Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Anak (skripsi, tesis dan disertasi)

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa dikriminatif, khususnya anak yang menjadi saksi dan/ korban dalam tindak pidana. Berbicara mengenai perlindungan saksi dan/atau korban merupakan hal yang sangat penting. Wujud perhatian pemerintah dalam perlindungan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui Undang-Undang tersebut lahirlah sebuah Lembaga Negara Independen yang bertugas melindungi saksi dan korban yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 8 berbunyi bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Pada proses peradilan pidana, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan, dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kehadiran saksi memiliki andil yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam pasal 184 KUHP posisi keterangan saksi ada pada posisi pertama, sehingga bagi kalangan penegak hukum dalam penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, maka dari itu sudah selayaknya seorang saksi mendapatkan perlakuan khusus. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan keterangan saksi dan korban. Pada kenyataannya bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum. Selain itu seorang saksi dan korban enggan terlibat dalam proses pembuktian persidangan karena ia merasa khawatir diancam oleh tersangka/pelaku, merasa malu ketika masyarakat mengetahui kejadian yang menimpa dirinya khususnya terkait kejahatan kesusilaan seperti tindak pidana peencabulan. Maka dari itu perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:40 a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak diskriminatif; dan e. kepastian hukum. Dalam melindungi saksi dan korban dalam lingkup peradilan pidana, makan saksi dan korban memiliki hak sebagai berikut:  a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan. q. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan   bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis