Pada pelaksanaan tanggungjawab sosial terhadap stakeholder.
Terdapat berbagai alasan yang mendorong perusahaan melaksanakan dan
mengungkapkan tanggungjawab sosial. Menurut Nor Hadi (2011) terdapat dua
pendekatan yang dijadikan pijakan perusahaan dalam melaksanakan
tanggungjawab sosial yaitu :
1. Motive Approach yaitu praktik tanggungjawab sosial perusahaan
dilakukan untukn mendukung operasi utama perusahaan. Praktik dan
pengungkapan tanggungjawab sosial lebih bersifat voolunter dan sangat
berbeda cakupan, tipe dan bentuk tanggungjawab sosial antarperusahaan.
2. System Approach yaitu praktik tanggungjawab sosial yang dilakukan
oleh perusahaan atas dasar anjuran regulasi. Sehingga dalam praktiknya,
dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi dan melakukan himbauan dan
anjuran peraturan.
Menurut wibisono, cara pandang tiap-tiap perusahaan terhadap
pelaksanaan tanggungjawab sosial berbeda-beda. Cara pandang ini terbagi
dalam tiga persepsi :
1. Perusahaan melakukan tanggungjawab sosial hanya sekedar basa-basi
dan keterpaksaan. Dalam arti, bahwa perusahaan melakukan Corporate
social responsibility karena memenuhi peraturan perundang-undangan
serta mematuhi anjuran aturan ataupun tekanan dari pihak eksternal.
Sehingga dalam praktiknya perusahaan melakukannya tidak serius hanya
sekedar dan bersifat jangka pendek.
2. Tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka
memenuhi kewajiban. Sehingga dalam praktiknya tanggungjawab sosial
dilaksanakan atas dasar anjuran regulasi yang harus dipatuhi.
3. Perusahaan melakukan tanggungjawab sosial bukan hanya sekedar
complience namun beyond complience. Sehingga tanggungjawab sosial
dijadikan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan. Tanggungjawab
sosial bukan hanya sekedar polesan atau untuk mematuhi aturan regualasi,
namun lebih dari itu tanggungjawab sosial dijadikan sebagai bagian
strategi dan jantung perusahaan.
Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility (skripsi & tesis)
Tanggungjawab sosial memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks.
Langkah awal untuk memudahkan pemahaman, beberapa ahli mencoba
merumuskan prinsip-prinsip corporate social responsibility. Crowther david
(2008) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab sosial menjadi tiga yaitu :
1. Sustainbility, berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan
aktifitasnya, dengan tetap memperhatikan sumberdaya dimasa depan.
Sehingga untuk keberlanjutan perusahaan, penggunaan sumberdaya harus
memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.
2. Accountability, upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas
aktivitas yang dilakukan.
3. Transparansi, bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut
dampak terhadap pihak ekternal. Transparansi merupakan satu hal yang
amat penting bagi pihak eksternal, berperan dalam mengurangi asimetri
inforrmasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak lingkungan.
sedangkan prinsip – prinsip yang ditetapkan oleh komisi Brundtland (1987)
(dalam Totok, 2014:164).
1. Prinsip akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap
masyarakat dan lingkungan.
2. Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan
integritas.
3. Prinsip menghormati kepentingan stakeholder, dalam arti harus
menghormati, mempertimbangkan, dan menanggapi kepentingan
stakeholders.
4. Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus
menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib.
5. Prinsip menghormati norma- norma perilaku internasional.
6. Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus
menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan
universalias mereka.
Peraturan terkait Corporate Social Responsibility (skripsi & tesis)
Peraturan tentang corporate social responsibility telah diatur dalam
beberapa regulasi. Bersifat mengikat dan memaksa sehingga sudah menjadi
keharusan bagi perusahaan untuk melakukan tanggunjawab sosial.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 (1) menyatakan
bahwa tanggung Jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Selanjutnya undang-undang yang mengatur perseroan dalam kegiatan
menjalankan usahanya terkait dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang berisikan:
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung Jawab
Sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
diatur dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggungjawab
sosial dan lingkungan terbatas. Dalam passal (2) menyatakan bahwa: Setiap
Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan
lingkungan. selanjutnya dalam pasal Pasal 3 menyebutkan bahwa:
1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal (2) menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
berdasarkan undang-undang.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di
dalam maupun di luar lingkungan Perseroan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam pasal 15 (b)
menyatakan bahwa setiap penanaman modal baik dalam negeri ataupun luar
negeri berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial. Lebih lanjut dalam
pasal 16 menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk
menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apabila penanam modal tidak
melakukan tanggungjawab sosial maka akan dikenakan sanksi sebagaimana
yang dijelaskan dalam pasal 34 bahwa badan usaha atau usaha perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif
berupa:
1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Kompenen corporate social Responsibility (CSR) (skripsi & tesis)
Ada tujuh kompenen corporate social Responsibility menurut
wibisono ( Inggar, 2015) antara lain sebagai berikut:
1. Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol
sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.
2. Perlindungan dan kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang
menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya.
3. Interaksi dan keterlibatan peran masyarakat dalam menentukan
kebijakan perusahaan penting, sehingga perusahaan dengan
masyarakat sekitarnya harus menjaga harmonisasi agar bersinergi.
4. Kepemimpinan dan pemegang saham merupakan pihak yang paling
memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh
perusahaan.
5. pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila pelanggan puas
maka mereka akan repeat order dan keuntungan lebih akan diperoleh.
6. Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi.
7. komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui sistem informasi
akan membantu dalam pengambilan keputusan.
adapun kompenen tanggungjawab sosial menurut The World Business
council for sustainable Development (Business Action for Sustainable
Development), yaitu:
1. human rights,
2. employee rights,
3. environmental protection,
4. supplier relations,
5. stakeholder rights,
6. CSR performance monitoring and assessment.
Komponen tanggung jawab sosial perusahaan menurut Global Reporting
Initiative (GRI) adalah:
1. the workplace,
2. human rights,
3. suppliers,
4. products and services
Definisi Corporate social Responsibility (CSR) (skripsi & tesis)
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai “ Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large. Maksudnya adalah “komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas” (Wibisono dalam Hadi, 2011). Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan selain diarahkan untuk meningkatkan profit, namun harus dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Corporate social responsibility digunakan sebagai pembangunan berkelanjutan perusahaan yang memberikan manfaat tidak hanya untuk perseroan akan tetapi komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Tanggungjawab sosial menurut lembaga keuangan global World Bank menyatakan bahwa “ The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”. Tanggungjawab sosial sebagai komitmen perusahaan untuk berkonstribusi pada pembangunan berkelanjutan, bekerjasama dengan karyawan beserta perwakilannya, masyarakat lokal dan pada umumnya untuk meningkatkan kualitas hidup (dalam Budi, 2018). Definisi Corporate social responsibility (CSR) menurut Johnson dan Johnson menyatakan bahwa: “CSR is about how companies manage the business processes to produce anoverall positive impact to society“. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Hadi, 2011). Ghana dalam Elvinaro dan Dindin (2011:37) mendefinisikan Corporte social responsibility sebagai berikut “CSR is about capacity building for sustainable likelihood. It respect cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employees, the community and the government”. Definisi ini memberikan penjelasan yang lebih dalam, pengembangan corporate social responsibility memberikan kapasitas yang berkelanjutan, menghormati perbedaan budaya dan menemukan peluang bisnis dalam membangun ketrampilan karyawan, masyarakat serta pemerintah. Tanggung jawab sosial menurut CSR Forum adalah “CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment”. tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan (dalam Akmal Lagerania, 2013). International finance corporation mendefinisikan corporate social responsibility sebagai komitmen perusahaan untuk berperan agar bisa menopang pembangunan ekonomi melalui bekerja dengan karyawan, keluarganya, komunitas lokal dan, masyarakat luas, untuk meningkatkan kehidupannya melalui cara-cara tersebut baik untuk bisnis dan pengembangan. Schermerhorn (1996) menyatakan bahwa corporate social responsibility sebagai kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingan sendiri maupun kepentingan stakeholders (Nistantya Sancahya, 2013). Definisi yang lebih luas dinyatakan oleh ISO 26000 (dalam Erlita Rahmi, 2012) bahwa Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparant and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society,takes into account the expectations of stakeholder, is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated through out the organization and practiced in its relationships. Pengertian di atas dapat diartikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.
Model Pengukuran Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis “NH Approach” (skripsi & tesis)
Metode NH Approach yang dikembangkan oleh Nor Hadi (2009) mengacu pada kaidah legitimacy theory dan stakeholder theory, yang mana secara garis besar eksistensi perusahaan tidak terlepas dari peran stakeholder internal maupun eksternal (community, supplier, legislators, creditors, environmental, bankers, aquaires, directors, shareholder, employee, market force dan lainya). Untuk itu perusahaan harus menjaga keberpihakan mereka dengan stakeholder salah satunya karyawan (employee). Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai cara salah satunya dengan praktik social reponsibility bidang employee. Strategi ini dapat mengurangi kesenjangan antara ekspektasi perusahaan dengan ekspektasi stakeholder (employee). Menurut Bath Terdapat tiga alasan yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik corporate social responsibility yaitu: (1) Perusahaan setidaknya harus patuh (comply) terhadap peraturan yang berlaku; (2) Risk minimisation, lebih dari sekedar kepatuhan, perusahaan harus menyadari impact nyata dan impact potensial secara sosial ekonomi, politik maupun lingkungan; (3) Value Creation, Perusahaan dapat menciptakan “positive social value” dengan melibatkan stakeholder. Perusahaan yang telah melaksanakan tanggungjawab sosial diperlukan adanya pengukuran kinerja pada masingmasing bidang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tanggungjawab sosial baik dari sisi dampak pengurangan negative externalities fisik maupun upaya respon terhadap persoalan yang terjadi. NH Approach merupakan konsep pengukuran kinerja corporate social responsibility yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas pelaksanaan tanggungjawab dalam menangani persoalan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sudut pandang keterlibatan langsung dan tidak langsung, pelaksanaan tanggungjawab sosial terdapat dua strategi. pertama, pola self managing yaitu praktik tanggungjawab sosial dilakukan sendiri oleh perusahaan dengan menugaskan karyawan, melalui yayasan dan organisasi sosial yang dibentuk lewat komando corporate secretary/biro humas dan sejenisnya. Kedua, pola outsourcing merupakan strategi implementasi tanggungjawab sosial yang diserahkan oleh pihak ketiga, baik bermitra oleh pihak profesional seperti: LSM, PMI, dan lainnya. Ranah yang diukur yaitu tingkat kepuasan atau klaim berbagai stakeholder terhadap perusahaan atas berbagai dampak yang memunculkan serta sejauhmana tanggungjawab sosial yang dilakukan mampu mengurangi atau mengeliminsi dampak bersangkutan. Dengan demikian ukuran efektivitas tanggungjawab sosial diukur dengan variabilitas klaim dari stakeholder berikut kemampuan tanggungjawab sosial mampu mengeliminasi atau mengurangi dampak negatif operasi persahaan. Ranah pengukuran kinerja sosial perusahaan dijadikan sebagai dasar pijakan untuk melihat tingkat keberhasilan praktik corporate social responsibility terhadap stakeholder. Penggunaan model NH Approach dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan mencapai tingkat keberhasilan dalam menangani persoalan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Apabila perusahaan mampu memdapatkan efektivitas pelaksanaan tanggungjawab sosial dari berbagai dimensi stakeholder ataupun mampu menekan dan/atau menghilangkan dampak negatif dalam operasional perusahaan, maka keberlanjutan perusahaan akan tercapai.
Teori Komitmen Organisasi (skripsi & tesis)
Mowday, Porter, dan Steers (1982:186 dalam Liesche, 2002) mendefinisikan komitmen organisasi yaitu: “the relative strength of an individual’s identification with aninvolvement in a particular organization”. Definisi ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiiki arti lebih dari sekedar loyalitas pasif, akan tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan employee untuk memberikan konstribusi yang berarti pada organisasi. Sementara itu, Randall, Fedor, dan Longenecker (dalam Greenberg & Baron, dalam Liesche, 2002) menyatakan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan keinginan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi organisasi. Menurut Greenberg dan Baron (dalam, Liesche 2002) karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif sehingga pada akhirnya juga lebih menguntungkan bagi organisasi. Meyer dan Allen (1997, dalam Liesche 2002) juga menyatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja dengan penuh dedikasi karena karyawan yang memiliki komitmen tinggi menganggap bahwa hal penting yang harus dicapai adalah pencapaian tugas dalam organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi tinggi memiliki pandangan yang positif dan akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. sehingga karyawan akan memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. Komitmen organisasi merupakan salah satu kunci penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Aktami, dalam Zulkarnain dan Sherry 2014). Lebih lanjut, Mowday, dkk menjelaskan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi, antara lain identifikasi (identification) yaitu: (1) pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi; (2) keterlibatan (involvement) yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan; (3) loyalitas (loyalty) yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal( Zulkarnain dan Sherry, 2014). Luthans (dalam Bara, 2016) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan keyakinan tertentu serta penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan atau derajat sejauh mana seorang pegawai memihak pada sutu organisasi tertentu dengan tujuan-tujuan serta memelihara keanggotaan dalam organisasi (Robbins, dalam I Gusti Putu, 2016). Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi akan melakukan tugas yang tidak hanya tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, akan tetapi juga melakukan pekerjaan lain, dimana apabila ada karyawan yang tidak mampu melakukan suatu pekerjaan, maka karyawan yang berkomitmen akan cenderung membantu rekannya demi tercapainya tujuan yang diharapkan oleh organisasi tanpa membanding-bandingkan kemampuannya dengan karyawan lain (dalam Bara, 2016). Komitmen organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan kepada organisasi dan merupakan suatu proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengungkapkan perhatian mereka terhadap organisasi terhadap keberhasilan organisasi dan keberlanjutan organisasi (Muhammad Fauzi, 2016). Komitmen organisasi dapat terwujud melaui keberpihakan perusahaan atau tanggungjawab sosial terhadap karyawan. Dengan demikian orientasi perusahaan yang seharusnya diorientasikan untuk shareholder ke arah stakeholder. Sebagaimana yang dinyatakan oleh danu (dalam Ignatia dan Paskah, 2013) bahwa terjadinya pergeseran orientasi dalam dunia bisnis dari shareholder ke stakeholder telah disebut sebagai munculnya isu tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial diwujudkan dengan memperhatikan kepentingan stakeholder baik eksternal maupun internal. Karyawan merupakan salah satu stakeholder internal yang mempunyai peran penting dalam kegiatan bisnis. Sehingga perusahaan diarahkan untuk memperhatikan karyawan dengan tanggungjawab sosial. Dengan cara ini akan memunculkan komitmen organisasi karyawan. Sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.
Teori Legitimasi (skripsi & tesis)
Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang
beriorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu,
dan kelompok masyarakat. Sebagai suatu sistem yang mengedepankan
keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus kongruen dengan
harapan stakeholder. Konsep legitimasi berhubungan dengan bagaimana peran
legitimasi dalam kehidupan sosial, khususnya pada terbentuk dan bertahannya
wewenang. Legitimasi merupakan status dan kondisi yang terjadi ketika sistem
nilai suatu entitas adalah sama dan sebangun dengan masyarakat (dalam Ponny
Harsanti, 2011). Selanjutnya Deegan (dalam Nor Hadi, 2011) menyatakan
bahwa legitimasi perusahaan merupakan arah impikasi orientasi
pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitikberatkan pada stakeholder
perspective.
Teori legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan
kelompok yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik
maupun nonfisik (dalam Nurul Kusuma, 2013). Lebih lanjut Deegan
menjelaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan mereka
beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau
lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk
memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar
sebagai sesuatu yang “sah” (dalam Yovani & Sekar, 2015). O‟donovon
(dalam Amir Hamzah, 2016) menyatakan bahwa legitimacy dapat dilihat
sebagai sesuatu yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan
sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian
legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan
untuk mempertahankan going concern. Legitimasi dapat diperoleh manakala
terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak menganggu atau sesuai
dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan.
Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu
legitimasi perusahaan dapat terancam.
Senjangan legitimasi terjadi sebagai akibat ketidaksesuaian antara
aktivitas operasi perusahaan terhadap ekspektasi masyarakat, sehingga
memunculkan tekanan dari stakeholder. Penekanan ini diakibatkan ketika
perusahaan terjadi incongruence (senjangan legitimasi) antara harapan dengan
kenyataan. Berbagai pihak yang berpeluang memberikan tekanan terhadap
perusahaan seperti legislators, green group, community. Tak terkecuali bankers,
market force, employee dan shareholder juga memiliki kepentingan dari klaim
semua pihak. Untuk itu, ketika operasi perusahaan tidak sesuai maka akan
memicu reaksi dari stakeholder serta akan melakukan tekanan.
Untuk mengurangi/mengeliminasi berbagai tekanan dari stakeholder,
perusahaan diarahkan melakukan tanggungjawab sosial (corporate social
responsibility). Pelaksanaan corporate social responsibility mempunyai
peranan penting untuk meningkatkan legitimasi yang nantinya akan
memunculkan keberpihakan dari stakeholder. Sehingga dapat mengurangi atau
mengeliminasi berbagai tekanan yang ada. Umumnya perusahaan sudah
melakukan corporate social responsibility. Akan tetapi untuk mengetahui
sejauhmana kinerja corporate social responsibility yang telah dilaksanakan
diperlukan adanya pengukuran. NH Approach merupakan salah satu metode
yang dapat digunakan untuk pengukuran corporate social responsibility.
Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan (skripsi & tesis)
Dalam perkembangan industri modern seperti sekarang ini perusahaan seharusnya menyadari bahwa permasalahan sosial dan lingkungan adalah bagian penting yang harus diperhatikan perusahaan (Pflieger et al., 2005). Adanya kinerja lingkungan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan peringkat PROPER yang lebih baik akan mendapatkan reaksi positif dan legitimasi dari lingkungan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan dalam 31 jangka panjang. Penelitian terkait kinerja lingkungan pada kinerja keuangan diteliti oleh Al-Tuwaijri et al. (2004), Suratno dkk. (2006), dan Almilia dan Wijayanto (2007), Widhiastuti et al., (2017), serta Damanik & Yadnyana (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh positif kinerja lingkungan pada kinerja keuangan. Darnall (2005) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah, kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi memiliki gaya manajemen yang lebih organik dan dapat mengambil keuntungan tambahan dengan berinvestasi melalui kinerja lingkungan
Undang – Undang Terkait CSR (skripsi & tesis)
Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR, semakin menguat di Indonesia terutama setelah dinyatakan tegas dalam undang – undang perseroan terbatas No. 40 tahun 2007. Disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat 1). Dimana dalam undang – undang perseroan terbatas tidak menyebutkan secara rinci berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksinya bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Pereroan terbatas yang tidak melakukan CSR akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan. Peraturan lain yang berhubungan dengan CSR adalah undang – undang No. 5 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 (b), yang menyatakan bahwa “setiap pananam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan”. Kemudian pada Tahun 2012 terdapat Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa CSR yang awalnya bersifat sebagai laporan tambahan, sekarang sudah menjadi laporan wajib yang harus dipublikasikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Kehadiran akan undang – undang tersebut diharapkan memberikan iklim investasi yang baik bagi kalangan investor. Undang – undang tersebut juga memberikan kenyamanan dan ketertarikan bagi investor jika terdapat sebuah kepastian hukum dan jaminan akan adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap modal yang ditanamkan. Secara garis besar tujuan diterbitkannya undang – undang tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum juga adanya transparansi dan tidak membeda – bedakan serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam maupun luar negeri. Adanya kepastian dan jaminan kenyamanan bagi investor, tentunya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Berkaitan dengan hal tersebut, CSR merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Selain itu undang – undang tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak karena adanya eksplorasi sumber daya alam oleh perusahaan. Dimana perusahaan tidak hanya mengambil sumber daya alam yang ada, tetapi juga harus dapat memperbaharui lingkungan agar ekosistem terjaga. Tren globalisasi saat ini menunjukkan hal – hal yang berkaitan dengan lingkungan karena hal tersebut sudah menjadi kepentingan utama bagi masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia, oleh sebab itu CSR dianggap menjadi penilaian hukum otoritas tertentu. Dimana perusahaan yang melakukan CSR akan dapat meningkatkan investasi terutama dilihat dari kinerja saham. Ada anggapan CSR identik dengan kegiatan sukarela dan menghambat iklim investasi. Kenyataan CSR merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negative dari proses produksi terhadap publik.
Pelaporan CSR dengan GRI G4 (skripsi & tesis)
Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk keberlanjutannya. Perusahaan wajib untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan (sosial, ekonomi dan lingkungan) melalui kegiatan CSR. Kegiatan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sosial atau CSR. Laporan pertanggungjawaban sosial diungkapkan dalam Corporate Social Responsibility Report yang secara periodik dipublikasikan oleh perusahaan untuk mendapatkan citra positif dimata masyarakat, stakeholder, dan investor. Dalam pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor mengacu pada GRI G4. GRI G4 memiliki 91 item yang akan menjadi indikator pengungkapan perusahaan. GRI G4 memberikan kemudahan untuk perusahaan dalam mengungkapkan kegiatan CSR dan lebih mudah berbagi informasi dengan stakeholder. Pedoman GRI G4 menjadikan keselarasan terhadap pelaporan CSR perusahaan, sehingga dapat diperbandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain
Pengungkapan Standar Khusus GRI G4 (skripsi & tesis)
Pengungkapan berdasarkan standar khusus berpedoman pada GRI G4 terbagi menjadi 3, yaitu pengungkapan kinerja ekonomi, pengungkapan kinerja lingkungan dan pengungkapan atas kinerja sosial. Pengungkapan kinerja ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap kondisi ekonomi bagi stakeholders, dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Dimensi ekonomi menggambarkan arus modal di antara para pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Pengungkapan ekonomi memiliki 4 indikator pendekatan dan memiliki 9 item yang diharapkan untuk diungkapkan dalam laporan yang mencakup aspek kinerja ekonomi (economic performance) 4 item, aspek keberadaan di pasar (market presence) 2 item, aspek dampak ekonomi tidak langsung (indirect economic impacts) 2 item, aspek praktik pengadaan 1 item. Pengungkapan kinerja lingkungan berkaitan dengan dampak dari organisasi terhadap sistem alam yang hidup dan yang tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (energi dan air) dan output (emisi, efluen dan limbah), termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk danjasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan (GRI, 2013). Pengungkapan lingkungan memiliki 34 item yang diharapkan untuk diungkapkan dalam laporan yang mencakup aspek bahan (material) dengan 2 item, energi (energy) dengan 5 item, air (water) dengan 3 item, keanekaragaman hayati (biodiversity) dengan 4 item, emisi (emission) dengan 7 item, efluen dan limbah (effluents and waste) dengan 5 item, produk dan jasa (products and service) dengan 2 item, kepatuhan (compliance) dengan 1 item, transportasi (transport) dengan 1 item, dan lain-lain (overall) dengan 1 item, aspek asesmen pemasok atas lingkungan dengan 2 item, aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan dengan 1 item. Pengungkapan kinerja sosial membahas dampak organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi tersebut beroperasi. Indikator Kinerja Sosial GRI berisi subKategori Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja (Labor Practices and Decent Work), Hak Asasi Manusia (Human Right), Masyarakat (Society), dan Tanggung Jawab Produk (Product Responsibility). Pengungkapan sosial memiliki 48 item yang diharapkan untuk diungkapkan dalam laporan yang mencakup sub kategori Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja (Labor Practices and Decent Work) terdapat aspek kepegawaian dengan 3 item, aspek hubungan industrial dengan 1 item, aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan 4 item, aspek pelatihan dan pendidikan dengan 3 item, aspek keberagaman dan kesetaraan peluang dengan 1 item, aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki dengan 1 item, aspek asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan dengan 2 item, aspek mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan dengan 1 item. Sub Kategori Hak Asasi Manusia (Human Right) terdapat aspek investasi dengan 2 item, aspek non-diskriminasi dengan 1 item, aspek kebebasan perserikatan dan perjanjian kerja bersama dengan 1 item, aspek pekerja anak dengan 1 item, aspek pekerja paksa atau wajib kerja dengan 1 item, aspek praktik pengamanan dengan 1 item, aspek hak adat dengan 1 item, aspek asesmen dengan 1 item, aspek asesmen pemasok atas hak asasi manusia dengan 2 item, aspek mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia dengan 1 item. SubKategori Masyarakat (Society) terdapat aspek masyarakat local dengan 2 item, aspek anti-korupsi dengan 3 item, aspek kebijakan publik dengan 1 item, aspek anti persaingan dengan 1 item, aspek kepatuhan dengan 1 item, aspek asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat dengan 2 item, aspek mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat dengan 1 item. Sub-Kategori Tanggung Jawab Produk (Product Responsibility) terdapat aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan dengan 2 item, aspek pelabelan produk dan jasa dengan 3 item, aspek komunikasi pemasaran dengan 2 item, aspek privasi pelanggan dengan 2 item.
Standar Pengungkapan Berdasarkan GRI G4 (skripsi & tesis)
Standar pengungkapan sustainability report dalam Pedoman G4 terdiri dari dua standar pengungkapan yang berbeda, yaitu standar umum dan standar khusus. Pengungkapan standar umum berlaku untuk semua perusahaan yang menyiapkan sustainability report. Perusahaan harus mengidentifikasi pengungkapan standar umum yang wajib untuk dilaporkan. Pengungkapan standar umum dibagi menjadi tujuh aspek, yaitu strategi dan analisis, profil perusahaan, aspek material dan boundary teridentifikasi, hubungan dengan stakeholder, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas (GRI, 2013). Pengungkapan standar khusus pada pedoman GRI G4 dibagi kedalam tiga kategori, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial (GRI, 2013). Kategori sosial dibagi kedalam empat subkategori, yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, serta tanggung jawab atas produk. Sustainability report perusahaan memberikan informasi terkait dengan aspek material, aspek yang dampaknya diidentifikasi oleh perusahaan. Aspek material adalah aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan secara signifikan, atau yang secara nyata mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan stakeholder (GRI, 2013)
Prinsip Pelaporan Sustainability Report (skripsi & tesis)
Prinsip pelaporan sustainability report oleh Global Reporting Initiative (GRI)
yang terdapat dalam pedoman GRI-G4 mengungkapkan bahwa sustainability report
harus memenuhi beberapa prinsip berikut :
1) Keseimbangan
Laporan tersebut harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari
kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukan asesmen yang beralasan
atas kinerja organisasi secara keseluruhan. Keseluruhan penyajian konten
laporan harus memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja
organisasi.
2) Komparabilitas
Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan
pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan dalam kinerja
organisasi dari waktu ke waktu, dan dapat mendukung analisis relatif terhadap
organisasi lain. Komparabilitas diperlukan untuk mengevaluasi kinerja.
Pemangku kepentingan yang menggunakan laporan tersebut harus dapat
membandingkan informasi yang dilaporkan mengenai kinerja ekonomi,
lingkungan, dan sosial terhadap kinerja masa lalu organisasi tersebut,
tujuannya, dan, setingkat mungkin, terhadap kinerja organisasi lain.
Perbandingan antara organisasi memerlukan kepekaan terhadap faktor-faktor
seperti perbedaan dalam ukuran organisasi, pengaruh geografis, dan
pertimbangan lain yang mungkin mempengaruhi kinerja relatif suatu
organisasi.
3) Akurasi
Informasi yang dilaporkan harus benar-benar akurat dan rinci bagi pemangku
kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor. Respon terhadap topik
ekonomi, lingkungan, dan sosial dan indikator dapat dinyatakan dengan cara
yang berbeda, mulai dari tanggapan kualitatif hingga pengukuran kuantitatif
yang terperinci. Karakteristik yang menentukan akurasi bervariasi sesuai
dengan sifat informasi dan pengguna informasi.
4) Ketepatan Waktu
Pelaporan terjadi pada jadwal teratur dan informasi tersedia tepat waktu bagi
pemangku kepentingan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi
yang tepat. Kegunaan informasi sangat terkait dengan apakah waktu
pengungkapannya kepada pemangku kepentingan memungkinkan mereka
mengintegrasikannya secara efektif ke dalam pengambilan keputusan mereka.
Waktu penerbitan mengacu pada keteraturan pelaporan dan juga
kedekatannya dengan kejadian aktual yang dijelaskan dalam laporan.
5) Kejelasan
Informasi harus tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses
oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan tersebut. Laporan
harus menyajikan informasi dengan cara yang dapat dimengerti, dapat
diakses, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan organisasi
(baik dalam bentuk cetak maupun melalui saluran lain).
6) Keandalan
Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus
dikumpulkan, dicatat, disusun, dianalisis, dan diungkapkan dengan cara yang
dapat dilakukan pemeriksaan dan akan menentukan kualitas dan materialitas
informasi. Informasi dan data yang termasuk dalam laporan harus didukung
oleh pengendalian internal atau dokumentasi yang dapat ditinjau oleh orang
lain selain mereka yang menyiapkan laporan.
Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi & tesis)
Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggungjawab di bidang hukum (Darwin, 2004). Menurut WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) dalam Hidayat (2015) mengemukakan CSR sebagai “The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of work life of workforce and their families as well as of the local community and social large”, yang berarti bahwa komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dan kerja mereka dan komunitas lokal dan masyarakat yang luas. Untung (2014) mendefinisikan CSR atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Pengungkapan CSR dalam annual report perusahaan telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf dua belas (IAI, 2009) yang menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial. Trinidads & Tobacco Bureau of Standards (dalam Reza Rahman, 2009) menyatakan bahwa komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas local, dan masyarakat yang lebih luas. Aktivitas CSR atau kegiatan sosial dari perusahaan selain merupakan suatu tanggungjawab kepada masyarakat tetapi juga dipandang sebagai stategi bisnis perusahaan. Selain itu, kegiatan sosial ini juga diyakini sebagai sarana untuk meningkatkan citra perusahaan sehingga diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan akses ke pasar modal. CSR akan membantu perusahaan meningkatkan citra dan penjualan, menarik dan mempertahankan SDM yang berkualitas, meningkatkan pengambilan keputusan pada hal – hal kritis, dan mengelola resiko dengan baik.
Penilaian Kinerja Lingkungan Melalui PROPER (skripsi & tesis)
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini telah dilaksanakan meulai tahun 2002 di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup dan diumumkan secara rutin kepada masyarakat. Kinerja lingkungan perusahaan (environmental performance) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green) (Suratno, dkk. 2006). Dengan adanya program ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya sehingga dampak dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan mulai dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai alternative instrument sejak 1995. Pada awalnya, program ini di kenal dengan nama PROPER PROKASIH. Alternatif instrumen penataan dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penataan masing – masing perusahaan kepada stakeholder pada skala nasional. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menyikapi dengan aktif informasi tingkat penataan itu dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya serta dapat meminimalisasi dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan tersebut. PROPER merupakan sistem pemeringkatan yang pertama kali menggunakan peringkat warna. Peringkat kinerja lingkungan dikelompokkan menjadi lima (5) peringkat warna guna memudahkan komunikasi dengan stakeholder dalam menyikapi hasil kinerja penataan perusahaan. Masing-masing peringkat warna mencerminkan kinerja perusahaan. Urutan kinerja penataan terbaik adalah peringkat emas, hijau, Biru, Merah selanjutnya peringkat terburuk adalah peringkat hitam. Penilaian PROPER mengacu pada persyaratan penataan lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait dengan pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah, AMDAL, serta pengendalian pencemaran laut. Ketentuan ini bersifat wajib untuk dipenuhi, jika perusahaan memenuhi seluruh peraturan tersebut maka akan diperoleh peringkat biru, jika tidak maka merah atau hitam, tergantung pada aspek ketidaktaatannya (Rakhiemah, 2009).
Kinerja Lingkungan Perusahaan (skripsi & tesis)
Kinerja lingkungan merupakan hubungan perusahaan dengan lingkungan mengenai dampak lingkungan dari sumber daya yang digunakan, efek lingkungan dari proses organisasi, implikasi lingkungan atas produk dan jasa, pemulihan pemrosesan produk serta mematuhi peraturan lingkungan kerja. Teori legitimasi kaitannya dengan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan adalah apabila terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat (legitimacy gap), maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Almar dkk., 2012). Kinerja lingkungan merujuk pada hasil yang dicapai lingkungan setiap kali aspek lingkungan melakukan kegiatan proses, produk, jasa, sistem, dan organisasi yang dikelola dan dikendalikan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Aktivis tanggung jawab lingkungan berpendapat bahwa kinerja lingkungan yang baik dapat menarik lebih banyak investor institusional, mengurangi biaya lingkungan dan biaya politik, kemudian meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Montabon et al., 2007). Dari penjelasan diatas maka kinerja lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup disekitar perusahaan atau wilayah terdampak terdampak operasi. Apabila perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam bidang lingkungan hidup maka secara otomatis perusahaan akan memperoleh legitimasi dari masyarakat berupa kepercayaan dan citra yang positif.
Rasio Profitabilitas (skripsi & tesis)
Rasio profitabilitas (profitability ratio) mengukur pendapatan atau
keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode tertentu. Laba atau
kekurangannya, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh
pendanaan utang dan ekuitas. Hal tersebut juga mempengaruhi posisi likuiditas
perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh. Sebagai konsekuensinya,
baik investor maupun kreditor tertarik dengan mengevaluasi daya laba profitabilitas
perusahaan. Profitabilitas seringkali digunakan sebagai uji utama atas keefektivitasan
operasi manajemen (Weygandt et al., 2014).
Menurut (Weygandt et al., 2014) rasio profitabilitas di bagi menjadi beberapa
yaitu :
1) Margin Laba (Profit Margin) adalah pengukuran persentase setiap nilai
penjualan yang menghasilkan laba bersih. Hal ini dihitung dengan membagi
laba bersih dengan penjualan bersih.
2) Perputaran Aset (Asset Turnover) mengukur seberapa efisien sebuah
perusahaan menggunakan asetnya untuk memperoleh penjualan. Hal ini di
tentukan dengan membagi penjualan bersih dengan setiap uang yang di
investasikan pada asset.
3) Pengembalian Atas Ekuitas Pemegang Saham Biasa (Return On Common
Stockholders Equity) digunakan untuk mengukur profitabilitas investasi dari
pemilik perusahaan.
4) Laba Per Saham (Earning Per Share-EPS) digunakan untuk mengukur laba
bersih yang diperoleh pada setiap lembar saham biasa.
5) Rasio Harga Laba (Price Earning Ratio) digunakan untuk mengukur rasio
harga pasar per lembar saham terhadap laba per saham.
6) Rasio Pembayaran (Payout Ratio) digunakan untuk mengukur persentase
penghasilan yang didistribusikan dalam bentuk deviden kas.
7) Pengembalian Atas Aset (Return On Asset-ROA) merupakan pengukuran
secara keseluruhan atas profitabilitas yang dihitung dengan membagi laba
bersih dengan asset rata-rata.
Menurut Almar dkk (2012) ROA mengukur berapa persentase laba bersih
terhadap total aktiva perusahaan. Dari beberapa rasio yang di jelaskan diatas, maka
penelitian ini memilih ROA (Return On Asset) untuk di jadikan sebagai proksi
mewakili kinerja keuangan perusahaan. ROA sendiri memiliki kemampuan untuk
melihat secara keseluruhan atas laba yang dihasilkan perusahaan dalam periode
tertentu.
Kinerja Keuangan Perusahaan (skripsi & tesis)
Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan. Kinerja kauangan dapat diukur dari laporan keuangan tahunan yang secara periodik memberikan tinjauan mengenai posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam lapoan keuangan digunakan oleh investor untuk memprediksi laba, dividen, dan resiko (Natalia & Subekti, 2013). Menurut Fahmi (2011) pengertian kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturanaturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering digunakan. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan melakukan penyimpangan atau tidak. Ada banyak jenis rasio keuangan yang biasa digunakan yaitu : rasio likuiditas (liquidity ratio), rasio profitabilitas (profitability ratio) dan rasio solvabilitas (solvency ratio). Menurut Weygandt et al., (2014) analisis rasio (ratio analysis) menyatakan hubungan diantara pos-pos tertentu dari data laporan keuangan. Sebuah rasio menyatakan hubungan matematika antara suatu kuantitas dengan yang lainnya. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase, tingkat atau proporsi sederhana. Menurut Weygandt et al., (2014) beberapa rasio dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu : rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas.
Hubungan Corporate Sosial Responsibility dan Profitabilitas (skripsi dan tesis)
CSR dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai salah
satu strategi dalam meminimalisir risiko dan meningkatkan
profitabilitas. Pelaksanaan CSR memberikan banyak manfaat antara
lain menurunkan biaya operasional perusahaan, meningkatkan
volume penjualan dan pangsa pasar, menarik calon investor melalui
citra positif yang tercipta dan lain sebagainya. Reputasi perusahaan
menjadi perhatian oleh calon investor yang dapat dinilai dari
profitabilitas perusahaan sehingga perlu dijaga untuk mendukung
keberlangsungan hidup perusahaan. Melalui CSR diharapkan
mampu mencapai tujuan utama perusahaan yaitu mencari laba tanpa
mengabaikan kepentingan stakeholders dan ke lestarian lingkungan
sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak yang telah ditimbulkan
akibat kegiatan operasional perusahaan.
Perusahaan yang tidak melakukan CSR akan cenderung
mendapatkan protes/demo dari masyarakat yang dapat
mengakibatkan terhentinya kegiatan operasi perusahaan dan
menimbulkan kerugian, sebaliknya perusahaan yang melakukan
CSR dengan baik dapat terhindar dari protes masyarakat sehingga
perusahaan dapat terus beroperasi dengan efektif sehingga mencapai
keuntungan dan mencapai tujuan profit keseluruhan. Peningkatan
keuntungan perusahaan jelas berbanding lurus dengan peningkatan
rasio-rasio profitabilitas perusahaan yang terdiri dari Gross Profit
Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Operating Profit Margin
(OPM), Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA) Dan
Return On Invesment (ROI). Peneliti menyimpulkan bahwa
pernyataan diatas telah sesuai dengan teori stakeholder yang
menjelaskan bahwa CSR dapat dijadikan sebagai strategi perusahaan
untuk memuaskan keinginan stakeholder agar stakeholder
memberikan dukungan kepada perusahaan yang nantinya akan
memberikan dampak positif terhadap pengoptimalan profitabilitas
perusahaan
Return On Assets (ROA) (skripsi dan tesis)
Menurut Harrison (2012), Return on Assets (ROA)
merupakan salah satu rasio untuk mengatur keberhasilan
suatu perusahaan dalam menggunaka asetnya untuk
menghasilkan laba. Profitabilitas suatu perusahaan dapat
diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba
yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan
kekayaan atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan
keuntungan perusahaan (operatimg asset). Operating Asset
adalah semua aktiva kecuali investasi jangka panjang dan
aktiva-aktiva lain yang tidak digunakan dalam kegiatan atau
usaha memperoleh penghasilan yang rutin atau usaha pokok
perusahaan.
Net Profit Margin (skripsi dan tesis)
Rasio ini memberikan laba untuk para pemegang
saham sebagai persentase dari penjualan. Semakin besarnya
rasio net profit margin menunjukkan bahwa manajemen telah
bekerja secara efisien baik dalam pengelolaan produksi dan
perasional maupun penjualan. Rasio ini merupakan ukuran
kemampuan perusahaan untuk mengubah setiap rupiah yang
diperoleh dari penjualan menjadi keuntungan bersih (net
profit).
Operating Profit Margin (OPM) (skripsi dan tesis)
Operating profit margin merupakan perbandingan
antara laba usaha dan penjualan. Operating profit
margin merupakan rasio yang menggambarkan apa yang
biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah
dari penjualan yang dilakukan (Syamsuddin, 2009:61).
Operating profit disebut murni (pure) dalam pengertian
bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari
hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajibankewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap
pemerintah berupa pembayaran pajak. Apabila semakin
tinggi operating profit margin maka akan semakin baik pula
operasi suatu perusahaan.
Return on Equity (ROE)(skripsi dan tesis)
Return on Equity (ROE) adalah rasio kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal
yang dimiliki (Sutrisno, 2012). Hasil pengembalian atas
modal (ROE) juga merupakan rasio yang menunjukkan
seberapa besar kontribusi modal dalam menciptakan laba
bersih (Hery, 2015). Rasio ini dengan demikian
menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi
perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki.
Apabila Return On Equity semakin tinggi, maka suatu
perusahaan memiliki peluang untuk memberikan pendapatan
yang besar bagi para pemegang saham. Perusahaan yang
tidak dapat menghasilkan laba secara maksimal dari dana
yang telah diberikan oleh pemegang saham yang berarti
kinerja keuangan perusahaan tersebut kurang baik.
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Menurut Sartono (2010:122), menyatakan bahwa
profitabilias adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.
Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui dengan menggunakan
rasio profitabilitas. Rasio ini sangat penting untuk mengetahui
sampai sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba,
baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun kegiatan non
operasional.
Bagi investor, informasi profitabilitas perusahaan dapat
dijadikan tolak ukur apakah investor tetap mempertahankan
investasi mereka atau mencari alternatif lin. Apabila tingkat
profitabilitas perusahaan terlihat baik, maka investor akan melirik
perusahaan tersebut dan akan menanamkan modalnya pada
perusahaan tersebut. Semakin banyak investor yang tertarik untuk
menanamkann modalnya maka semakin baik pula kinerja keuangan
perusahaan dan dampak pada naiknya harga saham yang berarti
pula naiknya nilai perusahaan.
Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme
bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi utamanya
dan kaitannya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab
organisasi di bidang hukum (Priantana, 2011 : 67). Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD)
mendefinisikan CSR sebagai “Business’s contribution to sustainable
development and that corporate behavior must be but only ensure
returns to stakeholders, wages to employees, and products and
servise to cunsumers, but they must respond to societal and
environmentak cocerns and value”. Definisi tersebut menjelaskan
CSR sebagai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan
berkelanjutan serta perilaku perusahaan (korporat) yang tidak
semata-mata menjamin adanya return bagi para pemegang saham,
upah bagi para karyawan, produk serta jasa bagi para pelanggan,
melainkan perusahaan juga harus memberikan perhatian terhadap
berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat.
Pengungkapan CSR menjadi pertimbangan investor dalam
mengambil keputusan investasi. Kegiatan CSR merupakan bukti
bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan dan sosial. Selain
dapat memperbaiki citra perusahaan, kegiatan – kegiatan CSR yang
dilakukan perusahaan juga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini
disebabkan karena konsumen cenderung tertarik membeli produk
yang sebagian labanya disisihkan untuk kepentingan sosial
lingkungan, misalnya untuk beasiswa, bantuan untuk korban
bencana, pelestarian lingkungan, dan sebagainya.
Perusahaan-perusahaan di Indonesia mengukur
pengungkapan CSR pada laporan tahunan dengan menggunakan
Corparate Social Responsibility Index (CSRI) yang akan dinilai
dengan membandingkan jumlah item yang diungkapkan dengan
jumlah pengungkapan yang diisyaratkan oleh GRI (Global
Reporting Initiative) yang meliputi 78 item yang terdiri dari 13 item
lingkungan, 7 item energi, 8 item kesehatan dan keselamatan kerja,
29 item lain-lain tenaga kerja, 10 item produk, 9 item keterlibatan
masyarakat, dan 2 item umum.
(GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang
mempelopori perkembangan dunia, GRI menggunakan kerangka
laporan berkelanjutan dan berkomitmen untuk terus melakukan
perbaikan di seluruh dunia.Tujuan GRI yaitu untuk membantu para
investor, pemerintah, perusahaan dan masyarakat umum untuk
memahami proses peningkatan dalam pencapaian keberlanjutan,
sedangkan misi GRI yaitu meningkatkan laporan secara
berkelanjutan pada tingkat yang sama dengan laporan keuangan
melalui pengembangan kerangka laporan umum yang dapat diterima
(www.globalreporting.org). Menurut hasil penelitian Febrianty
(2014) menyatakan bahwa laporan keuangan menjadi lebih berarti
sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu
dilakukan analisis laporan keuangan, dengan cara membagi satu
angka dengan angka lainnya
Teori Stakeholders (skripsi dan tesis)
Stakeholders merupakan semua pihak baik internal maupun
pihak eksterna yang mempunyai hubungan yang bersifat
mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun
tidak langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholder tersebut
mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan
stakeholder, karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan
mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas
serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak
memperhatikan stakeholders bukan tidak mungkin akan menuai
protes dan dapat mengeleminasi legitimasi stakeholders, Hadi
(2011).
Solihin (2011) mengklasifikasikan pemangku kepentingan ke
dalam dua kategori, yaitu : Inside stakeholders, terdiri atas orangorang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber
daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Pihakpihak yang termasuk ke dalam kategori inside stakeholders adalah
pemegang saham, para manajer, dan karyawan. Outside
stakeholders terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang
bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan
pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan
perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk ke dalam outside
stakeholders adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat
lokal dan masyarakat secara umum.
Membantu manajemen perusahaan mengerti akan lingkungan
stakeholders mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih
efisiensi diantara keberadaan hubungan-hubungan lingkungan
perusahaan mereka merupakan tujuan utama dari teori stakeholders.
Akan tetapi tujuan yang lebih luas dari stakeholders adalah untuk
membantu manajemen perusahaan dalam memaksimalkan nilai dari
dampak aktivitas-aktivitas mereka, dan meminimumkan kerugiankerugian bagi stakeholders.
Berdasarkan penjelasan dari stakeholders ini, maka
perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri,
namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya (pemegang
saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis
dan pihak lain). Untuk memenuhi keinginan para stakeholders akan
memberikan dukungan penuh kepada aktifitas perusahaan dapat
meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang dinginkan.
Hubungan Good Corporate Governance (GCG) dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Salah satu wujud pelaksanaan prinsip Corporate Governance merupakan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki kedudukan penting dalam praktik bisnis dan saling berhubungan satu sama lain. Salah satu prinsip perlaksanaan Good Corporate Governance (GCG) adalah responsibility. Prinsip ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang berorientasi kepada stakeholders. (Hamdani, 2016,169) Hubungan variabel proporsi Good Corporate Governance (GCG) yang terdiri dari (ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit) terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh penelitian terdahalu menunjukkan hasil yaitu menurut Pradnyani dan Sisdyani (2015) menyatakan Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan CSR menurut Oktafia dan Fibriyani Nur Khairin (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan hasil penelitian ukuran komite audit menurut Oktafia dan Fibriyani Nur Khairin (2013) menunjukkan bahwa Komite audit terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
Hubungan Fluktuasi Harga Saham dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)(skripsi dan tesis)
Hubungan antara variabel fluktuasi harga saham terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu dimana dengan adanya Corporate Social Responsibility (CSR) dapat meningkatkan harga saham suatu perusahaan. 50 Hubungan variabel fluktuasi harga saham dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Mailani Hamdani (2014) yang berjudul Hubungan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan dan harga saham pada perusahaan LQ45 menunjukkan hasil Coporate Social Responsibility (CSR) pengungkapan dalam laporan tahunan terkait signifikan terhadap kinerja keuangan. Coporate Social Responsibility (CSR) pengungkapan di dalam laporan tahunan terkait signifikan terhadap harga saham. Dan hasil penelitian ini adalah kinerja finansial yang berhubungan signifikan terhadap harga saham perusahaan.
Hubungan Solvabilitas dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Sesuai dengan teori agensi semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin tinggi risiko perusahaan dan mengalami financial distress. Hal ini juga akan mempengaruhi pengungkapan informasi sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders. (Rusdianto, 2013,46) Hubungan variabel solvabilitas dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) menunjukkan hasil yang sejalan seperti yang dilakukan oleh Indun Prasetianti Rahayu (2016), Penelitian ini berjudul Pengaruh Ukuran Peusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas dan Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) bahwa profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.
Hubungan Profitabilitas dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi anggapan dasar untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosialnya. (Rusdianto, 2013,45) Hubungan antara variabel profitabilitas dengan pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang seragam seperti menurut Rizkia Anggita Sari (2012) menyatakan bahwa variabel profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap CSRD, penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Dita Rohma (2015) menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, sejalan dengan hasil penelitian menurut Pradnyani dan Sisdyani (2015) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Hubungan Size dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Ukuran suatu perusahaan atau size dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Secara umum dapat dikatakan perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan ini merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. (Rusdianto, 2013,44) Hubungan antara variabel size dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh penelitian terdahulu menunjukkan hasil seperti menurut Dita Rohma (2015) melakukan penelitian dengan judul pengaruh mekanisme corporate governance, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility didalam laporan sustainability menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan CSR, hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Rizkia Anggita Sari (2012) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan (size) yang diukur dengan log natural (total aset) berpengaruh positif terhadap CSRD.
Ukuran Komite Audit (skripsi dan tesis)
Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengenai Komite Audit adalah: “Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.” Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, pengertian Komite Audit tidak diterangkan secara gamblang, tetapi pada intinya menyatakan bahwa Komte Audit adalah suatu badan yang berada dibawah Komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota Komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Hal tersebut senada dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 41/PM/2003 yang menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya
Ukuran Dewan Direksi (skripsi dan tesis)
Dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota 46 direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Anggota dewan direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Dewan direksi juga bertanggung jawab penuh atas fungsi pengelolaan perusahaan yang mencakup kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial. Pertanggung jawaban direksi kepada RUPS merupakan wujud akuntanbilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas Good Corporate Governance (GCG). (Hamdani, 2016,86-92) Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas : 1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, 2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer), 3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan, 4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan
Ukuran Dewan Komisaris (skripsi dan tesis)
Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance (GCG). Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. (Hamdani, 2016,82) Besar kecilnya dewan komisaris dapat diukur dengan menggunakan jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan yang terdiri dari komisaris utama dan komisaris independen. Menurut Rusdianto (2013,46) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.
Prinsip Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)
Dalam Good Corporate Governance (GCG) terdapat prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku secara umum, yaitu menurut Hamdani (2016,72-77) : 1. Transparansi (Trasnparancy) Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders. Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu. 2. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip dasar akuntabilitas bagi perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 3. Responsibilitas (Responsibility) Prinsip dasar responsibilitas, pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4. Independensi (Idependency) Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5. Kewajaran (Fairness) Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan.
Teori Keagenan (Agency Teory) (skripsi dan tesis)
Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen and Meckling pada tahun 1976. Dalam terori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara principal dan agent terjadi karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenen (agency theory). Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (agency problem). Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013, 532) agency teori menunjukkan tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan diantara kelompok ini. Audit misalnya dianggap sebagai alat meyakinkan diri bahwa laporan keuangan harus tergantung pada pemeriksaan dari aspek pengawasan intern.
Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)
Pengertian mengenai Good Corporate Governance (GCG) sangatlah beragam, antara lain : Bank Dunia (World Bank) dalam hamdani (2016,21) mendifinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai aturan, standar dan organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan , direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Menurut Tjiptono, Hendy (2012,85) Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara manajemen dengan seluruh pemilik kepentingan atas perusahaan (stakeholder), sedangkan menurut The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dalam Hamdani (2016,20) Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memeperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan sehingga proses pelaksanaan kinerja yang ada dalam perusahaan dapat berjalan efektif dan terjadi keseimbangan kepentingan diantara pihak-pihak yang saling terkait di dalamnya, tidak terkecuali hubungan dengan publik atau masyarakat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham (skripsi dan tesis)
Menurut Alwi (2008,87), ada beberapa faktor yang mempengaruhi
pergerakan harga saham atau indeks harga saham, antara lain:
1. Faktor Internal (Lingkungan mikro)
a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman
yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. c. Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of director
announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisasi. d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan divestasi dan lainnya.
e. Pengumuman investasi (investment annuncements), seperti melakukan
ekspansi pabrik, pengembangan riset dan, penutupan usaha lainnya. f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi
baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba
sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per
share (EPS) dan dividen per share (DPS), price earning ratio (PER), net
profit margin (NPM), return on assets (ROA), dan lain-lain 2. Faktor eksternal (Lingkungan makro)
a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan
deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi
ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan
terhadap perusahaan atau manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap
manajernya. c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti
laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham
perdagangan, pembatasan/penundaaan trading. d. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan
faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga
saham di bursa efek suatu negara. e. Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri.
Fluktuasi Harga Saham (skripsi dan tesis)
Menurut Tjiptono, Hendy (2012,5) yang dimaksud dengan saham adalah “Sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Menurut Sunariyah (2006,126-127) yang dimaksud dengan saham adalah “Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emitmen. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut”. Menurut Jogiyanto (2013,167) “Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Sedangkan pengertian harga saham menurut Martono (2007,13) didefinisikan sebagai berikut “Harga saham merupakan refleksi dari keputusan- keputusan investasi, pendanaan (termasuk kebijakan dividen) dan pengelolaan asset”. Total Utang = Total Utang terhadap Ekuitas Total Ekuitas Harga pasar merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Jika pasar bursa tutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya (closing price). Jadi harga pasar inilah yang menyatakan naik turunnya harga saham. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui penilaian perubahan harga saham dapat dilihat pada saat pasar bursa tutup. Sehingga harga pasar inilah yang menyatakan naik atau turunnya harga saham.
Rasio Solvabilitas (skripsi dan tesis)
ROE = Laba bersih Ekuitas Menurut Kasmir (2016,151) rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Sedangkan menurut Syafri (2008,303) menyatakan bahwa Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewjiban jangka panjangnya/ kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan di likuidasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya dan seandainya perusahaan tersebut dilikuidasi
Solvabilitas (skripsi dan tesis)
Dalam menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai
kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana baik itu dana jangka pendek
maupun dana jangka panjang agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Oleh karena itu penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman dana harus dibatasi. Kombinasi dari penggunaan dana dikenal dengan nama rasio penggunaan dana pinjaman atau yang dikenal dengan nama rasio solvabilitas. (Kasmir, 2016,150-151)
Rasio Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2016,196), menyatakan bahwa “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, sedangkan menurut Mamduh (2016,81) rasio profitabilitas adalah Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham yang tertentu. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Pengertian profitabilitas menurut Rusdianto (2013,45) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga dapat meningkatkan nilai Size = Logaritma Natural (TotalAset) pemegang saham perusahaan. Sedangkan menurut R. Agus Sartono (2010,122), menyatakan bahwa “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”, Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pemegang saham, sehingga dapat dijelaskan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba demi meningkatkan nilai pemegang saham. Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi anggapan dasar untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosialnya. (Rusdianto, 2013,45)
Size (Ukuran Perusahaan) (skripsi dan tesis)
Size (ukuran perusahaan) merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan sosial yang dilakukan 33 perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Size (ukuran perusahaan) perusahaan dapat menggambarkan seberapa besar kekayaan (assets) yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut UU RI No 20 Tahun 2008 Size (ukuran perusahaan) diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu mikro, kecil, menengah dan besar, dikatakan usaha kecil jika memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dan dikatakan usaha menengah jika memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) samapi dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dan dikatakan usaha besar jika jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Size (ukuran perusahaan) merupakan skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar biasanya cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil. Dikaitkan dengan teori agensi bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar, untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. (Rusdianto, 2013,44-45). Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan. Menurut Prasetyantoko (2008,257) Aset total dapat mengambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar. Menurut Jogiyanto (2013,282) Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva
Motivasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Selain manfaat yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada satu
perusahaan pun yang menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa
memiliki motivasi. Karena bagimanapun tujuan perusahaan melaksanakan
Corporate Social Responsibility (CSR) terkait erat dengan motivasi yang dimiliki. Wibisono (2007,78) menyatakan bahwa sulit untuk menentukan benefit
perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR), karena
tidak ada yang dapat menjamin jika perusahaan yang telah mengimplementasikan
Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik akan mendapat kepastian
benefitnya. Oleh karena itu terdapat beberapa motif dilaksanakannya Corporate
Social Responsibility (CSR), diantaranya:
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun
sebaliknya, konstribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Inilah
yang menjadi modal non-financial utama bagi perusahaan dan bagi
stakeholdernya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat
tumbuh secara berkelanjutan. 2. Layak mendapatkan social licence to operate. Masyarakat sekitar perusahaan
merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit
dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa
memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan ke perusahaan paling
tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di
wilayah tersebut. Jadi program Corporate Social Responsibility (CSR)
diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (social insurance) yang akan
menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap
eksistensi perusahaan. 3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Perusahaan mesti menyadari bahwa
kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders akan menjadi bom waktu
yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka
disamping menanggung opportunity loss, perusahaan juga harus
mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya
untuk mengimplementasikan Corporate Social Responsibility (CSR). 4. Melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan keunggulan bersaing bagi
perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber
daya yang diperlukan perusahaan. 5. Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk
program Corporate Social Responsibility (CSR) ini dapat menjadi tiket bagi
perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya
akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. 6. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan
perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari
implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya
adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses recycle atau daur ulang
kedalam siklus produksi. 7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Implementasi program
Corporate Social Responsibility (CSR) tentunya akan menambah frekuensi
komunikasi dengan stakeholders. 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan
program Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan
upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab
pemerintahlah yang menjadi penanggungjawab utama untuk mensejahterakan
masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut. 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang
diberikan para pelaku Corporate Social Responsibility (CSR) umumnya sudah
jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan
kinerjanya. 10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak reward ditawarkan bagi penggiat
Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga kesempatan untuk
mendapatkan penghargaan mempunyai kesempatan yang cukup tinggi.
Manfaat Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan
pemangku kepentingan lainnya. Hamdani (2016,175) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), diantaranya:
1. Bagi Perusahaan
Tanggung jawab sosial akan memunculkan citra positif dari masyarakat, karena keberadaan perusahaan memberikan kontribusi yang positif bagi
masyarakat. Selain membantu ekonomi masyarakat, perusahaan juga dianggap
mampu membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa
mendatang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang
positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan
tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan bagi
masyarakat. 2. Bagi masyarakat
Selain mendapatkan perhatian dari perusahaan, manfaat tanggung jawab sosial
bagi masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru bahwa mengenai
hubungan perusahaan dan masyarakat yang selama ini hanya sekedar
dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen, atau hubungan penjual
dan pembeli saja, tetapi saat ini sudah mulai menjadi hubungan kemitraan
dalam membangun hubungan masyarakat yanglebih baik. Tidak hanya
disektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan
lain-lain. 3. Bagi Pemerintah
Pemerintah tidak hanya sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam
hubungan masyrakat dengan dunia bisnis, akan tetapi pemerintahdapat
memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak
yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat kearah yang
lebih baik. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota
masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.
Kendala Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Seperti yang diungkapkan Susiloadi (2008,129) terdapat beberapa kendala
atau hambatan yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan Corporate Social
Responsibility (CSR) yaitu:
1. Gangguan keamanan. 2. Kurangnya kreativitas dan inovasi. 3. Timbulnya ketergantungan masyarakat. 4. Kemungkinan korupsi. 5. Peraturan yang membingungkan. 6. Pemerintah masih belum memberikan situasi yang kondusif bagi perusahaan
dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pedoman Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) ini juga dapat
diartikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan area
tanggung jawab sosial perusahaan, Organization Economic Cooperation and
Development (OECD) dalam Wibisono (2007,42) menyepakati pedoman bagi
perusahaan multinasional dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility
(CSR). Pedoman tersebut berisi kebijakan umum, meliputi:
1. Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan
berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang
dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen
pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi.
3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan
komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan
kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan
praktik perdagangan. 4. Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan
kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan. 5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang
dibenarkan secara hukum yang terkait dengan sosial lingkungan, kesehatan
dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial, dan isu-isu
lain. 6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik
tata kelola perusahaan yang baik. 7. Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang
mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuh kembangkan relasi saling
percaya diantara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. 8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan
melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada
pekerja termasuk melalui program-program pelatihan. 9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (diskriminatif) dan
indispliner. 10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
11. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam
kegiatan-kegiatan politik lokal.
Unsur-unsur Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Menurut Rahman (2009,13) dalam prakteknya, suatu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki unsur-unsur sebagai berikut : a. Continuity dan Sustainability atau berkesinambungan dan berkelanjutan merupakan unsur vital dari Corporate Social Responsibility (CSR). Suatu kegiatan amal yang berdasar trend ataupun incidental bukanlah Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan hal yang bercirikan pada long term perspective bukan instant, happening ataupun booming. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu mekanisme kegiatan yang terencanakan, sistematis dan dapat dievaluasi. b. Communit Empowerment atau pemberdayakan komunitas. Membedakan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kegiatan yang bersifat charity ataupun philantrophy semata. Tindakan-tindakan kedermawanan meskipun membantu komunitas, tetapi tidak menjadikannya mandiri. Salah satu indikasi dari suksesnya sebuah program Corporate Social Responsibility (CSR) adalah adanya kemandirian yang lebih pada komunitas, dibandingkan dengan sebelum program Corporate Social Responsibility (CSR) hadir. c. Two ways yaitu program Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat dua arah. Korporat bukan lagi berperan sebagai komunikator semata, tetapi juga harus mampu mendengarkan aspirasi dari komunitas. Ini dapat dilakukan untuk mengetahui needs, desires dan wants dari masyarakat atau komunitas di sekitar daerah operasi perusahaan.
Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Menurut Nor Hadi (2014,59-60) Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial diuraikan menjadi tiga, yaitu: (1) sustainability; (2) accountability; dan (3) transparency. 1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang. 2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. 3. Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Tranparansi berkesinambungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.
Landasan Teoritis Corporate Social Responsibilty (CSR) (skripsi dan tesis)
Beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu : 1. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk mempertahankan hidup (going concern). (Nor Hadi, 2014,87) 2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan. Stakeholder merupakan semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Nor Hadi, 2014,93). Berdasarkan asumsi stakeholder theory, maka perusahaan tidak dapat terlepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern (Nor Hadi, 2014,94-95). 3. Teori Ekonomi Politik Teori ekonomi politik secara eksplisit mengakui kekuatan konflik yang terdapat dalam masyarakat serta berbagai perebutan yang terjadi dalam berbagai kelompok dalam masyarakat. Teori ekonomi politik dibagi menjadi dua yaitu teori ekonomi klasik dan teori ekonomi politik borjuis. Ponny Harsanti (2011), perspektif yang dicakup dalam teori legitimasi dan juga teori ekonomi politik adalah bahwa masyarakat, politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Isu-isu ekonomi tidak dapat diinvestigasikan secara bermakna dalam kondisi ketiadaan pandangan mengenai kerangka institusi politik dan ekonomi dimana kegiatan ekonomi itu dijalankan. Dengan mempertimbangkan ekonomi politik, seseorang akan lebih mampu untuk mempertimbangkan isu yang memberi pengaruh atas kegiatan organisasi dan informasi apa yang dipilih untuk diungkapkan
Corporate Social Responsibilty (CSR) (skripsi dan tesis)
Pengertian mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) sekarang ini sangatlah beragam, antara lain : Suharto (2007,16) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian dari policy perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. Corporate Social Responsibility (CSR) kemudian identik dengan CSP (corporate social policy), yakni strategi dan roadmap perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab legal, etis, dan sosial. Edi Suharto (2009,105) adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional”. Menurut Wibisono (2007,7) Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersaman dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu komitmen atau tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)
Pengertian Akuntansi Manajemen menurut beberapa ahli : Menurut Hansen dan Mowen (2009,4) akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Akuntansi manajerial menurut Darsono Prawiro Negoro dan Ari Purwanti (2008,2) adalah akuntansi manajerial dirancang untuk mengelola dan menyajikan yang diperlukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Rudianto (2006,4) “Akuntansi manajemen merupakan sistem alat, yakni jenis informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak- pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran dan sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. Jadi, Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang dirancang dan dikelola untuk menghasilkan informasi guna pengambilan keputusan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan
Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pelaporan CSR (skripsi dan tesis)
Menurut Ho dan Wang (2001) dan Handajani et al. (2009) keberadaan komite audit dapat memengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan secara signifikan. Komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin besarnya ukuran komite audit suatu perusahaan, pengawasan yang dilakukan pun semakin membaik dan kualitas pengunkapan CSR yang dilakukan perusahaan semakin meningkat dan semakin luas.
Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pelaporan CSR (skripsi dan tesis)
Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi yang berasal dari para stakeholdernya yang biasanya berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang Rustriarini (2010). Pengungkapan tanggungjawab social (CSR) ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar. Perusahaan yang memiliki kontrak dengan foreign stakeholders baik dalam ownership dan trade, maka perusahaan akan didukung secara penuh dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR Rustriarini (2010).
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pelaporan CSR (skripsi dan tesis)
Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976) konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.
Pengaruh Kepemilikan Institusional teradap Pelaporan CSR (skripsi dan tesis)
Kepemilikan oleh institusional dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan. Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Semua perusahaan yang bersatatus go public dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan-perusahaan yang sebagian besar proporsi sahamnya dimiliki oleh publik dan secara otomatis perusahaan harus melaporkan seluruh aktivitas dan keadaan perusahaan kepada public agar masyarakat sebagai salah satu bagian dari pemegang saham mengetahui keadaan perusahaan. Namun, tingkat kepemilikan saham antara satu pihak dengan institusi lain yang terlibat adalah berbeda-beda. Skala yang digunakan untuk kepemilikan institusional adalah rasio. Indikator kepemilikan institusional yang digunakan dalam penelitian konsisten dengan Novita dan Djakman (2008) dan Nurkhin (2009) yaitu proporsi kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap jumlah lembar saham yang beredar. Semakin tinggi rasio atau tingkat kepemilikan publik dalam saham perusahaan, maka perusahaan tersbeut diprediksi akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang kuat antara tanggung jawab perusahaan dengan pihak luar yaitu masyarakat (publik). Yang dimaksud dengan rasio kepemilikan publik disini adalah persentase saham yang dimiliki oleh publik sesuai yang tercantum dalam ICMD.
Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pelaporan CSR (skripsi dan tesis)
Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pengungkapan CSR akan tinggi. Penelitian Leung et al (2005); Cheung et al (2006) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.
Sektor Finance (skripsi dan tesis)
Pada sektor finance terdapat 5 bagian yang terdiri dari bank, financial institution, securities company, insurance, dan lain-lain. Terdapat 89 perusahaan sektor finance yang terdaftar di BEI. Hal ini dapat ditemukan di website resmi BEI (www.idx.co.id). Pada perbankan terdiri dari 43 perusahaan, pada financial institution terdapat15 perusahaan, pada securities company terdapat 10 perusahaan, pada insurance terdapat 12 perusahaan, dan yang terakhir terdapat 9 perusahaan lain-lain.
Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)
Perusahaan berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, skill karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan untuk melakukan disclosure secara luas (Luciana Spica Almilia dan Ikka Retrinasari, 2007) Melalui faktor- faktor tersebut, perusahaan asing akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan yang dibentuk oleh para investor asing dalam kegiatan operasional dimana perusahaan anak atau afiliasi didirikan. Banyak negara yang dapat dijadikan sebagai target operasi perusahaan asing, seperti Indonesia. Penerapan CSR di Indonesia dapat diindikasikan sebagai akibat dari peningkatan nilai perusahaan asing setelah menerapkan CSR di dalam operasional perusahaan Negara-negara asing cenderung lebih memperhatikan segala aktivitas yang berhubungan dengan pengungkapan CSR. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kepeduliannya terhadap kasuskasus sosial yang sering terjadi seperti pelanggaran HAM, pendidikan, tenaga kerja, dan kasus lingkungan seperti global warming, pembalakan liar, serta pencemaran air. Melalui pengungkapan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat memperlihatkan kepeduliannya. Dengan kata lain, apabila perusahaan di Indonesia memiliki kontrak dengan foreign shareholders baik ownership dan trade, maka perusahaan akan lebih mendapatkan dukungan dalam rangka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sesuai dengan teori stakeholder, semakin banyak dan kuat posisi stakeholder, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholdernya. Hal tersebut diwujudkan dengan cara melakukan aktivitas pertanggungjawaban terhadap sosial dan lingkungannya atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang berbasis asing kemungkinan memiliki stakeholder yang lebih banyak disbanding perusahaan berbasis nasional sehingga permintaan informasi juga lebih besar dan dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar juga
Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)
Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Pasaribu, 2016). Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain: pertama, mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua, mereka adalah tenaga- tenaga professional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham. Berdasarkan teori keagenan, “hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, rawan untuk terjadinya masalah keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik agensi dalam perusahaan adalah dengan memkasimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial, maka manjemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan” (Jensen dan Meckling 1976; 86).
Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk instansi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya (Tarjo, 2008). Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham Karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen. Degan kata lain, akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan oresentase kepemilikan institusional dapat menurunkan presentase kepemilikan manajerial karena kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional bersifat saling menggantikan sebagai fungsi monitoring. Keberadaan investor institusional dinilai mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Sehingga kepemilikan institusional dapat menekankan kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan.
Dewan Komisaris (skripsi dan tesis)
Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011
Pasal 13 point 3, Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya,
anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan
BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuanya untuk
bertindak independen.
Dalam keputusan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 Pasal 12, tugas dan
kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah:
a. Bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat
kepada Direksi,
b. Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri
c. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan,
d. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan,
e. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan
keberlanjutan,
f. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah memuat informasi
mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang
dilakukan dalam satu tahun buku,
g. wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain,
termasuk setiap perubahannya.
Selain itu komisaris harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal
yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perusahaan. Berbagai faktor
yang membentuk lingkungan pengendalian mencakup beberapa hal, antara lain:
a. Nilai integritas dan etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Dewan komisaris dan komite audit;
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen;
e. Struktur organisasi;
f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab; dan
g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dewan komisaris dan komposisi
dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam
pelaksanaan praktik good corporate governance untuk peningkatan nilai
perusahaan.
Ukuran dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian
bagi perusahaan. Keuntungan dari ukuran dewan yang besar dalam suatu
perusahaan yaitu dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Sedangkan
kerugian dari ukuran dewan yang besar adalah dapat meningkatkan permasalahan
dalam hal komunikasi dan koordinasi. Permasalahan tersebut dapat menurunkan
kemampuan dewan untuk mengendalikan dan mengawasi manajemen, sehingga
dapat menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara
manajemen dan kontrol. Dengan kata lain, ukuran dewan yang terlalu besar juga
dapat meningkatkan biaya agensi dalam perusahaan.
Mekanisme Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Mekanisme Good Corporate Governance adalah aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control dan pengawasan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini dimaksudkan agar pengawasan pelaksanaan GCG dapat terlaksana dengan baik. Mekanisme GCG dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara perusahaan mengendalikan pelaksanaan GCG menggunakan proses internal seperti RUPS, komposisi dewan komisaris, dan rapat dengan Board of Directors. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mengatur perusahaan diluar mekanisme internal, yaitu kepemilikan saham institusi dan kepemilikan saham luar negeri.
Tujuan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011
Pasal 4, penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:
1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang
kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai
maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ
Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan
dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun
kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
Prinsip Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam lingkup
pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam
mendorong perusahaan untuk memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip
dasar Good Corporate Governance. Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik
Negara PER-01/MBU/2011 Pasal 3, prinsip-prinsip dasar GCG meliputi lima
aspek yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan
Fairness.
1. Transparansi (Transparancy), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (Independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi
hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundangundangan.
Definisi Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Good Corporate governance terjemahan bebasnya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Arti lain GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat lain. Definisi corporate governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN dalam Tim Studi Pengkajian Penerapan OECD (2004:8) adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi tersebut menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stkaeholder yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham
Global Reporting Initiative (GRI) (skripsi dan tesis)
Global Reporting Initiative (GRI) adalah suatu standar yang
mempromosikan penggunaan laporan keberlanjutan sebagai cara bagi organisasi
untuk lebih sustainable dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Kerangka Pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima
umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi.
Pelaporan tanggung jawab sosial atau kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan
mengadopsi standar GRI ini.
Menurut Global Reporting Initiative (GRI), dalam buku Pedoman Pelaporan
Berkelanjutan (G4) yang didalamnya terkandung tema tentang pengungkapan
pertanggungjawaban sosial, yang terdiri dari:
1. Economic Performance Indicator
Tema ini berisi sembilan item yang mencakup laba perusahaan yang
dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, pemerintah,
membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas terkait ekonomi
lainnya.
2. Environment Performance Indicator
Tema ini berisi tiga puluh item yang meliputi aspek lingkungan dari proses
produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis,
pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya
alam dan konversi sumber daya alam.
3. Labor Practice and Decent Work Indicator
Tema ini berisi empat belas item yang meliputi dampak aktivitas perusahaan
pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi
rekruitmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.
4. Society Performance Indicator
Tema ini berisi sembilan item yang mencakup berapa besar jumlah investasi
yang melibatkan perjanjian terkait hak asasi manusia, pemasok dan kontraktor
yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal
terhadap karyawan di bawah umur, dan aktivitas lainnya.
5. Human Rights Indicator
Tema ini berisi delapan item yang mencakup aktivitas kemasyarakatan yang
diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan,
pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.
6. Product Responsibility Indicator
Tema ini berisi sembilan item yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk
atau jasa, antara lain keguanaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan,
kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.
Pengungkapan CSR (skripsi dan tesis)
Menurut Marnelly (2012), Dalam rangka menciptakan CSR yang baik harus memadukan empat prinsip good corporate governance, yakni fairness, transparency, accountability dan responsibility secara harmonis. Ditambah dengan harus menggabungkan kepentingan shareholders dan stakeholders. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR: 1. Engagement Suatu pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap in/i juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun “kontrak sosial” antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat. 2. Assessment Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needs-based approach (aspirasi masyarakat), melainkan pada rightsbased approach (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat). 3. Plan of action Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak. 4. Action and Facilitation Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program. 5. Evaluation and Termination or Reformation Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT CSR melalui capacity building terhadap masyarakat (stakeholders) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan. Perusahaan perlu untuk mempersiapkan laporan yang mengungkapkan kegiatan CSR yang dilakukan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku setelah melaksanakan CSR. Pengungkapan CSR digunakan oleh perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi sumbangsih perusahaan dari sisi ekonomis dan politis. Perusahaan-perusahaan di dunia menyiapkan laporan CSR mereka berdasarkan sebuah standar pelaporan, yakni Global Reporting Initiative.
Manfaat CSR (skripsi dan tesis)
Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007:99) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, antara lain: 1. Bagi Perusahaan Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management). 2. Bagi Masyarakat Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hakhaknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. 3. Bagi Lingkungan Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya. 4. Bagi Negara Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut corporate misconduct atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.
Konsep dan Prinsip CSR (skripsi dan tesis)
Wibisono (2007) mejelaskan dalam pelaksanan CSR, konsep Triple Bottom
Line digunakan sebagai landasan prinsipal pada sebuah perusahaan. Tiga unsur
dari konsep Triple Bottom Line adalah sebagai berikut:
1. Profit (keuntungan ekonomi)
Keuntungan merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari
setiap kegiatan usaha. Keuntungan sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan
pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup
perusahaan.
2. People (kesejahteraan masyarakat)
Perusahaan diwajibkan untuk tetap memiliki rasa kepedulian dan menjaga
kesejahteraan masyarakat baik yang dilingkungan sekitarnya maupun tidak.
3. Planet (keberlanjutan lingkungan hidup)
Perusahaan diwajibkan utnuk memiliki rasa peduli terhadap lingkungan hidup
dan keberlanjutan keragaman hayati baik yang sekarang maupun kedepannya.
Selain dari ketiga prinsi diatas, CSR juga terdapat 3 prinsip utama yang
mengindentifikasikan kegiatan CSR yaitu melalui (Hadi, 2011):
1. Sustainability (keberlanjutan)
Prinsip ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sekarang dan di
kemudian hari dapat berdampak atau berpengaruh terhadap langkah-langkah yang
dapat kita ambil di masa depan.
2. Accountability (pertanggungjawaban)
Dalam sebuah organisasi mengenali setiap aktivitas yang langsung maupun
tidak langsung yang berdampak pada lingkungan luar diartikan sebagai
bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Konsep ini berlaku dengan
mengkualifikasikan akibat apa saja yang dapat timbul dari tindakan yang diambil
baik internal organisasi maupun eksternal. Lebih kepada pelaporan terhadap
stakeholder yang berhubungan dan menjelaskan bagaimana keterkaitannya antara
aktifitas yang dilakukan terhadap stakeholders.
3. Transparency (keterbukaan)
Merupakan sebuah prinsip dimana sebuah dampak eksternal, baik itu
dampak-dampak negatif harus dilaporkan secara nyata sesuai dengan yang terjadi
dan apa adanya tanpa ada yang disembunyikan.
Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Menurut The World Business Council for Sustainable Devolepment (WBCSD), Corporate Social Responsibility adalah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Dalam Draft ISO 26000, 2007, Guidance on Sosial Responsibility, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan prilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat; pertimbangan harapan stakeholder; sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku; dan terintegrasi sepanjang organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan semua kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan dan akibat terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. CSR sangat berkaitan dengan proses pembangungan berkelanjutan, maksudnya seluruh kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan tidak hanya untuk memenuhi dan memperoleh keuntungan dari aspek financial, tetapi harus lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitarnya (Wakidi dan Siregar, 2011). Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan. Tanggungjawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, tetapi juga menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial, serta adanya kontribusi positif yang diberikan terhadap komunitas/masyarakat dimana perusahaan berada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan atau organisasi terhadap dampak dari segala bentuk aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya pada masyarakat dan lingkungan, yang dapat dilakukan secara terbuka dan etis agar searah dengan pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan hukum serta norma yang ada. Meski belum memiliki definisi tunggal, namun konsep tanggung jawab sosial dapat disimpulkan memiliki kesamaan yaitu merupakan wujud komitmen pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitarnya di mana adanya keseimbangan antara perhatian kepada aspek ekonomi, sosial serta lingkungan.
Stakeholder Theory (Teori Pemangku Kepentingan) (skripsi dan tesis)
Menurut Ian Miroff dalam bukunya pada tahun 1983, Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik saham (shareholder), tetapi perusahaan juga bertanggungjawab pada masyarakat luas seperti pemerintah, lingkungan dan masyarakat sekitar, karyawan, dan lain lain yang posisinya memberikan pengaruh atau dipengaruhi perusahaan, sehingga muncullah suatu kegiatan yanng di sebut sebagai tanggungjawab sosial atau CSR. Fenomena itu terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat sentimen negatif yang timbul akibat terjadinya penyimpangan sosial. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya (pemegang saham kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Praktik pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) memainkan peran yang penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat sehingga kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan CSR. Dengan demikian perusahaan mendapatkan dukungan oleh para stakeholder yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan khususnya kelompok aktivis yang sangat memperhatikan isu-isu yang sedang terjadi.
Hubungan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Menurut Harahap (2010:306) rasio leverage menggambarkan dan mengungkapkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal. Menurut (Scott, 2000) dalam Ardilla (2011) mengatakan bahwa semakin tinggi leverage, besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan pelanggaran terhadap kontrak utang, sehingga manajer akan melaporkan laba saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan laba masa depan. Dari laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang dan manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba yang dimiliki sekarang. Menurut Belkaoui (2006) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders.
Hubungan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan flexibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada para pemegang saham. Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah sebagai gambaran atas kinerja operasi didalam perusahaan, bahwa semakin tinggi dari tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan seperti laba atau keuntungan maka semakin besar tingkat pengungkapan informasi sosial dalam perusahaan. Pengungkapan sosial perusahaan dapat dipercaya untuk mencerminkan suatu pendekatan manajemen yang berhubungan dengan suatu lingkungan serta mempunyai kemampuan untuk menghadapi tekanan sosial dan tanggap terhadap kebutuhan sosial. Kemampuan dari manajemen dianggap perlu untuk dapat dipertahankan dalam lingkungan perusahaan sekarang ini. Profitabilitas adalah faktor yang memungkinkan manajemen lebih bebas dan fleksibel untuk menyampaikan seluruh informasi kepada para pemegang saham tentang program pertanggungjawaban sosial yang ekstensif. Menurut Achmad (2009), hubungan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan telah menjadi peranan untuk menggambarkan pandangan bahwa tanggapan sosial memerlukan gaya manajerial yang sama seperti apa yang perlu dilakukan untuk membuat perusahaan dalam menghasilkan laba.
Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Adapun tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan,
maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:
a) Untuk menghitung dan mengukur laba yang diperoleh perusahaan
dalam satu periode tertentu.
b) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
c) Untuk menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya ke
tahun baru.
d) Untuk mengukur produktivitas dan mengukur besarnya laba bersih.
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Menurut Darsono et. al (2005) profitabilitas adalah kemampuan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba. Manajemen perusahaan agar dapat memaksimalkan laba perusahaan harus mampu meningkatkan pendapatan dan meminimalisasi beban atau bisa dikatakan memberdayakan sumber daya seefisien mungkin. Prihadi (2008) menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memperoleh laba, sehingga tingkat profitabilitas yang tinggi dan konsisten menjadi perhatian untuk analis dan pemegang saham. Darsono et. al (2005) mendefinisikan ROE (Return on equity) adalah analisis yang bisa mengetahui tingkat pengembalian yang dapat diberikan perusahaan kepada para investor. Sedangkan menurut Mardiyanto (2009) ROE digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham, oleh karena itu ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut juga sebagai CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kewajiban pengungkapan CSR telah diatur dalam beberapa ketentuan. Ketentuan pertama adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapepam No.Kep.38/PM/1996. Ketentuan ini menyatakan 2 jenis pengungkapan yang digunakan di Indonesia. Pertama adalah pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Sedangkan ketentuan yang kedua, yaitu pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan. Penerapan Corporate Social Responsibility oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan cara pengungkapan CSRD (Corporate Social Responsibility Disclosure) yang disosialisasikan kepublik dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan. Undang-undang yang telah mengatur pelaksanaan CSR dengan menerbitkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf keduabelas: “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari bagian laporan keuangan, laporan yang mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.” Alasan utama mengapa suatu pengungkapan diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu kesimpulan dalam pengambilan keputusan investasi. Berkaitan dengan keputusan investasi, investor memerlukan tambahan informasi yang tidak hanya informasi tambahan tapi juga informasi non-keuangan. Kebutuhan itu didorong oleh adanya perubahan manajerial yang menyebabkan terjadinya perluasan kebutuhan investor akan informasi baru yang mampu menginformasikan hal-hal yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi kualitatif ini dapat diungkapkan dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan. Dalam melakukan pengungkapan CSR perusahaan bebas untuk menentukan format laporan yang akan dibuatnya. Namun yang terpenting adalah tidak adanya manipulasi seperti yang sering terjadi pada laporan keuangan. Informasi yang dilaporkan dalam laporan tersebut harus mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa: “Selain untuk menyampaikan laporan keuangan, perseroan terbatas juga mewajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya. Dari Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-134/BL/2006 juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait tata kelola perusahaan di mana di dalamnya juga termasuk uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan.” Menurut Standar GRI (Global Reporting Initiatives)dalam pedoman yang berkelanjutan, telah menyatakan: “Laporan berkelanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.” Laporan berkelanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemennya. Laporan ini dapat digunakan untuk tujuan berikut: a) Patok banding dan pengukuran kinerja berkelanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. b) Menunjukan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan. c) Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan di antara berbagai organisasi dalam waktu tertentu. Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur menggunakan CSRDI (corporate social responsibility disclosure index) berdasarkan indikator-indikator dari GRI (global reporting initiatives) yang dapat diperoleh dari website (www.globalreporting.org). Pengukuran CSRDI mengacu pada penelitian Sayekti dan Wondabio (2007) dalam Ahmad Nurkhin (2009), yang menggunakan metode content analysis dalam mengukur CSRDI. Content analysis adalah suatu metode yang mengubah informasi kualitatif menjadi kuantitatif sehingga dapat diolah data dalam perhitungan statistik. Artinya, total angka yang didapat dari proses content analysis ini mengambarkan banyaknya pengungkapan yang diinformasikan dalam laporan tersebut. Metode ini merupakan salah satu metode pengukuran CSRDI yang sudah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan dengan cara hanya menghitung satu kali untuk setiap item-item yang diungkapkan tanpa mempertimbangkan apakah item tersebut diungkapkan kembali dalam halaman lain dengan bahasa yang berbeda. Selain menggunakan laporan tahunan (annual report) perusahaan, pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial juga dilakukan dengan melihat item-item pengungkapan yang telah termuat dalam laporan berkelanjutan (sustainability report) perusahaan sesuai dengan standar Global Reporting Initiatives (GRI). Pada setiap kategori pengungkapan GRI terdapat beberapa item sehingga apabila dijumlahkan totalnya 79 item. Item pengungkapan dalam penelitian ini kemudian dinyatakan dalam bentuk indeks pengungkapan sosial. Apabila item pengungkapan tersebut ada dalam laporan tahunan atau laporan berkelanjutan perusahaan diberi skor 1, dan jika item dalam pengungkapan tersebut tidak ada dalam laporan tahunan perusahaan maka diberi skor 0. Jumlah skor maksimal jika didalam perusahaan telah mengungkapkan semua item kategori pengungkapan tanggung jawab sosial adalah 79 item yang disebutkan dalam indikator GRI yang mencakup 3 fokus pengungkapan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai dasar sustainability reporting. Indikator tersebut: a) Indikator ekonomi (economic performance indicator) b) Indikator lingkungan (environment performance indicator) c) Indikator sosial (social performance indicator) Tenaga kerja (labor practices and decent work) Hak asasi manusia (human rights performance) Sosial (society) Tanggung jawab produk (product responsibility performance) Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk dapat memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan
Manfaat Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
CSR menjadi sebuah kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi oleh perusahaan apabila menginginkan perusahaan tersebut berlanjut. CSR akan menjadi strategi bisnis yang mutlak dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan loyalitas atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan perusahaan yang sulit ditiru oleh para pesaingnya. Dampak baik yang dihasilkan CSR dapat dirasakan oleh pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, antara lain bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat dan juga pemerintah.
Prinsip Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Corporate Social Responsibility terdiri dari 3 prinsip utama menurut
Crowther & Aras (2008) yaitu:
a) Sustainability
Berkaitan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas agar tetap
memperhitungkan dari keberlanjutan sumberdaya di masa depan.
Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan
sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan.
b) Accountability
Merupakan upaya perusahaan agar terbuka dan bertanggungjawab atas
aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas
perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
c) Transparency
Merupakan prinsip-prinsip penting bagi pihak eksternal, transparansi
bersinggungan dengan pelaporan dari aktivitas dalam perusahaan
Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Menurut Nor Hadi, (2011) CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu bentuk tindakan dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya serta sekaligus untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. Nor Hadi (2011:46) menyatakan bahwa: “ Corporate Social Responsibility is about how companies managethe business processes to produce an overall positive impact on society“ . Arti dari definisi ini pada dasarnya bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Nor Hadi (2011:46) mendefinisikan CSR sebagai berikut “CSR is about capacity building for sustainable likelihood. It respect cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employees, the community and the government”. Arti dari definisi ini memberikan penjelasan secara lebih dalam bahwa sesungguhnya CSR untuk membangun kapasitas yang kemungkinan dapat berkelanjutan. CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang-peluang bisnis dalam membangun keterampilan, komunitas dan pemerintah. Dalam perkembangannya CSR tidak memiliki definisi tunggal. Menurut CSR Indonesia (www.csrindonesia.com) definisi CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk dari tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) merupakan suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang sustainable development. WBCSD menyatakan bahwa: ”CSR merupakan komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.” Sampai saat ini memang tidak ada definisi tunggal mengenai pengertian CSR, namun dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen dan upaya perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk meningkatkan kualitas hidup pemangku kepentingan, seperti stakeholder maupun masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan tidak hanya melakukan tanggung jawab terhadap dampak dari kegiatan produksinya tapi perusahaan juga mempunyai kekuatan yang besar untuk merubah ekonomi, lingkungan, dan sosial secara mendunia. Dari beberapa pengertian CSR (Corporate Social Responsibility) yang dikemukakan dari beberapa para ahli dapat diambil kesimpulan, CSR itu merupakan suatu strategi perusahaan dalam bentuk kegiatan yang diterapkan serta dijalankan di perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, untuk dapat berkontribusi serta memberikan loyalitas kepada seluruh pihak yang berada disekitar lingkungan perusahaan maupun masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Karena peranan CSR dalam perusahaan sangat penting dan berpengaruh untuk meningkatkan citra perusahaan, serta mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.
Kriteria Pengungkapan CSR (skripsi dan tesis)
Adapun kriteria pengungkapan CSR menurut standar GRI (Global
Reporting Inititive) yang terdiri dari enam indikator (Ajilaksana 2011, seperti yang dikutip oleh Husnan, 2013). Dalam GRI enam indikator
tersebut yaitu:
1. Indikator kinerja ekonomi
2. Indikator kinerja lingkungan
3. Indikator kinerja tenaga kerja
4. Indikator kinerja hak asasi manusia
5. Indikator kinerja sosial
6. Indikator kinerja manusia
Manfaat CSR (skripsi dan tesis)
Adapun manfaat CSR secara ekonomi bagi perusahaan (Lako,2011) adalah
sebagai berikut:
a. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggukan kompetitif
bagi perusahaan dalam jangka panjang.
b. Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.
c. Meningkatkanya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas,
investor, kreditor, pemasok, dan konsumen.
d. Meningkatnya komitmen etos kerja, efisiensi, dan produktivitas
karyawan.
e. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan
f. Menurunnya gejolak social dan resistensi dari komunitas sekitarnya
karena diperhatikan serta dihargai perusahaan.
g. Meningktnya reputasi, goodwill, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang
Teori Pentingnya CSR bagi Perusahaan (skripsi dan tesis)
Dalam Sari et al. (2016) menyatakan tiga teori pentingnya CSR bagi
perusahaan, tiga teori tersebut yaitu: 1. Teori Legitimasi
Dengan pengungkapan CSR perusahaan ingin meyakinkan bahwa
aktivitas dari perusahaan sesuai dengan norma masyarakat dan
lingkungan setempat.
2. Teori Stakeholders
Menjelaskan bahwasanya perusahaan tidak biasa lepas dari peran
stakeholders dalam aktivitas perusahaannya, sehingga untuk
memuaskan stakeholders, perusahaan melakukan aktivitas CSR.
3. Teori Sinyal
Menyatakan bahwasanya pengungkapan CSR oleh perusahaan
merupakan sinyal untuk menarik stakeholders sehingga mengurangi
asimetri informasi yang berkaitan dengan CSR.
Pengertian Corperate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu bentuk pertanggung jawaban
perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Seyogyanya bahwa setiap
perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan
lingkungan sekitarnya melalui program – program sosial. Corporate
Social Responsibility merupakan kewajiban perusahaan sebagai bentuk
kepedulian terhadap lingkungan dan sosial perusahaan. Peraturan tentang
kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR dijelaskan pada UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007. Sanksi pidana
mengenai pelanggaran CSR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41
ayat (1) (Sutopoyudo 2009, seperti yang dikutip oleh Sari dan Suaryana,
2016). Tuntutan dari para stakeholder dan lingkungan telah „memaksa‟
perusahaan agar keberadaan perusahaan diapresiasi secara positif oleh
stakeholder.
Sedangkan menurut Kotler dan Nancy (2005, dalam Forum CSR, 2016)
menyatakna CSR sebagai komitmen perusahaan unruk meningkatkan
kesejahtraan pembangun ekonomi melalui praktik bisnis yang baik dan
benar serta mengkontribusikan sumber daya perusahaan. Sedangkan
menurut H.R. Bowen bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk
mengupayakan suatu kewajiban serta membuat keputusan atau melakukan
berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai – nilai masyarakat
(Solihin, 2015).
World Business Council Sustainable Devolopment (seperti yang dikutip
oleh Cheng dan Christiawan, 2011) menjelaskan CSR merupakan sutu
komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk berperilaku etis dan
berkontribusi kepada pembangun ekonomi secara berkelanjutan dengan
meningkatkan taraf hidup karyawan dan keluarganya serta komunitas
setempat ataupun masyarakat secara meluas. Pengungkapan CSR selain
memberikan manfaat bagi perusahaan dalam perolehan profitnya, CSR
juga berusaha memperikan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial
dalam menjalankan operasi bisnisnya. Sebagaimana yang dikemukakan
Forum CSR (2016) bahwasanya dalam melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan hendaknya memperhatikan 3P yaitu Profit (keuntungan)
People (masyarakat), dan Planet (lingkungan).
Ukuran Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Dalam penilain investasi ada banyak teknik yang bisa digunakan akan
tetapi yang lebih sering digunakan yaitu analisis yang bersifat
fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi, dan analisis rasio
keuangan (Anoraga, 2013 seperti yang dikutip oleh Utami, 2011).
Adapun analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 jenis
berdasarkan ruang lingkupnya yaitu:
a) Rasio Likuiditas
Rasio ini digunakan untuk mengkur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek
b) Rasio Solvabilitas
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka panjang.
c) Rasio Aktivitas
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memanfaatkan harta yang dimilikinya.
d) Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan
e) Rasio Pasar
Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan dan
diungkapkan dalam basis per saham.
Dari kelima rasio tersebut yang digunakan dalam pengukuran kinerja
keuangan adalah Return On Asset (ROA) yang merupakan salah satu
bentuk dari rasio rentibilitas atau profitabilitas (Utami, 2011). ROA
merupakan ukuran dari tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh
organisasi. ROA mengukur bagaimana kemampuan perusahaan
menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Adapun manfaat dari Return On Asset (ROA) Menurut Munawir (2001,
seperti yang dikutip oleh Utami, 2011) yaitu :
a) Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka
dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang
menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi
keadaan keuangan perusahaan.
b) Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui
posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu
langkah dalam perencanaan strategi.
c) Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis ROA juga berguna
untuk kepentingan perencanaan.
Sedangkan kelebihan dari Return On Asset (ROA) yaitu:
a) ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya
mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini.
b) ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.
c) ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit
organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit
usaha
Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai tolak ukur tertentu perusahaan dalam keberhasilan menghasilkan laba. Penilain kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu cara yang dilakukan manajemen dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemilik perusahaan. Selai itu kinerja keuangan juga digunakan sebagai pengambilan keputusan perusahaan jangka panjang ataupun jangka pendek. Menurut Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan, sehingga kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis.
Pengertian Nilai perusahaan (skripsi dan tesis)
Nilai perusahaan dapat diartikan juga sebagai nilai pasar. Menurut Riska
dan Islahuddin (2008, seperti yang dikutip oleh Laras, 2012) nilai
perusahaan dapat diartikan sebagai nilai pasar, karena pasar perusahaan
dapat memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham apabila harga
saham mengalami kenaikan yang positif. Semakin tinggi nilai perusahaan
maka semakin tinggi pula nilai saham perusahaan tersebut, hal tersebut
juga mempengaruhi semakin tinggi pula kemakmuran yang didapat oleh
para pemegang saham. Menurut Christiawan dan Tarigan (2007, seperti yang dikutip oleh
Rahayu, 2010) terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai
suatu perusahaan antara lain:
a) Nilai Nominal
Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam
anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca
perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
b) Nilai Pasar
Nilai pasar adalah harga yang terjadi dari proses tawar – menawar di
pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan
dijual di pasar saham.
c) Nilai Intrinsik
Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil
suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini
bukan sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai
perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan
menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
d) Nilai buku
adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
e) Nilai Likuidasi
Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah
dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu
merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung
berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan
akan likuidasi.
Nilai perusahaan dapat menjadi gambaran manajemen perusahaan
mengelola kekayaannya dengan baik atau buruk, hal ini dapat dilihat dari
pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan kan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Peningkatan
nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar.
Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Tobin‟s Q. Tobin’s Q
merupakan rasio yang mencakup unsur hutang, modal, saham, dan seluruh
aset perusahaan sekaligus sehingga rasio ini dinilai paling memberikan
informasi yang lebih teliti dalam mencerminkan nilai perusahaan
(Mustaruddin, 2009 seperti yang dikutip oleh Sari, Handayani, dan
Nuzula, 2016). Karena nilai perusahaan berhubungan dengan persepsi
pasar terhadap perusahaan sehingga berkaitan erat dengan harga saham,
harga saham yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi.
Pengungkapan Media (skripsi dan tesis)
Jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan dan legitimasi
melalui kegiatan CSR, maka perusahaan harus mempunyai
kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan
berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya secara efektif.
Fungsi komunikasi menjadi sangat pokok dalam manajemen CSR.
Perusahaan harus memberikan informasi tentang tanggung jawab
sosialnya dan pesan lain yang terkait kepada para karyawan,
pelanggan, dan pemangku kepentingan lain, dan secara umum,
kepada seluruh masyarakat dengan berbagai alat komunikasi
(Ati:2011). Studi empiris yang dilakukan CSR Europe menyatakan
bahwa ada beberapa cara lain untuk mengomunikasikan CSR, yaitu
laporan sosial (social report), laporan tematik (thematic report),
codes of conduct, web (websites), konsultasi pemangku
kepentingan, komunikasi internal, pemberian hadiah, cause-related
marketing, komunikasi pada kemasan produk, intervensi pada
media dan TV, dan komunikasi pada pusat penjualan.
Untuk mengkomunikasikan CSRnya perusahaan bisa
mengungkapkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan berbagai
media. Terdapat tiga media yang biasanya dipakai perusahaan
dalam pengungkapan CSR perusahaan, yaitu melalui TV, koran,
serta internet (WEB perusahaan). Media TV merupakan media
yang paling efektif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat. Akan tetapi, media ini hanya digunakan oleh beberapa
perusahaan saja. Media internet (WEB) merupakan media yang
efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang mulai
meningkat. Sedangkan media koran merupakan media yang sudah
sering digunakan oleh perusahaan, serta dapat digunakan sebagai
dokumentasi. Dengan mengkomunikasikan CSR melalui mediamedia tersebut, diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial
yang dilakukan oleh perusahaan.
Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan
reputasi perusahaan di mata masyarakat. Pada pelaksanaannya, hal
inilah yang menjadi bagian pada proses membangun institusi,
membentuk norma yang diterima dan legitimasi praktik CSR.
Penelitian teori legitimasi secara luas menguji peran yang
dimainkan oleh berita media pada peningkatan tekanan yang
diakibatkan oleh tuntutan publik terhadap perusahaan. Media
mempunyai peran penting pada pergerakan mobilisasi sosial,
misalnya kelompok yang tertarik pada lingkungan (Patten, 2002b
dalam Reverte, 2008). Menurut Simon (1992) dalam Reverte
(2008), media adalah sumber daya pada informasi lingkungan.
Media tidak hanya memainkan peran pasif pada bentuk
norma institusi, akan tetapi juga berperan aktif dengan memberikan
riwayat pelaporan dan menyusunnya untuk menggambarkan nilai
dari suatu perusahaan. Dengan demikian, secara tidak langsung
media juga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.
Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan melalui media
website adalah merupakan kategori pengungkapan sukarela yang
dilakukan oleh perusahaan. Signalling theory dapat digunakan
untuk memprediksi kualitas pengungkapan perusahaan, yaitu
dengan penggunaan internet sebagai media pengungkapan
perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan. (Luciana,
2008).
Leverage (skripsi dan tesis)
Leverage merupakan rasio untuk mengukur besarnya aktiva
yang dibiayai oleh utang atau proporsi total utang terhadap ratarata ekuitas pemegang saham. Rasio laverage memberikan
gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan,
sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu utang.
Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan
pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai
kreditur (Schipper,1981 dan Meek et,al 1995) dalam
(Andreas,2009). Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage
yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan
yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio laverage yang
rendah. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang memprediksi
bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan
mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan
perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen
& Meckling, 1976) dalam Fr. Reni (2006).
Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi leverage,
besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan pelanggaran
terhadap kontrak utang, sehingga manajer akan melaporkan laba
saat ini lebih tinggi dibandingkan laba masa depan (Scott, 2000)
dalam Ardilla (2011). Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi
akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian
utang dan manajer akan memilih metode akuntansi yang akan
memaksimalkan laba sekarang. Menurut Belkaoui dan Karpik
(1989) dalam Eddy (2005) keputusan untuk mengungkapkan
informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk
pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori
agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang
dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders.
Dewan Komisaris (skripsi dan tesis)
Dewan komisaris merupakan wakil shareholder didalam
suatu entitas yang berbadan hukum perseroan terbatas. Selain
sebagai wakil shareholder, dewan komisaris memiliki tugas untuk
mengawasi, memberikan pengarahan pada pengelola perusahaan
yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung
jawab mereka dalam mengembangkan, serta menyelenggarakan
pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2002) dalam Eka
(2011). Dengan wewenang yang dimilikinya, dewan komisaris
dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan
manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial
perusahaan. Sebagai wakil dari prinsipal di dalam perusahaan,
dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan
tanggung jawab sosial, karena dewan komisaris merupakan
pelaksana tertinggi didalam entitas. Dengan mengungkapkan
tanggung jawab sosial perusahaan, maka image perusahaan akan
semakin baik (Gray et al., 1988 dalam Fr.Reni, 2006).
Dewan komisaris tentunya, menginginkan adanya
peningkatan citra perusahaan kedepannya. Banyaknya jumlah
dewan komisaris didalam entitas, maka akan menentukan
pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab social
perusahaan. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan
Gregory (1999) dalam Eddy (2005) juga menyatakan bahwa
semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan
semakin mudah untuk mengendalikan CEO (Chief Executive
Officer) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.
Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka
tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk
mengungkapkannya
Kepemilikan Saham Publik (skripsi dan tesis)
Kepemilikan saham publik (public shareholding) adalah
proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau
masyarakat terhadap saham perusahaan di Indonesia. Publik sendiri
adalah individu atau insitusi yang memiliki kepemilikan saham di
bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki
hubungan istimewa dengan perusahaan (Putri, 2008 dalam Eka
2011). Sementara perusahaan perseroan (PT) yang memiliki
saham perusahaan bersangkutan, tidak dimasukkan dalam kategori
publik. Pertimbangan ini dilakukan karena dapat menjadikan luas
pengungkapan laporan keuangan tidak banyak berpengaruh
terhadap keputusan manajemen.
Menurut Putri (2008) dalam Eka (2011) berpendapat bahwa,
Informasi keuangan yang disampaikan manajemen, oleh para
investor digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen dan
kondisi perusahaan di masa yang akan datang guna mengurangi
risiko investasi. Agar publik mau melakukan investasi pada
perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, maka
perusahaan harus menampilkan keunggulan dan eksistensi
perusahaan terhadap publik. Salah satu caranya adalah
mengungkapkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR). Semakin besar komposisi saham perusahaan yang dimiliki
publik, maka dapat memicu melakukan pengungkapan secara luas
termasuk pengungkapan CSR.
Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Size perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan
untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan
perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum
perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak
daripada perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak
akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan
pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar
merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan,
2001) dalam Jayanti (2011). Dengan mengungkapkan kepedulian
pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan
dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat
besar akibat dari tuntutan masyarakat.
Teori legitimasi memiliki alasan tentang hubungan ukuran
perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar
melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki
pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki lebih
banyak pemegang saham yang punya perhatian terhadap program
sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan merupakan
alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen
et. Al., 1987) dalam Achmad (2007). Ada tiga alternatif proksi
yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran
perusahaan, yaitu melalui ukuran aktiva, penjualan bersih, dan
kapitalisasi pasar (market capitalized). Total aktiva lebih
mencerminkan ukuran perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh
Fitriani (2001) dalam Sri dan Sawitri (2011) bahwa total aktiva
lebih menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan kapitalisasi
pasar.
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti: laba
operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aktiva,
dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Ang (1997) dalam
Jayanti (2011) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau
rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan
kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan
pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar
kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. Para
manajer tidak hanya mendapatkan dividen, tapi juga akan
memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan kebijakan
perusahaan. Dengan demikian, semakin besar dividen (dividend
payout) akan semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para
manajer (insider) menjadi meningkat powernya bahkan bisa
meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai
hasil keuntungan yang tinggi. Jadi, profitabilitas menjadi
pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya.
Hubungan antara pengungkapan sosial perusahaan dan
profitabilitas perusahaan telah menjadi postulat untuk
menggambarkan pandangan bahwa tanggapan sosial memerlukan
gaya manajerial yang sama seperti apa yang perlu dilakukan untuk
membuat perusahaan menghasilkan laba, Bowman & Haire (1916)
dalam Achmad (2007). Pengungkapan sosial perusahaan dipercaya
mencerminkan suatu pendekatan manajemen adaptif yang
berhubungan dengan suatu lingkungan yang dinamik,
multidemensinal, mempunyai kemampuan untuk menghadapi
tekanan sosial dan tanggap terhadap kebutuhan sosial.
Kemampuan manajemen seperti dianggap perlu untuk
dipertahankan dalam lingkungan perusahaan sekarang ini (Cowen
el al., 1987) meskipun demikian Bowman & Haire, (1976) dalam
Achmad (2007) menyatakan bahwa profitabilitas adalah faktor
yang memungkinkan manajemen bebas dan fleksibel untuk
melakukan dan menyatakan pada pemegang saham programprogram pertanggungjawaban sosial yang ekstensif.
Pelaporan Program Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas
tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan
dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan
tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan
(annual report) yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan
program-program sosial dan lingkungan perseroan yang dilaksanakan
selama tahun buku berakhir (Nor Hadi. 2011:206). Sedangkan menurut
Darwin (dalam Fr. Reni 2006), pertanggungjawaban sosial perusahaan
adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela
mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam
operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi
tanggung jawab organisasi dibidang hukum.
Darwin (dalam Fr. Reni, 2006) mengatakan bahwa Corporate
Sustainability Reporting terbagi menjadi tiga kategori yaitu kinerja
ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegal dan
Ahmed (dalam Fr. Reni, 2006) mengidentifikasikan hal-hal yang
berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu:
1) Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi,
pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan
lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang
berkaitan dengan lingkungan.
2) Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi.
3) Praktik bisnis yang wajar, meliputi pemberdayaan
terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap
usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
4) Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu
komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan,
pendidikan dan seni.
5) Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi.
Grey et al. (1995) dalam Fr.Reni (2006) mengatakan bahwa
sifat dan volume pelaporan mengenai pertanggungjawaban sosial
perusahaan bervariasi antar waktu dan antar negara, hal ini disebabkan
isu-isu yang dipandang penting oleh satu negara mungkin akan
menjadi kurang penting bagi negara lain. Lewis & Unerman (1999)
dalam Fr.Reni (2006) mengatakan bahwa variasi pelaporan tersebut
disebabkan oleh budaya atau norma yang berlaku pada masing- masing
negara
Teori Ekonomi Politik (skripsi dan tesis)
Dua varian teori ekonomi politik: klasik (biasanya sebagian
besar berhubungan dengan Marx) dan Bourgeois (biasanya
sebagian besar berhubungan dengan John Stuart Mill dan ahli
ekonomi berikutnya) (Gray et. al., 1996) dalam Achmad (2007).
Perbedaan penting antara keduanya terletak pada tingkat analisis
pemecahan, yakni konflik struktural dalam masyarakat. Ekonomi
politik klasik meletakkan konflik struktural, ketidakadilan dan
peran negara pada analisis pokok. Sedangkan Ekonomi politik
Bourgeois cenderung menganggap hal-hal tersebut merupakan
suatu yang given dan oleh karena itu, hal-hal tersebut tidak
dimasukkan dalam analisis. Hasilnya, ekonomi politik Bourgeois
cenderung memperhatikan interaksi antar kelompok dalam suatu
dunia pluralistic (sebagai misal, negosiasi antara perusahaan dan
kelompok penekan masalah lingkungan, atau dengan pihak yang
berwenang).
Ekonomi politik Bourgeois bisa digunakan dengan baik
untuk menjelaskan tentang praktek pengungkapan sosial.
Sedangkan Ekonomi politik klasik hanya sedikit menjelaskan
praktek pengungkapan sosial perusahaan, mempertahankan bahwa
pengungkapan sosial perusahaan dihasilkan secara sukarela.
Ekonomi politik klasik memiliki pengetahuan tentang aturan
pengungkapan wajib, dalam hal ini biasanya negara telah memilih
untuk menentukan beberapa pembatasan terhadap organisasi.
Ekonomi politik klasik akan menginterpretasikan hal ini sebagai
bukti bahwa negara bertindak “seakan-akan” atas kepentingan
kelompok yang tidak diuntungkan (sebagai misal, orang yang tidak
mampu, ras minoritas) untuk menjaga legitimasi sistem kapitalis
secara keseluruhan (Gray et. al., 1996) dalam Achmad (2007).
Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory) (skripsi dan tesis)
Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan
sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang
merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan
berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari
masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya
sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling
pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan
(equality), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik
secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatankesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing
(Nor Hadi.2011:96).
Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya
untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap
masyarakat (society). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki
kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi
masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu
berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma
yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat
dipandang legitimate (Deegan,dalam Nor Hadi 2011:96). Dalam
perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial
menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk
masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan
yang saling menguntungkan anggotanya (Rawl, dalam Nor
Hadi.2011:97).
Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy theory bahwa
legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat keseuaian antara
keberadaan perusahaan yang tidak menganggu atau sesuai
(congruence) dengan eksitensi sistem nilai yang ada dalam
masyarakat dan lingkungan (Deegan, Robin, dan Tobin dalam Nor
Hadi 2011:97).
Shocker dan Sethi dalam Nor Hadi (2011:98) menjelaskan
konsep kontrak sosial (social contract) bahwa untuk menjamin
kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial
didasarkan pada :
1) Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan
kepada msayarakat luas.
2) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik
kepada kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.
Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat,
serta tidak adanya power institusi yang bersifat permanen, maka
perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, perusahaan harus
melebarkan tanggungjawabnya tidak hanya sekedar economic
responsibility yang lebih diarahkan kepada shareholder (pemilik
perusahaan), namun perusahaan harus memastikan bahwa
kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada
pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku (legal responsibility). Di samping itu,
perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggungjawab
kepada masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan
keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang
timbul (societal respobsibility) (Nor Hadi 2011:98).
Teori Legimitasi (Legitimacy Theory) (skripsi dan tesis)
Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi
strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan
diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor
Hadi. 2011:87). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu
yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan
demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya
potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern)
(O’Donovan, dalam Nor Hadi. 2011:87).
Gray et.al (1996) dalam Nor Hadi (2011:88) berpendapat
bahwa legitimasi merupakan “…..a system-oriented view of
organization and society ….permits us to focus on the role of
information and disclosure in the relationship between
organisations, the state, individuals and goup”. Definisi tersebut
mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan
perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap
masyarakat (society), pemerintah, individu, dan kelompok
masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan
keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus kongruen
dengan harapan masyarakat.
Lindblom (1994) dalam Achmad (2007) menyatakan bahwa
suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi
ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu,
untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan (seperti
kecelakaan yang serius atau skandal keuangan organisasi mungkin:
1) Mencoba untuk mendidik stakeholdernya tentang tujuan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
2) Mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu
kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
3) Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah yang
menjadi perhatian (mengkonsentrasikan terhadap beberapa
aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan –
kegagalan).
4) Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang
kinerjanya.
Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan
yang penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan.
Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa
ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan
oleh Lindblom. Sebagai missal, kecenderungan umum bagi
pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin
positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang
negatif
Teori Stakeholder ( Stakeholder Theory) (skripsi dan tesis)
Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal,
yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder is a group or
an individual who can affect, or be affected by, the success or
failure of an organization (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo, dan
Raymond, dalam Nor Hadi. 2011 : 93). Dengan demikian,
stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti :
pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan
internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya),
lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum
minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat
mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.
Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa
stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada
pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui
sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan
dinamis. Hal ini berlaku untuk kedua varian teori stakeholder,
varian pertama berhubungan langsung dengan model akuntabilitas.
Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat
dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk
responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi
memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari
akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara stakeholder
dan organisasi.
Varian dari kedua teori stakeholder berhubungan dengan
pandangan Trekers (1983) dalam Achmad (2007) mengenai
emprical accountability. Teori stakeholder mungkin digunakan
dengan ketat dalam suatu organisasi arah terpusat (centered- way
organization). Robert (1992) menyatakan bahwa pengungkapan
sosial perusahaan merupakan sarana yang sukses bagi perusahaan
untuk menegosiasikan hubungan dengan stakeholdernya.
Selain itu, Jones, Thomas, dan Andrew (1999) dalam Nor
Hadi (2011:94) menyatakan bahwa pada hakikatnya stakeholder
theory mendasarkan diri pada asumsi, antara lain :
1) The corporation has relationship many constituenty
groups (stakeholders) that effect and are affected by its
decisions.
2) The theory is concerned with nature of these relationship
in terms of both processes and outcomes for the firm and
its stakeholder.
3) The interest of all (legitimate) stakeholder have intristic
value, and no set of interest is assumed to dominate the
others.
4) The theory focuses on managerial decission making.
Berdasarkan asumsi stakeholder theory, maka perusahaan
tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan
perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam
kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat
mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha
dan jaminan going concern (Adam, dalam Nor Hadi. 2011: 94-95).
