Komite Audit

Kerangka hukum Indonesia mengamanatkan setiap entitas harus memiliki
adanya komite audit. Komite audit berfungsi mengevaluasi dan mengidentifikasi
manajemen atas risiko kecurangan, penerapan tindakan anti-penipuan, dan
penciptaan “tone at the top” yang sesuai (Crain et al., 2015). Pengawasan aktif oleh
komite audit dapat membantu memperkuat komitmen manajemen untuk
menciptakan budaya dengan “zero tolerance” untuk penipuan (Hightower, 2005).
Evaluasi dan pengawasan komite audit tidak hanya membantu memastikan bahwa
manajemen senior memenuhi tanggung jawabnya, tetapi juga dapat berfungsi
sebagai penghalang bagi manajemen senior untuk terlibat dalam aktivitas penipuan
(yaitu, dengan memastikan terciptanya lingkungan di mana segala usaha yang
dilakukan manajemen senior dapat membujuk karyawan agar menjadi pelaku
tindakan kecurangan yang terjadi, apabila ada tindakan yang mengarah pada
kecurangan tersebut yang dilakukan manajemen senior, maka karyawan dapat
melaporkan kejadian kepada pihak yang tepat yaitu komite audit) (Graham, 2008).
Komite audit juga memiliki peran utama dalam membantu manajemen
untuk melakukan pemenuhan kewajiban pada sistem pengendalian internal dan
proses pelaporan keuangan entitas agar dapat terpenuhi oleh perusahaan (Golden et
al., 2006). Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan ini, komite audit
harus mempertimbangkan potensi pengabaian manajemen, pengendalian atau
pengaruh lain yang tidak pantas atas proses pengungkapan yang terjadi didalam
perusahaan (Moeller, 2011).
Komite audit berkewajiban untuk memonitor dan menilai tugas tanggung
jawab manajemen, kegiatan audit internal, dan auditor eksternal independen karena
kewajiban dan tugas tersebut berkaitan dengan proses berkewajiban atas
menentukan bahwa semua masalah utama yang dilaporkan oleh aktivitas audit
internal, auditor eksternal, dan penasihat luar lainnya telah diselesaikan dengan
memuaskan (Hightower, 2005).
Komite audit dalam menjalankan fungsinya harus memiliki karakteristik
yang menjadi dasar kepercayaan bagi anggota komite audit agar dapat bekerja
secara optimal. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor
55/POJK.04/2015 komite audit merupakan komite yang berasal dari luar
perusahaan publik atau dari luar emiten yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada dewan komisaris untuk mendukung tugas serta fungsi dewan komisaris.
Jumlah rapat komite audit untuk memonitor dan mendiskusikan rapat
diadakan oleh komite audit untuk mendiskusikan dan memonitor situasi perusahaan
dalam jangka waktu tertentu. Untuk memonitor perusahaan, komite audit
setidaknya melakukan pertemuan untuk memastikan kualitas dan reabilitas
pelaporan perusahaan serta membahas masalah yang terdapat di perusahaan (Blue
Ribbon Committee, 1999). Financial Reporting Council (2016) menjelaskan
pertemuan formal komite audit ialah jantung dari pekerjaannya. Blue Ribbon
Committee (1999) menyebutkan agar komite audit berfungsi efektif, pertemuan
komite audit dilakukan minimal empat kali dalam setahun. Begitu pula pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pada pasal 13
mencatumkan bahwa pertemuan komite audit setidaknya dilaksanakan minimal (1)
satu kali dalam jangka waktu (3) tiga bulan, yang artinya dalam setahun komite
audit melaksanakan pertemuan minimal sejumlah (4) kali.