan dinilai dengan logaritma natural nilai aktiva,
dimana total aktiva menggambarkan nilai kekayaan atau hartaa yang
dimiliki perusahaan. Semakin besar nilai total aktiva perusahaan
mencerminkan bahwa perusahaan memiliki harta yang semakin tinggi
nilainya, sehingga bisa dikatakan besar kecilnya ukuran suatu perusahaan
dapat dilihat dari besar kecilnya nilai total aktiva suatu perusahaan.
Andriani, Agustami(2016:43), nmenyebutkan bahwa perusahaan yang
memiliki aktiva besar yang kemudian dikategorikan sebagai perusahaan
besar umumnya maka penggunaan sumber daya yang ada bisa digunakan
secara maksimal dan efisien maka memperoleh keuntungan usaha yang
maksimal dannperusahaan dengan aktiva yang kecil tentu akan
menghasilkan keuntungan sesuai dengan aktiva yang relative kecil. Selain
itu jika jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan besar maka akan
menunjukkan ukuran perusahaan yang berkualitas serta kinerja yang baik
dari perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan
menunjukkan semakin tinggi profit yang dihasilkan maka bisa dinyatakan
semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut.
Hal tersebut didukung oleh penelitian Putu, Rastiana, Tenaya
(2017:19), yang menyatakan bahwa perusahaan besar lebih memiliki
tekanan yang kuat dari para stakeholder, agar kinerja perusahaan sesuai
dengan harapan para investornya dibandingkan dengan perusahaan kecil.
Hal ini manajemen untuk memenuhi harapan tersebut. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja
Keuangan dimana semakin besar asset maka akan lebih mampu untuk
menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.
Penelitian yang dilakukan Bukhori (2017:79), membuktikan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit memiliki peranan yang penting dan strategis dalam hal
memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, seperti halnya
menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta
dilaksanakannya good corporate governance.
Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control
terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang
terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
dirinya sendiri dapat diminimalisasi. Hal tersebut didukung oleh penelitian
yang dilakukan oleh Aprianingsih dan Yushita (2016:43) yang
membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap
kinerja keuangan.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu
perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris,
dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber
daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk
menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme Corporate
Governance yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan.
Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam penelitian
sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan. Penelitian
ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam
melihat peran ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Pandya dalam Tertius dan Christiawan (2015:53) dalam mengukur
good corporate governance terdapat beberapa indikator yang dapat
digunakan, salah satunya ialah koisaris inndependen. Komisaris independen
adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Komisaris
independen melakukan peran pengendali dalam mengevaluasi keputusan
manajer melalui keterampilan mereka, keahlian, pengetahuan, dan
objektivitas untuk mengurangi biaya agensi dan mengutamakan kepentingan
pemegang saham. Komisaris independen diharapkan bertanggung jawab
untuk membawa penilaian independen dalam menanggung pada masalah
strategi, kinerja, dan sumber daya termasuk janji kunci dan standar perilaku.
El-Chaarani dalam Tertius dan Christiawan, (2015:32) semakin besar
jumlah komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan manajemen
perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan
menjadi lebih bagus dan sehat. Hal ini mendukung penelitian seperti yang
dilakukan oleh Lestari dan Asyik (2015:63) yang menyatakan bahwa peran
dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA dan NPM. Rofina
dan Priyadi (2013:56) bahwa pelaksanaan GCG yang baik dan sesuai
dengan peraturan akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan

Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerj amemiliki tujuan yaitu unntuk memotivasi karyawan
dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku
yang telah ditetapkan sebalumnya agar dapat membedakan hasil dan
tindakan yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan
manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.
Menurut Hanafi (2016:69) menyatakan bahwa:
“pengukuran kinerja didefinisikan sebagai performing
measurement (pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi
perusahaan atau segmen dan keefektifan dalam pengoprasian bisnis
selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja
adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk
mengevaluasi efesien dan efektivitas dari aktifitas perusahaan yang
telah dilakukan pada periode waktu tertentu.”
Mulyadi (2016:415) menyebutkan bahwa :
“Penilaiannkinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas
operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya”.
Mulyadi (2016:416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah :
“Untuknmemotivasi karyawan dalam mencapai sasaran
organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah
ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang
diinginkan. nStandar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen
atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.”
Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak
semestinya, nuntuk menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan
melalui umpan balik hasil kinerja pada waktu serta penghargaan, baik yang
bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Seacara formal produk akhir dari hasil
pengukuran kinerja diwujudkan dalam suatu laporan yang disebut laporan
kinerja.
MenurutnMulyadi (2016:416) menyebutkan bahwa :
“Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen yaitu :
1. Mengelolanoperasi organisasi secara efektif dan efisien
melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
2. Membantunpengambilan keputusan yang berdasarkan
dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan
pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan
karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan
evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai
bagaiamana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan

.
Pengukurannkinerja keuangan bisa dilihat dari analisis laporan
keuangan. Salah satu analisis laporan keuangan tersebut yang paling umum
digunakan yaitu analisis rasio keuangan .
Riyadi (2006:155) menyatakan bahwa :
“Rasio Keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data
keuangan baik, nyang digunakan untuk menjelaskan hubungan
antara kedua data keuangan tersebut yang pada umunya dinyatakan
secara numerik, nbaik dalam persentase atau kali. Hasil
perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan pada periode tertentu”.
Menurut Hanafi (2016:74) nalisis Rasio diantaranya sebagai berikut :
1. “Rasio Likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio
Likuiditas terdiri dari : cash ratio, current ratio, acid test ratio
atau quick ratio.
2. Rasio Aktivitas, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana
efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktifitas asset.
Rasio Aktivitas terdiri dari : inventory turnover, receivable
turnover, fixed asset turnover, days sales outstanding, total assets
turnover
3. Rasio Solvabilitas, untuk mengukur sejauh mana kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
4. Rasio Profitabilitas, untuk melihat kemampuan perusahaan
menghasilkan laba (Profitabilitas). Rasio Profitabilitas terdiri dari :
Profit Margin, Return On Investment (ROI), Return on Equity
(ROE), Return on Assets (ROA), Earning PerShare (EPS)”.
a. Return On Investment (ROI)
Return on Investment (ROI), dapat digunakan dalam
menganalisis kinerja keuangan, dimana dalam analisis
laporan keuangan mempunyai arti yang penting sebagai
salah satu teknik analisis yang biasanya digunakan oleh
pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari
keseluruhan operasi perusahaan.
b. Return On Asset (ROA)
Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok
keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan
pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan
kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan
(laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan
atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu
faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian
penganalisa didalam menilai profitabilitas suatu
perusahaan.
c. Return On Equity (ROE)
Return On Equity (ROE) merupakan salah satu alat
utama untuk investor yang digunakan dalam menilai
kelayakan suatu saham. Dalam perhitungan secara umum
ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama
satu tahun terakhir.
d. Earning Per Share (EPS)
EPS adalah alat analisis tingkat profitabilitas
perusahaan yang menggunakan konsep laba konvensional.
EPS adalah salah satu dari dua alat ukur yang sering
digunakan untuk mengevaluasi saham biasa disamping PER
(Price Earning Ratio) dalam lingkaran keuangan.
e. Rasio Pasar
Untuk melihat perkembangan nilai perusahaan
relative terhadap nilai buku perusahaan. Rasio Pasar terdiri
dari : price earning ratio, dividend yield, dividend payout
ratio.”
Dari keepat rasio diatas, penelitian ini menggunakan Return On
Equity sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.

Tahap – Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:4) menyatakan bahwa ada 5 (lima)
tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum
sebagai berikut :
1. “Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review
dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang dibuat
tersebut dengan penerapan kaedah yang berlaku umum dalam
akuntansi sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat
dipertanggungjawabakan.
2. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan disini
adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sdang
dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan
memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang
diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil yang telah diperoleh. Dari
hasil hitungan tersebut selanjutnya dilakukan perbandingan dengan
hasil hitungan dari beberapa perusahaan yang lain..
Ada 2 (dua) metode yang umum digunakan untuk melakukan
perhitungan tersebut, yaitu :
a. “Time Series Analysis, yaitu membandingkan secara antar
waktunatau antar periode dengan tujuan itu nantinya akan
terlihat secara grafik.
b. CrossnSectional Approach, yaitu melakukan perbandingan
terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antar
satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup
yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai
permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisi melihat
kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap
tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa
saya permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh
perusahaan tersebut.
5. Mencari serta memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai
permaasalahan yang telah ditemukan. Pada tahap ini setelah
ditemukannya solusi guna memberikan suatu masukan supaya apa
yang menjadi kendala dan hambatan sselama ini dapat
diselesaikan”

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Munawir (2007:30) faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja keuangan yaitu :
1. “Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan
untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi
atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya
pada saat ditagih.
2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut
dilakukan baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Rentabilitas atau Profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Stabilitas Ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayarkanhutanghutangnya serta membayar dividen secara terartur tanpa mengalami
hambatan atau krisis keuangan”.
Sedangkan Mangkunegara (2015:67) mengungkapkan faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja adalah:
a. Faktor kemampuan (ability). Secara psikologis kemampuan
(ability) dan kemampuan reality (knowledge dan skill) artinya
pegawai dengan IQ di atas rata-rata (110-120) dengan pendidikan
yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan
pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja
diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
b. Faktor motivasi. Motivasi berbentuk sikap (attitude) seorang
pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi
merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk
mencapai tujuan kerja.
Berdasarkaan beberapa definiis diatas dapat disimpulkan bahwa
Good Corporate Governance ikut berperan dalam upaya untuk
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

. Pengertian Kinerja Kuangan

Syafarudin (2003:96) mengemukakan kinerja keuangan merupakan:
“Kinerja keuangan merupakan mengukur sampai sejauh mana
prestasi, peningkatan, posisi, atau performance dari nilai
perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan baik melalui
neraca maupun laba rugi yang dibutuhkan oleh pihak yang
berkepentingan.”
Sedangkan Fahmi (2014:2) menyatakan bahwa :
“Kinerja Keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk
melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan
menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan
benar.”
Berdasarkan beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa kinerja
keuangan adalah proses dan hassil kerja dari suatu perusahaan yang biasa
dijadikan alat ukur untuk pencapaian keberhasilan perusahaan.

Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Fahmi (2014:5)
menjelaskan bahwa:
“Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam
mewujudkan sasaran tujuan, misi kegiatan/program/kebijaksanaaan
dalam perumusan, skema strategis (strategic planning) suatu
organisasi, secara umum kinerja dapat juga dikatakan bahwa kinerja
merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode
tertentu.”
Sedangkan menurut Edison (2016:19) menyatakan bahwa :
“Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur
selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau
kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.
Menurut Mangkunegara (2009:49) dalam Jurnal Setyowati & Haryani
(2016) mengemukakan bahwa :
“Kinerja dari kata job performance atau actual performance
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan padanya”.

Indikator Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasi menjadi perusahaan yang besar
atau perusahaan yang kecil melalui indikator yang digunakan perusahaan
tersebut.
Indikator dalam ukuran prusahaan menurut Suwitno dan Herawaty
(2015:24) adalah :
“tolak aktiva, nilai pasar saham, total pendapatan dan lain-lain”.
Sedangkan Sudarmadji dan Sularto (2007:29) mengungkapkan bahwa:

“Ukuran Perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total
penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai
penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar
pula ukuran perusahaan. Lebih rinci, semakin besar total aset maka
semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan
makan semakin banyak perputaran uang dan semakin besar
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal
dalam masyarakat”.
Ferry dan Jones (2014:32) menyatakan bahwa :
“Besaar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva,
jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total
aktiva. Salah satu tolak ukur yang dapat menunjukkan besar
kecilnya perusahaan adalah dengan melihat total aktiva dari
perusahaan tersebut”.
Bestivanto (2013:15) mengungkapkan bahwa :
“Ukuran perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan
bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan,
dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap
memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative
stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan
perusahaan dengan total asset yang kecil”.
Menurut Murhadi (2013) dalam Maretha (2016:27) mengungkapkan
bahwa :
“Firm Size diukur dengan mentranformasikan total aset yang
dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural”.
Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan
menurut Jogiyanto (2016:282), diukur dengan perhitungan logaritma
dari total aktiva. Metode tersebut menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan ditentukan melalui ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut
diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Indikator yang penulis
gunakan dalam metode pengukuran ukuran perusahaan adalah
Logaritma Total Aset. Indikator ini dipilih karena menggambarkan
kekayaan perusahaan. Hal ini akan memancing investor ataupun
kreditor untuk menanamkan modal mereka. Suatu perusahaan yang
besar hanya akan punya pengaruh kecil terhadap kemungkinan
hilangnya atau tergesernya control dari pihak dominan terhadap
perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan natural log (Ln)
dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Jika
nilai total asset langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan
sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan natural log
nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan tanpa mengubah
proporsi dari nilai asal sebenarnya.

Pengertian Ukuran Perusahaan

menurut Riyanto
(2012:305) adalah :
“ukuran perusahaan menggambarkan besar dan kecilnya suatu
perusahaan yang ditunjukkan pada nilai equity, nilai penjualan, dan
nilai aktiva.
Sedanngkan menurut Jugiyanto (2016:282) mengemukakan bahwa
ukuran perusahaan sebagai berikut :
“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
besar atau kecilnperusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log
size, nilai pasar saham, dan lain-lain)”.
Demikiannpula menurut Mandiyono dan Sugiarti (2015:36) ukuran
perusahaan adalah :
“Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan
dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu.
Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan
karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut”.
Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan
secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan
besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain
dinyatakan dalam total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lainlain. Dilihat dari sisi kemampuan akses yang besar ke sumber-sumber dana
baik ke pasar modal maupun perbankan untuk membiayai investasinya
dalam rangka meningkatkan labanya.

Pengertian Perusahaan

.
Pengertian perusahaan menurut Muhammad (2010:12) adalah :
“Perusahaan tempat n terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya
semua faktor produksi dengan acuan laba.”
Arti (2015:25) mengungkapkan Perusahaan adalah :
“perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau
sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan
produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.”
Sedangkan menurut Sumami (1997:112) yang mengungkapkan
bahwa:
“Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah
sumber daya ekonominuntuk menyediakan barang dan jasa bagi
masyarakat 39 dengan tujuan memperoleh keuntungan dan
memuaskan kebutuhan masyarakat.”
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah
seluruh organisasi yang melakukan kegiatan produksi baik dalam bentuk
25
barang maupun jasa bagi masyaraakat, dengan tujuan memperoleh
keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Pengertian Komite Audit

Definisi komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG, 2017) adalah:
“Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan
Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai
keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan Komite Audit .”
Menurut Arents (2010:23), menjelaskan pengertian komite audit adalah:
“Umumnya komite audit terdiri dari tiga ata lima kadang tujuh orang
yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya
komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan
manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.”
Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran
Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :
“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.
Komite audit merupakan orang yanng melakukan pengawasan
terhadap perusahaan. Komite audit diharapkan mampu mengontrol dan
memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti
bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, tetapi mengikat semua pihak
yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat
bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat
dipisahkan moralitas yang melandasi intergritasnya. Hal ini perlu didasari
karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal
auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi
pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016:32).

Pengetian Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh
pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan
memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka.
Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi
manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Setiap perusahaan
publik biasanya memiliki dewan direksi, begitupun dengan beberapa
organisasi swasta dan nirlaba. Dewan direksi merupakan aspek yang
mempengaruhi mekanisme corporate governance yang diperlukan untuk
mengurangi agency problem antara pemilik dan manajer sehingga timbul
keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Dewan
direksi termasuk dalam organ perusahaan yang menentukan kebijakan
strategi yang diambil oleh perusahaan baik kebijakan atau strategi jangka
panjang maupun jangka pendek. (Wikipedia, 2007).
Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari
RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk
dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam
pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki
wewenang untuk mengusulkan direktur.
Padanumumnya direktur memiliki tugas yaitu antara lain :
a) Eksternal
1. Mewakili perseroan dengan atas nama perseroan untuk
melakukan bisnis kerjaasam dengan perusahaan lain,
2. Mewakili perseroan dalam perkara pengadilan.
b) Internal
Dewan Direksi = Jumlah Anggota Dewan Direksi Di Perusahaan
1. Mengurus dan mengelola perseroaan untuk kepentingan
perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tepat.
2. Menjalankan kepengurursan sesuai dengan kebijakan
yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman usaha)
yang ditentukan dalam Undang- undang Perseroan
Terbatas dan anggaran dasar Perseroan,
3. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan
kebijakan perusahaan,
4. Memilih , menetapkan, dan mengawasi tugas dari
karyawan dan kepala bagian (manajer),
5. Melakukan persetujuan anggaran tahunan perusahaan,
6. Menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang
saham atas kinerja perusahaan,
Direktur bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh
direktur yang tidak menjalankan kepengurusan Perseroan yang sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat
dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas. Kerugian perseroan akan ditanggung oleh direktur dan akan
dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata atau pidana.
Apabila kerugian Perseroan tersebut disebabkan kerugian bisnis dan
direktur telah menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam
menjalankan Perseroan serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas, maka direktur tidak dapat disalahkan atas kerugian perseroan.

Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012:47) pengukuran
proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut :
“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau
(%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan
dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.
Rumus Pengukuran Dewan Komisaris Independen tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi
dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah
anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan
komisaris. Menurut Haniffa dan Cooke (2002:33) apabila jumlah
komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau
dominan,maka dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk
meninngkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi
dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan
komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh
stakeholders perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk
meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan
pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan
diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang
Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah
komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

Pengertian Dewan Komisaris Independen

.
Tunggal (2009:79) mengungkapkan komisaris independen adalah
sebagai berikut :
“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang
diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak
terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau
anggota dewan komisaris lainnya.”
Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110)
adalah sebagai berikut :
“Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang
ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang
saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas
mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan
latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kealian profesional
yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi
kepentingan perusahaan”.
Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance
(2006) komisaris independen sebagai berikut :
“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang
tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris
lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sematamata demi kepentingan perusahaan.”
Menurut Tricker (2009, dalam Lukviarman, 2016:57), menjelaskan
bahwa peranan Board of Directors (BOD) sebagai the governing body
untuk setiap entitas korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab
yang berhubungan dengan seluruh keputusan dan kinerja organisasi
terebut. Komisaris independen memiliki tanggung jawab yang harus
dilaksanakan untuk 14 mendorong diterapkannya good corporate
governance. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2006,
dalam Meliliani, 2013:72), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris
independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sarafina dan Saifi (2017:45) menyatakan
bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan dan nilai perusahaan.
Komisaris Independen sebagai organ utama dalam penerapan
praktik GCG, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Karenanya, sesuai
dengan namanya Koisaris Independen, maka harus memiliki independensi
dan menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan
kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya
tersebut

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance dalam lingkungan BUMN
menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011
yang dalam Meilani Hamdani dan Gunoro Nupikso (2016:36) yaitu :
1. Memaksimalkan dengan meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar
perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisiensi dan
efektif.
3. Mendorong dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
dilandasi oleh moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab
sosia BUMN terhadap pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yanng kondsif bagi perkembangan investaasi
nasional.
Penerapa GCG dapat dilihat dari laporan pengungkapan GCG yang
biasanya disajikan dalam laporan tahunan BUMN atau laporan tersendiri
yang terrpisah dari laporan tahunan

Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Manfaat Corporate Governance adalah peningkatan kinerja
perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya
akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku
kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang
berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor,
komite audit, serta remunerasi eksekutif. Good Corporate Governance
memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan
efektif sehingga tercipta mekanisme check and balances di perusahaan.
Zarkasy, Wahyudin (2014:19): penerapan Good Corporate
Governance memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimalisasi potesi benturan
3. Fokus pada strategi-trategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kesinambungan manfaat (sustainability of benefits)
6. Promosi citra korporat (corporate image)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan investor
Dengan aadanya corporate governance yang baik, keputusankeputusan penting perusahaan bukan lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak
yang dominan, tetapi ditetapkan setelah mendapatkan setelah mendapatkan
masukan dengan mempertimbanngkan kepentingan stakeholders. Selain
itu, corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan yang
lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan),
lebih accountable (karena ada system yang akan meminta
pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan dan juga
akan meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan dapat
mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Di dalamvSurat keputusan Menteri BUMN Nomorv: KEP-117/MMBU/2002vmenjelaskan tentangvpenerapan Good Corporate Governance
padavBadanvUsaha Milik Negara (2002:pasal 3), prinsip-prinsipvGood
CorporatevGovernancevyangvdimaksudvdalamvkeutusan ini meliputi :
1. “Transparansi, merupakan keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai
perusahaan;
2. Kemandirian, merupakan suatu keadaan di mana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas, merupakan kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara aktif;
4. Pertanggungjawaban, merupakan kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Prinsip tentang Good Corporate Governance terdapat dari berbagai
sumber dengan hakikatnya yanng sama. Berbagai aturan mengatur
keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam
bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola
perusahaan yang baik. Selain pengelolaannya yang harus berdasarkan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance, keberhasilan BUMN dalam
menjalankan usahanya dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan.
Penilaian atas kinerja keuangan BUMN dapat dilihat dari laporan
keuangan BUMN tersebut. Laporan keuangan ini disajikan oleh
perusahaan sebagai salah satu bentuk transparansi. Dengan adanya laporan
keuangan ini, diharapkan dapat membantu semua pihak yang
berkepentingan dapat mengambil keputusan dengan tepat.

Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan
perusahaan yang dirancang untuk meninngkatkan kinerja perusahaan,
melindungi kepentingan untuk stake holders dan menciptakan kepatuhan
setiap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku
secara umum. Sedangkan Pengertian Good Corporate Governance menurut
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER01/MBU/2011 adalah : “Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate
Governance, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang
mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”
Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor :
KEP117/M-MB/2002n(2002:pasal1), mendefinisikan Good Corporate
Governance sebagai berikut :
“suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan
tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, yang
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.”
Menurut Effendi (2016:3) pengertian Good Corporate Governance
adalah sebagai berikut :
“Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang
dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara
profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan”.
Menurut Agoes (2013:101), definisi dari Good Corporate Governance
adalah :
“tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur hubungan peran
dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik disebut juga sebagai suatu
proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,
pencapaiannya, dan penilaian kinerja nya .”
Sedangkan Bambang Rianto Rustam (2017:294) menyebutkan,
pengertian Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:
“Good Corporate Governace merupakan serangkaian keterkaitan
antara dewan komisaris, direksi, pihak – pihak yang berkepentingan,
serta pemegang saham perusahaan. Corporate Governance
menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam
menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari,
memperhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan
beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan
lain, serta melindungi kepentingan nasabah”.
Dari bebrapa definisi mengenai Good Corporate Governance
tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa corporate Governance adalah
suatu sistem yang mengatr, mengelola, mengawasi proses pengendalian
usaha untuk meningkatkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian
kepada stakeholder, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar .
Penerapan Good Corporate Governance sendiri diharapkan dapat
mengatasi berbagai masalah akibat dari benturan kepentingan antara pihak
yang terkait baik untuk BUMN ataupun perusahaan swasta. GCG
dimaksudkan untuk mengatur hubunngan dan mencegah akan terjadinya
kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk
memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki
dengan segera .

Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak dimana satu
atau lebih orang (disebut owners atau pemegang saham atau pemilik)
menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk
melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut
termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam
hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu
mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal.
Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (utility maximizers), cukup
beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk
kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada
umumnya pemilik memiliki welfare motives yang bersifat jangka panjang,
sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang
mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan
mengabaikan sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Untuk
membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat
menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan
mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya
monitoring cost tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan
kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek
akan berbeda dengan keinginan pemilik.
Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan Darmawati,dkk
(2005:32) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan
asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia
mempuyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional
(bounded rationality) dan tidak menyukai resiko.
1. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara
anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan
adanya asimetri informasi antara principal dan agent.
2. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap
sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan Corporate governance
sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi
konflik keagenan,
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap
sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan
Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang
bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus
pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya eksproriarsi atas
pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Corporate
governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan
efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara
manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan
stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu
struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu
perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring
kinerja.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014
menyatakan bahwa salah satu tugas dari Komisaris Independen yaitu dapat
melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau
Perusahaan Publik dan memberi nasihat kepada direksi. Sehingga semakin besar
jumlah Komisaris Independen, maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan
akan semakin baik sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
Dengan adanya Komisaris Independen diharapkan dapat memberikan fungsi
pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin
pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan yang mendukung kinerja
keuangan perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2014).
Keberadaan Komisaris Independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi
integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Karena di dalam
perusahaan terdapat badan yang memonitoring secara langsung dan melindungi hak
pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Dikarenakan fungsi dari Komisaris
independen itu sendiri yang menjalankan tugasnya sebagai pengawas independen
yang mampu meningkatkan kinerja keuangan di suatu perusahaan, dengan begitu
semakin besar jumlah komisaris independen maka pengawasan akan semakin baik
dengan begitu meningkatkan kinerja keuangan di suatu perusahaan
Teori ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intan
Candradewi (2016) Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja
Keuangan yang di proxykan dengan proporsi Return On Asset, semakin besar
Komisaris Independen maka Return On Asset yang dihasilkan semakin besar karena
semakin tinggi proporsi Komisaris Independen, maka semakin baik pula fungsi
pengawasan dalam perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Melia
(2015) yang menujukan bahwa Komisaris independen berpengaruh positif terhadap
Kinerja keuangan yang diproxykan dengan proporsi Return On Asset, semakin besar
Komisaris Independen maka Return On Asset yang dihasilkan semakin besar. Sejalan
dengan penelitian yang dteliti oleh Amalia (2015), bahwa Komisaris independen
berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja keuangan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak
manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen
akan lebih berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya karena merasa bertanggung
jawab dan memiliki perusahaan itu sendiri. Manajemen sendiri akan dapat merasakan
keuntungan dari keputusan yang diambil dan juga adanya kerugian atas keputusan
yang salah, sehingga diharapkan kinerja keuangan akan lebih baik karena keputusankeputusan yang diambil akan lebih hati-hati dan akurat.
Kepemilikan Manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara
pemegang saham dan manajer, semakin meningkatnya proporsi Kepemilikan
Manajerial maka semakin baik Kinerja Keuangan sebuah perusahaan. Pada
perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial, manajer yang sekaligus pemegang
saham tentunya akan menyelaraskan kepentingan sebagai manajer dengan
kepentingannya sebagai pemegang saham.
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fitriatun (2018) yang
mengukur Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.
Serta penelitian yang dilakukan Hermiyetti (2016) menyimpulkan bahwa Kepemilkan
Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan
perusahaan. Kepemilikan Manajerial cukup efektif dalam pengambilan keputusan
perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian
Waskito (2014) menyimpulkan bahwa Kepemilikan manjerial berpengaruh terhadap
Kinerja keuangan, pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial manajer yang
sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingan sebagai
manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham.
Maka dari itu jika manajemen memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan
manajemen akan memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan pemilik
perusahaan. Konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen dapat
terhindarkan. Dengan berkurangnya konflik kepentingan maka akan terjalin
kesinambungan dalam perusahaan dalam memberikan kontribusi kepada terciptanya
tujuan perusahaan yaitu kinerja keuangan yang baik

Return On Asset (ROA)

Menurut Irham Fahmi (2016:137) dalam bukuya menjelaskan pengertian
Return On Asset (ROA) yaitu:
“Rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu
memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan
investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan
atau ditempatkan”
Menurut Sudana (2015:21) dalam bukunya menjelaskan pengertian Retrun On
Asset (ROA) adalah:
“Kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki
untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen
untuk mengevaluasi efektifitas dan efesiensi manajemen perusahaan dalam
mengelola seluruh aktiva perusahaan.”
Menurut Rival Veithzal (2013:123) dalam bukunya menjelaskan bahwa Return
On Asset (ROA) adalah:
“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan usaha suatu perusahaan
dalam memperoleh keuntuangan keseluruhan.”
Sedangkan menurut Sri Dewi Anggadini (2010) menyimpulkan bahwa Retrun
On Asset (ROA) adalah:
“Rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian dan efesiensi
pengelolaan dari asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.”
Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA)
adalah rasio yang digunakan sebagai alat pengukuran untuk melihat sejauh mana
kemampuan usaha suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan sendiri bertujuan untuk memberikan informasi
yang berguna dalam membuat keputusan penting mengenai asset yang digunakan dan
untuk memacu para manajer untuk membuat keputusan yang menyalurkan
kepentingan perusahaan, selain itu juga untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai
suatu entitas usaha (Irham Fahmi, 2016:66).
Untuk melihat kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan
rasio yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan. Rasio keuangan atau financial
ratio ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan
perusahaan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi
kinerja keuangan perusahaan karena dengan cara ini bisa mendapat perbandingan
yang mungkin akan berguna dari pada berbagai angka mentahnya sendiri. Analisis
rasio dapat menjelaskan pengaruh antara variable-variabel yang bersangkutan dan
dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu (James C Van Horne, 2014:234).
Rasio keuangan yang sering digunakan dalam perusahaan menurut Irham
Fahmi (2016:59) adalah:
1) Rasio Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban
jangka pendeknya secara tepat waktu.
2) Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan
utang.
3) Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu
perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang
aktivitas perusahaan.
4) Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara
keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang
diperoleh dalam hubungnnya dengan penjualan, pengembalian asset, modal,
maupun investasi.
5) Rasio Nilai Pasar adalah rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di
pasar.
Dalam penelitian ini digunakan jenis rasio profitabilitas Return On Asset
(ROA) sebagai indikator kinerja keuangan perusahan, rasio ini penting bagi pihak
manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efesiensi manajemen perusahaan
dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Rasio ini menunjukan seberapa besar
kemampuan asset yang ada untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau
pendapatan.

Pengertian Kinerja Keuangan

Pengertian Kinerja Keuangan menurut Irham Fahmi (2016:2) dalam bukunya
mengemukakan bahwa Kinerja Keuangan adalah:
“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan
telah melaksanakan dengan mengunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik
dan benar”
Menurut Kurniasari (2014:12) dalam bukunya mengungkapkan bahwa Kinerja
Keuangan adalah:
“Prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dan
tertuang pada laporan keuangan dari perusahaan. Kinerja Keuangan suatu
perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan alat analisis.”
Sedangkan menurut Moeheriono (2014:15) dalam bukunya menyebutkan
pengertian Kinerja keuangan adalah:
“Menerapkan gambaran mengenai kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis
suatu organisasi.”
Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan
merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan yang tertuang pada laporan
keuangan perusahaan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah
melaksanakan tujuan perusahan tersebut.

Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja menurut Bastian (2016:239) dalam bukunya menjelaskan
bahwa kinerja adalah :
“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau
program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (staregic planning)
suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan kinerja merupakan prestasi
yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu”
Menurut Mahsun (2014:25) dalam bukunya menjelaskan bahwa Kinerja adalah :
“Hal kerja atau prestasi kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang
dalam suatu organisasi , sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi bersangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika”
Sedangkan menurut Mangkunegara (2015:9) menjelaskan dalam bukunya
bahwa Kinerja adalah:
“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya”
Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja
yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan
tanggung jawabnya.

Pengukuran Komisaris Independen

Keberadan Komisaris Independen di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor : KEP-315/bej/06-2000 perihal
Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham
yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat pada butir mengenai tentang Komisaris
Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, menyebutkan tentang rasio
Komisaris Independen yaitu perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki
Komisaris Independen yang jumlah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah
anggota komisaris. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar
mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan (KNKG,
2010:13).
Secara sistematis, Muh Arief Effendi (2016:45) dalam bukunya mengemukakan
rumus Komisaris Independen sebagai berikut:
Komisaris Independen = Jumlah Anggota Komisaris Independen
Jumlah Semua Anggota Dewan Komisaris × 100%

Kedudukan dan Peran Komisaris Independen

Pada dasarnya semua Komisaris Independen bersifat independen, mereka
diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata
demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang
memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.
Dengan adanya kehadiran Komisaris Independen juga berpengaruh terhadap
meningkatnya kapabilitas Dewan Komisaris secara keseluruhan sehingga efektivitas
kerja mereka dapat menjadi lebih optimal. Keberadaan Komisaris Independen
diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas dewan Komisaris secara
signifikan, terutama dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan system kendali
internal, manajemen risiko, pengungkapan laporan keuangan perusahaan serta
praktik-praktik Good Corporate Governance secara keseluruhan.
Dengan adanya peran Komisaris Independen melihat adanya potensi
penyimpangan, Komisaris Independen segera mengambil langkah-langkah
pencegahan atau perbaikan, tentu saja tetap dalam kerangka komisaris. Dengan
dijalankan peran tersebut, maka Komisaris Independen telah berfungsi efektif dalam
melindungi perusahaan dari risiko sekaligus melindungi Komisaris dari potensi
tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya (Indra Surya,
2015:80).

Pengertian Komisaris Independen

Pengertian Komisaris Independen menurut Muh Arief Effendi (2016:42) dalam bukunya mengemukan bahwa Komisaris Independen adalah: “Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris Independen menunjukan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya misalnya inverstor.” Menurut Sam’ani 2008 dalam Ulimaz Talitha Rahma (2016) Komisaris Independen adalah: “Komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki kepentingan (independen) dari para stakeholder perusahaan. Komisaris yang berasal dari luar perusahaan cenderung akan bertindak lebih independen, sehingga dapat memonitor dan mengontrol manajemen.” Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2010:13), Komisaris Independen adalah: “Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi Keterangan: KM = Kepemilikan Manajerial Jumlah Saham Pihak Manajemen = Jumlah lembar saham biasa yang dimiliki oleh dewan direksi. Seluruh Jumlah Saham Perusahaan = Jumlah lembar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan  kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.” Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisaris Independen adalah Komisaris yang berasal dari luar perusahaan, Komisaris Independen cenderung akan bertindak lebih independen dan menunjukan keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham minoritas sehingga dapat memonitor dan mengontrol manajemen.

Fungsi dan Level Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham oleh manajemen berfungsi mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham dimana maksud dari pensejajaran kedudukan ini bertujuan untuk menyamakan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham, sehingga masalah keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer 16 juga sebagai pemilik perusahaan. Pernyatuan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham bertujuan menjaga perilaku manajemen agar tidak melenceng dari tugasnya dalam menjalankan aktivitas perusahaan dengan cara mengubah pola pikir manajemen menjadi sama dengan pola pikir pemegang saham yaitu meningkatkan kinerja perusahaan untuk meningkatkan keuntungan demi mencapai kesejahteraan yang maksimal (Negar Witanto Herman, 2016). Berikut ini adalah level Kepemilikan Manajerial dalam perusahaan menurut Yuli Soesetio 2007 dalam Negar Witanto Herman (2016): 1) Low Levels of Managerial Ownership (0%-5%) Untuk low level of managerial ownership, disiplin eksternal, pengendalian internal dan insentif masih didomisili oleh tingkah laku manajemen. Manajemen dalam level ini apabila kinerja mereka baik lebih cenderung lebih memilih paket kompensasi seperti opsi saham dan stock grants dari pada menambah jumlah kepemilikan saham diperusahaan sendiri 2) Intermadicate Levels of Managerial Ownership (5%-25%) Di level ini, manajer mulai menunjukan perilaku sebagai pemegang saham. Dengan bertambahnya kepemilikan maka semakin besar jumlah hak suara mereka. Jika low levels of manajerial ownership lebih memilih rencana kopensasinya sedangkan intermadicate levels of managerial ownership lebih memilih mengambil kendali perusahaan. 17 3) High levels of Manajerial Ownership (40%-50%) Di level ini, manajer tidak memiliki otoritas penuh terhadap perusahaan dan disiplin ekternal tetap berlaku. 4) High Levels of Managerial Ownership (greaters than 50%) Di level ini, manajer memiliki wewenang penuh terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan diatas 50% adanya tekanan dari disiplin eksternal (outside shareholders) hampir tidak ada sehingga mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan. 5) Very High Levels of Manajerial Ownership Di level ini perusahaan dimiliki oleh pemilik tunggal.

Pengertian Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan
pengambilan keputusan. Kepemilan Manajerial sangat penting bagi perusahaan
karena manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham di perusahaannya, dan
manajer akan berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja keuangan
perusahaannya sehingga ia pun akan menikmati sebagian keuntungan dari bagiannya
tersebut. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial, maka
pihak manajerial akan lebih proaktif dalam bekerja mewujudkan kepentingan
pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian kinerja
keuangan perusahaan juga akan naik. Pengertian Kepemilikan Manajerial menurut
Hanafi (2014:75) menjelaskan dalam bukunya bahwa Kepemilikan Manajerial
adalah:
“Besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau dengan kata lain
manajer juga sebagai pemegang saham, yang secara aktif ikut dalam
pengambilan keputusan dan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan
yang diambil serta menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul
sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.”
Menurut Muh Arief Effendi (2016:16) dalam bukunya juga berpendapat
bahwa:
“Kepemilikan Manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak
manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan
pada suatu perusahaan.”
Sedangkan menurut Sonya Majid (2016) mengungkapkan Kepemilikan
Manajerial adalah:
“Pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam
pengembilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.”
Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepemilikan
Manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dipegang oleh manajemen
perusahaan dan aktif ikut ambil andil dalam pengambilan keputusan sebagai
pemegang saham

Indeks Kinerja

 

Pengelola proyek sering kali ingin mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya dan indek kinerja, sehingga untuk mengetahui besar kecilnya indek kinerja dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut :

 

 

Bila kinerja ditinjau lebih lanjut akan terlihat hal-hal sebagai berikut.

  1. Indek kinerja kurang dari satu berarti pengeluaran lebih besar dari anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam pelaksanaan pekerjaan.
  2. Sejalan dengan pemikiran diatas, bila indek kinerja lebih dari satu maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran atau waktu pelaksanaan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.
  3. Makin besar perbedaannya dari angka satu, maka makin besar penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila terdapat angka yang terlalu tinggi, yang berarti pelaksanaan pekerjaan sangat baik, namun perlu diadakan evaluasi apakah mungkin perencanaannya atau anggarannya yang tidak realistis.

Analisis Kemajuan Pelaksanaan Proyek

. Pada saat pelaporan data yang terkumpul mengenai kemajuan pekerjaan, ikatan pembelian dan pengeluaran dianalisis untuk setiap paket kerja (kode biaya) yang meliputi :

  1. kemajuan fisik aktual dihitung berdasarkan anggaran yang diaplikasikan (BCWP),
  2. pengeluaran tercatat pada sistem akuntansi (ACWP), dan
  3. perencanan dasar dan anggaran yang mengaitkan jadwal dengan biaya (BCWS).

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa menganalisis kemajuan proyek dengan memakai metode varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena analisis varians tidak mengintegrasikan aspek biaya dengan jadwal. Untuk mengatasinya digunakan metode konsep nilai hasil dengan indikator BCWP, BCWS dan ACWP. Varians yang dihasilkan disebut varians biaya terpadu (CV) dan varians jadwal terpadu (SV). Berbagai kombinasi antara varians jadwal dan varians biaya disajikan dalam Gambar  2.3.

Rumus yang dipergunakan pada varians biaya dan varians jadwal adalah sebagai berikut :

 

 

Cost varians (CV) adalah perbedaan antara biaya yang telah dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan. Schedule varians (SV) adalah besarnya perbedaan jadwal yang terjadi sebanding dengan perbedaan biaya yang terjadi.

Gambar  2.3. Analisis varians terpadu disajikan dengan Grafik “S”

Angka negatif varians biaya terpadu yang menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari anggaran disebut cost overrun. Angka nol menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai anggaran, sementara angka positif berarti pekerjaan terlaksana dengan biaya kurang dari anggaran, ini disebut cost underrun.

Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept)

Angka-angka yang dihasilkan analisis varians menunjukkan perbedaan hasil kerja pada waktu pelaporan dibandingkan dengan anggaran atau jadwal. Metode ini untuk menjawab apakah proyek pada saat pelaporan masih sesuai dengan anggaran atau jadwal.

Kelemahan metode ini, yaitu menganalisis penyimpangan biaya dan jadwal masing-masing secara terpisah, tidak mengungkapkan masalah kinerja kegiatan yang sedang dilakukan. Misalnya suatu kegiatan tertentu pada saat pelaporan dinyatakan mencapai kemajuan melampaui jadwal yang direncanakan, tetapi belum tentu kegiatan tersebut sesuai anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut.

Konsep nilai hasil (earned value concept) adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan (budgeted cost of work performed). Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, maka konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu dan dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut.

Dengan memakai dasar asumsi tertentu, metode tersebut dapat dikembangkan untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek, metode konsep nilai hasil ini dapat memperkirakan berbagai kemungkinan diantaranya :

  1. dapatkah proyek diselesaikan dengan dana sisa yang ada,
  2. berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek, dan
  3. berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek bila kondisi masih sama seperti saat pelaporan.

Indikator-indikator yang dipakai dalam metode konsep nilai hasil antara lain sebagai berikut.

  1. BCWP (Budgeted Cost of Work Performed)

Indikator BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) ini menunjukkan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

  1. BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule)

BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) adalah anggaran suatu paket pekerjaan yang disusun berkaitan dengan jadwal pelaksanaan. Jadi dalam hal ini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal dan lingkup kerja, dimana pada setiap elemen pekerjaan telah dialokasikan biaya dan jadwal yang nantinya dapat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan. Faktor yang menunjukkan kemajuan dan pelaksanan proyek seperti :

  • varians biaya/Cost Varians (CV), varians jadwal/Schedule Varians (SV),
  • memantau perubahan varians terhadap angka standar,
  • indeks produktivitas dan kinerja, dan
  • prakiraan biaya penyelesaian proyek.
  1. ACWP (Actual Cost of Work Performed)

ACWP (Actual Cost of Work Performed) adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, yaitu segala biaya pengeluaran dari paket kerja termasuk perhitungan overhead.  Jadi ACWP merupakan jumlah aktual dari pengeluaran atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu tertentu.

Varians dengan Grafik ” S “

Cara lain untuk memperagakan adanya varians adalah dengan menggunakan grafik. Grafik dibuat dengan sumbu Y sebagai nilai kumulatif biaya atau jam-orang kerja yang telah digunakan atau persentase ( % ) penyelesaian pekerjaan, sedangkan sumbu X menunjukkan parameter waktu. Ini berarti menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar (komulatif pengeluaran berdasarkan anggaran uang /jam-orang) maka akan terlihat jika terjadi penyimpangan .

Grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau jam-orang atau penyelesaian pekerjaan dan sumbu horisontal sebagai waktu kalender masing-masing dari angka 0 sampai 100, umumnya akan berbentuk huruf S, ini disebabkan oleh kegiatan proyek berlangsung sebagai berikut:

  1. kemajuan pada awalnya bergerak lambat,
  2. diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih
    lama,
  3. akhirnya kecepatan kemajuan tersebut menurun dan berhenti pada titik akhir .

Penggunaan grafik “S” pada gambar 3.4 dan gambar 3.5 dijumpai dalam hal-hal sebagai berikut ini :

  1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan.
  2. Penggunaan untuk satuan unit pekerjaan atau elemen-elemennya.
  3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis persentase
    (%) penyelesaian pekerjaan.
  4. Pada kegiatan konstruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja
    atau jam-orang dan menganalisis persentase (%)  penyelesaian  serta
    pekerjaan-pekerjaan lain yang diukur dan dinyatakan dalam unit versus

Metode Pengendalian Proyek

Suatu sistem pemantauan dan pengendalian disamping memerlukan perencanaan yang realistis sebagai tolok ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan  teknik dan metode yang dapat mengungkapkan tanda-tanda terjadinya penyimpangan. Untuk pengendalian biaya dan waktu terdapat dua macam metodenya yaitu : Identifikasi Varians dan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept). Identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang sesungguhnya dikeluarkan dengan anggaran. Sedangkan untuk jadwal, dianalisis kurun waktu yang telah dipakai dibandingkan dengan perencanaan.

Penggunaan varians sebagai teknik dan metode pengendalian proyek dan grafiks “S” yang sering digunakan untuk memperlihatkan varians, penyajian konsep nilai hasil beserta indikator-indikator BCWS, BCWP, dan ACWP yang dianggap sebagai salah satu metode pengendalian yang efektif dan dapat dipakai untuk memperkirakan besarnya biaya dan jadwal sampai pada akhir proyek.

Pada setiap rapat yang membicarakan aspek pengendalian biaya dan jadwal, akan selalu ditanyakan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan terakhir, apakah pengeluaran melebihi anggaran atau kemajuan sesuai dengan jadwal. Untuk itu menjelang saat pelaporan dikumpulkan informasi mengenai status akhir kemajuan proyek dengan menghitung jumlah unit yang diselesaikan, kemudian dibandingkan dengan perencanaan atau dengan melihat catatan penggunaan sumber daya, misalnya jam-orang dan membandingkannya dengan anggaran. Teknik demikian dikenal sebagai teknik analisis varians, yang akan memperlihatkan perbedaan antara hal-hal berikut ini :

  1. Biaya pelaksanaan dengan anggaran .
  2. Waktu pelaksanaan dengan jadwal.
  3. Tanggal mulai pelaksanaan dengan rencana.
  4. Tanggal akhir pekerjaan dengan rencana.
  5. Angka kenyataan pemakaian tenaga kerja dengan anggaran.
  6. Jumlah penyelesaian pekerjaan dengan rencana.

Di samping menunjukkan angka perbedaan kumulatif antara rencana dan pelaksanaan pada saat pelaporan, analisis varians juga mendorong untuk melacak dan mengkaji dimana dan kapan telah terjadi varians yang paling dominan dan kemudian mencari penyebabnya untuk diadakan koreksi.

Teknik Pengendalian Proyek

Teknik dan metode pengendalian biaya serta jadwal/waktu  proyek yang tepat akan mampu mengungkapkan terjadinya penyimpangan saat pelaksanaan suatu pembangunan. Pengendalian biaya dan waktu/jadwal terdapat dua macam teknik dan metode yang luas pemakaiannya, yaitu identifikasi varians dan konsep nilai hasil (earned value concept). Untuk memperlihatkan terjadinya penyimpangan  sering digunakan dengan grafik “S”.

  1. Pengendalian Biaya dan Waktu

Proses pengendalian yang dilanjutkan dengan teknik dan metode pemantauan serta pengendalian yang dianggap efektif untuk kegiatan yang berbentuk proyek. Pengendalian dilaksanakan sepanjang siklus proyek, baik di kantor maupun di lapangan.

Tujuan pengendalian adalah mengusahakan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, maka aspek dan objek pengendalian sama dengan perencanaan. Maksud pengendalian biaya dan waktu/jadwal dilingkungan proyek adalah sebagai berikut :

  • menciptakan sikap sadar akan anggaran dan jadwal. Ini berarti meminta semua pihak penyelenggara proyek menyadari bagaimana pengaruh kegiatan yang dilakukan terhadap biaya dan jadwal/waktu,
  • meminimalkan biaya proyek dengan melihat kegiatan. Kegiatan apa saja yang biayanya bisa dihemat. Selain itu perlu mengusahakan penggunaan waktu (jadwal yang paling efisien dan ekonomis untuk menyelesaikan setiap pekerjaan), dan
  • menyampaikan kesemua pihak (pimpinan maupun pelaksana), perihal kinerja pemakaian dana dan menekan potensi rawan pemborosan dan penyimpangan guna tindakan koreksi.

 

  1. Unsur – Unsur Pengendalian

Agar suatu sistem pengendalian dapat berjalan dengan efektif diperlukan 4 (empat) unsur-unsur sebagai berikut ini.

  • Tolok ukur yang realistis

Tolok ukur pengendalian biaya adalah anggaran, sedangkan untuk jadwal/waktu salah satu tolok ukur yang penting adalah milestone. Anggaran dan jadwal tersebut diintegrasikan menjadi anggaran per waktu atau time prased budget dan dipecah atau dirinci sampai tingkat paket kerja dan kode akutansi biaya.

  • Perangkat yang dapat memproses dengan cepat dan tepat

Memproses masukan data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan menjadi indikator-indikator yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan.

  • Prakiraan yang akurat

Meliputi berbagai perkiraan (forecast) biaya dan jadwal kegiatan, seperti biaya dan jadwal untuk pekerjaan tersisa sampai akhir penyelesaian proyek, kecenderungan bilamana tidak mengalami perubahan.

  • Rencana tindakan (action plan)

Tindakan ini diambil untuk mencegah pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (cost overrun) dan keterlambatan (schedule delay) pekerjaan.

  1. Aspek dan Area Pengendalian

Garis besar aspek dan area pengendalian proyek amat luas, karena masing-masing aspek berkaitan satu dengan yang lain, yang paling penting diantaranya adalah sebagai berikut.

 

  • Pengendalian Biaya

Pengendalian biaya dilakukan dengan cara mengelompokkan biaya menjadi per area, seperti biaya kantor pusat, dan lapangan atau biaya jenis pekerjaan seperti biaya engineering, pembelian dan konstruksi.

  • Pengendalian Waktu (Jadwal)

Pengendalian dilakukan pada pekerjaan kritis. Pertama-tama perencanaan penyusunan jadwal induk, kemudian dirinci menjadi komponen-komponennya yang bersifat kritis yaitu milestone. Jumlah milestone tergantung dari jenis proyek. Masing-masing kegiatan, seperti engineering, pengadaan material dan konstruksi mempunyai kegiatan kritis dan dapat dijadikan milestone.

  • Pengendalian Penggunaan Jam – Orang

Pengendalian penggunaan jam-orang dapat dikelompokkan menjadi penggunaan per area atau per jenis pekerjaan.

  • Pengendalian Kinerja dan Produktivitas

Mengendalikan biaya atau waktu secara terpisah tidak dapat memberikan gambaran mengenai  kinerja suatu pekerjaan pada saat laporan. Misalkan suatu pekerjaan pelaksanaannya lebih cepat dari jadwal, hal ini belum tentu menunjukkan sesuatu yang menggembirakan, sebab ada kemungkinan biaya yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut melebihi anggaran yang dialokasikan untuk itu.

Dalam hal ini penggunaan biaya yang tidak efisien mencerminkan kinerja dari pekerjaan tersebut berada dibawah standar yang ditentukan, sehingga dapat berakibat proyek tidak akan selesai karena kehabisan dana. Oleh karena itu dalam pengendalian proyek diperlukan juga evaluasi dan analisis kinerja pekerjaan saat pelaporan.

  • Pengendalian Prosedur

Pengendalian prosedur bermaksud mengkaji apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang diperhatikan bukan saja pencapaian sasaran proyek, tetapi juga dicermati cara-cara mencapainya, apakah sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.

 

Pengukuran/Penilaian kinerja

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Pengertian Kinerja Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Menurut Barry Cushway (2002 : 1998) “Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”.

John Witmore dalam Coaching for Perfomance (1997 : hal. 104) “kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu kebijakan operasional. Mink (1993 : hal. 76) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d) kompetensi.  ( dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja)

Dari pengetian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dikaitkan dengan pelaksanaan proyek adalah nilai/ukuran bagaimana proyek telah bekerja dibandinkan dengan target atau rencana yang telah ditentukan             ( anggaran) Kinerja Proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang disepakati oleh pihak owner dan kontraktor pelaksana        ( Extern) serta anatara pelaksana proyek/manajemen proyek dengan manajemen pucak, yang lebih tinggi (Intern)

Menurut Samryn.(2002:263) [5.3] “ Pengukuran kinerja selalu bertitik tolak pada tujuan organisasi yang ditetpkan sebelumnya. Tujuan perusahaan itu sendiri dapat berupa :

  1. Maksimasi laba
  2. Maksimasi Penjualan
  3. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan
  4. Pencapaian suatu tingkat laba yang memuaskan
  5. Pencapaian pangsa pasar tertentu
  6. Meminimumkan perputaran karyawan
  7. Inetrnal peace bagi manajemen
  8. Memaksimumkan tunjangan dan gaji manajeman

Dari tujuan tersebut diatas maksimasi penjulan merupakan hal yang paling strategis untuk tujuan jangka panjang. Dengan penjualan yang memadai maka perusahaan dapat melakukan perencanaan agar menjamin kelangsungan hidup usaha, termasuk perolehan tingkat laba tertentu. Laba secara sederhana dapat dikukur dengan selisih antara total penjualan dengan total biaya. Laba bersih usaha yaitu laba suatu organisasi sebelum dikurangi dengan bunga dan pajak penghasilan perusahaan, atau laba yang diperhitungkan sebesar laba bruto dikurangi dengan biaya-biaya penjualan, umum dan administrasi

Dengan demikian pengukuran kinerja suatu proyek berkaitan dengan pencapaian laba yang direncanakan dan  salah satu indikator dalam pencapaian laba adalah waktu dan biaya. Berkenaan dengan waktu, kita mengetahui bahwa waktu merupakan salah satu faktor yang penting suatu proyek. Waktu pelaksanaan proyek menentukan progress/produksi, dan biaya yang dikeluarkan. Untuk itulah anilisis penyimpangan produksi/progress dan biaya sangat diperlukan dalam pengukuran kinerja suatu proyek

Pelaporan kinerja dari pelaksana anggaran merupakan hal yang dibutuhkan oleh manajemen sebagai ( umpan balik ) feedback , yang merupakan sinyal apakah operasi organisasi/proyek berada dalam jalur yang direncanakan. Umpan balik merupakan alat yang sangat efektif untuk melakukan pengendalian,  Hansen/Mowen, hal. 6 [5.1] Pelaporan kinerja Proyek umumnya berkaiatan dengan pencapaian progress/penjualan, biaya, cash flow dan Mutu

Menurut Dipohusodo, Manajemen Proyek & Konsruksi 1996, [5.5] , proses pengendalian kinerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi secara umum terdiri dari 3 langkah pokok, yaitu:

 

  1. Menetapkan standar kinerja. Standar ini dapat berupa biaya yang dianggarkan dan jadwal.
  2. Mengukur kinerja terhadap standar dengan jalan membandingkan antara performansi aktual dengan standar performansi. Hasil pekerjaan dan pengeluaran yang telah terjadi dibandingkan dengan jadwal dan biaya yang telah direncanakan.
  3. Melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan.

 

Laporan kinerja member informasi tentang kinerja biaya dan sumber daya serta waktu sebagai hasil progress kerja atau produksi yang telah diselesaikan. Informasi kinerja pekerjaan menjelaskan status kinerja dari biaya proyek yang telah dikeluarkan. Informasi ini dapat berbentuk :

  1. Hasil pekerjaan yang sudah diselesesaikan dan yang belum
  2. Biaya yang dikeluarkan dan yang diterima
  3. Estimasi waktu dan biaya penyelesaian
  4. Bobot pekerjaan pekerjaan yang telah diseesaikan

Anggaran, Perencanaa dan Pengendalian

Pengertian  anggaran menurut Drs.Amim Wijawa Tunggal, ( Akuntansi Manajem, 247, [5.4] : “Anggaran adalah rencana keuangan di masa mendatang dan merupakan alat bantu dalam mengoordinasikan dan menimplementasikan rencana yang telah dibuat” Anggaran dapat mencakup aspek keuangan dan non-keuangan dari rencana tersebut. Aspek keuangan ini adalah kuantitatif mengenai ekspektasi manajemen di masa depan yang berkaitan dengan laba, arus kas, dan posisi keuangan. Sedangkan aspek non-keuangan adalah segala asumsi yang mendasari pembuatan anggaran keuangan tersebut. Anggaran dapat membawa manfaat sebagai berikut :

 

  1. Menekankan kepada pihak manajemen mengenai pentingnya perencanaan dan pengimplementasian rencana.
  2. Menyediakan criteria pengukuran
  3. Salah satu sumber informasi perbaikan pengambilan keputusan
  4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke seluruh bagian persusahaan

 

Anggaran biaya (Cost Budget) adalah proses penyusunan rencana anggaran pelaksanaan yang optimal, berdasarkan perencanaan waktu pelaksanaan dan estimasi biaya pelaksanaan. ( Engineering PT. Wijaya karya, Pedoman Manajeman Proyek 2010, hal. 5-31, [5.6]

Setiap aktivitas usaha memerlukan anggaran dalam setiap aktifitasnya tak terkecuali entitas pencari laba ataupun nirlaba yang mana bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan anggaran.

Tujuan akhir dari perencanaan laba ialah memeksimalkan pendapatan bersih, Semua anggaran idealnya berkempentingan meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk setiap penjualan yang didapatkan, dan memaksimalkan laba kotor dari kombinasi produksi Suatu anggaran merupakan titik focus dari keseluruhan proses perencanaan dan pegendalian. Anggaran membatu manajer dalam merencanakan kegiatan dan memonitor kinerja operasi serta laba yang dihasilkan oleh pusat pertnaggungjawaban ( responsibility centre)

Menurut Garrison/Noren/Brewer, Akuntansi Manajerial 2008, hal. 7  [5.2 ]

mengilustrasikan siklus perencanaan dan pengendalian sebagai berikut :

Perencanaan dan pengedalian merupakan hal yang bener-benar saling berhubungan, Perencanaan adalah pandangan ke depan dan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukana pakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya

 

Menurut Istimawan Dipohusodo,  Manajemen Proyek dan Konstruksi, Kanisius 1996, hal. 407-407, [5.6] “ Syarat untuk menuntun ke keberhasilan suatu proyek adalah pengendalian yang mengkus terhadap factor-faktor waktu, biaya dan mutu”,

Upaya karyawan pasca PHK untuk memenuhi kebutuhan hidup

Upaya karyawan pasca PHK untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang pasca PHK untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri dari:

  1. Mencari pekerjaan lagi

Mencari pekerjaan lagi adalah upaya karyawan yang terkena PHK untuk mencari pekerjaan di perusahaan lain merupakan salah satu alternatif upaya yang dapat dilakukan oleh korban PHK. Namun karena adanya krisis ekonomi global maka di perusahaan lain juga banyak yang di PHK sehingga mencari pekerjaan lagi sanagt sulit.

  1. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Banyak juga karyawan yang menganggur karena tidak memiliki modal apa-apa untuk membuka usaha baru. Ini terbukti setelah saya melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan CV. Makmur yang terkena PHK.

Di antaranya adalah Sumiyati yang berumur 45 tahun.Ibu dari 2 orang anak ini harus menganggur setelah terkena PHK dari perusahaan. Dia tidak memiliki modal apapun untuk membuka usaha kecil-kecilan. Saat mencoba melamar kerja ke perusahaan lain pun dia tidak diterima bekerja, itu karena perusahaan tidak membutuhkan karyawan baru di tengah situasi krisis global saat ini padahal ibu sumiyati masih harus membayar uang sekolah anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

  1. Membuka usaha sendiri

Membuka usaha sendiri adalah membuka usaha baik dengan modal sendiri atau pinjaman yang dilakukan dengan kemauan dan tenaga sendiri. Perusahaan memberikan pesangon bagi karyawan yang di PHK. Pesangon tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara sementara sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Ada juga yang menggunakan pesangon tersebut sebagai modal usaha misalnya dengan membuka kios atau menjadi pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tak dapat dihindari.

Banyak dari pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan adalah korban PHK dari perusahaan yang telah bangkrut.

Mereka semua berusaha mencari pendapatan dengan cara berjualan di tepi jalan. Mungkin itu merupakan alternatif yang paling mudah di tempuh oleh mereka di bandingkan mereka harus mencari pekerjaan baru lagi yang saat ini sangat sulit karena banyak perusahaan yang mem PHK karyawan mereka dikarenakan situasi krisis global saat ini yang sangat terasa bagi perusahaan dan karyawan.

Lain hal nya dengan Nining, gadis berusia 25 tahun ini membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual makanan dan minuman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan modal yang tidak begitu besar Nining membuka kios di depan rumahnya supaya tetap bias bekerja setelah di PHK.

Semua berusaha mempertahankan hidup di tengah situasi yang makin tidak memungkinkan ini, di mana mencari pekerjaan sangatlah sulit.

Ironisnya, banyak korban PHK yang masih mau berusaha dengan berbagai macam cara untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup.

 

PHK

 

PHK adalah pemberhentian karyawan yang dilakukan oleh perusahaan karena alasan tertentu. Pemberhentian tersebut bisa bersifat sementara ataupun selamanya. Semua itu tergantung dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Jika dalam jangka waktu lama perusahaan dinilai masih bisa beroperasi lagi maka karyawan hanya diberhentikan sementara waktu dan hanya diberikan gaji setengah dari gaji pokoknya. Apabila perusahaan dirasa sudah tidak bisa beroperasi lagi atau mengalami kebangkrutan maka karyawan akan di berhentikan selamanya dan diberi pesangon.

Dengan adanya PHK tersebut maka akan sangat mempegaruhi kehidupan karyawan. Selama bekerja, karyawan mencukupi kebutuhan hidupnya dari gajinya tersebut. Adanya PHK membuat karyawan bingung bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya kelak.

Banyak prusahaan besar yang melakukan PHK terhadap karyawannya, misalnya saja

PT Japan Servo Batam, salah satu perusahaan perakitan komponen elektronik terbesar di Batam, melakukan pemangkasan hampir 1.000 orang selama Juli-Desember 2008.
Pemecatan itu dilakukan karena perusahaan tidak mampu lagi menanggung tingginya beban operasional pabrik menyusul penurunan aktivitas produksi yang mencapai 60%.(www.bisnisindonesia.com).

Kewirausahaan

 

Wirausaha identik dengan wiraswasta. Pengertian wiraswasta adalah  berdiri sendiri atau berusaha sendiri bukan pula berarti suatu sikap yang menyendiri atau tertutup. Akan tetapi harus diartikan “kepercayaan diri” dalam mengatasi tantangan hidup. Kepercayaan diri merupakan faktor penting dalam mencapai sukses. Tidak ada satu carapun yang dapat mengatasi masalah tanpa kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kepercayaan diri merupakan inti dalam pengembangan wirausaha.

 

Wirausaha adalah keberanian atau keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.

Kewirausahaan sendiri berarti semangat, sikap, perilaku, kemampuan yang mengarah pada upaya  mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru, menangani usaha atau kegiatan,  meningkatkan efisiensi pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.(www.edukasi.net)

 

Pengamat kewirausahaan Rusman Hakim menuliskan beberapa alasan pentingnya belajar wirausaha bagi semua pihak, mulai dari karyawan level rendah hingga mereka yang berada di posisi tinggi dan strategis, bagi yang masih menganggur.

Pertama, penghasilan seorang karyawan terutama yang masih berada di tingkat staf pelaksana, lebih-lebih yang masih non-staf, bahkan mereka yang sudah berpredikat 1st line manager, pada umumnya belum mencukupi kebutuhan hidup secara wajar. Di sini mereka perlu pandai- pandai menata kehidupannya untuk menambah penghasilan, oleh karenanya mempelajari dan menjadi familiar dengan seluk beluk kewirausahaan merupakan salah satu solusi terbaik.

Kedua, bila seorang karyawan, lebih-lebih kalau sudah menduduki posisi tinggi dan strategis, datangnya masa pensiun nanti akan merupakan saat-saat yang kritis dan mencekam. Apa yang akan dilakukan setelah purnabhakti.

Ketiga, kalau seorang pengangguran, tentu otak kita sudah “kapalan” dengan kenyataan bahwa mencari pekerjaan itu susah bukan main. Kalau sudah demikian, kewirausahaan merupakan jalan lebar untuk menuju kesuksesan hidup.

Keempat, bahwa tren bisnis yang akan datang akan memaksa kita semua untuk jadi wirausahawan. Persaingan yang semakin ketat, mengharuskan semua perusahaan memaksimalkan efisiensi, sehingga rekrutmen karyawan terus ditekan sampai ke titik minimum. Kita sudah lihat gejalanya sekarang, di mana penerimaan karyawan kebanyakan dilakukan dengan sistem kontrak, paling tidak pada 2 tahun pertama. Jika karyawan tidak dibutuhkan lagi setelah 2 tahun, pasti ada PHK. Kemudian, pos-pos kerja yang bisa dilakukan pihak ketiga, hampir pasti akan di “outsource” kan. Tidak ada lagi peluang melamar posisi-posisi yang sudah di- outsource. Sementara itu dii dunia industri, tidak terlalu lama lagi akan dimanfaatkan robot-robot pengganti tenaga manusia. Tidak ada lagi lowongan menjadi buruh dan mandor pabrik.(www.enterpreneur.com)

 

Kelangkaan lapangan pekerjaan bisa terjadi ketika muncul ketidakseimbangan
antara jumlah calon buruh yang banyak sedangkan lapangan usaha relatif sedikit;
atau banyaknya lapangan kerja namun kualitas tenaga kerja buruh yang ada tidak
sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Kelangkaan lapangan pekerja ini
memunculkan angka tingkat pengangguran yang tinggi yang dapat berakibat pada
aspek sosial yang lebih luas. Problema kelangkaan lapangan kerja, disebabkan
oleh:

  1. Investasi usaha rendah karena problem regulasi yang dianggap mempersulit
    investor, tingkat KKN pejabat yang tinggi, atau karena problem sosial dan
    sekuritas usaha.
  2. Kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan sikap
    enterpreneurship masyarakat. Juga karena minimnya dukungan pemerintahan dalam
    membantu usaha pribadi/wiraswata bagi masyarakat (permodalan, pelatihan
    pembukaan pasar, kemudahan izin usaha, penghapusan berbagai jenis pajak,
    perlindungan keamanan, dan lain-lain).
  3. Penguasaan modal dan sumber daya alam pada segelintir orang (konglomerat)
    menyebabkan usaha rakyat kecil/ warga bermodal kecil tidak mampu bersaing dan
    pada akhirnya tidak menumbuhkan usaha kecil dalam jumlah banyak (mis. usaha
    mieinstan, produk makanan, ternak unggas dan pakannya, monopoli jalur
    distribusi, dan lain-lain.
  4. Pemerintah tidak berfungsi sebagai pembuka dan penyedia lapangan kerja
    bagi rakyatnya tetapi hanya berfungsi sebagai regulator ketenagakerjaan,
    padahal banyak lahan usaha padat karya yang bisa dikelola oleh pemerintah guna
    menutupi kelangkaan lahan usaha.(www.hayatulislam.com)

PHK (Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan)

 

Hampir di semua negara saat ini, problema ketenagakerjaan atau perburuhan
selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, baik yang
menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari selalu
adanya departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang
dibentuk. Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil
sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif solusi. Umumnya, negara maju
berkutat pada problem ketenagakerjaan yang berkait dengan mahalnya gaji
tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (robotisasi), tenaga
kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi, sosial bahkan
politis. Sementara di negara berkembang umumnya problem ketenagakerjaan berkait
dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka penganguran, rendahnya
kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, jaminan sosial nyaris
tidak ada.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi para buruh saat ini adalah PHK. PHK
ini menjadi salah satu sumber pengangguran di Indonesia. Jumalah Pengangguran
di Indonesia sangat besar. Menurut Center for Labor and Development Studies
(CLDS), pada 2002, jumlah penganggur diperkirakan sebesar 42 juta orang
(Republika, 13/05/02). Pastilah, banyaknya pengangguran ini akan berakibat
banyak pada sektor kehidupan lainnya. Sebenarnya, PHK adalah perkara biasa
dalam dunia ketenagakerjaan. Tentunya asalkan sesuai dengan kesepakatan kerja
bersama (KKB) dan pihak pekerja maupun pengusaha harus ikhlas dan menyepakati
pemutusan kerja ini.

Secara umum PHK terjadi karena beberapa sebab seperti permintaan sendiri,
berakhirnya masa kontrak kerja, kesalahan buruh, masa pensiun, kesehatan/
kondisi fisik yang tidak memungkinkan, dan meninggal dunia. Problema PHK
biasanya terjadi dan kemudian menimbulkan problema lain yang lebih besar bagi
kalangan buruh, karena beberapa kondisi dalam hubungan buruh-pengusaha,
diantaranya:

1. Posisi salah satu pihak yang lemah (biasanya pihak pekerja) sehingga pihak
lain yang lebih kuat dengan mudah memutuskan hubungan kerja dan menggantinya
dengan pekerja baru yang sesuai keinginan. Hal itu dilakukan dengan alasan
logis maupun direkayasa.

  1. Tidak jelasnya kontrak (waktu) kerja sehingga PHK bisa terjadi kapan saja.
    Kebijakan menetapkan KKB (KesepakatanKerja Bersama) tidak dilakukan dan
    dikontrol dengan baik sehingga kasus PHK bisa terjadi kapan saja.
  2. Rendahnya SDM kaum pekerja, semakin sulitnya mencari pekerjaan alternatif,
    dan tidak terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar oleh negara.Tidak heran, PHK
    menjadi seperti vonis mati bagi pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan normalnya.
  3. Tidak adanya pihak ketiga yang membantu penyelesaian kasus PHK secara tuntas
    yang memuaskan kedua pihak, terutama pihak buruh yang paling sering menerima
    kekalahan. Meskipun pemerintah telah menyusun peraturan teknis tentang PHK
    dalam UU No. 12 Tahun 1964 yang disempurnakan olehPeraturan Menteri Tenaga
    Kerja No.PER-03/MEN/1996, namun dalam pelaksanaan teknisnya banyak realitas
    yang merugikan hak-hak kaum buruh itu sendiri. Secara kasuistik, hal itu lebih
    disebabkan rendahnya pemahaman buruh terhadap berbagai peraturan pemerintah,
    posisi tawar yang rendah, dan tidak adanya lembaga pendamping yang secara
    serius membela kondisi kaum buruh dalam menghadapai kasus PHK ini.

Sebenarnya, PHK bukanlah problem yang besar kalau kondisi sistem hubungan buruh
pengusaha telah seimbang dan adanya jaminan kebutuhan pokok bagi buruh
sebagaimana bagi seluruh rakyat oleh sistem pemerintahan yang menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai azas politik perekonomiannya.(www.hayatulislam.net)

Konsep Ekonomi Makro Berdampak Pada Unit Bisnis

 

Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.(www.wikipedia.com)

Krisis ekonomi sepertinya telah membawa Indonesia kembali ke titik awal pembangunan. Bahkan dalam kondisi yang lebih sulit lagi. Ini disebabkan jumlah penduduk Indonesia sudah terlanjur banyak, kualitas yang masih kurang memadai, sumberdaya alam yang sudah banyak terkuras, serta utang luar negeri yang sedemikian besar.

Walaupun relatif sedikit data yang tersedia untuk menggambarkan besaran perubahan ekonomi yang terjadi sejak krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, namun masyarakat yang paling menderita akibat krisis ekonomi ini diperkirakan berada di daerah perkotaan di pulau Jawa. Disamping itu jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, maka nampaknya yang paling banyak terkena dampak  krisis adalah sektor konstruksi, perpabrikan, properti, perbankan dan keuangan,  serta sektor industri. Sektor-sektor di atas memang terkonsentrasi di daerah perkotaan di pulau Jawa, terutama di sekitar Jabotabek. Dilain pihak sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan, terutama yang merupakan produk ekspor seperti coklat, cengkeh, plywood, minyak dan gas, udang dan lain sebagainya, justru mengalami keuntungan selama krisis ekonomi ini. Keuntungan tersebut disebabkan harga jual produk-produk tersebut menjadi sangat kompetitif dipasaran internasional, sebagai dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah.

Indonesia telah berhasil mengembangkan sektor industri dengan penuh kehati-hatian dan disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi yang ada. Namun sejak awal tahun 1990-an perkembangan industri tersebut berubah dengan lebih menekankan pada industri berteknologi tinggi. Dampaknya adalah terjadi tekanan yang sangat berlebihan pada pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Walaupun Indonesia sedikit demi sedikit berhasil mengatasi krisis ekonomi yang ditandai dengan mulai berputarnya roda ekonomi di sektor riil, sektor keuangan dan perbankan yang relatif semakin baik, serta arah perkembangan kondisi ekonomi makro yang semakin  kondusif, namun terlalu dini jika mengatakan bahwa Indonesia telah keluar dari krisis dan siap untuk bersaing kembali dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Masalah harus ditelaah dengan benar untuk kemudian dianalisis apakah yang lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi persoalan mendasar tersebut telah ditangani dengan benar sehingga tidak terjadi krisisulangan dimasa mendatang. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang dipandang sebagai pangkal permasalahan krisis ekonomi saat ini masih belum dapat diselesaikan. Kecenderungan ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri ini menjadi semakin mendalam. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri tersebut tidak akan berkurang jika pemerintah tidak melakukan  perubahan mendasar terhadap strategi pembangunan ekonomi yang ada pada saat ini.

Dalam upaya keluar dari krisis ekonomi dewasa ini perlu dikembangkan kebijaksanaan ekonomi makro dan mikro yang tetap mengacu pada pembangunan berwawasan kependudukan disamping peningkatan good governance, pembenahan utang luar negeri, sektor keuangan dan perbankan.Untuk itu harus dilakukan reorientasi kebijaksanaan ekonomi makro yang berwawasan kependudukan, sebagai berikut:

-Merubah Strategi Orientasi Ekspor dengan Strategi  Pasar Dalam Negeri.  Sebagai Negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, maka jumlah penduduk tersebut harus dapat dimanfaatkan sebagai pasar bagi produk dalam negeri. Upaya memenuhi pasar dalam negeri perlu mendapat perhatian utama. Prioritas pada pasar domestik/dalam negeri sejalan dengan pembangunan berwawasan kependudukan (people-centered development). Jika kebijakan ini dijalankan, maka tidak saja berbagai usaha akan tumbuh, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dalam hubungan ini tentunya jenis usaha kecil dan menengah yang menghasilkan barang-barang untuk keperluan domestik, yang perlu dikembangkan. Walaupun dengan tidak menutup kemungkinan untuk tetap melakukan ekspor, sepanjang harga, mutu dan corak, memungkinkan.

 

-Kembali pada usaha yang sederhana (simple business). Pembangunan ekonomi hendaknya bertumpu pada usaha-usaha yang sederhana yang memang sesuai dengan kondisi kebanyakan penduduk Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) harus mendapat dukungan yang luas dan dijalankan dengan konsisten. UKM  telah terbukti menjadi tulang punggung penggerak ekonomi pada saat krisis.

 

-Kembali ke sektor pertanian dan kelautan. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, baik di darat maupun di air, seharusnya sektor pertanian dan kelautan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun sampai saat ini kenyataannya tidaklah demikian. Berbagai kebijakan yang ada belum mampu belum mampu meningkatkan “rate of return” mereka yang bekerja dalam sektor ini, sehingga banyak ditinggalkan orang. Harus dibuat suatu kebijakan yang mampu meningkatkan “rate of return” terhadap hasil pertanian dan kelautan. Untuk itu harus dikembangkan teknologi pertanian dan kelautan serta pengembangan berbagai produk pertanian dan kelautan dalam skala yang besar. Perlu dilakukan “economic of scale” dalam usaha sektor pertanian, khususnya agribisnis dan kelautan.

 

-Pemantapan konsep dan Implementasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Pembangunan kependudukan harus tetap terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan integrasinya kedalam berbagai sektor pembangunan, terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Jika selama ini kependudukan lebih dititik beratkan pada sektor sosial dalam kerangka pembangunan nasional, saat ini perlu dipikirkan untuk mengintegrasikan pembangunan kependudukan kedalam sektor EKUIN. Dalam melaksanakan pembangunan kependudukan itu sendiri maka sasaran peningkatan kualitas penduduk harus tetap dijadikan prioritas utama pembangunan kependudukan, disamping masalah pengendalian kuantitas dan pengarahan mobilitas penduduk.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk serta kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada nyatanya tidaklah berlangsung secara  berkelanjutan (sustained). Jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dewasa ini, terjadinya krisis tersebut tidak lepas dari kebijaksanaan ekonomi yang kurang mengindahkan dimensi kependudukan. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/kondisi ataupun potensi kependudukan yang ada menyebabkan

 

pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan.

Belum terjadi strategi pembangunan yang berorientasi serius pada aspek kependudukan selama ini.(www.bappenas.go.id)

Kemitraan CSR dengan LSM

Sementara penelitian telah melihat berbagai alasan untuk membentuk kemitraan merek tersebut (misalnya, Rao, Qu dan Ruekert 1999; Varadarajan dan Rajaratnam 1986) dan secara terpisah mengeksplorasi berbagai jenis kemitraan seperti merek bahan (misalnya, Desai dan Keller 2002), co- lokasi (mis., Iyer dan Pazgal 2003), dan akuisisi merek (mis.; Jaju, Joiner dan Reddy 2006) sangat sedikit penelitian yang mengeksplorasi karakteristik apa yang harus dicari perusahaan ketika memilih mitra berdasarkan jenis kemitraan tertentu yang dibuat. Untuk mengembangkan kemitraan bisnis-LSM yang sukses, penting untuk memahami pandangan dunia, kepentingan, dan risiko masing-masing pihak. Selain itu, secara konkret, proliferasi berbagai label yang ditetapkan oleh berbagai jenis organisasi menciptakan kebingungan, ketidakpedulian, dan bahkan skeptisisme konsumen terhadap skema pelabelan, yang dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas mereka (Ibanez, 2016). Akibatnya, bahkan label tersertifikasi pihak ketiga yang diberikan oleh LSM dapat dilihat lebih sebagai alat komunikasi daripada sebagai tanda manfaat lingkungan atau sosial dari suatu produk atau layanan (Delmas, M.A.; Burbano, 2011)
Keberhasilan suatu merek tergantung pada kemampuan perusahaan untuk memilih makna merek, mengubah makna menjadi citra, dan mempertahankan citra sepanjang waktu. Untuk keberhasilan kemitraan korporasi-LSM, kombinasi yang baik dari kedua mitra dalam hal makna dan citra harus dibangun tanpa memerlukan perubahan mendadak. Selain itu, merek dengan banyak konsep mungkin kurang efektif dalam menetapkan posisi, karena konsumen mungkin lebih sulit mengidentifikasi makna dasar merek (Crifo; Forget, 2015).

Teori Pemangku Kepentingan

(Scott & Christensen, 1995) mengidentifikasi teori kelembagaan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi cara organisasi bertindak. Teori kelembagaan memiliki keterkaitan dengan cara organisasi melakukan praktik CSR-nya karena salah satu pendorong kinerja CSR adalah tekanan yang diberikan oleh pemangku kepentingan dan pesaing, organisasi perlu memenuhi berbagai permintaan yang diharapkan darinya dan bertindak sesuai dengan norma yang diterima di lingkungan. industri, karena legitimasi dan kelangsungan hidup organisasi dapat dipertaruhkan jika organisasi gagal menyesuaikan diri dengan norma kelembagaan yang dapat diterima (Dimaggio & Powell, 1983). Dalam perkembangannya, fenomena akan adanya tuntutan masyarakat akibat eksternalitas negatif yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi semakin meningkat. Hal ini memunculkan, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur terbatas pada indikator ekonomi (fokus ekonomi), kini harus dialihkan dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (dimensi sosial) terhadap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo dan Raymond, 2005).
Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan Hummels (1998)….(pemangku kepentingan adalah) individu dan kelompok yang memiliki klaim sah atas organisasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya karena mereka dipengaruhi oleh praktik, kebijakan, dan tindakan organisasi.(2011:94) Batasan pemangku kepentingan tersebut di atas perhatian bahwa perusahaan menarik perhatian pemangku kepentingan, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Berdasarkan asumsi dasar stakeholder theory, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (social setting) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam slogan tujuan perusahan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan perusahaan untuk bertahan hidup (going concern).(Adam.C.H, 2002)
Teori ini membahas bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat pemangku kepentingan, semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya. Karena berbagai perusahaan menginginkan dukungan agar mempertahankan hidupnya terus berjalan, mereka menjadikan pemangku kepentingan (masyarakat dalam ruang lingkup perusahaan) adalah kepentingan kedua setelah kepentingan perusahaan yaitu mencari keuntungan. Sehingga, perusahaan menerapkan perusahaan ramah dan peduli lingkungan yang kini sudah bukan merupakan suatu tanggung jawab lagi, melainkan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan.
Oleh karena itu, Stakeholder Theory ini dapat dinyatakan sebagai teori yang melandasi akan adanya CSR, dimana penerapan teori stakeholder tersebut yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan kepada stakeholders, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat menyejahterakan masyarakat dan perbaikan lingkungan, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu , memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada pada lingkup perusahaan tersebut berada

Strategi CSR

Dalam beberapa tahun terakhir, para sarjana dan eksekutif telah mencurahkan perhatian pada implikasi kebijakan dan praktik CSR (Mcwilliams, Siegel, & Wright, 2006). CSR Strategis adalah strategi bisnis yang terintegrasi dengan tujuan bisnis inti dan kompetensi inti untuk menciptakan nilai bisnis dan nilai sosial/lingkungan yang positif, dan tertanam dalam budaya dan operasi bisnis sehari-hari (Porter & Kramer, 2006). Srategis CSR merupakan titik temu bagi mereka yang mengajukan CSR dan yang tidak mengajukan CSR karena kegiatan CSR merupakan bagian dari strategi perusahaan yang akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. CSR strategis didasarkan pada dua bentuk saling ketergantungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya (Porter, 2006). CSR Strategis menggabungkan praktik berkelanjutan di dalam bisnis, serta fungsi luar perusahaan untuk menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat.

Prinsip CSR

Ranah tanggungjawab sosial (Corporate Social Responsibility) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks.Di samping itu, tanggungjawab CSR juga mengandung interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (Stakeholder).Karena itu dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggarisbawahi pinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab CSR.
Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab CSR menjadi tiga, antara lain yaitu:
a. Sustainability
Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Karena itu sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.
b. Accountability
Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008 : 203). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan.Tingkat keluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat akuntanbillitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi stakeholder eksternal, serta meningkatkan transaksi saham perusahaan.
Keterbukaan perusahaan atas aktivitas tanggungjawab sosial menentukan respon masyarakat bagi perusahaan. Namun informasi yang bersifat negative justru menjadi bumerang perusahaan, dan cenderung memunculkan image negatif. Menurut Crowther David (2008) menyatakan akuntabilitas dan keterbukaan memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan. Agar informasi dalam laporan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas memenuhi kualifikasi, maka akuntabilitas seharusnya mencerminkan karakteristik antara lain:
1. Understand-ability to all paries concerned
2. Relevance to the users of the information provided
3. Reability and terms of accuracy of measurement, representation of impact and freedom from bias
4. Comparability, which implies consistency, both over time and between different organisations
c. Transparancy
Merupakan perinsip penting bagi pihak eksternal. Transaparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Crowther David (2008 : 204) menyatakan: “transparancy, as principle, means that the eksternal inpact of the actions of the organisation can be ascertained from that organisation as reporting and pertinent pack as are not this guised within that reporting. The effect of the action of the organisation, including eksternal impacts, should be apparent to all from using the information provided by the organisation’s reporting mechanism”.
Transparansi merupakan satu hal yang amat peting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Konsep CSR

Suatu konsep yang banyak diperbincangkan oleh para ahli, CSR belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meski memiliki esensi yang sama. Johnson and Johnson (2006) mendefinisikan “Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dengan cara lain, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah didefinisikan sebagai upaya organisasi dan berdiri sehubungan dengan kewajiban masyarakat atau pemangku kepentingan untuk meningkatkan dampak positifnya dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat (Brown & Dacin, 1997). Karena berbagai kekuatan pasar seperti persaingan yang ketat, pengawasan media yang meningkat, dan harapan yang tumbuh di antara berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen dan karyawan (Cone, 2013), CSR telah menjadi fokus praktik bisnis kontemporer (Mackey & Sisodia, 2013) memimpin para peneliti untuk advokat memeriksa konteks, proses, dan hasil dari upaya sosial tersebut (misalnya, Ellen, Webb, & Mohr, 2006).
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga disebut sebagai bisnis yang bertanggung jawab adalah bentuk bisnis yang diatur sendiri di mana perusahaan memantau dan memastikan kepatuhannya terhadap hukum, perilaku etis, dan norma internasional. Untuk beberapa perusahaan, ini adalah hal yang wajib sesuai undang-undang perusahaan tahun 2013 tetapi beberapa perusahaan benar-benar terlibat dalam bekerja untuk tujuan sosial dan oleh karena itu mereka melihat melampaui kepentingan mereka sendiri dan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Shanu, 2017). CSR mencakup hubungan antara perusahaan dan masyarakat dimana mereka berinteraksi dan mencakup tanggung jawab yang melekat pada kedua sisi hubungan tersebut (Werther dan Chandler 2006). Masyarakat didefinisikan dalam arti luas dan pada banyak tingkatan untuk memasukkan semua pemangku kepentingan dan kelompok konstituen yang mempertahankan kepentingan berkelanjutan dalam operasi organisasi (Werther dan Chandler 2006).
Dengan cara lain, perusahaan telah mengoperasionalkan CSR melalui penciptaan hubungan dengan penyebab, yang disebut pemasaran terkait penyebab (CRM). Definisi cause-related marketing (CRM) sebagai “proses memformulasikan dan mengimplementasikan aktivitas pemasaran yang dicirikan oleh tawaran dari perusahaan untuk menyumbangkan jumlah tertentu ke tujuan yang ditunjuk ketika pelanggan terlibat dalam pertukaran yang menghasilkan pendapatan yang memuaskan organisasi dan tujuan individu “(Varadarajan & Menon, 1988) Faktor yang telah diidentifikasi sebagai komponen penting dari keberhasilan program CSR dan yang telah ditemukan mempengaruhi manfaat organisasi terkait dengan program CSR adalah keaslian (Beckman, Colwell, & Cunningham, 2009; Mazutis & Slawinski, 2014).
Standar Panduan Tanggung Jawab Sosial ISO 26000:2010 menyoroti tujuh elemen: hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik pengoperasian yang adil, masalah konsumen, serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Ini harus memiliki hubungan dan keterlibatan yang mendasari dengan pemangku kepentingan (ISO, 2017). Lebih lanjut, prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dirujuk sebagai akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghormati kepentingan pemangku kepentingan, menghormati aturan hukum, menghormati norma-norma perilaku internasional dan menghormati hak asasi manusia (Morena, 2015).

Pengaruh Lama Usaha terhadap Literasi Keuangan UMKM

Lama usaha adalah lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usahanya. Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Ketrampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring (Asmie, 2008).

Penelitian Latifiana (2017) serta Kamelia (2015) dalam penelitiannya mengenai tingkat literasi keuangan mengemukakan bahwa, lama usaha berpengaruh terhadap literasi keuangan.

Pengaruh Usia terhadap Literasi Keuangan UMKM

Menurut Hurlock (2018) usia yaitu umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup usia, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh Hurlock tersebut, secara tidak langsung usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seorang individu termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai keuangan.

Penelitian Wijaya (2014) serta Ansong dan Gyensare (2012) dalam penelitiannya mengenai tingkat literasi keuangan mengemukakan bahwa, usia berpengaruh terhadap literasi keuangan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Literasi Keuangan UMKM

Tingkat pendidikan pemilik UMKM dan pengetahuan mereka mengenai literasi keuangan dalam pengelolaan usahanya sangat penting dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja manajemen UMKM. Literasi keuangan terdapat dalam peranan antara pengembangan UMKM dan aspek permodalan untuk pengembangan UMKM, sehingga perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan UMKM yang ada di suatu daerah. UMKM merupakan suatu usaha yang dimana merupakan bentuk kegiatan yang sedang di kembangkan di setiap daerah.

Penelitian Suryani dan Ramadhan (2017), Latifiana (2017) serta Suryanto dan Mas Rasmini (2018) menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan

Pengaruh Jenis kelamin terhadap Literasi Keuangan UMKM

Menurut Robb dan Sharpe (2009) Jenis kelamin adalah suatu konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berprilaku. Jenis kelamin juga termasuk faktor yang mempengaruhi literasi keuangan seseorang. Menurut Wagland dan Taylor (2009), laki-laki lebih memiliki kepercayaan yang tinggi dalam membuat keputusan keuangan dibandingkan dengan perempuan yang lebih cenderung risk averse dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan cenderung kurang bisa mengendalikan masalah keuangan dibandingkan dengan laki-laki.

Penelitian Krishna, Rofi Rofaida, Maya Sari (2013) serta Amaliyah dan Witiastuti (2015) menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh The Australia and New Zealand Banking Group Limited (dalam ANZ, 2015) yang menyebutkan faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah usia, pengetahuan keuangan dan numerik sikap keuangan, pendapatan rumah tangga serta pendidikan dan jabatan.

Sedangkan menurut Suryanto dan Rasmini (2018), terdapat pengaruh usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan usaha secara simultan terhadap literasi keuangan pelaku UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Sucuachi (2013) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat literasi keuangan pada UKM. Taft, Hosein dan Mehrizi (2013), yang menyatakan bahwa usia dan literasi keuangan memiliki hubungan positif. Faktor terakhir adalah lama usaha, diasumsikan bahwa semakin lama sebuah usaha berdiri, maka semakin tinggi tingkat literasi keuangan karena lama usaha mempengaruhi banyaknya pengalaman dalam pengambilan keputusan keuangan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan faktor faktor yang mempengaruhi literasi keuangan UMKM sebagai berikut:

  1. Jenis kelamin

Menurut Baron (2000; 88) jenis kelamin merupakan sebagian dari konsep yang melibatkan identifikasi individu sebagai pria atau wanita. Sedangkan menurut Hungu (2007), pengertian dari jenis kelamin adalah perbedaan antara wanita dan laki laki secara biologis sejak seseorang lahir.

  1. Pendidikan

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampi mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat (UU SISDIKNAS No. 20 : 2003).

  1. Usia

Menurut Hurlock (2018) usia yaitu umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup usia, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh Hurlock tersebut, secara tidak langsung usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seorang individu termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai keuangan.

  1. Lama Usaha

Ada beberapa hal yang menentukan seseorang berpengalaman atau tidak dalam bekerja yaitu lama waktu/masa kerja, tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Lama usaha adalah lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usahanya. Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Ketrampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring (Asmie, 2008).

Aspek Dalam Literasi Keuangan

Literasi keuangan dalam penelitian Barbara yang telah dimodifikasi oleh Shih, et al. (2016) mencakup tujuh dimensi yaitu:

  1. savings (tabungan): dimensi yang berkaitan dengan bagaimana individu mengelola tabungan.
  2. value appreciation (penghargaan terhadap nilai): dimensi yang berkaitan dengan pemahaman setiap individu dalam mengelola nilai (value) yang ada didalam uang.
  3. avoidance of traps (pencegahan terhadap jebakan-jebakan): dimensi yang berkaitan dengan bagimana cara individu menghindari jebakan-jebakan yang ada dalam setiap keputusan finansial.
  4. risk conscious (kesadaran akan resiko): dimensi yang mengukur bagaimana pengetahuan individu terhadap resiko-resiko yang akan terjadi.
  5. life improvement (perkembangan hidup): dimensi yang mengukur tingkat kesadaran individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
  6. life planning (perencanaan hidup): dimensi yang berhubungan dengan bagaimana perencanaan keuangan pribadi masing-masing individu.
  7. financial educational needs (kebutuhan akan pendidikan keuangan): dimensi yang berkaitan dengan bagaimana tingkat kebutuhan akan pendidikan keuangan pribadi.

Lusimbo dan Muturi (Oktavianti, 2017) membagi literasi keuangan UMKM menjadi dua aspek

  1. Literasi hutang

Ketrampilan dalam mengelola hutang dan pengetahuan tentang hutang yang dibutuhkan usahanya

  1. Pencatatan keuangan

Ketrampilan dan pengetahuan dalam mengelola pembukuan keuangan usaha yang dijalankannya

Uji Reliabilitas            

 

Reliabilitas atau kepercayaan mengandung pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2017), uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. reabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya ukuran dalam penggunannya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, atau jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji ini digunakan u ntuk mengetahui sejauh mana pengukuran pada subjek yang sama atau dengan kata lain untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara suatu yang diukur dengan alat pengukuran yang dipakai. Sedangkan untuk mengukur koefisien keandalan (reliability) kuesioner digunakan rumus crombach alpa, yaitu:

= [ ][ ]

Keterangan:
= Koefisien reliabilitas

k               = Banyaknya nutir pertanyaan atau banyaknya jumlah item

Ss         = Jumlah varian skor item

s            = Varian skor item

Tingkat reliabilitas dengan metode crombach alpa diukur berdasarkan skala alpa 0 (nol) sampai 1 (satu). Adapun kriteria reliabilitas adalah Jika  ³  berarti reliabel, sebaliknya jika  £  berarti tidak reliabel.  mengacu pada tabel r untuk uji salah satu arah. Jika nilai alpa ³ 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient realibility) sementara jika alpa ³ 0,8 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat atau ada yang bermakna jika alpa ³ 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0,50-0,70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha £ 0,50 maka reliabilitas rendah, jika alpha rendah kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

Menurut Ghozali (2017), hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah uji sampel besar sebanyak 100 responden. Pernyataan dapat dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,6.

Uji Validitas

 

Validitas menurut Arikunto (2019), menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau di atas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya di bawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

Untuk mencari nilai koefisien, maka peneliti menggunakan rumus pearson product moment sebagai berikut:

 

Keterangan:

rb            = Korelasi Product Moment

n             = Banyaknya Pasangan Data X dan Y

∑X         = Jumlah dari Variabel X

∑Y         = Jumlah dari Variabel Y

∑X²        = Jumlah Kuadrat Total Variabel X

∑Y²        = Jumlah Kuadrat Total Variabel Y

∑XY      = Jumlah Perkalian Total Variabel X dan Variabel Y

Setelah itu, dibandingkan dengan nilai kritisnya. Bila thitung > ttabel, berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya bila thitung < ttabel, berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak akan diikuti sertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Pernyataan-pernyataan yang valid selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Science). Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada tabel dengan judul Item-Total Statistik. Menilai valid tidaknya masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected itemTotal Correlation masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected item Total Correlation > 0,30 (Priyatno, 2009).

Variabel Penelitian

 

Menurut Sugiyono (2018), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini terdiri dari dua macam variabel, yaitu variabel terikat (dependent variable) atau variabel yang tergantung pada variabel lainnya, serta variabel bebas (independent variable). Variabel independen (independent variable) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain.

Variabel dependen (dependent variable) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variable dependet terdiri dari kinerja sebagai variabel Y.

Jenis Data

Sugiyono (2018), menyebutkan jika dilihat dari sumbernya maka data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

 

 

  1. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Arikunto, 2019). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner  .

  1. Data Sekunder

Menurut (Arikunto, 2019). mendefinisikan data sekunder adalah sebagai berikut: “Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen

Sampel Penelitian

2Sugiyono (2017) menjelaskan bahwasanya sampel memiliki arti suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Jika populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut beberapa kendala yang akan di hadapkan di antaranya seperti keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu.

Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan. Populasi dapat dipahami sebagai kelompok unit analisis atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristi

Dimensi Dalam Kinerja

Menurut  Rizky (2019) bahwa indikator kinerja meliputi :

  1. Kualitas Pelayanan (Quality of work), yaitu kualitas pekerjaan yang dihasilkan dapat memuaskan bagi penggunanya atau tidak, sehingga hal ini dijadikan sebagai standart kerja.
  2. Komunikasi (communication), yaitu kemampuan karyawan untuk berkomunikasidengan baik dengan konsumen.
  3. Kecepatan (Promptness), yaitu kecepatan kerja diukur berdasarkan waktu sehingga karyawan harus bekerja dengan cepat untuk mencapai kepuasan dan peningkatan kerja.
  4. Kemampuan (capility), yaitu kemampuan untuk melakukan pekerjaan semaksimal mungkin
  5. Inisiatif (intiative), yaitu setiap karyawan dapat menyelesaikan masalah pekerjaan mereka sendirisehingga tidak ada kemandulan dalam pekerjaan

MenurutEdison dkk, ( 2016) bahwa dimensi kinerja, yaitu :

Target merupakan indikator terhadap pemenuhan jumlah barang, pekerjaan atau jumlah uang yang dihasilkan dan yang telah ditentukan.

Kualitas adalah elemen penting, karena kualitas yang dihasilkan menjadi kunci dalam mempertahankan loyalitas pelanggan.

  1. Waktu penyelesaian.

Penyelesaian secara tepat waktu membuat kepercayaan semakin tinggi karena bisa diandalkan.

  1. Taat asas.

Tidak saja harus memenuhi target, kualitas dan tepat waktu tapi juga harus dilakukan dengan cara yang benar, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

Pengertian Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata job perfomance atau actual perfomance. Menurut Mangkunegara (2016) bahwa kinerja adalah hasil dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan seorang karyawan dalam tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Nawawi   (2017) bahwa kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang dilakukan, baik itu fisik atau material atau non-fisik atau non-material.

Menurut Saufa dan Maryat (2017) kinerja merupakan alat ukur organisasi mencapai suatu keberhasilan sehingga diperlukan pengelolaan yang baik terhadap faktor ini. Manajemen kinerja merupakan suatu cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami, mengelola dan mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai seseorang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing

Lebih lanjut kinerja menurut Hasibuan (2019) bahwa kinerja adalah perwujudan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, yang biasanya berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi karyawan atau organisasi. Kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai perilaku atau kegiatan yang ditampilkan oleh seseorang dalam kaitannya dengan tugas kerja di organisasi atau perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan potensinya, dalam rangka mencapai suatu tujuan bagi organisasi dan dirinya sendiri. Maka dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil pencapaian kerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Komponen Dalam Stres Kerja

Aspek-aspek stres kerja menurut Robbins & Judge (2008) meliputi tiga kategori umum, yaitu:

  1. Gejala fisiologis, bahwa stres dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme, meningkatkan laju detak jantung, pernapasan, menimbulkan sakit kepala, dan serangan jantung.
  2. Gejala psikologis, bahwa stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja.
  3. Gejala perilaku, mencangkup perubahan dalam kebiasaan hidup, gelisah, merokok, nafsu makan berlebihan, dan gangguan tidur

Aspek-aspek stres menurut Selye (dalam Harjana, 2016) gejala-gejala stress digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

  1. Gejala Fisik: sakit kepala, tidur tidak teratur, susah tidur, bangun terlalu awal, sakit pinggang, terutama di bagian bawah, diare, radang usus besar, sulit buang air besar, sembelit, gatal-gatal pada kulit, urat tegang-tegang terutama pada leher dan bahu, terganggu pencernaannya, tekanan darah tinggi, serangan jantung, keringat berlebihan, berubah selera makan, lelah, atau kehilangan daya energi, dan bertambah banyak melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam bekerja dan hidup.
  2. Gejala Emosional: gelisah, cemas, sedih, depresi, mudah menangis, merana jiwa atau mood berubah-ubah, mudah marah, gugup, merasa tidak aman atau rasa harga diri rendah, mudah tersinggung, gampang menyerang, dan bermusuhan.
  3. Gejala Intelektual: susah konsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa,pikiran kacau, daya ingat menurun, melamun secara berlebihan, pikiran dipenuhi oleh satu pikiran saja, kehilangan rasa humor yang sehat, produktivitas atau prestasi kerja menurun, mutu kerja rendah, dan dalam kerja bertambah jumlah kekeliruan yang dibuat.
  4. Gejala Interpersonal: kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah mempermasalahkan orang lain, mudah membatalkan janji atau tidak memenuhi janji, suka mencari-cari kesalahan orang lain, menyerang orang dengan kata-kata, mengambil sikap terlalu membentengi atau mempertahankan diri, dan mendiamkan orang lain.

Pengertian Stres Kerja

Stres secara umum di artikan sebagai suatu kondisi dimana seorang individu harus menghadapi tantangan. Secara spesifik para ahli kemudian mendefinisikan stress kerja berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut Luthans (2006) mendefinisikan stres kerja sebagai respons adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, dan atau perilaku pada anggota organisasi. Robbins (2006) mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi dinamik yang di dalamnya individu menghadapi peluang, kendala, atau tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkan dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting. Stres menunjukkan suatu kondisi dinamika di mana seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang diinginkan dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai hal yang tidak pasti.Secara spesifik maka stres kerja adalah kondisi dinamik yang di dalamnya individu  menghadapi peluang, kendala (constraints), atau tuntutan (demans), yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting (Robbins & Judge, 2008).

Menurut Siagian (dalam Astianto, dkk, 2018) stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak dapat diatasi dengan baik biasanya berakibat pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaaan. Selain itu Cartwright dan Cooper (dalam Mauladi, 2019)  mengemukakan  stres kerja sebagai suatu ketegangan atau tekanan yang dialami ketika tuntutan yang dihadapkan melebihi kekuatan yang ada pada diri kita.

Munandar (2018) mengatakan bahwa stres kerja adalah hasil dari kurang atau tidak adanya kecocokan antara seseorang (dalam kepribadian, 10 bakat, dan kecakapannya) dengan lingkungannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dirinya dalam menghadapi berbagai tuntutan dalam hidupnya. Menurut Handoko (2018) stres kerja merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang dialami seseorang ketika bekerja yang disebabkan oleh suatu kondisi ketegangan yang dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi fisik seseorang.

Dimensi Dalam Konflik Peran Ganda

 

Berdasarkan definisi dari Greenhaus dan Beutell terdapat 3 aspek dasar dari work-family conflict (Amaliya dkk, 2015), yaitu :

  1. Konflik karena waktu (Time Based Conflict)

Aktivitas pada kedua peran tidak bisa di atur dengan baik, sehingga waktu yang di habiskan untuk satu peran lebih dominan dari peran lainnya. Terdapat dua bentuk konflik karena waktu, yaitu;

  • adanya tuntutan dalam sebuah peran yang menyebabkan tekanan waktu pada individu sehingga mustahil untuk memenuhi peran yang lain,
  • kenyamanan dalam menjalankan satu peran juga dapat menyebabkan tekanan waktu, walaupun secara fisik individu sedang memenuhi tuntutan pada peran yang lain.
  1.  Konflik karena ketegangan (Strain-Based Conflict)

Ketika wanita yang memiliki peran ganda mengalami work-family conflict maka hal itu akan menyebabkan ketegangan. Adanya bukti nyata, dari pekerjaan yang menyebabkan stres dapat menimbulkan gejala-gejala ketegangan seperti kecemasan, kelelahan, depresi, kelesuan, dan kecenderungan untuk cepat marah. Munculnya ketegangan ini menyebabkan individu merasa kesulitan untuk menjalankan tuntutan pada peran lain.

  • Pekerjaan sebagai sumber dari konflik (Work related sources of conflict) ketidak tepatan dan konflik yang didapatkan dalam pekerjaan dapat menyebabkan work-family conflict. Hal ini dapat memicu stres dalam pekerjaan misalnya tidak ada kecocokan antara individu dengan pekerjaan yang dijalani, adanya perasaan kecewa ketika harapan yang diinginkan tidak terpenuhi. Pada intinya pemicu work-family conflict dapat terjadi akibat stres yang muncul dari pekerjaan dan ke ikut sertaan yang tinggi pada salah satu peran dapat menimbulkan gejala ketegangan.
  •  Keluarga sebagai sumber konflik (Family related sources of conflict) konflik yang terjadi dalam keluarga peran ganda  berhubungan dengan terjadinya work-family conflict. Sehingga, dukungan dari pasangan menikah mampu menjaga keluarga dari kemungkinan terjadinya ketegangan dan work-family conflict.
  1. Konflik karena perilaku (Behavior-Based Conflict)

Pertentangan pada individu dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkah laku yang diberikan pada peran tertentu. Ketika di rumah individu berperan menjadi anggota keluarga sebagai ayah atau ibu, memiliki perasaan yang hangat dan emosional, juga menjaga dan merawat anak dengan baik. Sedangkan, di dunia kerja individu dituntut untuk berperan menjadi seorang yang mampu berfikir logis, memiliki agresivitas, dan jiwa berkuasa.

Winardi (2018 ), ada 6 tipe konflik peran yang relatif umum terlihat dan dijumpai pada berbagai organisasi yaitu:

  1. Konflik intra pengirim (intrasender conflict) yaitu konflik yang timbul apabila seseorang supervisor tunggal memberikan sejumlah tugas yang tidak sesuai satu sama lain (incompatible)
  2. Konflik antar pengirim (intersender conflict) yaitu konflik yang muncul apabila perintah atau ekspektasi dari satu orang atau kelompok, berbenturan dengan ekspektasi perintah orang lain, atau kelompok lain.
  3. Konflik orang / peranan (person/ role conflict) yaitu konflik yang muncul apabila tuntutan peranan dalam hal melaksanakan pekerjaan bertentangan dengan kebutuhan atau nilai individu yang bersangkutan.
  4. Konflik yang timbul karena beban kerja yang berlebih (in role overload conflict) dalam kondisi ini individu menghadapi perintah perintah dan ekspektasi dari sejumlah sumber yang tidak mungkin diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan dalam batas-batas kualitas tertentu.
  5. Ambiguitas peran (role ambiguity) yaitu konflik yang mucul jika individu memperolah informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas tentang tanggungjawabnya. Maka individu tersebut tidak mengetahui dengan pasti apa yang seharusnya dilakukan.
  6. Konflik antar peranan (interrole conflict) yaitu konflik yang muncul jika berbagai macam peranan yang dijalankan oleh orang yang sama menyebabkan timbulnya tuntutan–tuntutan yang berbeda. Hubungan antar pekerjaan dan keluarga misalnya telah menjadi sumber ketegangan yang makin meningkat, terutama pada keluarga-keluarga dengan dua macam karier

Pengertian Konflik Peran Ganda

 

Konflik peran ganda dinyatakan oleh Greenhaus dan Beutell (1985) sebagai sebuah konflik yang timbul akibat tekanan-tekanan yang berasal dari pekerjaan dan keluarga. Konflik peran terjadi apabila seseorang dihadapkan pada situasi dimana terdapat dua atau lebih persyaratan untuk melaksanakan peran yang satu dan dapat menghalangi pelaksanaan peran yang lain (Gibson, Ivancevich, & Donnely, 1995).

Dalam perkembangannya, konflik peran ganda juga di definisikan   sebagai bentuk konflik peran dimana tuntutan peran dari keluarga dan pekerjaan secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang akan memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan namun dipengaruhi juga oleh kemampuan seseorang tersebut dalam memenuhi tuntuntan peran keluarganya (Frone, Rusell & Cooper   dalam Nyoman Triaryati  2017).

Menurut   Nailil muna (2016) bahwa konflik peran ganda adalah suatu konflik dimana tuntutan umum, waktu dan juga adanya rasa tegang dari pekerjaan mengganggu tanggungjawab karyawan untuk keluarganya. Ditambahkan oleh Ismi  (2016) konflik peran adalah gejala psikologis yang dialami oleh seseorang yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan berpotensi menurunkan motivasi kerja

Menurut  Setyowati, (2018) kesulitan dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi tuntutan peran pada hal yang berbeda secara bersamaan inilah yang disebut sebagai work- family conflict. Dalam hal ini, wanita yang berkarier akan dituntut untuk memberikan performa atau kinerja kerja yang baik dan maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang wanita karier maupun ibu rumah tangga. Dalam konteks ini teori dari sebuah peran ganda menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki banyak peran dalam kehidupan sosialnya sesuai dengan norma, keyakinan, preferensi, dan harapan dari masyarakat

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja karyawan terbentuk karena adanya faktor-faktor
yang melatar belakanginya. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan
kerja dimana setiap faktor itu mempunyai peranan yang berbeda
tergantung pada pribadi masing-masing pegawai. Luthans (2001)
menyatakan bahwa: ”faktor-faktor kepuasan kerja terdiri dari supervisi,
rekan kerja, pekerjaan itu sendiri, upah dan promosi.” Faktor- faktor
tersebut merupakan item instrumen Job Description Index yang digunakan
banyak peneliti dalam mengkaji kepuasan kerja.
Menurut Robbins (2002): ”faktor penting yang lebih banyak
mendatangkan kepuasan kerjaadalah pekerjaan yang secara mentalitas
memberi tantangan, penghargaan yang layak, kondisi kerja yang
menunjang, dan rekan kerja yang mendukung.” Selanjutnya menurut
Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa banyak ahli yang melihat
kepuasan kerja dengan berbagai ukuran, dan yang sering digunakan adalah
Job Description Indeks yang dikembangkan oleh Smith, Kendall dan
Hulin yang menggunakan lima skala pengukuran yakni: Kondisi kerja,
rekan kerja, pengawasan, pengembangan karir dan imbalan.
Sedangkan menurut Lancaster dalam Mathis dan Jackson (2001),
menyatakan bahwa kepuasan kerja mempunyai banyak dimensi. Secara
Umum tahap yang diamati adalah kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri,
gaji, pengakuan, hubungan antara supervisor dengan tenaga kerja, dan
kesempatan untuk maju. Setiap dimensi menghasilkan perasaan puas
secara keseluruhan dengan pekerjaan itu sendiri, namun pekerjaan juga
mempunyai definisi yang berbeda bagi orang lain.
Ada dimensi serupa dalam penelitian-penelitian yang telah
dilakukan, sehingga dimensi-dimensi ini dianggap paling mempengaruhi
kepuasan kerja yang diinginkan. Dimensi tersebut adalah pekerjaan itu
sendiri, imbalan, promosi, supervisi, dan rekan kerja.
1) Pekerjaan Itu Sendiri
Faktor pertama dari kepuasan kerja adalah kondisi
pekerjaan itu sendiri, yakni kondisi pekerjaan yang secara
mental menantang. Karyawan cenderung lebih menyukai
pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk
menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan
menawarkan beragam tugas, kebebasan dan umpan balik
betapa baik mereka mengerjakan sesuatu (Robin, 2003).
Sarana-sarana dalam pekerjaan yang tersedia dengan lengkap
juga turut mempengaruhi kepuasan kerja. Pekerja juga tidak
akan dapat bekerja dengan baik jika fasilitas pendukung tidak
tersedia, konsekuensinya akan mempengaruhi kepuasan kerja.
2) Imbalan
Karyawan menginginkan sistem penggajian yang
mereka rasa wajar, tidak membingungkan dan sejalan dengan
harapan mereka. Bila penggajian dianggap adil, berdasarkan
tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar
gaji masyarakat, kepuasan kerja tercapai.
3) Promosi
Karyawan juga menginginkan kebijakan promosi yang
mereka rasa wajar. Individu-individu yang merasa bahwa
kebijakan promosi dibuat dengan cara yang adil dan wajar
akan mengalami kepuasan dalam pekerjaan mereka.
4) Supervisi
Supervisi merupakan fungsi penilaian terhadap
pekerjaan, apakah telah memenuhi standar sesuai yang
direncanakan atau terdapat penyimpangan di dalammya. Peran
pimpinan dalam pengawasan cukup berarti untuk mewujudkan
tujuan organisasi. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh
pimpinan dalam proses pengawasan adalah menciptakan
pengawasan yang fleksibel atau tidak kaku. Pengawasan yang
terlalu kaku dapat mengurangi kepuasan kerja
5) Rekan Kerja
Orang menginginkan sesuatu dari pekerjaan mereka
yang lebih dari sekedar uang atau prestasi yang tampak di
mata. Bagi sebagian besar karyawan, bekerja juga dapat
memenuhi kebutuhan untuk berinteraksi sosial. Oleh karena
itu, tidak mengherankan bahwa memiliki rekan kerja yang
ramah dan mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja.

Teori Kepuasan Kerja

Menurut Wexley dan Yukl (1977) secara umum ada 3 (tiga) teori
tentang kepuasan kerja yaitu:
1) Teori Pertentangan (Discrepancy Theory). Teori ini dipelopori
oleh Poerter (1961) dimana kepuasan ini diukur dengan
menghitung selisih dari apa yang seharusnya dengan
kenyataan yang ada (dirasakan). Kemudian Locke (1969)
menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan terhadap
beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan penimbangan
atas dua nilai yaitu pertentangan yang dipersepsikan antara apa
yang diinginkan seseorang individu dengan apa yang diterima
dan pentingnya apa yang diinginkan individu.
2) Equity Theory. Pendahulu teori ini Zeleznik (1958) dan
dikembangkan oleh Adams (1963). Prinsip dari teori ini adalah
bahwa puas atau tidaknya seseorang itu tergantung pada
apakah ia merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas
suatu situasi, diperoleh orang dengan cara membandingkan
dirinya dengan orang lain. Bila perbandingan itu dianggap
tidak seimbang tetapi menguntungkan, bisa menimbulkan
kepuasan tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan itu
tidak seimbang dan merugikan maka akan menimbulkan
ketidakpuasan.
3) Two Factor Theory. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh
Hazberg (1969), Hazberg mempengaruhi sikap seseorang
terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu kelompok
satisfier atau motivator dan kelompok dissatisfers atau hygiene
factors.
Satisfiers (motivator) adalah faktor-faktor atau situasi
yang dibuktikan sebagai sumber kepuasan kerja terdiri dari:
achievement, recognition, work it self, responsibility and
advancement. Hadirnya faktor ini akan menimbulkan kepuasan
tetapi tidak hadirnya faktor ini tidak selamanya menimbulkan
ketidakpuasan.
Dissatifers (hygiene factor) adalah faktor-faktor yang
terbukti menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri dari:
companny policy and administration, supervision technical
salary, interpersonal relation, working conditing, job security
dan status.
Perbaikan terhadap kondisi atau situasi ini akan mengurangi atau
menghilangkan ketidakpuasan, tetapi tidak akan menimbulkan kepuasan
karena ia bukan sumber kepuasan kerja. Artinya bahwa perbaikan
terhadap salary dan working cindition tidak akan menimbulkan
ketidakpuasan tetapi hanya mengurangi ketidakpuapasan (As’ad, 2000).

Aspek-aspek Kepuasan Kerja

Menurut Sutrisno Hadi (2001) kepuasan kerja pada dasarnya
adalah rasa aman (security feeling) dan mempunyai segi-segi yaitu segi
sosial dan ekonomi (gaji dan jaminan sosial) dan segi sosial psikologi
yaitu kesempatan untuk maju, kesempatan mendapatkan pekerjaan,
berhubungan dengan masalah pengawasan, berhubungan dengan
pergaulan antara karyawan dan atasannya.
Faktor-faktor yang memberi kepuasan kerja menurut Blum (1956)
sebagai berikut:
1) Faktor individu, seperti: umur, kesehatan, watak dan harapan
2) Faktor sosial, seperti: hubungan kekeluargaan, pandangan
masyarakat, kesempatan berkreasi, kegiatan perserikatan
pekerjaan, kebebasan berpolitik, dan hubungan
kemasyarakatan.
3) Faktor utamadalam pekerjaan, seperti: upah, pengawasan,
ketentraman dalam kerja, kondisi kerja, kesempatan untuk
maju, penghargaan terhadap kecakapan, hubungan sosial di
dalam pekerjaan, ketepatan dalam menyelesaikan konflik antar
manusia dan perasaan diperlukan adil baik yang menyangkut
pribadi maupun tugas