Inspektorat

Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka unsur
pengawasan pada Pemerintahan Daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh
Inspektur wilayah Propinsi Kabupaten/Kota, Inspektorat merupakan unsur
penunjang Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh
seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah: Huruf B,
2, c: Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik
di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan
objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris
Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan
kepegawaian.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Penajaman
Pengawasan angka 4 menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota yaitu melakukan :
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan
menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota.
b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup:
1) Pengawasan pada Pemerintah Desa;
2) Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota; dan
3) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota dan Desa, dengan ruang lingkup:
1) Pendampingan/asistensi meliputi:
a) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di
lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
dan Desa; dan
b) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2) Koordinasi dan sinergitas terhadap:
a) Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
berdasarkan risk based audit plan; dan
c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.