Analisis Kemajuan Pelaksanaan Proyek (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Pada saat pelaporan data yang terkumpul mengenai kemajuan pekerjaan, ikatan pembelian dan pengeluaran dianalisis untuk setiap paket kerja (kode biaya) yang meliputi :

  1. kemajuan fisik aktual dihitung berdasarkan anggaran yang diaplikasikan (BCWP),
  2. pengeluaran tercatat pada sistem akuntansi (ACWP), dan
  3. perencanan dasar dan anggaran yang mengaitkan jadwal dengan biaya (BCWS).

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa menganalisis kemajuan proyek dengan memakai metode varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena analisis varians tidak mengintegrasikan aspek biaya dengan jadwal. Untuk mengatasinya digunakan metode konsep nilai hasil dengan indikator BCWP, BCWS dan ACWP. Varians yang dihasilkan disebut varians biaya terpadu (CV) dan varians jadwal terpadu (SV).

Manajemen Proyek (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Manajemen adalah usaha manusia untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Usaha yang dimaksud adalah bagian dari proses manajemen yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan atau kronologis. Rangkaian kegiatan dimaksud secara umum yaitu mulai dari penetapan tujuan (goal setting), perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing) pelaksanaan (actuating) dan pengawasan/pengendalian (controlling).

  1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan memberikan pegangan/pedoman bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya dalam melaksanakan kegiatan. Soeharto (2001) secara garis besar menyatakan perencanaan berfungsi untuk meletakkan dasar sasaran proyek, yaitu penjadwalan, anggaran dan mutu. Pengertian diatas menekankan bahwa perencanaan merupakan suatu proses, berarti perencanaan tersebut mengalami tahap-tahap pekerjaan tertentu. Adapun tahapan yang dilalui dalam menyusun suatu perencanaan adalah :

  • menentukan tujuan yaitu sebagai pedoman yang memberikan arah gerak dari kegiatan yang dilakukan,
  • menentukan sasaran yaitu suatu titik tertentu yang perlu dicapai untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,
  • mengkaji posisi awal terhadap tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan posisi, maka perlu diadakan kajian terhadap posisi dan situasi awal terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai,
  • memilih alternatif adalah selalu tersedianya beberapa alternatif yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Dalam memilih alternatif yang paling sesuai untuk suatu kegiatan memerlukan kejelian dan pengkajian yang seksama agar alternatif yang dipilih lebih tepat, dan
  • menyusun rangkaian langkah untuk mencapai tujuan, proses ini terdiri dari penetapan langkah terbaik yang mungkin dapat dilaksanakan setelah memperhatikan berbagai batasan.
  1. Penjadwalan

Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat untuk menentukan aktifitas yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek dengan urutan serta kerangka waktu tertentu, dimana setiap aktifitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu dan biaya yang ekonomis (Callahan, 1992). Penjadwalan meliputi tenaga kerja, material, peralatan, keuangan dan waktu. Dengan penjadwalan yang tepat maka beberapa macam kerugian  dapat dihindari seperti keterlambatan, pembengkakan biaya dan perselisihan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penjadwalan antara lain  bagi pemilik proyek dan pelaksana proyek atau kontraktor.

  • Bagi Pemilik Proyek dapat digunakan untuk:
    1. mengetahui waktu mulai dan selesai proyek,
    2. merencanakan aliran kas, dan
    3. mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu dan biaya proyek.
  • Bagi Pelaksana Proyek/Kontraktor dapat digunakan untuk :
    1. memprediksi kapan suatu kegiatan yang spesifik dimulai dan diakhiri,
    2. merencanakan kebutuhan material, peralatan dan tenaga kerja,
    3. mengatur waktu keterlibatan sub kontraktor,
    4. menghindari konflik antara sub kontraktor dengan pekerja,
    5. merencanakan aliran kas, dan
    6. mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu dan biaya proyek.
  1. Pengendalian

Mockler (1972) dalam  Soeharto (2001) memberikan pengertian tentang pengendalian yaitu adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Fungsi utama pengendalian adalah memantau dan mengkaji (bila perlu mengadakan koreksi). Pengendalian memantau apakah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan patokan yang telah digariskan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh manajemen proyek menggunakan pendekatan sistem dan hirarki (arus kegiatan) vertikal maupun horizontal.

Perilaku Kegiatan Proyek (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Pengertian suatu proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber daya untuk mendapatkan manfaat. Kegiatan-kegiatan berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan proyek dapat berbentuk barang-barang modal, bahan-bahan mentah, tenaga kerja dan waktu. Sumber daya tersebut sebagian atau seluruhnya dapat dianggap sebagai barang atau jasa, konsumsi yang dikorbankan dari penggunaan masa sekarang untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dimasa yang akan datang. Dari pengertian di atas, proyek mempunyai ciri-ciri:

  1. memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir,
  2. jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan,
  3. bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas, titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas, dan
  4. tidak berulang, macam dan intensitas kegiatan berubah atau tidak sama.

Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan selanjutnya dilaksanakan, untuk itu perlu mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada agar tercapai sasaran tersebut. Upaya tersebut bertujuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan lancar mencapai sasaran tanpa banyak penyimpangan yang berarti. Usaha ini dikenal sebagai proses pengendalian yang merupakan salah satu fungsi manajemen proyek .

Prioritas Penangan Prasarana Jalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Tujuan penyelenggaraan prasarana jalan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 1992 Pasal 3 adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman dan cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi yang lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biayan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat

Pengelolaan Prasarana Jalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Bergulirnya otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan dan pendanaan prasarana jalan yang berstatus jalan propinsi dan kabupaten/kota, karena keputusan untuk mengalokasikan dana akan lebih banyak ditentukan di daerah. Namun masalahnya adalah ketersediaan dana yang terbatas sesuai dengan potensi dana yang dimiliki daerah. Dengan batasan ini maka diperlukan adanya strategis khusus bagi daerah dalam menyusun program dan proyek jalan yang menjadi kewenangan (kewajiban) daerah untuk memelihara dan mengembangkannya.

Dalam penyelenggaraan jalan terdapat 3 tugas yang dibebankan pemerintah dan daerah dalam melayani kebutuhan perjalanan di wilayahnya, yakni : pembinaan, pembangunan, pengawasan. Di dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, tugas yang diajukan untuk ditetapkan adalah tugas-tugas yang dibagi secara terstruktur sesuai tugas pokok dan fungsi jaringan jalannya.

Untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi masyarakat, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, disebutkan bahwa daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam hal ini standar pelayanan minimal merupakan kewenangan dari pemerintah pusat (Pasal 2 ayat (4) butir b).

Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kewenangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Selain itu, jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan kewenangan administratif dan fungsi. Kelas administratif dihubungkan dengan pertanggungjawaban kewenangan terhadap konstruksi dan pemeliharaan, yaitu : nasional, provinsi, kabupaten, kota atau desa. Kelas fungsional didasarkan pada penggunaan dan standar desain dari tiap tipe jalan.

Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Pasal 8 Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2004, jalan umum berdasarkan fungsinya diklasifiasikan sebagai berikut :

  1. Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
  2. Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
  3. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
  4. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Klasifikasi Jalan Berdasarkan Sistem (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem jaringan jalan di Indonesia diklasifikasikan atas (Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 38 Tahun 2004):

  1. Sistem jaringan jalan primer, merupakan sistem jaringan jalan dengan pernana pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungakn semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
  2. Sistem jaringan jalan sekunder, merupakan sistem jaringan jalan dengan pernanan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Klasifikasi Jalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Penetapan klasifikasi jalan menurut Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998) adalah didasarkan pada :

  1. Kebutuhan transportasi.
  2. Pemilihan moda secara tepat dengan pertimbangan keunggulan karakteristik moda.
  3. Perkembangan teknologi kendaraan.
  4. Muatan sumbu terberat kendaraan dan konstruksi jalan.


Definisi Jalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 2000),  jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan Undang-Undang R.I. No. 38 Tahun 2004 Pasal 1, menyebutkan bahwa jalan     adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Metode Segmentasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) metode pendekatan untuk membentuk segmentasi yaitu (Rhenald Kasali, 2007):

  1. Metode Apriori

Pada metode ini variabel segmentasi ditentukan sebelum data dikumpulkan, Selanjutnya merumuskan klasifikasi dari berbagai segmen. Kemudian diadakan pengumpulan data dan segmen-segmen dibedakan berdasarkan kriteria klasifikasi. Contoh dari pendekatan ini adalah segmentasi demografi dan geografi.

  1. Metode Post Hoc

Metode ini berusaha membentuk segmen pasar secara alamiah, bukan ditentukan atas dasar pertimbangan atau kepentingan manajemen. Segmentasi dengan metode ini pada dasarnya merupakan pendekatan dimana pemasar tidak mengkotak-kotakan pasar sebelum data terkumpul. Dasar geografi dan demografi dapat digunakan dalam pendekatan ini  tetapi yang paling sering digunakan adalah pendekatan perilaku (behavior), survey-survey yang mengukur tentang sikap, kebutuhan-kebutuhan atau manfaat yang dicari (benefit sought). Oleh karena itu, segmentasi dengan pendekatan Post Hoc sering dikaitkan dengan sikap konsumen dan sikap konsumen pada dasarnya berkaitan erat dengan atribut-atribut yang dimiliki barang, tetapi sikap yang dipelajari adalah spesifik terhadap produk-produk tertentu (attitude toward the product).

Menurut Myers (Rhenald Kasali,2007) ada 4 macam pendekatan produk untuk merumuskan segmentasi post hoc yaitu:

  • Kuantitas pemakaian (usage rates)
  • Pola pemakaian (usage pattern)
  • Manfaat produk (benefit/features desired)
  • Kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi (attribute deficiencie)

Syarat-Syarat Segmentasi Yang Efektif (skripsi, tesis, dan disertasi)

Skema segmentasi yang efektif dan berguna seharusnya mendefinisikan segmen pasar yang memenuhi empat kriteria: ukuran yang tepat, dapat diukur, mudah dicapai dan tanggapan yang berbeda dari variabel-variabel pemasaran. Kriteria ini didentifikasikan sebagai berikut (Boyd, Walker, Larreche, 2005).

  • Ukuran yang tepat (adequate size) calon pelanggan yang memadai dalam setiap segmen. Melibatkan trade-off antara keseragaman pelanggan dan pengaruh skala.
  • Dapat diukur (measureability) penggunaan variabel-variabel yang bisa diukur sebagai basis segmentasi. Kebutuhan terhadap kombinasi deskriptor konkrit (misal: umur) dan abstrak.
  • Mudah dicapai (accessibility) segmen-segmen didefinisikan untuk mendukung menargetkan upaya-upaya pemasaran. Variabel-variabel segmemtasi harus mengidentifikasi anggota-anggota yang dapat mendukung kontak mereka.
  • Tanggapan yang berbeda (different response) segmen-segmen harus menanggapi secara berbeda satu atau lebih variabel pemasaran. Variabel-variabel segmentasi harus memaksimalkan perbedaan perilaku antar segmen.

Segmentasi Pasar (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pasar terdiri dari para pembeli dan para pembeli berbeda dalam satu atau lebih hal. Mereka bisa berbeda dalam keinginan, daya beli, lokasi geografis, sikap membeli dan praktek membeli. Salah satu variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk memilah pasar.

Ketika penjual membagi lagi sebuah pasar dengan memasukan lebih banyak karakteristik, penjual tersebut bergerak dari pasar menuju ceruk pasar. Sebuah segmen pasar  merupakan suatu potongan kasar dari pasar, seperti ‘pembeli mobil berpendapatan tinggi’. Sebuah ceruk pasar adalah segmen bentukan khusus yang lebih kecil, seperti ‘pembeli mobil yang berpendapatan tinggi dan yang menginginkan mobil-mobil sport yang berkinerja tinggi. Kalau suatu segmen biasanya menarik beberapa pesaing, sebuah ceruk pasar menarik lebih sedikit pesaing.

Secara ideal, sebuah perusahaan akan lebih suka membatasi pasar sasarannya sedemikian rupa sehingga hanya perusahaan itu yang melayani ceruk pasar tesebut. Sebagai contoh, Porsche percaya bahwa ia memiliki ceruk pasar, sehingga para pembeli Porsche tidak akan memperoleh rangkaian kepuasan yang sama dari mobil-mobil sport mahal lain. Masalah utama dengan ceruk pasar adalah semakin sempit mereka didefinisikan, semakin sedikit jumlah pembeli yang tersisa dan semakin kecil potensi labanya.

Strategi Pemasaran Strategi Pemasaran

Sebuah perusahaan yang memutuskan untuk beroperasi dalam suatu pasar yang luas, apakah itu (pasar) konsumen, industri, pedagang kecil atau pemerintahan, mengetahui bahwa secara normal ia tidak dapat melayani semua pelanggan dalam pasar tersebut. Para pelanggannya terlalu banyak, terlalu tersebar dan bervariasi dalam keinginan membeli mereka. Beberapa pesaing akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melayani segmen-segmen pelanggan tertentu pada pasar tersebut. Perusahaan tadi, daripada bersaing di segala tempat, dimana acap kali melawan pesaing-pesaing yang lebih kuat, seharusnya mengidentifikasikan segmen pasar yang paling menarik yang dapat dilayaninya dengan efektif.

Jantung pemasaran strategis modern dapat dijelaskan sebagai pemasaran STP, kependekan dari Segmenting (pemilahan), Targeting (penentuan sasaran), dan Positioning (penempatan). Hal ini tidak menyingkirkan pentingnya pemasaran LGD: Lunch (makan siang), Golf (bermain golf), dan Dinner (makan malam), tetapi justru menyediakan kerangka kerja yang lebih luas untuk keberhasilan strategis dalam pasar.

Namun para penjual tidak selalu berpegang pada pandangan strategi pasar ini. Cara berfikir mereka sering melewati tiga tahap berikut:

  • Pemasaran massal (Mass Marketing) : Di sini para penjual berurusan dengan produksi, distribusi dan promosi secara massal dari suatu produk pada seluruh pembeli
  • Pemasaran produk yang beraneka ragam (Product-Variety Marketing) : Di sini para penjual menghasilkan produk-poduk yang menonjolkan perbedaan-perbedaan gaya, mutu, ukuran dan seterusnya. Produk-produk ini lebih ragam dirancang untuk menwarkan perbedaan pada para pembeli daripada menarik semua segmen pasar yang berbeda.
  • Pemasaran sasaran (Target Marketing) : Di sini penjual membedakan segmen-segmen pasar utama, membidik satu atau lebih segmen-segmen ini dan mengembangkan produk-produk serta program pemasaran yang disesuaikan dengan setiap segmen pasar yang dipilih.

Arus dan Komposisi Lalu-lintas (skripsi, tesis, dan disertasi)

“Nilai arus lalu-lintas ( Q ) mencerminkan komposisi lalu-lintas, dengan menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang (smp). Semua nilai arus lalu-lintas (per arah dan total) diubah menjadi satuan mobil penumpang (smp) dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (smp) yang diturunkan secara empiris pada setiap tipe kendaraan” (MKJI,1997:5.17).

Komposisi arus lalu-lintas merupakan komposisi tipe kendaraan yang terdiri dari, menurut MKJI,1997:5.11

  1. Kendaraan ringan (LV) yaitu kendaraan bermotor dua as beroda empat dengan jarak as2,0 -3,0 m (termasuk mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick up, dan truk kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga)
  2. Kendaraan berat (HV) yaitu kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 3,5 m, biasanya beroda lebih dari empat (termasuk bis, truk 2 as, truk 3 as dan truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga)
  3. Sepeda motor (MC) yaitu kendaraan motor beroda dua atau tiga (termasuk sepeda motor dan kendaraan beroda tiga sesuai sistem klasifikasi Bina Marga)

Kendaraan tak bermotor yaitu kendaraan beroda menggunakan tenaga manusia atau hewan (termasuk sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong sesuai klasifikasi Bina Marga

Pengertian Arus Lalu-lintas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Khisty dan Lall, 2005:114,  “Arus lalu-lintas adalah arus kendaraan yang bergerak secara individu atau kelompok pada suatu jalan atau jalur, yang dipengaruhi perilaku manusia dan dinamika kendaraan”.

Persepsi kemampuan individu pengemudi mempunyai sifat yang berbeda sehingga perilaku kendaraan dalam arus lalu lintas berbeda-beda dikarenakan karateristik lokal dan kebiasaan pengemudi.

Menurut Khisty dan Lall, 2005:114 “Arus lalu lintas adalah suatu fenomena kompleks. Cukup dengan sekedar pengamatan sepintas saja ketika berkendara di sebuah jalan, kita dapat mengetahui bahwa saat arus lalu-lintas meningkat, umumnya kecepatan akan menurun. Kecepatan juga akan menurun ketika kendaraan-kendaraan cenderung berkumpul menjadi satu entah dengan alasan apapun”.

Interaksi anatara kendaraan dan pengemudinya, dan juga dengan kendaraan lainnya, adalah suatu proses yang sangat kompleks. Terdapat tiga pendekatan utama untuk memahami dan menghitung arus lalu lintas. Pendekatan pertama adalah pendekatan makroskopis yang melihat arus lalu-lintas secara keseluruhan. Didasarkan analogi fisik seperti arus panas dan arus fluida, pendekatan makroskopis adalah pendekatan paling tepat untuk mempelajari penomena arus dalam keadaan stabil dan dengan demikian paling baik menjelaskan efisiensi operasional keseluruhan dari sistem. Pendekatan kedua adalah pendekatan mikroskopis yang melihat respon dari setiap kendaraan secara terpisah-pisah. Disini kombinasi pengemudi-kendaraan individu akan dikaji, seperti dalam pergerakan kendaraan. Pendekatan ini dipergunakan secara luas di dalam upaya pengamanan jalan raya. Pendekatan ke tiga adalah pendekatan faktor manusia. Pada dasarnya, pendekatan ini berusaha mendefenisikan mekanisme bagaimana seorang pengemudi (dan kendaraannya) menempatkan dirinya terhadap kendaraan lainnya dan terhadap jalan raya atau sistem pengarah lainnya. Perhatikanlah bahwa pendekatan mikroskopis berhubungan sangat erat dengan pendekatan faktor manusia (Drew,1968) dalam (Khisty dan Lall, 2005:115).

 

Menurut  Morlok, 1985:189 “Variabel-variabel utama yang dipakai untuk menerangkan arus kendaraan pada suatu jalur gerak ialah volume, kecepatan, konsentrasi dan headway”. Bagian ini akan mendefenisikan variabel-variabel lainnya dan variabel-variabel yang berhubungan dengan itu, serta menentukan hubungan antar variabel”.

Arus lalu-lintas merupakan interaksi yang unik antara pengemudi, kendaraan, dan jalan. Tidak ada arus lalu lintas yang sama bahkan pada keadaan yang serupa, sehingga arus pada suatu ruas jalan tertentu selalu bervariasi. Walaupun demikian diperlukan parameter yang dapat menunjukkan kondisi ruas jalan atau yang akan dipakai untuk desain. Parameter tersebut adalah Volume, kecepatan dan kerapatan, tingkat pelayanan, dan derajat kejenuhan.

 

Fungsi dan Peranan Jalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Ada dua fungsi jalan yaitu :

  1. Untuk menggerak volume lalu lintas yang tinggi secara efisien.
  2. Menyediakan akses bagi lahan sekitarnya.

Jika jalan berfungsi sebagai media pergerakan yang diutamakan maka fungsi akses kelahan sekitarnya menjadi terganggu.

Akses kendaraan diartikan sebagai kendaraan pribadi yang ingin di parkir, kendaraan barang yang ingin berhenti untuk bongkar muat barang, bus yang menaikkan dan menurungkan penumpang. Jalan yang mempunyai akses tinggi menyebabkan gangguan pada kelancaran arus lalu lintas, pengurangan kecapatan, volume dan kapasitas jalan. Jalan harus digunakan hanya salah satu yaitu akses yang tinggi atau kecepatan yang tinggi, keduanya mempunyai sifat yang bertentangan dan tidak dapat disatukan kedua-duanya.

Geometrik (skripsi, tesis, dan disertasi)

  1. Tipe jalan: berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja berbeda pada pembebanan lalu-lintas tertentu; misalnya jalan terbagi dan tak-terbagi; jalan satu-arah.
  2. Lebar jalur lalu-lintas: Kecepatan arus bebas dan kapasitas meningkat dengan pertambahan lebar jalur lalu-lintas.
  3. Kereb: Kereb sebagai batas antara jalur lalu-lintas dan trotoar berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan. Kapasitas jalan dengan kereb lebih kecil dari jalan dengan bahu. Selanjutnya kapasitas berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat tepi jalur lalu-lintas, tergantung apakah jalan mempunyai kereb atau bahu.
  4. Bahu: Jalan perkotaan tanpa kereb pada umumnya mempunyai bahu pada kedua sisi jalur lalu-lintasnya. Lebar dan kondisi permukaannya mempengaruhi penggunaan bahu, berupa penambahan kapasitas, dan kecepatan pada arus tertentu, akibat pertambahan lebar bahu, terutama karena pengurangan hambatan samping yang disebabkan kejadian di sisi jalan seperti kendaraan angkutan umum berhenti, pejalan kaki dan sebagainya.
  5. Median: Median yang direncanakan dengan baik meningkatkan kapasitas.

Karakteristik Jalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

“Segmen jalan didefenisikan sebagai panjang jalan adalah diantara dan tidak dipengaruhi oleh simpang bersinyal atau simpang tak bersinyal utama, dan mempunyai karakteristik yang hampir sama sepanjang jalan” (MKJI,1997:5-4). “Karakteristik utama jalan yang akan mempengaruhi kapasitas dan kinerja jalan jika dibebani lalu-lintas. Setiap titik pada jalan tertentu dimana terdapat perubahan penting dalam rencana geometrik, karakteristik arus lalu-lintas atau aktivitas samping jalan menjadi batas segmen jalan” MKJI,1997:5-6.

Karakteristik utama jalan yang mempengaruhi kinerja jalan jika dibebani lalu lintas sebagai berikut :

  1. Jenis jalan, lebar jalur lalu lintas, kerb, bahu jalan, median dan alinyemen jalan.
  2. Pemisahan arah lalu lintas, komposisi lalu lintas.
  3. Pengaturan lalu lintas
  4. Aktivitas sisi jalan
  5. Perilaku pengemudi dan populasi kendaraan

Klasifikasi Jalan Menurut Wewenang (skripsi, tesis, dan disertasi)

Klasifikasi jalan menurut wewenangnya terdiri atas:

  1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
  2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
  3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
  4. Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Kinerja Jalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Tamin, 2008:988, Untuk mengukur kinerja jalan atau mengevaluasi permasalahan lalu-lintas perkotaan perlu ditinjau klasifikasi fungsional dan sistem jaringan dari suatu ruas jalan.

Klasifikasi berdasarkan fungsi jalan perkotaan dibedakan kedalam jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal. Klasifikasi berdasarkan sistem jaringan terdiri atas jalan primer dan sekunder. Pada umumnya permasalahan lalu lintas perkotaan hanya terjadi pada jalan utama yaitu pada jalan arteri atau jalan kolektor, pada umumnya jalan ini volume lalu lintasnya besar.

Kinerja lalu lintas perkotaan dapat dinilai dengan menggunakan para meter lalu lintas yaitu :

  1. Untuk ruas jalan : Dapat berupa
  • NVK yaitu menunjukkan kondisi ruas jalan dalam melayani volume lalu lintas yang ada;
  • Kecepatan perjalanan rata-rata yaitu menunjukkan waktu tempuh dari titik asal ke titik tujuan di dalam wilayah pengaruh yang akan menjadi tolok ukur dalam pemilihan rute perjalanan serta analisis ekonomi;
  • Kepadatan lalu lintas atau tingkat pelayanan yaitu indikator yang mencakup gabungan beberapa parameter, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dari ruas jalan dan persimpangan.
  1. Untuk persimpangan : Dapat berupa tundaan dan kapasitas sisa
  2. Data kecelakaan lalu lintas dapat juga dipertimbangkan dalam mengevaluasi efektivitas sistem lalu-lintas perkotaan.

Nilai NVK akan didapat berdasarkan hasil survei volume lalu-lintas di ruas jalan atau persimpangan serta survei geometrik untuk mendapat kapasitas pada saat ini.

Besar volume lalu lintas pada masa mendatang akan dihitung berdasarkan analisa peramalan lalu lintas. Besarnya faktor pertumbuhan lalu-lintas didasarkan pada tingkat pertumbuhan normal dan tingkat pertumbuhan bangkitan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Untuk tingkat pertumbuhan bangkitan akan disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sistem Transportasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Transportasi dapat diartikan sebagai pergerakan barang atau manusia dalam dimensi ruang, waktu dan nilai (Stopher dan Meyburg, 1978:8).Pergerakan barang atau manusia tersebut belum bisa berlangsung tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukungnya, oleh sebab itu pendekatan sistem lebih tepat digunakan dalam memahami transportasi.

Morlok,1991:87-92 mengungkapkan komponen utama transportasi adalah:

  1. Manusia dan barang (yang diangkut).
  2. Kendaraan dan peti kemas (alat angkut).
  3. Jalan (tempat alat angkur bergerak).
  4. Terminal (tempat memasukkan dan mengeluarkan yang diangkut ke dalam dan dari alat angkut).
  5. Sistem pengoperasian (yang mengatur keempat komponen di atas)

Berkaitan dengan transportasi, pemanfaatan tata guna lahan  menghasilkan bangkitan maupun tarikan lalu lintas yang berbeda, tergantung pada jenis tata guna lahan dan intensitas kegiatan yang ada. Perbedaan tersebut dilihat beberapa aspek, yaitu jumlah perjalanan, jenis jalan, maupun waktu perjalanan (Tamin, 1997:61).

Demikian juga kalau dikaitkan dengan jumlah perjalanan dari suatu terminal, sangat tergantung pada lokasi terminal tersebut. Jumlah perjalanan yang dihasilkan tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah perjalan masing-masing individu, tetapi terkait dengan tingkat kepadatan, maka akan makin banyak jumlah individu yang melakukan perjalanan (Puskharev, 1977). Puskharev juga mengatakan bahwa jumlah perjalanan ditentukan oleh jarak antar tata guna lahan.

Definisi Pengendalian Pemanfaatan Ruang (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana atau adanya produk rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Berikut ini Sistem pengendalian pemanfaatan ruang dengan dasar-dasar Pengendalian Pembangunan :

  • Regulatory system, Yaitu pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulatory system ini sudah diterapkan di Indonesia, tetapi dalam penerapannya belum berjalan dengan baik. Karena mental birokrasi pemerintah yang masih rendah, yang masih rawan terhadap penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
  • Discretionary system, yaitu Pemanfaatan ruang yang proses pengambilan keputusannya didasarkan pada pertimbangan pejabat/lembaga perencanaan yang berwenang untuk menilai proposal pembangunan yang diajukan.
  • Zoning regulation/peraturan zonasi, yaitu Pembagian lingkungan kota dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang yang berbeda-beda (Barnett, 1982)
  • Development control/permit system yaitu, mengatur kegiatan pembangunan yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan, perekayasaan, pertambangan maupun kegiatan serupa lainnya dan atau mengadakan perubahan penggunaan pada bangunan atau lahan tertentu (Khulball & Yuen, 1991). Memungkinkan tetap dilaksankannya pembangunan sebelum terdapat dalam dokumen rencana.

Pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan tentunya memiliki landasan kewenangan tehadap pengendalian pembangunan. Berikut ini Landasan Kewenangan Pemerintah dalam Pengendalian Pembangunan :

  • Bundles of rights (hak atas lahan)Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan.
  • Police power (pengaturan)Kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya) untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan. Seringkali dianggap sebagai ‘limitation of private property/individual rights’.
  • Eminent domain (pencabutan hak atas lahan)Yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum.
  • Taxation Yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum.
  • Spending power (Government Expenditure)Yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum (melalui APBN dan atau APBD).

Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan ruang. Namun di lain pihak, pemerintah juga harus menjaga agar pertumbuhan pembangunan tidak “over” agar tidak terjadi hal yang buruk. Tentunya harus diupayakan jalan tengah yang terbaik agar pengendalian Konflik dalam hal pemanfaatan ruang terus dilakukan oleh pemerintah.

Menurut John M Levy dalam bukunya Contemporary Urban Planning, Fourth Edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.,1997: hal 113-140 (Chapter 9 “The Tools of Land Use Planning”), menyebutkan bahwa salah satu kategori tindakan untuk membentuk ruang kota adalah Pengendalian oleh Pemerintah terhadap penggunaan lahan oleh perorangan/swasta (land-use controls). Pengendalian ini umumnya dilakukan lewat perizinan dan pelarangan pembangunan fisik (penggunaan lahan). Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) kategori pengendalian ini, yaitu :

  1. Peraturan Pengkaplingan lahan luas menjadi persil-persil (subdivision regulations)

Pengkaplingan berarti membagi lahan kosong dengan luas tertentu menjadi kapling-kapling (persil-persil) untuk bangunan. Sebelum persil-persil boleh dijual, pengkaplingan harus mendapat persetujuan dari Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah mengharuskan pengembang untuk membuat rancangan tapak yang memperlihatkan antara lain rencana jaringan jalan, rencana jaringan utilitas, garis sempadan, dan lokasi fasilitas umum. Bila Pemerintah telah menyetujui rancangan tersebut maka pengembang perlu membangun prasarana dan fasilitas yang direncanakan sejalan dengan penjualan persil-persil tersebut.

Peraturan pengkaplingan ini dapat dipakai untuk menerapkan standar pembangunan fisik yang diinginkan masyarakat kota. Demikian juga, Pemerintah tidak harus mengeluarkan dana sendiri untuk melakukan pembangunan prasarana dan fasilitas umum untuk lingkungan baru. Tetapi, di lain pihak, peraturan pengkaplingan ini menyebabkan harga persil menjadi mahal.

  1. Peraturan Pemintakatan (zoning ordinances) yaitu penetapan peruntukan guna lahan bagi persil-persil.

Alat pengendalian penggunaan lahan telah mulai diikembangkan di Amerika sejak akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Salah satu alat tersebut disebut sebagai zoning (pemintakatan). Sebenarnya pemintakatan pada mulanya dirancang sebagai alat kendali penghindaran gangguan antar persil yang berdekatan dan pelindung nilai lahan dari dampak kegiatan di lahan terdekatnya. Pemintakatan kemudian dipakai oleh para perencana kota sebagai alat implementasi rencana kota.

Secara umum, menurut Levy (1997:117) peraturan pemintakatan terdiri dari dua bagian, yaitu :

  1. Peta (Zoning Map) yang membagi wilayah kota menjadi zona-zona (menurut katagori zona; misal: R1 untuk katagori permukiman tipe 1 yang dapat dilihat pada gambar 10). Tiap kategori zona mempunyai peraturan tersendiri (artinya: semua zona R1 di bagian kota yang manapun mempunyai seperangkat peraturan yang sama).
  2. Teks Peraturan (Legal Text/ Zoning Text) untuk tiap kategori zona, yang umumnya meliputi :
  • Persyaratan lay-out tapak (mencakup antara lain: luas persil minimal, lebar dan panjang persil minimum, sempadan (depan, samping, belakang), building coverage atau maksimum % tapak yang tertutup bangunan, jalan masuk ke persil, syarat perparkiran, dan papan nama).
  • Persyaratan karakteristik bangunan (mencakup antara lain: tinggi maksimum, jumlah lantai maksimum, floor area ratio/FAR atau jumlah luas lantai berbanding dengan luas persil).
  • Guna bangunan yang diizinkan (misal: R1 untuk permukiman satu lantai, R2 permukiman bertingkat, C1 perdagangan eceran, C2 perdagangan grosir dan pergudangan). Dalam hal ini, syarat lain dapat ditambahkan, misal: dalam C2 hanya boleh untuk gudang perdagangan dan gudang industri ringan).

Prosedur perizinan (pengajuan, penilaian dan keputusan, naik banding, dan sebagainya).

Dampak Ekonomi (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Ketentuan teknis pemanfaatan ruang (termasuk ketentuan teknis perubahan pemanfaatan ruang), harus memperhatikan kegiatan ekonomi sebagai berikut:

  1. Harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi kota, yang dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi aktornya (pendapatan masyarakat dan pemerintah serta memberi manfaat pada masyarakat, pemerintah maupun swasta). Semakin banyak aktor yang mendapatkan manfaat semakin baik pula ketentuan yang dibuat untuk pemanfaatan ruang.
  2. Antisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan yang cepat. Pemanfaatan ruang maupun perubahannya diharapkan dapat ikut mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kota.

Dampak ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator dampak perubahan antara lain:

  1. Dampak Terhadap Pendapatan Masyarakat. Dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat salah satunya melalui peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja akibat suatu pemanfaatan ruang atau perubahan pemanfaatan ruang.
  2. Dampak Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah (Pendapatan Asli Daerah). Perlu menjadi catatan bahwa pertumbuhan ekonomi kota dari sisi pemerintah bukan dilihat dari semakin besarnya PAD yang diterima melainkan pada semakin besarnya pelayanan publik yang diberikan.
  3. Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota, yang dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi berkaitan dengan nilai ekonomis lahan.

kriteria intensitas gangguan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

  1. Intensitas perubahan tinggi apabila : ada perubahan fungsi zona;
  2. Intensitas perubahan sedang apabila : Tidak ada perubahan fungsi zona Peningkatan atau penurunan herarki 2 tingkat
  3. Intensitas perubahan rendah apabila : Tidak ada perubahan fungsi zona Peningkatan atau penurunan herarki 1 tingkat
  4. Tidak ada intensitas perubahan apabila : Fungsi zona sama

Tingkat Gangguan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Berkaitan dengan perubahan pemanfaatan ruang, terdapat tiga kemungkinan terhadap tingkat gangguan yang ditimbulkan:

  1. Menurunkan Tingkat Gangguan,
  • Penurunan tinggi apabila perubahan mengakibatkan tingkat gangguan turun tiga tingkat ke kategori di bawahnya (misalnya kategori semula adalah intensitas gangguan tinggi, berubah menjadi kategori tidak memiliki gangguan;
  • Penurunan sedang apabila perubahan mengakibatkan tingkat gangguan turun dua tingkat ke kategori di bawahnya;
  • Penurunan rendah apabila perubahan mengakibatkan gangguan turun satu tingkat ke kategori di bawahnya.
  1. Tingkat gangguan tetap, apabila pemanfaatan ruangnya yang lama dan baru dalam kategori yang sama.
  2. Meningkatkan gangguan:
  • Peningkatan tingkat gangguan rendah, sedang dan tinggi merupakan kebalikan dari penurunan tingkat gangguan pada butir a. tersebut diatas

Kategori Gangguan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Kategori tingkat gangguan akibat dampak perubahan pemanfaatan ruang terdiri paling sedikit terdiri dari 4 kategori yaitu :

  1. Intensitas Gangguan Tinggi
  2. Intensitas Gangguan Sedang
  3. Intensitas Gangguan Rendah
  4. Tidak Ada Gangguan (Gangguan Diabaikan)

Intetsitas gangguan Perubahan Pemanfaatan Ruang (skripsi, tesis, dan disertasi)

Perubahan pemanfaatan ruang dari kondisi eksisting pada saat ini menuju kepada rencana pemanfaatan ruang sesuai dengan yang telah ditetapkan akan menimbulkan gangguan dan membawa dampak terhadap perubahan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Rencana pemanfaatan ruang yang baru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan nilai lingkungan, dalam melakukan perubahan atau implementasi rencana pemanfaatan ruang yang baru akan menimbulkan gangguan sebagai akibat dampak perubahan tersebut.

 Jenis Dan Tingkat Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota (skripsi, tesis, dan disertasi)

Jenis perubahan pemanfaatan lahan mencakup:

·         Perubahan fungsi (use) adalah perubahan jenis kegiatan. Perubahan fungsi membawa dampak yang paling besar terhadap lingkungannya karena menimbulkan dampak baru yang sebelumnya tidak terjadi.

·         Perubahan intensitas mencakup perubahan KDB, KLB, kepadatan bangunan, dan lain-lain. Perubahan intensitas untuk kegiatan sejenis memperbesar dampak yang telah ada.

Perubahan teknis massa bangunan (bulk), mencakup antara lain perubahan GSB, tinggi bangunan, dan perubahan lainnya tanpa mengubah fungsi dan intensitasnya. Perubahan teknis bangunan merupakan pelanggaran yang paling ringan dampaknya. Umumnya perubahan pemanfaatan lahan merupakan kombinasi dari dua atau tiga jenis perubahan tersebut. 

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kota (skripsi, tesis, dan disertasi)

Perkembangan Kota – kota di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu hasil kegiatan sosial ekonomi dengan lingkungan, yang dipengaruhi oleh interaksi kebijaksanaan pemerintah dan reaksi dari masyarakat. Adanya kondisi geografis wilyah yanng nasional yang heterogen, mengakibatkan interaksi perkembangan kota dan wilyah yang yang berbeda – beda, ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tersebut. Namun dalam hal ini ada tiga faktor utama yang mempengaruhinya yaitu:

  1. Faktor Manusia
  2. Aktivitas
  3. Pola Pergerakan

Ketiga faktot tersebut akan diwujudkan pada perubahan terhadap tuntutan kebutuhan ruang, sebagai wadah untuk menampung segenap perkembangan aktivitas perkotaan. Tuntutan kebutuhan ruang ini akan tercermin pada perkembangan dan perubahan tata gunah tanah kota. Pada pokoknya memang ada tiga faktor pokok yang mempengaruhi perkembangan kota, namun apabila dijabarkan lebih lanjut ada ada beberapa faktor spesifik yaitu:

  1. Faktor fisik alam
  2. Faktor budaya/kebudayaan

Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota (skripsi, tesis, dan disertasi)

Perubahan pemanfaatan ruang dapat ditinjau dari dua sudut berbeda yaitu secara fungsional dan secara legal. Secara fungsional, perubahan pemanfaatan ruang mengacu pada pemanfaatan sebelumnya, yaitu adanya suatu pemanfaatan ruang baru yang berbeda dengan pemanfaatan ruang sebelumnya. Sedangkan dari sudut legal, perubahan pemanfaatan ruang mengacu pada rencana tata ruang yang disahkan yaitu pemanfaatan baru atas tanah (lahan atau ruang) yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah disahkan. Dalam peraturan pengendalian pengunaan lahan, perubahan pemanfaatan ruang pada tingkat persil dikenal dengan nama spot zoning. Spot zoning adalah perubahan perubahan suatu bagian lahan dari pemanfaatan yang kurang intensif menjadi pemanfaatan yang lebih intensif atau suatu proses mengkhususkan sebidang persil lahan untuk pemanfaatan yang berbeda dengan dan tidak konsisten dengan wilayah sekitarnya semata-mata demi keuntungan pemilik lahan tersebut dan menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan di sekitarnya (Mandelker, 1993 dalam Zulkaidi).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Tata Guna Lahan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam pelaksanaannya, perencanaan tata guna lahan (Land Use Planning) dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti:

  1. Daerah yang dibatasi secara hukum (hutan lindung, Konservasi cagar alam, dan lain-lain)
  2. Kemiringan lereng dan topografi lahan
  3. Daerah Aliran Sungai
  4. Ketersediaan air tanah dan air permukaan
  5. Iklim setempat
  6. Kesesuaian lahan
  7. Keadaan pola land use yang ada
  8. Jarak dari pusat daerah/kota
  9. Sosial dan budaya masyarakat sekitar.

Jadi secara umum, perencanaan tata guna lahan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada di daerah tersebut. Bahkan tidak kalah pentingnya, pengaruh dari pelaksanaan pembangunan yang cepat juga dapat mempengaruhi perencanaan tata guna lahan. Dalam arti bahwa setiap perilaku dan aktifitas manusia dalam pembangunan dapat menyebabkan perubahan kultur/budaya dan lingkungan lainnya, maupun perencanaan tata guna lahan. (Bratakusumah, 2004).

  Perencanaan Tata Guna Tanah (Land Use Planning) (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Perencanaan Tata Guna Lahan (Land Use Planning) merupakan suatu proses perencanaan terhadap penggunaan/pemanfaatan lahan dan alternatif pola tata guna lahan dengan mempertimbangkan faktor pengembangannya, baik, fisik, sosial, budaya maupun eknomi. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tata guna lahan merupakan suatu penerapan kontrol oleh manusia terhadap suatu ekosistem untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan lahan tersebut, yang juga merupakan suatu siklus permanan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan sekitarnya.

Komposisi pemanfaatan dan perencanaan penggunaan tanah/lahan dari suatu wilayah dipengaruhi/ditentukan oleh luas, topografi (kontur, bentuk, struktur tanah) jenis tanah, populasi (pertumbuhan penduduk, migrasi), kelompok etnis, transportasi (infrastruktur) dan sebagainya. Secara khusus perencanaan tata guna lahan terbagi dalam dua bagian yaitu:

  1. Tata guna tanah di perkotaan
  2. Tata guna tanah di perdesaaan

Tata guna tanah yang diterapkan di perkotaan akan berbeda dengan yang akan diterapkan di pedesaan. Tata guna tanah di perkotaan biasanya lebih difokuskan pada lahan-lahan permukiman, gedung perkantoran, dan pertamanan. Sedangkan tata guna lahan di perdesaan biasanya lebih ditekankan pada erable land (tanah yang dapat ditanami). Hal ini tentunya sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh kultur/kebiasaa hidup masyarakat sehari-hari, disamping itu juga area lahan di pedesaan relatif lebih luas dibandingkan dengan di perkotaan. Perkotaan lebih bersifat majemuk dengan mata pencaharian yang majemuk (heterogen) pula, sedangkan di pedesaan cenderung lebih homogen, baik kultur maupun mata pencahariannya; penduduk biasanya lebih cenderung bergerak pada sektor pertanian yang bergantung pada lahan.

Lahan secara geeografis merupakan lapisan permukaan bumi dalam pengertian sebagai suatu hamparan, memiliki dimensi tempat, satuan luas, sebagai media tumbuh tanaman, sebagai tempat aktifitas hidup manusia dan hewan.

Tanah, Memiliki pengertian yang lebih spesifik dari pada lahan dan merupakan komponen dari lahan. Tanah tidak mesti berbentuk suatu hamparan. (Bratakusumah, 2004).

Pengertian Ruang (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan, yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah dibawahnya serta lapisan udara diatasnya, (geografi regional). Seorang yang membeli tanah / lahan hanya membayar untuk petakan tanah, tetapi ia dapat menggunakan seluruh ruang. Jadi penggunaan tanah dapat berarti pula tata ruang. (Johara T.Jayadinata,1999)

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 1 angka 1  yang dimaksud dengan ruang adalah: “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Menurut D.A.Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. (www.Perencanaan Kota.com,2009)

Menurut Mabogunje(Johara T.Jayadinata,1999), terdapat 3 macam ruang :

  • Ruang mutlak, yang merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada didalam ruang itu. Pengertian ini diketahui secara umum. Misalnya, ruang permukaan bumi adalah wadah bagi berbagai benua, laut, gunung, kota dan sebagainya. Sehubungan dengan itu posisi suatu kota atau gunung dipermukaan bumi dapat dicari pada peta, asal diketahui posisi garis-lintangnya dan garis-bujurnya pada bola bumi(globe).
  • Ruang relatif, jika tempat A dan B berdekatan tetapi tidak ada jalan, sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi ada jalan dan alat pengangkutan, maka disebut bahwa jarak AC relatif lebih kecil dan relatif berdekatan dan ruangnya relatif lebih kecil.
  • Ruang relasi,yang melibatkan unsur-unsurnya yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi. Jadi ruang ralsi mengandung unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur itu berubah sebagai akibat interaksi, maka dikatakan bahwa ruang itu berubah. Karena berbagai unsur terus mengadakan relasi dan interaksi, maka dikatakan bahwa ruang relasi itu dinamis karena ruang itu terus saja berubah. Pengertian ruang relasi itulah yang digunakan dalam perencanaan. Dengan demikian perencanaan pembangunan adalah perencanaan restrukturisasi ruang.

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Menurut Hanafiah(1982), unsur – unsur ruang yang terpenting adalah :

  • Jarak
  • Lokasi
  • Bentuk, dan
  • Ukuran atau skala

Manajemen Mutu ISO 9000 (skripsi, tesis, dan disertasi)

ISO 9000 merupakan suatu kumpulan standar manajemen mutu dan standar proses, bukan standar produk. ISO 9000:2000 terdiri dari beberapa bagian yang memuat tentang sistem manajemen mutu, diantaranya ISO 9001:2000 dan ISO 9004: 2000. ISO 9001:2000 berisikan persyaratan standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang sesuai. ISO 9004:2000 berisikan pedoman standar yang menyediakan acuan dalam peningkatan berkelanjutan sistem manajemen mutu untuk memberikan keuntungan pada semua pihak, termasuk kepuasan pelanggan.

Dalam ISO 9001:2000 terdapat delapan prinsip sistem manajemen mutu yang dijadikan sebagai acuan kerangka kerja yang membimbing organisasi menuju peningkatan kerja. Kedelapan prinsip sistem manajemen mutu yang terdapat dalam ISO 9001:2000, adalah (http://www.iso.ch):

  1. Fokus pelanggan

Pelanggan merupakan bagian yang sangat penting bagi organisasi, oleh sebab itu manajemen organisasi harus benar-benar memahami, memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan yang akan datang bahkan melebihi harapan pelanggan.

  1. Kepemimpinan

Pemimpin sangat penting dalam menciptakan kesatuan arah dan tujuan organisasi, menciptakan dan mempertahankan lingkungan internal sehingga personel terlibat secara penuh untuk mencapai tujuan organisasi.

  1. Keterlibatan personel

Keterlibatan personel secara penuh pada semua tingkatan organisasi sangat penting sehingga kemampuan personel dapat digunakan untuk kepentingan organisasi.

  1. Pendekatan proses

Pendekatan proses sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan agar lebih efisien, dengan mengelola aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan sebagai suatu proses. Proses merupakan integrasi yang berurutan dari personel, material, metode, mesin, dan peralatan, dalam suatu lingkungan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan.

  1. Pendekatan sistem terhadap manajemen

Pengidentifikasian, pemahaman dan pengelolaan proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem yang mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuantujuannya.

  1. Peningkatan berkesinambungan

Peningkatan berkesinambungan akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan harus menjadi komitmen perusahaan. Peningkatan berkesinambungan merupakan suatu proses berkesinambungan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam memenuhi kebijakan dan mencapai tujuan organisasi.

  1. Pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan

Keputusan yang efektif harus berdasarkan analisis data dan informasi yang faktual, sehingga masalah-masalah mutu dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Keputusan yang diambil harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.

  1. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan

Organisasi dan pemasok-pemasoknya saling tergantung dan hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.

Sistem Manajemen Proyek (skripsi, tesis, dan disertasi)

Untuk dapat menangani pelaksanaan proyek dengan baik atau paling tidak dimaksudkan untuk memperkecil peluang timbulnya permasalahan dan mencegah datangnya kesulitan, diperlukan pendekatan dengan menyusun suatu konsep Sistem Manajemen Proyek. Sedangkan konsep sistem yang dimaksud tiada lain adalah penataan serta pengorganisasian atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen manajemen proyek.

Sistem manajemen proyek disusun dan dijabarkan menjadi seperangkat pengertian-pengertian, alat-alat, dan petunjuk tata cara yang mudah untuk dilaksanakan sedemikian sehingga :

  1. Mampu menghubungkan dan menjembatani kesenjangan persepsi di antara para perencana pembangunan dan pelaksanaannya, sehingga kesemuanya mempunyai satu kerangka konsep yang sama tentang kriteria keberhasilan suatu proyek,
  2. Dapat memberikan kesamaan bahasa yang sekaligus memadukan tertib teknis dan sosial, yang dapat diterapkan pada setiap proyek disetiap jenjang dengan cara-cara sederhana, jelas, dan sistematis,
  3. Mampu mewujudkan suatu bentuk kerjasama dan koordinasi antar satuan organisasi pelaksanaannya sehingga terwujud suatu semangat bersama untuk merencanakan proyek secara lebih terinci, dan cukup cermat dalam mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul dalam pelaksanaannya.

Sistem Manajemen Proyek yang diberlakukan hendaknya ditujukan untuk dapat digunakan dalam upaya melengkapi tata cara organisasi yang berlaku. Sehingga pemakaian sistem tersebut, khususnya pada proyek-proyek pemerintah, akan membantu para birokrat untuk dapat memenuhi peraturan dan ketentuan pemerintah dalam perencanaan, penyusunan anggaran keuangan dan sistem pelaporan

Manajemen Proyek (skripsi, tesis, dan disertasi)

Manajemen adalah usaha manusia untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Usaha yang dimaksud adalah bagian dari proses manajemen yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan atau kronologis. Rangkaian kegiatan dimaksud secara umum yaitu mulai dari penetapan tujuan (goal setting), perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing) pelaksanaan (actuating) dan pengawasan/pengendalian (controlling).

  1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan memberikan pegangan/pedoman bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya dalam melaksanakan kegiatan. Iman Soeharto (1977) secara garis besar menyatakan perencanaan berfungsi untuk meletakkan dasar sasaran proyek, yaitu penjadwalan, anggaran dan mutu. Pengertian diatas menekankan bahwa perencanaan merupakan suatu proses, berarti perencanaan tersebut mengalami tahap-tahap pekerjaan tertentu. Adapun tahapan yang dilalui dalam menyusun suatu perencanaan adalah :

  • menentukan tujuan yaitu sebagai pedoman yang memberikan arah gerak dari kegiatan yang dilakukan,
  • menentukan sasaran yaitu suatu titik tertentu yang perlu dicapai untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,
  • mengkaji posisi awal terhadap tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan posisi, maka perlu diadakan kajian terhadap posisi dan situasi awal terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai,
  • memilih alternatif adalah selalu tersedianya beberapa alternatif yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Dalam memilih alternatif yang paling sesuai untuk suatu kegiatan memerlukan kejelian dan pengkajian yang seksama agar alternatif yang dipilih lebih tepat, dan
  • menyusun rangkaian langkah untuk mencapai tujuan, proses ini terdiri dari penetapan langkah terbaik yang mungkin dapat dilaksanakan setelah memperhatikan berbagai batasan.
  1. Penjadwalan

Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat untuk menentukan aktifitas yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek dengan urutan serta kerangka waktu tertentu, dimana setiap aktifitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu dan biaya yang ekonomis (Callahan, 1992). Penjadwalan meliputi tenaga kerja, material, peralatan, keuangan dan waktu. Dengan penjadwalan yang tepat maka beberapa macam kerugian  dapat dihindari seperti keterlambatan, pembengkakan biaya dan perselisihan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penjadwalan antara lain  bagi pemilik proyek dan pelaksana proyek atau kontraktor.

  • Bagi Pemilik Proyek dapat digunakan untuk:
    1. mengetahui waktu mulai dan selesai proyek,
    2. merencanakan aliran kas, dan
    3. mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu dan biaya proyek.
  • Bagi Pelaksana Proyek/Kontraktor dapat digunakan untuk :
    1. memprediksi kapan suatu kegiatan yang spesifik dimulai dan diakhiri,
    2. merencanakan kebutuhan material, peralatan dan tenaga kerja,
    3. mengatur waktu keterlibatan sub kontraktor,
    4. menghindari konflik antara sub kontraktor dengan pekerja,
    5. merencanakan aliran kas, dan
    6. mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu dan biaya proyek.
  1. Pengendalian

Mockler (1972) dalam  Soeharto (1977) memberikan pengertian tentang pengendalian yaitu adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Fungsi utama pengendalian adalah memantau dan mengkaji (bila perlu mengadakan koreksi). Pengendalian memantau apakah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan patokan yang telah digariskan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh manajemen proyek menggunakan pendekatan sistem dan hirarki (arus kegiatan) vertikal maupun horizontal.

Mutu (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi mutu yang akan penulis kemukakan selalu mengacu pada pengertian bahwa kata “pelanggan” yang disebutkan disini adalah para Pekerja, Pekerja Mitra dan Pekerja Kontraktor di perusahaan konstruksi. Sementara kata “produk” atau ‘jasa” selalu mengacu pada berbagai peralatan, prosedur, pedoman umum dan atribut yang diterapkan dalam lingkungan kerja perusahaan konstruksi demi terciptanya sistem mutu yang baik dan terwujudnya kepuasan pelanggan.

Menurut David L. Goetsch dan Stanley B. Davis (2000;50) menyebutkan definisi mutu sebagai berikut:

“Quality is a dynamic state associated with products, services, people, processes and environment that meets or exceeds expectations “.

Yang artinya mutu adalah suatu keadaan yang dinamis berhubungan dengan produk, pelayanan, orang-orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

ISO 9000:2000 yang mengatur definisi dan kosakata mendefinisikan mutu sebagai berikut:

“Derajat I tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencakup persyaratan I keinginan”.

Maksud derajat/tingkat disini berarti selalu ada peningkatan setiap saat. Sedangkan karakteristik pada istilah tersebut berarti hal-hal yang dimilki produk, yang terdiri dan berbagai macam, antara lain:

  1. Karakteristik fisik (elektretikal, mekanikal, biologikal), seperti handphone, mobil dan rumah.
  2. Karakteristik perilaku (kejujuran,kesopanan), seperti rumah sakit dan perbankan.
  3. Karakteristik sensori (bau,rasa), seperti minuman dan makanan.

Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Drs. Malayu Hasibuan (2004;2) memberikan pengertian manajemen dalam bukunya “ Dasar, Pengertian, dan Masalah Manajemen” sebagai berikut:

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”.

Sedangkan Robbins and Coulter dalam bukunya “Manajemen” Edisi Bahasa Indonesia (2004,6) menyatakan bahwa:

“Manajemen adalah sebuah proses mengkoordinasikan kegiatan kerja sedemildan rupa sehingga dapat diselesaikan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain”.

Pengertian Cash Flow (skripsi, tesis, dan disertasi)

Cash Flow merupakan konsep penting dalam analisis kelayakan investasi bisnis karena konsep ini akan dipergunakan sebagai bahan dalam penentuan apakah suatu investasi layak untuk di biayai atau tidak. Untuk memahami pengertian cash flow maka dibawah ini terdapat beberapa definisi cash flow oleh para ahli, yaitu :

  1. Pengertian Cash Flow menurut Abdul Halim (2009 : 23) adalah cash flow merupakan jumlah kas keluar (cash out flow) dan kas masuk (cash in flows) akibat dilakukan suatu investasi.
  2. Menurut Kasmir dan jakfar (2007 : 95) adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut.
  3. Aliran kas masuk netto tahunan ( net annual inflow of cash ) yaitu sebagai hasil dari investasi baru tersebut, sering pula disebut “ Net Cash Proceeds “atau Proceeds “( Bambang Riyanto, 2000, hal 122).

Jenis – jenis Cash Flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari :

  1. Initial Cash Flow atau lebih dikenal dengan kas awal yang merupakan pengeluaran – pengeluaran pada awal periode untuk investasi
  2. Operasional Cash Flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode
  3. Terminal Cash Flow merupakan uang kas yang diterima saat usaha tersebut berakhir.

Pengertian Investasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara umum, investasi adalah penanaman modal (baik modal tetap maupun modal tidak tetap) yang digunakan dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Menurut Halim (2005: 4) investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Investasi adalah setiap wahana dimana ditempatkan dengan memelihara atau menaikaan nilai dan memberikan hasil (retrun) yang positif dimasa yang akan datang.Menurut Suad Husnan, (2000 : 11) mengatakan “ Investasi adalah penanaman sumber daya untuk mendapatkan hasil dimana yang akan datang”.

Usulan investasi yang di dasarkan menurut kategori diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Investasi penggantian,adalah penggantian aktiva yang sudah harus diganti dengan yang lain.
  2. Investasi dengan penambahan kapasitas
  3. Investasi penambahan jenis produk bare, yaitu investasi untuk menghasilkan produk baru tetapi tetap memproduksi yang lama.
  4. Investasi lain-lain, yaitu investasi yang tidak termasuk dalam tiga golongan di atas.

Investasi dalam arti luas menurut William F. Sharfe (Kasmir dan Jakfar, 2007: 4) adalah mengorbankan dollar sekarang untuk dollar dimasa yang akan datang. Investasi dapat pula diartikan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Usulan investasi yang didasarkan menurut kategori diantaranya adalah :

  1. investasi pergantian, merupakan penggantian aktiva yang harus sudah diganti dengan yang lain
  2. investasi dengan penambahan kapasitas
  3. investasi penambahan jenis produk baru, yaitu investasi untuk menghasilkan produk baru tetapi tetap memproduksi yang lama
  4. investasi lain-lain, yaitu investasi yang tidak termasuk dalam 3 golongan diatas.

Pengertian Proyek Bisnis (skripsi, tesis, dan disertasi)

“Proyek adalah suatu rangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mendapatkan benefit / manfaat dalam jangka waktu tertentu”. (Yacob Ibrahim, 2003). “Proyek dapat didefinisikan sebagai suatu pendirian usaha baru atau pengenalan suatu usaha baru kedalam bauran produk yang sudah ada dengan menginvestasikan sumber daya yang bias dinilai secara independent”. (Husein Umar, 2007). Kesimpulan yang penulis dapatkan proyek adalah suatu rangkaian aktivitas yang direncanakan, apakah suatu pendirian usaha baru atau pengenalan suatu usaha baru ke dalam bauran produk yang sudah ada dengan menginvestasikan sumber daya yang bisa dinilai secara independent, untuk mendapatkan benefit / manfaat dalam jangka waktu tertentu.

Tahap-tahap dalam Studi Kelayakan Bisnis (skripsi, tesis, dan disertasi)

Tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis menurut Husein Umar (2007:21) membagi tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis yang bersifat umum ke dalam enam tahap :

 

  1. Penemuan Ide

Usaha atau produk haruslah berpotensi, oleh karena itu harus dilakukan penelitian untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan apakah barang yang kita jual akan laku dipasaran.

  1. Tahap Penelitian

Setelah penemuan ide, yang perlu dilakukan adalah membuat penelitian dengan menggunakan metode ilmiah serta memasukan aspek-aspek apa saja yang dapat dinilai.

  1. Tahap Evaluasi

Yaitu membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih kriteria yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

  1. Tahap Pengurutan Usulan yang Layak

Jika kriteria-kriteria penilaian sudah menunjukan kelayakan, maka usaha dapat dijalankan.

  1. Tahap Rencana Pelaksanaan

Menentukan waktu, tenaga kerja, ketersediaan sumber daya dan kesiapan manajemen.

  1. Tahap Pelaksanaan

Setelah semua persiapan telah siap maka usaha dapat dijalankan. Kegiatan ini membutuhkan manajemen proyek. Jika telah selesai dilaksanakan tahap berikutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin.

 

Aspek Lingkungan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), terdapat aspek lain dalam melakukan studi kelayakan bisnis yaitu aspk lingkungan,  lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi atau usaha dijalankan. Sudah barang tentu telaah yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun dampak positif.

Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah berubahnya suatu lingkungan dari bentuk aslinya, seperti perubahan fisik, kimia, biologi, atau sosial. Perubahan lingkungan ini jika tidak diantisipasi dari awal akan merusak tatanan yang sudah ada, baik terhadap flora, fauna maupun manusia itu sendiri. Dengan adanya kegiatan investasi atau usaha maka komponen lingkungan hidup secara otomatis akan berubah dengan menimbulkan dampak terutama dampak negatif yang tidak diinginkan. Dampak negatif akan timbul timbul pada : tanah dan kehutanan, air, udara, dan manusia.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003) Rona lingkungan hidup pada umumnya sangat beraneka ragam dalam bentuk, ukuran, tujuan sasaran dan sebagainya. Rona lingkungan hidup juga berbeda menurut geografi, keaneka ragaman faktor lingkungan hidup dan pengaruh manusia. karenaitu kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup pun berbeda-beda sesuai dengan rona lingkungan yang ada. Berikut adalah beberapa komponen lingkungan hidup yang dapat diteliti dalam aspek lingkungan:

Komponen fisika kimia

  • Iklim, Kualitas udara, kebisingan
  • Fisiografi
  • Hidrologi
  • Hidrooseanografi
  • Ruang, lahan dan tanah

Komponen Sosial

  • Demografi
  • Ekonomi
  • Budaya
  • Kesehatan Masyarakat

Komponen Biologi

  • Flora
  • Fauna

Aspek lingkungan merupakan elemen kegiatan, produk dan jasa dari suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi oleh seluruh atau sebagian kegiatan, produk atau jasa organisasi tersebut dapat menyebabkan perubahan terhadap lingkungan (dampak lingkungan), apakah perubahan yang merugikan (negatif) atau yang menguntungkan (positif). Hubungan antara aspek lingkungan dan dampak lingkungan merupakan suatu “hubungan sebab dan akibat”. Aspek lingkungan dapat positif atau negatif. Aspek lingkungan merupakan masukan (input), sedangkan dampak lingkungan merupakan keluaran (output). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa identifikasi aspek lingkungan merupakan suatu proses kompilasi dari inventarisasi input dan output.

Evaluasi Teknis/ Kelayakan Teknis (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Produk dapat dikatakan layak secara teknis jika performa teknisnya dapat diterima dan dapat diproduksi secara massal dengan mudah. Evaluasi kelayakan teknis melihat kepada kelayakan teknis teknologi yang digunakan. Hal ini berarti bahwa evaluasi ini melihat kepada apakah teknologi yang digunakan dapat bekerja sesuai desain dan kapasitas penggunaannya.

Kesesuaian teknologi yang dipilih dengan lingkungan juga dinilai di sini. Sekecil apapun skala usaha dan sesederhana apapun teknologi yang dipilih oleh sebuah proyek agroindustri, kehadiran limbah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Persoalannya adalah bagaimana memilih teknologi yang tepat guna, relatif murah, dan dampak terhadap lingkungan seminimal mungkin.

Evaluasi Pemasaran (Kelayakan Kebutuhan) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Aspek pemasaran merupakan aspek pertama yang harus dievaluasi. Evaluasi terhadap semua aspek lain (teknis dan profitabilitas) tidak akan bermanfaat jika tidak ada permintaan akan produk. Membaca pasar secara akurat merupakan langkah sangat penting sebelum merilis produk secara komersial.

Analisis pemasaran bertujuan mengevaluasi respon lingkungan eksternal terhadap produk dengan menganalisa karakteristik-karakteristik konsumen dan lingkungan kompetisi. Melalui analisis ini akan dapat ditentukan permintaan produk, akan dapat dinilai lingkungan kompetisi atas produk-produk alternatif, dan akan dapat diestimasi pangsa pasar potensial yang dapat diambil. Selain itu informasi demikian membantu perusahaan untuk mendesain strategi perolehan bahan baku dan pemrosesan, serta membuat rencana pemasaran secara menyeluruh.

Landasan Penilaian Kelayakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Untuk melakukan studi kelayakan, terlebih dahulu harus ditentukan aspek-aspek apa saja yang akan dianalisa. Aspek-aspek tersebut terdiri dari: Aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek ligkunganm aspek legal dan ekonomi finansialnya. (Umar, 2007,11).

Dalam prakteknya, penilaian kelayakan usaha oleh pihak perencana (investor) lebih banyak didasarkan pada analisis finansial setelah analisis sistem informasi manajemen yang direncanakan dirasakan layak. Di sisi lain tim penilai kelayakan usaha (instansi terkait dan atau evaluator lain) relatif mengalami kesulitan untuk menilai kelayakan proyek tanpa adanya prosedur dan sistem penilaian yang relatif baku dan dapat dikuantifikasi. (Soetrisno, 2000)

Prosedur yang banyak dilembangkan adalah prosedur yang terdiri dari tiga kriteria terboboti, yakni kemampuan dipasarkan (40%), kelayakan teknis (30%), dan profitabilitas (30%). Jadi untuk menentukan potensi komersialisasi, maka harus dilakukan tiga tipe evaluasi yakni evaluasi pemasaran untuk menentukan potensi permintaan komersial; evaluasi kelayakan teknis untuk menentukan kinerja teknologis; dan evaluasi profitabilitas untuk menentukan keuntungan finansial dan ekonomis (Umar, 2007,11).

Tujuan dan Manfaat Studi Kelayakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kasmir dan Jakfar (2007:11), ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu:

 

 

  1. Menghindari Risiko

Kerugian Bertujuan untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

  1. Memudahkan

Perencanaan Perencanaan tersebut meliputi jumlah dana, waktu pelaksanaan, lokasi, serta keuntungan yang akan didapat.

  1. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan

Perencanaan yang telah dibuat dapat dijalankan sesuai dengan  jadwal pelaksanaan usaha sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat  berlangsung dengan lancar.

  1. Memudahkan Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun.

  1. Memudahkan Pengendalian

Tujuannya yaitu untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng dari pengawasan. Dari kelima tujuan diatas, pada intinya adalah apabila suatu usaha dijalankan tidak akan sia-sia. Kesia-siaan itu baik berupa materil, tenaga, maupun pikiran, serta tidak akan menimbulkan masalah yng tidak perlu dimasa yang akan datang

Sedangkan manfaat dilakukannya studi kelayakan mencakuup tiga aspek (Husnan,2000:4):

  1. Manfaat ekonomis, mempunyai arti apakah proyek tersebut cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan resiko proyek tersebut.
  2. Manfaat ekonomis bagi negara tempat proyek tersebut dilaksanakan (manfaat ekonomi nasional).
  3. Manfaat Sosial bagi masyarakat sekitar proyek tersebut.

Kegiatan investasi dapat melibatkan berbagai pihak. Setiap pihhak  memerlukan hasil studi kelayakan, meskipun setiap pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Pihak-pihak yang memerlukan yaitu (Husnan,2000: hal 9-10):

  1. Pihak Investor

Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari.  Misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu, sudahtentu calon investor ini akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnisyang telah dibuat karena calon investor mempunyai kepentinganlangsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminankeselamatan atas modal yang akan ditanamkanya.

  1. Pihak Kreditor

Pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Pihak bank, sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji ulangstudi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan.

 

  1. Pihak Manajemen Perusahaan

Studi kelayakan bisnis dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan (sendiri). Terlepas dari siapa yeng membuat, pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlumempelajari studi kelayakan itu, misalnya dalam hal pendanaan, berapayang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investordan dari kreditor.

  1. Pihak Pemerintah dan Masyarakat

Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung,mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penghematan devisa Negara, penggalakan ekspor nonmigas dan pemakaian tenaga kerja massalmerupakan contoh-contoh kebijakan pemerintah di sektor ekonomi.Proyek-proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya dengan subsidi dan keringanan lain.

  1. Bagi Tujuan Pembangunan Ekonomi

Dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek Rencana Pembangunan Nasional, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, serta analisis kemanfaatan dan beban sosial. Jadi, jelas bahwa studi kelayakan bisnis yang dibuat perlu dikaji demi tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional

Insentif. (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Pemberian insentif bisa secara singkat didefinisikan sebagai “extra pay for extraperformance”. Dengan demikian upah yang akan diberikan pada karyawan yang berprestasi akan diformulasikan sebagai:

Total upah = Upah dasar + Insentif

Perancangan sistem insentif karyawan ini ditentukan dengan menggunakan metode pembagian laba, yaitu satu rencana insentif yang menggabungkan banyak atau semua karyawan  dalam satu usaha bersama demi mencapai satu sasaran misalnya produktivitas perusahaan. Untuk mengaplikasikan ada 7 (tujuh) langkah yang harus diperhatikan, yaitu:

  1. Tetapkanlah sasaran rencana umum.
  2. Tetapkanlah ukuran prestasi kinerja khusus
  3. Tetapkanlah sumber dana insentif.
  4. Tetapkanlah satu metode untuk membagi dan mendistribusikan bagian perolehan karyawan.

Metode yang digunakan untuk menghitung insentif karyawan adalah sebagai berikut:

  • Persentase kenaikan nilai prestasi kerja dari standar yang ditetapkan % kenaikan nilai prestasi kerja:

prestasi kerja karyawan – prestasi kerja standar

prestasi kerja standar

  • Pemberian insentif berdasarkan persentase kenaikan tersebut

Insentif akan diberikan berdasarkan persentase kenaikan nilai prestasi kerja yang dicapai oleh karyawan. Persentase kenaikan nilai prestasi kerja dari standar yang ditetapkan yang ditunjukkan oleh seorang karyawan akan dibandingkan dengan total persentase kenaikan nilai prestasi kerja seluruh karyawan. Sehingga akan didapatkan sebuah nilai akhir, yang mana nilai akhir ini akan dikalikan dengan dana yang dialokasikan untuk insentif untuk mengetahui insentif yang diperoleh.

  1. Tetapkanlah bentuk pembayaran yang digunakan.
  2. Tetapkanlah seberapa sering bonus dibayar.

7. Kembangkanlah sistem keterlibatan karyawan

Kompetensi (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Kompetensi adalah bagian dalam dan selamanya ada pada kepribadian seseorang dan dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan job tasks (Spencer, 1993). Kompeten adalah berasal dari kata competence yang berarti mampu. Pengertian kompetensi menurut AZ/N2S ISO 9000 : 2000 ialah demon strated ability to apply knowledge and skill yang artinya pengetahuan yang ditunjukan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian Sedangkan pengertian kompetensi di dalam manajemen adalah bahwa manajemen seharusnya mementingkan kemampuan dalam argumentasi secara efektif dan efisien, manajemen harus mementingkan analisa kemampuan karyawan sekarang dibandingkan dengan kemampuan karyawan yang akan datang di dalam organisasi. (Nurmianto, 2002; Nurmianto dan Terbit Satrio, 2002; Nurmianto dan Wijaya, 2003)

Adapun ciri kompetensi adalah merupakan sekelompokan perilaku yang spesifik, dapat dilihat dan dapat diferifikasi; yang secara reliable dan logis dapat dikelompokan bersama; serta sudah diidenfitifikasi sebagai hal-hal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pekerjaan. Jenis-jenis kompetensi ada 3 yaitu : Kompetensi organisasi, Kompetensi pekerjaan atau teknis dan Kompetensi individual Karakteristik mendasar yang dimiliki kompetensi ada lima yaitu : Motif, Traits, Konsep diri, Pengetahuan dan Skill Kamus Kompetensi Spencer. Spencer tahun 1989 mengembangkan kamus kompetensi yang berasal dari 20 model kompetensi pekerjaan hasil penelitian yang telah ada. Hasil model kompetensi yang dihasilkan dengan metode Behavioral Event Interview tersebut dikelompokan. Setiap kelompok terdiri dua hingga lima kompetensi. Setiap kompetensi memiliki definisi naratif dan ditambah dengan beberapa indicator perilaku. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan dalam dimensi-dimensi. Dalam setiap dimensi indikator diperingkatkan mulai terendah hingga tertinggi sehingga membentuk skala.

Prestasi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Menurut Dessler (1997) penilaian prestasi kinerja adalah suatu proses penilaian prestasi kinerja pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Menurut Handoko (1996) penilaian prestasi kinerja adalah proses mengevaluasi dan menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.

Menurut Stoner et al. (1996) penilaian prestasi kinerja adalah proses yang meliputi:

(1). Penetapan standar prestasi kerja.

(2). Penilaian prestasi kerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar-standar ini.

(3). Memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan prestasi kerja.

Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi kerja menurut Gomes (1995: 142) memperluaskan dimensi prestasi kerja karyawan yang berdasarkan:

  1. Quantity work; jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
  2. Quality of work; kualitas kerja berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
  3. Job knowledge; luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan ketrampilannya.
  4. Creativeness; Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.
  5. Cooperation; kesetiaan untuk bekerjasama dengan orang lain
  6. Dependability; kesadaran dan kepercayaan dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.
  7. Initiative; semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya.
  8. Personal qualities; menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas pribadi.

Menurut Nurmianto dan Wijaya (2003) tujuan penilaian prestasi kinerja ada 2 (dua) tujuan pokok, yaitu:

  1. Untuk tujuan administrasi personalia.
  2. Menjadi dasar pembuatan keputusan manajemen mengenai promosi, mutasi, demosi dan pemberhentian pegawai.
  3. Menjadi dasar dalam pemberian balas jasa.
  4. Menjadi dasar dalam menetapkan program pendidikan dan pelatihan guna mendukung efektivitas unit unit kerja organisasi.
  5. Menjadi dasar penetapan criteria criteria untuk seleksi dan penetapan pegawai.
  6. Memberikan data mengenai produktivitas organisasi secara keseluruhan atau unit- unit kerja dan individu individu pegawai khususnya.
  7. Untuk tujuan bimbingan dan konseling.
  8. Merupakan forum pembimbingan dan konseling antara atasan dan bawahannya untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan pegawai.
  9. Mengidentifikasikan kelebihan atau kekurangan pegawai yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam melibatkan pegawai pada program pelatihan dan pengembangan pegawai.
  10. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga dapat dicapai kinerja yang baik dalam rangka pencapaian tujuan unit kerja dan organisasi.
  11. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan atau pejabat penilai mengamati perilaku kerja pegawai sebagai totalitas hingga diketahui minat, kemampuan, serta kebutuhan pegawai.

 

Ada beberapa metode penilaian prestasi kinerja, yaitu : Rating Scales (Skala Rating), CriticalIncidents (Insiden-insiden Kritis), Work Standar (Standar Kerja), Ranking, Forced Distribution (Distribusi yang Dipaksakan), Forced-choice and Weighted Checklist Performance Report (Pemilihan yang Dipaksakan dan Laporan Pemeriksaan Kinerja Tertimbang), Behaviorally Anchored Scales, Metode Pendekatan Management By Objective.

 

 

 Penilaian kinerja terdiri dari 3langkah (Dessler, 1997):

  1. Mendefinisikan jabatan, yaitu memastikan bahwa penilai dan yang dinilai sepakat tentang tugas – tugasnya dan standard jabatan.
  2. Menilai kinerja, yaitu membandingkan antara kinerja aktual dengan standard-standard yang telah ditetapkan.
  3. Sesi umpan balik, yaitu saat membahas kinerja dan kemajuan bawahan serta membuat rencana pengembangan.

Manajemen Persediaan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Jaz Heizer dan Barry Render (2005) menyatakan bahwa terdapat dua komponen sistem untuk mengelola persediaan, yaitu bagaimana persediaan dapat diklasifikasikan (disebut analisis ABC) dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dipertahankan.

Analisis ABC (ABC analysis) membagi persediaan yang dimiliki ke dalam tiga golongan berdasarkan pada volume dolar tahunan. Analisis ABC adalah sebuah aplikasi persediaan dari prinsip Pareto. Prinsip Pareto menyatakan bahwa terdapat “sedikit hal yang penting dan banyak hal yang sepele”. Tujuannya adalah membuat kebijakan persediaan yang memusatkan sumber daya pada komponen persediaan penting yang sedikit dan bukan pada yang banyak tetapi sepele. Tidaklah realistis untuk memonitor persediaan yang murah dengan intensitas yang sama sebagaimana dengan persediaan yang sangat mahal.

Untuk menentukan volume dolar tahunan analisis ABC, permintaan tahunan dari setiap barang persediaan dihitung dan dikalikan dengan harga per unit. Barang kelas A adalah barang-barang dengan volume dolar tahunan tinggi. Walaupun barang seperti ini mungkin hanya mewakili sekitar 15% dari total persediaan barang, mereka merepresentasikan sekitar 70% hingga 80% dari total pemakaian dolar. Kelas B adalah untuk barang-barang persediaan yang mewakili volume dolar tahunan menengah. Barang ini merepresentasikan sekitar 30% barang persediaan dan 15% hingga 25% dari nilai total. Barang-barang yang memiliki volume dolar tahunan rendah adalah kelas C, yang mungkin hanya merepresentasikan 5% dari volume dolar tahunan tetapi sekitar 55% dari total barang persediaan.

 

Biaya Dalam Persediaan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Salah satu alasan utama mengapa perusahaan mempunyai persediaan adalah agar perusahaan dapat membeli atau membuat item dalam jumlah yang paling ekonomis. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan jumlah material yang tepat, lead time yang tepat dan biaya rendah. Biaya persediaan merupakan keseluruhan biaya operasi atas sistem persediaan. Biaya persediaan didasarkan pada parameter ekonomis yang relevan dengan jenis biaya sebagai berikut:

  1. Biaya pembelian (purchase cost)
  2. Biaya pemesanan (order cost/setup cost)
  3. Biaya simpan (carrying cost/holding cost)
  4. Biaya kekurangan persediaan (stockout cost)

(Zulian Yamit, 1999)

Menurut Muslich Anshori (1996), biaya pembelian persediaan merupakan harga beli dari persediaan tersebut, yang biasanya dihitung biaya/harga per unit. harga per unit ini dapat merupakan harga yg konstan, atau dapat juga dg potongan-potongan kuantitas. potongan kuantitas biasanya diberikan sehubungan dg pembelian dalam jumlah besar. biaya pemesanan pada umumnya perusahaan membeli bahan dari pihak luar, dg demikian akan timbl biaya-biaya sehubungan dg pemesanan barang tsb. biaya2 ini berupa semua biaya yg timbl untuk keperluan pembelian persediaan, termasuk biaya berikut: biaya surat-menyurat, biaya telepon, biaya pembuatan dan pengiriman faktur, biaya pemeriksaan contoh barang, biaya pemrosesan pesanan dan ekspidisi, dsb. biaya pemesanan ini tidak bergantung pada jumlah barang yg dipesan, akan tetapi bergantung pada frekwensi pemesanan. dengan demikian apabila jumlah barang yg dipesan adala besar, maka ongkos pemesanan per unit barang menjadi lebih murah. sebaliknya apabila jumlah yg dipesan adalah kecil, maka ongkos pemesanan per unit barang menjadi lebih mahal.

apabila persediaan diproduksi sendiri, maka biaya pemesanan ini akan identik dg biaya persiapan peralatan (setup cost) untuk memproduksi satu kumpulan barang yg diproduksi tsb. biaya ini terdiri dari: biaya mesin yg menganggur, biay persiapan tenaga kerja langsung, biaya penjadualan, biaya ekspedisi dalam pabrik, dsb. biaya-biaya tersebut tidak bergantung pada besar kecilnya barang yg akan diproduksi. dengan demikian apabila ukuran kumpulan (lot size) nya besar, maka biaya persiapan per unit akan menjadi lebih murah dan sebaliknya.

biaya penyimpanan (holding cost atau carrying cost) terdiri atas biaya yg bervariasi secara langsung dg kuantitas persediaan, artinya apabila persediaan makin besar maka biaya penyimpanan jg akan semakin besar, sebaliknya apabila persediaan makin kecil, maka biaya penyimpanannya jg semakin kecil. biaya2 ini adalah variable, dg demikian secara normal biaya penyimpanan per unitnya akan tetap. biaya2 yg termasuk biaya penyimpanan antara lain: biaya fasilitas penyimpanan, biaya modal, biaya keusangan, biaya asuransi, biaya pencurian dan kerusakan, pajak, dsb. besarnya biaya penyimpanan persediaan ini biasanya berkisar antara 12 – 40% dari rata2 nilai persediaan barang. untk perusahan manufaktur, biaya penyimpanan biasanya secara konsisten rata2 sekitar 25%.

biaya kehabisan atau kekurangan bahan adalah yg paling sulit untuk diperkirakan. biaya ini timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan, baik permintaan dari pabrik untuk proses produksi maupun permintaan dari para pelanggan. biaya2 yg termasuk biaya kehabisan bahan antara lain: kehilangan penjualan, kehilangan langganan, biaya pemesanan khusus, terganggunya operasi, selisih harga, tambahan kegiatan manajerial, dsb. dalam prakteknya biaya2 ini sulit diukur karena pada kenyataannya biaya ini sering merupakan opportunity cost.

Jay Heizer dan Barry Render (2005) menjelaskan bahwa biaya penyimpanan (holding cost) adalah biaya yg berhubungan dg penyimpanan atau “membawa” persediaan dari waktu ke waktu. oleh karena itu, biaya penyimpanan juga meliputi biaya barang yg menjadi usang dan biaya yg berkaitan dg gudang, seperti asuransi, karyawan tambahan, dan pembayaran bunga. banyak perusahaan gagal untuk memasukan semua biaya penyimpanan persediaan. sebagai konsekuensinya, biaya penyimpanan persediaan sering terlalu kecil.

Biaya pemesanan (ordering cost) mencakup biaya persediaan, formulir, proses pemesanan, pekerjaan administrasi pendukung, dan sebagainya. ketika pesanan diproduksi, maka terdapat biaya pemesanan, tetapi biaya pemesanan ini menjadi bagian dari apa yg disebut sebagai biaya setup. biaya setup (setup cost) adalah biaya untuk menyiapkan mesin atau proses untuk memproduksi sebuah pesanan. prosis ini meliputi waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan dan mengganti perkakas atau alat bantu. para manajer operasi dapat menurunkan biaya pemesanan dengan mengurangi biaya setup dan menggunakan prosedur yg efisien seperti pemesanan dan pembayaran elektronik.

 

Klasifikasi Persediaan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut I Nyoman (2005), persediaan dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Terdapat tiga klasifikasinya, yaitu:

  1. Berdasarkan bentuknya.

Persediaan dapat diklasifikasikan menjadi bahan baku (raw materials), barang setengah jadi (WIP), dan produk jadi (finished product). Klasifikasi ini hanya berlaku pada konteks perusahaan manufaktur.

  1. Berdasarkan fungsinya.

Persediaan dapat dibedakan menjadi:

  1. Pipeline/transit inventory. Persediaan ini muncul karena lead time pengiriman dari suatu tempat ke tempat lain. Barang yang tersimpan di truk sewaktu proses pengiriman adalah salah satu contohnya. Persediaan ini akan banyak kalau jarak (dan waktu) pengiriman panjang. Jadi, persediaan jenis ini dapat dikurangi dengan mempercepat pengiriman misalnya dengan mengubah alat atau mode transportasi atau dengan mencari pemasok yang lokasinya lebih dekat (tentunya dengan mempertimbangkan konsekuensi lain seperti ongkos kirim, harga dan kualitas)
  2. Cycle stock. Ini adalah persediaan akibat motif memenuhi skala ekonomi seperti yang didiskusikan diatas. Persediaan ini mempunyai siklus tertentu. Pada saat pengiriman jumlahnya banyak, kemudian sedikit demi sedikit berkurang akibat digunakan atau dijual hingga akhirnya habis atau hampir habis, kemudian mulai dengan siklus baru lagi.
  3. Persediaan pengaman (savety stock). Fungsinya adalah sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan maupun pasokan. Perusahaan biasanya menyimpan lebih banyak dari yang diperkirakan dibutuhkan selama suatu periode tanpa harus menunggu.
  4. Anticipation stock. Persediaan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan akibat sifat musiman dari permintaan terhadap suatu produk. Walaupun anticipation stock juga pada hakekatnya mengantisipasi permintaan yang tidak pasti, namun perusahaan dapat memprediksi adanya kenaikan dalam jumlah yang significant (bukan sekedar pola acak).
  5. Persediaan berdasarkan sifat ketergantungan kebutuhan antara satu item dengan item lainnya, yaitu:
  6. Dependent demand item, merupakan item-item yang kebutuhannya tergantung pada kebutuhan item lain. Yang termasuk dalam dependent demand adalah komponen atau bahan baku yang akan digunakan untuk membuat produk jadi.
  7. Independent demand item, merupakan kebutuhan item yang tidak tergantung pada kebutuhan item lain. Yang termasuk dalam indepent demand adalah produk jadi karena kebutuhan akan satu produk jadi tidak langsung mempengaruhi kebutuhan produk jadi yang lain.

 

Fungsi Persediaan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Menurut Jaz Heizer dan Barry Render (2005), persediaan dapat melayani beberapa fungsi yang akan menambahkan fleksibilitas operasi perusahaan. Empat fungsi persediaan adalah:

  1. Untuk men-“decouple” atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk men-decouple proses produksi dari para pemasok.
  2. Untuk men-decouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada perdagangan eceran.
  3. Untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang.
  4. Untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga.

Untuk mengakomodasi fungsi persediaan, perusahaan memilikik empat jenis persediaan: (1) persediaan bahan baku, (2) persediaan barang setengah jadi, (3) persediaan pemeliharaan/perbaikan/operasi, (4) persediaan barang jadi.

Pengertian Persediaan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Persediaan (inventory) dalam konteks produksi dapat diartikan sebagai sumber daya menganggur (idle resource). Sumber daya menganggur ini belum digunakan karena menunggu proses lebih lanjut. Yang dimaksud dengan proses lebih lanjut disini dapat berupa kegiatan produksi seperti dijumpai pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran seperti dijumpai pada sistem distribusi ataupun kegiatan konsumsi seperti pada sistem rumah tangga (Rosnani Ginting, 2007).

NASA Task Load Index (NASA-TLX) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Meto­de NASA-TLX dikembangkan oleh Sandra G. Hart dari NASA-Ames Research Center dan Lowell E. Staveland dari san Jose State University pada tahun 1981. Metode ini dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang lebih mudah namun lebih sensitif pada pengukuran beban kerja

NASA-TLX adalah sebuah alat yang mengukur beban kerja operator secara subjektif. NASA-TLX mengizinkan penggunanya untuk menampilkan pengukuran beban kerja subjektif pada operator yang sedang bekerja dengan system manusia-mesin yang beragam. NASA-TLX adalah sebuah prosedur penilaian multi-dimensional yang memperoleh skor beban kerja secara keseluruhannya berdasarkan kepada berat rata-rata penilaian 6 sub skala. Subskala tersebut meliputi Kebutuhan mental (Mental Demand), kebutuhan Fisik (Physical Demand), Kebutuhan Waktu (Temporal Demand), Performansi (Own Performance), Usaha (Effort) dan Tingkat Stress (Frustration).

Subjective Workload Assesment Technique (SWAT) Method. (skripsi, tesis, dan disertasi)

Metode Subjective Workload Assesment Technique (SWAT) dikembangkan oleh Gary B. Reid dari Divisi Human Engineering pada Armstrong Laboratory, Ohio-USA digunakan menganalisa beban kerja yang dihadapi oleh seseorang yang harus melakukan aktivitas (baik yang merupakan beban kerja fisik maupun mental) yang bermacam-macam. Dalam penerapannya, SWAT akan memberikan penskalaan subjektif yang sederhana dan mudah dilakukan untuk mengkuantifikasikan beban kerja dari aktivitas yang bermacam-macam yang harus dilakukan oleh seorang pekerja.

SWAT juga akan menggambarkan sistem kerja sebagai sebuah model multi dimensional dari beban kerja yang terdiri atas tiga dimensi atau faktor yaitu (1) Beban Waktu, (2) Beban Usaha Mental (3) Beban Tekanan Psikologis. Masing-masing terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Dalam penerapannya setiap tingkatan untuk ketiga faktor tersebut akan dikombinasikan sehingga akhirnya membentuk 27 kombinasi tingkatan beban kerja mental.

Prosedur penerapan metode SWAT terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap penskalaan (Scale Development) dan tahap penilaian (Event Scoring). Pada langkah pertama, kombinasi tingkatan beban kerja mental diurutkan dengan berdasarkan persepsi yang di pahami oleh responden. Data hasil pengurutan kemudian ditransformasikan kedalam sebuah skala interval dari beban kerja dengan range 0-100. Pada tahap penilaian, sebuah aktivitas atau kejadian akan dinilai dengan dengan menggunakan rating 1 sampai 3 (rendah, sedang, dan/atau tinggi) untuk setiap tiga dimensi atau faktor yang ada.

Nilai skala yang berkatan dengan kombinasi tersebut (yang didapat dari tahap penskalaan) kemudian dipakai sebagai nilai beban kerja untuk aktivitas yang bersangkutan. Semaksimal mungkin diusahakan agar selama proses pengumpulan data dalam penerapan metode SWAT tidak mengganggu pekerjaan dari subyek (pekerja) yang diteliti.

Menurut Domenico (2003), dimensi-dimensi metode SWAT tidak independen, dan beban cenderung meningkat untuk kombinasi ketiga dimensi walaupun jika hanya satu dimensi yang berubah. Kondisi tersebut didefinisikan sebagai berikut:

 

 

  1. Beban Waktu/Time Load (T)

Beban waktu sangat dekat hubungannya dengan penggunaan waktu yang menjadi metode utama dalam mengevaluasi seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Beban waktu tergantung pada ketersediaan waktu senggang dan tumpang tindih yang terjadi di antara tugas-tugas. Hal ini sangat berhubungan dengan pemanfaatan analisis garis waktu sebagai metode primer untuk mengevaluasi apakah seseorang dapat menyelesaikan sebuah tugas atau tidak.

Beban kerja waktu dapat dibagi menjadi 3 level yaitu:

  1. Sering ada waktu luang. Interupsi atau penumpukan tugas diantara aktivitas-aktivitas jarang terjadi atau bahkan tidak ada sama sekali.
  2. Kadang-kadang mempunyai waktu senggang. Interupsi atau penumpukan aktivitas kadang terjadi.
  3. Hampir tidak ada waktu luang. Interupsi atau penumpukan jumlah aktivitas sering terjadi setiap waktu.
  1. Beban Usaha Mental/Mental Effort Load (E)

Beban usaha mental adalah sebuah indikator tentang jumlah perhatian atau tuntutan mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dengan beban usaha mental yang rendah maka konsentrasi dan perhatian yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah tugas akan minimal jumlahnya dan oleh karena itu kinerja hampir menjadi sesuatu yang otomatis. Secara umum hal ini disebabkan oleh kompleksitas tugas dan jumlah informasi yang harus diproses oleh seorang operator untuk melakukan tugas tersebut dengan baik.

Tuntutan yang tinggi oleh usaha mental membutuhkan perhatian atau konsentrasi total yang disebabkan oleh adanya kompleksitas tugas atau jumlah informasi yang harus diproses. Aktivitas-aktivitas seperti melakukan kalkulasi, membuat keputusan, mengingat atau menyimpan informasi dan pemecahan masalah adalah contoh-contoh usaha mental.

Beban kerja mental dapat dibagi menjadi 3 level yaitu:

  1. Sangat sedikit usaha mental atau konsentrasi secara sadar yang dibutuhkan. Aktivitas hampir bersifat otomatis dan membutuhkan sedikit perhatian atau bahkan tidak membutuhkan perhatian sama sekali.
  2. Usaha mental atau konsentrasi sadar dengan jumlah sedang. Kompleksitas aktivitas adalah sedang, dimana hal ini disebabkan oleh ketidaktentuan, kesulitan untuk melakukan prediksi atau kurang familiar. Di sini dibutuhkan banyak perhatian.
  3. Dibutuhkan banyak usaha mental dan konsentrasi. Aktivitas yang sangat kompleks membutuhkan perhatian total.
  1. Beban Tekanan Psikologis/Psychological Stress Load (S)

Beban tekanan psikologis mengacu pada kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kebingungan, frustasi yang terkait dengan kinerja tugas, sehingga membuat penyelesaian tugas menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Pada tekanan dengan level rendah maka seseorang akan merasa relatif rileks, begitu tekanan meningkat maka akan terjadi distraksi dan aspek-aspek yang bersangkutan yang terkait dengan tugas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam lingkungan individu.

Faktor-faktor tersebut meliputi hal-hal seperti motivasi, kelelahan, rasa takut, tingkat kemampuan, temperatur, kebisingan, vibrasi, atau ketenangan. Beberapa faktor tersebut dapat secara langsung mempengaruhi kinerja tugas ketika mereka mencapai level yang tinggi.

Beban tekanan psikologis dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu:

  1. Terjadi sedikit kebingungan, resiko, frustasi, dan kekhawatiran dimana hal-hal tersebut dapat diakomodasi secara mudah.
  2. Tekanan dengan tingkat sedang yang disebabkan oleh kebingungan, frustasi atau kekhawatiran yang ada dalam beban kerja. Dibutuhkan kompensasi yang signifikan untuk mempertahankan kinerja yang dibutuhkan.
  3. Tekanan tinggi atau sangat sering terjadi yang disebabkan oleh kebingungan, frustasi atau kekhawatiran. Dibutuhkan determinasi dan kontrol diri yang kuat.

Penghitungan Beban Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penghitungan beban kerja dapat di dasarkan pada penghitungan manusia yaitu segala aktivitas manusia yang dapat digolongkan menjadi kerja fisik (otot) dan kerja mental (otak). Meskipun tidak dapat dipisahkan, namun masih dapat dibedakan pekerjaan dengan dominasi fisik dan pekerjaan dengan dominasi aktivitas mental. Aktivitas fisik dan mental ini menimbulkan konsekuensi, yaitu munculnya beban kerja. Pengukuran beban kerja fisik dapat dilakukan dengan mengukur konsumsi energi dan/atau konsumsi oksigen selama aktivitas tersebut berlangsung. Sedangkan pengukuran beban kerja mental dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu :

  • Metode Pengukuran Objektif

Beban kerja mental dapat diukur dengan pendekatan fisologis (karena terkuantifikasi dengan dengan criteria obyektif, maka disebut metode obyektif). Kelelahan mental pada seorang pekerja terjadi akibat adanya reaksi fungsionil dari tubuh dan pusat kesadaran. Pendekatan yang bisa dilakukan antara lain :

  1. Pengukuran variabilitas denyut jantung
  2. Pengukuran selang waktu kedipan mata (eye blink rate)
  3. Flicker test
  4. Pengukuran kadar asam saliva
  • Metode pengukuran secara Subjektif

Metode pengukuran beban kerja secara subjektif merupakan pengukuran beban kerja mental berdasarkan persepsi subyektif responden/pekerja. Berikut ini merupakan beberapa jenis metode pengukuran subjektif :

  1. Subjective Workload Assessment Technique (SWAT)

Metoda SWAT merupakan multidimensional scale. Dalam model SWAT, performansi kerja manusia terdiri dari tiga dimensi ukuran beban kerja yang dihubungkan dengan performansi, yaitu :

  1. Time load atau beban waktu yang menunjukan jumlah waktu yang tersedia dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tugas
  2. Mental effort atau beban usaha mental, yang berarti banyaknya usaha mental dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
  3. Psychological stress atau beban tekanan psikologis yang menunjukkan tingkat resiko pekerjaan, kebingungan, dan frustasi.
  1. NASA TLX

Dalam NASA TLX terdapat 6 dimensi ukuran beban kerja yaitu Mental demand, Physical Demand, Temporal Demand, Performance, Effort dan Frustation Level.

  1. Modified Cooper Harper Scaling
  2. Multidescriptor Scale

Dalam penelitian ini, akan digunakan Rating Scale Mental Effort (RSME) sebagai satu alternatif baru dalam pengukuran beban kerja mental subyektif. Hasil RSME akan dibandingkan dengan hasil pengukuran dengan menggunakan NASA TLX dan variabilitas denyut jantung. Kriteria performansi, yaitu tingkat akurasi dan waktu reaksi juga akan digunakan sebagai validasi hasil pengukuran

Aturan Priorotas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Aturan prioritas (dispatching rules) digunakan untuk memilih satu operasi diantara operasi-operasi yang mengalami konflik pada mesin M pada setiap tahap, sebagai alternatif penugasan operasi mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Menurut Baker (1974) ada beberapa macam aturan prioritas atau penugasan order, yaitu :

  1. SPT(Shortest Processing Time), yaitu memilih operasi dengan waktu proses terpendek.
  2. EDD(EarliesC Due Date), yaitu memilih operasi dengan due date paling awal.
  3. FCFS(First Come First Serve), yaitu memilih operasi yang siap lebih awal.
  4. MWKR(Most Work Remaining), yaitu memilih job dengan suksesor
  5. MNOPR (Most Operation Remaining) yaitu memilih operasi dari job dengan suksesor terbanyak.
  6. LWKR(Last Work Remaining), yaitu memilih operasi dari job dengan suksesor paling sedikit.
  7. RANDOM, yaitu memilih operasi secara acak.

Metode Penjadwalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Menurut Ginting (2009) ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penjadwalan antara lain:

  1. Metode Forward

Metode ini menjadwalkan proses kerja dalam setiap sumber daya mulai sejak awal produksi dimulai (saat t=0) sampai dapat diselesaikan keseluruhan produk yang direncanakan atau dengan kata lain penjadwalan operasi bergerak searah dengan pergerakan waktu. Keunggulan penggunaan metode ini adalah minimumnya flow time sedangkan kekurangan dari metode ini adalah adanya kemungkinan untuk melewati due date.

  1. Metode Backward

Metode ini menjadwalkan produksi  mulai dari batas akhir diselesaikannya keseluruhan produk (due date) kemudian mundur ke belakang sampai didapatkan waktu dimulainya produksi. Keunggulan dari metode ini adalah tidak adanya produksi yang terlambat. (due date terpenuhi) sedangkan kelemahan dari metode ini adalah penjadwalan tidak dapat mendeteksi adanya sumber daya yang menganggur sehingga utilitas sumber daya yang ada tidak dapat maksimum.

Klasifikasi Penjadwalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Pinedo (2002) mengklasifikasikan penjadwalan menjadi beberapa jenis, yaitu:

  1. Penjadwalan mesin tunggal
  2. Penjadwala mesin pararel

Penjadwalan mesin pararel dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu:

  1. Penjadwalan n job pada mesin pararel identik

Pada penjadwalan jenis ini beban akan dialokasikan ke mesin yang kosong terlebih dabulu.

  1. Penadwalan n job pada mesin pararel non identik

Pada penjadwalan ini setiap mesin mempunyai fungsi yang sama tetapi waktu proses yang berbeda.

  1. Penjadwalan n job pada mesin pararel unrelated
    metode yang dapat digunakan pada penjadwalan mesin pararel, antara lain:
  2. Aturan LPT (Longest Processing Time)

Tujuan dan penggunaan aturan ini adalah untuk meminimasi makespan.

  1. Aturan SPT (Shortest Processing Time)

Tujuan dari penggunaan aturan ini adalah untuk meminimasi completion time.

  1. Atunan LRPT (Longest Remaining Processing Time)

Tujuan dari penggunaan aturan ini adalah untuk meminimasi maksimum lateness

  1. Penjadwalan flow shop dan flexible flow shop

Pada penjadwalan flow shop terdapat m mesin serial dimana masing-masing job harus melewati setiap mesin dan melewati rute yang sama. Flexible flow shop adalah perluasan dan flow shop dan mesin paralel. Pada kasus ini terdapat m mesin seri dengan c stage seri dengan sejumlah mesin identik untuk setiap stage. Menurut Baker (1974) penjadwalan flow shop merupakan suatu pergerakan unit-unit yang terus-menerus melalui suatu rangkaian stasiun – stasiun kerja yang disusun berdasarkan produk. Susunan suatu proses produksi jenis ini dapat diterapkan dengan tepat untuk produk – produk dengan design yang stabil dan diproduksi dalam skala yang besar. Pada penjadwalan flow shop ditemukan adanya beberapa masalah yang kritis yaitu:

  1. Pengelompokan tugas – tugas yang dibutuhkan dalam stasiun kerja sehingga dicapai kesetimbangan pada tingkat output dan memenuhi pembatasan urutan.
  2. Ketegangan yang diakibatkan susunan aliran lini terhadap pekerja. Pekerja akan bosan karena terbatasnya variasi kerja pada tiap stasiun dan panjang rentang pengendalian sepanjang lintasannya.
  3. Prioritas order pada flow shop dipengaruhi terutama pada pengirimnya dibandingkan tanggal pemrosesan.
    Dengan syarat : Flow shop hanya digunakan khusus untuk satu produk.
  4. Penjadwalan job shop dan flexible job shop
    Dalam penjadwalan job shop, terdapat m mesin dimana setiap job memiliki rute produksi yang harus diikuti. Mesin dapat digunakan lebih dari satu kali untuk memproses job yang sama. Kondisi ini sering disebut dengan Flexible job shop adalah perluasan dari job shop dan mesin paralel. Pada kasus ini terdapat m mesin seri dengan c stasiun kerja dengan sejumlah mesin identik untuk setiap stasiun kerja.

Menurut Ginting (2009), penjadwalan pada proses produksi tipe job shop lebih sulit dibandingkan penjadwalan pada proses produksi tipe flow shop. Hal ini disebabkan oleh 3(tiga) alasan, yaitu :

  1. Job shop menangani variasi produk yang sangat banyak. dengan pola aliran yang berbda-beda melalui pusat – pusat kerja.
  2. Peralatan pada job shop digunakan bersama-sama oleh bermacam – macam order pada prosesnya.
  3. Job yang berbeda mungkin ditentukan oleh prioritas yang berbeda pula. Hal ini mengakibatkan produk tertentu yang dipilih harus diproses seketika pada saat order tersebut ditugaskan pada suatu pusat kerja.

Pada penjadwalan job shop ada dua permasalahan utama yang harus diperhatikan, yaitu permasalahan pada job loading dan job sequencing.

  1. Job shop loading

Kegiatan awal yang dilakukan ketika ada order pada suatu job shop adalah menugaskan order-order tersebut kepada bermacam-macam pusat kerja untuk diproses. Suatu industri sering melakukan pemisahan job dan menugaskan bagian-bagian terpisah dari job tersebut kepada pusat – pusat yang berbeda untuk tujuan meningkatkan utilisasi sumber daya. Loading dengan metode penugasan merupakan suatu cara pembebanan pekerja-pekerja untuk job-job yang tersedia dengan tujuan minimasi total waktu kerja atau total biaya kerja.

  1. Job shop sequencing

Kegiatan yang dilakukan setelah job ditugaskan pada pusat kerja tertentu adalah menentukan urutan-urutan memprosesnya. Pemrosesan order merupakan hal yang penting karena mempengaruhi lamanya job akan diproses dalam sistem tertentu. Penjadwalan job shop meliputi aturan-aturan prioritas sequencing. Aturan-aturan ini diaplikasikan untuk seluruh job yang sedang menunggu dalam antrian. Pemilihan prioritas sequencing mempertimbangkan efisiensi penggunaan fasilitas dengan kriteria antara lain biaya set up, biaya persediaan WIP, waktu menganggur stasiun kerja, persentase waktu menganggur, dan rata-rata jumlah job yang menunggu.

  1. Pejadwalan open shop

Penjadwalan ini diterapkan untuk kasus m mesin dimana setiap job harus diproses lagi untuk setiap mesin. Akan tetapi waktu proses dapat bernilai nol. Tidak ada batasan urutan produksi untuk setiap Job, setiap job memiliki urutan proses yang berbeda pula.

Definisi dalam Penjadwalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Pengertian dan beberapa definisi yang di gunakan dalam penladwalan adalah (Bedworth ,1987) :

  1. Processing time (ti)

Adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Waktu untuk persiapan dan pengaturan (set-up) selama proses berlangsung sudah termasuk di dalam processing time.


  1. Release time (ri)

Adalah waktu ketika tugas menunggu sebelum diproses.

  1. Due date (di)

Adalah batas waktu dimana operasi terakhir dari suatu pekerjaan harus selesai.

  1. Completion time (Ci)

Adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mulai dari saat tersedianya pekerjaan sampai pada pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.

  1. Slack time (SLi)

Adalah ukuran dan perbedaan antar sisa waktu dari due date dan processing time. Rumus untuk slack time adalah: SLi = di – ti

  1. Flow time (Fi)

Adalah rentang waktu antara satu titik dimana tugas tersedia untuk diproses dengan suatu titik ketika tugas tersebut selesai. Jadi, flow time sama dengan processing time di jumlahkan dengan waktu ketika tugas menunggu sebelum diproses. Rumus untuk flow time adalah : Fi = Ci – ri

 

 

  1. Lateness (Li)

Adalah selisih antara completion time (Ci) dengan due date (di). Rumus untuk lateness adalah : Li = Ci – di

Jika nilai Lateness negatif disebut Earliness sedangkan bila bernilai positif disebut Tardiness.

  1. Tardiness (Ti)

Adalah selisih antara waktu selesai dengan due date untuk job yang terlambat. Rumus untuk tardiness adalah : Ti = Ci – di, untuk Ci > di

  1. Earliness (Ei)

Adalah selisih antara waktu selesai dengan due date untuk job yang selesai lebih awal. Rumus untuk tardiness adalah : Ti = di – Ci, untuk di > Ci

  1. Makespan (M)

Adalah total waktu penyelesaian pekerjaan – pekerjaan mulai dari urutan pertama yang dikerjakan pada mesin atau work center pertama sampai kepada urutan pekerjaan terakhir pada mesin atau work center terakhir. Rumus untuk makespan adalah : M = di – ri

Pajak Perseroan (Corporation Tax) (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Berdasarkan buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, jumlah hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 atas Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan kena pajak sampai Rp 50.000.000,00 dikenakan pajak 10 %
  2. Penghasilan kena   pajak   berikutnya   di   atas   Rp   000.000,00 –   Rp 100.000.000,00 dikenakan pajak 15 %
  3. Penghasilan kena pajak berikutnya diatas Rp 100.000.000,00 dikenakan pajak 30%

Dengan demikian, pengeluaran total proyek yang diperhitungkan dalam evahittsi finansial adalah pengeluaran-pengeluaran untuk pengembalian modal sendiri, pengembalian kredit pinjaman beserta bunganya, pengeluaran operasional dan pemeliharaan, biaya penyusutan untuk barang-barang umur ekonomisnya lebih pendek dari umur ekonomis proyek, dan pengeluaran untuk pajak.

Menurut Poerbo (1993) menyebutkan bahwa laba yang terkena pajak adalah pendapatan kotor atau revenue dikurangi dengan penyusutan dikurangi dengan biaya operasi dan pemeliharan dan dikurangi dengan bunga

Pengembalian Modal Pinjaman Berikut Bunga (skripsi, tesis, dan disertasi)

Bila selama masa konstruksi tidak dilakukan pembayaran pokok maupun bunga maka periode tersebut disebut masa tenggang (grace period), tetapi pengembalian modal pinjaman memiliki masa tenggang tertentu. Tenggang waktu tersebut diperhitungkan sejak peminjaman sampai proyek menghasilkan pendapatan atau keuntungan atau setelah berakhirnya masa konstruksi suatu tahap pelaksanaan. Besarnya modal pinjaman yang harus dikembalikan ialah  perkembargan nilai pinjaman akibat pembebanan bunga sejak modal pinjaman itu dipakai selama masa tenggang waktu (waktu pelaksanan).

Kodoatie (1994) menyatakan bahwa terdapat beberapa cara pengembalian hutang, diantaranya adalah :

  1. Pengembalian hutang dengan tidak melakukan cicilan,baik cicilan bunga maupun cicilan pokok pinjaman. Untuk metode ini modal pinjaman pada saat ini (present value) akan berkembang menjadi nilai yang akan datang (future value) sesuai dengan tingkat bunga dan masa pengembalian kredit.
  2. Pengembalian hutang hanya dengan membayar bunganya saja selama
    waktu pinjaman sehingga pada akhir waktu peminjaman, pinjaman yang harus dibayarkan masih sama dengan pinjaman awal.
  3. Pengembalian hutang dengan cara membayar bunga setiap tahun sesuai dengan tingkat  bunga  selama  masa  pengembalian  kredit  ditambah pembayaran angsuran modal pinjaman. Angsuran modal pinjaman ini dapat diartikan sebagai nilai uang yang akan datang (future value) dari modal   pinjaman   adalah   ekivalen   dengan   nilai  pembayaran   tahunan (annual  payment)   sebesar   angsuran   modal   pinjaman   selama   masa pengembalian kredit pada tingkat suku bunga yang telah ditentukan.
  4. Pengembalian hutang dengan cara melakukan cicilan, baik cicilan bunga maupun cicilan pokok pinjaman. Pada metode ini modal berkurang setiap tahun sehingga bunga yang dikenakan pada pinjaman juga berkurang.

Pengeluaran (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengeluaran gedung yang dihitung sebagai biaya atau pengehraran proyek (project expenditures) adalah hanya biaya atau ongkos-ongkos yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang (future cost) untuk memperoleh penghasilan-penghasilan nyang akan datang (future returns) (Pudjosumarto, 1985).

Pengeluaran untuk suatu bangunan komersial adalah sebagai berikut:

  1. Modal sendiri (investasi)
  2. Pengembalian modal pinjaman berikut bunga
  3. Pajak
  4. Biaya operasional dan pemeliharaan gedung
  5. Penyusutan gedung (depresiasi)

Aliran Keuangan (Cash Flow) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Didalam perusahan terdapat kas, baik bersifat kontinyu maupun yang bersifat tidak kontinyu. Ditinjau dari segi perputarannya pola kas meliputi aliran kas keluar (cash outflow) dan aliran kas masuk (cash inflow). Aliran kas keluar yang bersifat kontinyu misalnya pembayaran upah, pembelian bahan mentah, gaji dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat tidak kontinyu antara lain pembayaran bunga, dividend dan angsuran hutang. Aliran kas masuk yang bersifat kontinyu misalnya penjuaian tunai dan penerimaan piutang. Sedangkan yang tidak kontinu, adanya penjualan saham, penjualan aktiva tetap, penerimaan kredit dari bank dan lain-lain. Perubahan aliran kas baik yang disebabkan adanya kenaikan maapun penurunan pemasukan dan pengeluaran akan mempengaruhi posisi kas. Pertimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar, akan menentukan besamya saldo kas pada suatu saat (Syafaruddin, 1993).

Berbagai cara penilaian usul investasi didasarkan pada diran kas (cash flow) dan bukan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku, karena untuk dapat menghasilkan keuntungan tambahan, kita harus punya kas untuk dapat menghasilkan keuntungan tambahan kita harus punya kas untuk ditanamkan kembali. Kita mengetahui bahwa keuntungan yang dilaporkan dalam buku. belum pasti dalam bentuk kas, sehingga demikian jumlah kas yang ada dalam perusahaan belum tentu sama dengan jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam buku (Bambang, 1997).

Landasan Penilaian Kelayakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Untuk melakukan studi kelayakan, terlebih dahulu harus ditentukan aspek-aspek apa saja yang akan dianalisa. Aspek-aspek tersebut terdiri dari: Aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek ligkunganm aspek legal dan ekonomi finansialnya. (Umar, 2003).

Dalam prakteknya, penilaian kelayakan usaha oleh pihak perencana (investor) lebih banyak didasarkan pada analisis finansial setelah analisis sistem informasi manajemen yang direncanakan dirasakan layak. Di sisi lain tim penilai kelayakan usaha (instansi terkait dan atau evaluator lain) relatif mengalami kesulitan untuk menilai kelayakan proyek tanpa adanya prosedur dan sistem penilaian yang relatif baku dan dapat dikuantifikasi. (Umar, 2003)

Prosedur yang banyak dilembangkan adalah prosedur yang terdiri dari tiga kriteria terboboti, yakni kemampuan dipasarkan (40%), kelayakan teknis (30%), dan profitabilitas (30%). Jadi untuk menentukan potensi komersialisasi, maka harus dilakukan tiga tipe evaluasi yakni evaluasi pemasaran untuk menentukan potensi permintaan komersial; evaluasi kelayakan teknis untuk menentukan kinerja teknologis; dan evaluasi profitabilitas untuk menentukan keuntungan finansial dan ekonomis.

Pengertian Studi Kelayakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Studi kelayakan adalah suatu penelitian tentang dapat tidaknya suatu investasi dilaksanakan secara menguntungkan (Kama: 2004,2), dalam pengertian yang lain bahwa studi kelayakan atau sring disebut sebagai Feasibility Studies merupakan suatu bahann pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, menerima atau menolak dari  sauatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan (Husnan, 2000).

Peralatan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Peralatan standar keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi sangatlah penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin terjadi dalam proses konstruksi. Mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja maka semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau Personal Protective Equipment (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja (Ervianto, 2002).

Adapun peralatan/perlengkapan tersebut antara lain :

  • Pakaian Kerja
  • Sepatu Kerja
  • Kacamata Kerja
  • Penutup Telinga
  • Sarung Tangan
  • Helm
  • Masker
  • Jas Hujan
  • Sabuk Pengaman
  • Tangga
  • P3K

Kecelakaan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja , termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi daalam perjalana berangkat dari rumah menuju tempat kerja daan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui (Permenaker no. Per 03/Men/1994).

Kecelakaan kerja adalah kejadian merugikan yang tidak direncanakan, tidak terduga, tidak diharapkan serta tidak ada unsur kesengajaan (Hinze, 1977 dalam Bambang Endroyo, 2006).

 Keselamatan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri (Ervianto, 2002).

Elemen-elemen yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program keselamtan kerja adalah :

  • Komitmen pimpinan perusahaan untuk mengembangkan program yang mudah dilaksanakan
  • Kebijakan pimpinan tentang keselamtan dan kesehatan kerja
  • Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya kesehatan dan keselamatan dalam bekerja
  • Ketentuan pengawas selama proyek berlangsung
  • Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung
  • Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan
  • Pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja
  • Melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja
  • Mengukur kinerja program keselamtan dan kesehatan kerja
  • Pendokumentasian yang memadai dan pencatatan kecelakaan kerja secara kontinu

Proyek Konstruksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Suatu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Selain itu, proyek konstruksi juga memiliki karakteristik yaitu bersifat unik, membutuhkan sumber daya (manpower, material, machines, money, method), serta membutuhkan organisasi (Ervianto, 2002).

Manajemen Proyek Konstruksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Suatu proyek konstruksi biasanya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Selain itu, suatu proyek konstruksi juga memiliki karakteristik yang tunggal dan unik. Karakteristik proyek konstruksi yang sangat kompleks menyebabkan kebutuhan akan manajemen proyek konstruksi menjadi sangat penting. Berikut disajikan beberapa definisi manajemen proyek antara lain :

  • Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu (Ervianto, 2002).

Manajemen proyek adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang lebih ditekankan pada pola kepemimipinan, pembinaan kerjasama, serta mendasarkan pada faktor usaha pencapaian tujuan proyek (Soehendradjati, 1990).

Keuangan Daerah (skripsi, tesis dan disertasi)

Keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Wojang, 1995). Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dijelaskan, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua hal yang saling berkaitan, terutama bila dikaji dalam konteks otonomi daerah. Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD. Berbeda dengan desentralisasi fiskal dalam kaitan dengan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal lebih banyak bersinggungan dengan kebijakan fiskal nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal tidak terlepas dari konteks APBN, sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro nasional (Saragih, 2003). Namun demikian, kebijakan desentralisasi fiskal juga berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya APBD. Konkretnya adalah kebijakan alokasi atau transfer dana pusat kepada daerah, apapun sistem, bentuk dan jenisnya, adalah dalam kerangka pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan yang sudah diserahkan kepada daerah melalui otonomi daerah atau desentralisasi (Cheema dan Rondinelli, 1983).

Konsep desentralisasi fiskal dalam kebijakan fiskal nasional mempunyai pengaruh terhadap struktur dan fungsi keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan desentralisasi, keuangan daerah atau APBD banyak bergantung kepada sumber pendapatan yang diberikan pusat, seperti dana alokasi umum (DAU), pembagian penerimaan dari sumberdaya alam (SDA), pembagian penerimaan dari pajak, serta sumber pendapatan lainnya yang diserahkan pusat kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi (Umar, 1999).

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”, serta Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain sebagai berikut:

  1. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas;
  2. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan;
  3. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Menurut Saragih (2003), bahwa bila dikaitkan dengan peranan pemerintah daerah, maka pada pokoknya anggaran harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya :

  1. Pertanggungjawaban pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi;
  2. Hubungan erat antara fasilitas penggunaan dana dan pemasukannya; dan
  3. Pola pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan yang pada akhirnya menjamin tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi daerah.

Untuk itu, Undang-undang No. 32 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, telah meletakkan landasan hukum yang kuat dan pengaturan yang lebih terinci dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah, bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, transparan dan akuntabel seiring dengan semangat otonomi daerah. Aschauer (2000) menjelaskan bahwa persoalan kebijakan fiskal pemerintah mencakup “how much you have”, “how much you pay for it”, dan how much you use it”. Selain cara bagaimana pemerintah membiayai pengeluarannya, faktor efektivitas dan efisiensi   pengeluaran pemerintah baik besarnya (size) maupun struktur alokasinya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup penyusunan, penguasaan, pelaksanaan, penatausa­haan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Devas, 1989; Bastian, 2002; Domai, 2002). Dengan demikian, rangkaian kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dimaknai sebagai suatu proses atau alur kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausa­haan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan ke­uangan daerah itu sendiri (Mamesah, 1995). Untuk itu penge­lolaan keuangan daerah pasca Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tidak lain adalah bagaimana implementasi pengelolaan keuangan daerah ke­ depan sesuai dengan amanat dari peraturan perundangan di bidang keuangan negara/daerah tersebut.

Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal: pertama, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD. Kedua, daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran. Selain untuk memungkinkan adanya perbaikan pada tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas setiap kegiatan pemerintahan (penghematan anggaran sesuai standar analisa belanja), redefisini anggaran juga harus mencakup ketetapan apakah suatu layanan publik masih harus diproduksi sendiri oleh pemerintah daerah atau cukup disediakan oleh pemerintah daerah melalui kemitraan atau privatisasi (Saragih 2003; Mardiasmo, 2004).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen yang dipakai sebagai tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarkat di daerah (Barata dan Trihartanto, 2004). Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (Kaho, 1997).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama periode waktu tertentu (satu tahun) serta merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Devas, dkk, 1989 dan Simanjuntak, 2001). Dengan demikian, anggaran daerah harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah. Bertitik tolak dari norma umum anggaran daerah tersebut, maka anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran (Widodo, 2001), sebagai berikut:

  1. Keadilan Anggaran;Keadilan merupakan salah satu misi utama yang diemban pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi aloksi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi maupun masyarakat luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat daerah;
  2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran;Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas;
  3. Kegiatan dalampencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya merupakan faktor penentu efisiensi dan efektivitas anggaran;
  4. Anggaran Berimbang dan Defisit; Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Keuangan, maupun Pinjaman Daerah. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan;
  5. Disiplin Anggaran;Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk satu (1) tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Sedangkan pencatatan atas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah di Indonesia. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya tidak dibenarkan melak­sanakan kegiatan/proyek melampaui batas kredit anggaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, harus pula dihindari kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar unit kerja antara belanja rutin dan belanja pembangunan serta harus diupayakan terjadinya integrasi kedua jenis belanja tersebut dalam satu indikator kinerja; dan
  6. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, peme­rintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harusdilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independent yang memerlukan.

Anggaran daerah sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan, ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semuaaktivitas dan berbagai unit kerja (Saragih, 2003). Secara lebih spesifik, Davey (1988) dan Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa anggaran daerah dalam proses pembangunan merupakan:

  1. Instrumen Politik. Anggaran daerah adalah salah satu instrumen formal yang menghubungkan eksekutif daerah dengan tuntutan dan kebutuhan publik yang diwakili oleh Legislatif Daerah;
  2. Instrumen Kebijakan Fiskal. Dengan mengubah prioritas dan besar alokasi dana, anggaran daerah dapat digunakan untuk mendorong,memberikan fasilitas dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah;
  3. Instrumen Perencanaan.Di dalam anggaran daerah disebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan di masing-masing unit kerja; dan
  4. Instrumen Pengendalian.Anggaran Daerah berisi rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap unit kerja. Hal ini dilakukan agar unit kerja tidak melakukan overspending, underspending atau mengalokasikan anggaran pada bidang yang lain.

Berdasarkan uraian sebelumnya, jelas bahwa anggaran daerah tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan dis­tribusi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pe­rencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan me­ngandung arti bahwa anggaran daerah men­jadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa ang­garan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efek­tivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Domai, 2002). Sebelum Undang-undang Otonomi Daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang berimbang, di mana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing daerah (Saragih, 2003).

Berkaitan dengan sistem anggaran, dikenal tiga (3) macam sistem anggaran yakni, anggaran surplus, anggaran balance, dananggaran deficit. Disebut anggaran balance jika pengeluarannya sama dengan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran tertentu. Sedangkan sistem anggaran deficit memungkinkan pemerintah mempunyai pengeluaran yang melebihi pendapatannya. Kekurangan (deficit) kemudian ditutup melalui pinjaman, baik dari/melalui masyarakat (obligasi) maupun pinjaman luarnegeri (hutang). Sedangkan anggaran surplus adalah penerimaan diupayakan lebih tinggi dari pengeluaran, sehingga terdapat surplus atau tabungan (Haz, 2001; dan Suparmoko, 2002).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, struktur APBD di Indonesia, terdiri atas: (1) Pendapatan daerah, (2) Belanja daerah, dan (3) Pembiayaan. Ketiga komponen tersebut harus ada dalam setiap penyusunan APBD. Namun, bagaimana kondisi APBD suatu daerah, apakah defisit atau surplus, tergantung pada kapasitas pendapatan daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tidak ada keharusan anggaran belanja semua daerah harus surplus atau defisit. Ada daerah yang APBD-nya surplus dan sebaliknya ada daerah yang APBD-nya defisit (Saragih, 2003).

Apabila APBD suatu daerah menunjukkan posisi defisit, maka pemerintah daerah harus menetapkan sumber pembiayaan defisit anggarannya dalam struktur APBD. Komponen pembiayaan ini sangat penting untuk melihat sumber-sumber yang dapat diusahakan daerah. Biasanya sumber pembiayaan defisit dapat dilakukan melalui pinjaman dalam negeri dan luar negeri, serta melalui penjualan aset-aset daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah (perda) yang bersangkutan.

Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah (skripsi, tesis dan disertasi)

Pakpahan (1997) menjelaskan bahwa kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, yakni pelimpahan sebagian wewenangpemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

Ketentuan Umum dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan; “. Sedangkan yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah “Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (intergovernmentalfiscalrelationssystem), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hubungan keuangan merupakan sebuah sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah.

Pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat perlu dilakukan karena tidak semua wewenang pemerintahan diberikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah (pemerintah sub-nasional). Oleh karena itu, kepentingan dan kebutuhan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pusat atau negara juga harus tersedia secara memadai.

Dana perimbangan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi. Dalam arti sederhana, dana perimbangan adalah pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 159 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri atas:

  1. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: (i) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan; (ii) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan; dan (iii) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari: (i) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; (ii) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; (iii) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan; (iv) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; (v) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; dan (vi) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Daerah penghasil sumberdaya alam, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait. Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumberdaya alam ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
  2. DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-undang.
  3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk: (i) mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional; (ii) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah dikoordinasikan dengan Gubernur. Penyusunan kegiatan khusus dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (Business News, No. 6742/27-3-2002, hal. 5), yaitu:

  1. Pembagian kekuasaan yang rasional di antara tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana;
  2. Pembagian seluruh sumber dana yang adil dan memadai untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan, dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
  3. Upaya fiskal oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan pembagian yang adil atas seluruh beban pengeluaran pemerintah daerah dalam masyarakat.

Dimensi ekonomi-politik hubungan keuangan pusat dan daerah tercermin dalam proses pengambilan kebijakan tentang dana perimbangan. Dana perimbangan, yang merupakan instrumen penyeimbang fiskal pusat dan daerah, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Djaenuri (1999) mengemukakan beberapa model hubungan keuangan pusat dan daerah yang dapat dijadikan sebagai alternatif pendekatan antara lain adalah:

  1. By percentage, yakni distribusi penerimaan yang diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), royalti atau license fee, land rent, di bidang kehutanan dan pertambangan umum serta pertambangan migas yang diberikan sebagian hasilnya kepada daerah dengan persentase tertentu;
  2. By origin, yakni bahwa distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan;
  3. By formula, yakni distribusi penerimaan ke daerah yang didasarkan kepada suatu formula tertentu atau mempertimbangkan faktor-faktor tertentu; by grant to reimburse cost: artinya transfer keuangan kepada daerah untuk membiayai satu jenis pengeluaran tertentu;
  4. By ad hoc grants, yakni transfer keuangan yang didesain oleh pemerintah pusat yang didasarkan pada antara lain alokasi prioritas nasional atau alokasi tambahan yang ditujukan untuk tujuan tertentu untuk satu tahun anggaran tertentu.

Berdasarkan berbagai pendekatan di atas, maka pendekatan dalam merumuskan dana perimbangan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, yakni: by percentage of share – pendekatan dalam menghitung bagi hasil pajak dan non-pajak (shared taxes and non taxes); by formula – pendekatan dalam menghitung dana alokasi umum (blockgrant) dan by ad hocatau special grant – pendekatan dalam menghitung dana alokasi khusus (specialgrant) yang sebagian besar didasarkan atas kebutuhan khusus atau yang sifatnya sangat mendesak.

Sarundajang (2001) mengemukakan bahwa secara teoretis terdapat beberapa pendekatan dalam merumuskan hubungan keuangan pusat dan daerah, yakni: (1) pendekatan kapitalisasi (permodalan); (2) pendekatan pendapatan; (3) pendekatan pengeluaran; dan (4) pendekatan komprehensif. Dalam pendekatan permodalan, pemerintah daerah memperoleh modal permulaan yang diharapkan untuk diinvestasikan menurut cara-cara yang dapat menghasilkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran rutin. Modal untuk pemda sebagai pemberian dari pusat – dapat berbentuk bantuan (grant), sehingga tidak diperlukan adanya pembayaran kembali atau pengembalian dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pendekatan pendapatan, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumber pendapatan bagi daerah yang dipandang potensial di masing-masing daerah untuk mengelola sejumlah urusan pemerintahan. Kendala yang dapat muncul dari pelaksanaan pendekatan pendapatan ini adalah adanya perbedaan (disparitas) potensi sumber daya (ekonomi) di masing-masing daerah. Berbeda dengan pendekatan pendapatan,pendekatan berdasarkan pengeluaran menegaskan bahwa pusat memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemda untuk membiayai pengeluaran tertentu. Pendekatan ini memungkinkan adanya suatu mekanisme agar sejumlah uang cukup tersedia bagi pemda (baik dari pusat atau daerah) untuk memberikan pelayanan sesuai target nasional.Dalam pendekatan komprehensif, sumber pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun bagian dari sumber pendapatan nasional seperti pajak, diberikan kepada pemda sebanding dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan komprehensif, terutama dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, yakni:

  1. Perlunya dasar perhitungan dalam penyusunan anggaran pemda guna penentuan potensi penerimaan daerah dan kebutuhan-kebutuhan pengeluarannya.
  2. Proporsi pendanaan pemerintah pusat dan daerah hendaknya memperhatikan alasan tentang otonomi, swasembada dan pendekatan pendapatan.
  3. Kebutuhan pengeluaran tiap daerah berbeda-beda menurut kompleksitas permasalahan dan cakupan pelayanannya.
  4. Alokasi dana pusat ke daerah untuk menyeimbangkan PAD dengan kebutuhan pengeluarannya.
  5. Karena adanya perbedaan potensi pendapatannya, maka ada daerah yang berkelebihan dan ada daerah yang kekurangan anggaran.

Secara detail konsep dana perimbangan diatur lebih lanjut dalam Perauran Pemerinah No. 104 Tahun 2000 tentang “Dana Perimbangan” sebagai mana telah diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2001. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan tentang tata cara pembagian dana perimbangan yang terdiri atas tiga komponen transfer di atas. Khusus untuk bagian daerah dari penerimaan pajak pusat, telah dibuat peraturan teknis pelaksanaannya secara tersendiri, yaitu dalam Perauran Pemerinah No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2000 untuk bagi hasil PBB. Sedangkan  pengaturan bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) perorangan diatur melalui Perauran Pemerinah No. 115 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK. 04/2001.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan desentralisasi jelas harus didukung oleh kebijakan dana perimbangan yang sering disebut dengan desentralisasi fiskal (fiscaldecentralization). Namun, tidak dapat diartikan secara sempit bahwa desentralisasi fiskal adalah sama dengan dana perimbangan. Akan tetapi dana perimbangan merupakan instrumen penting dari proses pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sebab komponen dalam dana perimbangan sudah mencerminkan unsur dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Ketiga komponen dalam dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan dari masing-masing sumber dana perimbangan tersebut saling mengisi dalam proses implementasi otonomi daerah, meskipun masing-masing berbeda kebijakan dan fungsinya. Dana bagi hasil lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Sedangkan fungsi DAU adalah sebagai pemerataan fiskal antardaerah (fiscalequalization) di Indonesia. Fungsi dana alokasi khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat (emergency).

Sumber pokok keuangan daerah setelah dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah, sebagian besar masih berasal dari dana pembagian dari APBN atau pemerintah pusat. Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam (SDA) berlimpah, sebenarnya daerah tersebut memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari SDA. Namun, selama ini diakui jumlah dana yang diterima daerah, terutama daerah penghasil potensial SDA, dari pusat masih relatif kecil.

 

Sistem pembagian hasil dari sumberdaya alam (SDA) selama ini tidak transparan, sehingga daerah yang relatif kaya akan sumberdaya alam banyak yang dirugikan. Dalam hal ini terjadilah apa yang dinamakan ketimpangan atau disparitas (disparity) pembangunan antardaerah, misalnya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Undang-undang otonomi daerah yang baru “sudah” mengakomodasikan hal tersebut. Misalnya, bagi hasil dari sumberdaya alam antara pusat dan daerah. Di samping itu, bagi hasil pajak pusat yang didaerahkan (sharedtaxes) terdiri atas tiga jenis pajak, yakni PBB, BPHTB, dan PPh perorangan. Baik pajak yang didaerahkan maupun pembagian hasil sumberdaya alam didasarkan atas pendekatan persentase dari total.

Dana perimbangan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi di daerah,  diharapkan dapat menjadi insentif bagi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan catatan tentunya porsi untuk anggaran pembangunan harus lebih besar dari porsi untuk belanja rutin daerah (Suparmoko, 2002).Di samping itu, pusat juga tetap mendorong adanya distribusi pembangunan di seluruh daerah yang diaktualisasikan ke dalam pos pengeluaran pembangunan dalam APBN di luar dana perimbangan. Pos belanja pembangunan ini dikelola sepenuhnya oleh pusat, tetapi proyek-proyeknya ada di berbagai daerah di tanah air. Sumber dana pembangunan ini berasal dari dana rupiah murni yang disediakan pemerintah pusat dan pinjaman luar negeri (foreignloan). Ini artinya di samping dana perimbangan, secara tidak langsung pemerintah pusat juga melakukan distribusi anggaran pembangunan melalui pos belanja pembangunan setiap tahun dalam APBN untuk duapuluh (20) sektor. Namun, pengeluaran pembangunan yang ada dalam APBN sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan jarang melibatkan daerah. Idealnya, apa yang direncanakan oleh pusat didasarkan atas kebutuhan riil daerah yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindari adanya duplikasi program atau proyek pembangunan pusat yang ada di daerah.

Otonomi dan Desentralisasi (skripsi, tesis dan disertasi)

Desentralisasi menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Bird dan Vaillancourt (1998) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan subnasional. Menurut Rondinelli (2001), bahwa desentralisasi didefinisikan sebagai transfer wewenang dan tanggungjawab dalam fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintahan yang ada di bawahnya ataupun kepada sektor swasta.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah, adalah: “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 1 butir 6 menjelaskan, bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia., dan dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan, jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom (Adisubrata, 1999).

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah berarti adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansi dari desentralisasi; yang berarti otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua sisi dalam satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti (Mardiasmo, 2002 dan Saragih, 2003). Namun demikian, terdapat perbedaan pengertian desentralisasi dengan otonomi. Dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan lebih rendah; sedangkan otonomi berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara (Devas, 1997 dan Saragih, 2003). Dengan kata lain, desentralisasi adalah berkurangnya atau diserahkannya sebagian atau seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah; sehingga daerah yang menerima kewenangan bersifat otonom, yakni dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas, sesuai wewenang yang diserahkan kepada daerah (Smoke dan Lewis, 1996).

Sidik (2002) menjelaskan hal yang sama, bahwa desentralisasi merupakan instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxingpower), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, di dalam setiap pendistribusian fungsi atau kewenangan (power) dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah harus disertai atau diikuti dengan distribusi pembiayaan atau keuangan yang memadai (sufficient). Dalam hubungan ini, Beier dan Ferrazzi (1998) menjelaskan bahwa otonomidaerah umumnya diikuti dengan kebijakan desentralisasi fiskal, sebagai instrumen di dalam mendukung daerah dalam pelayanan publik dengan transfer dana ke daerah.

Rondinelli (2001) membagi desentralisasi menjadi empat (4) kelompok, yaitu: (1). Dekonsentrasi (deconsentration), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat di daerah. (2). Pendelegasian (delegation),yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tartentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi regular yang dikontrol secara tak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai kekuasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereignauthority). (3). Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber panerimaan serta mengatur penggunaannya, dan (4). Privatisasi (privatization)yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi non-pemerintah atau swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi organisasi tersebut untuk ambil bagian secara nyata dalam proses pembangunan nasional. Gagasan ini lebih menonjol dalam rangka debirokratisasi dalam arti pengambilan keputusan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan melibatkan organisasi-organisasi non-pemerintah.

Tujuan politis untuk meningkatkan tingkat responsifitas birokrasi terhadap keinginan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyediaan pelayanan tersebut, memerlukan sekurang-kurangnya tujuh (7) persyaratan untuk keberhasilan desentralisasi (Sidik, 2002), yaitu:

  1. Tahapan pelaksanaan desentralisasi harus realistis disesuaikan dengan pengembangan institusi, sistem dan prosedur dan mekanisme koordinasi di lingkup pemerintahan, dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia;
  2. Keselarasan antara proses penyerahan kewenangan fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan dokumen;
  3. Desain dan kerangka kerja proses desentralisasi harus terkait dengan kemampuan keuangan dan kewenangan fiskal yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya, sehingga keinginan rakyat yang diwakili oleh DPRD dalam penyediaan barang publik diharapkan mampu didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menanggung biaya atas penyediaan barang publik tersebut;
  4. Masyarakat lokal harus diberikan informasi yang transparan tentang beban yang mereka tanggung sebagai konsekuensi atas penyediaan barang publik tersebut terutama melalui sosialisasi, debat publik dan dialog lainnya yang bermanfaat bagi peningkatan kebutuhan barang publik sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat;
  5. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan preferensinya dalam penyediaan barang publik melalui suatu mekanisme yang memungkinkan kehendak masyarakat tersebut dapat ditampung dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah dan DPRD yang menghasilkan suatu peraturan daerah tentang penyediaan barang publik dan implikasi pembiayaannya;
  6. Adanya jaminan sistem akuntabilitas publik, transparansi dan tersedianya informasi keuangan dan pembangunan daerah yang memadai, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja aparat pemerintah daerah, dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk merespon secara proporsional terhadap kinerja pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lingkungan ini memungkinkan baik aparat daerah maupun DPRD dituntut untuk responsif terhadap aspirasi masyarakatnya; dan
  7. Instrumen desentralisasi terutama yang menyangkut aspek ketentuan perundangan, kelembagaan, struktur pelayanan yang menjadi tugas pemerintah daerah, maka mekanisme kontrol dan dukungan pembiayaan harus didesain sedemikian rupa sehingga mampu untuk mendukung keinginan politis dari masyarakat.

Ketujuh persyaratan tersebut menghendaki otonomi daerah dan desentralisasi harus berjalan seiring. Namun demikian keduanya, yakni otonomi daerah dan desentralisasi masing-masing memiliki makna tersendiri. Istilah otonomi daerah lebih cenderung pada aspek yang bersifat politik tentang kekuasaan negara (politicalaspect); sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada aspek administrasi negara (administrationaspect) (Stewart, 1988 dan Pide, 1997).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.

Litvack et. al. (1998) memberikan argumen yang mendukung desentralisasi dengan mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena: (1) Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya; (2) Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat; dan (3) Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Teori Resource Based View

Teori resource based view membahas mengenai apa saja yang termasuk dalam unsur dasar resource base view dan khususnya mengidentifikasi sumber daya yang ada, yang tidak dapat ditiru (Schumpeter, 1934). Sumber daya harus dikembangkan terus menerus untuk menghadapi perubahan pasar. Proses dinamik pengembangan sumber daya yang memberikan hasil secara terus menerus digambarkan memerlukan peningkatan kapabilitas (Cyert dan March 1963, Moorman dan Miner 1997).

Hingga akhir 1980-an, pandangan berbasis sumber daya ditandai dengan proses yang agak terbatas. Pembahasan terhadap pentingnya potensi perusahaan-sumber daya tertentu dapat ditemukan dalam karya ekonom seperti Chamberlin dan Robinson pada tahun 1930-an (Chamberlin 1933; Robinson 1933) yang kemudian dikembangkan oleh Penrose (1959). Para ekonom ini menyatakan bahwa aset dan kemampuan unik dari perusahaan-perusahaan merupakan faktor penting yang menimbulkan persaingan tidak sempurna dan pencapaian laba normal.

Perkembangan selanjutnya membahas bahwa resource dapat menjadi sumber keunggulan bersaing berkelanjutan (sustained competitive advantage) telah banyak menjadi tema riset dalam manajemen strategis. Konsep ini kemudian menggunakan kerangka analisis five force model dari 3 Porter (1980). Konsep tersebut menekankan bahwa peluang perusahaan akan lebih besar dan ancaman akan lebih kecil bila perusahaan berada dalam industri yang menarik (attractive industry). Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam konsep ini yaitu: Pertama, sumberdaya yang dimiliki atau strategi yang dilakukan perusahaan dalam satu industri atau satu kelompok strategik (strategic group) adalah homogen. Kedua, sumberdaya yang digunakan untuk implementasi strategi memiliki mobilitas tinggi. Dengan adanya mobilitas sumberdaya ini, heterogenitas sumberdaya tidak akan bertahan lama karena sumberdaya tersebut akan mudah didapatkan dan dimiliki perusahaan lain dalam satu industri atau kelompok strategic (David, 2011).

Menurut Ferreira et al., (2011), keberhasilan perusahaan amat ditentukan oleh sumberdaya yang dimilikinya dan kapabilitas perusahaan yang mampu mengubah sumberdaya itu menjadi sebuah economic benefit. Sumberdaya perusahaan (Firm Resource) bisa berwujud (misalnya: pabrik, tanah, kendaraan, bahan baku dan mesin) maupun tidak berwujud (misal: merk, reputasi dan keahlian, budaya perusahaan, struktur, persepsi dan proses yang dimiliki).

Fokus penelitian ini adalah sumberdaya tak berwujud (intangible resource) yang dikenali sebagai aset yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan  bersaing. Nilai tambah dari sumberdaya tak berwujud ini sulit untuk diimitasi pesaing dan langka untuk diperoleh.

Produktifitas Tenaga Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Masalah peningkatan produktifitas kerja dapat dilihat sebagai masalah keperilakuan, tetapi juga dapat mengandung aspek-aspek teknis . Untuk mengatasi hal itu  perlu pemahaman yang tepat  tentang faktor-faktor penentu keberhasilan meningkatkan produktifitas kerja, sebagian diantaranya berupa etos kerja yang harus dipegang teguh oleh semua orang dalam organisasi (Sondang P. Siagian, 2002)

Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengetahui tingkat produktifitas tenaga kerja pada sektor industri pengolahan (khususnya industri besar sedang). Cara pertama adalah dengan membagi nilai tambah yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, sedangkan cara kedua adalah dengan cara membandingkan nilai tambah yang dihasilkan dengan pengeluaran untuk tenaga kerja. Masing-masing metode tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan.

Dengan cara pertama, bisa diketahui berapa jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Sedangkan dengan cara kedua, kita bisa mengetahui besarnya nilai tambah yang dihasilkan untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk biaya tenaga kerja. Salah satu kelebihan dari cara kedua dibandingkan dengan cara pertama adalah cara ini dapat menghilangkan pengaruh perubahan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi, seperti halnya ketika menghitung nilai tambah output rasio dan tingkat efisiensi.

Rasio Nilai Tambah Terhadap Output (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

 

Secara definisi, output adalah hasil yang diperoleh baik berbentuk barang maupun jasa dari pemanfaatan seluruh faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan yang ikut serta dalam proses produksi. Output merupakan penjumlahan seluruh nilai input antara dan input primer atau nilai tambah bruto atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha. Atau kalau dilihat dari sudut penggunaan/konsumsi, output juga disebut sebagai permintaan akhir dari  nilai barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu jenis industri pengolahan pada suatu periode tertentu.

Output dinilai atas dasar harga produsen yaitu suatu tingkat harga yang diterima oleh produsen pada transaksi yang pertama. Nilai output masih bersifat bruto, karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal dan pajak tak langsung.

Konsep nilai tambah berkaitan erat dengan penghitungan output. Keduanya merupakan konsep penghitungan neraca ekonomi yang berkaitan  dengan kegiatan produksi. Nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses produksi, menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi barang dan jasa yang habis atau dianggap habis dipakai dalam suatu proses produksi, seperti bahan baku, bahan bakar, dan lain-lain. Penghitungan nilai tambah bruto dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi dengan input antara.

Sistem Jaringan Jalan (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

 

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari jaringan jalan primer, dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan  hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan pedesaan.

  1. Sistem Jaringan Jalan Primer

Sistem jaringan jalan primer disusun untuk menghubungkan secara menerus semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, sampai ke pusat kegiatan lingkungan, dan menghubungkan antar pusat kegiatan nasional sebagai pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional.

  1. Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder disusun untuk menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil sebagai pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 34 Tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa menurut fungsinya jalan umum dikelompokan sebagai berikut.

  1. Jalan arteri

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Sedangkan jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, antara kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

  1. Jalan kolektor

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, sedangkan jalan kolektor sekunder menghubungkan antara kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

  1. Jalan lokal

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan

  1. Jalan lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah. Jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dengan jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Jalan lingkungan sekunder menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

Multidimensional Scaling (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Multidimensional scaling (MDS) adalah salah satu teknik penyekalaan yang sering digunakan untuk memposisikan sekelompok obyek secara relatif di dalam sebuah  peta preseptual (grafik dengan 2 sumbu X-Y atau lebih dengan dimensi sumbu yang saling berlawanan seperti tinggi-rendah, pahit-manis dan sebaginya). Secara umum MDS dapat membantu untuk menentukan (1) dimensi yang paling sering digunakan oleh responden dalam menilai suatu obyek, (2) berapa jumlah dimensi yang digunakan dalam penilaian tersebut, (3) hubungan relatif dari masing-masing dimensi, (4) hubungan obyek yang diamati secara preseptual.

Semua obyek yang diamati memiliki dimensi obyektif dan dimensi preseptual. Sebagai contoh produk motor Honda Kharisma memiliki dimensi warna merah dan hitam, rem cakram, serta mesin 125 CC, hal ini adalah dimensi obyektif. Sedangkan di sisi lain konsumen juga dapat beranggapan bahwa motor Honda Kharisma memiliki body kurang langsing dan kurang lincah, mahal namun irit. Hal-hal tersebut dapat juga dinamakan dimensi preseptual atau dimensi subyektif. Dua produk dapat memiliki ciri fisik yang sama namun dapat dipandang secara lain karena merek yang berbeda dianggap mencerminkan kualitas yang berbeda.

Perbedaan MDS dengan metode interdependen lainnya seperti  analisis faktor dan analisis cluster, adalah bahwa analisis faktor mengelompokkan faktor-faktor yang memiliki korelasi yang tinggi. Analisis cluster didasarkan pada pengamatan sekelompok variabel dan menentukan profil tiap kelompok. Sedangkan pada MDS responden bebas mengambil kesimpulan ataupun berangapan tentang suatu produk sehingga tidak dapat ditentukan nilai penyimpangannya. (Hair, 1998).

Pemetaan preseptual dalam metode MDS sangat sesuai digunakan untuk :

  1. Mengeksplorasi dan mengidentifikasi dimensi-dimensi tak dikenal yang dapat mempengaruhi tingkah laku atau anggapan responden terhadap suatu obyek.
  2. Membandingkan dua atau lebih obyek secara langsung sekalipun basis persamaan atau nilai pembanding obyek-obyek tersebut tidak dapat didefinisikan.

Citra Merek (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Merek adalah nama, istilah, simbol atau kombinasi hal-hal tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Sebuah merek merupakan janji pemasar untuk menjanjikan sebentuk fitur, manfaat dan layanan kepada pembeli secara konsisten. Merek dapat disampaikan dalam 6 level pengertian (Kotler, 2002) yaitu:

 

  1. Atribut             : sebuah merek membawa atribut-atribut tertentu
  2. Manfaat : atribut diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan/emosional.
  3. Nilai : merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produk.
  4. Budaya             : merek dapat mewakili sebuah budaya tertentu.
  5. Kepribadian : merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu.
  6. Pengguna : merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut.

Penciptaan sebuah merek mengimplikasikan pengkomunikasian sebuah citra merek (brand image) tertentu melalui cara-cara tertentu, kepada target pasar yang mengkaitkan sebuah merek dengan seperangkat asosiasi tertentu.

Meenaghan (1995) berpendapat bahwa sebuah produk adalah sesuatu yang bersifat fisik, sementara merek tidak memiliki penampakan fisik, tetapi ia nyata sebagaimana produk. Merek muncul seperti sebuah mitos di dalam imajinasi konsumen.

Citra merek mengacu pada schematic memory dari sebuah merek, yang meliputi interpretasi target pasar pada atribut produk, manfaat, situasi penggunaan, pengguna dan karakteristik perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan ketika kita mendengar atau melihat suatu nama merek. Seberapa kuat suatu citra merek? Untuk sebagian besar konsumen merek-merek seperti Coca-Cola, Mc Donalds, Oil of Olay, Microsoft dan Calvin Klein dapat membangkitkan pola yang kaya akan arti dan perasaan (Hawkins, Best & Coney, 1998)

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) ketika seorang konsumen tidak mempunyai pengalaman dengan sebuah produk, mereka cenderung untuk mempercayai merek yang terkenal adalah bagus dan bernilai  serta secara tidak langsung memberikan jaminan akan kualitas, keandalan dan jasa pelayanan yang baik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membeli (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang atau jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkannya. Dengan mempelajari perilaku membeli, manajer akan mengetahui kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan; dan kemudian mengidentifikasikannya untuk mengadakan segmentasi pasar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli adalah berbeda-beda untuk masing-masing orang, disamping jenis produk dan saat pembeliannya pun berbeda. Faktor-faktor tersebut adalah:(Swastha, 1997).

  1. Kebudayaan

Kebudayaanadalah simbol dan fakta kompleks, yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada.

  1. Kelas Sosial

Fakor sosio kultural yang mempengaruhi keputusan membeli adalah kelas sosial dalam masyarakat. Golongan atas cenderung untuk membeli barang-barang kelas atas juga.

  1. Kelompok Referensi Kecil

Kelompok referensi kecil ini juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya, dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, konsumen selalu mengawasai kelompok tersebut baik tingkah laku fisik maupun mentalnya. Termasuk kelompok referensi kecil adalah: tetangga, teman kerja dan lain-lain.

  1. Keluarga

Pengambil keputusan dalam keluarga dalam membeli suatu barang berganti-ganti atau berbeda tergantung peruntukkan jenis barangnya. Anak-anak seringkali tidak mau menerima apa yang dipilhkan oleh orang tuanya.

  1. Pengalaman

.Pengalaman dapat mempengaruhi pengatan seseorang dalam bertingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lalu atau dapat pula dipelajari, sebab dengan belajar seseorang dapat mendapatkan pengalaman.

  1. Kepribadian

Kepribadian merupakan polas sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Variabel-variabel yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang adalah: aktivitas, minat, dan opini

  1. Sikap dan kepercayaan

Sikap dan kepercayaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi pandangan dan perilaku pembelian konsumen. Sikap itu sendiri mempengaruhi kepercayaan, dan kepercayaan juga mempengaruhi sikap.

 

  1. Konsep Diri

Konsep diri merupakan cara bagi seseorang untuk melihat dirinya sendiri, pada saat yang sama dia mempunyai gambaran tentang diri orang lain. Misalnya orang yang mengkonsepkan dirinya sebagai pria macho akan sangat mudah dibujuk untuk membeli produk-produk yang berbau macho.

Alat Analisis Perilaku Konsumen (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Seluruh kegiatan manajemen pemasaran dikonsentrasikan pada tujuan utamanya, yaitu kepuasan konsumen. Karena itu feedback dari konsumen merupakan  informasi penting bagi manajemen untuk dipakai dalam pengambilan keputusan. Salah satu alat analisis perilaku konsumen adalah pentahapan keputusan konsumen.

Tahapan dalam suatu keputusan membeli pada umumnya melalui proses-proses sebagai berikut: (Umar, 2000)

  1. Tahap-1: Pengenalan Masalah. Pada situasi ini seseorang menaydari bahwa ia mempunyai suatu masalah atau suatu kebutuhan.
  2. Tahap-2: Pencarian informasi . untuk mengatasi masalah di atas ia mencari informasi lebih banyak, misalnya lewat majalah, surat kabar,d an lain-lain.
  3. Tahap-3: Evaluasi Alternatif. Pada tahap ini calon pembeli menggunakan informasi untuk mengevaluasi pilihan-pilihan produk yang tersedi di pasaran.
  4. Tahap-4: Keputusan Pembelian. Pada tahap ini konsumen sesungguhnya melakukan tindakan sesungguhnya pembelian terhadap suatu produk
  5. Perilaku Setelah Pembelian: pada tahap ini konsumen akan melakukan tindakan lebih jauh, setelah pembelian dilakukan, berdasarkan tingkat kepuasannya.

 

Teori Resource Based View (skripsi, tesis dan disertasi)

Teori resource based view membahas mengenai apa saja yang termasuk dalam unsur dasar resource base view dan khususnya mengidentifikasi sumber daya yang ada, yang tidak dapat ditiru (Schumpeter, 1934). Sumber daya harus dikembangkan terus menerus untuk menghadapi perubahan pasar. Proses dinamik pengembangan sumber daya yang memberikan hasil secara terus menerus digambarkan memerlukan peningkatan kapabilitas (Cyert dan March 1963, Moorman dan Miner 1997).

Hingga akhir 1980-an, pandangan berbasis sumber daya ditandai dengan proses yang agak terbatas. Pembahasan terhadap pentingnya potensi perusahaan-sumber daya tertentu dapat ditemukan dalam karya ekonom seperti Chamberlin dan Robinson pada tahun 1930-an (Chamberlin 1933; Robinson 1933) yang kemudian dikembangkan oleh Penrose (1959). Para ekonom ini menyatakan bahwa aset dan kemampuan unik dari perusahaan-perusahaan merupakan faktor penting yang menimbulkan persaingan tidak sempurna dan pencapaian laba normal.

Perkembangan selanjutnya membahas bahwa resource dapat menjadi sumber keunggulan bersaing berkelanjutan (sustained competitive advantage) telah banyak menjadi tema riset dalam manajemen strategis. Konsep ini kemudian menggunakan kerangka analisis five force model dari 3 Porter (1980). Konsep tersebut menekankan bahwa peluang perusahaan akan lebih besar dan ancaman akan lebih kecil bila perusahaan berada dalam industri yang menarik (attractive industry). Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam konsep ini yaitu: Pertama, sumberdaya yang dimiliki atau strategi yang dilakukan perusahaan dalam satu industri atau satu kelompok strategik (strategic group) adalah homogen. Kedua, sumberdaya yang digunakan untuk implementasi strategi memiliki mobilitas tinggi. Dengan adanya mobilitas sumberdaya ini, heterogenitas sumberdaya tidak akan bertahan lama karena sumberdaya tersebut akan mudah didapatkan dan dimiliki perusahaan lain dalam satu industri atau kelompok strategic (David, 2011).

Menurut Ferreira et al., (2011), keberhasilan perusahaan amat ditentukan oleh sumberdaya yang dimilikinya dan kapabilitas perusahaan yang mampu mengubah sumberdaya itu menjadi sebuah economic benefit. Sumberdaya perusahaan (Firm Resource) bisa berwujud (misalnya: pabrik, tanah, kendaraan, bahan baku dan mesin) maupun tidak berwujud (misal: merk, reputasi dan keahlian, budaya perusahaan, struktur, persepsi dan proses yang dimiliki).

Fokus penelitian ini adalah sumberdaya tak berwujud (intangible resource) yang dikenali sebagai aset yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan  bersaing. Nilai tambah dari sumberdaya tak berwujud ini sulit untuk diimitasi pesaing dan langka untuk diperoleh.

  1. Kaderisasi Partai Politik

Dalam perkembangannya, kaderisasi partai politik merupakan fungsi yang terabaikan sejak awal kehidupan partai politik sampai masa pasca Orde Baru sekarang ini. Pada masa lalu, kaderisasi dilakukan bukan oleh partai politik, melainkan oleh ormas-ormas yang menjadi underbow di partai. Pimpinan partai tinggal menerima anggota-anggota partai yang telah dihasilkan oleh ormas-ormas tersebut. Hingga saat ini, proses kaderisasi tidak sepenuhnya pula mendapatkan perhatian meskipun fungsi ini sepenuhnya telah di pegang oleh partai politik sendiri. Pada masa demokratisasi sekarang ini, pimpinan partai politik seharusnya melakukan pendidikan politik kepada anggota partai secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan anggota-anggota partai politik yang akan menjadi pimpinan nasional di masa mendatang (Mawasdi 2007 dan Sigit, 2011). Oleh karena itu, tepat sekali bila dikatakan bahwa partai politik adalah penghasil pimpinan nasional di masa depan. Bila partai politik mampu menghasilkan anggota partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.

Pengertian mengenai kaderisasi sendiri dimuat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Dalam pernyataan para ahli menyebutkan bahwa kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2014). Sedangkan menurut Surbakti (2009) bahwa kaderisasi mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Hal ini memberikan kejelasan bahwa partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan kaderisasi terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural kaderisasi yang dilakukan partai politik tersebut.  Oleh karena itu proses kaderisasi juga mencakupfungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan.

Menurut Syafie (2009) bahwa kaderisasi politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Oleh karenanya istilah kader atau kaderisasi (proses pengkaderan) bukan sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dan karena berbagai serifikat formal yang dimiliki. Istilah kader lebih mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematik, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insaninsan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang (Miriam, 2008).

Ditambahkan pula menurut Miriam (2008) bahwa pentingnya kader adalah apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, kaderisasi politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Menurut Miriam   (2008 ) tujuan dari kaderisasi politik dilaksanakan untuk mencari orang-orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai serta memperluas partisipasi politik. Dikatakan pula bahwa tujuan kaderisasi politik yaitu menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Ditambahkan pula bahwa menurut Ichlasul  (2006) bahwa kaderisasi politik digunakan untuk menunjukan latihan dan persiapan untuk kepemimpinan. Sementara itu menurut Andre (2015) menyebutkan bahwa tujuan kaderisasi politik adalah individu diseleksi untuk menjalankan peranan-peranan politik dan pemerintahan dengan kriteria-kriteria tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaderisasi sendiri bukanlah agenda yang selesai dalam waktu yang singkat. Kaderisasi menempuh proses panjang karena proses pendidikan hanya akan dapat berhasil ketika telah dijalankan secara simultan dan menyentuh aspek yang menyeluruh. Disebut sebagai proses dengan aspek yang menyeluruh dikarenakan meningkatnya pengetahuan tidaklah cukup tanpa diimbangi oleh adanya kesadaran dan dorongan untuk menggunakan pengetahuan yang didapat dalam rangka perjuangan menggapai tujuan (cita-cita). Oleh karenanya dalam kaderisasi nilai-nilai ideologi partai menjadi sangat penting untuk ditransferkan Dalam pendidikan kader perlu diberikan pengetahuan yang bersifat motivatif yang berdasarkan pada pengetahuan yang luas, sehat dan mendalam.

Penelitian Sukmajati (2011) menunjukkan bahwa dasar ideologis Partai-partai Islam tidak memiliki korelasi dengan model partai. Dalam konteks ini, orang bisa berharapbahwa partai-partai Muslim-Nasionalis akan mengadopsi tipe ideal model partai pemilihan,sementara partai Islam akan mengadopsi tipe ideal model partai berbasis massa. Sebagai diungkap oleh penelitian ini, partai-partai Muslim-Nasionalis, khususnya PAN dan PKB cenderung mengadopsi tipe ideal partai berbasis massa dan model partai berbasis elit. Sementara di, pada kasus PKS dan PPP cenderung mengadopsi tipe partai berbasis massa. Di sisi lain, kasus PBR dan PBB menunjukkanbahwa partai-partai ini cenderung mengadopsi tipe ideal dari model partai berbasis elit. Dalam hal transisi kepemimpinan, partai-partai Islam tersebut cenderung didominasi oleh seorang pemimpin tunggal sehingga mereka sering dipandang hanya sebagai kendaraan untuk ambisi pribadi pemimpinkarismatik mereka. Sebagaimana terungkap dalam penelitian ini, dalam mengelola organisasi partai di kantor pusat, sebagian besarpartai-partai Islam bergantung pada peran pemimpin karismatik mereka, termasuk untuk kepentingan utama mereka dalam hal sumber keuangan. Dalam menciptakan dan memelihara hubungan politik dengan anggotanyadan pendukungnya, kebanyakan dari mereka juga mengandalkan mekanisme informal, seperti patron-clientmekanisme, hubungan interpersonal dan jaringan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian dari kaderisasi adalah pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Kepemimpinan Islam (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam agama Islam juga diajarkan bagaimana model kepemimpinan Islam yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beekun dan Badawi (1999) menyatakan bahwa landasan moral kepemimpinan Islam mencakup kemajuan pemimpin atau pengikut melalui empat tahap perkembangan spiritual, yaitu; Iman, Islam, Taqwa, dan Ihsan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam diturunkan terutama dari tiga sumber dasar: (i) Alquran, (ii) praktik dan ucapan Nabi Muhammad saw, dan (iii) praktik keempat Khalifah (Abu Baker, Umar, Utsman, dan Ali Radi Allahu Anhum) dan pengikut yang saleh (Jihad Mohammad, 2015).

Almoharby dan Neal (2011) menyatakan bahwa kepemimpinan Islam tidak bersifat diktator atau menindas – ini bertentangan dengan prinsip shuratis tentang Islam dasar, dan prinsip ijma, atau konsensus.Kepemimpinan Islam juga tidak dapat mengandalkan legitimasinya pada kekayaan, keluarga, suku atau tradisi. Hanya Alquran dan Sunnah yang memberikan legitimasi yang diakui kepada para pemimpin Islam, melalui media diskusi dan wacana dengan umat Islam lainnya. Kepemimpinan Islam terkait dengan kekuasaan dan otoritas dengan cara yang membedakannya dari kepemimpinan dalam konteks budaya dan agama lainnya, yang paling jelas karena universalisnya, akar theocentric (Mir, 2010). Prinsip kepemimpinan yang diekstraksi terutama dari Alquran dan biografi Nabi Muhammad SAW dan rekan-rekannya untuk orientasi urusan pemerintahan dan pembangunan kepemimpinan yang baik dan etis untuk membimbing para pemimpin Islam dalam menjalankan organisasi Islam secara tepat dan efektif. Ini mengacu pada tradisi sains, pemujaan, keadilan, dan Ihsan yang paling mulia, dan berusaha menanamkan nilai-nilai ini pada umat Islam (Khaliq, 2009; Khan, 2007).

Kepemimpinan Islam dicontohkan di dalam Alquran. Ratu Sheba (Bilqis) diberikan sebagai contoh seorang pemimpin yang baik, sedangkan Raja Firaun Mesir diberikan sebagai contoh pemimpin yang buruk. Alquran memuji cara Ratu Sheba menangani ancaman invasi oleh tentara Nabi Sulaiman. Dia mencari nasehat kepada semua penasehatnya. Mereka menyarankan, apabila dilawan dengan kekerasan, maka tentara dan perang Sueliman yang kuat dapat dengan mudah memenangkan perempuran. Sebagai gantinya, dengan bijak menyarankan Ratu Sheba berdamai dengan Sulaiman sehingga negaranya terhindar dari bencana. Di sisi lain, Raja Firaun Mesir tidak menanggapi saran penasehatnya. Apabila dia diberi saran yang tidak disukainya, dia berkata, “Aku ingin membuat kau melihat apa yang aku lihat, aku membimbingmu ke jalan yang benar” (40:29). Kedua cerita ini menunjukkan dengan jelas bahwa Quran menunjukkan bahwa konsultasi itu penting bagi kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif harus bisa menafsirkan nasehat yang diberikandengan bijak (Hadara & Ennany, 2009).

Kepemimpinan Islam berurusan dengan pengelolaan organisasi dari perspektif pengetahuan yang diperoleh dari sumber pengetahuan Islam yang terungkap dan sumber pengetahuan Islam lainnya dan menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan keyakinan dan praktik Islam (Kazmi, 2007). Ini adalah konsep yang prinsip-prinsipnya berasal dari doktrin Tauhid seperti yang dipraktikkan oleh Nabi (SAW) (Khaliq, 2007). Allah berfirman dalam Al-Quran  At Taubah:9 (33) “Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai”. Demikian pula dalam Ash-Shaff : 61 (9) “Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Kepemimpinan Islam dipandang sebagai salah satu yang membantu individu dalam mencapai kebahagiaan di dunia nyata”.

Ahmad dan Ogunsula (2011) menyatakan bahwa cara umum untuk memperbaiki dan menciptakan lingkungan internal yang memungkinkan pengembangan kepemimpinan Islam dalam organisasi seperti institusi pendidikan, sektor swasta, sektor publik, rumah sakit dan sebagainya. Kepemimpinan dalam Islam merupakan kepercayaan. Seorang pemimpin dipercayakan memimpin sekelompok orang atau mengelola sebuah organisasi dimana pemimpin itu bertanggung jawab. Ada dua tingkat kepercayaan dan akuntabilitas. Dimana kepercayaan dan akuntabilitas berjalan beriringan.. Seorang pemimpin dipercaya oleh Tuhan dan bertanggungjawab kepada Tuhan atas kepercayaan-Nya itu. Pemimpinnya jugadipercaya oleh orang-orang dan bertanggung jawab kepada mereka. Kepemimpinan juga merupakan tugas kolektif (Hadara &Enany, 2009).

Berdasarkan telaah literatur diatas, disimpulkan bahwa kepemimpinan Islam adalah proses atau kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi orang lain, serta adanya usaha dan kerjasama sesuai dengan Al Quran dan Assunnah untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

 

Prinsip-Prinsip Dasar Kepemimpinan (skripsi, tesis dan disertasi)

Prinsip, sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama berdasarkan motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk membangun dirinya atau organisasi.Menurut Covey (1997),prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi dan konsekuensi. Mungkin prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalansebagai sebuahpetunjuk yang tidak dapat dirubah.Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti; keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan.Menurut Covey (1997), karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Seorang yang belajar seumur hidup tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga diluar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar.
  2. Berorientasi pada pelayanan dalam arti bahwa seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsipmelayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama.Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik.
  3. Membawa energi yang positif yaitu bahwa seorang pemimpin menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif, seperti:
  4. Percaya pada orang lain

Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi danmempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian.

  1. Keseimbangan dalam kehidupan

Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya.Berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olah raga, istirahat dan rekreasi.Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

  1. Melihat kehidupan sebagai tantangan

Kata ‘tantangan’ sering di interpretasikan negatif. Dalam hal ini tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, ketrampilan, kreatifitas, kemauan, keberanian, dinamisasi dan kebebasan.

  1. Sinergi

Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan.Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya.Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. Menurut The New Brolier Webster International Dictionary, sinergi adalah satu kerja kelompok, yang mana memberi hasil lebih efektif dari pada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergis dengan setiap orang atasan, staf, teman sekerja.

  1. Latihan mengembangkan diri sendiri

Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi.Jadi dia tidak hanya berorientasi pada proses. Proses daalam mengembangkan diri terdiri dari beberapa komponen yang berhubungan dengan: (1) pemahaman materi; (2) memperluas materi melalui belajar dan pengalaman; (3) mengajar materi kepada orang lain; (4) mengaplikasikan prinsip-prinsip; (5) memonitoring hasil; (6) merefleksikan kepada hasil; (7) menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan materi; (8) pemahaman baru; dan (9) kembali menjadi diri sendiri lagi.

Mencapai kepemimpinan yang berprinsip tidaklah mudah, karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk, misalnya: (1) kemauan dan keinginan sepihak; (2) kebanggaan dan penolakan; dan (3) ambisi pribadi.Untuk mengatasi hal tersebut, memerlukan latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Latihan dan pengalaman sangat penting untuk mendapatkan perspektif baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Locke, dkk., 2009).

Sharma & Jain (2013) dan Amanchukwu, dkk. (2015)mendeskripsikan sebelas prinsip dasarkepemimpinan yang diterapkan oleh US States Army yaitu:

  1. Mahir secara teknis. Seorang pemimpin harus memahami tugasnya dan memiliki keakraban yang solid dengan tugaskaryawan yangberbeda;
  2. Menembangkan rasa tanggung jawab pada pekerja. Memberi bantuanuntuk mengembangkan ciri-ciri karakter baik yang akan membantukaryawan melaksanakan tanggung jawab profesional mereka;
  3. Memastikan tugas dipahami, diawasi, dan tercapai. Komunikasi adalah kunci. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif. Pemimpin menghabiskan sebagian besar waktu mereka terlibat dalam komunikasi. Dalam beberapa studi, pemimpin organisasi
    (manajer) menghabiskan 70 sampai 90 persen waktu mereka masing-masing dalam komunikasi dan kegiatan terkait;
  4. Memastikan karyawan mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan tidak hanya staf junior, tapi juga staf seniordan orang-orang penting lainnya juga;
  5. Mengenali orang-orang sekitarnya dan memperhatikan kesejahteraan mereka;
  6. Mengenali dirinya dan selalu berusaha memperbaiki diri. Hal ini bisa terlaksanamelalui belajar mandiri, pendidikan formal, lokakarya,refleksi, dan berinteraksi dengan orang lain;
  7. Membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu.Menggunakan waktu untuk memecahkan masalah dengan baik, pengambilan keputusan, dan alat perencanaan;
  8. Bertanggung jawab atas pekerjaan.
  9. Menjadi teladan yang baik bagi diri sendiri dan karyawan;
  10. Melatih kerja tim.Tidak hanya berfokus pada departemen / bagiannya saja, tapi fokus secara keseluruhan organisasi sebagai entitas yang harus belajar dan berhasil bersama; dan
  11. Menggunakan kemampuan penuh organisasi melalui pengembangan semangat tim untuk mencapai tujuan organisasi.

Hukum alam tidak dapat dihindari dalam proses pengembangan pribadi. Perkembangan intelektual seseorang seringkali lebih cepat dibanding perkembangan emosinya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencapai keseimbangan diantara keduanya, sehingga akan menjadi faktor pengendali dalam kemampuan intelektual. Pelatihan emosional dimulai dari belajar mendengar.Mendengarkan berarti sabar, membuka diri, dan berkeinginan memahami orang lain.Latihan ini tidak dapat dipaksakan. Langkah melatih pendengaran adalah bertanya, memberi alasan, memberi penghargaan, mengancam dan mendorong. Dalam proses melatih tersebut, seseorang memerlukan pengontrolan diri, diikuti dengan memenuhi keinginan orang (Fry, dkk., 2003)

Mengembangkan kekuatan pribadi akan lebih menguntungkan dari pada bergantung pada kekuatan dari luar. Kekuatan dan kewenangan bertujuan untuk melegitimasi kepemimpinan dan seharusnya tidak untuk menciptakan ketakutan.Peningkatan diri dalam pengetahuan,ketrampilan dan sikap sangat dibutuhkan untuk menciptakan seorang pemimpin yang berpinsip karena seorang pemimpin seharusnya tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga emosional (IQ, EQ dan SQ) (Algahtani, 2014; Amanchukwu, dkk., 2015).

Berdasarkan telaah literatur diatas, prinsip-prinsip kepemimpinan mencakup paradigma yang terdiri dari beberapa ide utama berdasarkan motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk membangun dirinya atau organisasi, meliputi elemen: kompetensi, long life education, furure oriented, tanggung jawab, problem solver, dan decision maker.

Perencanaan Mutu (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Peningkatan mutu adalah merupakan salah satu kiat bagi perusahaan untuk memperoleh konsumen dan menjadikannya sebagai pelanggan tetap. Usaha untuk peningkatan mutu tidak terlepas dari perencanaan mutu karena mutu yang baik disebabkan oleh perencanaan mutu yang tepat.

Perencanaan mutu merupakan kegiatan pengembangan produk dan proses yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Juran,1995). Kegiatan ini berupa serangkaian langkah-langkah yaitu :

  1. Merumuskan tujuan mutu
  2. Mengidentifikasikan pelanggan (mereka yang terkena dampak upaya pencapaian tujuan).
  3. Menentukan kebutuhan pelanggan
  4. Mengembangkan keistimewaan produk yang merespon kebutuhan pelanggan.
  5. Mengembangkan proses yang dapat menghasilkan keistimewaan produk tersebut.
  6. Menciptakan pengendalian proses dan menggubah rencana hasil menjadi kekuatan operasi.

Kegiatan menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasikan yang terkena dampak (pelanggan), dan menetapkan kebutuhan pelanggan merupakan langkah-langkah dari QFD, sedangkan kegiatan mengembangkan keistimewaan produk, mengembangkan keistimewaan proses dan mengembangkan pengendalian proses merupakan langkah yang dilakukan setelah QFD. Berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas bahwa QFD sangat erat hubungannya dengan perencanaan mutu.

 

  1. Quality Function Deployment (QFD)

Quality Function Deployment, teknik ini digunakan pertama kali di perusahaan Mitsubishi Kobe Shipyard di Jepang. Teknik ini tumbuh dari teknik manajemen mutu terpadu . Istilah QFD timbul dari gagasan bahwa mutu berarti menghasilkan kepuasan pelanggan dan tugas pengembangan mutu adalah menciptakan ( menyebarkan) fungsi produk untuk menciptakan mutu (David Inwood, 1995).

QFD didefinisikan oleh Uselac sebagai :

“Suatu praktek untuk mendesain proses-proses dalam suatu perusahaan untuk memberikan tanggapan kepada kebutuhan para konsumennya”.

 

Walaupun QFD adalah sebuah teknik yang penting , tetapi teknik ini hanya merupakan sebuah tahap dalam proses pendefinisian produk yang dapat mengatasi kekurangan pada produk yang ada saat ini.

Teknik penyajian QFD adalah berupa matrik yang disebut dengan matrik korelasi atau rumah mutu (house of quality). Keuntungan/manfaat utama yang diberikan oleh teknik QFD adalah (David dan Stanley, 1997):

  1. Memusatkan rancangan produk dan jasa baru pada kebutuhan pelanggan.
  2. Dengan berfokus pada efesiensi waktu, hal tersebut akan mengurangi lamanya waktu yang diperlukan untuk daur rancangan secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi waktu untuk memasarkan produk-produk baru. Perkiraan-perkiraan terbaru memperlihatkan adanya penghematan antara sepertiga sampai setengah dibandingkan dengan saat sebelum menggunakan QFD.
  3. Mendorong terselenggaranya tim kerja. Semua keputusan dalam proses diambil berdasarkan ketetapan bersama dalam diskusi seluruhh departemen. Masing-masing anggota tim kerja mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dan memiliki sesuatu untuk disumbangkan kepada proses.
  4. Menyediakan suatu cara untuk membuat dokumentasi proses dan menyediakan suatu dasar yang kukuh untuk mengambil keputusan rancangan.

Definisi Kepemimpinan (skripsi, tesis dan disertasi)

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan
para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka.Sebagaimana didefinisikan oleh Yukl (2010), kepemimpinan adalah the process of directing and influencing the task related activities of groupmembers. Kepemimpinanadalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Konsep kepemimpinan terbagi menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses, dan sebagai atribut. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai,bawahan, atauyang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantumenciptakan suatu budaya produktif dalamorganisasi. Adapun dari sisi atribut,kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorangpemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memilikikemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan,sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka (Griffin & Lopez, 2005; Ullah, et.al., 2011; Alemu, 2016).

Menurut Rivai (2004) kepemimpinan (leadership) adalah proses mempengaruhi atau memberikan contoh kepada pengikutnya melaluikomunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Keseluruhan tindakan untuk mempengaruhi dan mendorong orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap bisa dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses pemberian jalan yang mudah daripada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kartono (2008) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah salah
hubungan dan pengaruh antara pemimpin dengan yangdipemimpin. Kepemimpinan tumbuh dan berkembang sebagai hasil interaksi otomatis antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pendapat lainnya tentang kepemimpinan dikemukakan oleh Sani yang menjelaskan kepemimpinan sebagai berikut: ”…kepemimpinan sebagai pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemampuan dan antusias…” (Sani, 1987:232). Maka, dapat diperoleh suatu gambaran bahwa pemimpinbertindak untuk mengarahkan kelompok, sehingga anggota kelompok mempunyai arah yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus selalu berada di tengah untuk memberikan dorongan agar dapat tumbuh kehendak yang nyata, berada di depan untuk memberikan contoh teladan dan berada di belakang untuk memberikan pengaruh yang positif sehingga iklim dan kondisi organisasi secara sehat dapat dijaga. Disamping menjaga wibawa pemimpin terhadap bawahannya, maka seorang pemimpin harus berani tampil untuk maju ke depan.

Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa kepemimpinan (leadership) adalah: a) Proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh seorang pemimpin; b) Hubungan interaksi antara pengikut dan pemimpin dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; c) Proses mempengaruhi kegiatan /perilaku kelompok terorganisir untuk mencapai tujuan; d) Proses pengarahan berarti terhadap usaha kolektif dan menyebabkan kemauan untuk melakukan kegiatan/perilaku yang diinginkan untuk mencapai tujuan; dan e) Prosesmempengaruhi aktivitas individu/kelompok dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu.

Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2000) menyatakan bahwa“Leaders are agents of change, persons whose act affect other people more thanother people’s acts affect them”, atau pemimpin merupakan agen perubahan,orang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari orang lainmempengaruhi dirinya. Kepemimpinan sebagai perilaku dikemukakan oleh Sweeney dan McFarlin (2002) yakni: “Leadership involvesa set of interpersonal influenceprocesses. The processes are aimed at motivatingsub-ordinates, creating avision for the future, and developing strategies forachieving goals”, yang dapat diartikan bahwa kepemimpinan melibatkan seperangkat proses pengaruh antar orang. Proses tersebut bertujuanmemotivasi bawahan, menciptakan visi masa depan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Kepemimpinan didefinisikan sebagai: perilaku; gaya; keterampilan; proses; tanggung jawab; pengalaman; fungsi manajemen; posisi otoritas; hubungan yang mempengaruhi; ciri; dan kemampuan (Algahtani, 2014).

Terkait dengan beberapa definisi kepemimpinan diatas, definisi kepemimpinan tersebut tercakup karakteristik pribadi, perilaku, dan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. Teori kepemimpinan pada dasarnyamerupakan kajian tentang individu yang memiliki karakteristik fisik,mental, dan kedudukan yang dipandang lebih daripada individu laindalam suatu kelompok sehingga individu yang bersangkutan dapat mempengaruhi individu lain dalam kelompok tersebut untuk bertindak kearah pencapaian suatu tujuan. Jadi disimpulkan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara tertentu
efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya.

Jadi, kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bersedia untuk kerjasama dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Untuk menggerakan orang lain itu diperlukan kemahiran tersendiri, sehingga akan lebih luwes mendorong orang lain untuk berbuat sesuai dengan kehendak organisasi.

Kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi dari yang konvensional sampai yang strategis. Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan (Gazpersz,1997), sebagai faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang tersebut sesuai dengan tujuan keberadaan barang itu (Assauri,1993). Menurut Tampubolon (2001), pengertian kualitas adalah paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tak langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan.

Beberapa dimensi atau atribut yang diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa antara lain:

  1. Ketepatan waktu pelayanan
  2. Akurasi pelayanan
  3. Kesopanan dan kehormatan dalam memberikan pelayanan
  4. Tanggung jawab
  5. Kelengkapan
  6. Kemudahan pelayanan
  7. Variasi model pelayanan

Pengelolaan Dalam Manajemen Talenta (skripsi, tesis dan disertasi)

Sejalan dengan berkembangnya pendapat-pendapat dikalangan praktisi manajemen sebagai mana diungkapkan di atas, pada akhirnya Berger (2008) dan Barron, (2008) mengemukakan bahwa proses pengelolaan manajemen talenta dilakukan dengan: (1) Mengidentifikasi dan menyusun pola jalur karier, pengembangan, dan program balas jasa bagi para superkeeper. Hal ini akan memastikan bahwa para model peran yang kualitasnya tinggi ini akan benar-benar mendukung organisasi untuk mencapai dan mempertahankan keunggulannya. (2) Menentukan posisi-posisi (jabatan-jabatan) kunci dan memperhatikan benar-benar posisi kunci yang tidak memiliki calon pengganti dan memperhatikan bahwa calon-calon pengganti yang telah ada benar-benar memenuhi kualitas yang dituntut. Hal ini harus dipastikan untuk menjaga kelangsungan organisasi agar tidak terus kehilangan SDM (terutama yang unggul).(3) Membuat segmentasi pool talenta sesuai dengan kategori investasi yang harus dilakukan (superkeeper, keeper, solid citizen, dan misfit) agar investasi dapat diimplementasikan secara lebih tepat.

Ditambahkan pula bahwa pengelolaan manajemen talenta dapat dipandang dari hal berbeda yaitu dimulai dari menetapkan kriteria talenta serta mengidentifikasi kebutuhan kunci organisasi.  Hal ini berangkat dari kebijakan bahwa program manajemen talenta dilakukan untuk menjawab kebutuhan organisasi. Oleh karenanya, organisasi harusnya mengetahui tentang kebutuhan organisasi sehingga lebih mudah untuk menentukan program talenta. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi kebutuhan organisasi karena harus disesuaikan dengan organisasi itu sendiri yaitu disesuaikan dengan visi dan misi organisasi seberapa besar talenta mempengaruhi bisnis, dan budaya atau nilai-nilai yang akan dikembangkan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan kelompok level untuk pusat pengembangan talenta.  Sebelum proses seleksi pusat pengembangan talenta, kita perlu membuat kesepakatan dalam organisasi perihal berapa banyak level pusat pengembangan talenta. Hal itu sangat berpengaruh untuk perusahaan atau lembaga guna menghasilkan jumlah kader yang cukup. Penetapan kelompok level dibagi menjadi dua bagian. Pertama, berdasarkan level jabatan yaitu untuk melahirkan pemimpin di setiap level jabatan struktural. Sedangkan kedua, berdasarkan jalur karier fungsional, level ini untuk memperkuat kompetensi inti organisasi.

Langkah terakhir adalah menetapkan kriteria kompetensi sasaran pengembangan pusat pengembangan talenta. Dalam tahap ini, organisasi dan lembaga seharusnya menetapkan kriteria yang sesuai denga visi dan misi organisasi. Sasaran atau target yang ingin dicapai hendaknya diseleraskan dengan tujuan organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut harus ditulis supaya dapat dipantau. Para penyelia harus tegas dalam menentukan tujuan dan sasaran secara terperinci. Sasaran dan tujuan tersebut harus dapat diukur, dan berjenjang waktu yang mendukung tercapainya tujuan tersebut (Michael Allison dan Jude Kaye, 2005; Mondy, 2008).

Tahapan program talent mangement memiliki berbagai macam. Menurut  Pella dan Inayati (2011), tahapan-tahapan dari program talent management adalah sebagi berikut:

  1. Menetapkan Kriteria Talenta (Talent Criteria)

Langkah ini memperjelas posisi-posisi kunci, posisi-posisi paling penting, posisi-posisi yang memiliki risiko tertinggi sebagai sasaran program pengembangan dalam program talent management. Selanjutnya dilakukan serangkaian aktivitas untuk menetapkan kriteria calon pemimpin berkualitas diperusahaan pada setiap level dan posisi yang didalamnya berisikan kualitas karakter pribadi, pengetahuan bisnis dan fungsional, pengalaman karir, kinerja dan assigment potensi.

  1. Menyeleksi Group Pusat Pengembangan Talenta (Talent Pool Selection)

Pada tahap ini dilakukan segala macam usaha untuk mengkoleksi kandidat-kandidat dari berbagai posisi, jabatan dan level pegawai diperusahaan untuk menjadi peserta program talent management. Pada tahap ini dilakukan seleksi talenta (talent selection). Proses ini terdiri dari dua unsur, yaitu mengidentifikasi talent dan menarik talent untuk masuk dalam grup pusat pengembangan talent. Perhatikan bahwa kandidat dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi.

  1. Membuat Program Percepatan Pengembangan Talent (Acceleration Development Program)

Dalam tahap ini, dilakukan segala macam usaha untuk merancang, merencanakan dan mengeksekusi program-program pengembangan yang dipercepat yang diberikan kepada setiap anggota dari program manajemen talenta.

  1. Menugaskan Posisi Kunci (Key Position Assigment)

Pada tahap ini dilakukan penugasan dan penempatan atas setiap anggota dari program talent management yang lulus evaluasi kelayakan kepemimpinan untuk menduduki jabatan-jabatan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

  1. Mengevaluasi Kemajuan Program (Monitoring Program)

Pada tahap ini dilakukan segala aktivitas untuk memonitor, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan setiap aktivitas. Mengevaluasi pengembangan serta hasil-hasil kemajuan yang dibuat peserta program manajemen talenta  dalam setiap penugasan yang diberikan kepadanya sebagi dasar membuat keputusan-keputusan suksesi dan promo

Individual innovation capability (skripsi, tesis, dan disertasi)

Inovasi adalah aplikasi ide-ide baru ke dalam produk, proses atau aspek lainnya dalam aktivitas perusahaan. Inovasi berfokus terhadap proses untuk KS behavior Tacit KS behavior bersifat subjektif Explicit KS behavior bersifat objektif mengkomersialisasikan atau mengekstraksikan ide menjadi value (Roger, 1998). GNU (2005) menyebutkan bahwa sebagian besar definisi inovasi fokus terhadap dua hal, yaitu :

  1. Inovasi produk (new products): dianggap memiliki dampak yang jelas dan positif terhadap pertumbuhan income
  2. Inovasi proses lebih dilihat dari sisi peningkatan efisiensi (costcutting).

Individual innovation capability secara umum dapat dibagi ke dalam tiga perspektif (Jong, 2007).

  1. Perspektif karakterisitik kepribadian (personality characteristics), misalnya mengukur kesediaan individu untuk berubah.
  2. Perspektif perilaku (behavior), dimana individual innovation capabilitydikonseptualisasikan ke dalam sekumpulan perilaku. Pada perspektif tersebut beberapa peneliti berfokus terhadap kreativitas dan pembangkitan ide (misalnya kemampuan untuk mencoba sesuatu hal yang baru).
  3. Perspektif output, yaitu berdasarkan atas kemampuan individu untuk menghasilkan sesuatu (produk/proses baru). Dalam penelitian ini individual innovation capability didefinisikan sebagai kemampuanindividu dalam menghasilkan produk atau proses baru yang berguna bagi perusahaan.

Fungsi dari Manajemen Talenta (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam menjalankan manajemen talenta tentunya di dasarkan sebuah fungsi. Dengan demikian manajemen talenta dapat menyesuaikan antara fungsi dengan tujuan yang hendak dipenuhi.  Menurut Smilansky (2008) dan Baron, et all. (2017) bahwa fungsi dari manajemen talenta diantaranya adalah (1) Untuk mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam kondisi yang penuh persaingan (2) Untuk memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif (3) Untuk memungkinkan adanya saling pengisian antar eksekutif dari berbagai latar belakang fungsional, geografis dan bisnis, sehingga dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya internal yang ada dalam perusahaan (4) Untuk mengembangkan peluang-peluang karir yang diperlukan, yang dapat mempertahankan dan menarik eksekutif terbaik (5) Untuk membangun budaya yang mampu mendorong eksekutif terbaik menunjukkan kinerjanya dipuncak potensinya (6) Untuk memastikan adanya peluang-peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk dapat meningkat dengan cepat dari tingkat bawah perusahaan menuju tingkat atas (7) Agar dapat mempromosikan adanya keragaman eksekutif (berdasarkan jenis kelamin, latar belakang etnis, dan usia) dalam posisi kunci, yang mencerminkan karakteristik pelanggan dan kelompok talenta yang luas (8) Untuk dapat menyusun proses asesmen karyawan yang berpotensi yang hasilnya melebihi perspektif organisasi tersebut (9) Untuk membangun rasa memiliki perlunya organisasi terhadap anggotanya  yang bertalenta baik, membuka peluang yang tidak terbatas bagi karyawan yang istimewa dan mengembangkan karyawan untuk kepentingan perusahaan. Ditambahkan bahwa fungsi manajemen talenta yang berhasil dapat membantu serta memberikan manfaat bagi organisasi dalam menjawab tantangan bisnis, memasuki wilayah pasar yang baru dan bergerak maju mengungguli kompetitor. Anggota organisasi yang bertalenta juga akan lebih tertarik bekerja untuk sebuah organisasi yang mampu menghargai dan memberikan kesempatan untuk berkembang dan terus menerus mencapai sebuah kesuksesan (Whelan, et all, 2010; dan Skuza 2013).

Tujuan lain dari manajemen talenta adalah tersedianya terus-menerus anggota organisasi yang mencapai potensi terbaik mereka masing-masing, mampu mengembangkan reputasi publik untuk menjadi tempat bekerja yang bagus, sekaligus memupuk loyalitas para anggota organisasi. Program manajemen talenta yang berhasil akan membantu perusahaan menjawab tantangan bisnis, memasuki wilayah pasar yang baru dan bergerak maju mengungguli kompetitor. Karyawan bertalenta juga akan lebih tertarik bekerja untuk sebuah perusahaan yang menghargai karyawan dan memberikan mereka kesempatan untuk terus menggapai kesuksesan (Ashton, & Morton,  2015 dan Koli , 2012).

Aspek-aspek knowledge sharing (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Aspek-aspek knowledge sharing menurut Van den Hoof & De Ridder (2004):

  1. Memberikan pengetahuan (knowledge donating) adalah menyalurkan / menyebarkan pengetahuan atau modal inteletual kepada orang lain yang melibatkan komunikasi antar individu.
  2. Mengumpulkan pengetahuan (knowledge collecting) adalah mencari / mengumpulkan pengetahuan atau modal intelektual dengan jalan berkonsultasi dengan orang lain.

Lin Lu et al. (2006) menyatakan bahwa dimungkinkan terjadinya proses yang berbeda antara sharing tacit dan explicit knowledge. Oleh karena itu, dalam penelitiannya KS behavior diuraikan ke dalam tacit KS behavior dan explicit KS behavior.

Pengertian Manajemen Talenta (skripsi, tesis dan disertasi)

Berbagai pengertian mengenai manajemen talenta diuraikan oleh para ahli. Masing-masing memberikan sudut pandang berbeda mengenai manajemen talenta ditinjau dari proses, level dimana manajemen taenta berada serta kriteria apa yang menyusun. Hal ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai manajemen talenta itu sendiri. Salah satu pernyataan yang merujuk pengertian manajemen talenta dari proses diantaranya oleh Armstrong (2008) dan Cappelli (2008)  bahwa manajemen talenta sebagai rangkaian proses pengembangan sumber daya dengan menekankan Knowledge, Skill, Ability And Other Characteristics (KSAO) unik yang dimiliki seseorang untuk kemudian dijadikan alat mencapai kebijakan strategis. Proses manajemen talenta dimulai dari mengidentifikasi, mengembangkan, merekrut, mempertahankan, dan menyebarkan orang-orang bertalenta. Seluruh proses itu adalah untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan perusahaan akan SDM.

Menurut Davis  (2009) bahwa manajemen talenta merupakan pendekatan yang terencana dan terstruktur untuk merekrut, mempertahankan dan mengembangkan orang-orang bertalenta yang secara konsisten memberikan kinerja unggul. Dengan demikian proses dari talent management itu sendiri adalah terdiri dari merekrut orang-orang yang talent, mempertahankan orang-orang yang talent tersebut agar  tidak berpindah ke perusahaan lain serta mengembangkan orang- orang yang talent tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dimilikinya.

Dalam sudut pandang lain memberikan pengertian mengenai maajemen talenta ditinjau dari komponen yang menyusun. Pandangan pertama menekankan pada human capital. Pandangan kedua melihat manajemen talenta sebagai “ sebuah proses dimana karyawan melakukan antisipasi dan memenuhi kebutuhan mereka akan human capital. Pandangan ketiga melihat manajemen talent sebagai instrument untuk mencapai outcome ekonomi (Collongs dan Mellahi, 2009; Lewis dan Heckman, 2006; dan Silzer dan Dowell, 2010).

Mengkaitkan manajemen talenta dengan human capital menjadi satu pembahasan yang menonjol karena keduanya menjadi konsep yang saling melengkapi. Bohlander, Snell, & Sherman (2001) mendifinisikan “Human capital is the knowledge, skills, and competencies of individuals that have economic value to organization“. Pengertian tersebut menekankan pada 3 unsur yang membentuk human capital yaitu knowledge atau pengetahuan, skills atau keterampilan dan kompetensi. KSAO yang dimaksud tentunya bukan sekedar pengetahuan, keterampilan dan kompetensi, tetapi pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang mempunyai nilai ekonomi atau bermanfaat bagi organisasi. Ketiga unsur tesebut harus mempunyai relevansi dengan kebutuhan organisasi, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikain manajemen talenta berupaya membidik human capital yang tersedia dalam pasar tenaga kerja untuk dijadikan modal strategis perusahaan ketika melakukan pengembangan.

Ready and Conger (2007) menjelaskan konsep pembuatan “pabrik bakat” (talent factories)’. Studi kasus mereka berfokus pada pentingnya fungsionalitas dan vitalitas di tingkat organisasi. Fungsi terkait dengan alat yang memberikan kemampuan untuk menempatkan orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Vitalitas adalah tentang sikap dan pola pikir orang-orang yang bertanggung jawab ataspengembangan bakat, dari bawah sampai puncak organisasi. Kedua hal penting inididukung oleh kedua sistem yang rumit dan proses bakat yang luas. Mengembangkan orang dengan memberikan pembelajaran kehidupan nyata, pengalaman yang meregangkan kemampuan mereka dankesempatan untuk belajar dari rekan sejawat, mentor dan lain-lain. Menempatkan orang ke pos di mana mereka dapat melakukan yang terbaik, pos dimana kemampuan, pengetahuan, dan minat mereka yang mengakar kuatdiidentifikasi dan penggunaannya dimaksimalkan dan di mana mereka paling sesuai dalam organisasi.

Pandangan lain mengenai manajemen talenta adalah mengkaitkan dengan level dimana manajemen talenta itu sendiri berada. Dalam berbagai pernyataan menunjukkan bahwa manajemen talenta lebih fokus membahas pelaksanaan manajemen SDM (Heinen dan O’Neill, 2004), dan jika dilihat sebagai manajemen talenta global, maka yang ditekankan adalah tantangan-tantangan yang dihadapi praktisi HR internasional (Scullion dan Collings, 2010; Schuler, 2010) atau sebagai manajemen talenta strategis, menekankan pada pentingnya dan hubungannya terhadap strategi bisnis (Becker, Huselid dan Beaty, 2009). Artinya manajemen talenta sendiri dalam praktiknya tidak bisa dibatasi dalam unit-unit atau level karena seluruhnya harus mampu dijawab dalam praktik manajemen talenta itu sendiri.

Berdasarkan uraian para ahli di atas maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pengertian manajemen talenta adalah serangkaian upaya yang dilakukan organisasi melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang bertalenta untuk menyelaraskan karyawan yang tepat dengan pekerjaan dan waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis sehingga tercipta perfomansi terbaik dan perfomansi adaptif organisasi itu sendiri.

Definisi Knowledge Sharing (skripsi, tesis, dan disertasi)

 

Menurut Van den Hoof dan De Ridder (2004), knowledge sharing adalah proses timbal balik dimana individu saling bertukar pengetahuan (tacit dan explicit knowledge) dan secara bersama-sama menciptakan pengetahuan (solusi) baru. Salah satu tujuan definisi ini terdiri dari memberikan dan mengumpulkan knowledge, dimana memberikan knowledge dengan cara mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain apa yang dimiliki dari personal intellectual capital seseorang, dan mengumpulkan pengetahuan merujuk pada berkonsultasi dengan rekan kerja dengan membagi informasi atau intellectual capital yang mereka miliki.

Menurut Pasaribu (2009), knowledge sharing dapat didefinisikan sebagai kebudayaan interaksi sosial, termasuk pertukaran knowledge antara karyawan, pengalaman, dan skill melalui keseluruhan departemen atau organisasi, hal ini menciptakan dasar umum bahwa kebutuhan untuk kerjasama. Connelly dan Kelloway (dalam Baharim, 2008) mendefinisikan knowledge sharing sebagai perilaku yang melibatkan pertukaran informasi atau membantu rekan kerja yang lain.

Knowledge sharing terdiri dari pemahaman yang disebarkan yang berhubungan dengan mengadakan akses pekerja dengan informasi yang relevan dan membangun dan menggunakan jaringan knowledge melalui organisasi (Hogel, dkk, 2003). Sejumlah studi telah mendemonstrasikan bahwa knowledge sharing sangat penting karena hal ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan performa inovasi dan mengurangi usaha pembelajaran yang berlebihan (Calantone, dkk, 2002).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa knowledge sharing adalah proses dimana para individu secara timbal balik saling bertukar pengetahuan atau informasi melalui interaksi sosial berdasarkan pengalaman dan skill yang mereka miliki untuk membagi dan menerima pengetahuan dalam keseluruhan organisasi untuk menciptakan pengetahuan baru..

  1. Peranan knowledge sharing dalam perusahaan

Peranan knowledge sharing dalam perusahaan :

  1. Knowledge dapat disebarkan, dimplementasikan dan dikembangkan. – Sharing merangsang individu di dalam organisasi untuk dapat berpikir secara kritis dan kreatif (Lindsey, 2006), sehingga dapat menghasilkan knowledge baru yang berguna bagi perusahaan.
  2. Meningkatkan individual innovation capability, karena knowledge sharing dapat memfasilitasi para individu untuk melakukan re-used dan regenerasi knowledge yang ada di dalam perusahaannya, sehingga kemampuan inovasi individu di perusahaan tersebut akan meningkat.