Indikator Kinerja


Kinerja perusahaan dapat digambarkan dalam berbagai aspek, baik dari aspek
keuangan, produktifitas perusahaan, hingga kinerja karyawan. Adapun bebrapa
indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut
Dwiyanto (2010:178-180), antara lain yaitu :

  1. Produktivitas
    Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
    Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Aceunting Office
    (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang telah luas dengan
    memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan
    salah satu indikator kinerja yang penting. Produktivitas bukan hanya untuk mengukur
    tingkat efisiensi, namun juga mengukur efektivitas pelayanan dalam perusahaan.
    Sedangkan yang dimaksud produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional,
    adalah suatu lingkup mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa
    mutu kehidupan hari ini (harus) labih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik
    dari hari ini.
  2. Kualitas Layanan
    Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali
    dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat
    tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan
    murah dipergunakan. Kepusaan masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai
    kinerja birokrasi publik. Kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam
    menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang
    terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap
    kualitas. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan
    indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan
    masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan
    masyarakat seringkali tersedia secara nudah dan murah.
  3. Responsivitas
    Responsivitas dimaskudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas
    secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan
    misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas
    yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun
    agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan
    publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat
    responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan
    pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah
    ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.
    Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya
    memiliki kinerja yang jelek pula.
  4. Responsibilitas
    Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik
    dilakukan sesuai dengan prinsip-prisnip administrasi yang benar dengan kebijakan
    birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa
    saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
  5. Akuntabilitas
    Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang
    dikembangkan oleh birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang
    dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target.
    Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti norma dan nilai yang
    berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, konteks akuntabilitas publik dapat
    digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu
    konsisten dengan kehendak publik. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki
    akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan
    nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Akuntabilitas
    menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada
    para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat
    politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu
    meprioritaskan kepentingan publik.
    Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja menurut
    Pasolong (2010:178), yaitu : (1) spesifik dan jelas, (2) dapat menunjukkan
    pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (3) dapat terukur secara obyektif
    baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, (4) efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah
    dan di analisis datanya secara efisien dan efektif. (5) harus cukup fleksibel dan
    sensitif terhadap perubahan. Dan menurut Menurut Klimoski (1989) ada 6 indikator
    untuk mengukur kinerja adalam perusahaan atau organisasi : 1). Kualitas Pekerjaan,
    2). Kuantitas pekerjaan, 3). Sikap, 4). Kerja sama, 5). Komunikasi, 6). Kinerja
    keseluruhan