Menurut KNKCG (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance), good
corporate governance adalah pola hubungan, sistem serta proses yang digunakan organ
perusahaan (direksi, komisaris) guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara
berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma
yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan good corporate
governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang
kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka,
atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa Good Corporate Governance adalah
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan
kewenangan perusahaan. Adapun Center for European Policy Study (CEPS),
memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses dan
pengendalian baik yang ada didalam maupun luar manajemen perusahaan. Dengan catatan
bahwa hak disini adalah hak dari seluruh stakeholders dan bukan hanya terbatas kepada satu
stakeholders saja. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah
menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku
dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. (Sutedi,
2012:1)
Dalam rangka melaksanakan praktik Good Corporate Governance yang baik, terdapat
unsur-unsur Good Corporate Governance secara umum yaitu :
- Transparansi (transparancy)
Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat
diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan,
dan kepemilikan perusahaan. - Akuntabilitas (accountability)
Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin
penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham,sebgaimana yang
diawasi oleh Dewan Komisaris. - Keadilan (fairness)
Menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya
komitmen dengan para investor. - Pertanggungjawaban (responsibility)
Memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai
cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.