Pengertian LPKSM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang
Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) disebutkan
pengertian LPKSM yang berbunyi “Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga
Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”.
Ada pandangan kehadiran LPKSM merupakan bentuk intervensi
negara terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dari kelompok
masyarakat, namun disisi lain ia diperlukan untuk memberikan jaminan
accountability lembaga-lembaga konsumen tersebut, sehingga kehadiran
LPKSM ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Celina Tri
Siwi Kristianti, 2009: 120).
LPKSM dan cabangnya di daerah harus mengontrol dengan
sungguh-sungguh kelaikan produk barang yang dipasarkan melalui
penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib niaga dan hukum
perlindungan konsumen agar mereka tidak terjebak tindakan pelaku usaha
yang hanya memprioritaskan keuntungan dengan mengorbankan
masyarakat. LPKSM diharapkan sering melakukan advokasi melalui
media massa agar masyarakat selektif serta hati-hati dalam membeli
produk barang yang muncul deras di pasaran. Selain itu, unit pengaduan
masyarakat perlu dibentuk sebagai sarana pengaduan masyarakat yang
dirugikan dari produk barang yang digunakan. Hasil temuan LPKSM
yang disampaikan masyarakat juga harus mendapat tindak lanjut dan
penyelesaian secara tuntas. Diharapkan pula kehadiran LPKSM bukan
justru berpihak kepada pelaku usaha atau penjual dengan mengorbankan
konsumen (Celina Tri Siwi Kristianti, 2009: 121).