Tag: Akutansi

Kharismatuti (2012) tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas menuntut transparansi informasi yang dihasilkan. Kejelasan informasi tentang adanya system pengendalian kualitas yangs sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan. Oleh karena itu, pekerjaan akuntan publik perlu dimonitor dan diaudit guna menilai kelayakan desain system pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang tinggi. Peer review sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit. Peer review dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien. Kantor akuntan publik yang direview dan auditor yang terlibat dalam tim peer review.

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Kepututsan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Bebrapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Elfarini (2007) menghasilkan temuan bahwa kualitas audit meningkat dengan semakin lamanya audit tenure.

Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini, 2010). Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Seorang auditor dituntut harus memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan sehingga akuntabilitas dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menyelesaikan proses audit tersebut (Mulyadi, 2012). Menurut Kharismatuti (2012) kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Agusti dkk, 2013). Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas audit terdiri dari 5 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian terdahulu (Tri Iswanti, 2016). Indikatornya adalah : a. Deteksi salah saji b. Kesesuaian dengan SPAP c. Kepatuhan prosedur audit d. Risiko audit e. Prinsip kehati-hatian Indikator kualitas audit menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) sebagai berikut : a. Kompetensi Auditor Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersamasama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hokum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi,kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan. Pengukuran kompetensi seorang auditor tidak mudah. Pada umumnya auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI. b. Etika dan Independensi Auditor Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran (independent of mind) dan penampilan (independent in appearance). Kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan pemahaman yang memadai setiap auditor terhadap ketentuan etika dan independensi, serta komitmen dan dukungan dari pimpinan. c. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan KAP terhadap kualitas. d. Pengendalian Mutu Perikatan Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan: a. Setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan standar profesi Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan setiap perikatan b. Laporan perikatan yang diterbitkan tepat sesuai kondisinya e. Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala atau menurut pertimbangan Menteri perlu dilakukan. Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI berwenang untuk melakukan reviu mutu terhadap anggota. Secara periodik baik P2PK maupun IAPI telah melakukan pemeriksaan atau reviu mutu kepada AP/KAP. Selain itu, terdapat beberapa instansi regulator lain yang juga kadangkala melakukan pemeriksaan terhadap AP/KAP seperti: OJK dan BPK. f. Rentang Kendali Perikatan Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Rekan Perikatan dapat dibantu oleh Personil Kunci Perikatan dan anggota tim perikatan lainnya. Rekan perikatan juga dapat melaksanakan beberapa perikatan audit dalam suatu waktu yang bersamaan. Namun demikian, karena tekanan dan keterbatasan waktu, Rekan Perikatan harus memperhatikan beban kerja dari jumlah perikatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, KAP dan Rekan Perikatan harus memperhatikan rentang kendali perikatan sehingga memungkinkan seluruh perikatan dapat dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan ketentuan yang berlaku. g. Organisasi dan Tata Kelola KAP Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat bernaungnya Akuntan Publik dan para auditor harus memiliki struktur dan tata kelola yang memadai. Organisasi dan tata kelola KAP yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang bersifat fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. KAP dengan jumlah perikatan dan personil yang sangat tinggi dan kompleks memerlukan suatu struktur organisasi, pembagian tugas dan penanggung jawab, serta sistem prosedur yang jelas. Namun untuk KAP yang jumlah perikatan dan personil yang relatif lebih sedikit mungkin memerlukan dukungan organisasi yang sederhana yang dapat dikelola oleh satu atau beberapa rekan Akuntan Publik. Suatu KAP juga memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai, termasuk diantaranya sarana kantor dengan ukuran yang memungkinkan para auditor dapat bekerja dengan baik. h. Kebijakan Imbalan Jasa Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan imbalan jasa. Akuntan Publik dapat menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan dan profesional judgment-nya. Selain itu, IAPI juga telah menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang panduan penentuan imbalan jasa pada suatu KAP. Namun demikian Akuntan Publik harus memperhatikan bahwa ketika imbalan jasa tidak memadai maka dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, yaitu akuntan publik berkepentingan untuk mendapatkan perikatan tersebut, namun menghadapi 16 situasi imbalan jasa yang kemungkinan tidak mencukupi untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, KAP harus menetapkan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh menjadi alasan atau keputusan yang menyebabkan kualitas audit menurun. Setiap KAP diharuskan untuk menetapkan kebijakan tariff imbalan jasa bagi auditor (billing rate) yang memadai yang berlaku bagi internal KAP untuk melaksanakan perikatan. Mengenai mutu (kualitas) Rasulullah SAW menyatakan bahwa Beliau menjunjung tinggi mutu dengan menekankan ihsan (kebaikan) dan itqan (kesempurnaan). Rasulullah SAW berkata : “Allah telah mewajibkan kamu untuk berbuat baik (ihsan) dalam segala hal” dan bahwa “Allah menyukai orang-orang yang melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukan indah dan sebaik mungkin (sempurna)”. Dari hadits tersebut diatas jelaslah konsep mutu (kualitas) menurut Islam dinyatakan dengan kata ihsan (kebaikan) dan itqan (kesempurnaan). Sama halnya dengan kualitas audit, seorang auditor harus dapat memberikan hasil audit yang berkualitas tinggi dengan berpegang teguh pada kebaikan dan kesempurnaan. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan idnependen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan (Tarigan dan Susanti, 2013).

Penelitian Resti (2014) menyatakan teori keagenan (agency theory) adalah teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan yaitu teori keagenan. Teori keagenan berusaha menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan). Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih (perusahaan) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Resti (2014) teori ini mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik serta entitas lain dan kontrak (misal akuntan publik) selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (manajemen). Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang sering kali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya terlihat baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik atau auditor independen.

Kurnia dan Elly (2013, 124-125) pengumpulan bukti audit dilakukan dari
dua arah secara simultan top down dan bottom-up, penjelasaanya sebagai berikut:
1. Top Down Audit Evidence
Fokus kepada perolehan pemahaman bisnis dan industry klien, tujuan
dan sasaran manajemen, penggunaan sumber-sumber untuk mencapai
tujuan, keunggulan kompetetif organisasi klien proses bisnis yang
utama, earnins, dan cashflow yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk
memperoleh pengetahuan tentang perusahaan klien dan
mengembangkan harapan auditor terhadap laporan keuangan.
2. Botoom-up Audit Evidence
Fokus kepada pengujian-pengujian secara langsung terhadap transksitransaksi dan menghasilkan saldo-saldo akun. Tujuannya adalah untuk
memperoleh dan menilai bukti-bukti yang mendukung transaksitransaksi saldo akun dalam laporan keuangan.
Menurut Sukrisno Agoes (2015:118) menyebutkan bahwa, untuk
membuktikan efektif tidaknya pengendalian intern di suatu perusahaan, akuntan
publik harus melakukan compliance test atau test of recorded transaction. Untuk
membuktikan kewajaran saldo-saldo perkiraan neraca dan laba rugi, akuntan publik
harus melakukan substantive test dan analytical review. Pengertian mengenai
compliance test atau test of recorded transaction dan substantive test dan analytical
review menurut Sukrisno Agoes (2015: 120-121) adalah sebagai berikut:
1. Compliance Test ( tes ketaatan ) atau test of recorded transaction
adalah testerhadap bukti pembukuan untuk mengetahui apakah setiap
transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem
dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan
dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah
(rupiahnya) tidak material auditor harus memperhitungkan pengaruh
dan penyimpangan terhadap efektifitas pengendalian intern. Dan
dilakukan pada waktu interim audit, dilanjutkan setelah perusahaan
melakukan penutupan buku pada akhir tahun.
Dalam melakukan Compliance Test auditor harus memperhatikan hal –
hal seperti berikut :
 Kelengkapan bukti pendukung ( Supporting Schedule )
 Kebenaran perhitungan matematis ( footing, cross footing dan
extension )
 Otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang
 Kebenaran nomor perkiraan yang di debit/kredit
 Kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar
2. Substantive test, Pengujian substantif atau substantive test pengujian
terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan (neraca
dan laba rugi). Prosedur pemeriksaan yang dilakukan Substantive test
antara lain:
 Inventarisasi asset tetap
 Observasi atas stock of name
 Konfirmasi piutang, utang dan bank
 Subsequent collection dan subsequent payment
 Kas opname
 Pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain.
Jika pada waktu melakukan substantive test, auditor menemukan
kesalahan-kesalahan, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut
jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahannya material auditor harus
mengusulkan audit adjustment secara tertulis. Jika tidak disetujui untuk
melakukan audit adjustment dan auditor yakin usulan adjustment
tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified
opinion. Sedangkan untuk kesalahan yag jumlahnya tidak material,
auditor tetap perlu melakukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu
dipaksakan karena tidak mempengaruhi opini akuntan publik. Dalam
melakukan substantive test, auditor perlu membuat kertas kerja dalam
bentuk working balance sheet, working profit and loss, top schedule
dan supporting schedule.
3. Analytical Review, Tujuan utama penerapan Analytical Review adalah
untuk mendeteksi kemungkinan adanya akun-akun laporan keuangan
yang kewajarannya diragukan (mengevaluasi kelayakan informasi
keuangan) serta sebagai langkah awal untuk menentukan luasnya
prosedur audit substantif lanjutan yang harus dilakukan. Selain itu,
prosedur analytical review juga diperlukan untuk menentukan perlunya
penerapan prosedur audit tambahan atas suatu akun laporan keuangan.
Beberapa metode Analytical Review yang sering dilakukan Auditor
dalam praktek adalah analisa comparative serta analis rasio keuangan.
Analisa comparative (analisa perbandingan) dapat dilakukan dengan
cara membandingkan angka-angka laporan keuangan untuk tahun yang
diaudit dengan :
angka laporan keuangan periode sebelumnya;
anggaran atau forecast (ramalan);
data competitor perusahaan;
data kegiatan operasional yang relevan.
Analisa ini terutama untuk mendeteksi adanya fluktuasi akun laporan
keuangan yang signifikan dan memerlukan prosedur pengujian lebih
lanjut.
Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang
diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2014:151-153) terdapat empat jenis keputusan
mengenai bahan bukti apakah yang harus diperoleh dan berapa banyak yang harus
dikumpulkan yaitu:
1. Prosedur Audit
Prosedur audit merupakan intruksi-intruksi terperinci yang
menjelaskan bahan bukti audit yang harus diperoleh selama
melaksanakan pengauditan. Merupakan hal yang umum untuk
menyebutkan prosedur tersebut secara terperinci dan jelas sehingga
auditor dapat mengikuti intruksi-intruksi yang diharuskan selama
melakukan pengauditan. Misalnya, prosedur audit untuk melakukan
verifikasi terhadap pengeluaran kas, dengan memperoleh jurnal
pengeluaran kas lalu membandingkan antara nama pihak yang
menerima pembayaran tersebut, dengan jumlah dan tanggal pada cek
yang dibatalkan dengan jurnal pengeluaran tersebut.
2. Ukuran Sampel
Setelah prosedur audit ditentukan, auditor dapat membedakan ukuran
sampel dari satu keseluruh unsur dalam populasi yang sedang diuji.
Keputusan mengenai berapa banyak unsur yang harus diuji dan harus
dibuat oleh auditor untuk setiap prosedur audit. Ukuran sampel untuk
prosedur tertentu dapat berbeda-berbeda dari pengauditan yang satu
dengan yang lainnya.
3. Pos-pos yang akan dipilih
Setelah menentukan ukuran sampel untuk suatu prosedur audit, auditor
harus menentukan unsur yang mana dalam populasi yang akan diuji.
Auditor dapat menggunakan dan memilih metode untuk melakukan
pengujian terhadap pos yang dipilih.
4. Penetapan Waktu
Audit atas laporan keuangan biasanya mencakup satu periode,
misalnnya setahun. Biasanya, pengauditan tidak akan selesai hingga
beberapa minggu atau beberapa bulan setelah akhir tahun. waktu
pelaksanaan prosedur audit dapat berbeda-beda dari periode akuntansi
awal sampai lama setelah periode akuntansi ini selesai. Sebagian
penentuan waktu dipengaruhi oleh kapan klien membutuhkan audit
untuk diselesaikan. Dalam pengauditan atas laporan keuangan, klien
biasanya menginginkan pengauditan diselesaikan dalam waktu sampai
tiga bulan setelah penutupan periode pembukuan. Waktu juga
ditentukan oleh kapan auditor yakin bahwa bahan bukti audit akan
menjadi sangat efektif dan kapan para staf audit tersedia. Sebagai
contoh, auditor sering kali melakukan perhitungan fisik persediaan
saat mendekati tanggal neraca. Prosedur audit umumnya mencakup
ukuran sampel, unsur-unsur yang akan dipilih dan waktu yang
diperlukan untuk menjalankan prosedur audit tersebut.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh
Amir Abadi Jusuf (2014:151) menjelaskan mengenai keputusan utama yang harus
dihadapi oleh setiap auditor adalah untuk menentukan ketepatan jenis dan jumlah
bahan bukti yang dikumpulkan untuk memenuhi ketentuan bahwa komponen laporan
keuangan secara keseluruhan telah disajikan dengan wajar, dan bahwa klien
menjalankan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan. Untuk
memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah
yang cukup. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta
mengevaluasi apakah infromasi itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penentuan jenis dan jumlah bukti merupakan bagian yang penting dalam setiap audit.
Bukti memiliki banyak bentuk yang berbeda, termasuk:
 Kesaksian lisan pihak yang diaudit (klien)
 Komunkasi tertulis dengan pihak luar
 Observasi oleh auditor
 Data elektronik dan data lain tentang transaksi
Kurnia dan Ely (2013:124-125) menyatakan dalam bukunya bahwa dalam
pengumpulan bukti audit diperlukan keputusan-keputusan auditor yang dibagi
menjadi empat, yaitu:
1. Sifat pengujian yang akan dilakukan (prosedur audit)
Sifat pengujian berkenaan dengan jenis dan efektifitas pengujian yang
akan dilakukan. Prosedur audit adalah petunjuk rinci untuk
pengumpulan jenis bahan bukti audit tertentu. Dalam merancang
prosedur audit sudah umum untuk menyajikan suatu prosedur dalam
istilah khusus yang memungkinkan penggunanya sebagai petunjuk
selama dilakukan audit. Efektivitas pengujian merupakan penetapan
prosedur audit yang tepat untuk memperoleh bukti yang relevan
dengan tujuan audit yang spesifik (asersi manajemen dalam laporan
keuangan).
2. Saat pengujian (timing)
Saat pengujian berkenaan dengan kapan prosedur audit akan
ditetapkan. Audit atas laporan keuangan biasanya mencakup satu
periode seperti satu tahun dan audit biasanya belum selesai sampai
beberapa minggu atau beberapa bulan setelah akhir periode. Saat
pelaksanaan prosedur audit bervariasi dari permulaan periode
30
akuntansi sampai lama setelah periode tersebut berakhir. Dalam audit
atas laporan keuangan klien menginginkan audit selesai satu atau tiga
bulan setelah akhir tahun. Saat pengujian dibagi menjadi dua:
Intern audit: pelaksanaan prosedur audit sebelum tanggal
neraca.
Year-end audit: pelaksanaan proseur audit untuk pengujian
substantif
3. Luas pengujian yang harus dilakukan (ukuran sampel dan items yang
dipilih)
Luas pengujian berkenaan dengan keputusan mengenai berapa banyak
bukti yang harus diperoleh. Setelah besar sampel ditentukan bagi suatu
prosedur audit tertentu, tetapi perlu untuk memutuskan pos atau unsur
mana yang akan dipilih. Luas pengujian berhubungan dengan besar
sampel yang aan diuji dan items yang akan dipilih sebagai sampel.
Penentuan luasnya pengujian merupakan masalah professional
judgement dari auditor dalam memilih kemungkinan pemeriksaan pos
tertentu. Keputusan mengenai berapa banyak pos yang harus diuji akan
dibuat oleh auditor untuk setiap prosedur audit. Besar sampel untuk
satu prosedur tertentu akan bervariasi dari satu audit ke audit lainnya.
4. Penetapan staff untuk melaksanakan pengujian (staffing)
Penerapan prosedur audit harus mempertimbangan tingkat keahlian
dan pengalaman staff. Sebagian prosedur audit dapat dilakukan olh
staff pemula dengan supervise yang ketat. Penerapan prosedur audit
yang memerlukan judgement harus dilakukan oleh staff yang lebih ahli
dan berpengalaman.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder. Mark S. Beasley yang
diterjemahka oleh Amir Abadi Jusuf (2014:158) menjelaskan jenis-jenis bukti audit
yaitu:
1. Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksan atau penghitungan yang
dilakukan oleh auditor atas asset berwujud. Jenis bukti audit ini sering
kali dikaitkan dengan persediaan kas, namun dapat pula diterapkan
untuk memverifikasi surat-surat berharga, piutang dagang dan asset
tetap. Pemeriksan fisik merupakan sarana langsung untuk
memverifikasi apakah suatu asset benar-benar ada (tujuan keberadaan),
dan ketingkat yang lebih kecil apakah asset-asset yang telah dicatat
(tujuan kelengkpan). Pemeriksaan fisik dianggap sebagai salah satu
bukti audit yang paling andal dan berguna. Umumnya pemeriksaan fisik
merupakan alat yang objektif untuk menentukan kuantitas maupun
gambaran asset tersebut. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan fisik juga
merupakan metode yang berguna untuk mengevaluasi kondisi atau
kualitas suatu asset.
2. Konfirmasi
Konfirmasi merupakan jawaban lisan atau tertulis yang diterima dari
pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi atas
keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Permintaan tersebut
diberikan kepada klien, dan klien meminta kepada pihak ketiga yang
independen untuk menjawab langsung kepada auditor tersebut. Karena
konfirmasi berasal dari sumber independen klien, maka bukti ini sangat
dihargai dan sering kali digunakan. Namun, konfirmasi ini relatif mahal
untuk didapatkan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi
mereka yang diminta untuk menjawabnya. Sehingga konfirmasi tidak
dapat digunakan dalam segala kondisi yang tidak memungkinkan.
Karena keandalan yang tinggi, auditor biasanya mendapatkan jawaban
tertulis dari pada jawaban lisan ketika konfimasi ini dilakukan. Auditor
dalam memutuskan apakah akan menggunakan konfimasi bergantung
pada tingkat keandalan yang dibutuhkan dari situasi tersebut, serta
alternatif bukti yang tersedia. Biasanya, konfirmasi jarang digunakan
dalam pengauditan atas tambahan asset tetap karena dapat diverifikasi
secara memadai dengan menggunakan dokumentasi dan pemeriksaan
fisik. Standar audit menentukan dua jenis permintaan konfimasi, yaitu
konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Sebuah konfirmasi positif
meminta penerima untuk menjawab pertanyaan dalam suatu kondisi.
Ketika auditor tidak menerima jawaban atas konfirmasi positif,
biasanya auditor akan mengirim permintaan konfirmasi kedua atau
ketiga dan dalam beberapa kasus meminta klien untuk menghubungi
pihak ketiga yang independen dan memintanya untuk menjawab
permintaan auditor. Konfirmasi negatif, penerima hanya diminta untuk
merespon bilamana informasi yang diberikan salah, dan tidak ada
pengujian tambahan yang dilakukan untuk permintaan yang tidak
direspon. Akibatya konfirmasi negatif menghaslkan bukti audit yang
kurang andal dibandingkan dengan konfirmasi positif.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan pemeriksaan auditor atas dokumen-dokumen
dan catatan klien untuk membuktikan informasi yang harus, atau
sebaliknya, dimasukan dalam laporan keuangan. Dokumen yang diuji
oleh auditor adalah catatan-catatan yang digunakan oleh klien untuk
memberikan informasi untuk menjalankan usahanya dengan cara
terstruktur, dan dapat tersaji secara tertulis di atas kertas dalam bentuk
elektronik atau media lainnya. Dokumentasi secara luas digunakan
sebagai bahan bukti audit karena biasanya telah tersedia dengan biaya
yang relatif murah. Terkadang, ini merupakan satu-satunya bukti
memadai yang tersedia. Dokumen dapat terbagi kedalam dokumen
internal dan eksternal. Sebuah dokumen internal telah disiapkan dan
digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah keluar ke
pihak lain. Contohnya adalah salinan faktur penjulan, catatan waktu
kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Sebuah dokumen
eksternal telah ditangani oleh seseorang di luar organisasi klien dan
berakhir ditangan klien. Contohnya, adalah tagihan pemasok, wesel
bayar yag dibatalkan, dan polis asuransi. Ketika auditor menggunakan
dokumentasi untuk mendukung perlakuan atas pencatatan dan jumlah,
proses ini dinamakan vouching. Aditor menelusuri dari laporan
penerimaan ke jurnal pembelian untuk memenuhi tujuan kelengkapan,
hal ini dinamai penelusuran tracing.
4. Prosedur Analitis
Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk
menilai apakah saldo-saldo akun atau data lain yang muncul telah
disajikan secara wajar dibandingkan dengan perkiraan auditor. Prosedur
analitis biasanya digunakan secara luas dan dalam praktiknya, dan
penggunaannya telah meningkat dengan adanya komputer yang
menjalankan perhitungan tersebut. Dewan standar audit menyimpulkan
bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga prosedur ini
diharuskan selama fase perencanaan dan penyelesaian atas semua audit
5. Tanya jawab dengan klien
Tanya jawab merupakan diperolehnya jawaban tertulis atau informasi
dari klien sebagai jawaban atas pertanyaan yang diberikan auditor.
Meskipun bukti yang andal diperoleh dari klien melalui Tanya jawab,
namun biasanya bukti ini tidak cukup untuk menarik kesimpulan karena
tidak berasal dari sumber yang independen dan dapat bias sesuai
dengan keinginan klien. Oleh karena itu, ketika auditor mendapatkan
bukti melalui Tanya jawab, biasanya juga penting untuk mendapatkan
bukti-bukti pendukung lainnya melalui prosedur lain. Bukti pendukung
merupakan buti tambahan untuk mendukung bukti awal.
6. Penghitungan ulang
Penghitungan ulang mencakup pengecekan ulang atas contoh-contoh
perhitungan yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang atas
perhitungan klien terdiri dari pengujian atas keakuratan matematis klien
dan mencakup prosedur-prosedur. Sebagian besar penghitungan ulang
yang dilakukan oleh auditor saat ini dilakukan dengan program
komputer audit.
7. Pengerjaan ulang
Pengerjaan ulang merupakan pengujian yang dilakukan oleh seorang
auditor independen terhadap prosedur pembukuan atau pengendalian
yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari pembukuan entitas dan
sistem pengendalian internal. Penghitungan ulang mencakup
pengecekan ulang atas sistematis, ulang atas matematis, sedangkan
pengerjaan ulang mencakup pegecekan atas prosedur lain.
8. Pengamatan
Pengamatan adalah penggunaan panca indera untuk menilai aktivitasaktivitas klien. Sepanjang melakukan penugasan terhadap klien, auditor
mendapatkan kesempatan untuk menggunakan panca indera mereka,
penglihatan, pendengaran, sentuhan dan penciuman untuk
mengevaluasi banyak hal.

Terdapat tiga tahapan-tahapan pengalaman yang menjadi indikator atau
dimensi pengalaman. Menurut Ramdanialsyah (2014) yang menjadi dimensi dan
indikator pengalaman adalah sebagai:
1. Lamanya bekerja menjadi auditor/ Jam Kerja Menjadi Auditor
Menurut Herliansyah dan Mefida (2013) memperlihatkan bahwa
seseorang dengan lebih banyak pengalaman dalam suatu bidang
memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat
mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwaperistiwa. Maka dengan adanya pengalaman kerja yang semakin lama
diharapkan auditor dapat semakin baik dalam pendeteksian kecurangan
yang terjadi dalam perusahaan klien. Dengan bertambahnya pengalaman
auditing, jumlah kecurangan yang diketahui oleh auditor diharapkan
akan bertambah. Pada saat yang sama, hal ini menjadi lebih untuk
membedakan hal-hal yang termasuk dalam kategori yang berbeda.
Bertambahnya pengalaman menghasilkan struktur kategori yang lebih
tepat (akurat) dan lebih kompleks. Gibbins, Walker, & Felix (1984)
dalam June Chung Gary S. (2000:84) menyatakan bahwa lamanya
24
bekerja sebagai auditor/ jam kerja menjadi auditor akan menghasilkan
struktur dalam proses penilaian auditor, struktur-strukur ini adalah
pengambilan keputusan dengan mengintrepretasikan arti dan implikasi
informasi-informasi spesifik, struktur-strukur untuk menentukan seleksi
auditor memahami dan bereaksi terhadap ruang lingkup tugas.
2. Intensitas tugas dan pengembangan karir
Menurut Ananing (2013) pengalaman kerja seorang auditor
menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorag dan
memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan
pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja, semakin
terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan
sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan
kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama,
semakin terampil dan cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang,
pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan
peningkatan kinerja. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai
pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik
dari pada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup akan
tugasnya. Kenyataan menunjukan semakin lama seseorang bekerja
maka, semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja
tersebut. Sebaliknya semakin singkat masa kerja seseorang biasanya
semakin sedikit pula pengalaman yang diperolehnya.
3. Kemampuan Kerja
Menurut Ananing (2013) menyatakan bahwa pengalaman bekerja
memberikan keahlian dan keterampilan dalam kerja sedangkan,
keterbatasan pengalaman kerja mengakibatkan tingkat keterampilan dan
keahlian yang dimiliki semakin rendah. Ini biasanya terbukti dari
kesalahan yang dilakukan dalam bekerja dan hasil kerja yang belum
maksimal. Trotma dan Arnold Wright (1996) dalam Ananing (2006)
memberikan bukti empiris bahwa dampak auditor akan signifikan ketika
kompleksitas tugas dipertimbangkan. Pengalaman akan berpengaruh
signifikan ketika tugas yang dilakukan semakin kompleks. Seseorang
memiliki pengetahuan tentang kompleksitas akan lebih ahli dalam
melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, sehingga memperkecil tingkat
kesalahan, kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran dalam
melaksanakan tugas.

Soekrisno Agoes (2015:33) mengemukakan bahwa:
“Pengalaman profesional diperoleh dari praktik kerja dibawah bimbingan
(supervisi) auditor yang lebih senior.”
Menurut Ida Suraida (2005) mendefinisikan pengalaman sebagai berikut:
“pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit
laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya
penugasan yang pernah ditangani.”
Menurut Novanda (2014:28) menjelaskan pengalaman sebagai berikut:
Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan
pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun
banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Auditor yang mempunyai
pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan
menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan
juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa
berupa pemberian pendapat. Semakin banyak pengalaman seorang auditor,
maka Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan
perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat
pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan
tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor
telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan
keuangan dari berbagai jenis industri.

Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan
berpengalaman dalam memahami kriteria dalam menentukn jumlah bahan bukti yang
dibutuhkan untuk dapat mendukug kesimpulan yang akan diambil, Kurnia dan Ely
(2013:25):
1. Komponen Pendidikan
Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan
pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik
audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional,
auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001).
Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau
pendidikan berkelanjutan.
2. Komponen Pengetahuan
Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor
karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak
pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga
dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu
auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang
semakin kompleks. pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi
mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan
pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah
kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap
medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan).
ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor yaitu :
a. Pengetahuan pengauditan umum
Pengetahuan pengauditan umum disini seperti risiko audit,
prosedur audit dan lain-lain yang kebanyakan diperoleh auditor
diperguruan tinggi, dan sebagiannya lagi biasannya di dapat
auditor dari berbagai pelatihan – pelatihan yang di ikuti auditor
dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor.
b. Pengetahuan area fungsional
Pengetahuan area fungsional yang dimaksud disini adalah
pengetahuan di area fungsional seperti perpajakan serta
pengauditan dengan menggunakan komputer. Pengetahuan area
fungsional sebagian di dapat di pendidikan formal perguruan
tinggi, dan sebagian besarnyadi dapat dari pelatihan dan
pengalaman.
c. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntasi yang baru
Pengetahuan mengenai isu-isu akuntasi yang baru dapat auditor
peroleh dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara
berkelanjutan.
d. Pengetahuan tentang industri khusus
Pengetahuan tentang industri khusus sama halnya dengan poin –
poin sebelumnya pengetahuan tentang industri khusus biasa
diperoleh melalui pelatihan – pelatihan dan pengalaman,
e. Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah
Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah
diperoleh melalui pelatihan – pelatihan yang auditor ikut serta dan
pengalaman yang di miliki auditor.
3. Komponen Pelatihan
Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi.
Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang
deteksi kecurangan menunjukan tingkat skeptik dan pengetahuan
tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi
kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak
menerima perlakuan tersebut. Seorang auditor menjadi ahli terutama
melalui pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi perlu
dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan.

Menurut De Angelo (1981) dalam Law Tjun Tjun (2012) dapat dilihat dari
berbagai sudut pandang yakni: 1. Sudut pandang auditor individual 2. Sudut pandang
audit tim 3. Sudut pandang Kantor Akuntan Publik (KAP) Masing-masing sudut
pandang akan dibahas mendetail berikut ini:
1. Kompetensi Auditor Individual
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara
lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas
pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum
dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi
dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam
melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick
(1990) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman
yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputuan yang diambil
bisa lebih baik.
2. Kompetensi Audit Tim
Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika
pekerjaan menggunakan assisten maka harus disupervisi dengan
semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri
dari auditor yunior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini
dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit
(Wooten, 2003). Kerjasama yang baik antar anggota tim,
profesionalisme, persistensi, skeptisme, proses kendali mutu yang
kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik
akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu,
adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan
memiliki kaitan dengan kualitas audit.
3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP
Besaran KAP menurut Deis&Giroux (1992) diukur dari jumlah klien
dan prosentse dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya
untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (missal
De Angelo 1981, Davidson dan Neu 1993, Dye 1993, Becker et.al.
1998, Lennox 1999) menemukan hubungan positif antara besaran KAP
dan kualitas audit. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang
lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain
itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan
banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan
klien (De Angelo, 1981). Selain itu KAP yang besar biasanya
mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk
melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan 14
profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit dari pada KAP
kecil.

Menurut Sukrisno Agoes (2015:146) kompetensi adalah: “Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/ pengetahuan (Knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.” Menurut Fitrawansyah (2014:46) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut: “Kompetensi artinya auditor harus memiliki keahlian dibidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya”. Menurut Kurnia dan Elly (2013:2) mendefinisikan kompetensi sebagai beerikut: “Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesipulan yang akan diambilnya.”

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015:226-228) ada 4 tahap dalam
proses audit, yaitu :
1. Merencanakan dan mendesain pendekatan audit
Ada 2 pertimbangan utama yang mempengaruhi jenis pendekatan yang
akan digunakan oleh auditor, yaitu : harus terkumpulnya bukti audit
yang cukup kompeten agar dapat memenuhi tanggung jawab
profesional auditor dan biaya pengumpulan bukti audit ini haruslah
seminimal mungkin. Pertimbangan atas pengumpulan bukti audit yang
cukup kompeten serta kewajiban untuk mengendalikan biaya audit
membuat diperlukannya suatu perencanaan audit. Rencana audit ini
harus menghasilkan suatu pendekatan audit yang efektif pada suatu
tingkat biaya audit yang wajar. Perencanaan dan perancangan suatu
pendekatan audit dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Dari 2 bagian
– bagian perencanaan tersebut terdiri dari :
Memperoleh pemahaman akan strategi bisnis klien dan
memproses serta menilai resiko
Memahami pengendalian intern dan menilai resiko
pengendalian
2. Melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi
Ketika auditor telah mengurangi taksiran resiko pengendalian dengan
mendasarkan diri pada pengidentifikasian pengendalian, ia selanjutnya
dapat mengurangi lingkup audit pada sejumlah tempat di mana akurasi
informasi dalam laporan keuangan yang terkait langsung dengan
berbagai pengendalian tersebut harus didukung oleh pengumpulan
berbagai bukti audit. Untuk menyesuaikan semula, maka auditor harus
melakukan uji atas efektivitas dari pengendalian tersebut. Prosedur –
prosedur yang terkait dengan jenis uji semacam ini umumnya disebut
sebagai uji pengendalian (test of control). Auditor juga harus
melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan
oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi
itu. Verifikasi ini dikenal sebagai uji subtantif atas transaksi.
3. Melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo
Prosedur analitis menggunakan perbandingan – perbandingan serta
berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun – akun atau
tampilan data – data lainnya tampak wajar. Sedangkan uji rincian saldo
merupakan berbagai prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji
salah saji moneter pada akun-akun dalam laporan keuangan.
4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit
Setelah auditor melengkapi semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan
bagi setiap akun dalam laporan keuangan, merupakan hal yang penting
untuk menghubungkan semua informasi yang diperoleh untuk
mencapai suatu kesimpulan menyeluruh tentang apakah suatu laporan
keuangan itu telah disajikan secara wajar. Hal ini merupakan suatu
proses yang sangat subyektif yang bersandar sepenuhnya pada
pertimbangan profesional auditor. Pada prakteknya, auditor secara terus
– menerus akan menggabungkan semua informasi yang diperolehnya
sepanjang suatu proses audit. Penggabungan akhir adalah suatu
penyajian akhir pada saat akhir penugasan audit. Saat suatu proses audit
telah selesai dilakukan, akuntan publik harus menerbitkan sebuah
laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan
klien.

perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi; serta pengamanan aktiva. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai standards auditing. Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah : Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Menurut Arens dkk (2015:168) tujuan audit adalah: Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih
bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2014:16) Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga
jenis, yaitu:
1. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari
prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional,
manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki
operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan
akurasi pemprosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang
baru dipasang.) Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan
efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih
sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan
kriteria untuk mengevaluasi informasi dalan audit operasional juga
bersifat sangat subjektif
2. Audit Ketaatan (Complience audit)
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit
mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh
otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan
kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen
adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan
terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagia
besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja
pada unit organisasi itu.
3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah
seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan
sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor
mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun
dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya
yang cocok untuk organisasi tersebut. dalam menentukan apakah laporan
keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan
apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah
saji lainnya.
Sedangkan menurut Mulyadi (2014:30-32) auditing umumnya digolongkan
menjadi tiga golongan yaitu :
1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya
untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip
akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah
yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit
kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat
kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan
organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan
tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen
atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang
meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015:24) dalam bukunya yang berjudul
Auditing and Assurance Services menyatakan bahwa audit adalah:
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information
to determine and report on the degree of correspondence between the
information and established criteria. Auditing should be done by a
competent, independent person.”
Pengertian Auditing menurut (Whittington, O. Ray dan Kurt Pann , 2012:4)
adalah:
“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of
independent public accountants. The audit consists of a searching
investigation of the accounting records and other evidence supporting those
financial statements. By obtaining an understanding of the company’s
internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making
enquires within and outside the company, and performing other auditing
procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine
whether the financial statements provide a fair and reasonably complete
picture of the company’s financial position and its activities during the
period being audited”.
Menurut Soekrisno Agoes (2015:4) dalam bukunya yang berjudul Auditing
menyatakan bahwa audit adalah:
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah :
Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Sedangkan pengertian audit menurut Messier, Clover dan Prawitt (2014:12)
adalah :
“Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan
dan peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat kesesuaian antara asersiasersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan
hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992)
dalam Nasrullah Djamil (2007:13) empat faktor yang dapat mempengaruhi
kualitas audit adalah:
1. Lama hubungan dengan klien (tenure audit)
2. Jumlah klien
3. Kesehatan keuangan klien
4. Telaah dari rekan auditor (peer review)
Adapun penjelasan dari empat factor yang dapat mempengaruhi kualitas audit
adalah sebagai berikut:
1. Lama Hubungan dengan Klien (Tenure Audit)
Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu
perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit
pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah.
2. Jumlah Klien
Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik,
karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga
reputasinya.
3. Kesehatan Keuangan Klien
Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan
klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.
4. Telaah dari Rekan Auditor (Peer Review)
Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa
hasil pekerjaannya akan di review oleh pihak ketiga atau rekan auditor.

Menurut Nasrullah Djamil (2007:18) langkah-langkah yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:
1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit,
sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk
melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan
independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena
ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia
tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama,
maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan
standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan
keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada
setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap
pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya.
Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan
audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern
klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan
lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi,
pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang
memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
tidak dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan
audit

Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar
auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur
pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara
konsisten pada setiap penugasan. (Arens dkk dalam Amir Abadi Jusuf, 2012:47).
Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150.9) menyatakan bahwa
standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan
dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkaitan dengan
kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan
yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing,
yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas
profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan
dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.
Menurut Webster’s New International Dictionary yang dikutip oleh
Mulyadi (2013:16) menyatakan bahwa standar adalah sesuatu yang ditentukan
oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai,
atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran
pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam
melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu
ukuran baku atas mutu jasa auditing.
Menurut Arens, Elder dan Beasley (2011:42) menyatakan bahwa :
“Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor
memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan
keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas
professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan,
dan bukti”.
Dalam Exposure Draft SPA (2013:200.1) menerangkan bahwa Standar
Perikatan Audit (“SPA”) ini mengatur tanggung jawab keseluruhan seorang
auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan
SPA. Secara spesifik, standar ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor
independen, serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup audit yang dirancang untuk
memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. Standar ini juga
menjelaskan ruang lingkup, wewenang, dan struktur SPA, serta mencakup
ketentuan untuk menetapkan tanggung jawab umum auditor independen yang
berlaku untuk semua perikatan audit, termasuk kewajiban untuk mematuhi SPA.
Judul dan Klasifikasi Standar Perikatan Audit (“SPA”)
Prinsip-prinsip Umum Dan Tanggung Jawab
o SPA 200, “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan
Suatu Audit Berdasarkan Standar Perikatan Audit”
o SPA 210, “Persetujuan atas Syarat-syarat Perikatan Audit”
o SPA 220, “Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan”
o SPA 230, “Dokumentasi Audit”
o SPA 240, “Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam
Suatu Audit Atas Laporan Keuangan”
o SPA 250, “Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Audit Laporan Keuangan”
o SPA 260, “Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata
Kelola”
o SPA 265, “Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal
Kepada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Dan
Manajemen”
Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang telah Dinilai
o SPA 300, “Perencanaan Suatu Audit Atas Laporan Keuangan”
o SPA 315, “Pengidentifikasian Dan Penilaian Risiko Salah Saji Material
Melalui Pemahaman”
Atas Entitas Dan Lingkungannya
o SPA 320, “Materialitas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Audit”
o SPA 330, “Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai”
o SPA 402, “Pertimbangan Audit Terkait Dengan Entitas Yang
Menggunakan Suatu Organisasi Jasa”
o SPA 450, “Pengevaluasian Atas Salah Saji Yang Diidentifikasi Selama
Audit”
Bukti Audit
o SPA 500, “Bukti Audit”
o SPA 501, “Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik Atas Unsur Pilihan”
o SPA 505, “Konfirmasi Eksternal”
o SPA 510, “Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal”
o SPA 520, “Prosedur Analitis”
o SPA 530, “Sampling Audit”
o SPA 540, “Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi
Nilai Wajar, Dan Pengungkapan Yang Bersangkutan”
o SPA 550, “Pihak Berelasi”
o SPA 560, “Peristiwa Kemudian”
o SPA 570, “Kelangsungan Usaha”
o SPA 580, “Representasi Tertulis”
Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
o SPA 600, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup
(Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)”
o SPA 610, “Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal”
o SPA 620, “Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor”
Kesimpulan Audit dan Pelaporan
o SPA 700, “Perumusan Suatu Opini Dan Pelaporan Atas Laporan
Keuangan”
o SPA 705, “Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor
Independen”
o SPA 706, “Paragraf Penekanan Suatu Hal Dan Paragraf Hal Lain Dalam
Laporan Auditor Independen”
o SPA 710, “Informasi Komparatif – Angka Korespondensi Dan Laporan
Keuangan Komparatif”
o SPA 720, “Tanggung Jawab Auditor Atas Informasi Lain Dalam
Dokumen Yang Berisi Laporan Keuangan Auditan”
Area – Area Khusus
o SPA 800, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang
Disusun Sesuai Dengan Kerangka Bertujuan Khusus”
o SPA 805, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan
Tunggal Dan Unsur, Akun, Atau Pos Spesifik Dalam Suatu
Laporan Keuangan”
o SPA 810, “Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan”
Standar Perikatan Review
o Standar Perikatan Review 2400, “Perikatan untuk melaporkan ikhtisar
laporan keuangan”
o Standar Perikatan Review 2410, “Review atas informasi keuangan interim
yang dilaksanakan oleh auditor
independen entitas”
Sumber : IAPI dan Audit Berbasis ISA (Tuanakotta, 2014)
Auditor independen atau akuntan publik dalam menjalankan tugasnya
selain mematuhi standar auditing yang berlaku umum juga harus memegang
prinsip-prinsip etika profesi. Menurut Mulyadi (2013:54) ada delapan prinsip
etika yang harus dipatuhi akuntan publik, yaitu:
1. Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap
anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan
profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam
kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik,
dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. setiap
anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan
integritas setinggi mungkin.
4. Objektivitas
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan
kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hatihati, kompetensi, dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.
6. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang
diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai
atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila
ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk
mengungkapkannya.
7. Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi
profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan
profesi.
8. Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar
teknis dan standar profesional yang relevan.

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusankeputusan yang diambil. Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara
proses dan hasil (Sutton, 1993 dalam Justinia Castellani, 2008).
Menurut Bedard dan Michelene (1993) dalam Hilda Rossieta (2009) ada
dua pendekatan yang digunakan untuk kualitas audit yaitu:
1. Process oriented
2. Outcome oriented
Adapun uraian penjelasan dari yang disebutkan diatas yaitu:
1. Process oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari
sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas
keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses
yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga
menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil
audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit. Terdapat
empat fase dalam laporan audit yang dikutip dari Arens, Alvin A., Randal
J. E dan Mark S. B dalam Amir Abadi Jusuf (2012:131-134) yaitu:
a. Fase I: Merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit
b. Fase II: Melakukan pengujian pengendalian dan pengujian
substantif transaksi
c. Fase III: Melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci
saldo
d. Fase IV: menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit
Penjelasan dari fase diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Fase I: merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit.
Auditor menggunakan informasi yang didapatkan dari prosedur
penilaian resiko terkait dengan penerimaan klien dan perencanaan
awal, memahami bisnis dari industri klian, menilai resiko bisnis klien,
dan melakukan prosedur analitis pendahuluan. Auditor menggunakan
penilaian materialitas, resiko audit yang dapat diterima, resiko bawaan,
untuk mengembangkan keseluruhan perencanaan audit. Diakhir fase I,
auditor harus memiliki suatu rencana audit dan program audit spesifik
yang sangat jelas untuk audit secara keseluruhan.
b. Fase II: melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif
transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif bertujuan
untuk:
1. Mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu
yang berkontirbusi terhadap penilaian resiko pengendalian yang
dilakukan oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan dan
untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam
suatu perusahaan publik.
2. Mendapatkan bukti yang mendukung ketepatan moneter dalam
transaksi-transaksi.
Setelah melakukan pengujian pengendalian maka selanjutnya
melakukan pengujian terperinci transaksi. Seringkali kedua jenis
pengujian ini dilakukan secara simultan untuk satu transaksi yang
sama. Hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantive
transaksi merupakan penentu utama dari keluasan pengujian
terperinci saldo.
a. Fase III: melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo.
Tujuan dari fase ini adalah untuk mendapatkan bukti tambahan yang
memadai untuk menetukan apakah saldo akhir dan catatan-catatan kaki
dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dua kategori
umum dalam prosedur di fase III:
– Prosedur analitis substantif yang menilai keseluruhan kewajaran
transaksi-transaksi dan saldo-saldo akun.
– Pengujian terperinci saldo, yang mana prosedur audit digunakan
untuk menguji salah saji moneter dalam saldo-saldo akun
laporan keuangan.
b. Fase IV: menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit.
Dalam menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit
seorang auditor melakukan:
– Pengujian tambahan untuk tujuan dan pengungkapan selama
fase terkait dengan liabilitas kontejensi dan kejadian-kejadian
setelah tanggal neraca. Peristwa setelah tanggal neraca
menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal
neraca, namun sebelum penerbitan laporan keuangan dalam
laporan audit yang berpengaruh terhadap laporan keuangan.
– Pengumpulan bukti akhir
Auditor harus mendapatkan bukti berikut untuk laporan seara
keseluruhan selama fase penyelesaian.
a) Melakukan prosedur analitis akhir
b) Mengevaluasi asumsi keberlangsungan usaha
c) Mendapatkan surat representasi klien
d) Membaca informasi dalam laporan tahunan untuk
meyakinkan bahwa informasi yang disajikan konsisten
dengan laporan keuangan.
e) Menerbitkan laporan audit
Jenis laporan audit yang diterbitkan bergantung pada bukti
yang dikumpulkan dan temuan-temuan auditnya.
f) Komunikasi dengan komite audit dan manajemen
Auditor diharuskan untuk mengkomunikasikan setiap
kekurangan dalam pengendalian internal yang signifikan
pada komite audit atau manajemen senior. Meskipun tidak
diharuskan, auditor seringkali memberikan saran pada
manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka.
2. Outcome oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil
dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara
membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang
telah ditetapkan sebelumnya. Kualitas keputusan audit diukur dengan:
I. Tingkat kepatuhan auditor terhadap SPAP.
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah
pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam
memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. SPAP
dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan
Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).
Tipe Standar Profesional terdiri atas 5, diantaranya: Standar
Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review,
Standar Jasa Konsultansi, Standar Pengendalian Mutu.
Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis
yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan
oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Seorang akuntan publik
dikatakan berkualitas atas jasa yang diberikan jika ia memenuhi dan
mentaati pedoman yang ada pada Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP). Kepatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik oleh
seorang auditor wajib dilakukan dari mulai proses hingga hasil laporan
audit.
Menurut Arie Wibowo dan Hilda Rossieta (2009) Berdasarkan
regulasi di Indonesia, seorang Akuntan Publik dapat diperiksa oleh
pemerintah, yang dalam hal ini yaitu Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai. Selain itu, Akuntan Publik juga diperiksa oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Khusus untuk Akuntan Publik yang
mengaudit entitas yang terdaftar di pasar modal, Akuntan Publik
tersebut juga dapat diperiksa oleh Bapepam-LK. Pemeriksaan yang
dilakukan oleh ketiga institusi tersebut bertujuan untuk menguji
bagaimana kepatuhan Akuntan Publik terhadap Standar Profesional
Akuntan Publik yang ditetapkan.
II. Tingkat spesialisasi auditor dalam industri tertentu.
Menurut Solomon et.al dalam Hilda Rossieta (2009) menemukan
bahwa spesialis biasanya lebih sedikit melakukan kesalahan dibanding
dengan auditor non spesialis. Menurut Balsam dan Krishan (2003) dalam
Hilda Rossieta (2009) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh
auditor spesialis memiliki nilai akrual diskrisioner yang lebih kecil dan
earning response coefficients yang lebih besar pada saat pengumuman
laba. Auditor memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan
memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik mengenai
internal control perusahaan, resiko bisnis perusahaan, dan resiko audit
pada industri tersebut. Spesialisasi auditor dalam industri tertentu
membuat auditor memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih
memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi.
Dunn dan Mathew (2003) dalam Hilda Rossieta (2009)
menyatakan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi di suatu industri
bertujuan untuk mencapai defernisiasi produk dan memberikan kualitas
audit yang lebih tinggi. Kemampuan mereka untuk memberikan kualitas
audit yang lebih tinggi berasal dari pengalaman mereka dalam melayani
banyak klien dalam industri yang sama dan mempelajari praktik-praktik
terbaik di suatu industri. Secara keseluruhan dalam penelitian di atas
menyatakan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi dalam industri
tertentu lebih memiliki kemampuan dalam karakteristik resiko bisnis
klien dibanding dengan auditor yang tidak memilki spesialisasi.

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Untuk itu diperlukan pihak ketiga (akuntan publik) yang dapat memberi keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya (Agusti dan Pertiwi, 2013). Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150.9) menyatakan bahwa standar auditing yang berbeda dengan prosedur auditing, standar auditing berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Arens, Elder dan Beasley (2012:105) menyatakan kualitas audit: “Audit quality means how tell an audit detects an report material misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethic or auditor integrity, particulary independence”. De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut: “The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint probability that a given auditor will both discover a breach in the client’s accounting system, and report the breach”. Berdasarkan definisi di atas bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan yang diaudit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik. Auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran. Sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Dalam peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan bahwa
dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan,
pemeriksaan harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk
melaksanakan tugas pemeriksaan. Pemeriksaan harus mempunyai kecakapan
profesionalnya dengan cermat dan seksama (due profesional care) dan secara
hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan.
Pengukuran due professional care dapat dilakukan melalui dua aspek yaitu
skeptisme profesional dan keyakinan memadai (SPAP, 2011:230.1), diantaranya:
1. Skeptisme Profesional
Arens, Elder dan Beasley dialih bahasakan oleh Amir A. Jusuf
(2012:186) menyebutkan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap yang
penuh dengan keingintahuan serta penilaian kritis atas bukti audit. Auditor
tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur, tetapi
kemungkinan mereka bersikap tidak jujur harus tetap dipertimbangkan.
Pada saat yang sama, auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa
manajemen tidak diragukan lagi kejujurannya.
Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan
yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan
cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan
penilaian bukti audit secara objektif (SPAP. 2011:230.2). Oleh karena itu,
skeptisisme profesional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki
auditor.
Indikator untuk mengukur skeptisisme profesional auditor
berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:
a. Adanya penilaian yang kritis, tidak menerima begitu
saja.
b. Berpikir terus-menerus, bertanya dan mempertanyakan;
c. Membuktikan kesahihan dari bukti audit yang
diperoleh.
d. Waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif; dan
e. Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas
pertanyaan serta informasi lain.
Maka dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional
merupakan salah satu sikap yang mutlak harus dimiliki auditor terutama
dalam hal penggunaan prinsip due professional care.
2. Keyakinan yang memadai
Dalam peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan
laporan hasil pemeriksaan, pemeriksaan harus memiliki kecakapan
profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Untuk
memperoleh keyakinan memadai auditor menggunakan kemahiran
profesional dengan cermat dan seksama agar laporan keuangan bebas dari
salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun
kecurangan (SPAP, 2011:150.1).
Laporan auditor yang berisi tentang pendapat auditor atas laporan
keuangan didasarkan pada konsep atas laporan keuangan pemerolehan
keyakinan yang memadai.
Indikator untuk mengukur keyakinan memadai auditor diantaranya
sebagai berikut:
a. Auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan
audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan
keuangan terbebas dari salah saji yang material sehingga dapat
dipercaya.
b. Suatu audit tidak memberikan jaminan atas akurasi laporan
keuangan. Karena, pelaksanaan audit hanya berdasarkan pada
fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengujian-pengujian atas
laporan keuangan. Maka seorang auditor harus berkompeten dalam
mengaudit agar menghasilkan keyakinan yang memadai.
c. Auditor menggunakan sikap kehati-hatian dalam pengumpulan,
dan penilaian bukti-bukti audit secara objektif.
Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama
memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan
keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan
maupun kecurangan.
Due professional care dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya:
a. Formula tujuan audit.
b. Penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit;
c. Pemilihan pengujian dan hasilnya.
d. Pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk
mencapai tujuan audit.
e. Penetapan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit
dan efek/dampaknya.
f. Pengumpulan bukti audit.
g. Penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan.

Menurut Agoes dan Hoesada (2012:22), bahwa yang dimaksud dengan due professional care adalah: “Kemahiran professional harus digunakan secara cermat dan seksama umumnya, kewaspadaan bernuansa kecurigaan professional yang sehat (skeptisme) khususnya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaporan dan laporan keuangan untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan memadai sesuai kebenaran.” Menurut Arens, dkk. (2014:35) yang dimaksud dengan due professional care adalah: “Due professional care it mean that auditor’s are professionals responsible for fulfilling their duties diligently and carefully. Due care include consideration of the completeness of the audit documentation, the sufficiency of the audit evidence, and the appropriateness of the audit report. As professionals, auditors must not act negligently or in bad faith, but they are not expected to be infallible.” Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa due professional care berkaitan dengan ketekunan dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seorang auditor, ketekunan dan kehati-hatian tersebut menyangkut dalam hal pertimbangan kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit dan kesesuaian laporan audit. Auditor diharapkan tidak melakukan kelalaian atau itikad buruk, tetapi mereka tidak dituntut untuk menjadi sempurna. Menurut Louwers Timothy J, dkk. (2013:45), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan due professional care adalah: “Due care reflects a level of performance that would be exercised by reasonable auditor’s in similar circumstances. This standard is often referred to as that of a prudent auditor, auditor are expected to possess the skills and knowledge of others in their profession but are not expected to be infallible. This aspect relates to the competence and capabilities of the auditor to perform the engagement and issue appropriate reports. One specific element of due care noted by the standards is the need for auditor’s to plan and perform the audit with an appropriate level of professional skepticism.” Dari pengertian mengenai due professional care yang diterangkan oleh Timothy J.Louwer, dkk dapat kita pahami bahwa due professional care berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan seorang auditor didalam melakukan jasa audit/perikatan dan didalam mengeluarkan laporan hasil audit, salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor terkait dengan due professional care adalah skeptisisme profesional. Menurut Halim (2015:34), yang dimaksud dengan due professional care ialah: “Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehatihatian , kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling muktahir.” Sedangkan menurut PSA No. 4 SPAP, kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Dari seluruh pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa due professional care adalah sikap cermat, ketekunan, kehati-hatian dan seksama yang harus dimiliki oleh seorang auditor didalam setiap pemberian jasa auditnya. Due professional care dianggap hal yang cukup penting karena dari 10 kelemahan audit di SEC Amerika Serikat 1987-1997, kegagalan menerapkan due professional care berada di posisi ke 2 (71 % kasus) dari 10 kelemahan audit SEC dan professional skepticism berada di posisi ke 3 (60 % kasus) dari 10 kelemahan audit SEC (Tuanakotta, 2013:215). Oleh karena itu Kecermatan dan kesaksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kekurangcermatan audit yang diseimbangkan dengan keperluan menghindari risiko audit itu sendiri (Agoes dan Hoesada, 2012:22). Kecermatan profesional/due professional care memberi jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial, dan pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit (Agoes dan Hoesada, 2012:27). Due professional care merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap auditor baik oleh akuntan publik maupun oleh seluruh auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai.

Menurut Mulyadi (2013:27) auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban memperhatikan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah pemerolehannya. Arens, Alvin A., Randal J. E dan Mark S. B yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:75) ada lima faktor yang mengancam independensi, yaitu: 1. Kepemilikan finansial yang signifikan 2. Pemberian jasa non-audit kepada klien 3. Imbalan jasa audit 4. Tindakan hukum antara KAP dan klien 5. Pergantian auditor Adapun penjelasan dari ancaman-ancaman terhadap independensi menurut Arens dkk tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kepemilikan Finansial yang Signifikan Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misalnya pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misalnya opsi). Tidak ada praktik yang dapat menerima atau mempertahankan sebuah perusahaan sebagai klien audit jika ada seseorang (atau kerabat dekatnya) yang kenyataannya memiliki proporsi kepemilikan yang signifikan di perusahaan tersebut. Antisipasi terhadap kepemilikan langsung maupun tidak langsung yang besarnya signifikan di perusahaan klien dapat berdampak luas pada operasi KAP. Standar etika juga melarang auditor menduduki posisi sebagai penasihat, direksi, maupun memiliki saham yang jumlahnya signifikan di perusahaan klien. Jika seorang auditor merupakan anggota dewan direksi atau komisaris atau pegawai di perusahaan klien, maka kemampuan auditor untuk melakukan evaluasi independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan akan mudah dipengaruhi. 2. Pemberian Jasa Non-audit kepada Klien Baik manajemen maupun perwakilan dari manajemen sering kali berkonsultasi dengan akuntan lainnya dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Meskipun konsultasi dengan akuntan lainnya merupakan praktik yang umum, namun hal ini dapat mengakibatkan hilangnya independensi dalam kondisi tertentu. Penelitian dalam profesi akuntan di Amerika Serikat di akhir 1970-an oleh senator Metcalf dan anggota kongres Moss menyimpulkan bahwa jasa manajemen dapat membahayakan kinerja audit independen. Berikut adalah sembilan jasa yang tidak diperkenankan:  Jasa pembukuan dan akuntansi lain.  Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan.  Jasa penaksiran atau penilaian  Jasa aktuarial.  Outsourcing audit internal.  Fungsi manajemen dan sumber daya manusia.  Jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau bankir investasi.  Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit.  Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan. 3. Imbalan Jasa Audit Cara auditor untuk berkompetisi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi auditnya. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada tiga isu penting, yaitu ketergantungan atas imbalan jasa audit, imbalan jasa audit yang belum dibayar sebagai utang, dan penentuan imbalan jasa audit.  Ketergantungan pada imbalan jasa audit. Independensi auditor dalam kenyataan dan penampilan akan diragukan jika imbalan jasa audit dari satu klien merupakan bagian yang signifikan dari total pendapatan kantor akuntan publik tersebut. Auditor disarankan mampu menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi tidak mengganggu independensi, dengan memastikan imbalan jasa audit dari seorang klien audit atau grup audit tidak melebihi batas wajar.  Imbalan jasa audit yang belum dibayar. Ketika ada imbalan jasa audit yang signifikan besarnya belum dibayar untuk pekerjaan yang telah selesai sebelumnya oleh auditor, imbalan jasa audit yang belum dilunasi tersebut dapat dianggap memiliki karakteristik yang sama seperti pinjaman setelah jatuh tempo dalam periode piutang normal. Dalam kondisi seperti itu auditor harus mempertimbangkan apakah independensi audit dapat menurun dan jika hal ini diyakini kebenarannya, maka harus dilakukan segala langkah yang memungkinkan untuk menarik diri dari penugasan audit ini.  Penetapan imbalan jasa audit. Imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar atas pekerjaan yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan halhal berikut: a. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. b. Tingkat pendidikan dan pengalaman personel yang melakukan pekerjaan tersebut. c. Tingkat tanggung jawab yang terkandung dalam pekerjaan tersebut. d. Waktu yang dibutuhkan oleh semua personel yang mengerjakan pekerjaan tersebut. 4. Tindakan Hukum Antara KAP dan Klien Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa non-audit lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit. Pertimbangan utama adalah kemungkinan dampak terhadap kemampuan klien, manajemen, dan personel KAP untuk tetap objektif dan memberikan opini dengan bebas. 5. Pergantian Auditor Riset di bidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, opinion shopping, dan mengurangi biaya. Keputusan untuk mengganti auditor dalam rangka mendapatkan akses pada pelayanan jasa yang lebih baik, dengan sendirinya tidak akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor terhadap ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian auditor ini adalah komunikasi

Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap
mental independen di dalam memberikan jasa profesionalnya sebagaimana diatur
dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI.
Mautz dan Sharaf (1985:204) menyatakan independensi sebagai berikut:
“Independence is an essential auditing standard because the opinion of the
independent accountant is furnished for the purpose of adding justified
credibility to financial statements which are primarily the representations
of management”.
Pernyataan di atas mendefinisikan independensi adalah standar auditing
yang penting karena opini dari akuntan independen dibuat dengan tujuan untuk
memberikan kredibilitas yang dapat dibenarkan atas laporan keuangan yang utama
sebagai gambaran bagi manajemen.
Selanjutnya Mautz dan Sharaf dalam Sri Trisnaningsih (2007:10)
mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi independensi
praktisi (practitioner independence) dan independensi profesi (profession
independence). Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi
secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak
dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan
laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu:
1. Independensi program audit
2. Independensi investigatif
3. Independensi pelaporan
Adapun penjelasan dari dimensi independensi di atas adalah sebagai
berikut:
1. Independensi Program Audit
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan
teknik dan prosedur audit dan sejauh mana penerapannya. Ini mensyaratkan
bahwa auditor memiliki kebebasan untuk mengembangkan program sendiri, baik
dalam menetapkan langkah-langkah untuk dimasukkan dan jumlah pekerjaan
yang harus dilakukan, dalam batas-batas perikatan.
Berikut indikator untuk mengukur independensi program audit:
Bebas dari intervensi manajerial dalam menentukan, mengeliminasi
atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dalam audit.
Bebas dari intervensi pihak lain untuk menyusun prosedur yang
dipilih.
Bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subjek
pemeriksaan.
2. Independensi Investigatif
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan
daerah, aktivitas, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial dalam pemeriksaan.
Berikut indikator untuk mengukur independensi investigatif:
Dapat langsung dan bebas mengakses informasi yang berhubungan
dengan kegiatan, kewajiban, dan sumber-sumber bisnis auditee.
Manajerial dapat bekerja sama secara aktif dalam proses pemeriksaan
Bebas dari upaya manajerial perusahaan untuk menetapkan kegiatan
apa saja yang akan diperiksa.
Bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain yang dapat
membatasi kegiatan pemeriksaan
3. Independensi Pelaporan
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam
menyatakan fakta-fakta yang diungkapkan dalam pemeriksaan atau dalam
memberikan rekomendasi dan pendapat sebagai hasil dari pemeriksaan.
Berikut indikator untuk mengukur independensi pelaporan:
Bebas dari kepentingan pihak lain untuk memodifikasi pengaruh faktafakta yang dilaporkan.
Menghindari praktik yang dapat menghilangkan kejadian yang penting
dalam laporan formal.
Pelaporan hasil audit bebas dari bahasa yang dapat menimbulkan multi
tafsir.
Tidak ada usaha pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan
pemeriksaan terhadap isi laporan.
Berdasarkan dimensi independensi di atas dapat disimpulkan bahwa
auditor harus mempunyai sikap tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang
mengganggu dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam
pemeriksaan. Auditor harus mempunyai sikap jujur tidak hanya kepada
manajemen dan pemilik perusahaan, agar masyarakat tidak meragukan integritas,
objektivitas, dan skeptisisme profesionalnya.

Dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel. Lebih lanjut independensi juga sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan klien. Arens, Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:74) menyatakan bahwa: “Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan penerbitan laporan audit”. Sedangkan Mulyadi (2013:26) menyatakan independensi adalah: “Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”. Adeyemi dan Olowookere (2012) mendefinisikan independensi auditor sebagai berikut: “Auditor independence as the conditional probability of reporting a discovered breach of contract”. Dengan demikian, sebagaimana yang telah ditulis dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:220.1) bahwa auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan pendapatnya. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

Menurut Arens, dkk. (2014:9), Attestation service is a type of assurance in which the CPA firm issues a report about the realibility of an assertion that is made by another party. Masih menurut Arens, dkk. (2014:11-18) jasa atestasi itu dibagi menjadi lima kategori: 1. Audit of Historical Financial Statements. 2. Audit of Internal Control over Financial Reporting. 3. Review of Historical Financial Statements 4. Attestation Services on Information Technology WebTrust services. SysTrust services. 5. Other Attestation Services Menurut Hall dan Singleton (2007:7) yang dimaksud dengan jasa atestasi adalah: “Atestasi adalah perjanjian di mana seorang praktisi yang dikontrak untuk mengeluarkan sebuah komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan mengenai keandalan sebuah penilaian tertulis yang merupakan tanggung jawab pihak lainnya.” Sedangkan menurut Halim (2015:20) yang dimaksud dengan jasa atestasi adalah: “Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian, dalam segala hal yang signifikan, asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 4 jenis jasa atestasi yang dapat diberikan oleh suatu kantor akuntan publik, yaitu: audit, pemeriksaan (examination), penelaahan (review) dan prosedur yang disepakati bersama (agreed-upon procedures).” Selain itu menurut Halim (2015:21) ada 3 jenis jasa non atestasi yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik, berikut jasa non atestasi yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik: “Jasa Akuntansi Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan klien (jasa kompilasi) serta perancangan sistem akuntansi klien. Jasa Perpajakan Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak, dan perencanaan pajak. Selain itu dapat bertindak juga sebagai penasehat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan Kantor Pajak. Jasa Konsultasi Manajemen Jasa konsultasi manajemen atau management advisory services (MAS) merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien.” Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jasa atestasi adalah jasa yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik kepada klien (auditee) untuk menilai keandalan, kesesuaian asersi klien (auditee). Selain itu kantor akuntan publik juga dapat memberikan jasa non atestasi/jasa atestasi lain kepada klien (auditee), yaitu jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen.

Menurut Arens dkk (2014:8), yang dimaksud dengan jasa assurance ialah: “Assurance service is an independen professional service that improves the quality of information for decision maker. Such services are valued because the assurance provider is independen and perceived as being unbiased with respect to the information examined.” Menurut Hall dan Singleton (2007:7), yang dimaksud dengan jasa assurance adalah: “Jasa assurance adalah layanan profesional yang didesain untuk meningkatkan kualitas informasi, secara keuangan dan non keuangan yang digunakan oleh para pengambil keputusan.” Sedangkan menurut Louwers Timothy J, dkk. (2013:8), yang dimaksud dengan jasa assurance adalah: “ Assurance service as independen professional services that improve the quality of information, or its context for decision makers.” Dari seluruh pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa jasa assurance sangat erat kaitannya dengan peningkatan informasi bagi para pengambil keputusan, dan dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya. Oleh karena itu kantor akuntan publik selain memberikan jasa audit laporan keuangan, kantor akuntan publik juga dapat memberikan jasa assurance dan non assurance kepada para pemakai jasa penyedia.

Auditor independen atau auditor eksternal melaksanakan kegiatannya
dibawah suatu kantor akuntan publik. Menurut Halim (2008:17-18), hierarki staff
organisasi kantor akuntan publik pada umumnya adalah sebagai berikut:
1. Partner, merupakan top legal client relantionship yang bertugas
me-review pekerjaan audit, menandatangani laporan audit,
menyetujui masalah fee dan penagihannya, dan penanggungjawab
atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit.
2. Manager, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien,
mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mer-review
lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas
fee.
3. Akuntan senior, merupakan staf yang bertanggungjawab langsung
terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan mereview pekerjaan para akuntan yunior yang dibawahinya.
4. Akuntan yunior, merupakan staf pelaksana langsung dan
bertanggungjawab atas pekerjaan lapangan. Para yunior ini
penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit, dan
bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang
diperiksa.

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang ini. Menurut Pasal 18 Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan apabila pemohonan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Izin KAP diberikan oleh Menteri 2. Syarat mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan. c. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi. d. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu. e. Membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan dengan mencantumkan paling sedikit. 1) Alamat akuntan publik; 2) Nama dan domisili kantor;dan 3) Maksud dan tujuan pendirian kantor; f. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapkan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan: 1) Nama rekan; 2) Alamat rekan; 3) Bentuk usaha; 4) Nama dan domisili usaha; 5) Maksud dan tujuan pendirian kantor; 6) Hak dan kewajiban sebagai rekan; dan 7) Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan diantara rekan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri. Untuk menjalani profesi akuntan publik harus memiliki register akuntan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/.2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Dalam pasal 1 aturan tersebut menjelaskan bahwa akuntan adalah seseorang yang telah terdaftar pada register Negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri. Register Negara akuntan adalah suatu daftar yang memuat nomor dan nama orang yang berhak menyandang gelar akuntan sesuai dengan peraturan Menteri (Halim, 2015:15). Nomor register akuntan diperoleh dengan persyaratan sebagai berikut: a. Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan professional. b. Berpengalaman di bidang akuntansi dan c. Sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan.

Beberapa fungsi Auditor Internal yaitu:
1. Melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap
peningkatan prose pengelolaan risiko, pengendalian dan
governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis,
teratur dan menyeluruh.
2. Membantu perusahaan dengan cara mengidentifikasi dan
mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi
terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan system
pengendalian intern.
3. Membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian intern
yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan
efektivitas pengendalian tersebut , serta mendorong peningkatan
pengendalian intern, secara berkesinambungan.
4. Mengevaluasi kecukupan dan efektifitas system pengendalian
intern, yang mencakup kegiatan operasi dan system informasi
perusahaan.
5. Memastikan sampai sejauh mana sasaran dan tujuan program
serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan
sasaran dan tujuan organisasi.
6. Mereview kegiatan operasi dan program untuk memastikan
sampai sejauh mana hasil-hasil yang diperoleh konsisten dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
7. Untuk mengevaluasi system pengendalian intern diperlukan
kriteria yang memadai. Mengembangkan dan mendokuentasikan
rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruanglingkup,
sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya.
8. Menetukan saran dan ruang lingkup penugasan yang memadai.
Disamping itu auditor internal harus menentukan sumberdaya
yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf
harus di dasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas
penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumberdaya
Beberapa fungsi Auditor Eksternal yaitu:
1. Membentuk dan menyatakan pendapat atas laporan
keuangan.
2. Mendokumentasikan semua penilaian dan simpulan yang
telah di capai.
3. Memastikan sifat cakupan tugas yang dilaksanakan oleh
pemeriksa Internal untuk manajemen dan memastikan
apakah manajemen mempertimbangkan rekomendasi
pemeriksaan internal dan bagaimana rekomendasi tersebut
dibuktikan.
4. Memastikan bahwa pekerjaan pemeriksaan internal
dilaksanakan oleh orang yang telah menjalani pelatihan yang
cukup dan mempunyai keahlian sebagai auditor.
5. Memastikan apakah pekerjaan pemeriksa internal telah
secara baik direncanakan, disupervisi, ditelaah, dan
didokumentasikan.
6. Menguji pekerjaan pemeriksa internal, termasuk pengujian
kembali item yang telah diuji sendiri oleh pemeriksa
internal, pengujian item yang sama serta observasi dari
prosedur yang diikuti oleh pemeriksa internal.

Menurut Halim (2008:5) mengenai perbedaan auditor internal dan
eksternal adalah:
Auditor Internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur
dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Auditornya merupakan
karyawan organisasi itu sendiri yang digaji oleh organisasi
tersebut dan bertanggung jawab terhadap pengendalian intern
perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas, dan
ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh
perusahaan.
Auditor Eksternal adalah suatu kontrol sosial yang memberikan
jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar
perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar
perusahaan yang independen yaitu akuntan public yang telah
diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:19) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu: 1. Auditor independen (akuntan publik) 2. Auditor pemerintah 3. Auditor pajak 4. Auditor internal (internal auditor) Adapun penjelasan dari jenis-jenis auditor menurut Arens dkk tersebut adalah sebagai berikut: 1. Auditor Independen (Akuntan Publik) Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal. 2. Auditor Pemerintah Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya. 3. Auditor Pajak Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak. 4. Auditor Internal Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:16) mengemukakan bahwa: “Akuntan publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit: 1. Audit operasional (operational audit) 2. Audit ketaatan (compliance audit) 3. Audit laporan keuangan (financial statement audit)” Adapun penjelasan dari jenis-jenis audit menurut Arens dkk, tersebut adalah sebagai berikut: 1. Audit Operasional (Operational Audit) Audit operasional merupakan pemeriksaan atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektiv dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengaharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. 2. Audit Ketaatan (Compliance Audit) Compliance audit atau audit ketaatan merupakan pemeriksaan untuk menentukan apakah prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi telah diikuti oleh pihak yang diaudit. Berikut adalah contoh-contoh audit ketaatan untuk suatu perusahaan tertutup. – Menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh pengawas perusahaan. – Telaah tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum. – Memeriksa perjanjian kontraktual dengan bankir dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati persyaratan-persyaratan hukum. 3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Auditing merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu
pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen
guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan auditing disebut
dengan auditor. Pengertian auditing semakin berkembang sesuai dengan
kebutuhan yang meningkat akan hasil pelaksanaan auditing.
Auditing Menurut Arens dkk. (2014:4) adalah sebagai berikut :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of correspondence
between the information and established criteria. Auditing should be done
by a competent independent person.”
Menurut Agoes (2012:3), dalam “Auditing (Audit Akuntan Oleh Kantor
Akuntan Publik)” pengertian auditing adalah sebagai berikut:
“Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis
oleh pihak yang indpependen, terhadap laporan keuangan yang telah
disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan buktibukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Sedangkan menurut Louwers Timothy J dkk. (2013:4) mendefinisikan
auditing adalah:
“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating
evidence regarding assertions about economic actions and events to
ascertain the degree of correspondence between the assertions and
established criteria and communicating the results to interested users.”
Pengertian lain mengenai Auditing dijelaskan oleh Halim (2015:1), yang
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Auditing adalah:
“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti
secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan
kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersiasersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan
hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Menurut Agoes Sukrisno dan Jan Hoesada (2012:45) menjelaskan bahwa
ada beberapa karakteristik dalam hal auditing, seperti:
1. “Informasi yang dapat diukur dan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Entitas ekonomi.
3. Aktivitas mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti.
4. Independen dan kompetensi auditor pelaksana.
5. Pelaporan audit.”
Berdasarkan definisi auditing diatas dapat disimpulkan beberapa hal
penting terkait dengan auditing, dimana yang diaudit atau diperiksa adalah
laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan
pembukuannya. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis untuk
memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi
kegiatan dan peristiwa ekonomi. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang
berkompeten dan independen yaitu akuntan publik. Hasil dari pemeriksaan
tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang
diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para
pemakai laporan keuangan.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2014:6) yang dimaksud dengan
akuntansi adalah:
“Accounting is the recording, clasisifying, and summarizing of economic
events in a logical manager for the purpose of providing financial
information for decision making.”
Menurut Ely dan Dewi (2009:2) yang dimaksud dengan akuntansi adalah:
“Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan
informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang
tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.
Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood (2014:1) yang dimaksud
akuntansi dalam lingkungan teknologi informasi adalah:
“Accounting Information System (AIS) is a collection of resource, such as
people and equipment, designed to transform financial and other data into
information. This is information is communicated to a wide variety for
decision makers. Accounting information system perform this
transformation whether they are essentially manual systems or thoroughy
computerized.”
Masih menurut Arens dkk. (2014:6) menyatakan tentang keahlian yang
harus dimiliki oleh akuntan sebagai berikut:
“Accountants must have a through understanding of the principles and
rules that provide the basis for preparing the accounting information. In
addition, accountants must develop a system to make sure that the entity’s
economic events are properly recorded on a timely basis and at a
reasonable cost.”
Dari pengertian akuntansi diatas dapat diketahui bahwa akuntansi
merupakan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisiaran dari
peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu entitas.

Menurut FASB no.2 materialitas adalah jumlah atau besarnya
kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang berkaitan
dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan
pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah atau
terpengaruh oleh salah saji tersebut. FASB (The Financial Accounting
Standard Board) menjelaskan konsep materialitas sebagai penghilangan
atau salah saji suatu item dalam laporan keuangan adalah material jika,
dalam keadaan tertentu, besarnya item tersebut mungkin menyebabkan
pertimbangan orang yang reasonable be rdasarkan laporan keuangan
tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh adanya pencantuman atau
peniadaan informasi akuntansi tersebut.
Definisi materialitas menurut Standar Profesional Akuntan Publik
(IAPI : 2011) SA Seksi 312 Materialitas merupakan besarnya informasi
akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari
keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi
pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi
tersebut. Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara
individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting.
Arens (2005:234) menyatakan konsep materialitas menggunakan
tiga tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat,
antara lain :
1. Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji laporan keuangan
tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan,
salah saji tersebut dianggap tidak material,
2. Jumlahnya material, tetapi tidak menganggu laporan keuangan secara
keseluruhan. Tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji di dalam
laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi
keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga
tetap berguna,
3. Jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga
kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat
tertinggi terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang
salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.
Tujuan dari penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor
merencanakan mengumpulkan bahan bukti yang cukup. Jika auditor
menetapkan jumlah yang rendah, lebih banyak bukti yang dikumpulkan
dari pada jumlah yang tinggi tetapi sedikit mengumpulkan bukti.
Seringkali mengubah jumlah materialitas dalam pertimbangan awal ini
selama audit. Jika ini dilakukan, jumlah yang baru tadi disebut
pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas. Sebab-sebabnya antara
lain perubahan faktor-faktor yang digunakan untuk menetapkannya atau
auditor berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut terlalu kecil
atau besar (Hendro, 2006:8). Dengan demikian tujuan penetapan
materialitas sangat penting untuk membantu auditor dalam merencanakan
pengumpulan bahan bukti kompeten yang cukup. Langkah–langkah dalam
menetapkan materialitas (Arens 2005:233) :
1. Tentukan pertimbangan awal mengenai materialitas;
2. Alokasi pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam segmen;
3. Estimasi total kekeliruan dalam segmen;
4. Estimasikan kekeliruan gabungan;
5. Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai
materialitas.
Febrianty (2012) menerangkan ada 4 tingkatan dalam menentukan
tingkat pertimbangan materialitas, yaitu :
1. Pertimbangan awal materialitas
Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah
saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor tidak
mempengaruhi keputusan pemakai. Pertimbangan awal ini didasarkan
ada dua unsur pertimbangan profesionalisme auditor, dan masih dapat
berubah jika saat audit ditemukan perkembangan yang baru.
2. Materialitas pada tingkat laporan keuangan
Materialitas laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji
minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga
membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai
prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Materialitas pada tingkat saldo rekening
Materialitas saldo rekening adalah minimum salah saji yang mungkin
ada pada suatu rekening yang dipandang sebagai salah saji material
yang masih bisa diterima.
4. Pengalokasian materialitas laporan keuangan ke rekening-rekening
Pengalokasian materialitas laporan keuangan ke masing-masing
rekening diperoleh dari taksiran awal materialitas saat auditor
melakukan perencanaan audit.
Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah
bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti, bagaimana bukti itu
akan diperoleh dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti
tersebut. Kecukupan bukti audit digunakan sebagai dasar yang layak untuk
menyatakan pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit.
Laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya, secara
individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat
mengakibatkan laporan keuangan disajikan secara tidak wajar dalam
semua hal yang material. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan
ataupun kecurangan (Institut Akuntan Publik Indonesia 2011). Konsep
materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan
diperlukan atau tidak semua informasi keuangan seharusnya
dikomunikasikan dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material
yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material seharusnya
diabaikan atau dihilangkan. Pertimbangan auditor mengenai materialitas
merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi
auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan
yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Institut
Akuntan Publik Indonesia 2011).

Akuntan yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara
profesional dapat meningkatkan pengetahuan tentang sebab dan
konsekuensi kekeliruan dalam suatu siklus akuntansi. pengalaman yang
lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam pertimbangan
tingkat materialitas. Pengetahuan akuntan publik tentang pendeteksian
kekeliruan semakin berkembang karena pengalaman kerja. Semakin tinggi
pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan maka semakin
baik pula pertimbangan tingkat materialitas.
Pengetahuan akuntan publik bisa diperoleh dari berbagai pelatihan
formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar,
lokakarya serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor yuniornya.
Pengetahuan juga bisa diperoleh dari frekuensi seorang akuntan publik
melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan. Seseorang
yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya
akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak
memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya. Pengetahuan
akuntan publik digunakan sebagai salah satu kunci keefektifan kerja.
Dalam mendeteksi sebuah kekeliruan, seorang auditor harus
didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kekeliruan
tersebut terjadi. Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam – macam
pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan
keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif.
Pengetahuan tentang pendeteksian kekeliruan semakin berkembang karena
pengalaman bekerja maka semakin baik pula dalam mendeteksi kekeliruan
dalam kualitas pekerjaan auditor. Seseorang auditor yang memiliki banyak
pengetahuan tentang kekeliruan akan lebih ahli dalam melaksanakan
tugasnya terutama yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan.
Seorang akuntan publik yang memiliki banyak pengetahuan
tentang kekeliruan akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama
yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan. Pengertian mengenai
kekeliruan menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) paragraf 6, dinyatakan bahwa
kekeliruan (error) berarti salah saji (misstatement) atau hilangnya jumlah
atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja.
Kekeliruan dapat berupa :
1. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi
sumber penyusunan laporan keuangan;
2. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari
kecerobohan atau salah tafsir fakta;
3. Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan
jumlah, klasifikasi dan cara penyajian atau pengungkapan.
Menurut pendapat Erick (2005) dalam penelitian Aarleen
Herawaty dan Yulius kurnia Susanto (2009) kegagalan dalam mendeteksi
kekeliruan yang material akan mempengaruhi kesimpulan dari pengguna
laporan keuangan. Faktor utama yang membedakan antara kesalahan
dengan kecurangan adalah tindakan yang mendasarinya yang berakibat
terjadinya salah saji (misstatement) dalam laporan keuangan. Untuk
membedakan salah saji tersebut disengaja atau tidak disengaja, dalam
praktiknya sangat sulit untuk dibuktikan, terutama yang berkaitan dengan
estimasi akuntansi dan penerapan prinsip akuntansi. Pengetahuan akuntan
publik tentang pendeteksian kekeliruan semakin berkembang karena
pengalaman kerja. Semakin tinggi pengetahuan akuntan publik dalam
mendeteksi kekeliruan maka semakin baik pula pertimbangan tingkat
materialitas.
Akuntan yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara
profesional dapat meningkatkan pengetahuan tentang sebab dan
konsekuensi kekeliruan dalam suatu siklus akuntansi. pengalaman yang
lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam pertimbangan
tingkat materialitas. Pengalaman membentuk seorang akuntan publik
menjadi terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan.
Pengalaman juga membantu akuntan publik dalam mengambil keputusan
terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan menunjang setiap langkah
yang diambil dalam setiap penugasan. Pengetahuan akuntan publik tentang
pendeteksian kekeliruan semakin berkembang karena pengalaman kerja.
Semakin tinggi pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan
maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas ( Reza Minanda
2013 : 2 ).
Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik Indonesia ( IAPI
2011 : PSA no 25 : 312.2 ) menyatakan bahwa kekeliruan tidak mencakup
dampak proses akuntansi yang dipakai untuk kenyamanan, seperti
penyelenggaraan catatan akuntansi dengan basis kas atau basis pajak dan
secara periodic dilakukan penyesuaian terhadap catatan tersebut untuk
membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.
Faktor utama yang membedakan kecurangan dengan kekeliruan
adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat pada salah saji
dalam laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja atau tidak
disengaja.

Pengalaman sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban
seorang pemeriksa terhadap tugasnya untuk memenuhi standar audit.
Pengetahuan seorang auditor dimulai dengan pendidikan formal, yang
diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik
audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor
harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Sebagaimana yang
disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa
persyaratan yang dituntut dari seorang auditor independen adalah orang
yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang biasanya
diperoleh dari praktik-praktik dalam bidang auditing sebagai auditor
independen.
Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan
pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun
banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Auditor yang mempunyai
pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan
menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan
juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa
berupa pemberian pendapat. Semakin banyak pengalaman seorang auditor,
maka Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan
perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat
pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan
tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor
telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan
keuangan dari berbagai jenis industry ( Novanda 2012 : 28 ).
Pengalaman Auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit
laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan
maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani (Asih, 2006:26).
Alasan yang paling umum dalam mendiagnosis suatu masalah adalah
ketidakmampuan menghasilkan dugaan yang tepat. Libby dan Frederick
(1990) dalam Suraida (2005:119) menemukan bahwa makin banyak
Pengalaman Auditor makin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan
dalam menjelaskan temuan audit.
Pengalaman membentuk seorang akuntan publik menjadi terbiasa
dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan. Pengalaman juga
membantu akuntan publik dalam mengambil keputusan terhadap
pertimbangan tingkat materialitas dan menunjang setiap langkah yang
diambil dalam setiap penugasan. Auditor yang mempunyai pengalaman
yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi
informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam
memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa
pemberian pendapat. Seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja
yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya:
1. Mendeteksi kesalahan,
2. Memahami kesalahan dan
3. Mencari penyebab munculnya kesalahan (Purnamasari, 2005).
Pada banyak negara bagian, pengalaman sebagai seorang auditor
General Accounting Office Auditors (GAO) memenuhi persyaratan
kategori pengalaman kerja untuk menjadi seorang akuntan publik. Di
negara-negara bagian tersebut, jika seseorang berhasil lolos dari ujian
akuntan publik serta memenuhi persyaratan telah memiliki pengalaman
sebagai auditor GAO, maka ia diperbolehkan memiliki sertifikat akuntan
publik. (Purnamasari 2005) dalam jurnal penelitian Saripudin, Netty
Herawaty dan Rahayu :2012.

Sebelum mempelajari auditing dan profesi akuntan publik dengan
mendalam, sebaiknya perlu mengetahui definisi auditing terlebih dahulu.
Alvin A.Arens, Mark S.Beaslev dalam buku Sukrisno Agoes ( 2012:3 )
mendefinisikan “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence
about information to determine and report on the degree of
correspondence between the information and established criteria :
Auditing should be done by a competent , independent person”. Pengertian
auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk
menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan
kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang
berwenang, independen (tidak tergantung pada pihak manapun).
Sedangkan pengertian audit menurut Mulyadi (2011:9) adalah
sebagai berikut: “Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh
dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan
tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan, serta hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.”
Dalam bukunya, Mulyadi (2011:30) mengelompokkan audit secara
umum menjadi 3 golongan, yaitu :
1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit Laporan Keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya
untuk menyatakan pendapat mengenai kewjaran laporan keuangan
tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen
menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan
pronsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan
keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit,
laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan
seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Audit Kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan
apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.
Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang
berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam
pemerintahan.
3. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan
organisasi, atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan
tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi
kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, membuat
rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang
memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga.
Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta
dilaksanakannya audit tersebut.
Pada dasarnya, layanan yang diberikan oleh para auditor disetiap
jenis pemeriksaan diatas adalah sama, yaitu membandingkan suatu kondisi
yang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan
pengertian audit menurut Sukrisno Agoes (2012:4) didefinisikan sebagai
berikut: “Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan
bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”
Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah
Proses pemeriksaan yang dilakukan dengan sistematik dan objektif dalam
mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan
assertion untuk menentukan kesesuaian antara informasi dengan kriteria
yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Tujuan audit adalah memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Dalam bukunya, Soekrisno Agoes (2012: 11-13) mengelompokan
audit dari jenis pemeriksaannya menjadi tiga, yaitu :
1. Audit Operasional (Management audit)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan,
termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah
ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan
operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efesien dan ekonomis.
Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efesiensi,
efektivitas dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat
dalam perusahaan.
2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan
sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang
berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun
pihak eksternal. Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) maupun bagian Internal Audit.
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan,
baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan,
maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah
ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya
lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan
oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap
kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan
menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam
perusahaan, tidak independen.
Pada dasarnya, dari jenis pemeriksaan diatas auditor memiliki
tugas yang sama, yaitu membandingkan suatu kondisi yang diperiksa
dengan kriteria yang telah ditetapkan.
1. Tujuan auditing
Tujuan auditing munurut Standart Profesional Akuntan Publik
(IAPI, 2011 : 110) dinyatakan bahwa tujuan umum atas laporan
keuangan oleh auditor independen adalah menyatakan pendapat atas
kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil
usaha, serta arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah
suatu proses yang sistematik untuk mendapatkan dan mengevaluasi
bukti-bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi yang bertujuan
memberikan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria –
kriteria yang telah ditetapkan.
Tujuan audit dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umum adalah memberikan suatu pernyataan pendapat
mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam
segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum. Tujuan khusus adalah tujuan yang berasal dari asersi – asersi
yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan untuk setiap
rekening yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian
perusahaan memerlukan kegiatan audit untuk mengetahui sejauh mana
perusahaan tersebut telah melaksanakan prinsip akuntansi berlaku
umum.
2. Bukti Auditing
“Bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung
angka – angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan
keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak
untuk menyatakan pendapatnya” (Mulyadi, 2002 : 74).
Menurut Konrath (2002:114&115) dalam buku Sukrisno Agoes
tahun 2012:119 menyebutkan ada enam tipe bukti audit, yaitu:
a. Physical evidence : terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung,
dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk
mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan.
b. Confirmation evidence : bukti yang diperoleh mengenai eksistensi,
kepemilikan, atau penilaian, langsung dari pihak ketiga diluar
klien.
c. Documentary evidence : terdiri atas catatan – catatan akuntansi dan
seluruh dokumen pendukung transaksi.
d. Mathematical evidence : perhitungan kembali dan rekonsiliasi
yang dilakukan auditor
e. Analytical evidence : bukti yang diperoleh melalui penelaahan
analitis terhadap informasi keuangan klien.
f. Hearsay evidence : bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien
atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan auditor.
3. Jenis – Jenis Auditing
Mulyadi (2009 : 30) menyebutkan lima jenis Auditing yang
umum dilaksanakan. Kelima jenis audit tersebut yaitu :
a. Audit laporan keuangan (Financial Statement Audit) Audit laporan
keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal
terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat
apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria –
kriteria yeng telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada
pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan
kantor pelayanan pajak.
b. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Audit ini bertujuan untuk
menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi,
peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteria – kriteria yang
ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang
berbeda. Contohnnya ia mungkin bersumber dari manajemen
dalam bentuk prosedur – prosedur pengendalian internal. Audit
kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena dikerjakan
oleh pegawai perusahaan.
c. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan
terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan
akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh
manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan
operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
d. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang
dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup
laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang
bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang
telah ditentukan.
e. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan
yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan
sistem Elektronic Data Processing (EDP).
Menurut (Sukrisno Agoes, 2012), ditinjau dari luasnya
pemeriksaan, maka jenis – jenis audit dapat dibedakan atas :
a. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan
umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan
opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
b. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk
pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan
opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit,
misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.
4. Standar Auditing
Standar auditing yang telah di tetapkan dan disahkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia ( 2011 : SAS 150.1 ) yaitu :
a. Standar Umum :
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat
dan seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan
lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui,
inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi
sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan
telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Di
Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
penyususnan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan
dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode
sebelumnya.
3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat
secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang
jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada,
dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

 

 

 

 

 

 

Hubungan yang ada antara rotasi audit dengan kualitas audit adalah rotasi audit akan meningkatkan kualitas audit, karena rotasi audit secara berkala dapat menjaga indenpendensi auditor, sehingga sulit untuk dipengaruhi atau ditekan oleh pihak manajemen. Penelitian yang dilakukan kurniasih (2014) membuktikan bahwa variabel rotasi audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2015) menunjukkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Audit tenure merupakan masa waktu perikatan yang terjadi antara auditor dengan perusahaan yang diaudit (auditee). Masa perikatan yang terlalu lama dapat menimbulkan hubungan istimewa antara auditor dan klien yang dapat mempengaruhi kualitas dari auditor tersebut. (Junaedi & Nurdiono, 2016) tenure audit (KAP) menunjukkan lama hubungan antara auditor dengan klien. Tenure audit yang panjang dapat meningkatkan kompetensi auditor. Auditor dapat mendasarkan keputusan auditnya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Konsep kualitas audit menyatakan bahwa untuk mencapai audit yang berkualitas auditor harus memiliki kompetensi dan independensi. Independensi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas audit yang dilaksanakan karena independensi berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak objektif (tidak memihak) dan penuh integritas. Sikap independen akan menyebabkan opini atas laporan keuangan klien bebas dari unsur bias. Namun, untuk memiliki sikap independen auditor akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya lamanya perikatan audit (tenure) antara auditor dengan suatu perusahaan klien (Qodriyah, 2016). Jadi audit dikatakan berkualitas apabila auditor dapat bertindak objektif (tidak memihak), jujur, dan penuh integritas dalam pelaksanaannya. Audit tenure menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, karena dapat mengurangi independensi auditor dalam proses auditnya. Dengan audit tenure yang singkat mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan cukup baik hanya saja masa audit yang panjang juga dapat mengakibatkan adanya hubungan istimewa yang terjalin antara auditor dengan perusahaan klien yang dapat mengurangi independensi auditor dan dapat mempengaruhi kualitas dan hasil auditornya.

Fee audit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Penetapan audit fee tidak kalah penting didalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu, penentuan fee audit perlu disepakati antara klien dengan auditor.Supaya tidak terjadi perang tarif yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik. Perang tarif berarti saling menjatuhkan KAP satu dengan yang lainnya demi memikat klien untuk menggunakan KAP tersebut (Gilang, 2014) Menurut (Agoes, 2017) besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor atas laporan keuangan perusahaan. Semakin besar tingkat kesulitan audit maka fee yang dibebankan pun menjadi semakin tinggi. (Yahya, 2016) berpendapat bahwa besarnya fee audit tidak tetap, auditor yang dibayar dengan fee yang tidak tetap tentunya akan berpengaruhi kinerjanya dalam melakukan audit. Fee audit yang diperoleh auditor satu dengan lainnya belum tentu sama karena bergantung pada kompleksitas tugas, resiko dan tingkat penyelesaian tugas yang dihadapinya ketika melakukan perikatan audit.

Menurut Wahono (2014). Rotasi auditor dan rotasi KAP adalah perpindahan atau pergantian auditor atau KAP yang terjadi di perusahaan klien. Sedangkan definisi rotasi auditor menurut Fierdha et al. (2015) ialah pergantian akuntan publik dimana akuntan publik di indonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal tiga tahun berturut-turut. Aturan rotasi di Indonesia memungkinkan suatu KAP melakukan perubahan nama dengan mengubah komposisi akuntan publik sehingga jumlah akuntan publiknya melebihi 50% dari akuntan publik yang telah menjadi partner sebelumnya, maka KAP tersebut dapat dianggap sebagai KAP baru sehingga seluruh kliennya dianggap sebagai klien baru dan KAP tersebut dapat terus memberiikan jasa audit kepada perusahaan tersebut. Dengan aturan ini, banyak KAP melakukan perubahan komposisi partner audit untuk menyiasati keharusan melakukan rotasi (Fitriany, 2015). Hasil penelitian Siregar et al. (2009) dalam Firiany (2015) menunjukkan bahwa sebagian besar rotasi yang terjadi setelah setelah tahun 2003 adalah rotasi semu, yang dimaksud dengan rotasi rotasi semu pada penelitian ini adalah perubahan nama KAP dengan cara mengubah komposisi partner audit sehingga seolah-olah telah terjadi rotasi, padahal KAP-nya tidak berubah. Sedangkan yang dimaksud dengan rotasi ini adalah jika benar-benar terjadi pergantian KAP yang mengaudit suatu perusahaan, bukan hanya perubahan komposisi partner atau perubahan nama KAP. Penerapan rotasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Jasa Akuntan Publik (Keputusan Menteri Keuangan N.433/KMK.06/2002) yang diadopsi dari sarbanes-oxley act 2002. Dimana keputusan tersebut berisi bahwa rotasi partner auditor selama tiga tahun dan rotasi auditor selama lima tahun. Kemudian tanggal 5 februari 2008 keputusan ini direvisi dengan 17/KMK.01/2008 pasal 3 yang masih berlaku hingga saat ini tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari satu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut (Fierdha,2015).

Tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Tenure menjadi perdebatan pada saat masa audit tenure yang dilakukan secara singkat dan masa audit tenure yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Tenure berhubungan dengan faktor audit firm dan faktor audit partner. Audit tenure adalah lamanya masa perikatan auditor secara berturut- turut dengan klien yang berkaitan dengan kesepakatan jasa audit yang diberikan (Prasetya dan Rozali, 2016). Hamid (2013) berpendapat dengan masa tenure yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Masa tenure yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan. Dalam sudut pandang yang kedua, menjaga hubungan dengan kantor akuntan publik yang sama untuk jangka waktu yang lama dianggap lebih ekonomis untuk klien. Adanya hubungan dengan auditor dengan kliennya dalam waktu yang lama dikhawatirkan akan membuat auditor kehilangan independensinya. Karena antara auditor dengan klien sudah terikat hubungan yang nyaman dan saling menguntungkan sehingga kualitas audit menjadi rendah. Hilangnya independensi auditor dapat dilihat dari kesulitan auditor dalam memberikan opini going concern untuk kliennya (Sari, 2012). Sinaga (2012) berpendapat, ada dua faktor utama yang menimbulkan timbulnya hubungan yang negatif antara hubungan auditor-klien dan kualitas audit yaitu pengikisan indenpendensi yang mungkin muncul seiring dengan berkembangnya hubungan pribadi antara auditor dan klien mereka dan berkurangnya kapasitas auditor untuk memberikan penilaian kritikal. Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang audit tenure adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada bulan April tahun 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Pada pasal 10 tentang “Pembatasan Jasa Audit” yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Disebutkan Pasal 10 ayat (1) yang berisikan: a. Audit atas informasi keuangan historis; b. Jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan c. Jasa asurans lainnya. Berkaitan dengan aturan rotasi jasa Akuntan Publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 tersebut, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa: 35 “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.” Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 1. Industri sektor Pasar Modal; 2. Bank Umum; 3. Dana Pensiun; 4. Perusahaan Asuransi/Reasuransi; atau 5. Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, ayat (3) Pasal 11 PP 20/2015 tersebut menjelaskan bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. Dimaksud dengan “Akuntan yang merupakan Pihak Terasosiasi” adalah akuntan publik yang tidak menandatangani laporan audit independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa, misal: Akuntan Publik yang merupakan partner in charge dalam suatu perikatan audit. Lebih lanjut ayat (4) menjelaskan bahwa akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Berdasarkan PP No 2 tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa (fee) audit laporan keuangan adalah sebagai berikut : 1. Prinsip dasar dalam menetapkan imbal jasa, anggota harus mempertimbangkan: a. kebutuhan klien, dan ruang lingkup pekerjaan; b. waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit c. tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties); d. tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerja yang dilakukan; e. tingkat kompleksitas pekerjaan; f. jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; g. sistem pengendalian Mutu Kantor, dan h. basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. 2. Penetepan tarif imbal jasa a. Tarif imbal jasa (charge-out rate) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing; b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan: 1) gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian; 2) imbalan lain diluar gaji; 3) beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan akuntan publik beserta staf, serta riset dan pengembangan; 4) jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (projected chargeout time) untuk akuntan publik, staf profesional dan staf pendukung; dan 5) marjin laba yang pantas. c. Pencatatan waktu Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet yang sesuai perlu dilakukan secara dan realistis, dan untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Time sheet sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali staf dan dasar dari pengukuran kinerja. d. Penagihan bertahap Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.

Dalam penentuan biaya audit yang akan dibayarkan kepada auditor tersebut,
maka harus ada cara penentuan biaya audit sebelum pelaksanaan audit.
Kebijakan penentuan imbalan jasa terdapat pada PP No.2 tahun 2016,
adalah sebagai berikut :
1. Setiap anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan
Akuntan Publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk
menghitung besarnya imbalan jasa.
a. besaran tarif Imbalan Jasa standar per jam (hourly charge out rate) untuk
masing-masing tingkatan staf auditor;
b. kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif
Imbalan Jasa standar, dan
c. metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang akan ditagihkan
kepada entitas yang dituangkan dalam suatu Surat Perikatan.
2. Metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa
a. jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsum;
b. jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil
atau komposit Tim Perikatan, atau
c. jumlah yang ditentukn berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil
atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau
maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya seseorang mengharapkan
imbalan yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Begitu juga seorang
auditor, dia mengharapkan imbalan atau fee yang sesuai dengan apa yang telah dia
kerjakan.
Gammal (2012) dalam Margi Kurniasih (2014) mendefinisikan “fee audit
sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit
kepada perusahaan (auditee)”. Dengan adanya biaya audit atau fee audit maka
seorang auditor akan termotivasi dalam melaksanakan audit, sehingga audit yang
dihasilkan akan berkualitas.
Menurut Sukrisno Agoes (2013:46) mendefinisikan fee audit sebagai
berikut:
“Besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang
diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut,
struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya”.
1. Risiko penugasan
Ada beberapa pertimbangan penting sebelum sebuah kantor akuntan
publik menerima suatu penugasan. Pertimbangan dimaksud khususnya
menyangkut soal tanggung jawab pada etika profesi. Dalam setiap
penugasan, auditor harus mempertimbangan risiko penugasan tersebut,
yaitu:
a. tanggung jawabnya terhadap publik
b. tanggung jawabnya terhadap klien
c. tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi
2. Kompleksitas jasa
Menurut Hasbullah et al. (2014) kompleksitas jasa atau
kompleksitas tugas yaitu banyaknya jumlah informasi yang ada yang harus
di proses oleh auditor serta tahapan pekerjaan yang harus dilalui untuk
menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hal tersebut mengindikasikan seberapa
besar tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor. fee audit maka
seorang auditor akan termotivasi dalam melaksanakan audit, sehingga audit
yang dihasilkan akan berkualitas.
Menurut Sukrisno Agoes (2013:46) mendefinisikan fee audit adalah
besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa
yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan
profesional lainnya.
3. Tingkat keahlian
Tingkat keahlian terdapat pada standar umum yang pertama. Menurut
Sukrisno Agoes (2012:32-33). Standar umum pertama menegaskan bahwa
betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain,
termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, dia tidak dapat memenuhi
persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika tidak
memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.
Pendidikan formal diperoleh melalui perguruan tinggi, yaitu fakultas
ekonomi jurusan akuntansi negeri (PTN) atau swasta (PTS) ditambah ujian
Ujian Negara Akuntansi (UNA) Dasar dan UNA Profesi. Sekarang untuk
memperoleh gelar akuntan lulusan S1 akuntansi harus lulus Pendidikan
Profesi Akuntan (PPA). Selain itu seorang auditor harus mengikuti
Pendidikan Profesi Berkelanjutan (continuing professional education) baik
yang diadakan di KAP sendiri, oleh IAPI atau di seminar dan lokakarya.
Pengalaman profesional diperoleh dari praktik kerja di bawah bimbingan
(supervisi) auditor yang lebih senior.
4. Struktur biaya KAP
Menurut Ginting (2011) yaitu penetapan tarif imbal jasa (fee) audit harus
menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan
memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing, sebagai
berikut:
a. gaji yang pantas.
b. imbalan lain diluar gaji.
c. beban overhead yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf
dan
d. jumlah jam yang tersedia untuk suatu priode tertentu.
5. Pertimbangan profesional lainnya
Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:55) Pertimbangan
profesional lainnya yaitu objektivitas. Auditor dalam menjalankan tugasnya
harus mempertahankan objektivitasnya, auditor harus bertindak adil, tidak
memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi tekanan
atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.
Berdasarkan definisi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan
bahwa fee audit (biaya audit) merupakan suatu imbalan yang diterima auditor dari
Kantor Akuntan Publik atas jasa yang telah diberikannya mengenai kewajaran
laporan keuangan pihak lain.

Auditor harus menentukan tujuan-tujuan audit yang tepat dan bahan bukti
yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan tujuan tersebut setiap kali melakukan
pengauditan untuk melakukan ini, auditor menjalankan sebuah proses audit yang
mana merupakan sebuah metodologi yang sangat jelas untuk pengorganisasian
sebuah audit untuk membuktikan bahwa bukti yang dikumpulkan telah dinyatakan
dengan jelas dan terpenuhi kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari
keputusan-keputusan yang diambil.
Menurut Bedard dan Michelene dalam Andri Hardiansyah (2017) ada dua
pendekatan yang digunakan untuk kualitas audit yaitu:
1. Process Oriented
2. Outcome Oriented
Adapun uraian penjelasan dari yang disebutkan di atas yaitu:
1. Proses Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari
sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas
keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses
yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga
menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil
audit. Adapun hasil yang di observasi yaitu laporan audit.
Terdapat 4 fase dalam kriteria pemenuhan tujuan-tujuan audit menurut
Arens et al. (2011:130-134) dalam Amir Abadi Jusuf .
a. Fase 1 : Merencanakan dan merancang pendekatan audit.
Untuk setiap pengauditan, terdapat banyak cara yang dapat
dilakukan auditor untuk mengumpulkan bahan bukti untuk mencapai tujuan
audit keseluruhan dalam rangka pemberian opini atas laporan keuangan.
Rencana itu haruslah menghasilkan sebuah pendekatan audit yang efektif,
terdapat 3 cara yaitu:
1) mendapatkan pemahaman atas entitas klien dan lingkungannya
2) memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
3) menilai risiko salah saji material
b. Fase 2 : Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian subtantif
transaksi.
Prosedur semacam ini secara umum mengacu pada pengujian atas
pengendalian. Sebagai contoh, anggaplah pengendalian internal klien
memerlukan verifikasi oleh seorang petugas independen terhadap semua
harga penjualan satuan sebelum faktur penjualan dikirimkan ke pelanggan.
Pengendalian ini terkait langsung dengan tujuan audit. Akurasi terhadap
penjualan, auditor sebaiknya menguji efektivitas pengendalian ini dengan
menguji sampel dari salinan faktur penjualan untuk dari petugas yang
pertama untuk menandai bahwa harga penjualan perunit itu sudah di
verifikasi.
Auditor juga mengevaluasi catatan transaksi klien dengan
melakukan verifikasi jumlah nominal transaksi, proses ini disebut tes
subtantif terhadap transaksi, contohnya auditor dapat membandingkan
harga perunit yang ada pada salinan faktur penjualan dengan daftar harga
resmi sebagai bentuk pengujian terhadap tujuan akurasi untuk transaksi
penjualan.
c. Fase 3 : Melakukan Prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo.
Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterikatan untuk
menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Sebagai
contoh, untuk mendapatkan akurasi transaksi, auditor dapat memeriksa
transaksi penjualan dalam jurnal penjualan, khususnya yang nilainya sangat
besar dan tidak biasa dan juga membandingkannya dengan total penjualan
bulanan di tahun sebelumnya. Jika perusahaan terus menerus menggunakan
harga jual yang salah atau tidak mencatat penjualan dengan benar, maka
kemungkinan akan muncul perbedaan yang signifikan. Menguji rincian
saldo merupakan prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah
saji nominal saldo akun di laporan keuangan. Sebuah contoh terkait
keakuratan atas akun piutang dagang adalah dengan melakukan komunikasi
langsung secara tertulis dengan para pelanggan klien untuk
mengidentifikasi jumlah yang benar. Pengujian terinci atas saldo akhir
merupakan hal penting dilakukan dalam pengauditan karena hampir semua
bahan bukti didapatkan dari narasumber klien yang independen sehingga
bahan bukti ini dianggap memiliki kualitas yang tinggi.
d. Fase 4 : Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.
Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk masingmasing tujuan audit dan laporan keuangan serta pengungkapan terkait,
sangat penting untuk menggabungkan informasi yang didapatkan untuk
mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah
disajikan secara wajar. Proses penarikan kesimpulan ini merupakan hal
yang sangat subjektif karena bergantung pada penilaian profesional auditor.
Ketika audit telah diselesaikan, seorang akuntan publik harus menertibkan
laporan audit untuk menyertai laporan keuangan yang diterbitkan oleh klien.
2. Outcome oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari
sebuah pekerjaan sudah dapat di ambil dilakukan dengan cara
membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Kualitas Keputusan Audit diukur dengan Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) adalah pernyataan standar teknis yang merupakan
panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. SPAP
dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut
Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Tipe Standar Profesional terdiri
atas 5, diantaranya: Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa
Akuntansi dan Review, Standar Jasa Konsultasi, Standar Pengendalian
Mutu. Kelima Standar Jasa Profesional di atas merupakan standar teknis
yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi
akuntan publik di Indonesia. Seorang akuntan publik dikatakan berkualitas
atas jasa yang diberikan jika dia memenuhi dan mentaati pedoman yang ada
pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kepatuhan terhadap
Standar Profesional Akuntan Publik oleh seorang auditor wajib dilakukan
dari mulai proses hingga hasil laporan audit.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), (Standar Auditing
SA seksi 150 paragraf 04 dalam SPAP 2011) menyatakan bahwa:
“Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing yaitu prosedur
berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan , sedangkan standar berkaitan
dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan
tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar
auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya
kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang
digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya”.
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan bahwa audit yang
dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan
standar pengendalian mutu. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan standar
auditing sebagai pengukuran kualitas proses auditing. Standar Auditing menurut
Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150 Paragraf 2) yang telah
ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia terdiri atas menjadi
tiga kelompok besar, yaitu :
1. Standar umum
a. audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian
dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b. dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus di supervisi dengan semestinya.
b. auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta
lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah
saji yang signifikan dalam laporan keuangan karena kesalahan atau
kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit
yang selanjutnya.bahan bukti kompeten yang cukup harus diperoleh
c. melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi
sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
a. laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.
b. laporan audit harus menunjukan atau menyatakan, jika ada, ketidak
konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c. pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, jika belum maka dinyatakan dalam laporan audit.
d. laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat keseluruhan tidak dapat diberikan maka
harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan
laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas
mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat
tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Standar Pengendalian Kualitas Audit bagi suatu kantor akuntan publik,
pengendalian kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk
memastikan bahwa kantor akuntan publik telah memenuhi tanggung jawab
profesionalnya kepada klien maupun pihak lain.
Bagi suatu kantor akuntan publik, pengendalian kualitas terdiri dari metodemetode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung
jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain.
Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dialih
bahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:47) menyatakan bahwa kualitas audit
merupakan:
“Pengendalian mutu atau kualitas merupakan proses untuk memastikan
bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP
mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standarstandar itu secara konsisten pada setiap penugasan”.
Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2011:48) dalam Amir
Abadi Jusuf mengungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) elemen pengendalian kualitas
yakni:
1. Independensi, Integritas, dan Objektivitas
Semua personalia yang terlibat dalam penugasan harus mempertahankan
independensi baik secara fakta maupun secara penampilan, melaksanakan
seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas, serta
mempertahankan objektivitasnya dalam melaksanakan tanggung jawab
profesional mereka.
2. Manajemen Kepegawaian
kebijakan dan prosedur harus disusun supaya dapat memberikan tingkat
keandalan tertentu bahwa:
a. semua karyawan harus memiliki kualifikasi sehingga mampu melaksanakan
tugasnya secara kompeten.
b. pekerjaan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan teknis yang
cukup serta memiliki kecakapan.
c. semua karyawan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan profesi
berkelanjutan serta aktivitas pengembangan profesi sehingga membuat
mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada
mereka.
d. karyawan yang dipilih untuk dipromosikan adalah mereka yang memilikni
kualifikasi yang diperlukan supaya menjadi bertanggung jawab dalam
penugasan berikutnya.
3. Penerimaan dan Kelanjutan Klien dan Penugasannya
Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan
menerima klien baru atau meneruskan klien yang telah ada. Kebijakan dan
prosedur ini harus mampu meminimalkan risiko yang berkaitan dengan
klien yang memiliki tingkat integritas manajemen yang rendah. KAP juga
harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan
kompetensi profesional.
4. Kinerja Penugasan dan Konsultasi
Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang
berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP itu sendiri.
5. Pemantauan Prosedur
Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur
pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif.
Sistem pengendalian kualitas sendiri memiliki keterbatasan yang dapat
berpengaruh terhadap efektivitas. Perbedaan kinerja antar staf dan pemahaman
persyaratan profesional, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan prosedur
pengendalian kualitas KAP sendiri.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:47), pengertian kualitas audit adalah adalah : “Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya”. Sedangkan pengertian Kualitas Audit menurut Mulyadi (2014:43) (2014:9) yaitu suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integrity, khususnya independensi. Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi karena informasi tersebut menjadi basis para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan dan pemakai laporan keuangan biasa mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar yang menyediakan jasa audit dengan kualitas yang tentunya lebih tinggi (Nuratama, 2014). Menurut Werastuti (2013) ada empat KAP besar di Indonesia yang berafiliasi dengan The Big Four Auditors yaitu: 1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst &Young. 2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu. 3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). 4. KAP Tanudireja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers. Werastuti (2013) menemukan bukti bahwa hasil auditan dari KAP non Big four memiliki bid-ask spread yang lebih besar daripada Big four. Beberapa pengertian kualitas audit menurut para ahli di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (possibility) di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Jenis-jenis auditor menurut Arens et al. (2013:19), yaitu:
1. Kantor Akuntan Publik.
Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan
historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan
perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi
non-komersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya penggunaan laporan
keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta
keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan
istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama,
meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan publik
mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan
keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering
disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya
dengan auditor internal.
2. Auditor Internal Pemerintah.
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani
kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan
untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program
pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4.000 orang auditor diseluruh
Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan.
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang
didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala.
BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Tanggung jawab utama BPK adalah untuk
melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung
jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi
keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat
maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Oleh karena kuasa
pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh
undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan pada audit
ketaatan. Peningkatan porsi upaya audit BPK dikerahkan untuk
mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program
pemerintah. Hasil dari tanggung jawab BPK yang besar untuk mengaudit
pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kesempatan mereka untuk
melaksanakan audit operasional, auditor BPK sangat dihargai dalam profesi
audit.
4. Auditor Pajak.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk
memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen
Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak
untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang
berlaku. Audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan
pemeriksaan ini disebut auditor pajak.
5. Auditor Internal.
Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi
manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab auditor
internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.
Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang
melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin
terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab
berlainan, termasuk di banyak bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor
internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam
mengevaluasi sistem komputer.
Sedangkan menurut mulyadi (2014:28) tipe-tipe auditor, adalah sebagai
berikut:
1. Auditor Independen
Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya
kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan
keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama diajukan untuk
pada pemakai informasi keuangan, seperti: kreditor, investor, calon kreditor,
calon investor, dan instansi pemerintah.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja diinstansi
pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung
jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat
banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang
disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK), serta instalansi pajak.
3. Auditor Intern
Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan
Negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah
dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan
organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan
organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh
berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah
Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens et al., 2013:5). Sedangkan menurut IBK Bayangkara (2015:2), auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap pertanggung-jawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak ketiga. Menurut Arens et al. (2012:12), auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan menurut Mulyadi (2014:71), auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji. Menurut Syahputra et al. (2015), Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi, dan juga suatu aktivitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang di sajikan.

Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis
pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh
pemeriksa. Jenis audit yang dilaksanakan yang tercantum dalam SPKN BPK RI
(2017:9), atau lingkup pemeriksaan BPK RI ( UU RI No.15 tahun 2004 pasal 4)
adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan
yang telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis
akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2. Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi
serta pemeriksaan atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi
kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam
melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan juga menguji kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian
intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik
terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara
independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa.
Contoh tujuan pemeriksaan atas hasil dan efektivitas program serta
pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas:
a. sejauh mana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat
dicapai
b. kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau
menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program.
c. perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya atau program.
d. sejauh mana suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau
menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.
e. sejauh mana program duplikasi, bertumpang tindih, atau bertentangan
dengan program lain yang sejenis.
f. sejauh mana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan
yang sehat.
g. validitas dan kaandalan ukuran-ukuran hasil dan efektivitas program, atau
ekonomi dan efisiensi.
h. keandalan, validitas, dan relevansi informasi keuangan yang diberikan
dengan kinerja suatu program.
3. Pemeriksaaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang
bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal yang diperiksa.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat: eksaminasi
(examination), ulasan (review), atau prosedur yang disepakati (agreed uponprocedure). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain
pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif,
dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.
Sedangkan menurut Arens et al. (2015:32) membagi audit menjadi tiga
jenis, yaitu:
1. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas
dari prosedur operasi di setiap devisi dalam perusahaan. Hasil dari sebuah
operasional audit adalah rekomendasi untuk peningkatan kegiatan
operasional. Cakupan audit operasional tidak hanya terbatas pada devisi
akuntansi, tetapi juga divisi produksi, pemasaran, teknologi informasi, dan
lain-lain. Secara praktik, auditor operasional lebih mirip konsultan
manajemen daripada auditor itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kriteria
atau standar audit yang dijunjung adalah standar dari perusahaan sendiri
bukan standar audit laporan keuangan sehingga akan menjadi subjektif.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah suatu perusahaan
telah mengikuti, prosedur, peraturan, atau regulasi yang diatur oleh pihak
yang berwenang. Tidak seperti audit laporan keuangan yang akan
dilaporkan hasil audit ke user atau BAPEPAM dalam bentuk laporan audit,
audit kepatuhan hanya akan melaporkan hasil auditnya ke manajemen
karena manajemen adalah pihak yang berkepentingan melihat kepatuhan
perusahaan atas prosedur dan regulasi yang ditetapkan.
3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statament Audit)
Jenis audit yang terakhir adalah audit laporan keuangan, audit ini yang
paling umum dilakukan oleh auditor. Audit laporan keuangan bertujuan
untuk menentukan apakah laporan keuangan dan informasi yang terdapat
didalamnya telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria
yang dimaksud adalah Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
untuk negara Amerika. Internation Financial Reporting Standard (IFRS)
untuk negara-negara Uni Eropa, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) untuk indonesia, dan lain-lain.
Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan
oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Agoes
(2014:11) ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit bisa dibedakan menjadi 4 jenis
yaitu:
1. Manajemen Audit (Operational Auditing)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk
kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh
manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi ditentukan oleh
manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah
dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pengertian efisien disini
adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah
ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau
sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil atau juga
dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis
adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil
yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.
2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah
mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik
yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen dan dewan
komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia,
Direktorat Jendral Pajak. dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan KAP
maupun bagian internal audit.
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik
terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun
ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan
umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan
dengan pemeriksaan umum yang dilakukan KAP. Internal auditor biasanya
tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena
pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang
merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal
auditor berisi temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai penyimpangan
dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta
saran-saran perbaikan (recommendation).
4. Computer Audit
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data
akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP)
system.
Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor:
1. Audit Around The Computer
Dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP Sistem
tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP sistem tersebut.
2. Audit Through The Computer
Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDPnya. Pengetesan tersebut (merupakan compliance test) dilakukan dengan
menggunakan Generalized Audit Software, Audit Command Language
(ACL) dan lain-lain, dan memasukkan dummy data (data palsu) untuk
mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang
seharusnya. Dummy data digunakan agar tidak mengganggu data asli.
Dalam hal ini KAP harus mempunyai Computer Auditing Specialist yang
merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang
computer information system audit.
Sedangkan menurut Mulyadi (2014:30-32) auditing umumnya digolongkan
menjadi tiga golongan yaitu:
1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk
menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran
laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi
berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (Compiance audit)
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yag
diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan
umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.
Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi,
atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak
yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga.
Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta
dilaksanakanya audit tersebut.

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan regulasi; serta pengalaman aset . Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai auditing standards. Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keyangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Menurut Arens et al. (2015:168) tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Audit merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses audit sangat diperlukan suatu perusahaan karena dengan proses tersebut seorang akuntan publik dapat memberikan pernyataan pendapat terhadap kewajaran atau kelayakan laporan keuangan berdasarkan internasional standards auditing yang berlaku umum. Untuk memahami pengertian audit secara baik, berikut ini pengertian audit menurut pendapat beberapa ahli akuntansi. Menurut Agoes (2012:4) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Audit menurut Arens et al. (2015:2) adalah pengumpulan dan evaluasi buku tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Berbagai pengertian dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematik terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Kualitas audit pada penelitian ini menggunakan teori keagenan (Agency Theory). Teori keagenan (Agency Theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik basis perusahaan yang dipakai selama ini. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (principle) menyewa pihak lain (agent) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan principle dan CEO adalah agen mereka. Pemegang saham menyewa CEO dan mengharapkan CEO tersebut untuk bertindak bagi kepentingan mereka. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agent and principle) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer), dan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam membuat laporan keuangan diperlukan pengujian agar lebih dipercaya. Pengujian ini dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu auditor independen. Pada teori keagenan, auditor sebagai pihak ketiga membantu memahami konflik kepentingan yang muncul antara principle dan agen. Auditor yang independen dapat menghindari terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Adanya auditor yang independen diharapkan tidak terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sekaligus dapat dievaluasi kinerja agen sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna bagi investor, kreditor dalam mengambil keputusan rasional untuk investasi. Dalam hal keagenan, auditor juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatnya, spesialis audit tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Auditor diminta oleh manajemen untuk melakukan audit untuk kepentingan principle. Disisi lain yang membayar dan menanggung jasa audit adalah manajer. Ketergantungan auditor pada kliennya besar kemungkinan ditimbulkan karena adanya masalah keagenan. Masalah ketergantungan auditor bertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang dituntut untuk independen dalam menjalankan audit serta memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Hal ini disebabkan karena ketergantungan auditor melakukan akomodasi keinginankeinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus, maka dapat menimbulkan mulai kehilangan indenpendensinya dari seorang auditor.

Pada penelitian Harjanto (2014:27) terdapat empat indikator independensi auditor, yaitu sebagai berikut: 1. Lama Hubungan Dengan Klien (Audit Tenure) Di Indonesia, masalah audit tenureatau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Terkait dengan lama waktu kerja, Deis dan Girox (1992) menemukan bahwa semakin lama audit tenure, maka kualitas audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen. 2. Tekanan dari Klien Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajer mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Agar tercapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan tersebut sesuai dengan keinginan klien. Dalam situasi ini, auditor mengalami suatu dilema, dimana dilema yang dialami oleh auditor dikarenakan di satu sisi jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi, akan tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya. Harhinto (2004) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mennganti auditornya bila dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan atau alternatif sumber lain. Kondisi keuangan klien juga berpengaruh terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien (Knapp, 1985 dalam Harhinto, 2004). Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit. Berdasarkan uraian di atas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik dimata manajemen maupun dimata pemakai laporan keuangan. Selain itu, pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kualitas dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa, auditor harus berpedoman pada kode etik, standar profesi, danakuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 3. Telaah dari Rekan Auditor (Peer Review) Peer review adalah review oleh akuntan publik namun pada praktiknya di Indonesia peer review dilakukan oleh Departemen Keuangan yang memberikan izin praktek dan Badan Review Mutu dari profesi Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan dari peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur tersebut dalam praktek. Review diadakan setiap 3 tahun dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang direview. 4. Jasa Non Audit Pemberian jasa selain audit dapat menjadi ancaman potensial bagi independensi auditor karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen yaitu wajar tanpa pengecualia (Barkes dan Simmet, 1995). Pemberian jasa selain jasa audit bearti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. Menurut Arens et al (2014:103), ada sembilan jasa audit yang tidak diperkenankan yaitu: 1. Jasa pembukuan dan akuntansi lain 2. Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan 3. Jasa penaksiran atau penilaian 4. Jasa aktuarial 5. Outsourcing audit internal 6. Fungsi manajemen dan sumber daya 7. Jasa pialang atau dealer atau penasehat investasi atau bankir investasi 8. Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit 9. Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan

Independensi menurut standar umum SA seksi 220 dalam SPAP bahwa auditor diharuskan bersikap independen, yang dimaksudkan bahwa tidak mudah dipengaruhi. Oleh karena itu ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sikap independensi merupakan faktor yang sangat penting dalam audit. Menurut Supriyono (1988), pentingnya independensi bagi seorang auditor adalah independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi, independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan, independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai, independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel. Auditor yang independen adalah auditor yang tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari tekanan pihak manajemen dan pihak manapun dalam melakukan audit. Maka dari itu akuntan atau auditor independen tidak boleh memihak kepada pihak manajemen atau yang lain hal inidilakukan agar hasil proses audit dapat bersifat relevan dan reliabel. Menurut Arens et al (2014:103), independensi akuntan publik memilki dua komponen: 1. Independensi dalam berpikir (Independent in mind) Independensi dalam berpikir adalah mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. 2. Independensi dalam penampilan (Independent in apperance) Independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Faktor-faktor yang mengganggu independensi auditor menurut Mulyadi (2014:27) sebagai berikut: a. Sebagai seseorang yang melaksanakan audit secara independen, audit dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut. b. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan kliennya c. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien

Dalam SA seksi 210 dalam SPAP (IAPI, 2015) menyebutkan karakteristik kompetensi yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Karakteristik kompetensi dikelompokkan menjadi: 1. Komponen pengetahuan, yaitu merupakan komponen penting dalam suatu keahlian. Komponen pengetahuan meliputi pengetahuan umum dan khusus, berpengalaman, mendapat informasi yang cukup dan relevan, selalu berusaha untuk tahu, mempunyai visi. 2. Ciri-ciri psikologis yaitu merupakan self-presentation-image attribute of experts seperti: rasa percaya diri, bertanggung jawab, ketekunan, ulet dan energik, cerdik dan kreatif, adaptasi, kejujuran, kecekatan. 3. Kemampuan berpikir yaitu merupakan kemampuan untuk mengakumulasi dan mengolah informasi, seperti: berpikir analitis dan logika, cerdas, tanggap dan berusaha menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci. 4. Strategi penentuan keputusan baik formal maupun informal yang akan membantu dalam membuat keputusan yang sistematis dan membantu keahlian dalam mengatasi keterbatasan manusia, seperti: independen dan obyektif, integritas. 5. Analisis tugas yang banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman audit dan analisis tugas ini akan mempunyai pengaruh terhadap penentuan keputusan seperti: ketelitian, tegas, professional dalam tugas, keterampilan teknis, menggunakan metode analisis, kecermatan, loyalitas dan idealisme. Menurut Wibowo (2013:324) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi merupakan keahlian, keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai keunggulan dalam bidang tersebut. Menurut Nawawi (2006:166), kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau setiap pekerja/pegawai untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan secara efektif, efisien dan berkualitas sesuai dengan visi dan misi organisasi/perusahaan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah, keahlian, kemampuan, pengetahuan, pengalaman seseorang yang secara langsung mempengaruhi kinerja. Menurut (Mulyadi, 2012) kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, kompetensi yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi.

Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit. Arens et al (2014:4) menyatakan bahwa auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Menurut Mathius (2016:288) Kompetensi auditor adalah suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan dalam melakukan audit secara obyektif yang diukur dari pengalaman dan pengetahuan terhadap fakta-fakta dan prosedur-prosedur. Kompetensi dapat diukur menggunakan indikator pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan ditunjukkan oleh pemahaman auditor terhadap audit, usaha klien, dan kriteria yang digunakan dan pendidikan non formal yang pernah diikuti, sedangkan pengalaman ditunjukkan oleh jumlah klien yang diaudit, lamanya waktu dalam melaksanakan jasa audit, dan jenis perusahaan yang diaudit.

Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan
lapangan, dan pada tahap administrasi akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kualitas audit menurut Harhinto (2004) adalah sebagai berikut:
1) Melaporkan semua kesalahan klien
Auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi pada
sistem akuntansi perusahaan klien dan tidak terpengaruh pada besarnya
kompensasi atau fee yang diterimaoleh auditor.
2) Pemahaman terhadap sistem informasi klien
Auditor yang memahami sistem akuntansi perusahaan klien secara mendalam
akan lebih mudah dan sangat membantu dalam menemukan salah saji laporan
keuangan klien.
3) Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit
Auditor yang mempunyai komitmen tinggi dalam menyelesaikan tugasnya,
maka ia akan berusaha menghasilkan hasil terbaik sesuai dengan anggaran
yang sudah ditetapkan.
4) Berpedoman pada prinsip pengauditan dan prinsip akuntansi dalam
melakukan pekerjaan lapangan
Auditor harus memiliki standar etika yang tinggi, mengetahui akuntansi dan
pengauditan, menjunjung tinggi prinsip auditor, dan menjadikan Standar
Profesi Akuntan Publik sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan
tugas laporan keuangan.
5) Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien
Pernyataan klien merupakan informasi yang belum tentu benar karena
berdasarkan persepsi. Oleh karena itu, auditor sebaiknya tidak begitu saja
percaya terhadap pernyataan klienya dan lebih mencari informasi lain yang
relevan (skeptis).
6) Sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati,
termasuk dalam mengambil keputusan sehingga kualitas audit akan lebih
baik.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit probabilitas seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan penyelewengan tergantung pada kemampuan teknikal auditor, seperti pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas auditor tersebut melaporkan penyelewengan tersebut tergantung pada independensi auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional (profesional qualities) auditor independen, pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Kualitas audit seorang auditor dipengaruhi beberapa faktor. Berdasarkan penelitian hasil (Mulyadi, 2012) seorang auditor yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya dan memiliki profesionalisme biasanya akan menghasilkan audit yang baik. Audit yang baik tentunya harus memperhatikan kedua aspek tersebut agar audit yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan fakta. Secara ringkas disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan (Tarigan dan Susanti, 2013). Dari pengertian kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas auditor untuk menemukan kesalahan yang ada pada laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan audit. Kualitas audit perlu ditingkatkan supaya laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan lebih berkualitas sehingga kepercayaan para pengguna laporan keuangan dan masyarakat pun meningkat.

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggung jawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Teori keagenan merupakan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen selaku pelaku utama dalam perusahaan (Arifin, 2005). Pemilik sumberdaya ekonomi merupakan peran dari prinsipal dan manajer diperankan oleh agen. Tugas manajer adalah mengurus dan mengendalikan sumber daya ekonomis. Agen diberikan tugas oleh prinsipal untuk bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Sering terjadi masalah antara kepentingan prinsipal dengan agen sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan, hal ini dikarenakan kepentingan kedua belah pihak tidak selaras, maka keadaan ini sering dikenal sebagai moral hazard (Kurniasih dan Abdul, 2014). Teori keagenan memiliki tujuan utama yaitu apabila terdapat masalah yang dikarenakan oleh beberapa pihak yang saling bekerja sama namun memiliki tujuan berbeda, maka masalah keagenan yang terjadi akan terjawab dengan teori keagenan. Terdapat beberapa masalah antara lain yang pertama, pada saat keinginan atau tujuan prinsipal dan agen yang saling berlawanan maka pada saat itu masalah keagenan akan muncul. Kejadian tersebut membuat prinsipal sulit untuk melakukan verifikasi apakah tugas yang diberikan kepada agen telah dilakukan secara tepat. Kedua, ketika prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko, maka timbul masalah pembagian dalam menanggung risiko. Inti dari hubungan keagenan adalah antara kepemilikan (pihak prinsipal) yaitu para pemegang saham dengan manajemen (pihak agen) yaitu manajer yang mengelola perusahaan dipisahkan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan dan sikap yang sama terhadap risiko antara prinsipal dan agen yang selaras,maka laporan keuangan disajikan dengan keadaan yang sebenarnya oleh pihak agen. Apabila hasil laporan keuangan tersebut kualitasnya baik, maka auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Menurut Maharani (2014) dalam hal keagenan, antara prinsipal dan agen membutuhkan peran pihak ketiga yang memiliki sikap independen sebagai mediator. Fungsi dari pihak ketiga ini untuk memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan agen sudah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pihak yang mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak agen sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak agen kepada pihak prinsipal adalah auditor. Pihak manajer menerima opini atas kewajaran laporan keuangan dari auditor yang merupakan tugas dari auditor yang keandalannya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan. Selain itu, ketika berkaitan dengan hal kepentingan keagenan auditor juga mendapatkan permasalahan keagenan yaitu mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Auditor diminta oleh manajemen melakukan audit untuk kepentingan prinsipal, di sisi lain yang membayar dan menanggung jasa audit adalah manajer. Ketergantungan auditor pada kliennya besar kemungkinan ditimbulkan karena adanya masalah keagenan. Masalah ketergantungan auditor ini, bertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang independen dalam menjalankan audit serta memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Hal ini disebabkan karena adanya auditor mengakomodasi keinginan-keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus, maka dapat menimbulkan hilangnya independensi dari seorang auditor.

Audit laporan keuangan ini merupakan audit yang mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti laporan. Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh eksternal audit dan biasanya atas permintaan klien. Standar audit dibutuhkan dalam melakukan audit laporan keuangan. Standar audit yang digunakan dalam mengaudit laporan keuangan adalah Standar Professional Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik terkait dengan proses audit dinyatakan dalam SA 200 No 4 (IAPI, 2015) yang terdiri dari: 1. Standar Umum Standar umum berkaitan dengan persyaratan auidtor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Standar ini mencakup tiga bagian diantaranya: a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. b. Audit harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan dan independensi. c. Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama. 2. Standar Pekerjaan Lapangan Standar ini terdiri dari 3 poin diantaranya: a. Seluruh pekerjaan audit dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. b. Tak hanya memperhatikan standar audit saja, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat. c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 3. Standar Pelaporan Standar pelaporan terdiri empat item, diantara lain: a. Laporan audit harus dinyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. b. Hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan, apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya.  c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. d. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Audit yang dilakukan oleh auditor independen antara lain adalah audit laporan keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat,baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar pengauditan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar pengauditan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (IAPI, 2015).  Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (IAPI, 2015). Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Menurut Tuanakotta (2015: 58) berdasarkan standar ISA (International Standards on Auditing) bentuk opini audit dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Opini tanpa modifikasian (unmodified opinion) Opini tanpa modifikasi merupakan opini yang diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (applicable financial reporting framework). 2. Opini modifikasian (modified opinion) Auditor wajib memodifikasi opininya dalam laporan auditor jika (a) auditor menyimpulkan atas dasar bukti yang diperoleh, bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material dan (b) auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material. Dalam memodifikasi opininya auditor menentukan 3 tipe opini modifikasian diantaranya yaitu: a. Opini Wajar dengan Pengecualian Opini wajar dengan pengecualian diberikan jika (a) auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, baik secara individual atau agregat adalah material, tetapi tidak pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan dan (b) auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat, tetapi ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang tidak ditemukan mungkin material tapi tidak pervasif. b. Opini tidak wajar Opini tidak wajar diberikan apabila auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, baik secara individual atau agregat, adalah material dan pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan. c. Opini tidak memberikan pendapat Opini tidak memberikan pendapat diberikan jika auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat dan ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang tidak ditemukan bisa material dan pervasif

Menurut Bayangkara (2016:11-13) terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit operasional, diantaranya adalah : 1) Audit Pendahuluan 18 Tujuan dilakukannya audit pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang akan diaudit. Selain itu, pada audit ini juga dilakukan penelaah terhadap berbagai aturan. 2) Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan unntuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 3) Audit Rinci atau Lanjutan Pada tahapan ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan sebelumnya. Audit ini dilakukan dengan cara mengembangkan temuan untuk mencari ketertarikan antara sat temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. 4) Pelaporan Pada tahap ini mempunyai tujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan disajikan dalam bentuk komrehensif (menyajikan temuan-temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi).Rekomendasi harus disajikan dalam bahasa yang operasional dan mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti. 5) Tindak Lanjut Dalam audit operasional tindak lanjut merupakan tahapan akhir yang bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Auditor tidak mempunyai wewenangan untuk mewajibkan manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Menurut Arens dalam Agoes (2014:175) ada tiga ahapan dalam audit operasional yaitu : 1) Planning Dalam tahap perencanaan atau planning seorang auditor operasional harus menentukan lingkup keterikatan atau penugasan secara seksama, memperoleh informasi mengenai latar belakang unit organisasi, mengenai kesatuan organisasi, dan dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan bukti yang dikumpulkan. Puncak pada tahap pendahuluan ini adalah merumuskan dan mendesain suatu program yang rinci untuk audit yang lebih mendalam. 2) Evidence accumulation and evaluation Dalam tahap akumulasi bukti dan Evaluasi atau evidence accumulation and evaluation, auditor operasional harus menghimpun bukti yang relevan dan kompeten , kemudian auditor akan mengembangkan temuan bukti audit sebagai bahan pertimbangan dalam pendukung kesimpulan tentang objektivitas cukup untuk 3) Reporting and follow up Dalam tahap Pelaporan dan tindak lanjut atau reporting and follow up pada umunya suatu laporan audit operasional akan meliputi unsur-unsur yaitu tujuan dan ruang lingkup penugasan, prosedur-prosedur yang digunakan oleh auditor, temuan-temuan khusus, rekomendasi-rekomendasi jika perlu. Laporan auditor operasional biasanya dikirim hanya untuk manajemen laporan dengan suatu salinan tersendiri. Berdasarkan uraian diatas, tahapan audit operasional dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sama yaitu mulai dari Audit Pendahuluan, Tahap Audit Mendalam dan Tahap Pelaporan. f. Program Audit Dalam Audit Operasional Dalam pelaksanaan audit operasional, audit lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban kuesiner tersebut dikonfirmasi dengan pengecekan dilapangan dan pemeriksaan buktibukti secara sampling dan diskusi dengan bagian terkait, kemudian seorang auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitas, efisisen dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan ( buku auditing Sukrisno Agoes, 180) 3. Efektivitas a. Pengertian Efektivitas Efektivitas bagi perusahaan merupakan sasaran agar perusahaan mampu mencapai tujuan yang telah diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan efektivitas penjualan. Menurut Bayangkara (2015:11), efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Ruchyat Kosasih dalam Agoes (2015:179), efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, ditinjau dari kualitas (volume) hasil kerja, kulitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. Menurut Abdurahmat Dalam Othenk (2010:7) efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan yang tepat pada waktunya. Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwaefektivitas merupakan penentuan sampai sejauh mana tujuan perusahaan dapat tercapai. Audit operasional dikatakan efektif apabila sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Agar audit operasional dapat berjalan secara efektif didalamnya harus terdapat independensi, kompetensi, program audit dan tahaptahap audit operasional. 4. Penjualan a. Pengertian Penjualan Menurut PSAK No 23 Penjualan Revisi Tahun 2015 paragraf 14 menjelaskan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dapat terpenuhi : a) Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli b) Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan barang maupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang telah dijual c) Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal d) Manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi yang berhubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara handal Menurut Kotler (2010:457) mengatakan bahwa penjualan merupakan proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi melalui pertukaran informasi dan kepentingan. Nitisemito (2009:13) penjualan merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk melancarkan arus barang dan jasa dari semua produsen ke konsumen secara efisien untuk menciptakan permintaan yang efektif. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan merupakan kegiatan pokok perusahaan yang dilakukan secara terjadwal dan teratur, baik transaksi secara tunai maupun kredit. b. Prosedur Penjualan Menurut Mulyadi (2010:207) merupakan urutan yang harus dilaksanakan dan melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin secara seragam transaksi perusahaan secara berulang-ulang. Dalam prosedur penjualan dibagi menjadi dua yaitu : 1. Prosedur Penjualan Tunai a) Prosedur Order Penjualan Pada prosedur ini, fungsi penjualan yaitu menerima order dari para pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat pengiriman dan mengirimkan kepada berbagai fungsi lain yang terkait dalam melayani order dari pembeli b) Prosedur Penerimaan Kas Pada prosedur ini kas menerima pembayaran harga barang dari seorang pembeli dan memberikan tanda pembayaran. 2. Prosedur Penjualan Kredit a) Prosedur Order Penjualan Pada Prosedur ini , fungsi penjualan menerima order dari para pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat pengiriman dan akan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli b) Prosedur Persetujuan Kredit Pada prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan terkait penjualan kredit pada fungsi kredit c) Prosedur Pengiriman Barang Pada prosedur ini, fungsi pengiriman akan mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima d) Prosedur Penagihan Pada prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkan kepada pembeli. Faktur penjualan dibuat rangkap oleh fungsi penjualan dan bagian ini membuat surat order pengiriman c. Audit Operasional Atas Efektivitas Penjualan Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan produksi, oleh karena itu pihak manajemen yang menargetkan penjualan yang akan dicapai dalam suatu periode. Penjualan dapat dikatakan efektif apabila perusahaan dapat mencapai penjualan yang telah ditargetkan oleh pihak manajemen. Menurut (Kumaat,2011:120) Efektivitas penjualan adalah kegiatan yang dilakukan degan cara peningkatan volume penjualan dengan melihat kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang, kebijakan serta strategi yang ditetapkan perusahaan agar penjualan efektif. Penjualan yang efektif dapat tercapai dengan melakukan berbagai kegiatan pemasaran, pengembangan produk, penetapan harga dan saluran distribusi, serta mempromosikannya secara efektif akan dapat meningkatkan penjualan. Auditor dapat memberikan saran-saran untuk dapat memepertahankan prestasi atau menanggulangi kelemahan dan meningkatkan prestasinya melalui alternatif-alternatif yang direkomendasikan berdasarkan penilaian kegiatan dan analisa penjualan, sehingga audit operasional diharapkan dapat berjalan dengan baik dan terarah serta mampu berperan dalam meningkatkan kualitas penjualan

Menurut Arens et al (2015:12) kualifikasi auditor harus berkualitas guna memahami kriteria yang digunakan dan harus berkompeten untuk mengetahui jenis dan bukti yang dihimpun untuk menarik kesimpulan yang sesuai setelah bukti tersebut telah diuji.Seorang auditor juga harus mempunyai sikap mental independen. Pelaksanaan audit operasional dilakukan oleh auditor internal, dimana seorang auditor internal harus memiliki sikap yaitu : 1) Independensi (Independence) Auditor operasional dikatakan independen apabila auditor operasional melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif tanpa terpengaruh dan dipengaruhi oleh siapapaun. Independensi bagi auditor mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugasnya karena diharapkan akan memperoleh hasil pemeriksaan yang efektif. Menurut Rahayu dan Suhayati (2012) mengemukakan bahwa independensi dalam audit cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen harus meliputi independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan. Menurut Mulyadi (2010:32) bahwa independensi auditor operasional dapat memberikan pertimbangan yang tidak memihak dan tanpa peaksaan, dimana independensi sangat diperlukan dalam audit operasional untuk membuat laporan yang objektif. Menurut Hiro Tugiman (2013: 20) independensi adalah para auditor internal yang dianggap mandiri apabila melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif.Kemandirian pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak siapapaun, dan tanpa prasangka hal ini sangat penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya.Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal. Independensi operasional dapat diperoleh melalui dua hal yaitu : 1. Status Organisasi Status organisasi unit pemeriksaan harus memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaiakan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Pemeriksaan operasional harus memperoleh dukungan dari manajemen dan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi sesuai dengan audit yang akan dilaksanakan sehingga kerjasama akan terjadi dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaiakan pekerjaan secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun. 2. Objektivitas Sikap objektif auditor operasional merupakan sikap yang tidak akan dipengaruhi dan terpengaruh dari pihak manapun saat melakukan audit. Jadi independensi dalam audit operasional sangat diperlukan untuk membuat laporan yang objektif dan tidak memihak yang diperlukan oleh manajemen. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa independensi bagi auditor mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif tanpa paksaan dari pihak manapun dan tanpa terpengaruh dan dipengaruhi oleh siapapun.Independensi operasional dapat diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas.Guna memperoleh hasil pemeriksaaan yang efektif. 2) Kompetensi Menurut Rahayu dan Suhayati (2012) kompetensi artinya seorang auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil. Menurut Mulyadi (2016) mengungkap bahwa kompetensi merupakan anggota yang memepunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa professional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik yang diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan. Menurut Menurut Wibowo (2014) kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan serta pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kompetensi auditor adalah auditor yang dilator belakangi oleh dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif dan cermat.

MenurutBayangkara (2016:8) , ruang lingkup audit operasional diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik dari fungsi manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian) maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Tunggal (2010:72) ruang lingkup audit operasional bisa ditentukan dengan menggunakan pedoman-pedoman sebagai berikut : 1) Ruang Lingkup audit operasional harus sesuai dengan objektif yang ingin dicapai 2) Tujuan audit operasional harus jelas untuk memungkinkan dibuatnya rencana audit yang memadai. 3) Audit harus dibatasi pada bidang-bidang dimana hasil-hasil yang spesifik akan dapat disusun dan dilaporkan. 4) Audit harus dibatasi pada usaha penilaian prestasi daripada penilaian kapasitas individual. Berdasarkan uraian diatas, ruang lingkup audit operasional lebih luas dibanding audit keuangan. Hal ini dikarenakan audit manajemen tidak hanya menitikberatkan pada masalah keuangan saja, tetapi juga mencakup masalah diluar keuangan. Pada audit keuangan, ruang lingkup audit hanya berkisar pada bukti-bukti transaksi dan proses akuntansi yang diterapkan pada objek audit, sedangkan pada audit manajemen ruang lingkup audit meliputi keseluruhan fungsi manajemen dan unit-unit yang terkait didalamnya.

Bayangkara (2016:5) dalam bukunya menyebutkan audit operasional
bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih
memerlukan perbaikan, sehingga rekomendasi yang diberikan nantinya dapat
dicapai perbaikan atas pengolahan berbagai program dan aktivitas pada
perusahaan tersebut. Audit diarahkan pada berbagai objek audit yang
kemmungkinan dapat diperbaiki dimasa yang akan datang, dan juga mencegah
kemungkinan terjadinya berbagai resiko kerugian. Adapun maksud dari
keduanya dijelaskan sebagai berikut :
1) Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan
kegiatan operasinya sehingga dapat tercapai optimalisasi
penggunaan sumber daya yang dimiliki.
2) Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu
perusahaan untuk mencapai tujuannya .
Menurut Bayangkara (2016:5) menjelaskan ada 3 (tiga) elemen pokok
dalam audit :
1) Kriteria (criteria)
Kriteria merupakan standar pedoman, norma bagi setiap individu maupun
kelompok di dalam perusahaan untuk melakukan aktivitasnya. Kriteria tersebut
dapat berupa peraturan, kebijakan manajemen, Standar Operating Procedure
(SOP).
2) Penyebab (cause)
Penyebab merupakan dindakan dari aktivitas yang dilakukan oleh individu
maupun kelompok di dalam perusahaan.Penyebab dapat bersifat positif atau
negative.
3) Akibat (effect)
Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang
berhubungan dengan penyebab tersebut.
Menurut Agoes (2014:172) tujuan umum dari audit operasinal adalah :
1) Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan
2) Untuk menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan telah
digunakan secara efektif dan efisien.
3) Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan oleh manajemen puncak.
4) Untuk bisa memberikan rekomendasi kepada manajemen puncak untuk
memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian interen,
system pengendalian manajemen dan prosedr operasinal perusahaan dalam
rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektivitas dari kegiatan
operasi perusahaan.
Bahwa sasaran audit manajemen merupakan aktivitas, program yang
diketahui atau diidentifikasi yang memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal efisiensi maupunn efektivitas.

Menurut Bayangkara (2016:2) audit operasional merupakan
pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam
konteks audit manajemen yang meliputi seluruh pengoperasian internal
perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang
memiliki wewenang yang lebih tinggi, audit manajemen dirancang secara
sistematis untuk mengaudit mulai dari aktivitas hingga program-program yang
diselenggarakan, untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya manusia
dan dana telah digunakan secara efisien, erta tujuan dari program dan aktivitas
yang telah direncanakan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang
telah ditetapkan perusahaan.
Menurut Suyonto (2015:9) audit operasional disebut sebagai audit
manajemen, yaitu kegiatan yang meneliti kembali atau mengkaji ulang hasil
operasi pada setiap bagian dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk
mengevaluasi efisien dan keefektivitasnya.
Dari beberapa definisi-definisi dapat disimpulkan bahwa audit operasional
adalah suatu proses pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mengevaluasi
aktivitas, program, dan pengolahan prosedur yang dijalankan apakah sudah
sesuai dengan Standar OperatingProcedure (SOP), serta melaporkan hasilnya
kepada pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan
efisien

Jenis audit umumnya dibagi menjadi 4 (empat) menurut Bayangkara
(2015:4) yaitu :
1) Audit Laporan Keuangan
Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk mementukan apakah
laporan keuangan auditee telah disusun sesuai prinsip-prinsip
berterima umum (PABU). Auditor external merupakan plaksanaan
audit keuangan, sedangkan investor dan kreditor merupakan penerima
laporan audit pihak ketiga.
2) Audit Kepatuhan
Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan seberapa tinggi
tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan,
rencana dan prosedur. Untuk audit kepatuhan boleh dilakukan oleh
auditor eksternal atau internal , dan untuk hasil penerimaan laporan
audit ialah pihak manajemen perusahaan.
3) Audit internal
Audit internal biasanya dilakukan oleh auditor perusahaan.
Penerimaan hasil audit internal adalah manajemen perusahaan.
Tujuan dilakukannya audit internal yaitu :
a) Menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum,
peraturan, kebijakan, rencana dan prosedur.
b) Menilai pengendalian internal perusahaan
c) Menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
d) Merupakan program peninjauan terhadap konsistensi hasil
tujuan organisasi.
4) Audit Operasional (Manajemen)
Audit operasional boleh dilakukan oleh pihak auditor eksternal
maupun internal dan hasil pemeriksaan audit operasional diterima
oleh pihak manajemen perusahaan. Tujuan audit operasional untuk
menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
Menurut Agoes (2013:10) jenis audit ditinjau dari luasnya
pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Jenis-jenis audit yang ditinjau dari luasnya
pemeriksaan, audit dibedakan atas :
1) Pemeriksaan Umum (General Audit)
Pemeriksaan umum merupakan suatu pemeriksaan umum atas
laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan
tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan secara keseluruhan.
2) Pemeriksaan Khusus (Special Audit)
Pemeriksaan khusus merupakan suatu pemeriksaan terbatas (sesuai
dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP independen,
dan akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat
terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat
yang diberikan terbatas pada masalah yang diperiksa, karena prosedur
yang dilakukan juga terbatas.
Jenis-jenis audit yang ditinjau dari jenis pemeriksaan, ialah :
1) Managemen Audit (Operasional Audit)
2) Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
3) Pemeriksaan Internal (Internal Audit)
4) Computer audit
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis
audit pada dasarnya sama yaitu audit operasional, kepatuhan dan internal audit

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi data maupun bukti yang dikumpulkan atas suatu pernyataan
tentang aktivitas di dalam perusahaan. Auditing dilakukan untuk tujuan melihat
sejauh mana tingkat kolerasi antara data yang dibuat dengan kenyataan yang
ada di lapangan.Hasil dari kegiatan ini bertujuan untuk dapat menyampaikan
hasil yang telah dilakukan terhadap auditor berupa informasi yang dapat
disajikan untuk kepengtingan perusahaan maupun dalam pengembilan
keputusan pihak manajemen perusahaan.
Arens (20014.4) auditing adalah suatu proses yang terpadu dalam
pengumpulan dan penilaian oleh seorang ahli auditor yang mengenai informasi
yang dinyatakan dengan angka dari suatu kesatuan ekonomi tertentu (specific
economic enitity)dengan tujuan untuk menentukan serta dapat melaporkan
tingkt kesamaan antara informasi yang dinyatakan dengan angka maupun
dengan ukuran kriteria yang ada (established criteria)
Mulyadi (2015) auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk
mendapatkan bukti-bukti yang objektif mengenai kegiatan dan kejadian
ekonomi serta mengevaluasi apakah hal tersebut telah sesuai dengan beberapa
kriteria yang telah ditetapkan.
Agoes (2014:4) auditing merupaka suatu proses pemeriksaan yang
dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen, terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen perusahaan , beserta
catatan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat
mengenai kewajaran atas laporan keuangan.
Berdasarakan pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan baha auditing
adalah suatu kegiatan yang sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang
bersifat independen dan kompeten untuk mengumpulkan dan mengevaluasi
secara objektif mengenai catatan, bukti dan pernyataan-pernyataan yang
berhubungan dengan kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menyampaikan
pendapatnya kepada pihak yang manajemen.

Tujuan Standar Perikatan Reviu (SPR) yaitu untuk menetapkan
standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional
praktisi ketika seorang praktisi yang bukan merupakan auditor suatu
entitas melaksanakan suatu perikatan untuk mereviu laporan keuangan dan
tentang bentuk dan isi laporan yang diterbitikan oleh praktisi dalam kaitan
dengan reviu tersebut. Seorang praktisi yang merupakan auditor entitas
tertentu, membuat perikatan untuk mereviu informasi keuangan interim
berdasarkan SPR 2410 tentang “Reviu atas Informasi Keuangan Interim
yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (SPAP SPR 2400).
Menurut SPR 2400 tujuan perikatan reviu atas laporan keuangan yaitu
untuk memungkinkan seorang praktisi menyatakan apakah, atas prosedur
yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana disyaratkan dalam
suatu audit, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang
menyebabkan auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak
disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku (SPAP SPR 2400).

Pada kerangka ini dijelaskan tetang unsur-unsur dan tujuan perikatan
asurans serta mengidentifikasi perikatan-perikatan yang diterapkan oleh
Standar Audit (SA), Standar Perikatan Reviu (SPR), dan Standar Perikatan
Asurans (SPA). Kerangka ini menyediakan kerangka acuan untuk:
1) Akuntan profesional dalam praktik publik (praktisi) pada waktu
melaksanakan perikatan asurans. akuntan profesional yang tidak
dalam praktik publik atau tidak berpraktik dalam sektor publik
didorong untuk mempertimbangkan kerangka ini bila melaksanakan
perikatan asurans.
2) Pihak-pihak lain yang terlibat dalam perikatan asurans, termasuk
pengguna laporan asurans yang dituju dan pihak yang bertanggung
jawab terhadap hal pokok.
3) Dewan Standar Profesi (DSP) Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI) pada waktu mengembangkan SA, SPR, dan SPA selain audit
dan reviu.

Kode Etik Akuntan Publik terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian A
Bagian B dan Bagian C. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi dan
memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut.
Bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual
tersebut pada situasi tertentu atau mengatur penerapan prinsip dasar etika
profesi bagi setiap Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) yang
berpraktik melayani publik seperti akuntan publik dan KAP, serta bagian
C yang mengatur penerapan prinsip dasar etika profesi bagi CPA yang
bekerja di perusahaan. (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2019).

Standar Profesional Akuntan Publik adalah standar yang digunakan
sebagai acuan KAP dalam melaksanakan kegiatannya. Sampai saat ini
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan standarstandar yang digunakan sebagai acuan KAP. Standar ini disebut Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP). Saat ini, SPAP yang digunakan di
Indonesia telah mengadopsi International Standards on Auditing (ISA).
Berikut merupakan standar-standar yang terdapat di dalam SPAP (IAPI,
2019): Terdapat lima tipe Standar Profesional yaitu Kode Etik Profesi
Akuntan Publik, Kerangka untuk Perikatan Asurans, Standar Audit (SA),
Standar Pengendalian Mutu (SPM), dan Standar Perikatan Reviu (SPR)

Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut
Standar Auditing (SA) 300 yaitu auditor harus mengembangkan
suatu rencana audit yang harus mencangkup hal-hal sebagai berikut
(2019):
a. Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang
direncanakan, yaitu pengidentifikasian dan penilaian
risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman
atas entitas dan lingkungannya (SA 315).
b. Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang
direncanakan pada tingkat asersi, yaitu tanggapan auditor
terhadap risiko yang telah dinilai (SA 330).
c. Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus
dilakukan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan
yang disyaratkan oleh SA.
Menurut Tuanakotta (2013) perencanaan audit terdiri dari empat
langkah berikut ini:
a. Memutuskan untuk menerima, melanjutkan, atau
menolak penugasan atau perikatan audit.
b. Merencanakan audit yaitu menentukan materialitas,
melakukan pertemuan dengan tim audit dalam rangka
perencanaan dan merumuskan strategi audit menyeluruh
c. Melaksanakan prosedur penilaian risiko
1. Menentukan dan menilai risiko bawaan
2. Menentukan dan menilai risiko pengendalian
3. Mengomunikasikan kelemahan dan kekurangan
yang ditemukan
d. Dokumentasikan temuan dan segala perubahan atas
rencana audit semula.

Berdasarkan tahap-tahap audit atas laporan keuangan, salah satu
tahap yang terpenting ialah melakukan perencanaan audit. Standar
Audit (SA) 300 menyatakan bahwa, perencanaan suatu audit
melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk
perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan
yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam
beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut (SPAP SA 300,
2019):
a. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat
terhadap area yang penting dalam audit.
b. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah yang potensial secara tepat waktu.
c. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola
perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
d. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan
tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon
risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat
kepada mereka.
e. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan
penelaahan atas pekerjaan mereka.
f. Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan
yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.

Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002),
dibagi menjadi empat tahap:
1. Penerimaan perikatan audit
2. Perencanaan audit
3. Pelaksanaan pengujian audit
4. Pelaporan audit
Tahapan-tahapan audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penerimaan perikatan audit, langkah awal pekerjaan audit
laporan keuangan adalah pengambilan keputusan untuk
menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau
untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien.
Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor
menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas
manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa,
menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai
independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan
keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit.
2. Perencanaan Audit, keberhasilan penyelesaian perikatan audit
sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat
auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor dituntut
untuk memahami bisnis dan industri klien, serta memahami
pengendalian intern klien.
3. Pelaksanaan pengujian audit, pada langkah pelaksanaan
pengujian audit ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan.
Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit untuk memperoleh
bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan
kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah
awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit
yang digunakan untuk pengujian pengujian pengendalian intern
klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah
program audit selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi
dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang
dituangkan dalam kertas kerja.
4. Pelaporan Audit, Pada langkah akhir pekerjaan audit atas
laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat dua tahap
penting:
1). Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil
pengujian dan menarik simpulan,
2). menerbitkan laporan audit. Dari hasil pelaksanaan
pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor
menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan
pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses
ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat tergantung pada
pertimbangan profesional auditor.

Tujuan audit laporan keuangan dibagi atas 2 yaitu:
1. Tujuan Umum
Menurut SA 200 IAPI, (2019), Tujuan suatu audit adalah
untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan
keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu
opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun,
dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal ini kerangka
bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan
berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan
auditor untuk merumuskan opini.
2. Tujuan Khusus
Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat
oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi
(assertions) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di
dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen yang
disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan
berdasarkan penggolongan besar berikut ini:
a. Keberadaan atau keterjadian (existence or accurrence),
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan
dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal
tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi
selama periode tertentu.
b. Asersi kelengkapan (completeness), Asersi tentang
kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi
dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan
keuangan.
c. Asersi Hak dan Kewajiban (rights and obligation), Asersi ini
berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak
perusahaan dan hutang merupakan kewajiban perusahaan
pada tanggal tertentu.
d. Penilaian atau alokasi (valuation or allocation), Asersi ini
berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset,
kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam
laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
e. Penyajian atau pengungkapan (presentation or disclosure)
Asersi ini berhubungan dengan apakah komponenkomponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan,
dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

Menurut Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP), Kantor Akuntan
Publik menyediakan berbagai jasa yaitu Jasa Asurans dan jasa non
asurans. Jasa asurans meliputi jasa audit, jasa review, dan jasa asurans
lainnya sedangkan jasa non asurans meliputi jasa perpajakan, jasa
konsultasi manajemen serta jasa akuntansi dan pembukuan.
Berikut merupakan aktivitas umum atau jasa-jasa audit Kantor Akuntan
Publik:
1. Jasa Asurans
Menurut UU AP (2011), Jasa asurans adalah jasa Akuntan Publik
yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil
evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan
berdasarkan suatu kriteria. Perikatan asurans berarti suatu perikatan
yang didalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang
dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang
dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil
pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan kriteria.
Selanjutnya jasa asurans ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Jasa Audit atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan
asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif.
Jenis audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi
bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat
asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Berdasarkan audit
tersebut, KAP memberikan pernyataan pendapat “positif”
tentang apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi
keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan,
bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan keuangan yang
dilampirkan dalaam suatu laporan keuangan.
2) Jasa Reviu atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan jasa
asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyatan negative.
Jasa reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan dari
manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi
keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila
dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan
reviu adalah untuk memberikan “keyakinan negatif” sebagai
lawan dari pernyataan posotif yang diberikan pada suatu audit.
3) Jasa Asurans lainnya yaitu perikatan asurans selain jasa audit
atau riviu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa
asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan
evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas
efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi
keuangan prospektif, penerbitan comfort letter untuk penawaran
umum. KAP memberikan jasa asurans lainnya yang biayanya
merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan, ini
dikarenakan para pemakai laporan keuangan membutuhkan
jaminan independen tentang informasi lainnya. Contohnya
yakni penjaminan mengenai pengendalian intern.
2. Jasa perpajakan
Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari
perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun
yang bukan. Selain itu banyak kantor akuntan yang mengurus pajak
tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan dan lain-lain (konsultasi
pajak). Jasa tersebut memegang peranan penting penghasilan KAP,
karena dengan jasa tersebut KAP akan mendapatkan penghasilan
dengan proporsi yang lebih besar.
3. Konsultasi Manajemen
Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat
manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki
sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko,
teknologi informasi dan desain sistem e-commerce, uji tuntas merger
dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuaria.
4. Jasa akuntansi dan pembukuan
Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan
pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan. Ada kalanya
kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa
administrasi pembukuannya selesai, namun ada kalanya pula tugasnya
hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja tanpa
melaksanakan audit.

Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang sudah
memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan
publik memberikan jasa. Dalam memberikan jasa, Akuntan Publik harus
memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 bulan setelah izin
diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam tempo
lebih dari 6 bulan akan dicabut izinnya. Menurut Undang-undang Nomer
5 (2011), Pasal 1 ayat 11 yaitu Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib
dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Selanjutnya
pada Pasal 25 Ayat (2) yaitu Akuntan Publik dalam memberikan jasanya
wajib:
a. Melalui KAP
b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan
c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja
tersebut.
Menurut Undang-undang Nomer 5 Pasal 11, Izin Akuntan Publik
dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. Akuntan Publik meninggal dunia
b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri
b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin
c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih
d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
e. berada dalam pengampuan
f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau
pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan
izin Akuntan Publik.

Akuntan Publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa
akuntansinya sebagai seseorang yang profesional dan telah mempunyai
izin negara untuk melakukan tugasnya kepada perusahaan dengan bayaran
tertentu. Menurut IAPI (2019) Akuntan Publik adalah orang yang
memiliki izin akuntan publik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang
Nomer 5 pasal 6 (2011) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Untuk menjadi seorang Akuntan Publik harus memiliki
sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
b. berpengalaman praktik memberikan jasa
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
izin Akuntan Publik
f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang
ditetapkan oleh Menteri, dan tidak berada dalam pengampuan.

1) Akuntan Publik Bersertifikat atau auditor independen yang
bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh
perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya.
2) Auditor Pemerintah (Government Auditor), adalah auditor yang bekerja
pada sektor-sektor pemerintahan. Contohnya di Indonesia terdapat
beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara
fungsional atas pengawasan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan
(BAPEKA) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), di Amerika Serikat sendiri terdapat General Accounting Office
(GAO).
3) Auditor Intern, yaitu auditor yang bekerja disuatu perusahaan untuk
melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, auditor
internal umumnya bertanggung jawab langsung pada presiden direktur,
pimpinan tertinggi diperusahaan atau bahkan kepada komite audit dari
dewan direksi.
4) Auditor Pajak, yaitu auditor yang melakukan audit pada para wajib
pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan
kewajiban perpajakan. Contohnya adalah Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA)

Audit atau auditing merupakan suatu kegiatan pengumpulan dan
pemeriksaan bukti terkait suatu informasi berhubungan dengan laporan
keuangan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen
untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan
serta menjadi faktor pengambilan keputusan dalam perusahaan. Auditor
adalah orang yang mempunyai kualifikasi tertentu dalam melakukan
audit atas laporan keuangan dan kegiatan pada suatu perusahaan atau
organisasi.
Pengertian auditing menurut para ahli:
1. Menurut The American Accounting Association’s Committee on
Basic Auditing Concept (2001) Auditing adalah suatu proses yang
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan tersebut dengan keteria yang telah ditetapkan serta
menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
2. Menurut Mulyadi (2002) Auditing adalah suatu proses sistematik
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai
pernyataan-pernyatan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaitan antara
pernyatan tersebut dengan keteria yang telah ditetapkan dan
penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
3. Konrath (2002) menyatakan Auditing adalah suatu proses sistematis
yang secara objektif digunakan untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti tentang asersi mengenai kegiatan dan kejadian
ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut
dan keteria yang telah ditetapkan dan melakukan komunikasi dari
hasilnya kepada yang berkepentingan.
4. Menurut Meisser (2003) Auditing adalah proses yang sistematik
dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan
keteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut
dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.
5. Arens dan Loebbecke (2003) menyatakan bahwa Auditing adalah
proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi.
6. Sawyer (2005) mengatakan Audit adalah sebuah penilaian yang
sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor (orang yang
melakukan audit) terhadap operasi dan control yang berbeda dalam
suatu organisasi.
7. Menurut PSAK-Tim sukses UKT Akuntansi (2006) Auditing adalah
suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi
tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian serta melihat
bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan
kenyataan dan melakukan kumunikasi dari hasilnya kepada yang
berkepentingan.
8. Arens, Beasly, dan Elder (2011) mengatakan bahwa auditing adalah
akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan
dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi serta keteria
yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang
kompeten dan independen.
9. Agoes (2012) menyatakan Auditing adalah suatu pemeriksaan yang
dilakukan secara kristis dan sistematis oleh pihak yang independen
terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak
manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya
dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut.
10. Whittington et.al (2012) menyatakan bahwa Audit adalah
pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan
public yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari
catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan
tersebut. Dengan mendapatkan pemahaman tentang pengendalian
internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati
aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan
melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti
yang dibutuhkan untuk menentukan apakah laporan keuangan
menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi
keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.
11. Alvin et.al (2015). Audit adalah suatu proses mengumpulan dan
mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan
kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang
kompeten dan independen.