Semakin maju suatu negara, maka akan semakin tinggi tuntutan
terhadap penyediaandata dan informasi yang akurat. Untuk itu pemerintah
berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan
menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publlik. Kewajiban
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah
No.65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.56 Tahun
2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Komputer merupakan salah satu contoh produk teknologi yang telah
berkembang pesat yang dapat membantu mempermudah manusia dalam mengolah
data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk mencapai
tujuannya, setiap instansi memerlukan sistem yang bisa mengatur semua proses
kegiatan yang terjadi pada instansi. Dari mulai proses mengumpulkan, mengolah
dan menyimpan data-data tentang kejadian atau peristiwa ekonomi yang
disebabkan oleh aktivitas dalam instansi, hal ini dapat dilakukan untuk
mempercepat pekerjaan yang ada di dalam instansi tersebut. atas dasar tersebut
pemerintah daerah dapat mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan
yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalnya
saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses integrasi dengan sistem-
sistem lainnya yang terkait.
Penyelenggaraan pemerintah daerah perlu didukung dengan sistem
pengelolaan keuangan yang cepat, tepat dan akurat. Penerapan sistem informasi
keuangan daerah (SIKD) mengacu pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang
mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah), sehingga data pada pemerintah daerah dapat terintegrasi
dengan baik. Penerapan sistem informasi keuangan daerah juga mampu
menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan,
penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah.
Penggunaan sistem informasi yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah program aplikasi yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung dalam menghasilkan informasi akuntansi.
Program aplikasi yang dimaksud adalah program aplikasi komputer Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Program aplikasi ini telah diperkenalkan
pada tanggal 29 Agustus 2006 oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah yang bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Forum SAKD di
Pusdiklatwas BPKP, Ciawi Bogor. Program aplikasi Komputer SIMDA ini
dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat
SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi).
Adanya program aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada
pemda terutama dalam penyusunan APBD.
Adapun tujuan pengembangan program aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) ini adalah sebagai berikut :
- Menyediakan data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari
aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun
pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi
pemerintah daerah. - Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada
manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai
bahan untuk mengambil keputusan. - Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan
pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik. - Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah