Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang menganut sistem civil law yang sudah mengkodifikasikan undang-undang kepailitannya secara spesifik. Reformasi hukum kepailitan di Jepang secara komprehensif dimulai pada Oktober 1996. Sebuah komite dibentuk untuk melakukan reformasi terhadap hukum kepailitan di Jepang yang terdiri dari akademisi, pengacara, hakim, praktisi bisnis dan pihak berwenang dari Kementrian Kehakiman. Setelah melakukan penelitian yang intensif selama satu tahun komite ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama dalam yang harus diperhatikan dalam reformasi hukum kepailitan di Jepang terdiri dari tiga hal yaitu: (1) adanya kebutuhan kerangka hukum baru untuk mengatasi meningkatnya jumlah kasus kepailitan (2) memodelkan ulang prosedur rehabilitasi bisnis kecil dan menengah yang pailit (3) perlunya skema hukum baru kasus kepailitan lintas batas negara.[1]
Hasil reformasi hukum kepailitan Jepang sebenarnya diharapkan selesai dan disyahkan pada tahun 2001. Namun realisasi dari reofrmasi hukum kepailitan Jepang baru disyahkan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Kepailitan Jepang No. 75 Tahun 2004 (Bankruptcy Act).Ayat 1 Undang-undang Kepailitan Jepang menyatakan bahwa:
The purpose of this Act is, by specifying the proceedings for liquidation of property held by debtors who are unable to pay debts or insolvent, etc., to appropriately coordinate the interests of creditors and other interested persons and the relationships of rights between debtors and creditors, with the aim of ensuring proper and fair liquidation of debtors’ property, etc. and securing the opportunity for rehabilitation of their economic life.
( Tujuan dari Undang-Undang ini adalah menentukan proses likuidasi properti yang dimiliki oleh debitur yang tidak mampu membayar utang atau insolvent untuk dapat mengkoordinasikan kepentingan kreditor dan orang lain yang tertarik serta hubungan hak dari debitor-kreditor dengan tujuan untuk memastikan likuidasi yang tepat dan adil terhadap properti debitur, dll dan mengamankan kesempatan untuk rehabilitasi kehidupan ekonomi mereka)[2]
Sebelum dilakukan reformasi hukum kepailitan diJepang saat krisis tahun 1997, pendekatan prinsip teritorial melekat pada sistem hukum kepailitannya. Adapun peraturan hukum kepailitan Jepang terdahulu antara lain Bankruptcy Law dan Reorganization Law yang mengatur bahwa prosedur kepailitan asing ataupun putusan kepailitan pengadilan asing tidak dapat mencakup harta pailit debitur yang terdapat di wilayah Jepang sehingga putusan pengadilan asing tidak dapat berlaku efektif di dalam wilayah Jepang. Begitu juga dengan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Jepang, tidak mencakup harta pailit debitur yang berada di luar wilayah Jepang. Proses reformasi hukum kepailitan Jepang yang diawali dengan membentuk sebuah Komite Reformasi Hukum Kepailitan (Committee on Insolvency Law Reform / Tosan ho bukai) yang selanjutnya menghasilkan Law Relating to Recognition and Assistance for Foreign Insolvency Proceedings No. 129 of 2000 (“Law 129/2000”) sebagai perubahan terhadap undang-undang kepailitan sebelumnya dengan mengadopsi Model Law UNCITRAL dan berlaku efektif pada 1 April 2004.[3]
Berdasarkan hukum kepailitan Jepang setiap debitor dapat dinyatakan pailit apabila:
- Debitor bertempat tinggal, memiliki properti atau menjalankan bisnis di Jepang.[4]
- Debitor dapat mengajukan permohonan kepailitan sendiri atau menjadi subjek dari permohonan yang diajukan oleh kreditor
Setiap kreditor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat mengajukan permohonan kepailitan. Ketika persyaratan kepailitan dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Jepang, pengadilan akan menyatakan debitor pailit tanpa memperhatikan proses peradilan sebelumnya atau proses peradilan yang sama di wilayah lain.
Dalam kaitan dengan yurisdiksi pengadilan, di Jepang tidak ada pengadilan khusus kepailitan seperti di Indonesia yang menjadi kewenangan pengadilan niaga. Sebagian besar pengadilan di Jepang mempunyai bagian kepailitan tersendiri yang dipimpin oleh hakim yang mempunyai pengalaman dalam kasus-kasus insolvensi. Permohonan kepailitan harus diajukan ke pengadilan dimana debitor bertempat tinggal, memiliki properti atau berkedudukan (untuk badan hukum). Debitor asing yang melakukan bisnis di Jepang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berada di wilayah kantor utama dari perusahaan asing tersebut akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perusahaan Jepang pada umumnya.[5]
Jepang belum menerapkan sistem insolvensi tes, tetapi memuat metode yang memanfaatkan financial statement sebagai penentu tingkat solvebilitas debitur yang akan dimohonkan pailit oleh permintaannya sediri maupun oleh atas permohonan dari kreditor. Selain itu, syarat kepailitan Jepang juga mengatur ‘unable to pay debts’ di dalam undang-undang kepailitannya
Pengujian umum pengadilan yang akan dilakukan sebelum menyatakan debitor dalam keadaan pailit adalah untuk mengetahui apakah fakta-fakta dan keadaan yang ada memenuhi alat bukti yang cukup untuk menunjukan bahwa debitor sudah berhenti membayar utang-utangnya.[6]
A creditor, when filing a petition for commencement of bankruptcy proceedings, shall make a prima facie showing of the existence of the claim held thereby and the fact constituting the grounds for the commencement of bankruptcy proceedings.
(Seorang kreditor ketika mengajukan permohonan kepailitan harus secara prima facie sudah menunjukkan dasar hukum dan fakta yang kuat dari permohonan kepailitan yang diajukannya)
Permohonan pailit harus menyatakan fakta-fakta dan keadaan yang menunjukan bukti yang cukup bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Ini dianggap sebagai perkara kepailitan apabila paling tidak ada dua kreditor, salah satu utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih dan yang mana debitor tidak dapat membayar, menolak mambayar atau, sederhananya, tidak membayar. Dan disini perlu ditekankan bahwa secara hukum tidak dibutuhkan dukungan dari kreditor-kreditor lainnya untuk pengajuan permohonan pailit.
Sebuah debitur dapat dinyatakan pailit ketika:
- Tidak lagi mampu membayar utang jatuh tempo dan harus dibayar tersebut;
- Debitur telah berhenti membayar utangnya; dan
- Kepailitan yang diprakarsai oleh dua atau lebih kreditur.
Dalam putusan kepailitan di pengadilan, hakim akan menunjuk satu atau lebih kurator (bankruptcy trustee). Jika terdapat lebih dari satu kurator, maka mereka harus bekerjasama atau membagi tugasnya dengan seijin pengadilan. Kurator dapat menunjuk perwakilan kurator untuk membantunya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengadilan.
Kurator dengan seijin pengadilan berwenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:[7]
- Menujual semua aset tidak bergerak yang dimiliki oleh debitor secara kontrak privat
- Menjual semua hak penambangan, hak penangkapan ikan, hak paten, hak kekayaan intelektual, hak merek dan lain sebagainya secara kontrak privat
- Memindahtangankan operasi atau bisnis
- Membuat paket penjualan barang
- Meminjam uang
- Penerimaan penolakan warisan di bawah ketentuan
- Menjual semua aset bergerak yang dimiliki oleh debitor secara kontrak privat
- Memindahtangankan klaim atau sekuritas
- Meminta kinerja berdasarkan ketentuan pada pasal 53 (1)
- Pengajuan tindakan
- Penyelesaian atau perjanjian arbitrase (arti perjanjian arbitrase tertera dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Arbitrase (UU No. 138 tahun 2003))
- Mengeluarkan surat pernyataan melepaskan tuntutan
- Mendaftar klaim terhadap kekayaan debitor, memiliki hak untuk segregasi
- Penebusan agunan untuk hak kepuasan terpisah
- Tindakan lain yang ditunjuk oleh pengadilan