Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat dengan SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Kementerian
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018). Sebelum adanya Peraturan Presiden
Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, SPBE lebih dikenal dengan istilah e-Government (e-Gov).
Menurut (Awaludin, 2019) menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik adalah suatu upaya yang berkelanjutan dalam melakukan
pembangunan aparatur negara dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing
negara. Selain itu, berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 59 Tahun 2020
dijelaskan bahwa Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis
melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur
tingkat kematangan penerapan SPBE. Sedangkan Evaluasi SPBE adalah proses
penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat
dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk
mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE (Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020).