Tag: Akutansi

Telah banyak literatur yang merujuk pada pentingnya fenomena penyelarasan strategi TI dan dan bisnis.Luftman dan Brier (1999) menyatakan bahwa penyelarasan strategi TI dan bisnis dibutuhkan agar penerapan TI harmoni dengan tujuan, strategi, dan kebutuhankebutuhan bisnis.Boar (1994) menyebutkan bahwa organisasi perlu membangun, menyelaraskan, dan mengembangkan keunggulan kompetitif melalui pemberdayaan sistem/teknologi informasi untuk menjawab tantangan kompetisi global. Khandelwal (2001) menegaskan bahwa perusahaan yang ingin mewujudkan tujuan perusahaan mereka, Teknologi Informasi yang mendukung proses bisnis organisasi harus memberikan informasi manajemen yang tepat, pada waktu yang tepat. Untuk itu, TI dalam suatu perusahaan wajib selaras dengan tujuan organisasi. Menurut Premkumar dan King (1999), penyelarasan strategik adalah hubungan harmonis antara rencana sistem informasi dengan rencana bisnis. Melalui penyelarasan antara rencana sistem informasi dan rencana bisnis, sumber daya informasi akan mendukung tujuan bisnis dan meraih keuntungan dalam meraih peluang guna pemanfaatan strategis sistem informasi. 13 Dalam keselarasan TI dan bisnis, terdapat empat tingkatan integrasi yaitu sebagai berikut (Jogiyanto, 2005): 1. Administrative integration adalah integrasi yang terjadi antara perencanaan strategi bisnis dan perencanaan strategi sistem teknologi informasi masih sangat lemah. Tidak ditemukan usaha yang signifikan dari penggunaan sistem teknologi informasi untuk mendukung rencana-rencana bisnis. 2. One-way sequential integration adalah hubungan yang terjadi hanya satu arah, yaitu perencanaan strategi sistem teknologi informasi mendukung perencanaan strategi bisnis. 3. Two-way reciprocal integration adalah integrasi yang terjadi pada perencanaan strategi bisnis dan perencanaan strategi sistem teknologi informasi saling mendukung untuk mempengaruhi strategi-strategi bisnis. 4. Full integration, Integrasi ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara perencanaan strategi bisnis dan perencanaan strategi sistem teknologi informasi dan keduanya dilakukan bersamaan di dalam satu perencanaan yang terintegrasi. Dengan demikian, peningkatan kinerja dapat dicapai dan keunggulan kompetitif akan diperoleh sehingga organisasi dapat terus bertumbuh serta mampu bertahan dalam kompetisi yang kian sengit.

Dalam sebuah perusahaan, strategi TI secara umum memiliki beberapa peranan penting yang tidak dapat diabaikan, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Minimize Risk Bisnis selalu akrab dengan risiko, hal tersebut tidak dapat dihindari namun dapat diminimalisir. Risiko kerap muncul dari lingkungan dan faktor eksternal yang berada diluar kontrol perusahaan. Untuk itu TI berperan dalam mengurangi risiko dengan bantuan software forecasting, planning, decision support, dan lain-lain. b. Reduce Cost Upaya untuk mengurangi biaya operasional perusahaan secara langsung akan menambah profitabilitas perusahaan tersebut. Penerapan TI mampu mengurangi biaya operasional perusahaan dengan cara menghilangkan proses yang tidak perlu, mempersingkat alur proses bisnis, otomatisasi proses, serta mengurangi tenaga kerja. c. Added Value Kepuasan pelanggan dapat diciptakan dengan pemanfaatan TI.Nilai tersebut selain untuk memuaskan pelanggan juga digunakan sebagai pembentuk hubungan baik dengan pelanggan untuk jangka panjang. d. Create New Realities Munculnya berbagai teknologi baru dalam dunia internet mempengaruhi gaya hidup manusia. Mulai dari berbelanja online melalui e-commerce, transaksi pembayaran online melalui mobile banking, hingga layanan publik yang diadakan pemerintah melalui egovernment. Hal ini membuktikan bahwa TI dapat menciptakan realita baru didalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi maka persaingan juga semakin ketat. Oleh sebab itu pihak manajemen sangat dituntut untuk memiliki strategi TI yang baik untuk menopang jalannya strategi bisnis perusahaan.Perencanaan strategis TI harus selalu meningkat dari waktu ke waktu dan hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi manajemen organisasi.

Strategi bisnis adalah rangkuman pernyataan misi atau visi organisasi sehingga ada titik fokus yang jelas dan konsisten (King, 1978).Strategi bisnis berguna untuk memahami kompleksitas kompetitif melalui pendekatan yang sistematis dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif (Venkatraman, 1993). Henderson & Venkatraman (1993)menjabarkan strategi bisnis dan TI dalam beberapa poin, yaitu: a. Digunakan sebagai alat untuk mempercepat perubahan dengan mendefinisikan arah yang harus diikuti untuk mengubah keadaan saat ini. b. Dirumuskan dengan melakukan analisa lingkungan dan dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memprediksi risiko bisnis dan peluang masa depan. c. Dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan sebagai pengambil keputusan. d. Sebagai acuan untuk memastikan keputusan yang sejalan dengan fokus perusahaan. e. Alat manajemen analisis yang digunakan untuk perencanaan masa depan bisnis.

Menurut Ivana Mamic (2006) bahwa informasi akuntansi yang berkualitas dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang mengoptimalkan operasi sistem akuntansinya, karena Sistem informasi akuntansi yang berkualitas akan dijadikan manajer untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Dan juga sistem informasi akuntansi yang berkualitas akan menghasilkan manajemen bisnis yang berkualitas. 39 Sistem informasi akuntansi bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya walaupun satu jenis. Sistem informasi akuntansi mengolah data dalam jumlah besar karena didalamnya meliputi berbagai aktivitas pengolahan transaksi seperti aktivitas pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, dan dokumentasi diberbagai fungsi operasi atau bagian suatu organisasi. Jadi walaupun sistem informasi akuntansi mengadopsi konsep informasi yang berkualitas akan tetapi bobot aktivitasnya lebih banyak berorientasi kepada pengolahan data. (Azhar Susanto, 2010) Menurut Hongjiang Xu (2009) bahwa dalam Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas, maka kualitas informasi yang dihasilkan akan mempengaruhi keberhasilan suatu struktur organisasi. Artinya, kualitas informasi merupakan suatu keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi. Di dalam suatu satuan usaha ditunjukkan dengan struktur organisasi. Pemahaman pola – pola distribusi, wewenang, dan tanggung jawab adalah esensiil bagi penetapan kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Sebaliknya kebutuhan informasi menentukan struktur kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan di dalam sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, struktur kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data di dalam suatu sistem informasi akuntansi harus secara pararel erat dengan struktur organisasi. Pilihan suatu perusahaan mengenai struktur organisasinya mempunyai implikasi yang penting bagi SIA, tujuannya untuk menyediakan informasi keuangan bagi setiap unit organisasi untuk membantu dalam perencanaan dan pengendalian 40 operasinya. Agar dapat menyediakan informasi keuangan yang relevan salah satunya harus memahami struktur organisasi. (Barry, 1982) Keberadaan suatu SIA dalam suatu organisasi tidak lain adalah untuk dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu dikarenakan untuk dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, diperlukan adanya suatu SIA yang handal dalam memproses data dan transaksi sehingga informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan (Krismiaji, 2002). Kemudian menurut (Romney & Steinbart:2003), SIA yang dapat diandalkan adalah sistem yang mempunyai pengendalian memadai sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini pengendalian merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi akuntansi yang ada. Semakin baik kualitas informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, maka akan semakin baik pulalah komunikasi yang terjadi di dalamnya. Dan semakin terintegritasinya suatu organisasi, informasi yang berkualitas akan meningkatkan kualitas pemahaman para pengelola organisasi tersebut dalam melihat perubahan – perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga para pengelola organisasi akan dengan cepat dan akurat menanggapi perubahan yang timbul. Melihat peran informasi yang begitu tinggi bagi organisasi maka organisasi menjadi sangat tergantung pada sistem informasi. Dalam hal ini sistem informasi akuntansi memperlakukan informasi sebagai sumber daya yang sangat 41 berrharga yang turut menentukan dapat tidaknya terus beroperasi dan bersaing. (Azhar Susanto, 2004) Salah satu komponen SIA adalah software atau perangkat lunak yang merupakan kumpulan dari perintah-perintah yang tersusun secara sistematis untuk melakukan pengolahan data. Adapun software yang digunakan DJP dalam menghimpun penerimaan negara melalui pembayaran pajak adalah suatu core system aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2007. Sistem aplikasi MPN memungkinkan penerimaan negara disajikan secara realtime melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara online dengan Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi (Heryanto Sijabat:2011). Sistem aplikasi MPN sendiri merupakan modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau biasa disebut SPAN (PMK No: 02/PMK.05/2007).

Organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal, maupun secara horizontal diantara posisi–posisi yang telah diserahi tugas–tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat/menyatukan perusahaan dan kerangka dasar tempat individu–individu berusaha, dikoordinasi (Koontz & Donnel:2010). Sedangkan menurut Selznick (2010) organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan tekanan internal dan ekstern dan selalu dalam proses evolusi yang kontinu. Keberhasilan suatu sistem informasi tertentu (kepuasan pengguna, penggunaan sistem, dirasakan kegunaan, kualitas sistem), dan hubungan IS keberhasilan konstruk dengan empat pengguna yang terkait dengan konstruksi (pengguna pengalaman dengan ISS, pelatihan pengguna di ISS, pengguna sikap terhadap ISS, dan partisipasi pengguna dalam pengembangan tertentu IS) dan dua konstruksi yang mewakili konteks (topmanajemen dukungan untuk ISS dan memfasilitasi kondisi untuk ISS). (Rajiv Sabherwal and Anand Jeyaraj: 2006). Sistem informasi sebagai salah satu komponen organisasi didekomposisikan menjadi dua subsistem dasar, salah satunya adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Dekomposisi sistem merupakan proses membagi sistem menjadi berbagai bagian subsistem yang lebih kecil untuk menyajikan, melihat, dan memahami berbagai hubungan antara subsistem (Hall:2007). SIA merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi (Bodnar & Hopwood: 2010)

Manirath Wongsim dan Jing Gao (2011) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi, yaitu sebagai berikut: “Informasi dimensi Kualitas memiliki hubungan positif dengan proses Sistem Informasi Akuntansi adopsi. Selanjutnya, Informasi dimensi Kualitas memainkan peran penting dalam proses adopsi AIS” Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kurang lebih sebagai berikut: Dimensi Kualitas Informasi memiliki hubungan yang positif dengan proses adopsi Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian, dimensi Kualitas Informasi memainkan peranan yang penting dalam proses adopsi Sistem Informasi Akuntansi

Rajiv Sabherwal dan Anand Jeyaraj (2006) bahwa dukungan manajemen berpengaruh pada penerapan sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut: “sistem informasi (kepuasan pengguna, penggunaan sistem, manfaat pengguna, kualitas sistem), dan hubungan ini dengan IS berhasil dengan empat konstruksi userrelated (pengalaman pengguna dengan ISS, pelatihan pengguna di ISS, sikap pengguna terhadap ISS, dan partisipasi pengguna dalam pengembangan dari spesifik IS) dan dua konstruksi yang mewakili konteks (top-manajemen dukungan untuk Iss).

Menurut Mc. Leod Mc. Leod & Schell (2007:46) mengatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Akurat Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut akurat. 2. Tepat Waktu Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau beberapa jam lagi. 3. Relevan Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut. 4. Lengkap Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya.

Menurut Shiper dan Vincent dalam (Bavega:2003) menjelaskan bahwa : “Kualitas informasi akuntansi merupakan konsep kompleks dan memiliki banyak definisi. Literatur tentang kualitas kualitas informasi akuntansi keuangan terletak di berbagai bidang seperti relevansi nilai informasi akuntansi, konservatisme akuntansi, dan manajemen laba. Keputusan kegunaan adalah ciri utama kualitas akuntansi keuangan seperti menangkap nilai informasi akuntansi bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan mereka.” Sedangkan Menurut Mc. Leod dalam Azhar Susanto (2009:40) menjelaskan tentang kualitas informasi sebagai berikut, “Informasi dikatakan berkualitas apabila memiliki ciri-ciri yaitu seperti : Akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap.” Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka kesimpulan kualitas informasi akuntansi adalah data yang telah diolah melalui suatu proses menjadi suatu bentuk yang lebih bernilai dan berguna bagi yang menerimanya serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik pada saat ini maupun dimasa yang akan datang dan sangat penting bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan

Setiap oganisasi dalam usaha mencapai tujuan, dan mengukurnya sampai sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai, dan itu memerlukan dukungan manajemen puncak. Menurut Chen dan Paulraj (2004) mendefinisikan dukungan manajemen puncak sebagai berikut: “Berkomitmen pada waktu, biaya, dan sumber daya untuk mendukung supplier agar terjadi kemitraan pada jangka panjang dan perusahaan juga dapat berlangsung berproses secara stabil. Salah satu hal yang penting bagi manajemen puncak dalam menjalankan bisnis adalah harus dapat selalu mengembangkan dan menciptakan satu nilai bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja organisasi.” Sedangkan dukungan manajemen puncak menurut Hasmi (2004) menurut adalah sebagai berikut: “Pihak yang bertanggungjawab atas penyediaan pedoman umum bagi kegiatan sistem informasi. Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem informasi organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi” Berdasarkan definisi-definisi diatas maka disimpulkan bahwa dukungan manajemen pucak adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan pedoman dengan komitmen dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya untuk mendukung kegiatan sistem informasi.

Mirmasoudi et al (2012) dalam Norman Alvi Tripambudi (2014) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah sistem formal, tugas dan hubungan otoritas yang mengendalikan bagaimana orang mengkoordinasikan tindakan mereka dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, struktur organisasi memiliki dampak penting pada pengaturan komponen pemakai sistem informasi. Wilkinson et al (1999: 39) dalam Rapina (2014) Ada beberapa hubungan penting yang harus dipahami oleh pengembang sistem. Struktur organisasi menentukan banyak alur kunci umum yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen. Ini adalah alur vertikal yang membawa informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk melaksanakan tanggung jawab mereka (Wilkinson et al, 1999: 39). Stair Dan Reynolds (2011: 41) menyatakan bahwa struktur organisasi dapat berdampak pada jenis sistem  informasi yang digunakan. Meskipun ada sejumlah besar kemungkinan, struktur organisasi biasanya jatuh ke dalam salah satu kategori ini: tradisional, proyek, tim, atau multidimensi. Gordon dan Narayanan (1984) melaporkan temuan mereka ada hubungan antara lingkungan, struktur dan sistem informasi organisasi. Penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Norman Alvi Tripambudi (2014) mengatakan bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel struktur organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik struktur organisasi yang berkembang dalam organisasi maka akan meningkatkan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan dengan semakin baiknya sebuah struktur organisasi, maka struktur organisasi yang ada telah mendukung akan perkembangan organisasi sehingga proses adopsi sistem informasi akuntansi yang dapat berguna untuk majunya perusahaan merupakan langkah yang tidak menyalahi struktur dan peraturan perusahaan.. Semakin tinggi tingkat saling ketergantungan akan mempengaruhi terhadap tugas yang dilakukan manajer karena manajer banyak melakukan aktivitas yang saling berkaitan atau berhubungan dengan departemen lain

Galliers dan Currie (2011: 508) dalam Rapina (2014) mengatakan bahwa kriteria yang paling penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi adalah komitmen manajemen. Hal ini karena dengan memiliki dukungan manajemen puncak yang kuat akan membantu mengarahkan kekurangan dalam implementasi sistem. Raghunathan dan Raghunathan (1988) Top manajemen bertanggung jawab atas penyediaan pedoman umum bagi kegiatan sistem informasi. Tingkat dukungan yang diberikan oleh top manajemen bagi sistem informasi organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi. Tjhai Fung Jen (2002) dalam Putri Aryani Septianingrum (2014), semakin besar dukungan yang diberikan manajemen puncak akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi. Penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Riri Yulianty Raflis (2007). Dari penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Ini berarti bahwa hubungan antara dukungan manajemen puncak searah dengan penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Semakin baik dukungan dari manajer puncak akan semakin baik pula penerapan Sistem Informasi Akuntansi suatu perusahaan. Hal ini sama dengan 40 teori yang dinyatakan oleh Arpan dan Ishak (2005:7), bahwa dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting dalam menentukan efektifitas penerapan sistem informasi dalam organisasi. Dengan adanya keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan maka akan dapat menentukan keberhasilan penerapan suatu sistem. Jika suatu perusahaan dalam penerapan sistem tidak adanya dukungan manajemen puncak maka tujuan tersebut tidak akan tercapai

Menurut Mc. Leod dalam Azhar Susanto (2009: 40), informasi yang berkualitas apabila informasi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Akurat Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian akurasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda apabila pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka data tersebut disebut akurat. b. Tepat Waktu Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat yang informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. c. Relevan Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi d. Lengkap Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya

Menurut Azhar Susanto (2013: 14) informasi yang berkualitas adalah: “…informasi yang mempunyai keakurasian, kecepatan dan kesesuaian dengan kebutuhan manajemen dan kelengkapan dari informasi yang dihasilkan.”  Schonberger dan Lazer (2007: 244) mengatakan bahwa kualitas informasi yang baik adalah: “…informasi yang tepat untuk digunakan dan memiliki nilai tinggi untuk penggunanya, karena informasi tersebut bebas dari kesalahan atau kekurangan lainnya..” Mc Leod dan George (2007: 86) menyatakan bahwa kualitas informasi adalah: “…informasi yang harus tersedia untuk pemecahan sebelum situasi krisis mengembang atau kesempatan akan hilang.” Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi adalah informasi yang tersedia saat di butuhkan, berisi keadaan sebenarnya dan informasi yang diberikan lengkap.”

Menurut Rudianto (2012:09) akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa jenis spesifikasi dalam praktiknya. Adapun jenis-jenis akuntansi yang lebih khusus, terdiri dari: 1. Akuntansi Manajemen Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan. Sebagai contoh, menyediakan data biaya guna penentuan harga jual produk tertentu dan pertimbangan terkait. 2. Akuntansi Biaya Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang fungsi utamanya sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan. 3. Akuntansi Keuangan Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan bagi pihak eksternal. Informasi tersebut antara lain: laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan dan laporan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan. 4. Auditing Auditing adalah bidang akuntansi yang fungsi utamanya melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan, maka disebut internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak di luar perusahaan, maka disebut auditor independen atau akuntan publik. 5. Akuntansi Pajak Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang fungsi utamanya mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atau setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini merupakan aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut. 6. Sistem Akuntansi Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan. 7. Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin agar aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 8. Akuntansi Internasional Akuntansi internasional adalah bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintas batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang termasuk dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahani hukum dan aturan perpajakan setiap negara dimana perusahaan multinasional beroperasi. 9. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dna pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya adalah instansi pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 1) akuntansi adalah: “…proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca jalur, sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terntetu.” Menurut Mursyidi (2010: 17) akuntansi adalah: “…proses pengindentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk di ubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.” Menurut Accounting Principles Board (APB) dalam Indah Rahmawati (2014: 03), akuntansi adalah: “akuntansi sebagai seni pencatatan, pengelolaan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil dari proses tersebut.” Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah kegiatan mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi kemudian mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang berupa laporan keuangan yang berguna untuk pihak internal maupun eksternal suatu organisasi

Menurut O’Reilly and Chatman (2006) menyatakan tentang komitmen manajemen puncak sebagai berikut : “Commitment more broadly as a psychological state of attachment that defines the relationship between a person and an entity”. Menurut Dominic Cooper (2006:2) menyatakan tentang komitmen manajemen puncak sebagai berikut : “Management commitment is defined as enganging in and maintain behaviours that help others achieve a goal”. Menurut ISO 9000 komitmen manajemen puncak adalah : “Tanggung jawab manajemen perusahaan untuk menetapkan sasaran objective yang strategis dan sasaran mutu manajemen harus memiliki komitmen dalam penerapannya”. Selanjutnya definisi menurut Wilkinson, A., Redman, T. and Snape yang dikutif oleh Keith Goffin and Marek Szwejczewski (2006): “Top management commitment is recognized by all quality „gurus‟ as being an essential precondition for the success of quality management” and “having recognized the need for Quality Improvement, the first objective is to secure management commitment”. 9 Menurut Kinball et al, (2008) adalah : “The most important criteria for assessment. This is because having strong management backing will help overcome shortcomings elsewhere in the project”. Sedangkan pengertian komitmen manajemen puncak menurut Brown (2006) menyatakan bahwa : “This relationship can be viewed in terms of depth (strength), focus and terms, which are common in all types and forms of commitments”. Menurut Kerstin V.Siakasi and Elli Georgiadou (2007): “Management commitment and leadership are the driving factors for motivating employees to strive for continous process improvement”. Dari pengertian-pengertian yang terdapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa komitmen manajemen puncak itu adalah prasyarat penting bagi keberhasilan manajemen untuk peningkatan mutu.Selain itu merupakan faktor pendorong untuk memotivasi karyawan agar berupaya meningkatkan kualitas proses yang berkesinambungan. Dengan tujuan membantu mengatasi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan suatu tugas atau proyek tertentu. Selain itu komitmen manajemen puncak juga harus terlibat langsung dan mempertahankan kinerja yang lain untuk membantu mencapai tujuan. Komitmen manajemen puncak adalah partisipasi secara langsung oleh manajemen baik top maupun middle pada aspek penting tertentu dari organisasi, Business Dictionary (2010). Menurut Dominic Cooper (2006) ,dalam manajemen mutu itu meliputi : 10 1. Setting up and serving on a quality committee (Pengaturan dan melayani pada kualitas komite) 2. Formulating and establishing quality policies and objectives (Merumuskan dan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran) 3. Providing resources and training (Menyediakan sumber daya dan pelatihan) 4. Overseeing implementation at all levels of the organization Mengawasi pelaksanaan di semua tingkat organisasi), dan 5. Evaluating and revising the policy in light of results achieved (Mengevaluasi dan merevisi kebijakan dalam terang hasil yang dicapai)

Permana dan Mulyono dalam Jurnal HPJI Vol.2 No.1, Januari 2016:1-12 dengan judul pengaruh komponen manajemen kontraktor terhadap capaian mutu rekonstruksi perkerasan lentur di Provinsi Daerah Istimewa 5 Yogyakarta. Data yang digunakan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan jalan di lingkungan Dinas Bina Marga, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktorfaktor yang mempengaruhi pencapaian mutu rekonstruksi jalan provinsi di Provinsi DIY adalah tenaga kerja, peralatan, material, metode kerja, administrasi proyek, dan lingkungan. Analisis data dilakukan dengan melakukan kajian terhadap indikator-indikator yang dapat berpengaruh terhadap capaian mutu rekonstruksi jalan di Ruas Jalan Provinsi DIY dilakukan dengan model persamaan struktural, yakni SEM (Structural Equation Modeling) untuk mengkaji hubungan antara faktor-faktor beserta indikatornya terhadap capaian mutu rekonstruksi dengan menggunakan 93 indikator yang mempengaruhi faktor terhadap capaian mutu pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi. Dari hasil studi menggunakan indikator-indikator diatas menunjukkan bahwa manajemen kontraktor sebesar 46,6% terhadap capaian mutu rekonstruksi. Sedangkan hubungan komponen manajemen kontraktor terhadap capaian mutu rekonstruksi adalah tenaga kerja memberikan kontribusi sebesar 77%, peralatan sebesar 90,7%, material sebesar 93%, metode kerja sebesar 89%, administrasi proyek sebesar 74,9%, dan lingkungan sebesar 67,1% masing-masing terhadap manajemen kontraktor.

Penelitian Santosa dkk pada Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil Volume 2 No.1, Februari 2013 dengan judul penerapan standar sistem manajemen mutu (ISO) 9001:2008 pada Kontraktor PT. Tunas Jaya Sanur yang bertujuan untuk mengetahui penerapan standar mutu ISO 9001:2008 dan faktorfaktor yang menjadi kendala dalam penerapan standar mutu yang dipengaruhi nilai penerapan ISO 9001:2008. PT. Tunas Jaya Sanur sebagai suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dan menerapkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek jasa konstruksi, salah satunya pada proyek pembangunan Apartemen dan Shopping Arcade Sea Sentosa Hotel. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi tersebut, maka dilakukan wawancara dengan personel yang terkait dalam pelaksanaan proyek konstruksi dan observasi pada pelaksanaan konstruksi tersebut. Penilaian penerapan standar mutu ISO 9001:2008 (klausul 4 sampai dengan klausul 8) ini didapat dengan metode skor audit dan skala pengukuran variabel menggunakan Skala Likert. Dari hasil analisis data penerapan standar mutu ISO 9001:2008 pada proyek pembangunan Apartement dan Shopping Arcade Sea Sentosa Hotel didapat persentase rata-rata penilaian penerapan klausul 4 sampai dengan klausul 8 sebesar 85,69% termasuk kategori sangat baik (81% < Skor < 100%). Faktorfaktor yang menjadi kendala dalam penerapan ISO 9001:2008 adalah faktor tenaga kerja (SDM), metode atau prosedur kerja, dan material atau form atau dokumen

Seorang karyawan yang puas dengan pekerjaannya akan membuat karyawan tersebut mendapatkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi, pencapaian tersebut merupakan tujuan perusahaan. Untuk mampu mencapai tujuan tersebut perusahaan harus menyadari pentingnya faktor kepuasan kerja untuk memaksimalkan kinerja karyawannya. Kepuasan kerja mengarah pada perluasan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja seorang karyawan agar bekerja lebih keras dan lebih baik. Jika seroang karyawan merasa puas dengan pekerjaannya maka meraka akan melakukan upaya untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Sehingga semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan pada sebuah perusahaan manufaktur. Dengan adanya sistem penghargaan seperti promosi yang adil, mampu memotivasi karyawan untuk selalu meningkatkan kinerjanya, dimana penghargaan tersebut akan membuat karyawan merasa puas atas apa yang telah dikerjakannya sehingga kerja mampu memberikan dampak   yang positif atas meningkatnya kinerja karyawan (Nimalathasan, 2012). Kepuasan kerja dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan kinerja karyawan yang mengarah pada kinerja optimal (Prasanga & Gamage, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Almutairi et al. (2013) pada Three-Five Star Hotel di Saudi Arabia mengatakan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Pada akhirnya perusahaan yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan selaras dengan tujuan perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 9001:2008 akan membuat seorang karyawan memilki kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab tersebut secara psikologis akan mendorong seorang karyawan untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Semangat kerja inilah yang mampu untuk memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga semakin tinggi implementasi ISO 9001:2008 maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan pada sebuah perusahaan manufaktur. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Feng et al. (2007) menemukan pengaruh yang positif antara ISO 9001:2008 terhadap kinerja karyawan jika ISO mampu diimplementasikan dengan baik dan benar. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Psomas et al. (2013) menemukan pengaruh yang positif dan signifikan antara ISO terhadap kinerja karyawan. 14 Rakha & Abouzid (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa implementasi ISO 9001:2008 mempunyai dampak yang positif terhadap kinerja karyawan dengan sistem manajemen kualitas (ISO 9001:2008) diterapkan pada semua aspek organisasi untuk memastikan pebaikan kinerja karyawan secara terus menerus.

Sertifikat ISO 9001:2008 merupakan sertifikasi untuk standarisasi kualitas pada sebuah perusahaan, dimana standar tersebut harus sesuai dengan standar Internasional. Implementasi standar ISO 9001:2008 sangat di pengaruhi oleh Sumber Daya Manusia, yaitu karyawan pada perusahaan manufaktur. Penerapan standar ISO 9001:2008 ini, sebagai perbaikan manajemen kualitas dalam tubuh sebuah perusahaan, akan memberikan dampak yang positif terhadap sikap individu karyawan berupa kepuasan kerja. Dengan adanya perbaikan manajemen mutu dengan menerapkan standar ISO 9001:2008 akan berdampak positif terhadap kepuasan kerja seorang karyawan, sehingga semakin tinggi penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 maka semakin tinggi pula kepuasan kerja seorang karyaawan. Penelitian yang dilakukan oleh Ooi et al. (2005) yang mengatakan bahwa implementasi ISO dengan memperhatikan faktor fokus pada pelanggan dan kerjasama karyawan yang terjalin dalam sebuah perusahaan akan memberikan dampak yang positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Valmohammadi & Khodapanahi (2011) dalam penelitiannnya yang dilakukan di perusahaan makanan di Iran Utara menyimpulkan bahwa implementasi ISO 9001:2000 berdampak positif terhadap kepuasan kerja Penelitian yang dilakukan oleh Juana dkk. (2016) mengatakan dalam penelitiannya ada hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi ISO 9001:2008 dengan kepuasan kerja. Sejalan dengan penelitian tersebut yang dilakukakan oleh Bekele E. & Zewedie S. (2017) menyatakan bahwa implementasi ISO 9001:2008 mempunyai dampak yang positif terhadap kepuasan kerja.

Kinerja karyawan merupakan sebuah kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan suatu tugas (Schermerhorn, 1989). Kinerja didefinisikan sebagai jumlah dari total barang, jasa dan pemikiran yang didapatkan melalui proses penyelesain tugas yang diberikan kepada karyawan terhadap realisasi organisasi sesuai dengan ketentuan kriteria dan kualifikasi pribadi karyawan (Pugh, 1991). Viswesvaran & Ones (2000) mendefinisikan 11 kinerja karyawan sebagai perilaku dan hasil yang melibatkan karyawan terkait dengan kontribusi pada tujuan organisasi. Kinerja karyawan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi pada tingkat individu (Munchinsky, 2003). Wall et al. (2004) mengatakan kinerja karyawan merupakan salah satu dimensi penting dalam menilai suatu organisasi secara keseluruhan. Sarmiento & Beale (2007) berpendapat kinerja pekerjaan sebagai hasil dua elemen, yaitu kemampuan dan keterampilan baik secara alami ataupun dilatih oleh seorang karyawan dalam rangka pemenuhan tugas yang lebih baik. Tinofirei (2011) berpendapat bahwa kinerja karyawan merupakan keberhasilan menyelesaikan tugas, sebagaimana ditetapkan dan diukur oleh supervisor bedasarkan standar yang dapat diterima dan telah ditetepkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Kinerja karyawan menjadi faktor penting dalam peningkatan hasil akhir, peningkatan perilaku dan karakteristik positif karyawan sekaligus meningkatkan produktifitas organisasi (Zahargier & Balasundaram, 2011). Oleh karena itu dari definisi di atas kinerja karyawan merupakan sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan tugas yang yang dibebankan kepadanya dan bagaimana tugas tersebut berkontribusi terhadap realisasi tujuan perusahaan (Mawoli & Babandoko, 2011).

Kepuasan kerja adalah sebuah konsep yang rumit dengan berbagai dimensi di dalamnya. Salah satu definisi tertua yang mengungkapkan definisi kepuasan kerja dikemukakan oleh Hoppock yang mendefiniskan kepuasan kerja sebagai reaksi emosional yang ditunjukkan karyawan terhadap pekerjaan mereka (Hoppock, 1935). Hackman & Oldham (1975) melihat kepuasan dengan bekerja sebagai kebahagiaan yang dimiliki karyawan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kepuasan kerja merupakan tingkat dimana seorang karyawan merasa puas dan suka terhadap pekerjaannya (Spector, 1997). Pada tingkatan organisasi, organisasi dengan karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif dibandingkan organisasi dengan karyawan yang kurang puas (Robbins, 2001). Kidd (2006) menjelaskan kepuasan kerja sebagai perasaan bahwa karyawan memiliki pekerjaan baik itu pengalaman hubungan terhadap pengalaman kerja masa lalu, harapan saat ini dan ekspektasi terhadap masa depan. Kepuasan kerja mampu menimbulkan kenikmatan mental, fisik dan lingkungan yang dimiliki karyawan yang digambarkan sebagai perilaku afektif dan kognitif terhadap aspek-aspek tertentu dari pekerjaannya (Pool & Pool, 2007). Karyawan yang puas dengan pekerjaan yang dilakukan cenderung lebih terlibat dalam setiap kegiatan organisasi dan lebih berkontribusi 10 memberikan layanan berkualitas tinggi (Yee et al, 2008). Bhatti & Shahzad (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa karyawan yang puas dengen pekerjaan mereka akan berbanding lurus dengan kualitas kerja dan komitmen yang lebih tinggi terhadap perusahaan, sehingga keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan akan menurun. Kepuasan kerja dan kinerja karyawan dianggap sebagai bagian dalam organisasi yang memberikan hasil yang paling signifikan terhadap kesejahteraan individu maupun organisasi (Hart & Cooper, 2001). Prasanga & Gamage (2012) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan kinerja karyawan yang mengarah pada kinerja maksimal. Ayranci, E. & Ayranci, A. E. (2015) mengatakan bahwa kepuasan kerja menekankan pada emosi positif terhadap peran seseorang ditempat kerja sehingga mampu meningkatkan kinerja secara maksimal.

Sistem manajemen mutu (SMM) merupakan kumpulan dari beberapa prosedur dokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses pembuatan produk baik barang maupun jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan yang dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi (Gaspersz, 2005). Sistem Manajemen Mutu (SMM) mengintegrasi organisasi untuk menerapkan praktek-praktek manejemen mutu secara menyeluruh dan konsisten guna memenuhi kebutuhan pasar (Gaspersz, 2005). Sistem menajemen mutu berisi seperangkat praktik dan prinsip manajemen universal yang tidak memiliki batas tertentu pada organisasi maupun wilayah negara tertentu (Jun M. et al, 2006). Valmohammadi (2011) mengatakan bahwa tujuan dari Manajemen Mutu adalah untuk menciptakan budaya atau sebuah proses, dimana proses operasional yang diimplementasikan pertama kali dalam suatu organisasi mampu diterapkan secara penuh dan efisien. ISO 9001 merupakan standar manajemen mutu bertaraf Internasional (Duraitman S. et al, 2011). Standar tersebut menjelaskan berbagai persyaratan sistem manajemen mutu yang perlu di   implementasikan secara konsisten oleh perusahaan sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan, mencapai kepuasan pelanggan dan mencapai peningkatan yang berkelanjutan terhadap efektifitas manajemen mutu yang diterapkan (Psomas et al, 2013). Persyaratan ISO 9001 merupakan praktik terbaik dalam Sistem Manajemen Mutu (Van den Heuvel et al, 2005). Standar ISO merupakan standar yang paling banyak diadopsi oleh organisasi di seluruh dunia (Zeng et al, 2005). Standar ini pertama kali diterbitkan dan digunakan pada tahun 1987 dan diperbarui pada tahun 1994, 2000 dan 2008 (Hoyle, 2009). Martinez-Costa et al. (2009) mengatakan sejak diperbarui pada tahun 2000, ISO 9001 lebih mengintegrasikan prinsip prinsip Total Quality Mangement dan lebih fokus pada proses dan kinerja kedalam standar ISO 9001 daripada dokumentasi. Disamping itu ISO 9001 juga mengadopsi konsep PDCA (Plan Do Check Act) ) sebuah siklus yang menggabungkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta perbaikan secara terus menerus dan diimplementasikan pada setiap proses keseluruhan organisasi (Rakha & Abouzid, 2015). Hackman dan Wageman (1995) dalam Bekele E. & Zewedie S. (2017) mengatakan bahwa dalam standar kualitas ISO 9001 dan konsep kualitas lainnya, karyawan diyakini puas dan berkomitmen dalam pekerjaan yang mereka lakukan sebagai hasil peningkitan 9 partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan.

Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pelayanan menurut Zemke (dalam Ratminko dan Atik, 2005:3) yaitu: a. Konsumen memiliki kenangan atau memori atas pengalaman menerima pelayanan, yang tidak bisa dijual atau diberikan kepada orang lain. b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah keunikan, setiap konsumen dan setiap kontak adalah dianggap sesuatu yang “spesial”. c. Suatu pelayanan terjadi pada saat tertentu, ini tidak dapat disimpan di gudang atau dikirimkan barang contohnya. d. Konsumen melakukan control kualitas dengan cara membandingkan harapan dan pengalaman yang diperolehnya. e. Jika terjadi kesalahan, satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh karyawan untuk memperbaiki adalah meminta maaf. f. Moral karyawan sangat menentukan untuk kelancaran pemberian pelayanan. Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, karyawan perlu memahami faktor rasional dan emosional konsumen agar dapat memberikan kepuasan. Dalam hal ini, beberapa aspek yang perlu dicermati dari konsumen adalah karyawan menurut Tjiptono (2005:117): a. Suasana lingkungan yang bisa membuat konsumen nyaman dan senang. b. Pelatihan dan pengembangan serta pemberdayaan karyawan agar dapat memahami dan menangani respon emosional pelanggan. c. Sistem penanganan keluhan yang responsif, empatik, fair, dan efektif. d. Menggunakan pendekatan komunikasi berbeda untuk kategori individu yang berlainan. e. Menawarkan nilai sosial dan emosional tertentu. f. Mendirikan kelompok konsumen eksklusif yang mengelola aktivitas khusus. g. Menerapkan pengalaman untuk menciptakan kegembiraan kepada konsumen

Penawaran suatu perusahaan pada pasar biasanya mencakup beberapa jenis pelayanan. Komponen pelayanan ini dapat merupakan bagian terkecil atau bagian utama dari keseluruhan penawaran tersebut. Penawaran bisa saja murni berupa barang pada satu sisi dan layanan murni pada sisi lainnya. Oleh karena itu, maka penawaran suatu perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori menurut Simamora (2001:172) yaitu: a. Produk berwujud murni Penawaran semata-mata hanya terdiri dari produk fisik misalnya sabun mandi, pasta gigi, atau sabun cuci tanpa pelayanan lainnnya yang menyertai produk tersebut. b. Produk berwujud disertai dengan layanan pendukung Pada kategori ini penawaran terdiri dari suatu produk fisik yang disertai dengan satu atau beberapa layanan untuk meningkatkan daya tarik kepada konsumennya. Disini pelayanan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk pelanggan yang telah membeli produknya. Misalnya seperti seseorang yang baru membeli sepeda motor Honda, maka konsumen tersebut akan diberi pelayanan service sepeda motor gratis untuk beberapa bulan. c. Hybrid Penawaran yang terdiri dari barang dan layanan dengan proporsi yang sama. d. Pelayanan utama yang disertai barang dan layanan tambahan (pelengkap) dan barang-barang pendukung lainnya. e. Pelayanan murni Penawaran seluruhnya berupa layanan seperti konsultan psikologi

Menurut Goetsh dan Davis (dalam Tjiptono, 2005:51) Kualitas adalah kondisi yang berhubungan dengan produk atau jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau memiliki harapan. Menurut American Society for Quality Control (dalam Lupiyoadi, 2001:144) Kualitas adalah “keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk/jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten”. Konsep kualitas pelayanan pada dasarnya bersifat relatif yaitu tergantung dari perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. Pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas pelayanan yang seharusnya konsisten satu sama lainnya, yaitu: persepsi pelanggan, produk dan pelayanan, dan proses. Ketiga orientasi ini dapat dibedakan dengan jelas bahkan produknya adalah proses itu sendiri (Lupiyoadi, 2001:144). Menurut Parasuraman (dalam Lupiyoadi, 2001:148) ada 5 dimensi dalam menentukan kualitas pelayanan yaitu: 1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi) serta penampilan pegawainya. 2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu. Pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan akurasi yang tinggi. 3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan menyampaikan informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 4. Assurance atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun. 5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan (Ratminto dan Atik, 2005:2). Sedangkan menurut Simamora (2001:172) menyatakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Karena sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 merupakan sistem manajemen mutu yang berfokus pada proses dan pelanggan, maka pemahaman terhadap persyaratan-persyaratan dari ISO 9001:2000 ini akan membantu organisasi dalam menetapkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu secara sistematik untuk memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dan peningkatan proses terus-menerus (continious process impovement). Berikut klausul-klausul yang perlu diperhatikan oleh manajemen organisasi (Gaspersz: 2003): Klausul 1. Ruang Lingkup Ruang lingkup ISO 9001: 2000 telah dikembangkan atau diperluas. Dalam hal ini persyaratan-persyaratan standar telah menekankan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui efektivitas dari aplikasi sistem mutu, termasuk proses-proses untuk meningkatkan terus-menerus dan jaminan kesesuaian. Klausul 2. Referensi Normatif Klausul ini hanya memuat referensi-referensi dari ISO 9001:2000. Klausul 3. Istilah dan Definisi Klausul ini menyatakan bahwa istilah dan definisi-definisi yang diberikan dalam ISO 9000:2000 (Quality Management System Fundamental and Vocabulary). Klausul 4. Sistem Manajemen Mutu Klausul ini lebih menekankan pada kebutuhan untuk peningkatan terus-menerus (continual improvement). Manajemen organisasi harus menetapkan langkahlangkah untuk implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. Klausul 5. Tanggung Jawab Manajemen Klausul ini menekankan pada komitmen dari manajemen puncak menuju perkembangan dan peningkatan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. Klausul ini juga .memaksa keterlibatan manajemen puncak dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan, menetapkan kebijakan untuk mutu, menetapkan tujuan-tujuan mutu, perencanaan sistem manajemen mutu, menetapkan tanggung jawab dan wewenang organisasi, mengangkat secara formal seorang yang mewakili manajemen dan menjamin proses komunikasi internal yang tepat, serta harus melakukan peninjauan ulang sistem manajemen mutu. Klausul 6. Manajemen Sumber Daya Manusia Klausal ini menyatakan bahwa suatu organisasi hasus menetapkan dan memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan secara tepat, personel yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas harus didefinisikan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 serta memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pendidikan yang relevan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman. Klausul 7. Realisasi Produk Klausul ini menyatakan bahwa organisasi harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian agar memenuhi persyaratan produk. Klausul 8. Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Menurut klausul ini organisasi harus menetapkan rencana-rencana dan menerapkan proses-proses pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan yang diperlukan agar menjamin kesesuaian dari produk, menjamin kesesuaian dari sistem manajemen mutu dan meningkatkan terus-menerus efektivitas dari sistem manajemen mutu

Manfaat dari penerapan ISO 9001:2000 telah diperoleh banyak perusahaan. Beberapa manfaat dapat dicatat sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisir dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 9001:2000 menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur dan instruksi yang berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. 2. Perusahaan yang telah bersertifikat ISO 9001:2000 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan itu telah diakui secara internasional. Hal ini berarti meningkatkan image perusahaan serta daya saing dalam memasuki pasar global. 3. Audit sistem manajemen mutu dari perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dilakukan secara periodik oleh registrar dari lembaga registrasi, sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem mutu. Hal ini akan menghemat biaya dan mengurangi duplikasi audit. 4. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan potensial ingin mencari pemasok bersertifikat ISO 9001:2000, akan menghubungi lembaga registrasi. Jika nama perusahaan itu telah terdaftar pada lembaga registrasi bertaraf internasional, maka hal itu berarti terbuka kesempatan pasar baru. 5. Meningkatkan mutu dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten serta pengurangan dan pencegahan pemborosan. Meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. 6. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang terdefinisi secara baik. 7. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur mutu dari anggota organisasi, karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2000 yang umumnya hanya berlaku selama tiga tahun

Definisi dari Standar ISO 9000 untuk sistem manajemen mutu (Quality Management System, QMS) adalah struktur organisasi, tanggung jawab, prosedurprosedur; proses-proses dan sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen mutu (Gasperst: 2003). Suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Sistem manajemen mutu mendefinisikan bagaimana organisasi menerapkan praktik manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Terdapat beberapa karakteristik umum dari sistem manajemen mutu: 1. Sistem manajemen mutu mencakup suatu lingkup yang luas dari aktivitasaktivitas dalam organisasi moderen. Mutu dapat didefinisikan melalui lima pendekatan utama: a. transcendent quality, yaitu suatu kondisi ideal menuju keunggulan; b. product-based quality, yaitu suatu atribut produk yang memenuhi mutu; c. user-based quality, yaitu kesesuaian atau ketepatan dalam penggunaan produk; d. manufacturing-based quality, yaitu kesesuaian terhadap persyaratanpersyaratan standar, dan e. value-based quality, yaitu derajat keunggulan pada tingkat harga yang kompetitif. 2. Sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini sering mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. 3. Sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan kesalahan sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Patut diakui pula bahwa banyak sistem manajemen mutu tidak akan efektif 100% pada pencegahan semata, sehingga sistem manajemen mutu juga harus berlandaskan pada tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemukan. Dalam kaitan dengan hal ini, sistem manajemen mutu merupakan suatu closed loop system yang mencakup deteksi, umpan balik dan koreksi. Bagaimanapun proporsi yang terbesar (lebih dari 85%) harus diarahkan pada pencegahan kesalahan sejak tahap awal. 4. Sistem manajemen mutu mencakup elemen-elemen: tujuan (objectives), pelanggan (costumers), hasil-hasil (out-put), pemasok (suppliers) dan pengukuran untuk umpan balik (measurements for feedback and feedforward).

ISO 9001:2000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001:2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang atau jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ini dapat merupakan kebutuhan dari pasar tertentu, sebagaimana ditentukan oleh organisasi. ISO 9001:2000 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk (barang atau jasa). Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 9001:2000, sehingga kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. ISO 9001:2000 hanya merupakan standar sistem manajemen mutu. Dengan demikian apabila ada perusahaan yang mengiklankan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, itu merupakan hal yang salah dan keliru, karena seyogianya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan standar internasional, karena tidak ada kriteria pengujian produk dalam ISO 9001:2000. Bagaimanapun diharapkan, meskipun tidak selalu, bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen mutu internasional akan bermutu baik (standar). Persyaratan- persyaratan dan rekomendasi dalam ISO 9001:2000 diterapkan pada manajemen organisasi yang memasok produk, sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk itu didesain, diproduksi, dirakit, ditawarkan dan lain-lain. The International Organization for Standardization (IS0) Technical Committee (TC) 176 bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu ISO 9000 (www.iso.ch). Sejak pertama kali dikeluarkan standar-standar ISO 9000 pada tahun 1987, ISO/TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap lima tahun, guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000. Dengan demikian standar ISO 9000 yang terbaru adalah ISO 9000 Versi Tahun 2000. ISO 9000 Versi Tahun 2000 mencakup beberapa seri berikut: 1. ISO 9000:2000 QMS Fundamentals and Vocabulary Replacing ISO 8402 and ISO 9001. 2. ISO 9001:2000 QMS Requirements Replacing the 1994 Versions of ISO 9001, 9002 and 9003. 3. ISO 9004: 2000 QMS Guidance for Performance Improvement Replacing ISO 9004 with Most Parts. 4. ISO 19011 Guidance for Auditing Management Systems Replacing ISO 10011 and 14011

Manajemen kualitas (quality manajemen) atau kualitas terpadu (total quality manajemen = TQM) didefinisikan sebagai sauatu cara meningkatkan kinerja manajemen secara terus menerus pada setiap level operasi, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.1 Sedangkan ISO 8402 (quality vocabulary) mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan- tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat- alat seperti perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian kualitas (quality control), jaminan kualitas (quality assurance) dan peningkatan kualitas (quality improvement).2 Definisi umum mengenai kualitas dikemukakan oleh empat guru kualitas: (1) Joseph M.Juran, mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian (fitness for use), yang menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan, (2) Philiph B. Crosby, mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang dalam organisasi pada proses, yaitu dengan menekankan kesesuaian individual terhadap persyaratan maupun tuntutan, (3) W. Edwars Deming, penekanan utama adalah perbaikan dan pengukuran kuaitas secara terus menerus, (4) Taguchi, filosofi didasarkan pada premis bahwa biaya dapat diturunkan dengan cara memperbaiki kualitas dan kualitas secara otomatis dapat diperbaiki dengan cara mengurangi variasi dalam produk atau proses. Stragi Taguchi difokuskan pada loss function. 3 Manajemen kualitas sendiri dapat diartikan sebagai pengelolaan kualitas semua komponen yang berkepentingan dengan visi dan misi organisasi. Pada dasarnya manajemen kualitas itu bukanlah pembebananataupun pemeriksaan, tetapi manajem kualitas terpadu adalah lebih dari usaha untuk melakukan sesuatu yang benar setiap waktu, dari pada melakukan pemeriksaan pada waktu tertentu ketika terjadi kesalahan.4 Manajemen kualitas terpadu merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. Manajemen kualitas terpadu adalah tentang usaha menciptakan kultur mutu, yang mendorong semua anggota stafnya untuk memuaskan para pelanggan. Dalam konsep mutu terpadu pelanggan adalah raja.5 Menurut Bennet and Kerr, manajemen mutu total (TQM) adalah konsep dan metode yang memerlukan komitmen dan keterlibatan pihak manajemen dan seluruh pengelola perusahaan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan secara konsisten. Dalam TQM tidak hanya manajemen yang bertanggung jawab dalam memenuhi keinginan pelanggan, tetapi juga peran aktif seluruh anggota untuk memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkannya.6 Sedangkan menurut Tobin, mendefeinisikan TQM sebagai usaha untuk mendapatkan manfaat kompetitif dengan cara secara terus menerus memperbaiki setiap fase budaya onal.

Bagi Kontraktor Kontraktor yang ingin mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dapat mengikuti langkah-langkah yang secara garis besar sebagai berikut (Gaspersz, 2001): 1. Adanya komitmen dari pimpinan puncak. Tanpa komitmen dari pimpinan puncak, implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 tidak mungkin serta sangat sulit dilakukan. 2. Membentuk komite pengarah atau koordinator ISO. Komite berfungsi mengangkat atau menunjuk salah satu atau lebih auditor internal untuk ISO 9001:2015. Auditor internal merupakan orang yang dilatih terlebih dahulu sebagai penilai. Komite pengarah juga berfungsi sebagai sumber informasi dan penasihat yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Komite ini juga akan memantau proses agar sesuai dengan persyaratan standar dalam sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. 13 3. Mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. 4. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Pengimplementasian sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 berpedoman pada persyaratan standar dari klausal/elemen 1 sampai dengan elemen 10. 5. Audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal Manajemen dalam hal ini auditor internal melakukan audit terhadap sistem manajemen mutu perusahaan, sehingga telah terbukti persyaratan standar dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 telah terpenuhi. 6. Memilih registrasi Setelah manajemen yakin dan percaya bahwa sistem manajemen mutu organisasi telah memenuhi persyaratan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 maka manajemen perlu memilih registrar untuk mulai melakukan penilaian. Biasanya registrar akan meninjau ulang dan memberitahukan tentang kelengkapan dokumen perusahaan. Pada tahap ini apabila masih ada kekurangan, dokumen itu harus diperbaiki dan dilengkapi. 7. Registrasi Jika sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang diimplementasikan dalam organisasi telah sesuai dengan persyaratan, dan oleh karena itu dinyatakan lulus dalam penilaian, kepada organisasi itu akan diberikan sertifikat ISO 9001:2015

Manfaat dari penerapan ISO 9001:2015 yang telah diperoleh oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut (Gaspersz, 2006). 1. Menempatkan penekanan lebih besar pada keterlibatan 2. Membantu menunjukan resiko pada organisasi dan memberikan peluang yang tersrtuktur 3. Menggunakan Bahasa yang disederhanakan dan struktur umum dan istilah, sangat bermanfaat untuk organisasi yang menggunakan beberapa sistem manajemen 4. Mengarahkan manajemen rantai pasokan yang lebih efektif 5. Lebih User-Friendly untuk layanan dan organisasi berbasis pengetahuan

Dalam kaitan ini ISO (International Organization for Standardization) adalah suatu badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan barang dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar baru ataupun revisi ISO standar yang telah ada. Standar yang dikeluarkan oleh ISO, dipersiapkan oleh Technical Committee yang mewakili organisasi serta kalangan industri. ISO membawahi sejumlah badan sertifikasi nasional yang terdiri dari 135 negara atau lebih di seluruh dunia. Pada umumnya, ISO terkait dengan mutu produk maupun jasa, standar-standar yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali dalam kurun waktu 3 tahun untuk memastikan standar tersebut masih relevan dengan perkembangan dunia usaha. Standar yang ditetapkan oleh ISO tidak bersifat teknis pelaksanaan, tetapi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam penerapannya (Silaban, 2011). Berbagai standar telah dikeluarkan oleh ISO antara lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jenis-jenis standar yang sudah dikeluarkan antara lain (Silaban, 2011). 1. ISO 14000, merupakan standar internasional bagi pelaksanaan suatu organisasi yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. 2. ISO 22000, merupakan standar internasional bagi pelaksanaan suatu organisasi yang memproduksi makanan/minuman yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keamanan konsumsi para konsumen (Food Safety). 3. ISO 27000, merupakan standar internasional bagi pelaksanaan sistem informasi suatu usaha yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pengamanan dan keselamatan informasi (Information Security). 4. OHSAS 18000, merupakan standar internasional bagi pelaksanaan suatu proyek yang berkaitan dengan tanggung jawab proyek tersebut terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi personil yang terlibat didalamnya. 5. ISO 9000 adalah standar internasional yang merupakan persyaratan yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen mutu perusahaan. 8 Untuk standar ISO 9000 dibuat oleh “TC-176”, dan telah mengeluarkan tiga seri ISO 9000 yang lebih dikenal dengan “The ISO 9000 Family” (Keluarga ISO 9000), yaitu sebagai berikut (Silaban, 2011). 1. ISO 9000; Sistem Manajemen Mutu – Dasar-Dasar dan Kosakata (“Quality Management System – Fundamentals and Vocabulary”), berisikan tentang dasar-dasar dan konsep sistem manajemen mutu dan kosakata beserta definisi yang digunakan dalam setiap serinya. 2. ISO 9001; Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan (“Quality Management System – Requirements”), berisikan standar yang diterbitkan oleh organisasi internasional yang mencakup persyaratan manajemen mutu yang harus dipenuhi dalam penerapan sistem manajemen mutu yang terdapat di dalam ISO 9001 lebih menekankan pada pendekatan proses. 3. ISO 9004; Sistem Manajemen Mutu – Petunjuk untuk Peningkatan secara Berkelanjutan (“Quality Management System Guidelines for Performance Improvements”), merupakan pedoman organisasi untuk mencapai kesempurnaan melalui peningkatan secara berkelanjutan (Continual Improvement). Selanjutnya, ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur sistem manajemen mutu (quality management system). Oleh karena itu, sering kali disebut sebagai “ISO 9001, QMS”. Tulisan 2015 menunjukkan tahun revisi sehingga ISO 9001:2015 adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 2015. Secara garis besar ISO 9001:2015 tidak terlalu jauh berbeda dengan pendahulunya, yaitu ISO 9001:2008. Adapun perbedaan antara versi 2008 dan 2015 secara signifikan pada pendekatan proses yang menggabungkan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action) dengan ‘risk-based thinking’. ISO 9001:2015 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyertakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk (barang/jasa). Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 9001:2015, sehingga kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. ISO 9001:2015 hanya merupakan standar sistem manajemen mutu. Dengan demikian apabila ada perusahaan yang mengiklankan bahwa produknya telah 9 memenuhi standar internasional, itu adalah hal yang keliru, karena seyogyanya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan bahwa sistem manajemen mutu yang telah memenuhi standar internasional, karena tidak ada kriteria pengujian produk dalam ISO 9001:2015 (Gaspersz, 2011).

Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi serta praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin 6 kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu (Gasperz, 2006). Sistem manajemen mutu memberi gambaran bagaimana organisasi menerapkan praktik-praktik manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Terdapat beberapa karakteristik umum dari manajemen mutu antara lain (Gasperz, 2006): 1. Sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini sering mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. 2. Sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul. 3. Sistem manajemen mutu mencakup elemen-elemen: tujuan (objectives), pelanggan (customer), hasil-hasil (output), proses-proses (processes), masukan-masukan (input), pemasok (suppliers), dan pengukuran umpan balik dan umpan maju (measurements for feedback and feedforward). Dalam sistem manajemen mutu sering terdengar istilah Quality Control dan Quality Assurance. Quality Control adalah kegiatan teknik dan kegiatan memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti agar persayaratan yang telah ditetapkan tercapai, sedangkan istilah Quality Assurance berarti semua tindakan terencana dan sistematis yang diterapkan, untuk meyakinkan pelanggan bahwa proses hasil kerja kontraktor akan memenuhi persyaratan. Dalam mengontrol kualitas produk yang dihasilkan, harus mempersiapkan dokumen–dokumen yang berupa panduan–panduan kerja secara tertulis, serta catatan/rekaman hasil kerja. Dalam setiap lingkungan, pelaksanaan proses yang konsisten merupakan kunci untuk peningkatan terus menerus yang efektif agar selalu memberikan produk (barang/jasa) yang memenuhi harapan pelanggan atau pasar

Kata mutu memiliki banyak definisi yang berbeda, dari yang konvensional sampai yang lebih strategik. Pengertian mutu ditinjau dari definisi konvensional pada umumnya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi, keandalan, mudah dalam penggunaan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian mutu ditinjau dari definisi strategik menyarankan bahwa mutu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. (Gasperz, 2006). Di samping pendapat tersebut para pakar mutu telah mencoba mendefinisikan mutu sebagai berikut (Tjiptono dan Diana, 2003): 1. Menurut Joseph Juran, mutu adalah kecocokan pengguna produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 2. Menurut Philip B. Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan standar yang disyaratkan atau distandarkan. 3. Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). 4. Menurut Garvin, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa elemen yang membahas mengenai definisi mutu/kualitas yang diterima secara universal dan dari definisi yang telah ada dapat dilihat beberapa persamaannya diantaranya adalah: 1. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 2. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. 3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah

Menurut Adisaputro dan Asri dalam Jurnal Nathalia (2012: 12) jenis-jenis bahan baku antara lain: 1. Bahan Baku Langsung (Direct material) Bahan baku langsung atau direct material adalah semua bahan yang merupakan bagian dari pada barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. 2. Bahan Baku Tidak Langsung (Indirect material) Bahan baku tidak langsung disebut juga dengan indirect material, adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan.

Menurut Nasution (2003 : 103) ”bahan baku, yaitu yang merupakan input dari proses transformasi menjadi produk jadi. Cara membedakan apakah bahan baku termasuk bahan penolong dengan mengadakan penelusuran terhadap elemen-elemen atau bahan-bahan kedalam produk jadi. Cara pengadaan bahan baku bisa diperoleh dari sumber-sumber alam, petani atau membeli, misalnya serat diolah menjadi benang-benang”. Perusahaan perlu mengadakan persediaan bahan baku, hal ini dikarenakan bahan baku tidak bisa tersedia setiap saat. Menurut Ahyari (2012 : 150) perusahaan akan menyelenggarakan persediaan bahan baku, hal ini disebabkan oleh : 1. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi dalam perusahaan tidak dapat didatangkan secara satu persatu sebesar jumlah yang tidak diperlukan serta pada saat bahan tersebut dipergunakan. 2. Apabila bahan baku belum atau tidak ada sedangkan bahan baku yang dipesan belum datang maka kegiatan produksi akan berhenti karena tidak ada bahan baku untuk kegiatan proses produksi. 3. Persediaan bahan baku yang terlalu besar kemungkinan tidak menguntungkan perusahaan karena biaya penyimpanannya terlalu besar. Menurut Ahyari (2012 : 150) Faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku antara lain: a. Perkiraan pemakaian bahan baku 14 b. Harga bahan baku c. Biaya-biaya persediaan d. Kebijaksanaan pembelanjaan e. Pemakaian bahan baku f. Waktu tunggu g. Model pembelian bahan

Menurut Assauri (2008 : 177) pengendalian persediaan bahan baku bertujuan untuk : 1. Menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. 2. Menjaga agar persediaan tidak berlebihan sehingga biaya yang ditimbulkan tidak menjadi lebih besar pula. 3. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena mengakibatkan biaya pemesanan yang tinggi. “Pengendalian persediaan bertujuan untuk menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas dan waktu yang tepat”. (Herjanto,2008 : 220).

Menurut Sofjan Assauri (2008 :176) Pengendalian persediaan bahan baku merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi daripada persediaan bahan baku dan barang hasil produksi sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dengan efektif dan efisien. Pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan dan berapa besar pesanan harus diadakan (Herjanto, 2008: 219)

Menurut Yamit (2003 : 219) biaya dalam keputusan persediaan terdapat lima kategori, sebagai berikut : 1. Biaya pemesanan (ordering cost) Adalah biaya yang dikaitkan dengan usaha untuk mendapatkan bahan baku atau barang dari luar. 2. Biaya penyimpanan (carrying cost atau holding cost) Adalah biaya yang memiliki komponen utama yaitu biaya modal, biaya simpan, dan biaya resiko. 3. Biaya kekurangan persediaan (stock-out cost) Adalah biaya yang terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika langganan memintanya. 4. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas (capacity associated costs) Adalah biaya yang terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. 5. Biaya bahan atau barang itu sendiri Adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier.

Fungsi Persediaan Menurut Freddy Rangkuti dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Persediaan, Aplikasi di Bidang Bisnis” (2004;15-16) fungsi-fungsi persediaan adalah sebagai berikut : 1.Fungsi Decoupling Apabila persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada suplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaanya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman.   2. Fungsi Economic Lot Sizing Persediaan lot siza ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembeliaan, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam 13 kuantitas yang lebih besar dibandingkan biaya yang timbul karena besarnya persediaan. 3. Fungsi Antisipasi Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasar penglaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman (seasonal inventories)

Jenis – Jenis Persediaan Persediaan yang terdapat dalam perusahaan dapat dibedakan menurut beberapa cara. Dilihat dari fungsinya, menurut Sofjan Assauri (2008;170) persediaan dapat dibedakan, yaitu : 1.Batch Stock atau Lot Size Inventory, yaitu persediaan yang timbul dimana barang – barang yang dibeli, dikerjakan/dibuat atau diangkut dalam jumlah yang besar, sehingga barang – barang diperoleh lebih banyak dan cepat daripada penggunaan atau pengeluarannya, dan untuk sementara tercipta suatu  persediaan. 2.Fluctuation Stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dalam hal ini perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen apabila tingkat permintaan menunjukkan yang tidak beraturan atau tidak tetap dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan terlebih dahulu. 3.Anticipation Stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi yang dapat diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat  dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan permintaan yang meningkat. Di samping perbedaan menurut fungsi, persediaan dapat pula dibedakan atau dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut di dalam urutan pengerjaan produk, yaitu : 1. Persediaan bahan baku (Raw material stock) Persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, barang mana dapat diperoleh dari sumber – sumber alam ataupun dibeli dari suplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. 2. Persediaan bagian produk (Purchased parts/komponen stock) Persediaan barang – barang yang terdiri dari bagian yang diterima dari perusahaan lain, yang dapat secara langung dirakit dengan bagian lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya. 3. Persediaan bahan – bahan pembantu atau barang – barang perlengkapan (supplies stock) Persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. 4. Persediaan barang-barang jadi dalam proses (work in process/progress stock) Persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi lebih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. 5. Persediaan barang jadi (finished goods stock) Persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Jadi barang jadi ini adalah merupakan produk selesai dan telah siap untuk dijual

Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan memerlukan persediaan bahan baku. Dengan tersedianya persediaan bahan baku maka diharapkan sebuah perusahaan industri maupun manufaktur dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Selain itu dengan adanya persediaan bahan baku yang cukup tersedia digudang juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan produksi perusahaan dan dapat menghindari terjadinya kekurangan bahan baku. Menurut Sofjan Assauri (2008; 169) Persediaan adalah merupakan sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yangdisediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen atau langganan setiap waktu. “Menurut Kusuma (2009;132) Persediaan didefinisikan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang”

Berdasarkan rumus EOQ, serangkaian rumus JIT dan EOQ digunakan untuk membantu menjembatani transisi dari EOQ ke JIT. Rumus-rumus JIT/EOQ ini didasarkan pada kenyataan bahwa JIT mengurangi lot pengiriman, sebagai arti dari pelaksanaan JIT dalam lingkup lot besar EOQ. Asumsi-asumsi yang harus digunakan pada kombinasi metode JIT/EOQ menurut Schniederjan (Dalam Sulistyowati, 2006) yaitu biaya unit tidak dipengaruhi oleh jumlah pesanan, biaya pengiriman tidak dipengaruhi oleh jumlah pesanan, dan biaya pemesanan adalah konstan, tidak masalah berapa banyak pengiriman yang dijadwalkan  Asumsi-asumsi ini sama dengan asumsi dari model dasar EOQ dan beralasan dari sudut pandang pemberian kontrol pembeli dalam negosiasi kontrak jangka panjang JIT. Model JIT/EOQ merupakan kombinasi antara model EOQ dan sistem JIT. Berikut beberapa macam persamaan yang digunakan dalam perhitungan model JIT/EOQ (Schniederjans dalam Sulistyowati, 2006).

Keunggulan metode EOQ adalah dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang harus dipesan dan kapan seharusnya pemesanan dilakukan, dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman (safety stock), mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal, umum digunakan pada rumah sakit, yaitu pada persediaan obat (Heizer dan Render, 2011). Adapun kelemahan yang terdapat pada metode EOQ adalah menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis sementara karena paradigma untung-rugi diterapkan oleh mereka, sehingga penggunaan model ini menyebabkan berganti-ganti pemasok, dan hal ini dapat mengganggu proses produksi akibat relasi perusahaan dengan pemasok yang tidak berdasar pada hubungan kerjasama yang erat(Heizer dan Render, 2011).

Economic Order Quantity (EOQ) merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah (Rangkuti, 2007). Menurut Heizer dan Render (2011) EOQ merupakan salah satu teknik pengendalian persediaan tertua dan paling terkenal. Teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi yaitu tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstan, Lead Time diketahui dan bersifat konstan, persediaan diterima dengan segera, tidak mungkin diberikan diskon, biaya variabel yang muncul hanya biaya pemesanan dan biaya peyimpanan persediaan sepanjang waktu, keadaan kehabisan stock (kekurangan) dapat dihindari sama sekali bila pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Hampir semua model persediaan bertujuan untuk meminimalkan biaya – biaya total. Dari total biaya – biaya yang muncul, terdapat dua biaya yang penting untuk diperhatikan yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, sedangkan biaya – biaya lain seperti persediaan itu sendiri adalah konstan. Biaya pemesanan (ordering cost) mencakup biaya dari persediaan, formulir, proses pesanan, pembelian, dukungan administrasi, dan seterusnya. Ketika pesanan sedang diproduksi, biaya pesanan juga ada, tetapi mereka adalah bagian dari biaya penyetelan. Biaya penyimpanan (holding cost) adalah biaya yang terkait dengan menyimpan atau “membawa” persediaan selama waktu tertentu. Oleh karena itu, biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang dan biaya yang terkait dengan penyimpanan, seperti asuransi, pegawai tambahan, dan pembayaran bunga (Heizer dan Render, 2011). Model EOQ adalah merupakan model yang tangguh. Tangguh (Robust) berarti ia memberikan jawaban yang memuaskan meskipun terdapat beragam variasi dan parameternya. Seperti yang telah banyak diamati, sering kali sulit menentukan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang akurat. Sebagai konsekuensinya, sebuah model tangguh merupakan sebuah keberuntungan. Biaya total EOQ berubah sedikit secara minimal. Hal ini berarti bahwa variasi biaya setup, biaya penyimpanan, permintaan, atau bahkan EOQ relatif sedikit dalam biaya total (Heizer dan Render, 2011).

Menurut Assauri (2008), tujuan dari adanya pengendalian persediaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah menjaga agar proses produksi tidak terhenti akibat habisnya persedian bahan baku, menjaga agar biaya – biaya yang ditimbulkan dari persediaan bahan baku sekecil mungkin dengan menjaga jumlah persediaan yang tidak terlalu berlebihan, dan menghindari pembelian dalam jumlah kecil yang dapat mengakibatkan biaya pemesanan menjadi besar. Sedangkan menurut Baroto (2002) fungsi dari pengendalian persediaan adalah untuk menetapkan dan menjamin tersedianya produk jadi, barang dalam proses,  komponen dan bahan baku secara optimal, dalam kuantitas yang optimal, dan pada waktu yang optimal

Pengendalian adalah proses managemen yang memastikan dirinya sendiri sejauh hal itu memungkinkan, bahwa kegiatan yang dijalankan oleh anggota dari suatu organisasi sesuai dengan rencana dan kebijaksanaannya (Indrayati, 2007). Pengendalian persediaan adalah serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah  persediaan harus dilakukan dan berapa besar pesanan harus diadakan, jumlah atau tingkat persediaan yang dibutuhkan berbeda – beda untuk setiap perusahaan pabrik, tergantung dari volume produksinya, jenis perusahaan dan prosesnya (Herjanto, 2008). Robert J. Mockler menyatakan bahwa pengendalian merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran – sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang lebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan yang mengukur identifikasi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan – perbaikan yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan yang digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan (Mariyam, 2008)

Menurut Heizer dan Render (2011) biaya persediaan meliputi biaya penyimpanan (holding cost), biaya pemesanan (ordering cost), dan biaya penyetelan (setup cost). Biaya penyimpanan (holding cost) adalah biaya yang terkait dengan menyimpan atau “membawa” persediaan selama waktu tertentu. Oleh karena itu, biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang dan biaya yang terkait dengan penyimpanan, seperti asuransi, pegawai tambahan, dan pembayaran bunga. Biaya pemesanan (ordering cost) adalah biaya dari persediaan, formulir, proses pesanan, pembelian, dukungan administrasi, dan seterusnya. Ketika pesanan sedang 9 diproduksi, biaya pesanan juga ada, tetapi mereka adalah bagian dari biaya penyetelan. Biaya penyetelan (setup cost) adalah biaya untuk mempersiapkan sebuah mesin atau proses untuk membuat sebuah pesanan. Ini menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan serta mengganti peralatan atau alat penahan. Manajer operasi dapat menurunkan biaya pemesanan dengan mengurangi biaya penyetelan serta menggunakan prosedur yang efisien, seperti pemesanan dan pembayaran elektronik. Sedangkan, menurut Ristono (2009), biaya persediaan dapat dibedakan atas ongkos pembelian (purchase cost), ongkos pemesanan atau Biaya persiapan (order cost/set up cost), Ongkos simpan (carrying cost / holding cost / storage cost), dan Biaya kekurangan persediaan (stockout cost).

Dalam bukunya, Daft (2006) membagi jenis persediaan menjadi tiga yaitu barang jadi sebelum pengiriman, barang setengah jadi, dan bahan baku. Persediaan 6 barang jadi (finished-goods inventory) adalah barang – barang yang telah melewati proses produksi tetapi belum dijual. Ini merupakan persediaan yang sangat kelihatan. Persediaan barang jadi bersifat mahal karena perusahaan telah menginvestasikan tenaga kerja dan biaya – biaya lainnya untuk membuat produk jadi. Persediaan barang setengah jadi (work-in-process inventory) adalah bahan – bahan yang melewati tingkat proses produksi tetapi belum merupakan produk jadi. Persediaan bahan baku (raw material inventory) adalah bahan – bahan dasar untuk proses produksi perusahaan. Persediaan ini adalah yang paling murah karena organisasi belum menginvestasikan tenaga kerja ke dalamnya. Menurut Heizer dan Render (2005) persediaan dapat dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu persediaan bahan baku (raw material inventory), Persediaan barang setengah jadi (working in process inventory), Persediaan MRO (maintenance / repair / operating inventory), dan Persediaan barang jadi (finished goods inventory). Persediaan bahan baku (raw material inventory) adalah material yang pada umumnya dibeli tetapi belum memasuki proses pabrikasi, sedangkan persediaan barang setengah jadi (working in process inventory) adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai atau menjadi produk jadi. Persediaan MRO (maintenance / repair / operating inventory) yaitu persediaan yang khusus diperuntukkan bagi pasokan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi untuk menjaga agar proses produksi tetap produktif, dan persediaan barang jadi (finished goods inventory) adalah persediaan yang telah selesai diproses atau produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman

Menurut Ristono (2009), persediaan dapat diartikan sebagai barang – barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku dan bahan setengah jadi di simpan sebelum digunakan atau dimasukan ke dalam proses produksi, sedangkan persediaan barang jadi atau barang dagangan di simpan sebelum dijual atau dipasarkan. Menurut Heizer dan Render (2011), persediaan adalah salah satu aset termahal dari banyak perusahaan, mewakili sebanyak 50% dari keseluruhan modal yang diinvestasikan. Manajer operasi diseluruh dunia telah menyadari bahwa manajemen persediaan sangatlah penting. Di satu sisi, sebuah perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan. Di sisi lain, produksi dapat berhenti dan pelanggan menjadi tidak puas ketika sebuah barang tidak tersedia. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan

Economic Order Quantity (EOQ) adalah teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan. Namun, untuk menerapkan model EOQ ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi, beberapa asumsi dalam EOQ adalah sebagai berikut (Heizer & Render, 2015): a. Jumlah permintaan diketahui, cukup konstan, dan independen. b. Waktu tunggu (lead time), yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan barang diketahui dan bersifat konstan. c. Persediaan segera diterima seluruhnya. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan tiba dalam satu kelompok pada suatu waktu. d. Tidak tersedia diskon kuantitas. e. Biaya variabel hanya biaya untuk memasang atau melakukan pemesanan (biaya pemasangan atau pemesanan) dan biaya untuk menyimpan persediaan dalam waktu tertentu (biaya penyimpanan). f. Kehabisan persediaan (kekurangan persediaan) dapat sepenuhnya dihindari jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat (Heizer & Render, 2015).

Demikian pula menurut Stevenson & Chuong (2014), ada enam asumsi yang digunakan untuk menerapkan model EOQ, yakni sebagai berikut: a. Hanya satu produk yang terlibat b. Kebutuhan permintaan tahunan diketahui c. Permintaan tersebar secara merata sepanjang tahun sehingga tingkat permintaan cukup konstan d. Waktu tunggu tidak bervariasi e. Setiap pesanan diterima dalam sekali pengiriman tunggal f. Tidak terdapat diskon kuantitas

Model persediaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memecahkan dua permasalahan utama, yaitu (1) berapa unit barang yang harus dipesan pada waktu tertentu; dan (2) kapan persediaan tersebut harus dipesan (Anderson dkk. dalam Nugroho dkk. 2012). Model persedian digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam hubungannya dengan model persediaan, permintaan memiliki dua sifat (Nugroho dkk., 2012), yaitu:  a. Permintaan dependen Permintaan dependen adalah permintaan yang terjadi pada bahan mentah atau bahan dalam proses, dimana permintaan itu berasal dari dalam perusahaan untuk menghasilkan barang jadi. b. Permintaan independen Permintaan independen adalah permintaan yang pada umumnya terjadi pada barang jadi, dimana permintaan itu berasal dari luar perusahaan, sehingga tidak tergantung kegiatan internal perusahaan dan diluar kontrol perusahaan. Permintaan independen memiliki dua model penting, yaitu : 1) Model deterministik Model deterministik mengasumsikan bahwa permintaan dan parameter yang lain bersifat konstan dan cenderung dapat diprediksi. Model deterministik terbagi menjadi empat bagian yaitu: (a) Economic order quantity (b) Economic production lot size (c) EOQ with planned shortages (d) EOQ with quantity discounts 2) Model probabilistik Model probabilistik mengasumsikan bahwa permintaan dan parameter lain memiliki derajat ketidakpastian yang tinggi, sehingga sulit diprediksi. 21 Lantaran penelitian ini berfokus pada penerapan Economic Order Quantity, yang mana merupakan bagian dari model deterministik, maka pembahasan selanjutnya akan berfokus pada Economic Order Quantity.

Demi menjalankan fungsi-fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara empat jenis (Heizer & Render, 2015), yaitu : a. Persediaan bahan mentah (raw material inventory) Yaitu bahan bahan yang biasanya dibeli tetapi belum memasuki proses produksi. b. Persediaan barang dalam proses Yaitu komponen-kompenen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahaan, tetapi belum selesai. c. MRO (maintenance, repair, operating) Persediaan yang disediakan untuk perlengkapan pemeliharaan/ perbaikan/operasi yang dibutuhkan untuk menjaga mesin dan proses tetap produktif.   d. Persediaan barang jadi Barang yang sudah siap dijual, tetapi masih merupakan aset dalam pembukuan perusahaan. Sedangkan menurut Stevenson & Chuong (2014), jenis persediaan dapat dikelompokkan menjadi lima, antara lain sebagai berikut: a. Bahan mentah dan suku cadang yang dibeli b. Barang setengah jadi c. Persediaan barang jadi d. Suku cadang pengganti, alat-alat, dan pasokan e. Barang dalam transit ke gudang atau pelanggan (persediaan pipa saluran) Sedangkan Fahmi (2012) mengelompakkan persediaan secara umum menjadi tiga, yaitu: a. Persediaan dalm bentuk barang mentah. b. Persediaan dalam bentuk barang setengah jadi atau barang dalam proses. c. Persediaan dalam bentuk barang jadi.

Menurut Heizer & Render (2015) tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persedian dengan pelayanan pelanggan. Menurut Nugroho dkk. (2012) tujuan dari manajemen persediaan adalah menentukan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang paling minimum. Riskatania dalam Sakkung (2011) mengatakan terdapat dua tujuan dari sistem manajemen persediaan yaitu memberikan tingkat pelayanan pelanggan dan untuk meminimalkan biaya penyediaan layanan tersebut. Sedangkan menurut Yamit (2011) sasaran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan total biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Berdasarkan penjelasan tujuan manajemen persediaan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen persediaan adalah melakukan pengelolaan persediaan dengan tepat, sehingga biaya yang dikeluarkan efisien dan di saat yang bersamaan juga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dengan cara selalu memenuhi permintaan

Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi (Fahmi, 2012). Menurut Riskatania dalam Sakkung (2011), mendefinisikan manajemen persediaan sebagai berikut: manejemen persediaan meliputi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan aliran persediaan masuk, melalui, dan keluar dari sebuah organisasi.

Persediaan adalah stok atau simpanan barang-barang. Biasanya, banyak dari barang-barang yang disimpan perusahaan dalam persediaan berhubungan dengan bisnis yang dilakukannya (Stevenson & Chuong, 2014). Jadi, misalkan perusahaan maufaktur akan menyimpan pasokan bahan mentah, suku cadang yang dibeli, barang setengah jadi, dan barang jadi. Toko serba ada akan menyimpan furniture, alat tulis, kosmetik, mainan dan lain lain. Kusuma (2007) mendefinisikan persediaan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang. Persediaan dapat berbentuk bahan baku yang disimpan untuk diproses, komponen yang diproses, barang dalam proses pada proses manufaktur, dan barang jadi yang disimpan untuk dijual. Merujuk pada definisi persediaan di atas, maka dalam penelitian ini persediaan yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan oleh kafe Zarazara adalah persediaan bahan baku dari produk utama yaitu es krim nitrogen dan juga bahan baku lainnya

Model probabilistik persediaan merupakan model persediaan yang menggambarkan situasi riil yang terjadi dalam prakteknya. Dikarenakan permintaan yang bersifat deterministik atau cenderung stabil sangat jarang ditemukan. Model probabilistik dapat digunakan ketika permintaan tidak diketahui tetapi dapat dispesifikasikan melalui rata-rata distribusi probabilitas (Heizer dan Render , 2011). Permintaan barang yang bervariasi atau tidak stabil akan dapat menyebabkan kekurangan persediaan yang tidak diinginkan selama masa lead time. Dikarenakan sulitnya menghitung biaya akibat kehabisan persediaan , manajer persediaan perlu menentukan sejumlah persediaan pengaman yang akan cukup untuk memenuhi tingkat layanan ( service level ) terhadap konsumen. Menurut Gonzales ,et al (2010) teknik penting yang digunakan bersamaan dengan EOQ adalah Reorder Point (ROP) dan persediaan pengaman (safety stock). Kuantitas ROP menggambarkan tingkat persediaan yang mengacu untuk titik pemesanan kembali. Sedangkan kuantitas safety stock melindungi perusahaan dari kehabisan persediaan. Dalam menentukan ROP perlu diingat beberapa faktor sebagai berikut : 1. Permintaan – Jumlah persediaan yang digunakan setiap hari. 2. Lead Time – Waktu tenggang antara pemesanan sampai pesanan tiba.  3. Safety stock – Kuantitas persediaan yang harus disimpan sebagai antisipasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diprediksi seperti permintaan yang tidak terduga atau waktu tenggang yang tertunda.

Mengoptimalkan persediaan merupakan persyaratan dasar bagi perusahaan agar dapat menghasilkan kinerja operasi yang efisien serta untuk  kelangsungan aktivitas-aktivitas perusahaan. Menurut Lamatic (2009) kebijakan pengendalian persediaan didasarkan pada dua permintaan yaitu jaminan atas keberlangsungan produksi atau penjualan dan berkurangnya modal untuk pengembangan , pelestarian , dan menjaga persediaan minimum yang diperlukan. Salah satu alasan untuk pengadaan persediaan adalah agar perusahaan dapat membeli atau menghasilkan barang dalam ukuran lot ekonomis. Untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal , beberapa ukuran berikut ini sangat diperlukan yaitu permintaan, biaya persediaan, dan waktu tenggang. Manajer persediaan seringkali dipertemukan dengan berbagai masalah persediaan dan harus senantiasa sigap menanggapinya. Pada dasarnya terdapat tiga pertanyaan penting tentang pengendalian persediaan yaitu ; ‘Dimana barang akan disimpan?’ , ‘Kapan sebaiknya perusahaan memesan barang ke pemasok?’ dan ‘Berapa jumlah pesanan yang harus dibuat?’ (Waters , 2003). Menyimpan persediaan memerlukan biaya yang tinggi , maka dari itu perusahaan perlu menyimpan persediaan dalam tingkat yang serendah mungkin. Terdapat dua macam permintaan dalam pengendalian persediaan yaitu permintaan deterministik dan permintaan stokastik. Permintaan yang tidak diketahui sampai permintaan tersebut diterima disebut permintaan stokastik (Sobel et al, 2001). Sifat stokastik dari permintaan tersebut menyebabkan kehabisan persediaan atau kehilangan penjualan menjadi suatu permasalahan yang kerap ditemui. Namun , hal tersebut dapat dihindari dengan metode-metode pengendalian persediaan. Dalam model deterministik , semua ukuran dan variable diketahui dan pasti. Namun , dalam dunia nyata hal ini sangat jarang ditemukan. Menurut Lamatic (2009) ketika permintaan diketahui dan waktu tunggu stabil maka perusahaan dapat menempatkan pesanan di waktu yang sesuai tetapi jika permintaan tidak diketahui dan waktu tunggu tidak stabil maka stockout dapat dicegah dengan persediaan pengaman (safety stocks). Model-model pengendalian persediaan berasumsi bahwa permintaan untuk suatu item adalah independen atau dependen terhadap permintaan untuk item lain ( Heizer dan Render , 2011). Sebagai contoh permintaan untuk komponen suku cadang mobil dependen terhadap permintaan atau kebutuhan mobil. Persediaan yang diteliti dalam penelitian ini termasuk dalam permintaan yang independen dikarenakan kayu sengon merupakan bahan tunggal untuk membuat kayu lapis dan tidak terpengaruh oleh item lain. Akutansi, Judul Akutansi, Judul Manajemen, Konsultasi Skripsi, Konsultasi Skripsi Jogja, Konsultasi Skripsi Yogyakarta, Konsultasi Tesis, konsultasi tesis jogja, konsultasi tesis yogyakarta, Manajemen

Biaya persediaan seringkali sulit dideteksi karena sebagian besar pengeluaran yang dikeluarkan untuk persediaan tidak memiliki catatan yang pasti dan nominalnya selalu berubah akibat dipengaruhi banyak faktor. Salah satu contohnya yaitu menentukan biaya persiapan yang biasanya hanya ditentukan oleh catatan perusahaan, namun sulit untuk memisahkan komponen biaya pemesanan variabel dan tetap. Masalah dalam keputusan persediaan dapat diatasi dengan menggunakan kriteria ekonomis, dimana struktur biaya menjadi syarat mutlak. Struktur biaya ini memuat biaya persediaan yang termasuk semua pengeluaran dan kerugian akibat adanya persediaan. Biaya persediaan ini di dalam perusahaan secara umum dibedakan menjadi empat jenis yaitu (Zulfikarijah, 2005) :

Konflik peran didefinisikan oleh Leigh et al. (dalam Amilin dan Dewi, 2008) menyatakan bahwa konflik peran merupakan hasil dari ketidakkonsistenan harapan-harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-nilai individu, dan sebagainya. Sebagai akibatnya, seseorang yang mengalami konflik peran akan berada dalam suasana terombang-ambing, terjepit, dan serba salah. Robbins (2006) menyatakan bahwa role conflict (konflik peran) merupakan suatu situasi dimana seorang individu dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan. Konflik peran tersebut akan muncul apabila individu menemukan bahwa patuh pada tuntutan satu peran menyebabkan dirinya kesulitan mematuhi tuntutan peran yang lainnya. Auditor internal juga dapat mengalami personal role conflict, ketika diminta untuk berperan dalam berbagai cara yang tidak konsisten dengan nilainilai pribadi mereka atau diharuskan bertindak melawan serta melaporkan pelanggaran rekan kerja mereka. Hal itu dikemukakan dalam penelitian Ahmad dan Taylor (2009) bahwa nilai pekerjaan utama auditor internal memiliki komitmen pribadi untuk melatih independensi, dipengaruhi oleh sifat dan sejauh mana konflik peran mereka. Dengan demikian auditor internal dapat berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi termasuk kemampuan untuk menggunakan independensi. Hasil penelitian Ahmad dan Taylor (2009) konflik peran berpengaruh negatif signifikan terhadap komitmen independensi auditor internal. Dimensi yang berpengaruh paling besar terhadap komitmen independensi adalah konflik antara nilai personal auditor dengan persyaratan dan ekspektasi manajemen dan profesi audit internal (dimensi konflik peran) serta wewenang dan tekanan waktu yang diamali auditor internal (dimensi ambiguitas peran). Berdasarkan teori Higiene yang dikembangkan juga oleh Herzberg, yaitu apabila kondisi kerja memadai seperti konflik peran yang dihadapi kecil, maka dapat menentramkan pekerjaan seperti meningkatnya sikap komitmen independensi. Dengan kata lain, meningkatnya konflik peran yang dialami oleh seorang auditor internal akan berakibat pada turunnya perusahaan tersebut lebih mencurahkan tenaganya untuk mengatasi konflik peran yang dihadapi daripada menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Ambiguitas peran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana informasi yang berkaitan dengan suatu peran tertentu kurang atau tidak jelas (Kahn etal. dalam Beauchamp et al. , 2004). Rizzo et al. (1970 dalam Michael et al. , 2009) menyatakan bahwa ambiguitas peran menunjukkan ambivalensi saat apa yang diharapakan tidak jelas karena kekurangan informasi mengenai suatu peran dan apa yang dibutuhkan dalam suatu tugas. Menurut Hall (2004) dalam Rahman et al. (2007), ketidakjelasan peran atau role ambiguity dianggap sebagai titik awal dari pemberdayaan psikologis dari individu. Individu yang tidak memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak tahu bagaimana untuk mencapai hal tersebut, maka mereka cenderung tidak mempercayai bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan kemampuan untuk mengerjakan sebuah tugas dengan layak atau merasa kurang layak pada pekerjaannya. Agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, para auditor memerlukan keterangan tertentu yang menyangkut hal-hal yang diharapkan untuk mereka lakukan dan hal-hal yang tidak harus mereka lakukan. Penelitian Angga Prasetyo (2011) bahwa konflik peran memiliki efek negatif yang signifikan pada komitmen independensi auditor internal, dan ambiguitas peran (role ambiguitas) memiliki berpengaruh negatif signifikan terhadap komitmen terhadap independensi auditor internal, karena apabila individu tidak jelas akan peran utama mereka hingga kurangnya informasi yang dibutuhkan bagi kesuksesan kinerja peran tersebut akan mengakibatkan kinerja menurun. Ambiguitas peran dapat menyebabkan rentan terhadap ketidakpuasaan kerja hingga kejenuhan yang mengakibatkan turunnya komitmen independensi. Dalam penelitian Schuller et al., Beehret al., dan Babin (dalam Koustelios, 2004), ditemukan bahwa ambiguitas peran mengakibatkan kepuasan kerja yang rendah, absenteeism, low involvement, dan tekanan kerja. Ambiguitas peran dapat menyebabkan perusahaan rentan terhadap ketidakpuasan kerja hingga kejenuhan sehingga mengakibatkan turunnya komitmen independensi audior internal. Sedangkan dalam teori ambiguitas peran berhubungan dengan kurangnya keyakinan bahwa seorang karyawan merasakan tentang tanggungjawabnya dan wewenang dalam perusahaan (Lawrence et a1,2008). Menilai peran dari profesi internal auditor itu apakah terdapat unsur ambiguitas atau tidak, internal auditor diminta untuk menyatakan tingkat kejelasan yang mereka alami dalam tentang ambiguitas peran menjelaskan bahwa ambiguitas peran dalam beberapa sub bidang tidak menyebabkan auditor internal merasakan komitmen independensi mereka melemah, akan tetapi dalarn subbidang yang lainnya memiliki pengaruh terhadap komitmen independensi.

Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untukmemenuhi kewajiban profesionalismenya; memberikan opini yang objektif, tidakbias; dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya; bukan melaporkansesuai keinginan eksekutif atau lembaga (Sawyer, 2009:35). Menurut Arens, Elder,dan Beasley (2008: 111) dalam independensi dibagi menjadi dua, yaitu independensidalam fakta (independence in fact) ada apabila auditor senyatanya mampumempertahankan sikap tidak bias sepanjang audit, dan independensi dalampenampilan (independence in appearance) adalah hasil dari intepretasi lain atasindependensi ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini yang menjadi indikator untukvariabel independensi auditor internal adalah independence in fact dan independencein appearance. Dimensi atau indikator dari pelaksanaan independensi auditor internal menurut Nurjannah (2008) adalah sebagai berikut: 1. Kemandirian Auditor Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaianpenilaianyang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang mana sangat diperlukan ataupenting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperolehmelalui status organisasi dan sikap objektifitas dari para pemeriksa internal(auditor internal). a. Kemandirian Auditor Dilihat Dari Status Organisasi. Kemandirian auditor dilihat dari status organisasi adalah bahwa status organisasi dari bagian internal audit haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya. Internal audit haruslah mendapat dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan suatu kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. b. Kemandirian Auditor Dilihat Dari Sikap Objektifitas. Kemandirian auditor dilihat dari sikap objektifitas adalah sikap mental yang bebas dan yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (auditor internal) dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain. Bukan hanya penting bagi auditor internal untuk memelihara sikap mental independen dan tanggung jawab mereka, akan tetapi penting juga bahwa pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan terhadap independensi tersebut. 2. Independensi dalam Kenyataan (Independence In Fact) Independensi dalam kenyataan adalah apabila dalam kenyataannya auditormampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaanauditnya. 3. Independensi dalam Penampilan (Independence In Appearance) Independensi dalam penampilan adalah hasil penilaian atau interpretasi pihaklain terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya. Mautz danSharaf (Sawyer, 2009:35), dalam karya terkenal mereka,”The Philosophy ofAuditing” (Filosofi Audit), memberikan beberapa indikator independensiprofesional. Indikator tersebut memang diperuntukkan bagi akuntan publik,tetapi konsep yang sama dapat diterapkan untuk auditor internal yang inginbersikap objektif. Indikator- indikatornya adalah sebagai berikut: a. Independensi dalam Program Audit 1) Bebas dari intervensi manajerial atas program audit. 2) Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit. 3) Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit. b. Independensi dalam Verifikasi 1) Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan. 2) Mendapatkan kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit. 3) Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti. 4) Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit. c. Independensi dalam Pelaporan 1) Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan. 2) Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit. 3) Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpretasi auditor. 4) Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.

Auditor Internal Selain komitemen yang berasal dari manajemen puncak, Menurut Roufiq (2010) mengungkapkan bahwa ada langkah awal dalam membangun independensi auditor internal adalah komitmen.Pengertian Komitmen menurut Hornby (Purba 2009:72) adalah suatu sikap kerja (job attitude) atau keyakinan yang merupakan cerminan kekuatan yang relatif dari keberpihakan, keterlibatan individu pada suatu organisasi dan kerelaan untuk bekerja keras dan memberikan energi serta waktu untuk sebuah pekerjaan (job) atau aktivitas.Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan perwujudan dan kerelaan seseorang dalam bentuk pengikatan dengan diri sendiri (individu) atau dengan organisasi yang digambarkan oleh besarnya usaha (tenaga, waktu dan pikiran) untuk mencapai tujuan pribadi dan visi bersama. Menurut Subiyanto (2013) Komitmen dari auditor internal terhadap independensi ini harus dituangkan dalam kode etik internal auditperusahaan dan dilaksanakan secara konsekwen serta tidak boleh memiliki kepentingan terhadap obyek atau aktivitas yang diauditnya, jika internal auditor memiliki keterkaitan dengan obyek audit yang mengakibatkan secara fakta auditor tidak independen. Komitmen terhadap independensi juga harus diimplementasikan oleh internal auditor dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang dilaksanakan. Kebebasan dan sikap mental internal auditor ini akan tercermin dari laporan internal audit yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisa yang cermat dan tidak memihak. Untuk mendukung independensi dan sikap mental obyektif ini, 2 hal utama yang perlu dilaksanakan adalah rotasi secara berkala penugasan pekerjaan internal audit dan review secara cermat terhadap laporan hasil internal audit serta prosesnya

Arens dan Loebbecke diterjemahkan oleh Jusuf (2009) tentang independen bahwa: Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan, dan itu dapat dicapai sampai tingkat tertentu, misalnya sekalipun auditor dibayar oleh klien, ia harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal. Sedangkan dalam Kode Etik Akuntan Publik dalam Christiawan (2002:83) disebutkan bahwa”independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas”. Adapun penjelasan tentang independensi menurut Mautz dan Sharaf (2008) menyatakan bahwa : Independensi merupakan suatu standar auditing yang penting, karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun. Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2009) seksi 220 PSA No. 04 alinea 2, dijelaskan bahwa”Independensi berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”. Sedangkan menurut Ralph Estes menyatakan pendapat mengenai”independensi adalah sebagai kondisi keterbukaan, netral, untuk atau terhadap pihak lain”. Sawyer diterjemahkan olehDesi Adhariani (2009:35) mengungkapkan bahwa: Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalismenya; memberikan opini yang objektif, tidak bias; dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya; bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Adapun pengertian dari independensi selalu dihubungkan dengan objektifitas dalam internal auditor seperti yang dijelaskan oleh IIA dalam Mutchler (2003:235) sebagai berikut: Objectivity ia a mental attitude which internal auditors should maintain while performing engangements. The internal auditors should have an impartial, un-biasedattitude and avoid conflict of interest situations, as that would prejudice his/her desired characteristic of the environment in which the assurance services are performed by the individual orteam, it is desirable for the individual or team to be free from material conflicts of interest that threaten objectivity. Dengan arti : Objektifitas adalah sikap mental yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam melaksanakan pekerjaannya. Auditor internal harus bersikap tidak memihak, berperilaku yang tidak bias dan menghindari situasi konflik kepentingan yang akan membuat auditor internal dapat melaksanakan penilaian yang sesuai dengan kenyataan. Independensi merupakan karakteristik yang diperoleh dari lingkungan sekitar dalam pelaksanaan assurance service yang dilakukan oleh satuan kerja dalam tim maupun individu yang harus bebas dari konflik kepentingan yang dapat mengancam penilaian yang objektif auditor internal. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun meskipun ia bekerja atau mengabdi pada perusahaan, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, maka dengan otomatis ia akan kehilangan sikap independensi yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Berbagai definisi independensi telah disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi auditor untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai laporan keuangan. 2. Independensi diperlukan oleh auditor untuk memperoleh kepercayaan dari klien maupun dari masyarakat, khususnya bagi para pemakai laporan keuangan. 3. Independensi diperlukan agar dapat kreadibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Pengertian komitmen menurut Hornby dalam Purba (2009:72) adalah Suatu sikap kerja (job attitude) atau keyakinan yang merupakan cerminan kekuatanyang relatif dari keberpihakan, keterlibatan individu pada suatu organisasi dan kerelaan untuk bekerja keras dan memberikan energi serta waktu untuk sebuah pekerjaan (job) atau aktivitas. Adapun pengertian komitmen menurut Purba (2009 : 73) mengungkapkan bahwa”komitmen merupakan suatu keadaan di mana individu telah mengikat tindakannya terhadap keyakinan yang sangat mendukung kegiatan dan keterlibatannya sendiri”. De Porter dan Hernacki dalam Sutarno dan Salimi Nurhadi (2006:67) menyatakan bahwa komitmen adalah tekad yang kuat, yang mendorong seseorang untuk mewujudkannya, terlepas dari beberapa rintangan yang mungkin dihadapi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan perwujudan dan kerelaan seseorang dalam bentuk pengikatan dengan diri sendiri (individu) atau dengan organisasi yang digambarkan oleh besarnya usaha (tenaga, waktu dan pikiran) untuk mencapai tujuan pribadi dan visi bersama. Apabila seseorang itu mempunyai komitmen, maka ia akan selalu bekerja dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh, serta akan berusaha menjalin kerjasama yang lebih baik antar sesama perusahaan. Selain itu, apabila seseorang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya maka dapat diindikasikan seseorang tersebut mempunyai komitmen yang tinggi pula dan untuk mencapai tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan suatu perusahaan, maka seseorang akan dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi yang merupakan wujud tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Secara konseptual terdapat tiga faktor yang mempengaruhi komitmen menurut Minner dalam Purba (2009: 73), yaitu: 1. Suatu keyakinan yang kuat dan menerima tujuan-tujuan serta nilai-nilai organisasi 2. Kemauan untuk melaksanakan upaya untuk kepentingan organisasi 3. Adanya suatu keinginan yang kuat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi

Standar profesional audit internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam Pusdiklatwas BPKP (2008) membagi standar menjadi 2 kelompok, meliputi: 1. Standar Atribut a. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab harus dinyatakan secara formal, konsisten serta disetujui pimpinan dan dewan pengawas organisasi. b. Independen dan objektif harus dimiliki auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. c. Keahlian dan kecermatan profesional harus dimiliki dalam melaksanakan penugasan, seperti pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dalam menjalankan tanggung jawab. d. Program quality assurance fungsi audit internal harus dikembangkan dan dipelihara dengan terus memonitor efektivitasnya. 2. Standar Kinerja a. Pengelolaan Fungsi Audit Internal Dilakukan secara efektif dan efisien agar memberi nilai tambah bagi organisasi, dengan melakukan perencanaan, komunikasi dan persetujuan, pengelolaan sumber daya, penetapan kebijakan dan prosedur, koordinasi yang memadai dan menyampaikan laporan berkala pada pimpinan dan dewan pengawas. b. Lingkup Penugasan Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh. c. Perencanaan Penugasan Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya. Di sini auditor internal harus melakukan pertimbangan perencanaan, menentukan sasaran penugasan, menetapkan ruang lingkup penugasan, menentukan sumber daya dan menyusun program kerja yang menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. d. Pelaksanaan Penugasan Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang handal dan relevan, mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat, mendokumentasikan informasi yang relevan, dan supervisi penugasan dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas serta meningkatnya kemampuan staf. e. Komunikasi Hasil Penugasan Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan secara tepat waktu yang memenuhi: kriteria komunikasi yang tepat; kualitas komunikasi yang akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu; pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar yang dapat mempengaruhi penugasan tertentu dan menyampaikan hasil penugasan pada pihak yang berhak. f. Pemantauan Tindak Lanjut Menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan serta menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut secara efektif oleh manajemen. g. Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen Mendiskusikan masalah terkait risiko risidual yang tidak dapat diterima organisasi, jika tidak menghasilkan keputusan penanggung jawab fungsi auditor internal dan manajemen senior harus melapor pada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat resolusi.

Fungsi audit internal menurut Mulyadi (2014) sebagai berikut: (1) Pemeriksaan (audit) dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan biaya minimum. (2) Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. (3) Menentukan sampai sejauh manakekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. (4) Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. (5) Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatankegiatan perusahaan. Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2008:11) adalah : Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen, agar tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif. Tanggung jawab seorang auditor internal dalam Standar Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:322.1) adalah: Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggungjawabnya tersebut auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

Ada beberapa tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (2008:11) adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, serta mencakup pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Sedangkan tujuan audit internal menurut Guy et. al diterjemahkan Paul A. Rajoe, dkk (2007:410) tujuan audit internal adalah tujuan audit internal meliputi juga meningkatkan pengendalian yang efektif pada biaya yang wajar. Adapun menurut Sukrisno Agoes (2012:222) tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah membantu semua pimpinan perusahaan (managemen) dalam melaksanakan tanggungjawab dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut: 1. Menelaah dan menilai penerapan pengendalian internal dan pengendalian operasioanal memadai atau tidak serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 2. Memastikan ketaatan terhadap rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan manajemen. 3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan. 4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. 5. Menilai suatu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan manajemen. 6. Memberikan saran perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Ruang lingkup audit internal menurut Boynton diterjemahkan Paul A. Rajoe dan Ichsan Setyo (2006) bahwa: Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendaliann internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Audit internal harus mengimplementasikan hal-hal berikut: 1. Mereview keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan hal tersebut. 2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi serta harus menentukan apakahorganisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut. 3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. 4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber. 5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Definisi internal audit menurut Sukrisno Agoes (2012: 204) adalah: Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan ketentuan dari profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2008:11) pengertian audit internal adalah”Internal audit atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”. Adapun pengertian Internal Audit menurut Sawyer diterjemahkan olehDesi Adhariani(2009: 10) adalah: Sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yangdilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telahakurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalis; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien danekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Menurut Institute of Internal Audit (IIA) sebagai ikatan internal auditor di Amerika yang dibentuk pada tahun 1941 dalam Boynton (2006), merumuskan definisi internal audit, yaitu: Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. Dari beberapa definisi tentang Audit Internal di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu: 1. Audit internal adalah aktivitas pemeriksaan dan pemberian jasa konsultasi yang dikelola secara independen dan efektif sehingga dapat membantu memberikan nilai tambah untuk aktivitas operasional perusahaan dan membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 2. Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu organisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan penilaian tersebut adalah anggota dari organisasi tersebut. 3. Dalam pengukuran yang dilakukan auditor internal, independensi dan objektivitas harus dipegang. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasidan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian dan proses pengelolaan organisasi. 4. Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik finansial maupun nonfinansial. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan sesuai target dalam mencapai tujuan organisasi.

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga. SIMAK BMN disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi 28 perlengkapan/rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai struktur Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial (managerial report). SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasiinformasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dokumen/laporan yang dihasilkan dari SIMAK BMN terdiri dari: a) Daftar BMN; b) Kartu Identitas Barang (KIB) Tanah; c) Kartu Identitas Barang (KIB) Bangunan Gedung; d) Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor; e) Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Persenjataan; f) Daftar Inventaris Lainnya (DIL); g) Daftar Barang Ruangan (DBR); h) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP); i) Laporan Kondisi Barang (LKB). Daftar BMN meliputi: Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang Bersejarah, Daftar Barang Persediaan, dan Daftar 29 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). LBKP meliputi: LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel, LBKP Gabungan, LBKP Persediaan, LBKP Barang Bersejarah, dan LBKP KDP. LBKP Gabungan merupakan hasil penggabungan LBKP Intrakomptabel dan LBKP Ekstrakomptabel. LBKP Barang Bersejarah hanya menyajikan kuantitas tanpa nilai.

Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam diri manusia (Spencer dan Spencer, 1993:41). Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan. Dalam kaitan organisasi pemerintahan, kompetensi menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46 A 26 Tahun 2003 tentang Kompetensi Pegawai adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisen. Wyatt (dalam Ruky, 2003:106) menyatakan kompetensi adalah kombinasi keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan (Sudarmanto, 2009). Kompetensi dapat disimpulkan sebagai sebuah pernyataan terhadap apa yang seseorang harus lakukan ditempat kerja untuk menunjukan pengetahuannya, keterampilannya dan sikap sesuai standar yang dipersyaratkan. Spencer dan Spencer (1993:73) menyatakan lima karakteristik yang membentuk kompetensi, sebagai berikut: 1) Motif (motive) Motive adalah apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang mendorong, perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. 27 2) Sifat/ciri bawaan (trait) Trait adalah ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. 3) Konsep diri (self concept) Self concept merupakan sikap, nilai atau self image dari orang-orang. Seperti percaya diri (self confidence), keyakinan bahwa ia akan efektif dalam berbagai situasi, merupakan bagian dari konsep dirinya. 4) Pengetahuan (knowledge) Knowledge yaitu suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. 5) Keterampilan (skill) Skill adalah kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PP No. 27, 2014). Yang dimaksud dengan berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau  4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur setiap Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga untuk mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mewajibkan setiap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. Laporan barang milik negara merupakan bagian dari laporan keuangan. Laporan barang milik negara mencatat transaksi yang berkaitan dengan berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, laporan barang milik negara adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut. Laporan BMN disusun setiap semester sehingga dalam satu tahun anggaran, disusun tiga macam Laporan BMN yaitu Laporan Semester I, Laporan Semester II, dan Laporan Tahunan. 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan barang milik negara adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan barang milik negara dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: 1) Relevan Laporan barang milik negara bisa dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan antara lain memiliki karakteristik: a) memiliki manfaat umpan balik (feedback value), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu. b) memiliki manfaat prediktif (predictive value), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c) tepat waktu, yakni informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 24 d) lengkap, yakni informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah. 2) Andal Informasi dalam laporan barang milik negara bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a) penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b) dapat diverifikasi (veriability), yaitu informasi yang disajikan dalam laporan barang milik negara dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c) netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3) Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan barang milik negara akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan barang milik negara periode sebelumnya atau laporan barang milik negara entitas pelaporan lain pada  umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4) Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan barang milik negara dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dasar dari pendekatan kontijensi adalah tidak adanya jawaban terbaik yang berlaku terhadap semua masalah yang muncul. Pendekatan kontijensi menyatakan tidak adanya rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang dapat diterapkan efektif untuk semua kondisi organisasi, namun sebuah sistem pengendalian tertentu hanya efektif untuk situasi atau organisasi/perusahaan/pemerintahan tertentu. Pendekatan kontijensi yang digunakan menarik minat banyak peneliti karena ingin mengetahui apakah tingkat keterandalan variabel independen selalu berpengaruh sama pada setiap kondisi atau tidak terhadap variabel dependennya. Dengan pendekatan kontijensi diduga terdapat faktor situasional lain yang mungkin akan saling berinteraksi dalam memengaruhi situasi tertentu.  Tujuan penggunaan pendekatan kontijensi dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel kontijensi yang memengaruhi kualitas laporan BMN. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, sehingga disimpulkan bahwa terdapat variabel lain yang memengaruhinya. Perbedaan hasil temuan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kontijensi (Govindarajan, 1988). Pendekatan kontijensi memungkinkan adanya variabel-variabel yang dapat bertindak sebagai moderating maupun intervening. Pendekatan kontijensi dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara kompetensi SDM dan penggunaan SIMAK BMN dengan kualitas laporan barang milik negara. Berdasarkan pendekatan di atas, ada dugaan bahwa role stress dapat memoderasi hubungan antara kompetensi SDM dan penggunaan SIMAK BMN pada kualitas laporan barang milik negara

Employee Intensity adalah rasio jumlah karyawan terhadap penjualan bersih (Pithectkeun dan Panmanee, 2012). Biaya gaji termasuk dalam komponen biaya penjualan administasi dan umum, sehingga penjualan memperngaruhi biaya gaji. Menghentikan tenaga kerja sangat mahal karena perusahaan harus mengeluarkan biaya pesangon. Perusahaan akan kehilangan investasi yang spesifik ketika pekerja diberhentikan saat penjualan menurun dan menambah karyawan saat penjualan meningkat sehingga biaya gaji bersifta sticky (Windyastuti dan Biyanto, 2005 dalam Wahyuningtyas dan Nugrahanti, 2014). Namum apabila manajer mengambil keputusan untuk melakukan adjustment cost terhadap biaya gaji dengan kata lain manajer melakukan pemutusan hubungan kerja maka sticky cost tidak terjadi (Anderson et al, 2003 dalam Wahyuningtyas dan Nugrahanti, 2014)