Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara teknis yuridis bersifat declaratoir-constitutif. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang menjadi hukum, sekaligus meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, meski membawa akibat hukum tertentu, tetapi ketentuan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945” Jika pemerintah atau lembaga negara tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum tata negara
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah