Hak-hak Anak sebagai Korban dalam Peraturan Perundangundangan (skripsi, tesis dan disertasi)

Dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak hal ini telah memperjelas dan mempertegas pentingnya sebuah perhatian khusus terkait kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, terutama korban kejahatan seksual. Hal ini merupakan sebuah langkah maju untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Selain itu dengan kekuatan payung hukum yang tegas dari pemerintah, hal ini akan mengantisipasi anak korban tindak pidana kesusilaan dikemudian hari untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana yang sama. Karena berdasarkan fakta yang sering terjadi, ketika seorang pelaku tindak pidana kesusilaan diperiksa pada saat persidangan ternyata pelaku tersebut pernah mengalami tindakan persetubuhan ketika ia masih berusia dibawah umur. Maka dari itu pemerintah telah memperhatikan hak-hak anak sebagai korban dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud diberikan kepada:  a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Anak memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan Khusus, yaitu: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Selain itu ada pengaturan khusus terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, diantaranya:  a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial; c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan