Asas atau prinsip dalam bahasa Inggris “principle” yang memiliki hubungan erat dengan istilah “principium” dalam bahasa Latin yang berarti permulaan, awal, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Sedangkan Principle berarti sumber atau asal sesuatu, penyebab dari sesuatu, kewenangan, aturan atau dasar terhadap tindakan seseorang. Suatu pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu peristiwa, dengan kata lain asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan dasar, alas, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu yang hendak kita jelaskan (Mahadi, 2003:119). Menurut P. Scholten asas hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, sebagai suatu bawaan umum yang 29 harus ada. Bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum (Sudikno Mertokusumo, 2010:42-43). Asas hukum merupakan unsur yang paling penting dari peraturan hukum. Asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu aturan hukum, dengan kata lain aturan hukum tersebut dapat dikembalikan pada asas hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, namun akan tetap ada dan melahirkan peraturan hukum yang lainnya lagi. Selanjutnya asas hukum mengandung tuntutan etis, dengan demikian asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dari masyarakat (Raharjo, 1996:45). Asas hukum menjadi landasan yang sangat luas untuk lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit (Ibrahim dan Sewu, 2007:50). Berdasarkan uraian para ahli di atas, maka asas hukum adalah dasar, landasan berpijak suatu aturan hukum yang lebih nyata untuk membatasi perilaku manusia. Berikut ini akan diuraikan asas-asas di dalam hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut. 1) Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa, setiap orang diberikan kebebasan seluas-luasnya, yang oleh Undang- 30 Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (Naja, 2009:93). Orang dapat membuat perjanjian dengan isi perjanjian yang bagaimanapun juga, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (Satrio, 1999:36). Hal ini berbeda dengan perjanjian yang bersumber dari Undang-Undang yaitu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, harus tunduk pada peraturan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. (Widjaya, 2008:33) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian; serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis. (Salim, 2006:9) Asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia adalah bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; bebas untuk menentukan dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; bebas untuk menentukan atau memilih sebab dari perjanjian yang akan dibuatnya; bebas untuk menentukan objek perjanjian; bebas untuk menentukan bentuk 31 perjanjian; dan bebas untuk menerima ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional) (Sjahdeini, 1993:47). Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme sejak zaman Yunani, dan berkembang pesat pada zaman renaisance. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya, yang kemudian dalam hukum perjanjian diwujudkan dalam kebebasan berkontrak, namun pada perkembangannya untuk mencegah kebebasan yang sebebasbebasnya, maka substansi perjanjian diatur dan tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi asas kebebasan berkontrak, melainkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat (Salim, 2003:9-10). Menurut Van Appledoorn, kebebasan membuat perjanjian merupakan satu diantara beberapa landasan Hukum Perdata. Atas dasar itu, perlu koreksi dari pengadilan dalam rangka merumuskan asas hukum tersebut. Hal ini karena semakin kecilnya arti asas kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan membuat perjanjian dengan adanya standar perjanjian modern, persamaan kedudukan menjadi tidak konkrit lagi, sehingga diperlukan cara melalui keputusan politik, yaitu dengan cara pembentukan Undang-Undang yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang sifatnya 32 memaksa. Van Appledoorn merujuk pada pikiran dialektis Hegel dalam mencari landasan filosofis bagi prinsip kebebasan berkontrak yang menegaskan bahwa, kebebasan membuat perjanjian merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik. Hak milik adalah realisasi yang utama dari kebebasan individu, dengan kata lain, hak milik merupakan landasan bagi hak-hak lainnya (Syaifuddin, 2012:82-83). Menurut Hegel kebebasan berkehendak adalah landasan yang substansial bagi semua hak dan kewajiban. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik. Adanya saling menghormati hak milik inilah yang menjadi landasan terjadinya hukum perjanjian (Syaifuddin, 2012:83). Asas kebebasan berkontrak merupakan landasan para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Bebas untuk memilih dengan siapa akan mengikatkan diri, bebas menetapkan objek dari perjanjian. Bebas menentukan jenis perjanjian apa yang akan dibuat, bebas untuk menentukan aturan-aturan dalam pelaksanaan perjanjian serta bebas menentukan akibat hukum apa yang akan ditimbulkan dalam perjanjian yang dibuat. 2) Asas Konsensualitas Asas konsesualitas berasal dari kata Latin “consesus” yang berarti sepakat. Para pihak dalam membuat perjanjian syaratnya harus ada kesepakatan atau persetujuan mengenai hal yang akan 33 diperjanjikan. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Adanya asas konsensualitas berarti perjanjian itu ada sejak adanya kesepakatan (Syaifuddin, 2012:77). Asas konsensualitas dinyatakan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau persesuaian kehendak antara para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian. Asas konsensualitas memiliki paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat, dengan kata lain perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan (Wijaya, 2008:35). Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa, perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak (Salim, 2003:10) Perjanjian yang tidak menggambarkan bentuk kesepakatan yang sesungguhnya, dapat terjadi dalam situasi tertentu oleh karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke), karena kesesatan (dwaling), penipuan (bedrog) atau paksaan (dwang) yang mempengaruhi lahirnya suatu perjanjian. Atas dasar itu, asas konsensualitas yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, cukup dengan adanya kesepakatan dapat menentukan lahirnya suatu perjanjian, tidak 34 seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, tetapi harus dihubungkan dengan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena jika syarat lain tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak (Syaifuddin, 2012:78). Asas Konsensualitas diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Meski demikian di Jerman tidak dikenal asas konsensualitas, melainkan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu dalam bentuk tertulis baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominat. Hal ini berarti terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan (Salim, 2006:10) karena perjanjian dalam hukum Romawi dianggap terbentuk jika kebendaannya telah diserahkan atau dengan kata lain harus memenuhi sejumlah syarat terlebih dahulu, baru dapat dikatakan perjanjian (Budiono, 2006:97). Hukum perjanjian yang dibawah oleh bangsa Jerman ke dalam wilayah Galia sekitar abad ke-11, hanya terdiri dari fides facta formil (Budiono, 2006:97) atau Ikrar jaminan dengan 35 menyerahkan tongkat komando sebagai lambang (Ranuhandoko, 2006:285). Sebagian dari apa yang termasuk dalam hukum perjanjian, digolongkan semata-mata sebagai praestita, yaitu untuk sementara menyerahkan suatu kebendaan pada orang lain, dengan kewajiban mengembalikan kebendaan tersebut, tanpa diperjanjikannya suatu lawan prestasi, yang saat ini dikenal dengan perjanjian riil dan formil. Secara berangsur-angsur hukum perjanjian berkembang sehingga praestita dimengerti sebagai perjanjian. Hal ini mengakibatkan perundang-undangan yang muncul kemudian, mulai dibeda-bedakan jenis dari praestita sekalipun tetap dibawah hukum Romawi. Pemilahan tersebut beranjak dari isi kewajiban yang diperjanjikan, maka menjadi sangat penting mengedepankan kesepakatan (Budiono, 2006:97). Asas Konsensualitas merupakan asas dalam perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus didasarkan pada kata sepakat atau saling setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak juga dapat menjadi momentum terjadinya suatu perjanjian. 3) Asas Pacta Sunt Servanda Asas pacta sunt servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya”. Isi pasal ini secara singkat mau 36 mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan hukum, menjadi peraturan yang harus ditaati para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Salim, 2006:10). Asas Pacta Sunt Servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja, yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Asas ini memiliki makna yaitu, setiap perjanjian yang dibuat merupakan perbuatan yang sakral, namun, dalam perkembangannya asas ini diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perluh dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja (Salim, 2006:10). Asas pacta sunt servanda memiliki ruang lingkup sebatas pada para pihak yang membuat perjanjian, hal ini ditunjukkan pada hak yang lahir merupakan hak perorangan (persoonlijk recht) dan bersifat relatif (Isnaeni, 1996:32), namun pada situasi tertentu asas 37 ini diperluas, sehingga bisa menjangkau pihak-pihak lain, mengakibatkan hak perorangan yang pada prinsipnya hanya mengikat para pihak, ternyata dapat diperluas dan mengakibatkan menguatnya hak perorangan (Prawirohamidjojo dan Pohan, 1978:16) Asas pacta sunt servanda merupakan akibat hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Maksudnya, isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menjadi aturan atau Undang-Undang yang harus ditaati dan dihormati oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya. 4) Asas Iktikad Baik (Goede Trouw) Asas iktikad baik dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Makna iktikad baik dalam pasal tersebut adalah penerapannya di dalam suatu perjanjian. Hal ini berarti berbicara sesudah perjanjian itu ada, meskipun ketentuan mengenai iktikad baik tidak jelas maknanya karena memiliki pengertian yang abstrak, maksudnya, meskipun orang mengerti maknanya tetap saja sulit untuk merumuskan definisinya. Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini termasuk pasal yang sangat penting (Satrio, 2001:165-166). 38 Asas iktikad baik adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak (Salim, 2006:10-11). Pelaksanaan perjanjian tersebut harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Naja, 2009:101). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh (KBBI Departeman Pendidikan Nasional, 2012,522). Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Dalam iktikad baik nisbi, orang hanya memperhatikan sikap dan perilaku yang kelihatan nyata dari subjek atau para pihak, sedangkan iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) sesuai dengan norma-norma yang objektif (Salim, 2006:11). James Gordly berpendapat bahwa, asas iktikad baik bersumber pada hukum perjanjian Romawi. Iktikad baik mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian. Pertama, para pihak harus memegang teguh setiap janji dan ucapannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak 39 lain dengan cara yang menyesatkan. Ketiga, para pihak harus mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur, meskipun kewajiban yang dimaksud tidak secara tegas diperjanjikan. Hal ini ditegaskan oleh Jason Tandal, menurutnya para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tidak hanya terikat pada isi perjanjian yang dengan jelas disepakati saja, melainkan kepada semua isi naturaly implied (secara alami dibenarkan-tanpa harus dengan kata-kata) didalam perjanjian mereka. (Khairandy, 2004:132-135) P. Van Warmelo berpendapat bahwa, dalam iktikad baik tidak hanya mengacu pada iktikad baik para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian saja, melainkan harus mengacu pada nilainilai yang berkembang di dalam masyarakat juga. Iktikad baik adalah bagian dari masyarakat yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat tersebut, sedangkan pendapat Baldus, dalam mengidentifikasikan iktikad baik adalah dengan equity (keadilan) dan hati nurani, bahwa tidak ada seorangpun dibolehkan mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri sendiri (Khairandy, 2004:138-146). Iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata, tidak lain adalah perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hofmann yaitu dalam Hukum Romawi terdapat 40 perjanjian negotia banae fidei yang berarti hakim dapat memperluas atau memperkecil kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, dalam hal demi kepatutan. Hal ini dimaksud bahwa, pasal tersebut mengandung asas bahwa, semua perjanjian yang memuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian negotia bonae fidei (Satrio, 2001:177). Pernyataan yang lebih dalam lagi dinyatakan oleh Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman bahwa, hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap perjanjian adalah bonae fidei karena kejujuran dan integritas harus selalu ada pada para pihak dalam semua perjanjian, dimana mewajibkan pemenuhan kewajiban harus sesuai dengan kepatutan (Khairandy, 2004:132). Pelaksanaan perjanjian oleh kreditur maupun debitur yang terikat dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian timbal balik, wajib melaksanakan perjanjian dengan pantas dan patut, karena dalam perjanjian timbal balik kedua pihak dalam situasi tertentu dapat menjadi kreditur maupun debitur, sehingga kedua pihak harus melaksanakan perjanjiannya dengan iktikad baik. Maksudnya bahwa kreditur dalam melaksanakan hak-haknya akan bertindak sebagai kreditur yang baik, yaitu tidak menuntut lebih dari apa yang seharusnya menjadi haknya, sehingga tidak membebani debitur dengan biaya-biaya yang lebih dari yang diperlukan. Begitupun dengan debitur akan melaksanakan 41 kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit (Satrio, 2001:178-179). Berdasarkan urain di atas, maka yang dimaksudkan disini adalah iktikad baik objektif (objectief goeder trouw) sebagaimana menurut Martjin Willem Hesselink, yaitu mengacu kepada suatu aturan atau norma perilaku para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, baik perilaku yang sesuai dengan iktikad baik ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan iktikad baik (Khairandy, 2004:185). Berbeda dengan iktikad baik subjektif (subjectief goeder trouw) yang berhubungan dengan sikab bathin seseorang yang dilihat adalah mengenai apakah yang bersangkutan sendiri menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan iktikad baik. Iktikad baik objektif berhubungan dengan pendapat umum atau secara objektif, yaitu dengan melihat apakah secara umum tindakan seperti itu dianggap bertentangan dengan iktikad baik (Satrio, 2001:179). Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat dipakai oleh hakim untuk mengubah atau menghapus hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, meskipun terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Umumnya masalah itu berhubungan dengan terjadinya perubahan keadaan sesudah perjanjian ditutup, dimana perubahan keadaan yang dimaksud adalah perubahan keadaan yang tidak dapat 42 diperhitungkan oleh para pihak sejak semula. Berbeda halnya apabila perubahan keadaan yang mungkin terjadi telah diperhitungkan oleh para pihak, dalam hal ini Rutten berpendapat bahwa, kerugian yang timbul sudah sepatutnya harus dipikul oleh para pihak itu sendiri oleh karena kecerobohannya. Hakim hanya mempertimbangkan untuk meninjau pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kata-kata dalam perjanjian, apabila kepatutan menuntut demikian (Satrio, 2001:180,185). Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerapan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berkaitan erat dengan perubahan keadaan yang terjadi dalam perjanjian, sehingga meskipun perjanjian yang dibuat didasarkan pada situasi saat perjanjian itu dibuat dan didalam pelaksanaan perjanjian, ternyata terjadi perubahan keadaan yang besar sekali, maka kreditur maupun debitur yang baik tentunya tidak menuntut pelaksanaan haknya, persis seperti yang disebutkan dalam perjanjian. Hal ini dimaksud agar supaya pantas dan patut, apabila terdapat perubahan keadaan, maka hak dan kewajiban dari para pihak yang disebutkan dalam perjanjian, dilaksanakan dengan mengingat pada perubahan itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka penafsiran perjanjian yang dilakukan oleh hakim, adalah dengan memperluas arti kata-kata dalam perjanjian untuk menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian (Satrio, 2001:200-201).
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah