Pada awal abad ke-18 sampai akhir abad ke-19 peran negara
sangat dominan dalam segala aspek yang ada di dalam masyarakat,
sehingga setiap urusan dalam masyarakat sangat bergantung dari
keputusan negara. Peran negara dalam mengurus setiap urusan masyarakat
sangat kentara, bahkan sampai hal-hal yang sangat kecil sekalipun diurus
oleh negara, sehingga negara tidak sempat mengurus masalah-masalah
kenegaraan yang lebih esensial.
Banyaknya masalah esensial yang terbengkalai tersebut
menyebabkan timbulnya pemikiran untuk memperkecil peran negara
dalam mengurus segala bidang dalam masyarakat. Sejak itu muncullah
istilah the least government is the best government, yaitu pemerintahan
yang sedikit mencampuri urusan kenegaraan adalah pemerintahan yang
terbaik. Dalil inilah yang merupakan ciri dari dari apa yang dikenal
sebagai konsep negara jaga malam (nachwacherstaat) yang ideal
menjelang abad ke-19 (Asshiddiqie dalam Armia 2009 : 55).
Dengan adanya konsep nachwacherstaat peran negara dalam
mengurus masalah dalam masyarakat sangat sedikit, seperti dalam masalah
hukum. Dicey, sebagaimana dikutip oleh Azhary (dalam Armia, 2009 : 55)
mengemukakan konsep rule of law pada tahun 1985, dimana supremasi
hukum dilaksanakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif tanpa intervensi
dari penguasa, di bidang ekonomi lebih banyak diurus oleh swasta dan
begitu juga di bidang politik mengalami perubahan yang sangat mendasar.
Seiring dengan perkembangan zaman, konsep negara
nachwacherstaat tidak dapat membawa masyarakat kearah kemakmuran,
indikasi ini terlihat dari berbagai aspek dalam masyarakat. Dari aspek
hukum, lembaga legislatif tidak mampu lagi membuat undang-undang
dikarenakan kompleksitas masalah hukum yang kian dinamis, dari aspek
politik peran eksekutif tidak terlihat lagi dan diperparah lagi dari aspek
ekonomi dimana para pemilik modal makin berkuasa, tenaga manusia
sudah digantikan oleh mesin, sehingga menimbulkan pengangguran secara
besar-besaran yang mengakibatkan tingkat pelanggaran hukum makin
tinggi dan masyarakat yang tertinggal terus termarginalkan. Hal ini telah
menimbulkan paham kapitalis dimana para pemilik modal yang menguasai
hajat hidup orang banyak semakin kaya raya. Untuk mengantisipasi paham
kapitalis ini, lahirlah paham sosialis dan komunis.
Melihat konsep negara nachwacherstaat yang tidak sesuai lagi
dengan kondisi masyarakat maka timbullah konsep negara welvarstaat
(negara kesejahteraan) yang dikenalkan Bung Hatta dengan nama negara
kemakmuran sebagai ganti nachwacherstaat (Armia, 2009 : 55). Dalam
konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas
tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang
dihadapi rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup
rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan
legislasi bagi negara intervensionis abad ke-20. Negara justru perlu dan
bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan
ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam
masyarakat (Armia, 2009 : 55).
Pada masa ini terlihat dalam bidang ekonomi adanya privatisasi
perusahaan-perusahaan besar dengan inventoir negara pada perusahaan
yang menguasai hajat hidup orang banyak, pada masalah hukum terjadi
peralihan yudikatif ke legislatif, di bidang politik demokrasi dan hak asasi
manusia lebih diutamakan. Dengan makin berkembangnya teknologi maka
muncullah welfare society dimana kesejahteraan individu atau kolektif
bergantung pada pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Pada tingkatan yang berbeda-beda, konsep negara kesejahteraan
di kalangan negara-negara industri barat dewasa ini sedang mengalami
kekacauan yang luar biasa. Kelemahan-kelemahan mekanisme pasar bebas
sejak periode ekonomi laisses faires. Negara jaga malam diatasi oleh
konsep welfare state melalui kebijakan intervensionis, dianggap tidak
dapat lagi dijadikan pegangan. Dewasa ini, perkembangan pemikiran di
kalangan the New Right yang menyarankan pendekatan terhadap
mekanisme pasar, tidak lagi melalui kebijakan intervensi yang memperluas
tanggung jawab peranan negara. Perluasan ini dilakukan dalam mekanisme
masyarakat itu sendiri melalui perubahan sistem hak milik, misalnya
prasarana lingkungan hidup, seperti pemilik (pengendara) kendaraan
bermotor, pabrik dan sebagainya, dituntut untuk bertanggung jawab dalam
mempergunakan milik publik untuk kepentingan pribadi. Social coast
yang timbul dan lazim disebut externalities, seperti polusi udara,
kerusakan hutan dan lain-lain diatasi dengan mengeluarkan kebijakan
pajak polusi dan subsidi kepada transportasi umum. Dengan demikian,
yang dipersoalkan bukan lagi keperluan intervensi negara terhadap
kegiatan masyarakat, tetapi mekanisme pasar dalam masyarakat itu sendiri
yang disesuaikan. Penyesuaian itu dilakukan melalui sistem property
rights yang baru (Asshidiqie dalam Armia, 2009 : 56).
Pada awal abad 21, terlihat bahwa konsep state, civil society and
market untuk berdiri sendiri sebagai suatu tatanan dalam negara lebih
dominan di era global ini. Peran negara hanya sebatas memberikan pagar
agar orang yang bermain dalam pagar tersebut sadar ia sudah memasuki
batas pagar negara lain. Di samping itu, peran negara hanya sebagai
penjelas status kewarganegaraan.
Di bidang civil society, penegakan hak asasi manusia lebih
diketengahkan tidak hanya sebagai suatu wacana publik tetapi sebagai
salah satu tempat seseorang mengharapkan keadilan. Dalam bidang
ekonomi, market merupakan hal yang sangat menentukan maju tidaknya
suatu negara, dengan dihilangkannya deregulasi, debirokratisasi dan
penguatan di sektor privatisasi merupakan faktor pendukung terciptanya
suatu negara yang ingin mempunyai market yang berkembang. Istilah
global citizen bahwa setiap orang boleh mempunyai berbagai macam
kewarganegaraan sebagai formalitas tetapi tujuan utamanya adalah
membentuk suatu market dalam suatu negara. Bahkan ide yang timbul di
masa sekarang adalah The market is state. Tidak perlu lagi membicarakan
masalah citizen tetapi market itulah yang menjadi state dan citizen (Armia,
2009 : 56-57).
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah