Tugas Humas pemerintah tercantum didalam Permen PAN
RB No. 30/2011 mengenai Pedoman Umum Tata kelola Kehumasan
menyatakan tugasnya ialah melakukan komunikasi timbal balik
diantara lembaga pemerintah serta publik yang direncanakan dalam
mewujudkan saling mengerti untuk meraih tujuan guna
mendapatkan manfaat bersama, hal tersebut dibutuhkan dalam
menyampaikan informasi kebijakan serta program dari suatu
instansi supaya publik memperoleh pengertian yang baik.
Kebijakan serta program pemerintahan bisa diakses publik
secara mudah, maka masyarakat bisa mengawasi serta merasakan
program-program serta kebijakan yang dibuat. Tugas yang lain ialah
memaksimalkan koordinasi untuk menyebarkan informasi
mengenai kebijakan pemerintah. Koordinasi dan penyebarluasan
informasi perlu dikuatkan kembali, bukan sekedar di tingkat
lembaga kementrian/pemerintah daerah saja, namun pada pemangku
kepentingan juga misalnya asosiasi, media, lembaga swadaya
masyarakat, perguruan tinggi, serta yang lainnya.
Kemudian, mewujudkan citra atau image positif instansi.
Hal tersebut adalah tugas mendasar, yang mana Humas pemerintah
tidak sekedar mewujudkan citra di masyarakat, tetapi juga reputasi
positif. Tugas tersebut dapat dilakukan melalui pola kerja yang
mengikutsertakan beberapa pemangku kepentingan (sinergis) serta
kerjasama (kolaborasi) terhadap seluruh pihak
