Memposisikan pemerintah sebagai pelayan public bukanlah hal yang baru
dalam teori dan praktek pemerintahan di dunia. Baik melalui kajian tentang tujuan
dibentuknya sebuah negara atau pemerintah maupun dalam berbagai peraturan
yang menyangkut penyelenggaraannya, ditemukan bahwa pemerintah diadakan
oleh rakyat dengan tujuan untuk mengatur dan melayani masyarakat.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian :
Pertama , dari aspek pengertian, pemerintah seperti yang diuraikan
oleh Ramlan Surbakti “secara etimologis berasal dari kata Yunani : Kybernan atau
Nakhoda Kapal, Artinya menatap kedepan” selanjutnya kata memerintah berarti
melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk
mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan
masyarakat pada masa yang akan dating dan mempersiapkan langkah-langkah
untuk menyongsong perkembangan masyarakat.
Selanjutnya kata pemerintah berasal dari kata Perintah, dalam konteks ini
Taliziduhu Ndaraha(Paimin,2007:7) menyatakan bahwa istilah Perintah secara
umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau
sesuatu yg dilakukan. Pandangan lain mengenai istilah ini dikemukakan oleh
C.F.Strong(Paimin,2007:8) yang menyatakan bahwa Pemerintah dalam arti luas
adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan
keamanan negara ke dalam maupun keluar. Pengertian singkat mengenai istilah
pemerintah dikemukakan oleh W.S. Sayre(paimin,2007:8) yang menyatakan
Pemerintah adalah lembaga yang teroganisir yang memperlihatkan dan
menjalankan kekuasaannya. Sedangkan dalam konsep pemerintah yang amanah
menurut Rasyid(Paimin,2007:45) adalah pemimpin atau pemerintah yang member
kepada rakyat yang mereka inginkan sebelum mereka minta.
Dari kutipan yang ada diatas pemerintah adalah penentu arah tercapainya
tujuan masyarakat. Kalimat ini terimplikasi bahwa segala yang diamati,
direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah bukan untuk kepentingan dirinya
melainkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dalam konteks melakukan
perbuatan masyarakat dalam negara inilah yang terkandung makna pelayanan.
Hakekatnya pelayanan adalah suatu perbuatan untuk membantu mempermudah
urusan orang lain.
Kedua, dari aspek tujuan menurut gagasan dibentuknya negara(state) atau
pemerintahan(governance) adalah melindungi hak-hak rakyat, hak atas kehidupan,
hak atas kebebasan dan hak atas milik pribadi(property), anggota masyarakat. Jadi
menurut John Locke “Negara diciptakan untuk perjanjian antara masyarakat dan
negara”, tujuannya ialah “melindungi hak milik, hidup dan kebebasan, baik
bahaya yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar”, gagasan ini sedikit
banyak menghasilkan pandangan teoritis Ryaas Rasyid(paimin, 2007)
menjelaskan ada dua makna dibentuknya negara atau pemerintahan yaitu :
Pertama : untuk menegakkan keteraturan, maksud pembentukan
pemerintahan adalah memberi rasa aman dan menciptakan keteraturan dalam
masyarakat. Kedua : pemerintahan itu dibentuk untuk menciptakan suasana yang
adil dengan ukuran legal equality, political equality, economic equality, to some
extend social equality.
Dalam hal ini yang dimaksud Legal equality, kesamaan kedudukan
didepan hukum dan ukurannya, adalah keabsahan sebuah pemerintahan. Political
Equality berarti kesamaan kesempatan berpartisipasi dalam proses politik,
mendirikan organisasi politik dan mempunyai peluang yang sama dalam
kompetisi politik yang objektif. Economic Equality berarti adanya kesetaraan dari
setiap orang dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
ekonomi. Keadilan politik, social, ekonomi dan hukum itu merupakan manah bagi
setiap pemerintahan.
Ketiga, dari aspek fungsi pemerintah pusat maupun daerah mempunyai
3(tiga) fungsi utama :
- Memberikan pelayanan/service baik pelayanan perorangan maupun
pelayanan public/khalayak, berarti pelayanan untuk orang per orang
misalnya pemberian KTP, SIM, IMB, Sertifikat Tanah, Paspor, Surat
Izin, dan Surat Keterangan. Pelayan public misalnya pembuatan
lapangan sepak bola, taman kota, hutan lindung, trotoar, waduk,
penerangan jalan umum, rambu-rambu lalu lintas, panti yatim
piatu/jompo/cacat/miskin dan tempat pedagang kaki lima. - Melakukan pembangunan fasilitas public sebagai sarana untuk
menumbuhkan perekonomian daerah(development economic growth
function). Jika pemerintah daerah melakukan pembangunan misalnya
pasar, jembatan, atau terminal berarti pemerintah melakukan fungsi
ini. Pembangunan fasilitas ekonomi yaitu membangun semua sector
yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kemudahan
kegiatan ekonomi seperti pasar, irigasi, pelabuhan, waduk, jalan raya,
dan PLTA/PLTG/PLTU. - Memberikan perlindungan kepada masyarakat(protective functions)
yaitu upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan
kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa aman pada
masyarakat,(Nurcholis, 2007:291-297)
Keempat, dari aspek yuridis makna dan tugas pemerintah sebagai pelayan
tercantum dalam amanah UUD 1945 ditemukan dalam alinea keempat pembukaan
UUD 1945 yang berbunyi :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksankan ketertiban
dunia…”