Pemerintah dan rakyat Australia, juga memberi perhatian yang penuh atas pentingnya peraturan kepailitan diterapkan sebaikbaiknya dan ditangani secara khusus oleh Federal Court. Sistem hukum ketentuan perundangan-perundangan di Australia, dapat diketahui dengan baik apabila dipahami bagaimanakah peraturan perundang-undangan Australia dibuat. Di Australia, peraturan perundang-undangan terdiri dari:[1]
- Undang-Undang yang dibuat dan disahkan oleh Parlemen Federal yang bertindak dalam raung lingkup kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan konstitusi Australia, bersama dengan peraturan perundang- undangan delegasi dan peraturan perundang-undangan bawahan yang dibuat sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut;
- Ordonansi dibuat sesuai dengan masing-masing wilayah (negara bagian), bersama dengan peraturan perundang-undangan delegasi atau peraturan pelaksanaan dari ordonansi tersebut;
- Undang-undang yang dibuat oleh Parlemen negara-negara bagian dan dewan perwakilan Nother Territory, Australian Capital Territory dan Norfolk Island, bersama dengan peraturan perundangan delegasi atau peraturan perundangan pelaksanaan dari undang-undang tersebut;
- Sistem hukum Common Law Australia, merupakan sistim hukum yang dikembangkan dari sistim hukum Common Law Inggris yang lebih jauh lagi telah diinterpretasikan dan dimodifikasi oleh Pengadilan Australia.
Konstitusi tidak memberikan parlemen federal kekuasaan untuk membuat undangundang dalam seluruh hal. Lebih jauh lagi, konstitusi menetapkan daftar permasalahan yang merupakan kewenangan parlemen federal. Hampir semua kewenangan ini termuat pada Pasal 51 dan Pasal 52 Konstitusi, yang mencakup perpajakan, pertanahan, urusan luar negeri, lintas negara bagian, perdagangan nasional, masalah asing, perdagangan dan perusahaan keuangan, perkawinan dan perceraian, imigrasi, kepailitan dan arbitrase industri negara bagian.Saat ini masalah kepailitan di Australia diputuskan menjadi kewenangan Pengadilan Federal Australia. Pengadilan Federal Australia didirikan menurut undang-undang tahun 1976 tentang Pengadilan Federal Australia, dan mulai melaksanakan kewenangannya pada tanggal 1 Februari 1977. Selain masalah kepailitan, Pengadilan Federal juga diberi kewenangan sebagai pengadilan tingkat pertama oleh berbagai undang-undang yang dibuat oleh parlemen federal antara lain termasuk hukum perusahaan, perburuhan, perpajakan dan praktik-praktik perdagangan. Prinsip dasar memberi perlindungan hukum kreditor, secara seimbang dengan kepentingan debitor juga menjadi perhatian dalam pembaruan hukum kepailitan di Australia. Ada dua tujuan undang-undang kepailitan yaitu untuk mengembalikan dana kepada kreditor dan untuk merehabilitasi kepailitan. Dalam mencapai tujuan ini, undang-undang kepailitan modern haruslah memuat beberapa prinsip berikut:
- Administrasi imparsial dan efisien untuk mendistribusikan harta milik debitor kepada kreditornya;
- Proses administratif dimana debitor dan kreditor dapat ikut serta dengan kemungkinan terjadinya keterlambatan dan pengeluaran yang kecil;
- Cara yang lebih sesuai dari pengumpulan atau perolehan harta milik debitor dapat diterapkan terhadap pembayaran hutang dan kewajibannya;
- Perlindungan kepentingan umum dengan menghukum penipu dan dengan membebaskan debitor oleh ketidak beruntungannya.[2]
Dalam praktik perkara kepailitan di Ausralia dipergunakan ketentuan Bankruptcy Legislation Amandement Act 1996, yang merupakan amandemen dari the Bankruptcy Act 1966 dan diberlakukan sejak 16 Desember 1966. Beberapa prinsip dasar penting dalam perubahan undang-undang kepailitan tersebut yaitu:[3]
- Memberikan layanan bagi kepailitan dan debitor yang pailit di dalam ITSA di kejaksaan Australia. Amandemen tahun 1996 dirancang untuk mengefektifkan abolisi dari jabatan pencatat kepailitan dan pembagian fungsi diantara inspektur jenderal di dalam bidang kepailitan, penerima resmi, pengawas kepailitan dan pengadilan federal;
- Menyerahkan proses peradilan kepailitan kepada pengadilan federal Australia, sesuai dengan skema jurisdiksi yang ada;
- Modernisasi dan kemudahan pelaksanaan dalam kaitannya dengan pengalihan harta benda sebelum kepailitan;
- Memuat beberapa rencana pembagian pendapatan yang telah diperbaiki;
- Memiliki bagian IX yang baru untuk undang-undang yang menciptakan perjanjian dengan kreditor sebagai alternatif terhadap kepailitan;
- Memperbaiki susunan pendaftaran dan catatan tugas dan kekuasaan pengawas:
- Kemudahan untuk pembentukan indeks kepailitan pribadi nasional yang ditetapkan atas dasar perundang-undangan serta menjadi subjek bagi parlemen federal.
Australian Bankrupcy Law, tujuan kepailitan dinyatakan: when a person is unable to pay her or his debts and is in a hopeless financial position, the law should enable proceedings to be taken, either by the debtors or by a creditor, so that most kinds of the debtor’s property can be taken and used to pay the creditors in proportion to the amounts owed to each of them.[4]
Lembaga kepailitan merupakan suatu sistem yang mengatur bagimanakah hukum harus bertindak manakala seorang debitor tidak dapat membayar hutang-hutangnya, dan bagaimanakah pertanggungjawaban debitor tersebut, dalam hubungannya dengan harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya. Dilakukan penyitaan secara massal dimaksudkan untuk menghindari para kreditor bertindak sendiri-sendiri, agar semua kreditor memperoleh manfaat dari harta kekayaan debitor pailit, dengan cara dibagi menurut perimbangan hak tagihan atau tuntutan mereka masing-masing.
Dalam sistem hukum anglosaxon atau common law yang dianut Australia, insolvensi itu terjadi sebelum dijatuhkan putusan pailit. Bahwa kepailitan atau bankrupcy menurut hukum Asutralia senantiasa didahulukan dengan keadaan tidak mampu membayar (insolvent) dimana keadaan insolvent tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan oleh pengadilan (judicial declaration) untuk dapat dimintakan pernyataan keadaan pailit (banckrupt) oleh pengadilan. Â Setelah debitor dinyatakan pailit oleh putusan hakim Pengadilan, maka debitor tidak dapat dan tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya, sehingga pengurusan harta kekayaannya tersebut dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas