Tujuan dan Asas Kompensasi


Tujuan kompensasi menurut Hasibuan (2017: 121) adalah

  1. Ikatan kerja sama
    Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara
    majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugasnya dengan baik,
    sedangkan pengusaha atau majikan harus membayar kompensasi.
  2. Kepuasan kerja
    Karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan pemberian
    kompensasi.
  3. Pengadaan efektif
    Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang
    qualified untuk perusahaan lebih mudah.
  4. Motivasi
    Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah
    memotivasi bawahannya.
  5. Stabilitas karyawan
    Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal
    konsistensunya yang kompetitif maka stabilitasnya karyawan lebih terjamin
    karena turnover yang relatif kecil.
  6. Disiplin
    Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan
    semakin baik.
  7. Pengaruh serikat buruh
    Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat
    dihindarkan dan karyawan akan konsenstrasi pada pekerjaannya.
  8. Pengaruh buruh
    Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang
    berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi pemerintah dapat
    dihindari.
    Sedangkan menurut Widodo (2015: 157) tujuan kompensasi dapat diuraikan
    sebagai berikut:
  9. Memperoleh personalia yang qualified.
  10. Mempertahankan karyawan yang ada sekarang.
  11. Menjamin keadilan.
  12. Menghargai perilaku yang diinginkan.
  13. Mengendalikan biaya-biaya.
  14. Memenuhi peraturan-peraturan legal.
    Menurut Hasibuan (2017: 122) asas kompensasi harus berdasarkan asas adil
    dan asas layak serta mempertahankan undang-undnag perburuhan yang berlaku.
  15. Asas adil
    Besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan,
    tanggung jawab dan jabatan.
  16. Asas layak dan wajar
    Suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Meskipun tolak
    ukur layak sangat relatif, perusahaan dapat mengacu pada batas kewajaran yang
    sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan lain secara
    konsisten.