Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat:Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal
tertentu , Suatu sebab yang halal.
Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:
a. Kesepakatan
Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti
bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendakartinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang
mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.23
Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang
disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan
dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pihak yang menerima tawaran
dinamakan akseptasi (acceptatie).24 Tidak selamanya para pihak
berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.
b. Kecakapan
Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan
kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah
kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur
21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal
dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit
ingatan, atau pemboros.
c.Mengenai suatu hal tertentu
Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai
suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalamkontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau
tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
d.Suatu sebab yang halal
Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab
yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, Bahasa Latin causa)
ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwauntuk
membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh undangundang.
Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati
seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang
pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh
debitor dalam perjanjian tersebut.
Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam
perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak,
yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensialia atau yang
terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa
adanya unsur esensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan
dibuat oleh para pihak. Dalam perkembagan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak
dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:31
(a) Unsur Esensialia
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu
kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini
maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus
ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan
mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut
batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
(b) Unsur Naturalia
Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam
undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam
kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur
naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam
kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan
tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam
BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.
(c) Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau
mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai
contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa
apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar
selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat
ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula
klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak,
yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebu
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah