Definisi Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)

Menurut Zain (2007), PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan. Pajak tangguhan ini diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi dalam suatu periode berjalan yang diakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).  (Yuliati, 2004)

Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Sehingga selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. (Suandy, 2008 : 91) Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di mana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Suandy (2008) lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka berdasarkan SAK dapat dianggap sebagai suatu aset. Sebagai contoh rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi berdasarkan peraturan perpajakan atau kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan mengurangi beban pajak, maka dapat diakui sebagai suatu aktiva (aset) pajak tangguhan. Sehingga apabila manfaat ekonomi yang dimaksud tidak dapat diperoleh, setiap tahun perusahaan harus melakukan penilaian kembali aktiva pajak tangguhan. Jika terdapat kemungkinan suatu aktiva pajak tangguhan tidak mungkin dapat direalisasikan, maka dilakukan penyisihan (allowance) terhadap terealisasinya aktiva tersebut (Purba dan Andreas, 2005). Aktiva (aset) pajak tangguhan terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi positif, di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial. (Agoes dan Trisnawati, 2007)

Pernyataan Suandy (2008) di atas secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori akuntansi mengenai definisi kewajiban dan aktiva (aset). Berdasarkan teori akuntansi mengenai definisi kewajiban dan aktiva (aset), kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva kepada entitas-entitas lain sebagai akibat kejadian masa lalu. Sedangkan definisi aktiva (aset) berdasarkan teori akuntansi yaitu sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat kejadian masa lalu (Purba dan Andreas, 2005).

Pada dasarnya, beban (manfaat) pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan komersial laba rugi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah nominal laba bersih setelah pajak. Apabila perusahaan secara komersial menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan koreksi fiskal maka akan menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, sehingga besarnya PPh terutang akan mempengaruhi posisi neraca secara laporan komersial. Perbedaan besarnya pajak terhutang tersebut harus dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian yang akan berpengaruh pada besarnya rekening hutang pajak dan juga mempengaruhi besarnya laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan laba rugi. Oeh karena itu, atas perubahan tersebut, perusahaan harus melakukan revisi posisi neracanya (Muljono, 2006)

Strategi Manjemen Laba (skripsi dan tesis)

Menurut  Subramanyam dan Wild (2010:131-132), terdapat tiga jenis  strategi manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

  1. Meningkatkan Laba

Meningkatkan laba yang dilaporkan  pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini  juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada skenario peningkatan laba, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini,  sehingga  dapat meningkatkan laba. Perusahaan melaporkan  laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif sepanjang periode waktu yang panjang.  Selain itu, perusahaan dapat melakukan  manajemen  laba  untuk meningkatkan  laba selama beberapa tahun dan  membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan.

  1. Big Bath Strategy 

Strategi big bath dilakukan  melalui penghapusan sebanyak  mungkin dalam satu periode. Periode yang dipilih sebaai target penghapusan biasanya adalah periode dengan  kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga  melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang  tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi  big bath  juga sering kali dilakukan setelah peneraan strategi peningkatan laba pada  periode sebelumnya.  Oleh karena sifat  big bath  yang tidak biasa dan tidak dapat diulang lagi, sehingga pemakai cenderung tidak memperlihatkan dampak keuangannya.  Hal ini memberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan  memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba di masa depan.

  1. Perataan Laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini,  manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk  mengurangi fluktuasinya.  Perataan laba juga mencakup tindakan untuk tidak melaporkan  bagian laba pada periode baik dengan cara menciptakan cadangan atau “bank” laba  dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

Faktor-faktor yang Mendorong Praktik Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Banyak hal yang dapat memotivasi  seorang manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, antara lain yaitu (Sastradipraja, 2010:34):

  1. Meningkatkan Kompensasi Manajer yang Terkait Dengan Laba yang Dilaporkan

Banyak perjanjian kompensasi manajer yang menggunakan angka laba akuntansi, misalnya  perjanjian kompensasi manajer yang mencakup bonus  berdasarkan laba  akuntansi. Perjanjian bonus untuk manajer biasanya memiliki rentang tertentu, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih rendah  dari batas bawah  atau jika laba lebih tinggi dari batas atas. Perjanjian bonus  tersebut dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba  sesuai keinginannya agar berada diantara rentng atas dan bawah perjanjian bonus yang telah disepakati.

  1. Debt Contract

Ketika manajer dengan atas nama perusahaan terikat kontrak hutang, jangka  panjang, mereka akan terikat pada perjanjian yang melindungi sang pemberi pinjaman  dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan sang pemberi  pinjaman, seperti dividen yang berlebiham, pinjaman tambahan, atau  membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas jatuh di bawah tingkat yang  ditetapkan. Pelanggaran perjanjian oleh manajer saat mengelola perusahaan dapat mengakibatkan biaya tinggi  sehingga manajer diharapkan agar berusaha menghindarinya. Kontrak hutang membatasi kebebasan aksi manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Oleh karena itu manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian kontrak.

  1. Dampak Harga Saham

Manajer berupaya untuk memberikan sinyal positif ke pasar dengan cara meningkatkan laba. Hal ini umumnya dilakukan berkaitan dengan adanya satu kejadian tertentu, seperti  merger  atau penawaran  saham perdana (IPO).

  1. Insentif Lainnya

Manajer seringkali menurunkan laba untuk menghindari biaya politik oleh pemerintah, misalnya penelitian pemerintah terhadap perusahaan mengenai ketaatan undang-undang anti  monopoli.  Perusahaan juga seringkali menurunkan laba untuk mengelak permintaan  serikat pekerja dan perubahan manajemen.

 

Tabel 2.1 Kondisi dan Faktor Pendorong Manajemen Laba

No. Kondisi Faktor Pendorong
1. Laba rendah Mencegah terjadinya penurunan harga saham
2. Persiapan penawaran saham perdana Memperoleh harga saham optimal
3. Laba diluar retang perjanjian bonus Keinginan untuk selalu memperoleh bonus
4. Tekanan Politis Pemerintah Menurunkan biaya politik
5. Debt covenant Menghindari penalty
6. Laba di luar garis trend Menghindari respon negatif pasar
7. Volatility laba Income Smoothing
8. Penggantian top management Take a bath
9. Kerugian besar di masa lalu Reversing of accruals

Sumber: Badruzzaman (2010)

 

Klasifikasi Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Klasifikasi  manajemen laba menurut  Sastradipraja (2010:33),  yaitu  sebagai berikut:

  1. Cosmetic Earnings Management

Manajemen laba kosmetik  terjadi jika  manajer memanipulasi akrual  yang tidak memiliki konsekuensi cash flow. Teknik ini merupakan hasil dari  kebebasan yang diterapkan dalam sistem akuntansi akrual . Akuntansi akrual membutuhkan estimasi  dan pertimbangan yang mengakibatkan manajer memiliki  kebebasan dalam menetapkan kebijakan akuntansi. Meskipun kebebasan ini  memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan gambaran aktivitas  usaha perusahaan yang lebih  informatif, namun terkadang kebebasan ini juga  memungkinkan manajer mempercantik laporan keuangan (window-dress  financial statement) dan mengelola pendapatan

.

  1. Real Earnings Management

Real earning management terjadi jika manajer melakukan aktivitas dengan  konsekuensi  cash flow. Real earnings management  lebih bermasalah  dibandingkan  dengan cosmetic earnings management, karena mencerminkan  keputusan usaha yang sering kali mengurangi kekayaan pemegang saham. Manajemen laba jenis ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (1) manipulasi penjualan dengan menawarkan diskon harga secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak (2) melakukan produksi secara besar besaran sehingga fixed cost tersebar pada produk yang lebih banyak (3) penurunan beban diskresi seperti bagian RnD, iklan, penjualan serta administrasi.

Mekanisme Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Menurut  Subramanyam dan Wild (2010: 133-134),  terdapat dua metode  utama manajemen laba, yaitu:

  1. Pemindahan Laba

Pemindahan laba merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode  akuntansi lainnya.  Pemindahan laba dapat dilakukan dengan memajukan atau memundurkan pengakuan pendapatan atau bahkan pengakuan beban.  Bentuk  manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada satu periode atau  beberapa periode berikutnya. Oleh karena itu, pemindahan laba sangat berguna untuk perataan laba.

  1. Manajemen Laba melalui Klasifikasi

Manajemen labamelalui klasifikasi adalah manajemen laba yag dilkaukan dengan cara khusus dalam mengklasifikasi beban dan  pendapatan  pada bagian tertentu laporan laba rugi.  Bentuk umum dari  manajemen laba melalui klasifikasi yaitu memindahkan beban di bawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang, sehingga pelaporan beban seperti ini tidak dianggap penting oleh analis.

Definisi Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Menurut  Schipper  dalam Gumanti (2001:62),  pengertian  manajemen  laba yaitu pengungkapan manajemen dengan cara melakukan intervensi pada proses pelaporan kepada pihak eksternal perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut Sulistyanto (2008:48), pengertian manajemen laba yaitu upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan  dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui  kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 131) manajemen laba merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi akuntansi akrual yang mungkin terjadi

Theresia (2005) menyatakan bahwa  manajemen laba merupakan salah  satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Gideon (2005), manajemen akan memilih  metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini  akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen.  Manajen laba dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan  kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola/manajemen perusahaan. Menurut Herawaty (2008), manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi  tentang perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham  sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Konflik keagenan yang mengakibatkan terjadinya oportunistik manajemen. Hal ini akan mengakibatkan laba yang dilaporkan menjadi semu, sehingga menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa yang akan datang Manajemen laba (earnings management) merupakan fenomena yang sukar  untuk dihindari, karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar  akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Praktek manajemen laba tidak hanya  berkaitan dengan motivasi individu manajer,  tetapi bisa  juga untuk kepentingan  perusahaan.

Menurut Sitorus (2006), praktik manajemen laba yaitu sebuah tindakan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi yang diterapkan dari suatu standar tertentu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi laba yang akan terjadi sesuai dengan yang manajer inginkan. Sugiri (1998) dalam Widyaning Dyah (2001) membagi definisi managemen laba menjadi dua, yaitu:

  1. Definisi sempit

Praktik management laba hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi, yang dalam arti sempit mendefinisikan tentang prilaku manajer untuk “mempermainkan”  komponen discretionary accrualnya guna menentukan besaran pendapatan yang terjadi.

  1. Definisi luas

Managemen laba merupakan usaha manejer untuk membuat pelaporan laba dengan cara meningkatkan atau mengurangi laba saat ini. Manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Hal terpenting dalam sebuah laporan keuangan yaitu informasi laba, karena mewakili kinerja manajemen pada periode tertentu. Menurut Ahmed dan Belkaoui (2000) dalam Handayani, Sri dan Rachadi (2009), alasan atas pentingnya informasi laba ialah karena laba menjadi dasar dalam penentuan kebijakan deviden, perpajakan, keputusan ekonomi, serta prediksi pertumbuhan perusahaan.

Jenis –Jenis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Hanafi dan Halim (2005),analisis rasio bisa dikelompokkan lima macam kategori,yaitu :

  • Rasio likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

  • Rasio aktivitas

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset.

  • Rasio solvabilitas

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

  • Rasio profitabilitas

Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas)

  • Rasio pasar

Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relative terhadap nilai buku perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2012),rasio keuangan terbagi menjadi lima yaitu :

  • Rasio likuiditas

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya.

  • Rasio manajemen asset

Rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengatur asetnya.

  • Rasio manajemen utang

Rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunaan pendanaan melalui hutang

  • Rasio profitabilitas

Sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas,manajemen asset,dan utang pada hasil operasi.

  • Rasio nilai pasar

Sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba,arus kas,dan nilai buku per sahamnya.

Menurut J.Fred Weston yang dikutip Kasmir(2010),bentuk –bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut :

  • Rasio likuiditas (liquidity ratio)
  • Rasio solvabilitas (leverage ratio)
  • Rasio activity (activity ratio)
  • Rasio profitabilitas (profitability ratio)
  • Rasio pertumbuhan (Growth ratio)

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

  • Rasio penilaian (Valuation ratio)

Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.

Jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja  keuangan menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut:

  1. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk  mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki atau rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi pemanfaatan sumber daya  perusahaan. Rasio-rasio ini dirancang untuk mengetahui  apakah jumlah total dari tiap-tiap jenis aktiva seperti yang dilaporkan dalam  neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan  tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya. Ada beberapa macam rasio aktivitas,  antara lain: asset turn over, account receivable turn over, fixed asset turn over,  inventory turn over, average collection period.

  1. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan  dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh  manajemen (Syahyunan, 2004). Setiap perusahaan menginginkan tingkat  profitabilitas yang tinggi. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan  harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk  memperoleh pinjaman dari kreditor maupun investasi dari pihak luar. Ada  beberapa macam rasio profabilitas, antara lain: gross profit margin, operating  Utaraprofit margin, net profit margin, return on assets, return on equity, dan basic  earning power.

  1. Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2008) rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin besar jumlah pendanaan yang berasal dari  kreditur, semakin tinggi resiko perusahaan tidak dapat membayar seluruh  kewajiban dan bunganya. Bagi pemegang saham, semakin tinggi rasio  solvabilitas, semakin rendah tingkat pengembalian yang akan diterima pemegang  saham karena perusahaan harus melakukan pembayaran bunga sebelum laba  dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ada beberapa macam rasio leverage antara lain: debt ratio, Debt to Equity Ratio, long term debt to equity,  dan time intersted earned.

Adapun rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  rasio profitabilitas yaitu Return On Assets dan Return On Equity, rasio aktivitas  yaitu Asset Turn Overrasio leverage yaitu Debt Ratio.

  1. Return On Asset(ROA )

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam  menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

  1. Return On Equity (ROE)

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak  dengan modal. Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri,  semakin tinggi rasio ini, maka posisi pemilik perusahaan semakin kuat

  1. Rasio Perputaran Aktiva (Asset Turn Over)

Rasio perputaran aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur  penggunaan semua aktiva perusahaan dalam jumlah penjualan yang  diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

  1. Rasio total hutang terhadap total aktiva (Debt Ratio)

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur  perbandingan antara total utang dengan total aktiva dengan kata lain,  seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar  utang perusahaan terhadap total

Analisis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Martono dan Agus (2005),berdasarkan sumber analisis,rasio keuangan dibedakan menjadi:

  • Perbandingan internal (internal comparison),yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama.
  • Perbandingan eksternal (external comparison) dan sumber–sumber rasio industri,yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan–perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama.

Analisis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Martono dan Agus (2005),berdasarkan sumber analisis,rasio keuangan dibedakan menjadi:

  • Perbandingan internal (internal comparison),yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama.
  • Perbandingan eksternal (external comparison) dan sumber–sumber rasio industri,yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan–perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama.

Pengertian rasio keuangan (skripsi dan tesis)

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar (Munawir, 2010).

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne dan John Wachowicz (2002): “merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

Pengukuran kinerja keuangan (skripsi dan tesis)

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan.Ini sering disebut factor fundamental perusahaan.

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadapreview data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusiterhadap laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu.Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti.

Ada dua metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal (Munawir, 2010):

  1. Analisa horizontal adalah analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Metode horizontal disebut juga metode analisa dinamis.
  2. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

Analisa vertikal disebut juga metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Jumingan (2006):

  1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengancara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih denganmenunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalampersentase (relatif).
  2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahuitendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
  3. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisisuntuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadapkeseluruhan atau total aktiva maupun utang.
  4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisisuntuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui duaperiode waktu yang dibandingkan.
  5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untukmengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatuperiode waktu tertentu.
  6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untukmengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporanlaba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
  7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahuiposisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
  8. AnalisisBreak Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkatpenjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengertian kinerja keuangan (skripsi dan tesis)

Pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telahdilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003).

Menurut Mulyadi dalam Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut  IAI (2012) kinerja keuangan adalah kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan ialah usaha formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk  mengevaluasi efisiensidan efektivitas dari aktivitas perusahaan guna mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

Dana Desa (skripsi tesis)

 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan , pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

  1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
  2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

  1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
  2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipastif sesuai dengan potensi desa;
  3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

  1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan .
  2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
  4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
  5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa.

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011).

Pengertian Efektivitas (skripsi tesis)

 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. Kas (dalam Sugiyono, 2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai.

Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149).

Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

James L. Gibson dkk (2006:38) (dalam Harbani Pasolong, 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Komaruddin (2005:294) “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Sedangkan Gibson (2011: 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”.

Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2008:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Siagian (2010:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.

Proses Pemberdayaan Pegawai (skripsi tesis)

 

Menurut Suharto dalam Huraerah (2011) pelaksanaan proses dan pencapaian pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

  1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
  2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
  3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) Antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
  4. Penyokongan: pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
  5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan Antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau empowerment

Dimensi Dalam Pemberdayaan Pegawai (skripsi tesis)

 

Menurut Stewart dalam Kadarisman (2017) pegawai harus diberikan beberapa kemungkinan untuk dapat mengembangkan kemampuannya yaitu:

  1. Mengembangkan visi bersama (envision)

Adanya visi yang sama, seluruh pegawai mengetahui secara tepat ke mana organisasi ini akan melangkah. Dengan memahami tujuan organisasi, maka sebagian besar kegiatan organisasi akan terkoordinasi dengan sendirinya.

  1. Mendidik pegawai (educate)

Pegawai perlu diberikan pendidikan. Pendidikan di sini lebih bersifat teoritis dan filosofi, dengan tujuan sebagai pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut terdapat pemahaman secara implisit, dan melalui pemahaman, maka pegawai dimungkinkan untuk menjadi seorang inovator, pengambil inisiatif, pemecah masalah yang kreatif, dan menjadi pegawai yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan.

  1. Meniadakan rintangan-rintangan (eliminate)

Berikut dikemukakan bahwa pimpinan yang memberdayakan SDM-nya harus meniadakan atau meminimalisasi segala hambatan atau rintangan yang menghadang upaya pemberdayaan yang akan dan sedang dibangun tersebut. Seperti ketentuan-ketentuan yang tidak perlu, orang-orang yang sengaja menghalanginya, berbagai prosedur administratif yang menghambat serta kendala-kendala teknis lainnya.

  1. Menyatakan keinginan (express)

Dinyatakan bahwa dalam pemberdayaan yang berusaha mengungkapkan keinginan-keinginan SDM antara lain tentang apa yang menjadi tujuan SDM atau manfaat-manfaat apa yang diperoleh SDM jika mereka bekerja dengan profesionalisme yang tinggi dan lain-lain.

  1. Memberikan motivasi (motivation)

Letak pentingnya pemberian motivasi kepada para SDM, agar mereka tetap dan mau melaksanakan tugas tadi sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki. Oleh karena itu diharapkan mereka bukan saja asal mau bekerja, tetapi juga yang  terpenting adalah pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi.

  1. Memberi perlengkapan (equip)

Memberdayakan pegawai adalah dengan memberikan perlengkapan yang memadai (cukup), yaitu setiap benda atau alat yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dengan demikian, pemberdayaan pegawai dengan memberi perlengkapan yang cukup dan memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

  1. Melakukan evaluasi (evalution)

Merupakan kegiatan menilai hasil kerja (output) dari pegawai baik dari segi kuantitas dan kemampuannya dalam pelaksanaan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Kegiatan ini untuk menyelaraskan sasaran dan tujuan organisasi dengan kenyataan yang dihadapi oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas.

  1. Mengharapkan keberhasilan dan permasalahan (expect)

Pemberdayaan pegawai yang dilakukan dengan selalu mengharapkan tercapai keberhasilan dan permasalahan yang mungkin muncul dalam praktik pelaksanaan pekerjaan, sehingga pimpinan yang memberdayakan mengharapkan keberhasilan dan permasalahan yang dimiliki cara tertentu untuk menghadapi kemungkinan munculnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, antara lain kemungkinan kekurangan sarana dan prasarana, pegawai yang menolak perubahan (resistance to change) dan sebagainya.

Pengertian Pemberdayaan Pegawai (skripsi tesis)

 

Pengertian dari pemberdayaan pegawai adalah upaya dalam memberikan wewenang kepada karyawan dalam merencanakan (planning), mengendalikan (controlling) dan membuat keputusan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa harus mendapatkan otorisasi secara eksplisit dari atasan diatasnya (Hansen & Mowen, 2017). Dalam pengertian lain, Spreitzer (2015) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses dimana individu mempunyai kekuasaan untuk berpartisipasi secara langsung untuk mengendalikan dan mempengaruhi suatu kejadian yang memiliki efek langsung terhadap kehidupannya.

Adapun pengertian pemberdayaan sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2017) mengatakan bahwa: Pemberdayaan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan “daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan. Menurut Stewart diterjemahkan oleh Haradjana (1998:22) bahwa: “Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan dari staf kita”.

Menurut Stewart dalam Kadarisman (2017) mengajukan teori pemberdayaan SDM dengan istilah “pegawai” yang dikenal dengan “the eight e’s of empowerment” dikatakan bahwa: “People want to do a good job and will do so if you let them”. (atas dasar uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa bukan berarti meniadakan kontrol sama sekali kepada pegawai, namun memberi keleluasaan serta kewenangan kepada pegawai untuk mengatur dan mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya ke arah yang lebih positif).

Dimensi Kepemimpinan Demokratis (skripsi tesis)

 

Seorang pemimpin bukanlah hanya seseorang yang dapat memimpin saja, tetapi harus memiliki kekuatan, semangat untuk mengubah sikap sehingga pegawai menjadi conform dengan pemimpin. Berikut ini beberapa dimensi kepemimpinan demokratis menurut Robbins (2019):

  1. Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas.

  1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima atau dari pimpinan kepada bawahan dan sebaliknya dengan maksud untuk mengubah tingkah laku penerima.

  1. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan suatu aktivitas. d. Kualitas Kualitas adalah suatu nilai yang melekat pada seseorang.

  1. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah pengembangan potensi diri dan kepribadian seseorang untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai

Adapun dimensi kepemimpinan demokratis yang telah disesuaikan dengan ciri-cirinya (Chintia, 2020 serta Lippits dan White yang diambil dari Maryanto dan Ismu (2010)  antara lain sebagai berikut :

  1. Keputusan dibuat bersama

Pemimpin yang demokratis tidak sungkan untuk terlibat bersama-sama dengan bawahan untuk membuat keputusan serta melakukan aktivitas kerja demi pencapaian tujuan organisasi.

  1. Menghargai potensi setiap bawahannya

Kepemimpinan demokratis menghargai setiap potensi individu dan bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat dan kondisi yang tepat.

  1. Mendengar kritik, saran / pendapat dari bawahan

Mendapat kritikan, saran/pendapat dari bawahan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan organisasi. Dengan demikian aka nada kecenderungan untuk lebih meningkatkan potensi diri dan bisa lebih baik dari sebelumnya serta belajar dari kesalahan yang telah dilakukan.

  1. Melakukan kerjasama dengan bawahannya

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bekerja sama/terlibat langsung secara bersama-sama dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin juga tidak sungkan untuk terjun langsung kelapangan untuk menjalankan tugas.

Adapun indikator gaya kepemimpinan demokratis menurut Sobri Sutikno (2014) adalah:

  1. Pendapatnya terfokus pada hasil musyawarah
  2. Tenggang rasa
  3. Memberi kesempatan pengembangan karier bawahan
  4. Selalu menerima kritik bawahan
  5. Menciptakan suasana kekeluargaan
  6. Mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan
  7. Komunikatif dengan bawahan partisipasif dengan bawahan
  8. Tanggap terhadap situasi.

Pengertian Gaya Kepemimpinan Demokratis (skripsi tesis)

 

Rivai (2014 ) mendefinisikan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut Winardi dalam Rivai (2014 ) yang dimaksud dengan pemimpin adalah “seorang yang karena kecakapan-kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat memengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan upaya bersama kearah pencapaian sasaran-sasaran tertentu”

Kartono (2018) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Thoha (2015) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku yang digunakan oleh seseorang pada saaat orang tersebut mencoba mempengaruhi prilaku orang lain atau bawahan. Menurut Herujito (2016) mengartikan gaya kepemimpinan bukan bakat, oleh karena itu gaya kepemimpinan dipelajari dan dipraktekan dalam penerapannya harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sedangkan menurut Supardo (2016 ), mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan porses kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan Instansi dengan cara yang lebih masuk akal.

Pemahaman mengenai kepemimpinan demokratis sendiri ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif yang artinya atasan menolak segala bentuk persaingan dan atasan dapat bekerjasama dengan karyawan dalam mengambil keputusan. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. Kepemimpinan demokratis ialah kepemimpinan yang aktif, dinamis dan terarah. Aktif dalam menggerakkan dan memotivasi (Rivai, 2014).

Robbins Coulter (2010) menyatakan bahwa gaya demokratis menggambarkan pemimpin yang melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, mendelegasikan wewenang dan menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. Kartono (2016) menyatakan bahwa, kepemimpinan demokratis menitik beratkan masalah aktivitas setiap anggota kelompok juga para pemimpin lainnya, yang semua terlibat aktif dalam penentian sikap, pembuatan rencana – rencana, pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja (yang ditanamkan secara sukarela oleh kelompok – kelompok dalam suasana demokratis)

Berdasarkan pengertian di atas maka gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan pemimpin yang melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, mendelegasikan wewenang dan menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan

 

Pengertian Administrasi   (skripsi tesis)

 

Administrasi secara arti sempit yaitu dari kata Administratie (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketikmengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work). Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Menurut Wajong dalam Silalahi (2013) merupakan: “Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan”.

Menurut Newman dalam Hadayaningrat (2015) bahwa pengertian administrasi secara arti luas mengemukakan:

Administration has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goal.

 

(Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama).

Menurut Simon dan kawan-kawan dalam Hadayaningrat (2015) memberikan definisi sebagai berikut:

“Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals.

 

(Administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama)”.

Menurut White dalam Hadayaningrat (2015) memberikan definisi sebagai berikut:

Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale, etc.

 

(Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil dan sebagainya).

Menurut Gie dalam Silalahi (2013) mengemukakan bahwa: “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap   pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu“.

Pemberdayaan Masyarakat (skripsi tesis)

 

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya Eropa modern pada pertengahan abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke-masa kini-an, yang telah umum digunakan. Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan. Perspektif partisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat, bukan justru untuk mobilisasi.

Hal tersebut sesuai pernyataan Tjokrowinoto (2017:53) yakni : Partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat. Akan tetapi makna partisipasi itu sendiri seringkali samar-samar dan kabur. Partisipasi malahan sering berbentuk mobilisasi dengan pendekatan cetak biru (blueprint) atau pendekatan yang datangnya dari atas. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil. Sehingga makna partisipasi menjadi pasif. Jika partisipasi yang ada ternyata berasal dari atas, maka ia akan menjadi mobilisasi, yakni sekedar alat untuk mencapai apa yang diinginkan. Akan tetapi jika partisipasi sungguh-sungguh berasal dari bawah, maka akan mengarah pada distribusi kekuasaan atau pemberdayaan yang akan memampukan masyarakat memperoleh buah pembangunan yang lebih besar. Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri.

Sebagaimana Uphoff (dalam Cernea, 2018:112) menyatakan : Bahwa penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga mereka tidak lagi harus diidentifikasikan sebagai “kelompok sasaran”. Harus memandang mereka sebagai “pemanfaat yang diharapkan”. Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Namun demikian, partisipasi hendaknya diletakkan pada posisi yang proporsional dan sesuai dengan hakikatnya pada masyarakat dalam suasana keberdayaan yang aktif, bukan secara pasif, apalagi sampai dimobilisasi oleh outsider stakeholder.

Lebih jelasnya dapat disimak dari pernyataan Uphoff dalam Cernea (2018:112), yang menyatakan  bahwa salah satu paradoks dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah (bottom up planning), justru sering pula membutuhkan upaya dari atas. Hal ini terlihat dalam wacana yang menggunakan pendukung atau promotor yang direkrut, dilatih dan ditempatkan di lapangan dari pusat untuk bekerja dengan penduduk pedesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi diantara mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah partisipasi aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif terhadap konsep pemberdayaan yang pasif itu.

Pemberdayaan bertujuan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan daya yang ada padanya. Dengan demikian makna partisipasi sebagaimana dinyatakan diatas, akan mengacu pada proses aktif, dimana masyarakat penerima (beneficiaries) mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan daripada hanya sekedar menerima manfaatnya saja.  Kemudian Sumodiningrat (2017:62) menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (skripsi tesis)

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. WKSBM adalah sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput / masyarakat dalam bentuk usaha kelompok atau lembaga maupun jaringan pendukungnya (misalnya: Kelompok Usaha Ekonomis Produktif, Kelompok Pengajian, Gabungan Kelompok Tani, RT, RW, Dasa Wisma dan lain-lain), baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah alat, wadah, saran maupun media yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjut. Wahana ini berupa jaringan kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun Iembaga yang sengaja dibentuk untuk mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial seperti kelompok arisan, kelompok usaha bersama, lumbung desa dan nilai budaya local (Aminah dan Prasetyo, 2018:41).

Menurut buku panduan pelaksanaan WKSBM yang diterbitkan oleh Direktorat peningkatan peran dan kelembagaan sosial masyarakat dan kemitraan. Tujuan dari Program WKSBM adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan peran masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial
  2. Meningkatnya kepedulian dan kesetiakawanan sosial
  3. Terciptanya kelembagaan usaha kesejahteraan sosial berbasis inisisiasi lokal
  4. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat
  5. Tumbuhnya jaringan kerja dalam usaha usaha kesejahteraan masyarakat

Prinsip-prinsip Dasar Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), meliputi :

  1. Tumbuh-kembangnya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) ditentukan oleh, dari dan untuk masyarakat itu sendiri.
  2. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) meletakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai nilai dasar yang bersifat integrative dengan keseluruhan aspek pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat lokal.
  3. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan refleksidari kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap perannya dalam mencegah, mengurangi, menekan dan menanggulangi berbagai masalah sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sosialnya pada tingkat lokal.
  4. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) berjalan dan berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat, kemampuan, sumberserta kesempatan yang tersedia.
  5. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM tumbuh danberkembang sebagai kerangka pelestarian nilai budaya local antara lain kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
  6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat WKSBM) tumbuh danberkembang secara terbuka terhadap perubahan dan pengintegrasian lintas budaya.
  7. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) berfungsi jika terjadi interaksi segenap kelompok/lembaga pelaku usaha kesejahteraan sosial di lingkungan lokal.

 

Pengertian Koordinasi (skripsi tesis)

 

Istilah    koordinasi    dalam    bahasa Inggris  disebut  “coordination”.  Istilah coordination  terdiri  dari  dua  kata  yaitu “co”  yang  artinya  “bersama”,  dan “ordination” yang berarti “memerintah”. Jadi, coordination   berarti   memerintah bersama.    Secara    etimologis    istilah coordination  berasal  dari  bahasa  Latin yaitu “cum” yang berarti berbeda-beda, dan “ordinare” yang artinya menyusun atau     menempatkan      sesuatu     pada keharusannya   ( Westra,   2012:45). Dalam       ilmu       administrasi       atau manajemen,  koordinasi     merupakan salah                    satu                    fungsi administrasi/manajemen.  Henry  Fayol, Luther  Gullick  dan  beberapa  ahli  ilmu administrasi/manajemen lainnya memasukkan   fungsi   koordinasi   atau pengkoordinasian  ini  sebagai  salah  satu fungsi  organic/pentingdari  administrasi atau        manajemen.        Fungsi-fungsi administrasi/manajemen  menurut Fayol yaitu: planning (perencanaan), organizing                (pengorganisasian), commanding    (pemberian    komando), coordinating   (pengkoordinasian),   dan controlling       (pengawasan). Dalam kamus      besar      bahasa      Indonesia, koordinasi    diartikan    sebagai    perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga  peraturan  dan  tindakan  yang akan      dilaksanakan      tidak      saling bertentangan  atupun  simpang  siur.

Hasibuan (2016:64) mendefinisikan Koordinasi   adalah    kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen    dan    pekerjaan-pekerjaan para  bawahan  dalam  mencapai  tujuan organisasi. Syafiee (2015:53) mendefinisikan Koordinasi adalah penyesuaian   diri   dari   masing-masing bagian   dan   usaha   menggerakan   serta mengoperasikan    bagian-bagian    pada waktu   yang   cocok   sehingga   masing-masing     bagian     dapat     memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Koordinasi merupakan salah satu alat utama bagi        organisasi        untuk mempercepat proses pencapaiaan tujuan.    Koordinasi    diperlukan    pada semua tingkat kegiatan organisasi. Baik pada  tingkat  perumusan  kebijaksanaan maupun  pada  tingkat  pelaksanaan  sejak awal dimasukkan ke dalam rencana atau program     yang     disusun.

Menurut Tery (2016:77) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi adalah mengimbangi dan mengerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2016:65) Menurut Mc. Farland (dalam Handayaningrat, 2015:42) koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama

Hasibuan (2016:64), berpendapat bahwa faktor-faktor yang  mempengaruhi  koordinasi adalah sebagai berikut :

  1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan  kesadaran  setiap  anggota koordinasi  atau  satuan  organisasi  untuk saling  menyesuaikan  diri  agar  anggota atau   satuan   organisasi   tidak   berjalan sendiri-sendiri.  Oleh  sebab  itu,  konsep kesatuan  tindakan  adalah  inti  daripada koordinasi. Kesatuan     tindakan     ini adalah  merupakan  suatu  kewajiban  dari pimpinan    untuk    memperoleh    suatu koordinasi yang baik

  1. Komunikasi

Komunikasi  tidak  dapat  dipisahkan dari    koordinasi    karena    komunikasi sejumlah   unit   dalam   organisasi akan dapat      dikoordinasikan      berdasarkan rentang      dimana      sebagian      besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

  1. Pembagian Kerja

Secara   teoritis   tujuan   dalam   suatu organisasi     adalah     untuk     mencapai tujuan bersama  dimana  individu  tidak dapat  mencapainya  sendiri.  Kelompok dua   atau   lebih   orang   yang   bekerja bersama      secara      kooperatif      dan dikoordinasikan   dapat   mencapai   hasil lebih daripada dilakukan perseorangan.

  1. Disiplin

Pada      setiap organisasi     yang kompleks,  setiap  bagian  harus  bekerja secara    terkoordinasi,    agar    masing-masing  dapat  menghasilkan  hasil  yang diharapkan.  Disiplin kerja  adalah  suatu alat  yang  digunakan  para  atasan  untuk berkomunikasi   dengan   bawahan   agar mereka  bersediauntuk  mengubah  suatu prilaku    serta    sebagai    upaya    untuk meningkatkan  kesadaran  dan  kesediaan seseorang   mentaati   semua   peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku

Berdasarkan uraian pendapat mengenai pengertian koordinasi maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan mengerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masingmasing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri

Menurut Hasibuan (2016:64) tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu:

  1. Koordinasi Vertikal (Vertical Coordination)

Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Pada koordinasi ini atasan memiliki kewenangan yang sangat tegas kepada bawahannya sehingga dapat memantau kinerja masing-masing satuan kerja. Meskipun satuan kerja memiliki tugas yang berbeda-beda namun satuan kerja harus memberikan laporan dan pemberitahuan perkembangan pekerjaan kepada atasannya. Koordinasi jenis ini biasanya lebih mudah dilakukan karena masingmasing personil sudah paham dengan tugasnya masing-masing. Selain itu, jumlah orang yang akan dikoordinasikan juga tidak terlalu banyak dan memiliki waktu khusus untuk melakukan rapat-rapat koordinasi bersama-sama.

  1. Koordinasi Horizontal (Horizontal Coordination)

Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatankegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas :

  • Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara internal maupun eksternal pada unit-unit yang sama tugasnya. Pada koordinasi ini dapat terjadi saling komunikasi dan keterkaitan antara bidang-bidang tertentu secara internal atau satu organisasi. Atasan biasanya memberikan keleluasaan untuk melakukan hubungan dengan bidang lain dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
  • Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi seperti ini memang dilakukan dengan hati-hati dan perlahan-perlahan karena berkaitan dengan organisasi lain yang memiliki keterkaitan kerja namun sederajat sehingga tidak dapat saling memerintah. Kerancuan dalam komunikasi sering mengganggu koordinasi sehingga memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Tahapan dan Bentuk Partisipasi dalam Pembangunan Desa (skripsi tesis)

 

Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dapat dicermati dari sebagai pendapat sebagai mana dirangkum Ndraha (1990) berikut ini:

  1. partisipasi dalam/melalui kontak yang lain (contact change) sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan;
  2. partisipasi dalam bentuk memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
  3. partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang besifat teknis/desain proyek;
  4. partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
  5. partisipasi dalam penerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut “participation in beneffitcs”;
  6. partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatkan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1998) bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. konsultasi dalam bentuk jasa;
  2. sumbangan spontan berupa uang atau barang;
  3. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga);
  4. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, rapat desa yang menentukan anggaranya);
  5. sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat;
  6. aksi masa;
  7. mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri;
  8. membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.

Bentuk-bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya tentunya memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakuakan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisispasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan. Proses peran Serta atau Partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk :

  1. proses pengambilan keputusan;
  2. menetukan kebutuhan yang diinginkan; dan
  3. menujukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai

Penelitian Henryk (2013) menunjukan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan sebelum Undang-undang Desa disahkan.

Sementara saat ini Undang-undang Desa telah disahkan dan didalamnya diatur bahwa proses pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya terletak pada setting penelitian saja, yaitu waktu dan tempat penelitian, lebih dari itu, penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri dibanding penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kekhasan tersebut berkaitan dengan pembahasan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa, adanya pembagian bahasan dan tahap pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), serta digunakannya Undang-undang Desa Tahun 2014 yang telah disahkan dalam penelitian ini.

Pada sisi lain hasil penelitian Megawati (2008) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis, berbasis kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan komunikator dan komunikan dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontibusi dan tanggung jawab dalam pembangunan.

Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi adalah sebagai berikut (Mardijani, 2010:43):

  1. Partisipasi dalam Perencanaan Kegiatan

Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup perumusan tujuan, maksud dan target.

  1. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan sebagainya.

  1. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan.

  1. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Partisipasi dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Pembangunan Desa (skripsi tesis)

 

Pembangunan merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 2011). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahanperubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Todaro melihat pembangunan sebagai: “proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat”. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) Live sustainance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) self esteem, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) freedom for survitude, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Pembangunan Nasional Negara Indonesia dimaksudkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan masyarakat adalah merupakan suatu pendekatan yang sering kita dengar dan didengungkan oleh pemerintah, sebagai suatu pendekatan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan masyarakat sebagai alat pendekatan dalam rangka memajukan dan meningkatkan taraf hidup, maka dari itu sasaran pembangunan itu sebenarnya adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan (skripsi tesis)

 

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Geddesian (dalam Soemarmo 2015 :26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakatdapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

  1. Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
  2. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.
  3. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan. Bintoro menyatakan bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalambkegiatan berikut:

  1. Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah;
  2. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain;
  3. Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Fadil et al. (2013) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan. Menurut Elida Imro’atin et al. (2015), partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena partisipasi/keikut sertaan masyarakat tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan di desa.

Menurut Adisasmita, (2006:38) partisipasi masyarakat dapat didefenisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Adisasmita (2006:38) juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien.

Soetrisno (2000:207) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sementara itu, Mubyarto (1997:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feedforward information and feedback information.

Peran Masyarakat (skripsi tesis)

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto,2004):

  1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
  2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

 

 

Aspek Disiplin Kerja (skripsi tesis)

 

Ukuran disiplin kerja bagi karyawan menurut Rivai (2015) memiliki beberapa aspek yaitu:

  1. Kehadiran, hal ini mencakup kedatangan karyawan untuk bekerja, ketepatan waktu karyawan dating ketempat kerja setiap harinya, dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
  2. Ketaatan pada peraturan kerja, hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan kerja serta mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
  3. Ketaatan pada standar kerja, hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan yang diamanahkan kepadanya, dan karyawan yang bekerja sesuai dengan fungsi serta tugasnya.
  4. Tingkat kewaspadaan tinggi, karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien.
  5. Bekerja etis, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan dan kejujuran karyawan serta saling menghargai antar sesame karyawan

Indikator disiplin kerja karyawan menurut Dharma (2013) adalah:

  1. Kehadiran karyawan setiap hari: karyawan wajib hadir di perusahaannya sebelum jam kerja, dan pada biasanya digunakan saran kartu kehadiran pada mesin absensi.
  2. Ketepatan jam kerja: penetapan hari kerja dan jam kerja diatur atau ditentukan oleh perusahaan. Karyawan diwajibkan untuk mengikuti aturan jam kerja, tidak melakukan pelanggaran jam isitirahat dan jadwal kerja lain, keterlambatan masuk kerja, dan wajib mengikuti aturan jam kerja per hari.
  3. Mengenakan pakaian kerja dan tanda pengenal: seluruh karyawan wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan, dan mengenakan tanda pengenal selama menjalankan tugas kedinasan. Bagi sebagian besar perusahaan biasanya menyediakan pakaian seragam yang sama untuk semua karyawannya sebagai bentuk simbol dari kebersamaan dan keakraban di sebuah perusahaan.
  4. Ketaatan karyawan terhadap peraturan: adakalanya karyawan secara terangterangan menunjukkan ketidakpatuhan, seperti menolak melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan. Jika tingkah laku karyawan menimbulkan dampak atas kinerjanya, para pemimpin harus siap melakukan tindakan pendisiplinan.

Pengertian Disiplin Kerja (skripsi tesis)

 

Kata disiplin berasal dari bahasa latin “disciple” yang berarti pengikut, atau pelajar dari pemimpin yang berpendidikan. Istilah disiplin berarti juga dikaitkan dengan intruksi sistematik yang diberikan kepada murid untuk melatih mereka sebagai pelajar dalam bidang perdagangan dan kerajinan atau untuk mengikuti suatu kode etik atau aturan tertentu (Wukir, 2013). Dalam pemahaman lain disebutkan bahwa disiplin merupakan tindakan manajer untuk mendorong anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan kata lain, pendisiplinan karyawan adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusah bekerja secara kooperatif dengan para karyawan lain serta meningkatkan prestasi kerjanya ( Siagian, 2018)

Menurut Rivai (2015) bahwa disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut Hasibuan (2019), kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat, yang berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin dapat pula diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan falsafah suatu bangsa/Negara (Sulistyanti, 2011). Definisi kerja menurut Supriyadi (2013) adalah beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, dan lain lain. Pendapat lain dari Brown (dalam Anoraga, 2018) mengatakan bahwa kerja merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif.

Pengertian lain juga mengenai disiplin kerja menurut Sinambela (2012) menyatakan bahwa disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian menurut Nitisemito (dalam Darmawan, 2013) bahwa disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak.

Berdasarkan perdapat-pendapat tersebut dapat disimpukan bahwa disiplin kerja adalah bilamana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Pada hakikatnya, pendisplinan merupakan tindakan yang dilakukan karyawan dengan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, menekankan timbulnya masalah sekecil mungkin, dan mencegah berkembangnya kesalahan yang mungkin terjadi.

Fungsi Pengawasan (skripsi tesis)

 

Menurut (Griffin, 2003) menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan antara lain :

  1. Adaptasi Lingkungan

Tujuan utama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal sehingga fungsi pengawasan tidak saja di lakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana perusahaan yang disebabkan terjadinya berbagai perubahan dilingkungan yang dihadapi perusahaan.

  1. Meminimalkan Kegagalan

Tujuan ini dapat dilihat ketika melakukan kegiatan produksi misalnya, perusahaan tetap berharap agar kegagalan yang terjadi seminimal mungkin. Sehingga fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut dapat diminimumkan.

  1. Meminimumkan Biaya

Fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dapat diminimumkan biaya dalam melakukan produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan terhadap tenaga kerja yaitu adanya kasus korupsi. Korupsi disini dapat berupa korupsi jam kerja, penggunaan fasilitas yang bukan untuk kepentingan perusahaan dan penggelapan uang.

  1. Mengantisipasi Kompleksitas dari Organisasi

Fungsi pengawasan dapat juga mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks, kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi.

Aspek Pengasawan (skripsi tesis)

 

Menurut Handoko (2018) indikator – indikator dari pengawasan adalah sebagai berikut :

  1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan

Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil – hasil.

  1. Pengukuran kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia – sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah

  1. Pengamatan
  2. Laporan – laporan hasil lisan atau tertulis
  3. Metode – metode otomatis
  4. Pengujian atau dengan pengambilan sample
  1. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan.

  1. Tindakan koreksi

Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pegawasan.

Adapun dalam pernyataan lain disebutkan bahwa pengawasan  empat macam fungsi pengawasan yangdari diuraikan langkah-langkah dari proses pengawasan sehingga berkaitan antara apa yang dikerjakan oleh perusahaan dengan fungsi pengawasan akan lebih dipahami (Griffin, 2013)

  1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Idealnya tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis maupun perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan. Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan. Pertama adalah bahwa sering kali tujuan bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi. Kedua, sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Dan yang ketiga adanya kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termaksud juga dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standart yang telah ditetapkan. Maka penetapan standar kerja mengandung arti sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian dari hasil-hasil, tujuan, sasaran dan target pelaksanaan. Adapun penetapan stndart kerja dapat berupa perusahaan yang memiliki gambaran tugas yang jelas, rencana kerja yang jelas, serta adanya proses/usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.

  1. Menilai (Evaluasi)

Penilaian kerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standart yang telah ditetapkan semula. Penilaian kerja merupakan proses yang berkelanjutan atau terus-menerus. Terdapat beberapa kegiatan yang hanya dapat dilihat kualitas pengerjaannya pada akhir kegiatan tersebut. Pada tahap ini focus pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan lebih kepada penentuan dengan cara bagaimana atau bentuk penilaian akan dilakukan, waktu yang diberikan untuk menilai pekerjaan memang tidak ditentukan berapa lama namun biasanya yang terjadi di lapangan jangka waktu penilaian yang dilakukan tentunya pada saat itu juga artinya penilaian pekerjaan dilakukan setiap harinya, serta hal-hal yang dinilai pun merupakan salah satu bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

  1. Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective action)

Melalui perbandingan kinerja dengan standar, kita mendapat informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada diatas standar, sama dengan standar, atau dibawah standar. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah itu dapat terjadi yaitu ketika kinerja karyawan berada dibawah standar, kemudian perusahaan melakukan tindakan koreksi terhadap masalah tersebut. Tindakan koreksi dapat berupa tindakan membandingkan hasil dengan standar kerja, kemudian melakukan koreksi terhadap pekerjaan, serta menentukan strategi / langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi maslah yang ada didalam perusahaan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan aspek pengukuran berdasarkan tiga fungsi pengawasan yang diuraikan oleh Griffin (2013) yaitu Menetapkan Alat Pengukur (Standar), Menilai (Evaluasi) dan Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective action)

Pengertian Pengawasan (skripsi tesis)

 

Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan organisasi. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa ada pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan ,baik bagi organisasinya sendiri maupun bagi para pekerjanya. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sangat diperlukan di setiap organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal – hal yang diawasi. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2017 )   bahwa Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. Sedangkan menurut Harold Koontz (2019) “Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana – rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan – tujuan perusahaan dapat terselenggara”.

Pendapat ahli lain menurut menjelaskan bahwa Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan pengukur penyimpangan – penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan (Handoko, 2018 )

Suatu sistem pengawasan yang baik sangat penting dan berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan organisasi. Karena pengawasan bertujuan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan adalahkegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan (Hadibroto,2014).

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (skripsi tesis)

 

Mangkuprawira dan Hubeis (2017) menguraikan faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

  1. Faktor Personal, faktor personal pegawai meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu,
  2. Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan dan team leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada karyawan,
  3. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu team, kepercayaan terhadap sesama anggota team, kekompakan, dan keeratan anggota team,
  1. d) Faktor Sistem, meliputi system kerja, fasilitas kerja dan infrakstruktur yang diberikan oleh organisasi, kompensasi dan proses organisasi dan kultur kinerja    dalam organisasi,
    1. Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Sedarmayanti (2013:149 ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja atau prestasi kerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Faktor kemampuan di dapat dari pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) sedangkan motivasi terbentuk dari sikap (attitude) dalam menghadapi situasi kerja.

Aspek Kinerja (skripsi tesis)

 

Menurut Sutrisno (2009), pengukuran kinerja diarahkan pada enam aspek yaitu:

  • Hasil kerja: tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan.
  • Pengetahuan pekerjaan: tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang ajan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja,
  • Inisiatif: tingkat inisiatif selama menjalankan tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalahmasalah yang timbul
  • Kecakapan mental: tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima insturksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada.
  • Sikap: tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
  • Disiplin waktu dan absensi: tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran.

Komponen indikator kinerja karyawan menurut Lazer (2017):

  •   Kemampuan teknis
  1. a) Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan.
  2. b) Kemampuan menggunakan metode.
  3. c) Teknik kerja yang di gunakan karyawan.
  4. d) Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas.
  5. e) Pengalaman yang pernah dialami karyawan dengan pekerjaan yang sejenis
  6. f) Pelatihan yang diperoleh karyawan.
  •  Kemampuan konseptual
    1. Kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan.
    2. Penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh.
    3. Tanggung jawab sebagai seorang karyawan.
  • Kemampuan hubungan interpersonal
  1. kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain.
  2. memotivasi karyawan
  3. melakukan negosiasi.

Dalam penelitian ini akan menggunakan aspek kinerja sesuai dengan pernyataan Lazer (2017) yang meliputi Kemampuan teknis, Kemampuan konseptual serta Kemampuan hubungan interpersonal

Pengertian Kinerja Karyawan (skripsi tesis)

 

Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku karyawan. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” atau “performance appraisal”. Menurut Munandar (2008:287), penilaian kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan.

Menurut Simamora dikutip dan diterjemahkan oleh Nurhayati (2018) Kinerja karyawan adalah tingkat dimana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Menurut Hasibuan (2016: ) menjelaskan bahwa Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”. Menurut Prawirosentono (2018)  bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai (Mangkuprawira dan Hubeis, 2017).

 Komponen Literasi Digital (skripsi tesis)

 

Komponen utama literasi digital adalah berkenaan dengan keahlian apa saja yang wajib dimiliki dalam menggunnakan komunikasi dan teknologi informasi. Ada delapan komponen utama dalam dunia literasi digital, yaitu :

  1. Social networking, muncul berbagai macam media social merupakan salah satu gambaran yang terdapat pada social networking atau sering disebut juga fenomena social online. saat ini setiap manusia yang bersinggungan dalam kehidupan maya akan selalu bertemu dengan fasilitas tersebut. Gadget yang dimiliki oleh seseorang bisa dipastikan mempunyai berbagai macam akun social media, misalnya :google, instagram, path, linkedin, twitter, facebook. Menggunakan fasilitas social media diharapakan memiliki sifat selektif dan berhati-hati. Literasi digital menunjukan bagaimana cara untuk menggunakan media social dengan baik. 2. Tramsliteracy. Trasliterasy dimaknai sebagai keahlian menggunakan semua yang berlainan terutama untuk menciptakan konten, menghimpun, menyebarluaskan sampai membicarakan lewat beberapa media social, kelompok diskusi, gadget, dan semua fasilitas online yang ada.
  2. Maintaning, privacy. Hal utama dari literasi digital yaitu tentang menjaga diri dalam kehidupan online. Mempelajari dari semua cubercrime seperti kejahatan didunia maya melalui ATM, kartu kredit, memahami karakteristik situs yang tidak nyata (palsu) kejahatan melalui email dan lain sebagainya.
  3. Managing digital identity, ini berhubungan dengan bagaimana prosedur memakai tanda pengenal yang sesuai dibeberapa situs media social.
  4. Organizing and sharing content, yaitu mengelolah dan mendistribusikan isi berita supaya lebih gampang dibagikan.
  5. Reusing/repurposing content, mampu bagaimana menciptakan isi dari berbagai jenis informasi yang tersedia sehingga memproduksi konten baru dan bisa dipakai kembali untuk beberapa kebutuhan.
  6. Filtering and selecting content, keahlian menelusuri, memilah dan menyaring berita secara pas sesuai dengan hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan, seperti melalui berapa situs di URL disitus internet.
  7. Selfbroadcasting, ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan gagasan-gagasan yang baru atau ide personal dan isi multimedia, seperti lewat wkis, forum atau blog. Hal tersebut merupakan jenis partisipasi di dunia maya. (Mustofa, 2019).

Paul Gilster (dalam Bella, 2018) mengelompokkannya ke dalam empat kompetensi inti yang perlu dimiliki seseorang, sehingga dapat dikatakan berliterasi digital antara lain:  a) Pencarian di Internet (Internet Searching) Kompetensi sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan internet dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen yakni kemampuan untuk melakukan pencarian informasi diinternet dengan menggunakan search engine, serta melakukan berbagai aktivitas di dalamnya.

  1. Pandu Arah Hypertext (Hypertextual Navigation)

Kompetensi ini sebagai suatu keterampilan untuk membaca serta pemahaman secara dinamis terhadap lingkungan hypertext. Jadi seseorang dituntut untuk memahami navigasi (pandu arah) suatu hypertext dalam web browser yang tentunya sangat berbeda dengan teks yang dijumpai dalam buku teks. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen anatara lain: pengetahuan tentang hypertext dan hyperlink beserta cara kerjanya, pengetahuan tentang perbedaan antara membaca buku teks dengan melakukan browsing via internet, pengetahuan tentang cara kerja web meliputi pengetahuan tentang bandwidth, http, html, dan url, serta kemampuan memahami karakteristik halaman web.

  1. Evaluasi Konten Informasi (Content Evaluation)

Kompetensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memberikan penilaian terhadap apa yang ditemukan secara online disertai dengan kemampuan untuk mengidentifikasi keabsahan dan kelengkapan informasi yang direferensikan oleh link hypertext. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen antara lain: kemampuan membedakan antara tampilan dengan konten informasi yakni persepsi pengguna dalam memahami tampilan suatu halaman web yang dikunjungi, kemampuan menganalisa latar belakang informasi yang ada di internet yakni kesadaran untuk menelusuri lebih jauh mengenai sumber dan pembuat informasi, kemampuan mengevaluasi suatu alamat web dengan cara  memahami macam-macam domain untuk setiap lembaga ataupun negara tertentu, kemampuan menganalisa suatu halaman web, serta pengetahuan tentang FAQ dalam suatu newsgroup/group diskusi.

 

  1. Penyusunan Pengetahuan (Knowledge Assembly)

Kompetensi ini sebagai suatu kemampuan untuk menyusun pengetahuan, membangun suatu kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi fakta dan opini dengan baik serta tanpa prasangka. Hal ini dilakukan untuk kepentingan tertentu baik pendidikan maupun pekerjaan. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen yaitu: kemampuan untuk melakukan pencarian informasi melalui internet, kemampuan untuk membuat suatu personal newsfeed atau pemberitahuan berita terbaru yang akan didapatkan dengan cara bergabung dan berlangganan berita dalam suatu newsgroup, mailing list maupun grup diskusi lainnya yang mendiskusikan atau membahas suatu topik tertentu sesuai dengan kebutuhan atau topik permasalahan tertentu, kemampuan untuk melakukan crosscheck atau memeriksa ulang terhadap informasi yang diperoleh, kemampuan untuk menggunakan semua jenis media untuk membuktikan kebenaran informasi, serta kemampuan untuk menyusun sumber informasi yang diperoleh di internet dengan kehidupan nyata yang tidak terhubung dengan jaringan

Dalam penelitian ini akan emnggunakan komponen literasi digital sesuai dengan pernyataan Paul Gilster (dalam Bella, 2018) yaitu meliputi aspek Pandu Arah Hypertext, Evaluasi Konten Informasi dan Penyusunan Pengetahuan

Pengertian Literasi Digital  (skripsi tesis)

 

Konsep literasi digital sendiri pertama kali dikenalkan oleh Paul Gilster. Paul Gilster pertama kali mengemukakan istilah literasi digital (digital literacy) di bukunya yang berjudul sama (Gilster, 1997 dalam Riel, et. al. 2012: 3). Ia mengemukakan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-hari (Riel, et. al. 2012: 3). Pendapat Gilster tersebut seolah-olah menyederhanakan media digital yang sebenarnya terdiri dari berbagai bentuk informasi sekaligus seperti suara, tulisan dan gambar. Eshet (2004) menekankan bahwa literasi digital seharusnya lebih dari sekedar kemampuan menggunakan berbagai sumber digital secara efektif. Literasi digital juga merupakan sebentuk cara berpikir tertentu. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan tidak saja di lingkungan bisnis namun juga masyarakat. Sedangkan literasi informasi menyebarluas pada dekade 1990an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga dapat menjadikan adanya kesenjangan pemahaman dan pemanfaatan literasi digital itu sendiri.Salah satu kesenjangan digital adalah kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan TIK dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya (Hargittai, 2003; Dewan dkk, 2005).

Dalam kesenjangan digital, terdapat tiga aspek utama yang saling berhubungan dan merupakan fokus yang perlu diperhatikan, sebagai berikut (Camacho, 2005):

  1. Akses/ infrastruktur (access/ infrastructure)

Perbedaan kemampuan antar individu dalam perolehan akses atau infrastruktur TIK yang menyebabkan perbedaan distribusi informasi.

  1. Kemampuan (skill & training)

Perbedaan kemampuan antar individu dalam memanfaatkan atau menggunakan akses dan infrastruktur yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah perbedaan antar individu dalam upaya pencapaian kemampuan TIK yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan akses dan infrastruktur TIK.

  1. Isi informasi (content/ resource)

Perbedaan antar individu dalam memanfaatkan informasi yang tersedia setelah seseorang dapat mengakses dan menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya

Definisi Operasional (skripsi tesis)

 

  1. Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku spontan (tanpa perintah) pegawai yang bersedia mengerjakan pekerjaan melebihi dari tugas mereka seperti biasa, mengusahakan kinerja melebihi apa yang diharapkan dan bermanfaat bagi organisasi. Dalam penelitian ini maka Organizational Citizenship Behavior menggunakan aspek obedience, altruism, conscientiousness, civic virtue, courtesy dan
  2. Komitmen Organisasi adalah suatu keadaan dimana suatu individu memiliki dorongan atau keinginan untuk tetap berada di dalam suatu organisasi dan percaya pada nilai-nilai organisasi. Dalam penelitian ini menggunakan tiga aspek yaitu Komitmen Afektif (Affective Commitment), Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment) dan Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Aspek dalam Komitmen Kerja (skripsi tesis)

 

Menurut Meyer dan Allen  dalam Luthans (2018) bahwa faktor-faktor penyebab komitmen kerja mengakibatkan timbulnya perbedaan bentuk komitmen organisasi yang dibaginya atas tiga aspek, yaitu: komitmen afektif (affective commitment), komitmen kontinuans (continuence commitment), dan komitmen normative (normative commitment). Hal yang umum dari ketiga aspek komitmen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai kondisi psikologis yang: (1) menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, dan (2) mempunyai implikasi dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018) lebih memilih untuk menggunakan istilah aspek komitmen kerja daripada tipe komitmen organisasi karena hubungan karyawan dengan organisasinya dapat bervariasi dalam aspek tersebut. Adapun definisi dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

  • Komitmen Afektif (Affective Commitment)

Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, pada siapa karyawan mengidentifikasikan dirinya, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin (want to) melakukan hal tersebut (Allen dan Meyer, dalam Luthans (2018).

Menurut Morgan dalam (Ahmad, S, K. Shahzad, S. Rehman, N. A. Khan & I.U. Shad 2010) komitmen afektif merupakan perasaan pribadi karyawan dan identifikasi dirinya pada organisasi dikarenakan kepercayaan yang kuat terhadap fungsi dan tujuan organisasi. Komitmen afektif dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama yaitu karakteristik pribadi, karakteristik struktur, karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan dan pengalaman kerja. Walaupun keempat kategori ini mempengaruhi komitmen afektif secara signifikan, kebanyakan literatur mendukung bukti bahwa pengalaman kerja mempunyai hubungan pengaruh yang lebih kuat (Mowder, et al., 1982 dalam Azliyanti, 2019).

  • Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment)

Komitmen kontinuans berkaitan dengan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan yang berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat Becker yaitu bahwa komitmen kontinuans adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain (Allen dan Meyer, dalam Luthans, 2018).

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2011) komitmen kontinuans merupakan persepsi seseorang terhadap kerugian yang akan dialaminya apabila meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans berdasarkan pada persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Komitmen ini pada saat awal dikembangkan dianggap sebagai aktifitas yang dianggap konsisten. Ketika individu tak melanjutkan lagi aktifitasnya pada suatu organisasi, maka akan timbul di hatinya suatu perasaan kehilangan. Oleh sebab itu selanjutnya komitmen ini disebut juga dengan exchanged oriented commitment atau komitmen yang berorientasi pada pertukaran atau biasa juga disebut komitmen komulatif (Dewayani, 2017).

  • Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi (Allen dan Meyer, dalam Luthans , 2018). Wiener (dalam Luthans, 2018) mendefinisikan aspek komitmen ini sebagai tekanan normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi.

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2010) komitmen normatif adalah perilaku yang ditunjukkan karyawan atas pertimbanan moral dan apa yang benar untuk dilakukan. Chang, C. C., M. C. Tsai dan M. S. Tsai (2011), menyatakan bahwa komitmen normatif mengacu kepada perasaan pekerja bahwa mereka berkewajiban untuk tetap tinggal dalam organisasi. Sedangkan Dewayani (2017) mengatakan bahwa komitmen normatif ini juga disebut sebagai komitmen moral, merefleksikan persepsi individu terhadap norma, perilaku yang dapat diterima, yang timbul sebagai akibat perlakuan organisasi terhadap karyawan. Misalnya dengan gaji yang mereka terima serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Perasaan wajib ini terus tumbuh sampai mereka merasa impas dan tidak mempunyai kewajiban lagi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018) berpendapat bahwa setiap aspek memiliki dasar yang berbeda. Karyawan dengan aspek afektif tinggi, masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu karyawan dengan aspek continuance tinggi, tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena mereka membutuhkan organisasi. Karyawan yang memiliki aspek normatif yang tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya.

Dalam penelitian ini maka pengukuran di dasarkan pada aspek Allen dan Meyer (1990) dalam Luthans (2018) yang membagi komitmen kerja menjadi Komitmen Afektif (Af ective Commitment), Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment) Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Pengertian Komitmen Kerja (skripsi tesis)

 

Komitmen kerja yang pertama dikemukakan oleh Potter, et al. (2012). Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Potter, et al. (2012) ini bercirikan adanya: (1) belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauhmana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi.

Dalam pernyataan lain, disebutkan bahwa komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi dan keterlibatan individu dengan organisasi. Komitmen yang tinggi dicirikan dengan tiga hal, yaitu : kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilainilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen nampak dalam tiga bentuk sikap yang terpisah tapi saling berhubungan erat, pertama identifikasi dengan misi organisasi, kedua keterlibatan secara psikologis dengan tugas-tugas organisasi dan yang terakhir loyalitas serta keterikatan dengan organisasi (Dessler, 2014).

Menurut Jewell dan Siegall (dalam Sutrisno, 2011) komitmen kerja dapat didefinisikan sebagai derajat hubungan individu memandang dirinya sendiri dengan pekerjaannya dalam organisasi tertentu. Robbins (dalam Sutrisno, 2010) mengatakan bahwa komitmen terhadap organisasi adalah salah satu sikap di tempat kerja, karena komitmen merefleksikan perasaan seseorang (suka atau tidak suka )terhadap organisasi dimana ia bekerja. Selanjutnya menurut Kreitner (2018) komitmen organisasi mencerminkan tingkat bagi perorangan mengidentifikasikan dengan suatu organisasi dan merasa terikat dengan tujuannya.

Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB). (skripsi tesis)

 

Konsep organizational citizenship behavior (OCB) pertama kali diperkenalkan oleh Bateman & Organ et al. dan telah dibahas secara detail oleh Organ tahun 1988. Namun jauh sebelum tahun tersebut Barnard mempergunakan konsep OCB dan menyebutnya sebagai kerelaan bekerja sama (willingness to coorporate). Pada tahun 1964, Katz menggunakan konsep serupa dan menyebutnya sebagai inovatif dan perilaku spontan (innovative and spontaneous behaviours) (Triyanto, 2009).Organizational citizenship behavior (OCB) adalah perilaku yang melampaui persyaratan formal dari pekerjaan dan bermanfaat untuk organisasi (Spector, 1996).

Organ (dalam Podsakoff, 2010) mendefenisikan OCB sebagai perilaku individu yang bebas memilih, tidak diatur secara langsung atau eksplisit oleh sistem penghargaan formal, dan secara bertingkat mempromosikan fungsi organisasi yang efektif.Johns (dalam Triyanto, 2019) mengemukakan bahwa organizational citizenship behavior (OCB) memiliki karakteristik perilaku sukarela/extra-role behavior yang tidak termasuk dalam uraian jabatan, perilaku spontan/tanpa saran atau perintah tertentu, perilaku yang bersifat menolong, serta perilaku yang tidak mudah terlihat serta dinilai melalui evaluasi kinerja. Organizational citizenship behavior (OCB) juga sering diartikan sebagai perilaku yang melebihi kewajiban formal (ekstra role) yang tidak berhubungan dengan kompensasi langsung. Artinya, seseorang yang memiliki organizational citizenship behavior (OCB) tinggi tidak akan dibayar dalam bentuk uang atau bonus tertentu, namun organizational citizenship behavior (OCB) lebih kepada perilaku sosial dari masing-masing individu untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan, seperti membantu rekan disaat jam istirahat dengan sukarela (Ahdiyana, 2010).  Menurut Ehrhart (dalam Triyanto, 2009) organizational citizenship behavior (OCB) didefinisikan sebagai perilaku yang mempertinggi nilai dan pemeliharaan sosial serta lingkungan psikologi yang mendukung hasil pekerjaan.

Definisi Konsep (skripsi tesis)

 

  1. Menurut Astuti   (2019), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan
  2. Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2015), partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (a) Partisipasi secara fisik dan (b) Partisipasi secara non fisik.
  3. Menurut BNPB (2008) kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan suatu aktivitas lintas-sektor yang berkelanjutan. Kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir terdiri dari kegiatan yang memungkinkan masyarakat dan individu untuk dapat bertindak dengan cepat dan efektif ketika terjadi banjir.

Jenis Banjir (skripsi tesis)

 

Menurut Ferad (2015) bencana banjir dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber air, mekanisme, posisi, dan berdasarkan aspek penyebabnya. Berdasarkan sumber airnya banjir dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

  1. Banjir Sungai merupakan banjir yang terjadi karena air sungai yang meluap.
  2. Banjir Danau merupakan banjir yang terjadi karena air danau yang meluap atau karena bendungan yang jebol.
  3. Banjir Laut Pasang merupakan banjir yang terjadi karena adanya badai dan gempa bumi.

Menurut Ferad (2015:138) berdasarkan mekanisme terjadinya banjir, bencana banjir dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

  1. Banjir biasa (regular) adalah banjir yang diakibatkan jumlah limpasan yang sangat banyak sehingga melampaui kapasitas dari pembuangan air yang ada (existing drainage).
  2. Banjir tidak biasa (irregular) adalah banjir akbiat tsunami, gelombang pasang, atau keruntuhan dam (dam break).

Banjir dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, yaitu:

  1. Banjir lokal merupakan akibat dari hujan lokal.
  2.  Banjir bandang merupakan akibat dari propagasi dari daerah hulu pada suatu daerah tangkapan.

Ferad (2015) juga menyatakan penyebabnya banjir dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

  1. Banjir karena hujan yang lama. Dengan kapasitas sungai yang dimiliki oleh sungai kemudian pada akhirnya akan melampaui batasnya sehingga air limpasan akan mengalir ke areal dataran rendah di kirikanan sungai.
  2. Banjir karena salju yang mengalir. Banjir ini terjadi karena adanya tumpukan salju yang mengalir dan kenaikan suhu udara di atas lapisan salju. Aliran salju akan mengalir dengan cepat apabila disertai dengan hujan.
  3. Banjir bandang (flash food), disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi di tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai. Banjir bandang mempunyai daya rusak yang besar dan berbahaya.
  4. Banjir karena pasang surut pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai. Apabila secara bersamaan terjadi hujan besar di daerah hulu akan mengakibatkan meluapnya air sungai di bagian hilirnya, serta disertai dengan badai di lautan atau pantai akan menimbulkan dampak yang besar.

Ukuran Kesiapsiagaan Bencana (skripsi tesis)

 

Kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas keluarga menggunakan framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR tahun 2006. Ada lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan keluarga dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya.(LIPIUNESCO/ISDR, 2006):

  1. Pengetahuan tentang kebakaran serta risiko bencana mencakup pengertian bencana alam, kejadian yang menimbulkan bencana, penyebab terjadinya kebakaran, ciri-ciri terjadinya kebakaran, dampak terjadinya kebakaran.
  2. Kebijakan dan panduan meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga, UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Surat Edaran 70a/MPN/2010) kegiatan penyuluhan diharapkan mampu mobilisasi sumber daya di dalam keluarga untuk peningkatan kesiapsiagaan komunitas keluarga.
  3. Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Rencana yang berkaitan dengan evakuasi mencakup tempat-tempat evakuasi, peta dan jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan, latihan/simulasi dan prosedur tetap (protap) evakuasi. Penyelamatan dokumen-dokumen penting juga perlu dilakukan, seperti copy atau salinan dokumen perlu disimpan di tempat yang aman.
  4. Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu pengetahuan tentang tanda/bunyi peringatan, pembatalan dan kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan, demikian juga dengan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana keluarga sedang berada saat terjadi bencana.
  5. Parameter mobilisasi sumber daya adalah kemampuan keluarga dalam memobilisasi sumber daya manusia (SDM) kepala keluarga dan anggota keluarga, pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat. Mobilisasi sumber daya ini sangat diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan. Mobilisasi SDM berupa peningkatan kesiapsiagaan kepala keluarga dan anggota keluarga yang diperoleh melalui berbagai pelatihan, workshop atau ceramah serta penyediaan materi-materi kesiapsiagaan di Keluarga yang dapat diakses oleh semua komponen. (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

Kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas keluarga menggunakan framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR tahun 2006. Ada lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan keluarga dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya.(LIPIUNESCO/ISDR, 2006):

  1. Pengetahuan tentang bencana serta risiko bencana mencakup pengertian bencana alam, kejadian yang menimbulkan bencana, penyebab terjadinya bencana, ciri-ciri terjadinya bencana, dampak terjadinya bencana
  2. Kebijakan dan panduan meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga, UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Surat Edaran 70a/MPN/2010) kegiatan penyuluhan diharapkan mampu mobilisasi sumber daya di dalam keluarga untuk peningkatan kesiapsiagaan komunitas keluarga.
  3. Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Rencana yang berkaitan dengan evakuasi mencakup tempat-tempat evakuasi, peta dan jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan, latihan/simulasi dan prosedur tetap (protap) evakuasi. Penyelamatan dokumen-dokumen penting juga perlu dilakukan, seperti copy atau salinan dokumen perlu disimpan di tempat yang aman.
  4. Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu pengetahuan tentang tanda/bunyi peringatan, pembatalan dan kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan, demikian juga dengan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana keluarga sedang berada saat terjadi bencana.
  5. Parameter mobilisasi sumber daya adalah kemampuan keluarga dalam memobilisasi sumber daya manusia (SDM) kepala keluarga dan anggota keluarga, pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat. Mobilisasi sumber daya ini sangat diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan. Mobilisasi SDM berupa peningkatan kesiapsiagaan kepala keluarga dan anggota keluarga yang diperoleh melalui berbagai pelatihan, workshop atau ceramah serta penyediaan materi-materi kesiapsiagaan di Keluarga yang dapat diakses oleh semua komponen. (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

Pengertian Kesiapsiagaan Bencana (skripsi tesis)

Kesiapsiagaan (preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (BPBD DKI Jakarta, 2013). Menurut BNPB (2008) kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan suatu aktivitas lintas-sektor yang berkelanjutan. Kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir terdiri dari kegiatan yang memungkinkan masyarakat dan individu untuk dapat bertindak dengan cepat dan efektif ketika terjadi banjir. Hal ini membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika banjir (UNESCO, 2008). Tujuan khusus dari upaya kesiapsiagaan bencana adalah menjamin bahwa sistem, prosedur, dan sumber daya yang tepat siap ditempatnya masing-masing untuk memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi  korban bencana sehingga dapat mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi layanan (BNPB, 2008).

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa pengertian kesiapsiagaan adalah   serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisispasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiapsiagaan adalah unsur penting, namun mudah dilakukan karena menyangkut sikap dan mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana (Kementerian Sosial RI, 2011).

Bentuk–bentuk Partisipasi Masyarakat (skripsi tesis)

 

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk. Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2015) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

  1. Partisipasi secara fisik

Dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.

  1. Partisipasi secara non fisik.

Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.

Mubyaro dalam Ndraha (1990:102-104) bahwa dalam suatu partisipasi masyarakat tentunya ada berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalamnya. Diantaranya yaitu.

  1. Partisipasi dilakukan dengan cara berkontak langsung antar individu sebagai bentuk awal dari kegiatan sosial dimasyarakat.
  2. Partisipasi mampu untuk menyerap maupun menerima informasi baik menerima maupun menolak informasi yang diterima.
  3. Partisipasi bertujuan dalam ikut serta andil dalam sebuah pengambilan keputusan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
  4. Partisipasi bergerak dengan menggunakan konsep pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan Davis dalam jurnal yang ditulis oleh Anthonius Ibori (2013:4) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu :

  1. partisipasi dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan.
  2. Partisipasi dalam bentuk tenaga
  3. Partisipasi dalam bentuk pikiran dan juga tenaga.
  4. Partisipasi dalam bentuk keahlian.
  5. Partisipasi dalam bentuk barang.
  6. Partisipasi dalam bentuk uang

Basrowi dalam Dwiningrum (2011 ) menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dibedakan kedalam dua bagian yaitu partisipasi fisik dan juga partisipasi non fisik. Yang mana partisipasi fisik adalah usaha kelompok masyarakat atau orangtua dalam bentuk pendidikan seperti menyelenggarakan dan mendirikan sekolah. Sedangkan partisipasi non fisik merupakan keterlibatan masyarakat dalam mementukan tujuan pendidikan guna untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui lembaga pendidikan.

Menurut Huraerah (2011:116) meyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi massyarakat yaitu: partisipasi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta maupun benda, dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, dalam bentuk sosial. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah : partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, partisipasi dalam bentuk keahlian, partisipasi dalam bentuk barang dan partisipasi dalam bentuk uang.

Tahapan Partisipasi Masyarakat (skripsi tesis)

 

  1. Mulyadi (2019 ) menyebutkan bahwa didalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi dimasyarakat diantaranya yaitu:
    1. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan.

    Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat pembangunan desa, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.

    1. Partisipasi di dalam pelaksanaan.

    Merupakan keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.

    1. Partisipasi di dalam kemanfaatan.

    Merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya. Apakah keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha dibidang ekonomi,

    1. Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi.

    Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi.

Pengertian Partisipasi (skripsi tesis)

 

Zamroni (2011) mengatakan bahwa partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Partisipasi masayarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Selain pendapat di atas, Mulyadi (2019:13) mengatakan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu proogram, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut   Astuti   (2019), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Pengertian lain tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2011), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Upaya Pemerintah Desa (skripsi tesis)

 

Pengertian Upaya. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu haltersebut dilaksanakan”.Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata Pemerintah dan Pemerintahan, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. “Di dalam kata “perintah” tersimpul beberapa unsur yang merupakan ciri khasnya, yaitu :

  1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
  2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah.
  3. Adanya wewenang atau kekuasaan unruk memberi perintah.” Di dalam bahsa Inggris istilah “pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang disebut dengan “government”. Istilah ini bersumber dari latin yaitu “gubernauculum” yang berarti kemudi. Kata government dapat bermakna. Melaksanakan wewenang pemerintahan, Cara atau sistem memerintah, Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah, Wilayah atau Negara yang diperintah, Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.”

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2008 :122), “Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan”. Menurut Bayu Surya Ningrat (1992 :10 ) “Pemerintah adalah perbuatan atau cara urusan Pemerintah Misalnya yang adil, Pemerintah yang demokratis, pemerintah yang dictator.”

Definisi Operasional (skripsi tesis)

 

Kepemimpinan inovatif adalah dorongan untuk melakukan proses inovasi melalui pengembangan budaya dan menetapkan arah strategis yang membimbing dan membangun kepercayaan diantara pegawai untuk melakukan inovasi (Koziol dan Nadolna, 2020).

  1. Perilaku pemimpin dan pendekatan untuk berubah, pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi, bekerja dalam kondisi ketidakpastian dan menetapkan tujuan;
  1. Gaya manajemen karyawan;
  1. Pendekatan kepada karyawan: merangsang kreativitas mereka, mendorong pembelajaran, kerja tim, mempromosikan dan menghargai perilaku inovatif

Definisi Konsep (skripsi tesis)

 

Perilaku inovatif menekankan pada adanya sikap kreatif agar terjadi proses perubahan sikap dari tradisional ke modern, atau dari sikap yang belum maju ke sikap yang sudah majupelayanan publik adalah aktivitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan masyarakat (Purba 2009:33). Anoraga, Panji dan Sri Suryati, (2005:79) menyatakan bahwa perilaku kerja inovatif biasanya terlihat untuk mencakup serangkaian luas perilaku yang berkaitan dengan generasi ide, menciptakan dukungan bagi mereka, dan membantu pelaksanaannya.

Oleh karena itu, di dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, Cmat sebagai pemimpin Kecamatan diddalam birokrasi publik dituntut harus dapat berperilaku inovatif mengubah posisi dan peran dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaburatis dan dialogis, dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis pragmatis.

Prinsip Pelayanan Publik (skripsi tesis)

 

Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik yang prima, perludilakukan penerapan pelayanan yang merupakan bagian yang harus diberikan kepadamasyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanaanpublik merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003, dalam Mukarom dan Laksana (2018:84) bahwa, prinsip penyelenggara pelayanan publik adalah sebagai berikut:

  1. KesederhanaanKesederhanaan merupakan menyangkut tentang prosedur pelayanan publik yangtidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat.
  2. KejelasanKejelasan yang dimaksud adalah mencakup dalam hal tentang persyaratan teknisdan administrasi pelayanan publik, unit kerja pejabat yang berwenang danbertanggung jawab dalam meberikan pelayanan dan penyelesaian keluhandalampelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata carapembayaran.
  3. Kepastian waktuPenyelesain dan pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan.
  4. AkurasiAkurasi maksudnya adalah produk atau jasa pelayanan publik yang diberikanharus benar, tepat dan sah.
  5. KeamanaanSelama masyarakat dalam proses melakukan layanan publik harus dapatmenerima rasa aman dan kepastian hukum.
  6. Tanggung jawabPimpinan penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab ataspenyelenggaraan pelayanan dan penyelesain keluhan dalam pelaksanaanpelayanan publik.
  7. Kelengkapan sarana dan prasaranaTersedianya peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai untukmembantu menyelesaikan suatu pelayanan publik
  8. Kemudahan aksesTempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan mudah dijangkauoleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi yang ada.
  9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahanPemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun, ramah, serta iklasdalam member pelayanan.
  10. KenyamananLingkungan pelayanan harus tertip, teratur, ruang tunggu yang nyaman, bersih,rapi, serta disediakan fasilitas pendukung seperti tempat parker, toilet danlainnya

Definisi Pelayanan Publik (skripsi tesis)

 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2007:137). pelayanan publik adalah aktivitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Sinambela (2005:5) dalam Pasolong (2010:128) Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) TentangPelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik sebagai berikut:“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yangdisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasarkepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannyayang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan memiliki makna melayani orangyang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan danpengabdian secara profesional. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalamdalam rangka memberikan kepuasan dan manfaat kepada orang yang dilayanitersebut.

Hayat (2017:22) menyatakan bahwa:“optimalisasi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional danberkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat”.Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25Tahun 2004: “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakanoleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimapelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Menurut Hayat (2017 : 22), pelayanan publik merupakan melayani secarakeseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhisesuai dengan ketentuannya. Mukaron dan Laksana, (2016:41) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layananan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yangmempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata carayang telah ditetapkan”.Dari berbagai pendapat tentang pengertian pelayanan publik di atas makadapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian pelayanan publik adalah suatukegiatan melayani yang dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan memilikipelayanan secara positif yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakatsesuai dengan ketentuan pemerintah.

Indikator Innovative Leadership (skripsi tesis)

 

Horth dan Vehar (2012) telah mengemukakan bahwa kepemimpinan inovasi dibentuk dari tiga area luas:

  1. seperangkat alat: kumpulan alat dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan pilihan baru, mengimplementasikannya dalam organisasi, mengkomunikasikan arah, menciptakan keselarasan, dan menyebabkan komitmen;
  2. seperangkat keterampilan: kerangka kerja yang memungkinkan para pemimpin inovasi menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Lebih dari sekadar alat dan teknik, ia membutuhkan fasilitas, praktik, dan penguasaan proses; dan
  3. pola pikir: sikap dan perilaku yang dihasilkan yang memungkinkan alat dan keterampilan menjadi efektif. Pola pikir adalah sistem operasi fundamental dari pemikir kreatif dan membedakan para pemimpin yang memungkinkan pemikiran kreatif dan inovasi dari mereka yang menahannya.

Para peneliti telah mengadopsi perilaku kepemimpinan inovasi dari Minnesota Innovation Institute, yang mengusulkan enam perilaku kepemimpinan inovatif sebagai berikut (Alsolami et al., 2016):

  1. Mendorong inisiatif individu;
  2. Memperjelas tanggung jawab individu;
  3. Memberikan umpan balik evaluasi kinerja yang jelas dan lengkap;
  4. Mempertahankan orientasi tugas yang kuat,
  5. Menekankan hubungan kelompok dan,
  6. Menunjukkan kepercayaan pada anggota organisasi.

Sedangkan Kozioł dan Nadolna (2020) menyatakan bahwa kepimpinanan inovatif memiliki dimensi sebagai berikut:

  1. Perilaku pemimpin dan pendekatan untuk berubah, pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi, bekerja dalam kondisi ketidakpastian dan menetapkan tujuan;
  2. Gaya manajemen karyawan;
  3. Pendekatan kepada karyawan: merangsang kreativitas mereka, mendorong pembelajaran, kerja tim, mempromosikan dan menghargai perilaku inovatif.

Definisi Kepemimpinan Inovatif (skripsi tesis)

 

Kepemimpinan inovatif didefinisikan sebagai proses menciptakan konteks untuk terjadinya inovasi; membuat dan menerapkan peran, struktur pengambilan keputusan, ruang fisik, kemitraan, jaringan, dan peralatan yang mendukung pemikiran dan pengujian inovatif (Porter & Malloch, 2010). Adjei (2013) mendefinisikan kepemimpinan inovasi sebagai sintesis gaya kepemimpinan yang berbeda dalam organisasi untuk mempengaruhi karyawan untuk menghasilkan ide-ide kreatif, produk, layanan dan solusi.

Menurut Adjei, karena kepemimpinan inovasi merupakan konsep yang kompleks, maka tidak ada satupun penjelasan atau formula yang harus diikuti oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan inovasi. Pertimbangan lebih lanjut tentang kepemimpinan inovasi penting untuk memperbaiki tubuh teori kepemimpinan perilaku, yang terutama hanya menekankan pada kemampuan individu atau pemimpin (Adjei, 2013). Oleh karena itu, sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Van de Ven dan Chu (1989) dalam Alsolami et al. (2016), kepemimpinan inovasi meliputi dorongan inisiatif individu, klarifikasi tanggung jawab individu, penyediaan umpan balik evaluasi kinerja yang jelas dan lengkap, orientasi tugas yang kuat, penekanan pada kualitas kelompok. hubungan dan kepercayaan pada anggota organisasi

Kepemimpinan inovatif merujuk pada semangat kewirausahaan dalam menghasilkan transformasi sosial secara berkelanjutan dan membesar (scalable) (Alvord, Brown, and Letts, 2004). Thompson (2002) menegaskan bahwa kewirsausahaan sosial adalah sarana untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial yang tidak dijawab dan terabaikan oleh pemerintah nasional atau lokal. Semangat kewirausahaan memiliki beberapa karakter: otonomi, inovasi, pro-aktif, berani mengambil risiko dan kompetisi agresif (Lumpkin and Dess, 2001 dalam Pramusinto, 2010).

Oleh karena itu, kepemimpinan inovasi adalah tentang mampu membentuk gambaran inovasi yang terintegrasi dan, pada saat yang sama, memimpin komponen inovasi secara strategis (Ailin & Lindgren, 2008). Jadi, kepemimpinan inovasi bukanlah pengelolaan proyek pengembangan produk inovatif; sebaliknya, ini adalah proses memimpin portofolio inovasi perusahaan secara strategis. Secara khusus, kepemimpinan inovasi sangat penting untuk kinerja organisasi superior yang konsisten (Samad et al., 2015).

Katagorisasi Gaya Kepemimpinan (skripsi tesis)

 

Gaya kepemimpinan berasal dari bahasa ingris “Style” yang berarti mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi ciri khas orang tersebut. Gaya kepemimpinan menurut Thoha (2004:49), merupakan norma prilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain. Stoner (1996) dalam Handoko, (2003) mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan (leadership style) adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan menpengaruhi pekerja.

Berdasarkan dua uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan menpengaruhi pekerja.

Pada dasarnya, ada tiga kategori gaya kepemimpinan seperti yang dikembangkan oleh Lewin, Lippitt dan White, yaitu otokratik, demokratik, dan laissez-faire (Carlislie dalam Salusu : 2003) :

  1. Gaya kepemimpinan otokratik

Gaya kepemimpinan otokratik biasanya dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Dalam banyak literatur para ilmuan yang membahas tentang tipologi kepemimpinan mengatakan bahwa yang tergolong sebagai pemimpin yang otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang dipandang sebagai kerakteristik yang negatif. Seorang pemimpin yang otokratik adalah seorang yang sangat egois . Egoismenya yang sangat besar akan mendorong memutarbalikkan kenyatan yang sebenarnya sehingga sesuai dengan dengan apa yag secara subjektif diinterpretasikan sebagai kenyataan.

Berdasarkan nilai-nilai demikian, sebagai pemimpn yang otoriter akan menunjukkan berbagai sikap yang menojolkan “ke-akunnya” antara lain dalam bentuk:

  1. Kecenderungn memperlakukan para bawahan sama dengan alat-alat lain dalam organisai, seperti mesin dan dengn demikian kurang menghargai harkat dn martabat mereka.
  2. Pengutamaan orintasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahan.
  3. Pengabaian para bawahan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pememberitahukan kepada para bawahan tersebut bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan para bawhan tu diharpkan dan bahkan dituntut untuk untuk melaksanakannya saja.

Dengan persepsi, nilai-nilai, sikap dan perilaku demikian seorang pemimpin yang otokratik akan menggunakan gaya kepemimpinannya dalam bentuk:

  1. Menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya.
  2. Dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekakuan.
  3. Bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi.
  4. Menggunakan pendekatan punitif (pemberian hukuman) dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan.

Teori Kepemimpinan (skripsi tesis)

 

Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan yang mewariskan nilai-nilai kepemimpinan dengan prinsip-prinsipnya ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Ing Ngarso Sun Tulodo maknanya adalah bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang disekitarnya.  Ia harus dapat memberikan contoh bagi stafnya perilaku jujur, disiplin, terbuka, berfikir positif, dan berintegritas tinggi. Ing Madyo artinya di tengah-tengah, Mangun berarti membangkitan atau menggugah dan Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata Ing Madyo Mangun Karso adalah seorang pemimpin ditengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat.  Tut Wuri artinya mengikuti dari belakang dan Handayani berati memberikan dorongan moral atau dorongan semangat.  Sehingga arti Tut Wuri Handayani ialah seorang pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2011)

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli manajemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori satu berbeda dengan teori yang lainnya, diantara berbagai teori mengenai lahirnya pemimpin ada tiga diantaranya yang paling menonjol yaitu sebagai berikut (Rivai, 2003:103).

  1. Teori Genetie

Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan “leaders are born and not made“. bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ada karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimana pun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.

  1. Teori Sosial

Jika teori genetis mengatakan bahwa “leaders are born and not made“, maka penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu “Leaders are made and not born“. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.

  1. Teori Ekologis

Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pangalaman-pengalaman yang memungkinkanya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan.

Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat (skripsi tesis)

 

Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Mayer dan Sullivan (2003) menyatakan bahwa secara konseptual dan ekonomi data konsumsi lebih tepat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dibandingkan dengan data pendapatan karena data konsumsi merupakan pengukuran yang lebih langsung dari kerjahteraan. Kesejahteraan dari dimensi non materi dapat dilihat dari sisi pendidikan dan kesehatan. Pengukiran status kesehatan dapat dilakukan melalui pertanyaan tentang pengukuran kesehatan secara umum, penyakit berdasarkan pelaporan respiden dan pengukuran secara medis, pengobatan yang dijalani, aktivitas fisik, hubungan sosial dan kesehatan psikologi/mental/emosional seperti tetang sulit tidur, perasaan takut/gelisah, dan pertanyaan tentang kebahagiaan (Easterlin, 2001).

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di antaranya adalah menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), yakni menggunakan kriteria yang didasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik pangan maupun non pangan (pendekatan kemiskinan). Disamping itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pendekatan kesejahteraan mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan keluarga Sejahtera Plus (KS III Plus) (BPS, 2008).

Selanjutnya Cahyat dkk (2021) dari lembaga CIFOR (Center for International Forestry Research) melakukan pemantauan kesejahteraan dengan mengambil kasus Kutai Barat Kalimantan Timur menemukan bahwa kesejahteraan diukur dengan kriteria (1) kesejahteraan subjektif; (2) kesejahteraan dasar yang dibagi menjadi tiga indeks, yaitu kesehatan dan gizi, kekayaan materi, dan pengetahuan; (3) lingkungan pendukung yang antara lain lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, dan infrastruktur serta pelayanan.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefenisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah

(1) standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan;

(2) kesehatan;

(3) pendidikan;

(4) aktivitas individu, termasuk bekerja;

(5) suara politik dan tata pemerintahan;

(6) hubungan dan kekerabatan sosial;

(7) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan);

(8) ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik.

Semua dimensi tersebut menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif. Indikator-indikator objektif kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia.

United Nations Research Institute for Social Development menyusun delapan belas indikator yang apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlampau besar. Delapan belas indikator tersebut, antara lain:

1) tingkat harapan hidup;

2) konsumsi protein hewani per kapita;

3) persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah;

4) persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan;

5) jumlah surat kabar;

6) jumlah telepon;

7) jumlah radio;

8) jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih;

9) persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian;

10) persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengakutan, pergudangan, dan transportasi;

11) persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji;

12) persentase PDB yang berasal dari industri pengolahan;

13) konsumsi energi per kapita;

14) konsumsi listrik per kapita;

15) konsumsi baja per kapita;

16) nilai per kapita perdagangan luar negeri;

17) produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian;

18) pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto.

World Bank pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai Millenium Development Goals (MDGs). MDGs terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerja sama global.

Keberhasilan pembangunan manusia diukur dalam beberapa dimensi utama tersebut. Menurut World Bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (decrease in proverty), peningkatan kemampuan baca tulis (increase in literacy), penurunan tingkat kematian bayi (decrease in infant mortality), peningkatan harapan hidup (life expectancy), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (decrease income inequality).

Konsep Kesejahteraan Masyarakat (skripsi tesis)

 

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman .

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : ”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya .

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada masyarakat yang belum terjamin kesejahteraanya sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi masyarakat tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian hukum dan tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup bagi semua warga Negara.

Kemiskinan sangat erat dengan kesejahteraan, selama kemiskinan masih membelenggu maka kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat sulit untuk dicapai, keterbatasan mengakses layanan pemerintah, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, kurangnya media untuk mengembangkan diri, tingkat ekonomi rendah dan minimnya sarana prasarana pendukung lainya. Sehingga dibeberapa wilayah di Indonesia masih jauh dari masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berupa tersedianya ;

  1. Tercukupinya sandang dan pangan dan perumahan yang layak.
  2. Tersedianya fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat
  3. Kesempatan memperoleh pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan, baik sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang terampil.
  4. Ketersediaan lapangan kerja yang cukup untuk memudahkan masyarakat mencari nafkah.
  5. Tersedianya sarana prasarana transportasi perhubungan dan komunikasi yang memadai.
  6. Kemudahan mengakses modal usaha untuk meningkatkan ekonomi produktif masyarakat.

Konsep Kemiskinan (skripsi tesis)

 

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan. kemiskinan dapat diartikan secara lebih luas dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti faktor sosial dan moral. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Namun kemiskinan identik dengan ketidakmampuan sekelompok masyarakat yang terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi.

Pada umumnya kemiskinan diidentikkan dengan ketidakmampuan seorang individu untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Pembahasan ini dimaksud dengan kemiskinan material. Definisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu pada awal tahun 1990. Definisi diperluas tidak hanya berdasarkan pada tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup ketidakmampuan dibidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, seperti sandang, papan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Kemiskinan juga dapat didefinisikan menurut dua pendekatan. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan suatu standart tertentu, sementara kemiskinan relatif  bersifat kondisional, biasanya membandingkan pendapatan sekelompok orang dengan pendapatan kelompok lain. Sedang kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu- atau mereka berada di bawah garis kemiskinan internasional.

Kemiskinan menurut Edi Suharto dalam Abdul Hakim (2002:219) adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi:

  1. Sumber keuangan (mata pencaharian, kredit, modal)
  2. Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, kesehatan, alat produksi)
  3. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.
  4. Organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.
  5. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Pengetahuan dan keterampilan

Konsep Pemberdayaan Masyarakat (skripsi tesis)

 

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu  sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (sadan,1997). Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan  masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan  kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan  martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku  anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih  memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam  pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada  bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam  perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan  sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta  terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa  ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi  keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahaptahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosisl di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan penguatan modal social. Apabila kita sudah mem Kepercayaan (trusts), Patuh Aturan (role), dan Jaringan (networking))iliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada masyarakat. Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan Knowledge, modal (money), dan people. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Trasfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal social yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how to build thr trust).

Konsep Pelayanan Publik (skripsi tesis)

 

Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukan oleh Dwiyanto (2006) mendefisinikan pelayanan publik adalah: Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelatanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya. Moenir (2002 ) menyatakan: “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu” Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011) pelayanan publik diartikan “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetepkan.

Sedangkan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dicantumkan juga dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan.

  1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

  1. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

  1. Prosedur/tata cara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
  2. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
  3. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
  4. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
  1. Keamanan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

  1. Keterbukaan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

  1. Efisiensi dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti : Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait.

  1. Ekonomis dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran; Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Keadilan yang Merata dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

  1. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dwiyanto (2002) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

  1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output.konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang harapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

  1. Orientasi layanan kepada pelanggan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

  1. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

  1. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalu kegiatan itu dianggab benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep Desa dan Aparat Desa (skripsi tesis)

 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur peneyelenggara pemerintahanan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Adisasmita, 2002).

Pengukuran Kinerja (skripsi tesis)

 

Menurut Handoko (2006) mengungkapkan untuk mengukur kinerja (performance) seseorang ada dua konsepsi utama yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep matematis atau merupakan perhitungan rasional keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performance) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu). Dengan kata lain dapat memaksimumkan keluaran dengan masukan terbatas. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang karyawan yang efektif adalah seorang yang dapat memilih pekerjaan yang dapat dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Dalam hal lain, pengukuran kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan publik dan admisitrasi telah dioperasionalkan dalam penelitian Linda (2012) melalui alat ukur yang diuraikan sebagai berikut:

  1. Prestasi kerja (achievement): yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
  2. Keahlian (skill): yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.
  3. Perilaku (attitude): yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencangkup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.
  4. Kepemimpinan (Leadership): ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Pengertian Kinerja (skripsi tesis)

 

Berbagai pernyataan digunakan untuk mendefinisikan pengertian kinerja mengingat konsep mengenai kinerja meluas dari penilaian pegawai hingga aparat dan perusahaan hingga instansi pemerintah. Menurut Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002) memberikan pengertian atau kinerja sebagai suatu catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson, dkk (2003), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja kefektifan kinerja lainnya.

Menurut Widodo (2005) kinerja adalah merupakan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara menurut Ilyas (2009), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Sudarto (2009) mengungkapkan, bahwa Kinerja merupakan sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara konkret dan dapat di ukur.

Definisi Operasional (skripsi tesis)

 

  1. Fungsi kepemimpinan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan kepala desa terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Fungsi kepemimpinan pemerintah desa dapat mengacu pada Peran Pemerintah dalam Pembangunan Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003), yaitu :
  1. Selaku modernisator
  2. Selaku katalisator.
  3. Selaku dinamisator.
  4. Selaku stabilisator.
  5. Selaku pelopor
    1. Pelayanan pemerintah desa adalah pelayanan publik bagi masyarakat desa. Bentuk pelayanan publik desa menurut Ahmad (2014) meliputi:
  6. pelayanan administrasi terdapat administrasi umum dan penduduk seperti pengurusan KTP, IMB dan lain sebagaiman
  7. pelayanan non administrasi meliputi:
    • pelayanan fisik atau infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa, pengairan desa dan lain-lain
    • pelayanan non fisik atau pelayanan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat desa

Pelayanan Pemerintah Desa (skripsi tesis)

 

Output pelayanan pemerintah desa adalah pelayanan publik bagi masyarakat desa. Manajemen pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan dimaknai sebagai keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya, baik pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima, paradigm pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer driven government), dengan ciri-ciri berikut :

  1. Lebih memfokuskan kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya peluang yang kondusif bagi kegiatan pelayanan oleh masyarakat;
  2. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama;
  3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu;
  4. Berfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcomes) yang sesuai dengan input yang digunakan;
  5. Lebih mengutamakan keinginan masyarakat;
  6. Dalam hal tertentu, Pemerintah berperan juga untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan;
  7. Lebih mengantisipasi permasalahan pelayanan;
  8. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelayanan;
  9. Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dicantumkan juga dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan  14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
  2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
  3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
  4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
  6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
  7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
  9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
  10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
  11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
  12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
  14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

Bentuk pelayanan publik desa menurut Ahmad (2014) meliputi:

  1. pelayanan administrasi terdapat administrasi umum dan penduduk seperti pengurusan KTP, IMB dan lain sebagaiman
  2. pelayanan non administrasi meliputi:
    1. pelayanan fisik atau infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa, pengairan desa dan lain-lain
    2. pelayanan non fisik atau pelayanan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat desa

Pengertian Peranan Kepemimpinan Kelurahan (skripsi tesis)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (dalam Amba, 1998). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto,2004):

  1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
  2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan Tindakan Kepemimpinan Kelurahan maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan kepala desa terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005), peran pemerintah desa yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
  2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
  3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk,) untuk peran pemerintah desa termasuk kepala desa yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

  1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
  2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
  3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sementara desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing individu sebagai peranangkat desa. Namun, kewenangan tersebut tidak serta merta bebas tanpa ada batas, kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada selain itu juga karakter local masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai suatu cirri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, di antara beberapa kewenangan desa antara lain :

  1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  2. kewenangan lokal berskala Desa;
  3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah perpanjangan tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dapat mengacu pada Peran Pemerintah dalam Pembangunan Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003), peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu sebagai berikut :

  1. Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
  2. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
  3. Selaku dinamisator, bahwa peran pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
  4. Selaku stabilisator, bahwa peran pemerintah adalah stabilisator yang menjaga kestabilan nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
  5. Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa (skripsi tesis)

 

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

  1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
  2. Pemberdayaan masyarakat
  3. Pelayanan masyarakat
  4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

Menurut Zainun (2010) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
  2. Kepemimpinan,
  3. Pengawasan,

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu (Sawe,2006):

  1. Pelayanan kepada masyarakat
  2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
  3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

Selanjutnya menurut Beratha (2002) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

  1. Tugas bidang pemerintahan.
  1. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
  2. Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

  1. Tugas bidang pemerintahan, meliputi :
  • Registrasi; dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.
  • Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ; ketertiban, kesejahteraan dan keamanan,
  • Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
  • Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
  • Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah,
  1. Tugas bidang pelayanan umum, meliputi
  • Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.
  • Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.
  1. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi :

Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan    keuangan dan lain lain. Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nornor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa “desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenagaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu :

  1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
  2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
  3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat
  4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
  5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-msing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.

Struktur Pemerintah Desa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 (skripsi tesis)

 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, 15 Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

  1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  3. Memegang kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. Menetapkan Peraturan Desa;
  5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. Membina kehidupan masyarakat desa;
  7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
  10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guma meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  7. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
  9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  10. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  11. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  12. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
  13. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  14. Memberikan informasi kepada masyrakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
  3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
  2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib: menyampikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terncantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas;

  1. Sekretariat desa;
  2. Pelaksana kewilayahan; dan
  3. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.14 Untuk melaksanakan tugastugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Asnawi Rewansyah (2010) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

Pengertian Desa (skripsi tesis)

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto5 , berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan 11 urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-ususl dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan. Menurut Zakaria dalam Candra Kusuma (205) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi. Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

  1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
  2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
  3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

  1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal- usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

  1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 14 pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah
memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya.
Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang ditargetkan, perusahaan dapat
berbuat banyak bagi kesejahteraan pemillik, karyawan, serta meningkatkan mutu
produk dan melakukan investasi baru. Untuk mengukur tungkat keuntungan suatu
perusahaan, dapat digunakan rasio keuntungan stau rasio profitabilitas yang juga
dikenal dengan rasio rentabilitas Kasmir (2016,196).

Pengukuran kinerja keuangan (skripsi dan tesis)

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunkaan rasiorasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Kasmir
(2016,108)
Dan salah satu rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengukur
kinerja keuangan suatu perusahaan adalah rasio profitabilitas. Karena rasio tersebut
mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba menjadi suatu
indikator untuk mengukur apakah perusahaan tersebut mampu memperkaya para
investor atau penanam dana pada perusahaan tersebut.

Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh
mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu
pelaksanaan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK
(Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting Principle).
Fahmi (2011:2)
Menurut Mahmud (2007:245) pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan
suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan karena adanya jaminan bahwa
rencana yang sedang diimplementasikan itu mampu mengantisipasi permasalahan
yang timbulan pada tahap awal sebelum permasalahan menjadi semakin besar. Oleh
karena itu manajer keuangan harus menentukan sarana untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan
salah satu indikator untuk mengetahui kinerja manajemen dalam hal keuangan guna
menghasilkan laba yang maksimal untuk perusahaan.

Klasifikasi Size atau Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008.
Peraturaan tersebut menjelaskan 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari
jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keempat jenis
ukuran tersebut antara lain :
1. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih < Rp.
50.000.000,- ( tidak termasuk tanah dan bangunan ) dan memiliki jumlah
penjualan < Rp. 300.000.000,-.
2. Perusaahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.
50.000.00,- sampai Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan)
serta memiliki jumlah penjualan Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp.
2.500.000.000,-.
3. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih
Rp. 5000.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan
Size = Logaritma Natural (TotalAset)
bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan
Rp. 50.000.000.000,-.
4. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih > Rp.
10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah
penjualan > Rp. 50.000.000.000,-.
Size ( ukuran Perusahaan) merupakan skala yang digunakan dalam
menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar
biasanya cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial dari pada
perusahaan yang mempunyai skala kecil. Dikaitkan dengan teori agensi bahwa
semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan tersebut, perusahaan
cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Secara teoritis perusahaan
besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan
aktivitas operasi dan pengaruh yang yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin
akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat
perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan
sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.
(Rusdianto, 2013,44-45).

Jenis-jenis Kepemilikan Saham (skripsi dan tesis)

1. Insider Ownership
Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham
perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang
saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007).
2. Institusional Ownership
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi
seperti LSM, Perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan
asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional
diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki
oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara
keseluruhan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).
3. Publik Ownership
Menurut Carlson dan Bathala (1997) kepemilikan publik merupakan upaya
untuk memperluas pasar saham perusahaan sehingga membawa pengaruh yang
menguntungkan nilai saham perusahaan
4. Asing Ownership
Kepemilikan asing merupakan porsi outstanding share yang dimiliki oleh
investor atau pemodal asing (foreign investors) yakni perusahaan yang dimiliki
oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian- bagiannya yang
berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang
beredar(Farooque,et al 2007).

Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Hamdani (2016,138) Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti
oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Dan semakin tinggi harga saham
maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.
Menurut Bringham dan Houtson (2011,19) nilai perusahaan didefinisikan
sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran
pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat.
Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan
nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang
saham yang tercermin pada harga saham.
Menurut I Made Sudana (2011:8) Nilai Perusahaan adalah nilai sekarang
dari arus pendapatan atau kas yang diharapkan diterima pada masa yang akan
datang.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan akan diikuti
juga oleh harga saham yang tinggi pula. Dan hal ini membuat pasar percaya pada
kemampuan perusahaan tersebut baik, tidak hanya dalam kinerja tetapi juga dalam
hal memenuhi atau memberi kemakmuran para pemegang saham yang ada
diperusahaanya. Dan tentu hal ini akan menarik perhatian para investor utuk
berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Teori Signalling (skripsi dan tesis)

T. C. Melewar (2008:100) menyatakan Teori Sinyal menunjukkan bahwa
perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan
ini mengadopsi sinyal-sinyal ini untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi
untuk para pemangku kepentingan.
Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2009:444) Teori sinyal adalah teori
yang mengatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal
dari perkiraan pendapatan manajemen.
Signaling theory adalah pemberian signal dilakukan oleh manajer untuk
mengurangi asimetri informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen
untuk merealisasikan keinginan pemilik dan pihak luar (investor, kreditor). Salah
satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal
pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan (dalam hal ini yield) yang
dapat dipercaya dan memiliki integritas dan akan mengurangi ketidakpastian
mengenai prospek perusahaan yang akan dating (Wolk et al., 2004).
Teori sinyal menjelaskan mengapa investor membeli obligasi perusahaan.
Yield obligasi yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa obligasi tersebut berisiko
tinggi juga (De Ros, 2012).

Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam
rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai
wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya
memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi
merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat
peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Legitimasi
organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada
perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.
Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi
perusahaan untuk mempertahankan hidup (going concern). (Nor Hadi, 2014,87)

Teori Agency (skripsi dan tesis)

Teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976)
menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham
“principal”. Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan
pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau
agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem
kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat
keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal.
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen
yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung
untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer
untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba
yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang
saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)

Pengertian Akuntansi Manajemen menurut beberapa ahli :
Akuntansi Manajemen Menurut Rudianto (2013,9) adalah sistem akuntansi
dimana informasi yang dihasilkan ditunjukan kepada pihak-pihak internal
organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan
sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. Itu berarti informasi
yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen sebuah entitas dipakai oleh pihak
internal perusahaan itu sendiri untuk mendukung pengambilan keputusan
manajemen organisasi tersebut.
Akuntansi Manajemen Menurut Sujarweni (2015,5) merupakan salah satu
bidang ilmu dari akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan
informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk
pengambilan keputusan.
Akuntansi Manajemen Menurut Hansen and Mowen (2013,7) adalah proses
mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan
informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan,
mengendalikan dan mengambil keputusan.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi
Manajemen adalah sistem akuntansi atau salah satu ilmu akuntansi yang hasil atau
outputnya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal atau
manejerial.

Strategi Operasi dan Inovasi Proses Produksi (skripsi dan tesis)

Strategi organisasi biasanya menentukan penekanan yang berbeda
tempat organisasi dari inovasi proses dalam mencapai keunggulan kompetitif
mereka (Etlie, 1983; Hull et al., 1985; Ferreira et al., 2009). Cozzarin dan
Percival (2006) dalam Ferreira et al (2009) menemukan inovasi tersebut
melengkapi banyak strategi operasi organisasi sementara yang lain mencatat
bahwa strategi operasi adalah sebuah penekanan organisasi menempatkan pada
inovasi proses (Ferreira et al, 2009). Penelitan sebelumnya menemukan
hubungan antara kunci elemen dan lingkungan bisnis (Fuschs et al., 2000).
Ellitan (2008) menemukan hubungan antara lingkungan yang tidak dapat
diprediksi, lingkungan yang dinamis dan Strategi Inovasi. Organisasi yang
mengikuti strategi operasi bertujuan untuk menjadi yang pertama di pasaran
sekalipun meski tidak semua upaya pada akhirnya berhasil (Ferreira et al., 2009).
Organisasi ini juga bertujuan untuk merespon dengan cepat terhadap sinyal awal
kebutuhan pasar atau kesempatan. Oleh karena itu, semakin besar penekanan
untuk menjadi yang pertama di pasaran, maka semakin tinggi tingkat inovasi
yang diharapkan. Atas dasar argumen sebelumnya, maka peneliti akan
mengajukan hipotesis yaitu:
H2: Terdapat pengaruh antara strategi operasi dengan inovasi proses
produksi.
H3: Terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan
dan strategi operasi terhadap inovasi proses produksi.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Inovasi Proses Produksi (skripsi dan tesis)

Menurut Ellitan (2009:42) faktor yang mempengaruhi inovasi proses
produksi dibagi menjadi 6 faktor yaitu sebagai berikut:
1. Kompetensi Manajerial
Kompetensi Manajerial sangat diperlukan dalam mengelola operasi
perusahaan secara keseluruhan terutama dalam melakukan inovasi
proses produksi. Inovasi proses produksi akan berhasil jika proses
tersebut direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, yaitu
melalui beberapa tahap perencanaan seperti penelitian,
pengembangan, rekayasa produksi, manufacturing dan pengenalan
pasar.
2. Komitmen Pimpinan Perusahaan dan Partisipasi Aktif Karyawan
Implementasi inovasi menuntut figur kepemimpinan yang
komunikatif, memiliki dedikasi yang tinggi, dan komitmen tinggi
terhadap perkembangan perusahaan. Di sisi lain agar karyawan bisa
berpartisi aktif dalam proses produksi yang menghasilkan produk
inovatif, pimpinan perusahaan perlu mendistribusikan informasi
yang berkaitan dengan proses produksi pada karyawan-karyawan
yang terlibat.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia
SDM bertanggung jawab dalam mengoprasikan inovasi proses
produksi sehingga dibutuhkan SDM yang tangguh, handal dan
kompeten. Pelatihan, seminar, lokakarya yang sifatnya jangka
pendek, menengah dan panjang yang diadakan oleh perusahaan yang
memiliki manajemen inovasi dan R&D canggih perlu dilakukan
untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.
4. Kepemilikan Fasilitas R&D
Fasilitias R&D diperlukan untuk melakukan pengkajian secara terus
menerus dan mendalam apakah proses produksi yang menghasilkan
produk kompetitif dan inovatif dalam mengikuti dinamika tuntutan
konsumen.
5. Jaringan Sistem Informasi
Pelayanan yang baik melalui penciptaan proses produksi dengan
kualitas yang tinggi dan inovatif, waktu tunggu yang pendek, dan
harga yang kompetitif menjadi keunggulan kompetitif perusahaan
dalam era berbasis pelayanan saat ini
6. Timing Inovasi
Pemelihan waktu yang tepat untuk memasuki pasar merupakan salah
satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan inovasi proses
produksi baru. Peluang dan resiko produk baru bergantung pada
beberapa hal seperti perubahan keadaan ekonomi, perubahan pada
referensi konsumen, dan daur hidup industri.

Metodologi Inovasi Proses (skripsi dan tesis)

Untuk mengendalikan atau mendukung proyek inovasi proses
(reengineering) telah dikembangkan sebuah metodologi yang disebut
REVISION (Khoong, 1995) dalam Ellitan (2009:75). Metodologi tersebut
diorganisir menjadi tujuh tahap yaitu:
Tahap 1: Initiate (Permulaaan)
Umumnya penerapan inovasi proses dipicu oleh manajemen puncak,
para penasehat organisasi, atau beberapa staf yang berkempentingan
dalm organisasi tersebut.
Tahap 2: Envision (Tahap Pembentukan Misi)
Tahap pembentukan visi merupakan tahap yang paling penting dalam
fase perencanaan karena hal ini menentukan lingkup bisnis yang
menjadi target inovasi proses di samping penetapan tolak ukur guna
menilai hasil pelaksanaan inovasi proses. Pada proses envisioning
organisasi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah
pada definisi ulang yang radikal dari peran organisasi. Pertanyaanya
sebagai berikut:
1. Apakah perusahaan telah dan atau sedang melayani pelanggan yang
tepat.
2. Apakah perusahaan telah dan sedang menyampaikan produk dan jasa
yang tepat, apa prioritas pelanggan.
3. Apakah perusahaan sudah menerapkan proses yang tepat, mana yang
merupakan proses kunci dan keberhasilan kinerja lingkungan.
Tahap 3: Analyze (Menganalisa)
Sebuah kelompok kerja dibentuk untuk menjalankan tahap analisis dan
disain ulang setiap proses dan masalah-masalah pokok. Ketergantungan
antar proses (inter-procesess dependencies) diharapkan bisa
dikembangkan untuk menunjukkan keterkaitan antar proses dalam
organisasi.
Tahap 4: Redesign (Mendisain Ulang)
Redesaign adalah suatu cara mendisain ulang suatu proses dengan
mempelajari peta proses, mempermudah untuk melihat bagian-bagian
tertentu yang bisa diotomatiskan, disederhanakan, dan lebih ditekankan
dengan lebih banyak menggunakan sumber-sumber daya dan perhatian
manajemen.
Tahap 5: Blueprint
Tahap ini terletak di perbatasan antara fase studi dan fase implementasi
inovasi proses. Blueprint mencakup strategi transisi dan jadwal
implementasi untuk semua aspek rencana perubahan tersebut.
Tahap 6: Implement (Implementasi)
Tahap 7: Monitoring (Pengawasan atau Pengendalian)

Resiko dan Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Inovasi Proses (skripsi dan tesis)

Penerapan inovasi proses memang menjanjikan perubahan secara
drastis pada organisasi perusahaan dan proses bisnis. Jika inovasi proses berhasil
maka perusahaan akan bisa meningkatkan kinerja organisasi dan karyawannya
(Davidson, 1993). Tetapi sebaliknya, jika upaya inovasi proses mengalami
kegagalan maka resiko yang dialami perusahaan akan timbul. Menurut Clemons
(1995) dalam Ellitan (2009:73) berbagai resiko yang mungkin dialami oleh
perusahaan antara lain:
1. Resiko teknis (technical risk) yaitu resiko yang terjadi karena
terbatasnya kapabilitas teknologi yang digunakan organisasi dalam
proses inovasinya.
2. Resiko finansial (financial risk) terjadi proyek inovasi proses tidak
berjalan sesuai dengan rencana atau jika tidak selesai tepat pada
waktunya dan tidak sesuai dengan rencana atau jika tidak selesai
tepat pada waktunya dan tidak sesuai dengan biaya yang
dianggarkan.
3. Resiko politis (political risk) yaitu terjadinya resitance to change
terhadap proyek-proyek inovasi proses.
4. Resiko fungsional (functional risk) merupakan kesalahan disainer
sistem dalam memahami kebutuhan organisasi dan kurangnya
keterampilan dan pengetahuan pelaksana sehingga mengakibatkan
kapabilitas sistem yang dirancang tidak tepat.
5. Resiko proyek (project risk) adalah risiko yang bisa terjadi jika
peesonel pemroses data tidak memahami dan tidak familiar terhadap
teknologi baru sehingga menimbulkan masalah-masalah yang
kompleks.
Menurut Ellitan (2009:74) terdapat empat faktor utama penyebab
kegagalan inovasi proses antara lain:
1. Menolak untuk berubah (resistance to change)
Resistance to change merupakan masalah utama inovasi proses yang
bisa terjadi karena inovasi proses tidak hanya terkait dengan
teknologi tetapi juga berpengaruh terhadap lingkungan, perilaku,
nilai-nilai, dan budaya organisasi terlebih jika dilakukan rightsizing.
Di samping itu, resistance to change juga dipicu oleh tidak adanya
visi, dan lingkungan operasi, dan lingkungan bisnis radikal.
2. Kurangnya komitmen manajemen (lack of management commitment)
Komitmen manajemen sangat diperlukan dalam melakukan inovasi
proses dan akan mengahadapi kemungkinan kegagalan yang sangat
besar tanpa adanya komitmen penuh pucuk pimpinan dalam arti
mereka harus memahami bagaimana peran pimpinan dalam suatu
organisasi yang sedang mengalami perubahan radikal dan
membangun konsensus semua jenjang hirarki.
3. Sistem informasi yang kurang memadai
Ellitan (2009) mengemukakan bahwa sebagian besar perusahaan
yang gagal dalam proyek inovasi proses disebabkan oleh adanya
sistem informasi yang kurang memadai dan tidak menempatkan
sistem informasi sebagai mitra kerja yang benar (true partner).
4. Kurangnya keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) analisis
terhadap faktor-faktor kritis inovasi proses
Kurangnya keluasan dan kedangkalan dalam mengidentifikasi
faktor-faktor kritis inovasi proses menyebabkan kegagalan dalam
proyek inovasi proses. Yang dimaksud keluasan disini meliputi
aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan manajer untuk
mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dan sedang didesain
kembali untuk menciptakan nilai dalam unit bisnis dan organisasi
secara keseluruhan. Untuk kedalaman menyangkut identifikasi
seberapa besar unsur-unsur peran, tanggung jawab, pengukuran dan
intensif, struktur organisasi, teknologi informasi, nilai-nilai bersama
dan skill keberhasilan inovasi proses.

Manfaat Inovasi Perusahaan (skripsi dan tesis)

Manfaat inovasi perusahaan menurut Youlanda (2012) sebagai berikut:
1. Melalui inovasi, perusahaan mampu menciptakan pasar-pasar baru
(New Markets).
2. Inovasi diartikan sebagai manfaat dari barang dan jasa yang diterima
oleh pelanggan harus melebihi uang (harga) yang dibayarkan oleh
pelanggan.
3. Melalui inovasi, kita terbebas dari persaingan (membuat agar
persaingan dan pesaing-pesaing tidak relevan).
4. Memberi nilai tambah terus menerus kepada pelanggan menuju
target 100% customer satisfication (hanya berfokus kepada
pelanggan yang sekarang atau pelanggan persfektif),
5. Semakin erat hubungan lintas perekonomian dalam menjalankan
ekonomi, salah satunta adalah dampak keberhasilan atau kegagalan
suatu perekonomian terhadap perekonomian lain.

Pengertian Inovasi Proses (skripsi dan tesis)

Inovasi Proses bisa juga diartikan sebagai reengineering atau
perencanaan visi strategik dan strategi kompetitif baru serta pengembangan
proses bisnis baru yang mendukung visi tersebut (Ellitan, 2009:72). Menurut
Hamer dan Champy (1993) dalam Ellitan (2009) “inovasi proses (reengineering)
adalah pemikiran ulang yang fundamental dan perancangan ulang yang radikal
terhadap proses-proses bisnis organisasi yang membawa organisasi mencapai
peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya”. Menurut Herbkersman
(1994) inovasi proses adalah perubahan secara drastis bagaimana cara anggota
organisasi menyelesaikan cara kerja mereka.
Ellitan (2009) menyebutkan esensi dan prinsip-prinsip inovasi proses
antara lain:
1. Memfokuskan pada faktor-faktor sekitar hasil (outcome) bukan pada
tugas, artinya bahwa suatu perusahaan hendaknya memiliki
seseorang yang melaksanakan semua tahapan dalam suatu proses.
2. Suatu perusahaan hendaknya membentuk departemen-departemen
terspesialisasi untuk menangani proses yang terspesialisasi juga.
3. Mengelompokkan pemrosesan informasi ke dalam fungsi yang
menghasilkan informasi.
4. Memperlakukan sumber-sumber yang terpisah seolah-olah
tersentralisasi.
5. Mengaitkan aktivitas-aktivitas pararel serta mengintegrasikan hasilhasilnya. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan keterkaitan antar
fungsi paralel sehingga unit-unti terpisah bisa melakukan satu fungsi.
6. Menghubungkan aspek-aspek keputusan untuk menyelesaikan tugas
dan membangun sistem pengendalian dari suatu proses.
7. Memperoleh informasi sekaligus pada sumbernya.

Pengertian Inovasi (skripsi dan tesis)

Menurut Ellitan (2009:3) Inovasi merupakan “sistem aktivitas
organisasi yang mentransformasi teknologi mulai dari ide sampai
komersialisasi”. Inovasi mengacu kepada pembaharuan suatu produk, proses dan
jasa baru. Seperti yang dikatakan Samson (1989) inovasi secara spesifik terdapat
tiga tipe inovasi yaitu inovasi produk, inovasi proses dan inovasi sistem
manajerial. Salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan adalah cepatnya
perubahan lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan hostile. Sebuah
organisasi yang inovatif memiliki ciri-ciri seperti kolaborasi organisasional yang
intensif, melakukan manajemen terhadap ketidakpastian lingkungan, dan
mengakui pentingnya kapabilitas teknologi (Ellitan, 2009). Selanjutnya Saleh
dan Wang (1993) telah mengembangkan satu dari model komprehensif yang
mengidentifikasi tiga kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara
efektif yaitu:
1. Entreprenueral strategi yaitu, berani mengambil resiko, melakukan
pendekatan bisnis yang proaktif, dan komitmen manajemen.
2. Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya
disiplin interfungsional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional.
3. Iklim organisasi yaitu iklim yang promotif dan terbuka, kekuatan dan
kekuasaan dalam organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas,
dan memberikan sistem imbalan yang efeketif.
Menurut Drucker (2011) “inovasi merupakan sebuah kebutuhan dan
harus menjadi disiplin. Konsep inovasi mempunyai sejarah yang panjang dan
pengertian yang berbeda-beda, terutama didasarkan pada persaingan antara
perusahaan-perusahaan dan strategi yang berbeda yang diterapkan perusahaa itu
sendiri. Schumpeter dalam Rustika (2011) menyebutkan bahwa inovasi terdiri
dari lima unsur yaitu:
1. Memperkenalkan produk baru atau perubahan kualitatif pada produk
yang sudah ada.
2. Memperkenalkan proses baru ke industri.
3. Membuka pasar baru.
4. Mengembangkan sumber pasokan baru pada bahan baku atau
masukan lainnya. Perubahan pada organisasi industri.

Hubungan Strategi Operasi Dengan Akuntansi Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan (Environmental
Manajement Accounting-EMA) dalam sebuah organisasi kemungkinan
dipengaruhi oleh strategi bisnis perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini
sistempengendalian manajemen (SPM) diciptakan sedemikian rupa untuk
memastikan bahwa manajer menggunakan sumber daya yang tersedia
secaraefektif dan efesien demi pencapaian tujuan organisasi (Anthony, 2002).
Gosselin (1997) dalam Ferreira et al (2009) menemukan bahwa strategi
operasi dikaitkan dengan penerapan manajemen aktivitas. Disimpulkan juga
bahwa strategi yang diikutioleh organisasi menentukan kebutuhan inovasi yang
berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan cenderung mengadopsi akuntansi
inovasi. Penggunaan EMA (Environmental Management Accounting) dapat
dikatakan sangat besar dalam organisasi yang melakukan strategi operasi karena
dapat membantu sebuah organisasi yang inovatif.

Daya Saing Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Daya saing strategi operasi merupakan fungsi strategi yang tidak saja
berorientasi kedalam (internal) tetapi juga keluar (ekstenal), yakni merespon
pasarsasaran utamanya yang proaktif. Berdaya saing berarti memilki keunggulan
kompetitif tidak hanya keunggulan komparatif. Dipahami bahwa setiap
perusahaan tidak terkecuali perusahaan manufaktur maupun nonmanufaktur
dituntut untuk memiliki keunggulan komparatif, karena semuanya menghasilkan
suatu produk yang ditawarkan ke pasar.
Daya saing strategi operasi penting dimiliki oleh semua level
perusahaan, baik lokal, nasional, internasional, maupun global. Bagi setiap
perusahaan, tentunya tidak ada sesuatu yang dapat dipasarkan tanpa ada suatu
produk yang dihasilkan. Tidak akan bermanfaat modal usaha yang dimiliki tanpa
suatu produk yang diproduksi , dan tidak akan bernilai tambah keahlian (skill)
dan kemampuan (ability) tenaga kerja yang tersedia, tanpa ada suatu produk yang
akan dihasilkannya.

Tahapan Dalam Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Menurut David (2004:6-7) manajemen strategis terdapat 3 tahapan yaitu
sebagai berikut:
a. Perumusan strategi: meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi
dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal
organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi,
menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, serta memilih strategi
tertentu untuk digunakan.
b. Pelaksanaan strategi: mengharuskan perusahaan untuk menetapkan
sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan
dilaksanakan. Pelaksanaan strategi mencakup pengembagan budaya
yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang
efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan
anggaran, pengemabangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta
menghubungkan kompetensi untuk karyawan dengan kinerja
organisasi.
c. Evaluasi Strategi: Tahap ini merupakan tahap terakhir dari
manajemen strategis tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi
adalah 1. mengkaji ulang faktor-faktor internal dan eksternal yang
menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan saat ini, 2.
Mengukur kinerja dan 3. Melakukan tindakan korektif.

Kerangka Kerja Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Chase et al, (2001:29) menyatakan “strategi operasi tidak dapat
dirancang dalam kekosongan. Strategi operasi harus dikaitkan secara vertikal
dengan konsumen dan secara horizontal dengan bagian-bagian lainnya
perusahaan. Strategi operasi dirumuskan berdasarkan strategi mission, yang
merupakan turunan dari strategic vision (Muhardi:30). Sehningga berdasarkan
sepengetahuan penulis untuk merumuskan strategi operasi, terlebih dahulu perlu
diidentifikasikan strategic vision-nya, yang dilanjutkan dengan strategi mission.
Menurut Heizer dan Render (1999:35): “misi untuk fungsi operasi adalah
dikembangkan guna mendukung misi keseluruhan perusahaan yang menjadi
turunan dari visinya.
Strategi operasi dipandang sebagai kekuatan manufaktur yang efektif
yang merupakan senjata kompetitif untuk mencapai tujuan bisnis dan
perusahaan. Strategi operasi mempengatuhi tujuan dan strategi bisnis yang
memungkinkan fungsi-fungsi manufaktur untuk memberikan konstribusi dalam
meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang (Hayes dan
Wheelright, 1985 dikutip dalam Ward dan Duray, 2000 dalam Ellitan, 2008:
152). Heizer dan Render (2004:40) mengemukakakan bahwa strategi operasi
yang sukses tidak hanya harus konsisten dengan permintaan konsumen,
melainkan juga siklus hidup produk. Menurut beberapa peneliti, strategi operasi
mewaakili prioritas kompetitif yang meliputi biaya, kualitas, fleksibilitas dan
pengiriman (Wheelright, 1984; Leong et al., 1990; Rothn et al, 1991; Burgess et
al., 1998, dalam Ellitan 2008).
Stonebraker dan Leong, 1994 (dikutip dalam Badri et al, 2000)
mendifinisikan:
1. Strategi biaya sebagai produksi dan distribusi produk dengan biaya
terendah dan sumber daya tersisa yang minimum. Harga yang rendah
dapat meningkatkan permintaan produk atau jasa tetapi juga
mengurangi keuntungan keuntungan perusahaan jika produk atau
jasa tidak dapat diproduksi pada harga yang lebih rendah.
2. Strategi kualitas sebagai aktivitas perusahaan untuk memproduksi
produk sesuai dengan spesifikasi atau memenuhi kebutuhan
konsumen. Strategi kualtias memfokuskan pentingnya memproduksi
barang dan jasa yang dapat memuaskan spesifikasi da kebutuhan
konsumen
3. Strategi fleksibilitas sebagai kemampuan untuk merespon perubahan
cepat dalam produk, jasa dan proses. Fleksibilitas mencakup mesin,
proses, produk, volume, dan layout (Bragilia dan Patroni, 2000).
Fleksibilitas manufaktur didefinisikan sebagai kemampuan
perusahaan manufaktur untuk mengalokasikan dan mengalokasikan
kembali sumber daya yang dimiliki secara efektif dalam merespon
perubahan lingkungan dan kondisi internal (Gerwin, 1993; dalam
Ellitan, 2008:153).
4. Strategi pengiriman meliputi kemampuan dalam merespon
pemesanan konsumen. Ellitan (2008) mendifinisikan strategi
pengiriman sebagai kemampuan pengiriman (dengan memenuhi
jadwal pengiriman maupun janji pengiriman) dan kecepatan
pengiriman (bertindak cepat atas pemesanan konsumen). Pengukuran
kinerja pengiriman menekankan pada aktifitas yang mefokuskan
pada peningkatan reliabilitas pengiriman misalnya pengiriman tepat
waktu, akurasi dalam status persediaan, dan wakti tunggu
pengiriman

Fungsi Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Fungsi strategi operasi sebagai salah satu aktivitas penting dalam suatu
perusahaan mempunyai tanggung jawab utama untuk menghasilkan atau
menyediakan barang-barang dan jasa-jasa. Menurut Bozart and Handfield
(2006:4) menyatakan bahwa fungsi strategi operasi adalah meliputi orang,
teknologi, dan sistem dalam suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab
utama untuk menghasilkan barang-barang dan jasa.
Selain fungsi-fungsi lainnya dalam suatu perusahaan, fungsi strategi
operasi merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan
keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang. Fungsi operasi
meliputi konversi input menjadi output. Input sering disebut dengan sumber daya
operasi. Sumber daya tersebut diantaranya landyakni berupa bahan baku atau
material yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk; labor yakni tenaga
kerja atau sumber daya manusia; capital yakni sumber daya buatan manusia
(manmad resources).

Pengertian Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Menurut Muhardi (2007:27) “Strategi operasi merupakan salah satu
strategi tingkat fungsional yang krusial, selain strategi pemasaran, keuangan,
sumberdaya manusia, dan strategi tingkat fungsional”. Strategi operasi,
pemasaran, keuangan, sumberdaya manusia, dan lainnya harus mengarah pada
pencipataan nilai terbaik dan inovasi bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka
panjang. Sedangkan menurut Krajewski dan Ritzman (1993:22), bahwa
“Operations strategy specifies how operations can achieve the organization’s
overall goals, within the framework of corporate strategy”. Perlu dipahami
bahwa strategi operasi suatu perusahaan secara komprehensif harus
diintegrasikan dengan strategi perusahaan. Karenannya strategi operasi
dirumuskan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana
penggunaan sumberdaya guna mendukung strategi dengan strategi bersaing
Menurut Chase et al (2002: 24) dalam Muhardi (2007) menyatakan
bahwa strategi operasi meliputi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan
desain proses dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung proses
tersebut. Hal ini berarti strategi operasi juga harus didesain untuk mengantisipasi
kebutuhan masa datang. Pernyataan ini memperkuat arti pentingnya strategi
operasi yang perlu dirumuskan untuk tujuan jangka panjang.

Pengertian Strategi (skripsi dan tesis)

Untuk memahami arti penting strategi, dalam hal ini strategi operasi
bagi suatu perusahaan, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu berbagai definisi
strategi dari para pakar. Stevenson (2002:45) dalam Muhardi (2007:25-26)
mengartikan sebagai berikut: “Strategy are plans for achieving organizational
goals”. Strategi merupakan rencana untuk mencapai tujuan organisasional. Di
pihak lain, Heizer dan Render (2002:36) menyatakan: “Strategy is an
organization’s action plan to achieve the mission”. Dengan demikian, Heizer dan
Render mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana mencapai misi
organisasinya.
Jadi strategi berhubungan dengan rencana yang menentukan arus suatu
organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam lingkup yang lebih luas, strategi
mempengaruhi kemampuan berorganisasi untuk bersaing, kemampuan untuk
melayani dalam mencapai tujuannya. Tanpa strategi, suatu perusahaan tidak akan
terencana dan tidak berjalan dengan baik, artinya tidak akan terarah kemana
perusahaan akan menuju. Strategi yang dibuat tidak hanya sekedar ada tetapi
harus mempunyai nilai yang realistis, jelas, menantang dan berbatas waktu.
Dengan rumusan strategi yang sudah memiliki tidak menjamin tujuan dapat
dicapai, apalagi tanpa strategi, jelas sulit untuk mengarahkan organisasi dalam
mencapai tujuannya.
Menurut Jones dan George (2003:275) dalam Muhardi (2007:27)
“functional-level strategy is a plan of action to improve the ability of an
organization’s departments to create value”. Strategi tingkat fungsional adalah
suatu rencana tindakan untuk meningkatkan kemampuan dari bagian
(departments) dalam suatu organisasi untuk menciptakan nilai. Dengan kata lain,
strategi tingkat fungsional ini merupakan suatu rencana yang menujukkan
bagaimana suatu fungsi intend terhadap pencapaian tujuaannya.

Biaya Lingkungan (skripsi dan tesis)

Biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2005:780) adalah
“biaya yang dikeluarkan karena adanya kualitas lingkungan yang buruk
atau karena kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi, dengan
demikian, biaya lingkungan dikaitkan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan
pencegahan degradasi lingkungan”.
Dengan definisi ini, Hansen dan Mowen (2005: 780-782) dapat
mengklasifikasi biaya lingkungan menjadi empat kategori yaitu:
1. Biaya pencegahan lingkungan (environmental prevention costs)
adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah
26
diproduksinya limbah dan/atau sampah yang menyebabkan
kerusakan lingkungan. Contoh-contoh aktivitas pencegahan adalah
evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemelihan alat untuk
megendalikan polusi, desai proses dan produk untuk mengurangi
atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak
lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan
sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan
sertifikat ISO 14001 (sertifikasi ISO 14001 diperoleh saat sebuah
organisasi menerapkan sebuah sistem manajemen lingkungan yang
memenuhi standar internasional yang ditetapkan secara khusus.
Standar ini berkaitan dengan prosedur manajemen lingkungan dan
tidak secara langsung menunjukkan tingkat kinerja lingkungan yang
dapat diterima. Oleh karena itu, sertifikasi berfungsi terutama
sebagai sinyal bahwa perusahaan tertarik dan bersedia mempebaiki
kinerja lingkungannya).
2. Biaya deteksi lingkungan (environmental detection costs) adalah
biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan
apakah produk, proses dan aktivitas lainnya diperusahaan telah
memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar
lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan
dalam tiga cara yaitu (1) undang-undang dan/atau peraturan
pemerintah (2) standar sukarela (ISO 14001 voluntary standards)
yang dikembangkan oleh International Standards Organization, dan
(3) kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen.
Contoh-contoh aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan,
pemeriksaan produk dan proses agar ramah lingkungan,
pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian
pencemaran, verivikasi kinerja lingkungan dari pemasok, dan
pengukuran tingkar pencemaran.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure
costs) adalah biaya aktivitas yang dilakukan karena kontaminasi dan
limbah telah diproduksi tapi tidak dibuang ke lingkungan. Dengan
demikian, biaya kegagalan internal dikeluarkan untuk
menghilangkan dan mengelola kontaminasi atau limbah sekali
produksi. Kegiatan kegagalan internal memiliki dua tujuan: (1)
memastikan bahwa kontaminasi dan limbah yang dihasilkan tidak
dilepaskan ke lingkungan dan (2) mengurangi tingkat kontaminasi
yang dilepaskan ke jumlah yang sesuai dengan standar lingkungan.
Contoh-contoh aktivitas kegagalan internal termasuk operasi
peralatan untuk meminimalkan atau menghilangkan polusi, merawat
dan membuang racun, menjaga peralatan polusi, perizinan fasilitas
untuk memproduksi kontaminasi dan bahan daur ulang.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external
failure costs) adalah biaya aktivitas yang dilakukan setelah
pemakaian kontaminan dan limbah ke lingkungan. Realisasi
kegagalan ekternal biaya adalah biaya yang dikeluarkan dan dibayar
oleh perusahaan. Biaya kegagalan ekternal yang belum direalisasi
(biaya sosial) disebabkan oleh perusahaan namun dikeluarkan dan
dibayarkan oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Biaya sosial dapat
diklasifikasikan lebih lanjut sebagai (1) hasil dari degradasi
lingkungan dan (2) hal-hal yang terkait dengan dampak buruk pada
properti atau kesejahteraan individu. Dalam kedua kasus tersebut,
biaya ditanggung oleh orang lain dan bukan oleh perusahaan,
meskipun mereka disebabkan oleh perusahaan.
Dari empat kategori lingkungan yaitu biaya pencegahan lingkungan,
biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan dan yang terakhir
biaya kegagalan ekternal lingkungan. Kategori kegagalan ekternal adalah yang
paling berbahaya dan menghacurkan.
Terdapat bukti bahwa biaya lingkungan bisa 20% atau lebih dari total
biaya operasi organisasi (Hansen dan Mowen, 2005: 783). Pada sistem akuntansi
konvesiona. Pada sistem akuntansi konvensional, biaya lingkungan seringkali
tersembunyi di biaya overhead pabrik (Burrit et al, 2002), yang menyulitkan
manajer untuk meninjau biaya lingkungan yang sesungguhnya berkaitan dengan
aktivitas organisasi. Dibawah sistem AML, biaya ini diidentifikasi, klasifikasi
dan alokasi, memungkinkan analisis biaya lanjut dan pengurangan biaya yang
mungkin akan terjadi (Bennet et al, 2003; Gibson dan Martin, 2004, dalam
ferreira et al, 2009). Ferreira (2009) menemukan bahwa organisasi yang
menghasilkan laporan sosial dan lingkungan (sustainability reports), mampu
mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik. Dia juga
menunjukkan bahwa penghematan biaya pada organisasi ini akan berakibat pada
perbaikan berkelanjutan.
Biaya lingkungan dari proses yang memproduksi, memasarkan, dan
mengirmkan produk serta biaya lingkungan sesudah pembelian yang disebabkan
oleh penggunaan dan pembuangan produk merupakan contoh-contoh biaya
produk lingkungan. Pembebanan biaya lingkungan pada produk dapat
menghasilkan informasi manajerial yang bermanfaat. Dengan membebankan
biaya lingkungan secara tepat, maka akan diketahui apakah suatu produk
menguntungkan atau tidak. Jika tidak menguntungkan, produk tersebut dapat
dihentikan guna mencapai perbaikan yang signifikan dalam kineja lingkungan
dan efisiensi ekonomi

Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Terdapat beberapa manfaat potensial yang terhubung dalam penerapan
akuntansi manajemen lingkungan. Hal ini termasuk pengurangan biaya (cost
reduction), peningkatan harga produk (improved product pricing), daya tarik
sumber daya manusia (attraction of human resources) dan peningkatan reputasi
(Bennet et al, 2003; Burrit et al, 2002; de Beer et al, 2006; Gibson dan Martin,
2004; Hansen dan Mowen, 2005:778). Penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan umumnya akan bermanfaat
bagi organisasi dengan menyediakan informasi berbeda untuk pengambilan
keputusan (Adams dan Zuthsi, 2004; Bennet et al, 2003; Burrit et al., 2002).
Seperti informasi yang mungkin akan mengungkapkan peluang, contohnya
proses pengelolaan limbah yang lebih baik, mengurangi penggunaan energi dan
konsumsi bahan baku atau peluang untuk daur ulang material. Dari sudut
pandang lingkungan informasi seperti ini juga digunakan dalam pengembangan
proses yang lebih efisien dan dengan demikian mengarah kepada inovasi
(Ferreira et al, 2009:923). Sebagai contoh, Hansen dan Mowen (2015)
melaporkan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh organisasi, seperti Baxter
International and Interface Inc, dari penggunaan akuntansi manajemen
lingkungan (EMA use) menggunakan penghematan masing masing sebesar $14
juta dan $12 juta per tahunnya.
Dalam penggunaannya akuntansi manajemen lingkungan sangat
penting bagi industri. Menurut ikhsan (2009;69) manfaat potensial penerapan
akuntansi manajemen lingkungan diantaranya:
1. “Kemampuan secara akurat meneliti dan megatur penggunaan dan
arus tenaga dan bahan-bahan, termasuk polusi/sisa volume, jenisjenis lain sebagainya.
2. Kemamuan secara akurat mengidentifikasi, mengestimasi,
mengalokasikan, mengatur atau mengurangi, biaya-biaya, khususnya
jenis lingkungan dari biaya-biaya.
3. Informasi yang lebih akurat dan lebih menyeluruh dalam
mendukung, penetapan dari dan keikutsertaan di dalam programprogram sukarel, penghematan biaya untuk memperbaiki kinerja
lingkungan.
4. Informasi yang lebih akurat dan menyeluruh untuk megukur dan
melaporkan kinerja lingkungan, seperti meningkatkan citra
perusahaan pada stakeholder, pelanggan, masyarakat lokal,
karyawan, pemerintah, dan penyedia keuangan.”
Menurut Guide to Corporate Environmental Cost Management (2003),
manfaat dan keuntungan akuntansi manajemen lingkungan terdiri atas:
1. Kepatuhan (Compliance)
Akuntansi manajemen lingkungan mendukung lingkungan lewat
kepatuhan efisiensi biaya dengan regulasi lingkungan dan kebjakan
yang dikenakan sendiri.
2. Eco-Effeciency
Akuntansi manajemen lingkungan mendukung pengurangan
simultan dari biaya-biaya dan dampak lingkungan lewat penggunaan
energi yang lebih efisien, air dan material dalam operasi internal dan
produk akhir.
3. Posisi Strategik (Strategic Position)
Akuntansi manajemen lingkungan mendukung evaluasi dan
implementasi dari program biaya efektif dan lingkungan sensitif
untuk menjamin strategi jangka panjang.

Tujuan Akuntansi Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Lingkungan organisasi merupakan variabel yang sangat penting dalam
menentukan strategi bisnis suatu perusahaan. Perubahan lingkungan yang terjadi
mengakibatkan individu, organisasi, dihadapkan pada perubahaan yang dinamis
untuk tetap bertahan dan memiliki inovasi dalam persaingan bisnis (Ellitan,
2008:51). Dalam hal itu secara umum teknik akuntansi manajemen biasanya
tidak memperdulikan buruknya perilaku perusahaan terhadap lingkungan.
Perusahaan-perusahaan yang terintegrasi, multinasional, dan besar cenderung
akan menerapakan Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) dalam proses
akuntansi mereka melalui sejumlah pengidentifikasian terhadap biaya-biaya,
proses bisnis maupun proses produksi, produk-produk, dan jasa. Meskipun
sistem akuntansi konvensional yang ada tidak cukup mampu untuk disesuaikan
pada biaya-biaya lingkungan dan sebagai hasilnya hanya mampu menunjukkan
akun untuk biaya umum tak langung (Rustika, 2011:13).
Akuntansi manajemen lingkungan (AML) dikembangkann untuk
berbagai keterbatasan dalam akuntansi manajemen konvensional. Beberapa poin
berikut ini dapat menjadi alasan mengapa dan apa yang dapat diberikan oleh
AML dibandingkan dengan akuntansi manajemen konvensional (Ikhsan, 2009):
1. Meningkatnya tingkat kepentingan ‘biaya terkait lingkungan’. Seiring
dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, peraturan terkait
lingkungan menjadi semakin ketat sehingga bisnis harus mengeluarkan
investasi yang semakin besar untuk mengakomodasi kepentingan
tersebut. Jika dulu biaya pengelolaan lingkungan relatif kecil, kini
jumlahnya menjadi cukup signifikan bagi perusahaan. Banyak
perusahaan yang kemudian menyadi potensi untuk meningkatkan
efisiensi muncul dan besarnya biaya lingkungan yang harus ditanggung.
2. Lemahnya komunikasi bagian akuntansi dengan bagian lain dalam
perusahaan. Walaupun keseluruhan perusahaan mempunyai visi yang
sama tentang ‘biaya’, namun tiap-tiap departemen tidak selalu mampu
mengkomunikasikannya dalam bahasa yang dapat diterima oleh semua
pihak. Jika di satu sisi bagian keuangan menginginkan efesiensi dan
penekanan biaya, di sisi lain bagian lingkungan menginginkan
tambahan biaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Walaupun
ecoefficiency bisa menjadi jembatan antar kepentingan ini, namun kedua
bagian tersebut berbicara dari sudut pandang yang bersebrangan.
3. Menyembunyikan biaya lingkungan dalam pos biaya umum (overhead).
Ketidakmampuan akuntansi tradisional menelusuri dan
menyeimbangakan akuntansi lingkungan dengan akuntansi keuangan
menyebabkan semua biaya dari pengolahan limbah, perizinan dan lainlain digbungkan dalam biaya overhead; sebagai konsekuensinya biaya
overhead menjadi ‘membengkak’.
4. Ketidakpastian alokasi biaya lingkungan sebagai biaya tetap. Karena
secara tradisional biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya umum,
pada saat diperlukan, akan menjadi sulit untuk menelusuri biaya
sebenarnya dari proses, produk atau lini produksi tertentu. Jika biaya
umum dianggap tetap, biaya limbah sesungguhnya merupakan biaya
variabel yang mengikuti volume limbah yang dihasilkan berbanding
lurus dengan tingkat produksi.
5. Ketidaktepatan perhitungan atas volume (dan biaya) atas bahan baku
yang terbuang. Berapa sebenarnya biaya limbah? Akuntansi tradisional
akan menghitungnya sebagai biaya pengelolaannya, yaitu biaya
pembuangan atau pengolahan. AML akan mengjhitung biaya limbah
sebagai pengolahan ditambah biaya pembelian bahan baku. Sehingga
biaya limbah yang dikeluarkan lebih besar (sebenarnya) daripada biaya
yang selama ini diperhitungkan.
6. Tidak dihitungnya keseluruhan biaya lingkungan yang relevan dan
signifikan dalam catatan akuntansi. Banyak sekali biaya yang terkait
dengan pengelolaan lingkungan yang seharusnya diperhitungkan
dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan.
Biaya tersebut umumnya meliputi biaya pengelolaan limbah, biaya
material dan energi, biaya pembelian material dan energi dan biaya
proses.

Definisi Akuntansi Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Menurut Ikhsan (2009:49-50) Akuntansi manajemen lingkungan
merupakan sub bagian dari akuntansi lingkungan yang digunakan untuk
menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi,
walaupun informasi yang dihasilkan untuk tujuan yang lain, seperti pelaporan
ekternal, dengan pelaporan dan pengiriman informasi tentang: a.) Informasi
berdasarkan arus bahan dan energi b.) informasi biaya lingkungan c.) Informasi
lainnya yang terukur, dibentuk berdasarkan akuntansi manajemen lingkungan
untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan.
Menurut pernyataan IFAC (2005:13) pengertian Akuntansi manajemen
lingkungan atau environmental management accounting (EMA) adalah:
“akuntansi manajemen lingkungan merupakan istilah yang digunakan
dalam sejumlah konteks yang berbeda termasuk:
1. Penilaian dan pengungkapan informasi keuangan terkait lingkungan
dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan
2. Penilaian dan penggunaan informasi fisik dan moneter yang berkaitan
dengan lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen lingkungan
(AML)
3. Estimasi dampak dan biaya lingkungan luar biasa, sering dianggap
sebagai full cost accounting
4. Akuntanis untuk persediaan dan arus sumber daya alam baik secara
fisik dan moneter, yaitu natural resourcing accounting (NRA)
5. Pelaporan informasi tingkat organisasi, informasi natural resource
accounting dan informasi lainnya untuk tujuan informasi keuangan
eksternal
6. Pertimbangan informasi fisik dan moneter terkait lingkungan dalam
konteks pembangungan keberlanjutan.”
The United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD)
(2011) dalam Ikhsan (2009:54) menyediakan suatu definisi yang lain dari
akuntansi manajemen lingkungan. Definisi akuntansi manajemen lingkungan
adalah informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen lingkungan
untuk pengambilan keputusan internal, dimana informasi dapat berfokus secara
fisiki atau moneter. Dalam pengambilan keputusan internal tersebut terdapat
prosedul akuntansi manajemen lingkungan yang meliputi prosedur secara fisik
untuk material dan pemakian energi, arus dan sisa akhir, dan memoneterisasi
prosedur untuk biaya-biaya, penghematan dan pendapatan yang berhubungan
terhadap aktifitas-aktifitas dengan dampak lingkungan potensial.
Menurut Hansen dan Mowen (2005:778):
“Environmental Management Accounting essentially maintains that
organizations can produce more useful goods and services while
simultaneously reducing negative environmental impacts, resource
consumption, and costs”.
Akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya merupakan gabungan
dari informasi dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya untuk meningkatkan
efisiensi, mengurangi dampak dan resiko lingkungan serta mengurangi biaya
perlindungan lingkungan. (Hansen dan Mowen 2005:778)
Untuk kategori biaya tersebut berbeda dari skema biaya lingkugan
lingkungan, petunjuk diberikan berdasarkan di mana untuk menemukan mereka
dan bagaimana caranya yang sesuai dengan mereka ketika pembelanjaan atau
biaya dinilai.