Menurut World Bank (2002), Untuk dapat mengetahui jumlah penduduk
miskin, dibutuhkan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga kebijakan dan
program kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dapat berjalan
secara efektif. Pengukuran kemiskinan merupakan instrument untuk
melakukan evaluasi untuk dapat membandingkan kemiskinan antar waktu dan
untuk mengurangi kemiskinan.
Metode perhitungan kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan
pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), dengan pendekatan ini
kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, dimana
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmapuan dalam memenuhi kebutuhan
dasar. Berdasarkan pendekatam tersebut indikator yang dugunakan adalah
Head Count Index (HCI) yaitu jumlah dan persentase dari penduduk miskin
yang berada dibawah garis kemiskinan.
Menurut World Bank (2002), indikator kemiskinan terdiri dari kepemilikan
tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada,
adanya perbedaan sumber daya manusia, sektor ekonomi yang terbatas,
rendahnya produktivitas, budaya hidupnya yang kurang baik, dan pengelolaan
sumber daya yang tidak baik.
Menurut SMERU (2001),dimensi kemiskinan antara lain:
- Ketidakmapuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan,
sandang dan papan. - Sulitnya akses untuk memeuhi kebutuhan dasar lainnya seperti
pendidikan, kesehatan, dan - transportasi.
- Tidak adanya jaminan bagi masa depan dikarenakan tidak mampunya
dalam bervestasi dalam pendidikan dan keluarga. - Rentannya terhadap guncangan yang bersifat individual ataupun
massal. - Rendahnya kualitas pada sumber daya manusia
- Terbatasnya sumber daya alam
- Rendahnya aktivitas di dalam masyarakat.
- Sulitnya akses dalam lapangan pekerjaan.
- Ketidakmapuan dalam berusaha dikarenakan cacat fisik maupun
mental. - Ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, janda miskin,
kekerasan di dalam rumah tangga