Tag: Akutansi

Knoers dan Haditono (1999) mengatakan bahwa pengalaman
merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan
potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non
formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa
seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.
Pengalaman pada dasarnya pengalaman memiliki arti segala sesuatu
yang didapat atas kegiatan yang pernah dilakukan. Dalam bidang
auditing, pengalaman kerja auditor dapat memberikan gambaran
tentang kinerja auditor. Baik buruknya kinerja auditor mempengaruhi
kualitas audit. (Wardhani dan Suryono, 2013)
Seperti yang dikemukakan Singgih dan Bawono (2010) bahwa
Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam
memprediksi performance auditor. Pengalaman auditor akan semakin
berkembang dengan bertambahnya pengalaman audit. Pada umumnya
publik berasumsi bahwa pengalaman auditor akan mempengaruhi hasil
kerja auditor. Semakin banyak pengalaman kerja auditor, semakin baik
pula kualitas auditnya. Pengalaman akan mengasah kemampuan
auditor dalam melakukan pemeriksaan dan memperluas pengetahuan
auditor dalam bidangnya, sehingga meningkatkan kualitas audit.
Pengalaman dapat diukur dengan tiga indikator yaitu : lamanya
bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan
banyaknya pelatihan yang telah diikuti (Singgih dan Bawono,2010)

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari
seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam
melaksanakan tugasnya. Independensi dapat diproksikan menjadi
empat subvariabel, yaitu yang pertama lama hubungan dengan klien
(audit tenure), dimana pemerintah Indonesia membatasi masa kerja
auditor paling lama hanya 3 tahun untuk klien yang sama, sedangkan
untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Hal ini
dilakukan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat
mencegah terjadinya skandal akuntansi. Karna apabila auditor terlalu
dekat dengan klien akan membuat auditor puas dengan yang telah
dilakukannya sehingga prosedur audit yang yang dilakukannya
menjadi kurang tegas dan tergantung pada pernyataan manajemen.
Jadi apabila semakin rendah lama hubungan dengan klien (audit
tenure) akan semakin tinggi independensi auditor.
Yang kedua tekanan dari klien, hal ini biasanya muncul pada
situasi konflik antara auditor dengan klien dimana auditor dank lien
tidak sependapat dengan beberapa hasil pengujian laporan keuangan.
Sehingga membuat klien berusaha mempengaruhi auditor untuk
melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam
pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Jadi apabila
semakin rendah tekanan dari klien akan semakin tinggi independensi
auditor. Yang ketiga telaah dari rekan auditor (peer review), hal ini
dilakukan sebagai cara untuk memonitor auditor agar dapat
meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit yang menuntut
transparasi pekerjaan. Biasanya peer review dilakukan rekan auditor
dalam satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Jadi apabila semakin tinggi
telaah dari rekan auditor (peer review) akan semakin tinggi
independensi auditor. (Agustin R dan Pertiwi NP, 2013)
Yang terakhir jasa non-audit, maksudnya disini adanya kantor
akuntan yang memberikan jasa lain selain audit misalnya jasa
konsultasi manajemen dan perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan
auditor kehilangan independensi karena secara langsung auditor akan
terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jadi apabila semakin rendah
jasa non-audit akan semakin tinggi tinggi independensi auditor.

sebagai probabilitas dimana seorang auditor
menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam
sistem akuntansi kliennya. (De Angelo,1981).
Menurut Public sector mendefinisikan audit quality sebagai
pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat
sesuai perjanjian yang harus dipertimbangkan. Sedangkan menurut
Standart Pemeriksaan Keuangan Negara, kualitas hasil pemeriksaan
adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan
dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan
peraturan perundang- undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi
tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada
entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta
tindakan koreksi yang direncanakan.
Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah
pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah
ditetapkan. (Mardisar dan Sari, 2007). Agar auditor dapat mencapai
kualitas audit sesuai dengan yang diharapkan, auditor harus
melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah
ditentukan. Sedangkan menurut SPAP (2011:150.1). Dengan aturan
atau standar yang telah ditetapkan, auditor dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang
tinggi. Hasil audit yang berkualitas akan mempengaruhi pengambilan
keputusan oleh pihak manajemen.
Ada tiga standar auditing yang telah ditetapkan yaitu :
1. Standar Umum.
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan.
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian
intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan
menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh
melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan
konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan.
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika
ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu
asersi.

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi
merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori
atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan
penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu
tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain
atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya
sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan
situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap
perilaku individu (Luthans, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja, 2014).
Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi
seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui
alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi
dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan
karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat
perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut
serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi
situasi tertentu.
Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain
dan situasi disekitarnya yang menyebabkan prilaku seseorang dalam
persepsi sosial yang disebut dengan dispositional attributions dan
situational attributions (Luthnas, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja,
2014).
Dispositional attributions atau penyebab internal yang mengacu
pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti
kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan sittuational
attributions atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkaran
sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seperti kondisi sosial, nilainilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan
atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh
faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.
Psikologterkenal, Harold Kelley dalam Luthnas (2005)
menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif
dimana individu mengintepretasikan perilaku berhubungan dengan
bagian tertentu dari lingkungan yang relevan. Ahli teori atribusi
mengasumsikan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk
mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan
mereka. Inilah yang menjadi ciri teori atribusi. Frotz Heider juga
menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti
kemampuan, usaha, dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut
lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan
perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak
langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi
internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi
terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan
bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi
sikap dan kepuasaan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda
perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada
atribut eksternalnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena
peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya
pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya
karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu
terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan
suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu
aktivitas.

Etis adalah berhubungan atau sesuai dengan etika dan sesuai
dengan asas perilaku yang disepakati umum (Veronica, 2010). Muawanah
(2000) menyatakan bahwa kesadaran etik adalah tanggapan atau
penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui
suatu proses penentuan yang kompleks sehingga dia dapat memutuskan
apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu.
Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan
keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua
faktor dalam motif kesadaran, yaitu : 1) keinginan akan kestabilan atau
kepastian serta 2) kompleksitas dan keragaman (Ikhsan dan Ishak dalam
Utami, Noegroho, Indrawati, 2007). Keinginan akan kestabilan
menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Keinginan akan
kestabilan ini mengaktifkan baik pikiran sadar maupun bawah sadar untuk
menghindari ketidakstabilan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian
informasi. Motif kesadaran akan membantu auditor dalam memprediksi
suatu keputusan yang tidak terencana maupun ketika dihadapkan pada
keputusan yang terencana dengan baik, agar dapat menghadapi risiko dan
ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan (Utami, Noegroho,
Indrawati, 2007).

Menurut Gibbins (dalam Elfarini, 2007) pengalaman menciptakan
struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang
sistematis dan abstrak.Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka
panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa
lalu.Gibbins juga menjelaskan bahwa melalui pengalaman auditor dapat
memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya.
Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan
struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum
berpengalaman. Pengalaman kerja auditor dalam kurun waktu 4 tahun
telah berpengalaman untuk mengontrol kemungkinan terjadinya
penghentian prematur atas prosedur audit.Proporsi tentang pertimbangan
professional dalam akuntansi menunjukkan bahwa pengalaman
memunculkan suatu struktur pengetahuan yang skematik dan abstrak, yang
diperoleh dalam memori lama. Struktur pengetahuan memberikan suatu
petunjuk bagi proses pertimbangan dan respon terhadap situasi yang
timbul dalam proses audit (Tsui dan Gul dalam Utami, Noegroho,
Indrawati, 2007).Semakin banyak pengalaman auditor maka auditor
semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan
temuan audit.

Komitmen organisasi menurut Meyer dan Allen (1990) dalam
Purnamasari (2008) adalah bagaimana seseorang memiliki dorongan
dalam dirinya untuk berbuat sesuatu agar menunjang keberhasilan
organisasi tempatnya bekerja sesuai dengan tujuan dan kepentingan
organisasi.Komitmen organisasi yang tinggi menjadikan seorang individu
merasa memiliki organisasi dan ingin selalu memajukan organisasi.
Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras
mencapai tujuan organisasi (Angel & Perry, 1981 dalam Alexandra, 2011).
Individu yang tidak memiliki komitmen organisasi cenderung bekerja apa
adanya atau minimalis tanpa upaya inovatif dan kreatif dalam mencapai
tujuan organisasi. Komitmen organisasi akan mendukung individu untuk
bekerja maksimal sehingga tercipta hasil yang baik demi kemajuan
organisasi dan dapat meminimalkan terjadinya penghentian prematur atas
prosedur audit yang dilakukan oleh auditornya.

Komitmen professional adalah tingkat loyalitas individu pada
profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut
(Trisnaningsih, 2003; Wahyudi, dkk; 2011). Dalam suatu organisasi
profesi seorang anggota organisasi dituntut untuk memiliki komitmen
profesi. Komitmen professional dapat diartikan sebagai intensitas
identifikasi dan keterlibatan individu dengan profesi tertentu. Komitmen
professional digambarkan sebagi suatu format fokus karir pada komitmen
pekerjaan yang menekankan pentingnya suatu profesi di masa hidup
seseorang.
Menurut Trisnaningsih (2003) dalam Wahyudi, dkk (2011)
mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara pengalaman auditor
dengan komitmen profesionalisme, hubungan dengan sesama profesi,
keyakinan terhadap profesi dan pengabdian terhadap profesi. Hal ini
disebabkan bahwa semenjak awal tenaga profesional telah dididik untuk
menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan
memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas
dengan menggunakan keahlian dan dedikasi mereka secara professional.

Definisi lokus kendali (locus of control) menurut Rotter (2006)
dalam Gustati (2012) adalah tingkatan diman seseorang menerima
tanggung jawab personal terhadap apa yang terjadi pada diri mereka.
Lokus kendali dibagi menjadi dua, yaitu lokus kendali internal dan lokus
kendali eksternal. Lokus kendali internal mengacu kepada persepsi bahwa
kejadian baik positif maupun negatif, terjadi sebagai konsekuensi dari
tindakan atau perbuatan diri sendiri dan di bawah pengendalian diri.
Sedangkan lokus kendali eksternal mengacu kepada keyakinan bahwa
suatu kejadian tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindakan oleh
diri sendiri dan berada di luar control dirinya. Menurut Setiawan dan
Ghozali (2006 : 66) dalam Liantih (2010) lokus kendali menunjukkan pada
sejauh mana individu meyakini bahwa dia dapat mengendalikan faktorfaktor yang mempengaruhi dirinya.
Situasi dimana individu-individu dengan lokus kendali eksternal
merasa tidak mampu dalam mendapatkan dukungan kekuatan yang
dibutuhkannya untuk bertahan dalam suatu organisasi, maka mereka akan
meliki potensi untuk mencoba memanipulasi rekan atau objek lainnya
sebagai kebutuhan pertahanan mereka (Solar dan Bruehl, 1971 dalam
Liantih, 2010). Dalam konteks auditing, manipulasi atau ketidakjujuran
pada akhirnya akan menimbulkan penyimpangan perilaku dalam audit.
Perilaku yang dimaksud salah satunya berbentuk pengentian prematur atas
prosedur audit.
Hasil dari perilaku ini adalah penurunan kualitas audit yang dapat
dilihat sebagai hal yang perlu dikorbankan oleh individu untuk bertahan
dalam lingkungan kerja audit. Hal ini menghasilkan dugaan bahwa
semakin tinggi lokus kendali eksternal individu, semakin mungkin mereka
menerima penyimpangan perilaku dalam audit (Liantih, 2010).
Penelitian terdahulu yang dilakukan Qurrahman, dkk (2012)
menyatakan bahwa lokus kendali tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghentian prematur atas prosedur audit.

Prosedur review merupakan proses memeriksa / meninjau ulang hal
/ pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah
menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal
dilakukan (Lestari, 2010). Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa
bukti pendukung telah lengkap dan juga melibakan pertimbangan ketika
terdapat sugesti bahwa penghentian prematur atas prosedur audit telah
terjadi (Indarto, 2011).
Berbeda dengan prosedur review yang berfokus pada pemberian
opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit
sesuai standar auditing (Wahyudi, dkk; 2011). Keberadaan suatu sistem
kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan bahwa
standar profesional telah dijalankan dengan semestinya dalam praktik.
Terdapat 5 elemen dari kontrol kualitas yaitu independensi, integritas dan
obyektivitas, manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta
perjanjian dengan klien, performa yang menjanjikan serta monitoring
(Messier, 2000) dalam Lestari (2010).
Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan
meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang
menyimpang, seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali
ketika akan melakukan tindakan semacam penghentian prematur atas
prosedur audit. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya praktik
penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur review dan
kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan
praktik tersebut.
Untuk mengontrol penghentian dini prosedur auditing, KAP harus
menyediakan prosedur review yang mampu mendeteksi sukses dan
gagalnay auditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan.
Prosedur review yang tersusun dengan baik dan kontrol kualitas yang terus
menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan”
yang dilakukan auditor yaitu berupa perilaku pengurangan kualitas audit
(Sumekto, 2001).
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Qurrahman, dkk
(2012) menunjukkan hasil positif yang menunjukkan bahwa prosedur
review berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur
audit. Sedangkan penelitian Wahyudi, dkk (2011) menunjukkan hasil yang
negatif terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit.Prosedur Review
Prosedur review merupakan proses memeriksa / meninjau ulang hal
/ pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah
menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal
dilakukan (Lestari, 2010). Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa
bukti pendukung telah lengkap dan juga melibakan pertimbangan ketika
terdapat sugesti bahwa penghentian prematur atas prosedur audit telah
terjadi (Indarto, 2011).
Berbeda dengan prosedur review yang berfokus pada pemberian
opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit
sesuai standar auditing (Wahyudi, dkk; 2011). Keberadaan suatu sistem
kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan bahwa
standar profesional telah dijalankan dengan semestinya dalam praktik.
Terdapat 5 elemen dari kontrol kualitas yaitu independensi, integritas dan
obyektivitas, manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta
perjanjian dengan klien, performa yang menjanjikan serta monitoring
(Messier, 2000) dalam Lestari (2010).
Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan
meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang
menyimpang, seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali
ketika akan melakukan tindakan semacam penghentian prematur atas
prosedur audit. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya praktik
penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur review dan
kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan
praktik tersebut.
Untuk mengontrol penghentian dini prosedur auditing, KAP harus
menyediakan prosedur review yang mampu mendeteksi sukses dan
gagalnay auditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan.
Prosedur review yang tersusun dengan baik dan kontrol kualitas yang terus
menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan”
yang dilakukan auditor yaitu berupa perilaku pengurangan kualitas audit
(Sumekto, 2001).
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Qurrahman, dkk
(2012) menunjukkan hasil positif yang menunjukkan bahwa prosedur
review berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur
audit. Sedangkan penelitian Wahyudi, dkk (2011) menunjukkan hasil yang
negatif terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Definisi materialitas menurut Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) SA seksi 312 merupakan besarnya informasi akuntansi yang
apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang
melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang
yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.
Sedangkan FASB menjelaskan konsep materialitas sebagai
penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan keuangan adalah
material jika dalam keadaan tertentu besarnya item tersebut mungkin
menyebabkan pertimbangan orang yang reasonable berdasar laporan
keuangan tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh adanya
pencantuman atau peniadaan informasi akuntansi tersebut.
Definisi materialitas menurut Sukrisno (1996 : 100) dalam
Weningtyas, dkk (2006) adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah
saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang
mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap
pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut
karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.
Dari definisi di atas konsep materialitas dapat digunakan 3
tingkatan dalam mepertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat antara
lain :
1. Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji dalam
laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi
keputusan pemakai laporan.
2. Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan
keuangan secara keseluruhan.
3. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas
sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan
diragukan.
Kosep materialitas adalah faktor yang penting dalam
mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam
keadaan tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang material dalam
laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode
selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dikeluarkanlah suatu
laporan wajar tanpa pengecualian (Lestari, 2010).
Dalam penetapan materialitas ada 5 langkah yang harus dilakukan
antara lain (Mulyadi, 2001) :
1. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas
2. Alokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam
segmen
3. Estimasikan total salah saji ke dalam segmen
4. Estimasikan salah saji gabungan
5. Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal
mengenai materialitas
Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama
standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu,
materialitas memiliki pengaruh terhadap semua aspek audit atas audit
laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan bersifat pendapat,
estimasi, dan pertimbangan dalam penyusunannya, yang sering kali hal
tersebut tidak tepat atau akurat 100%. Oleh karena itu auditor tidak
memeriksa setiap transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan
(Lestari, 2010).
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kualitatif dan
pertimbangan kuantitatif (Wahyudi, dkk; 2011). Pertimbangan kualitatif
yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan penyebab salah saji. Sedangkan
pertimbangan kuantitatif yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan
hubungan salah saji dengan jumlah saldo tertentu. Disaat auditor
menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit
rendah, maka terdapat kecenderungan pada auditor untuk mengabaikan
prosedur audit tersebut. Hal ini dilakukan karena auditor beranggapan jika
ditemukan salah saji, bernilai tidak material sehingga cenderung diabaikan
auditor

Menurut Raghunathan (1981) dalam Liantih (2010), penghentian
premature atas prosedut audit adalah dihentikannya langkah-langkah
dalam audit program sehingga satu atau lebih dari prosedur audit tidak
dilengkapi. Perilaku penghentian prematur atas prosedur audit ini secara
langsung mempengaruhi kualitas audit dan melanggar standar
professional. Shapero et al (2003) dalam Lestari (2010) menyimpulkan
bahwa kegagalan audit sering disebabkan karena penghapusan prosedur
audit yang penting daripada prosedur audit tidak dilakukan secara
memadai.
Ketika melakukan pengabaian, auditor akan memiliki
kecenderungan untuk memilih prosedur yang paling tidak beresiko
diantara sepuluh prosedur audit seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.
Pemilihan ini akan menimbulkan urutan / prioritas dari prosedur audit
yang dihentikan dimulai dari prosedur yang paling sering dihentikan
sampai dengan paling jarang / tidak pernah dihentikan (Weningtyas,
2006).
Penghentian prematur atas prosedur audit mengacu pada
penghentian suatu langkah (prosedur) audit yang penting dimana tidak
dapat digantikan oleh langkah lainnya, tanpa melengkapi pekerjaan atau
sama sekali menghilangkan langkah audit (Oatley dan Pierce, 1996;
McNamara dan Liyanarachchi, 2005; dalam Liantih, 2010). Jika
penghentian prematur atas prosedur audit ini dilakukan, sudah pasti akan
berpengaruh langsung terhadap kualitas audit, sebab apabila salah satu
langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor
akan membuat judgement yang salah semakin tinggi

Prosedur audit meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan
oleh auditor dalam melakukan audit. Kualitas kerja dari seorang auditor
dapat diketahui dari seberapa jauh auditor menjalankan prosedur-prosedur
audit yang tercantum dalam prosedur audit (Wahyudi, dkk; 2011).
Untuk menyatakan opini atau pendapat atas laporan keuangan yang
diauditnya, seorang auditor harus melakukan prosedur audit. Prosedur
audit dapat diklasifikasikan menurut tujuan audit, meliputi (Indarto, 2011):
1. Prosedur untuk memperoleh pemahaman bisnis dan industri
klien
2. Pengujian pengendalian
3. Pengujian substantif
4. Pengurangan kualitas audit
Pengurangan mutu kualitas audit menurut Weningtyas (2006)
adalah dalam bentuk mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan
review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan
ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini saat semua
prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan lengkap.
Adapun prosedur-prosedur audit tersebut adalah (Liantih, 2011) :
1. Pemahaman bisnis industri klien
Auditor harus paham tentang bisnis dan industri yang
dilakukan klien. Pemahaman tersebut dilakukan untuk mengurangi
risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau harapan pihak lain,
baik di pihak auditor maupun klien. Pemahaman dengan klien tentang
jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan harus mencakup
tujuan perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggungjawab auditor,
dan batasan perikatan. Auditor harus mendokumentasikan pemahaman
tersebut dalam kertas kerjanya atau dalam bentuk komunikasi tertulis
dengan klien (PSA No.05 SA Seksi 310,2010).
2. Pertimbangan pengendalian internal
Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh
dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain
untuk memberi keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan,
efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan
ketentuan yang berlaku. Pemahaman memadai atas pengendalian
intern harus diperoleh auditor untuk merencanakan audit dengan
melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang
relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian
intern tersebut dioperasikan (PSA No.69 SA Seksi 319,2001).
3. Pertimbangan auditor atas fungsi auditor intern klien
Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau
kinerja pengendalian entitas. Pada saat auditor berusaha memahami
pengendalian intern, auditor harus berusaha memahami fungsi audit
intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang
relevan dengan perencanaan audit (PSA No.33 SA Seksi 322,2001).
4. Informasi asersi manajemen
Asersi adalah pernyataan manjemen yang terkandung di dalam
komponen laporan keuangan. Asersi tersebut dapat diklasifikasikan
menjadi 4, yaitu keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan
kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan.
Informasi asersi manajemen digunakan oleh auditor untuk memperoleh
bukti audit yang mendukung asersi dalam laporan keuangan (PSA
No.7 SA Seksi 326,2001).
5. Prosedur analitik
Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit
dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat
dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan
yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data
keuangan dengan data non keuangan. Tujuan dilakukannya prosedur
analitik adalah membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat dan
lingkup prosedur audit lainnya, sebagai pengujian substantif untuk
memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan
saldo akun atau jenis transaksi, serta sebagai review menyeluruh
informasi keuangan pada tahap review akhir audit (PSA No.22 SA
Seksi 329,2001).
6. Konfirmasi
Konfirmasi dalah proses pemerolehan dan penilaian suatu
komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu
permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap
asersi laporan keuangan. Proses konfirmasi mencakup pemilihan unsur
yang dimintakan konfirmasi, pendesainan permintaan konfirmasi,
pengkomunikasian informasi kepada pihak ketiga, serta penilaian
terhadap informasi atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh
pihak ketiga mengenai tujuan audit termasuk keandalan informasi
tersebut (PSA No.7 SA Seksi 330,2001).
7. Representasi manajemen
Representasi manajemen merupakan bagian dari bukti audit
yang diperoleh auditor tetapi tidak merupakan pengganti bagi
penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar
memadai bagi pendapat auditor atas laporan keuangan. Representasi
tertulis bagi manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang
disampaikan oleh manajemen kepada auditor, menunjukkan dan
mendokumentasikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut, serta
mengurangi kemungkinan salah paham mengenai yang dipresentasikan
(PSA No.17 SA Seksi 333, 2001).
8. Pengujian pengendalian Teknik berbantuan komputer (TABK)
Penggunaan TABK harus dikendalikan oleh auditor untuk
memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan audit dan spesifikasi
rinci TABK telah terpenuhi, serta bahwa TABK tidak dimanipulasi
semestinya oleh staf entitas (PSA No.59 SA Seksi 327, 2001).
9. Sampling audit
Sampling audit adalah penerapan terhadap prosedur audit terhadap
kurang dari seratus persen unsur dalam suatu saldo akun atau
kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa
karakteristik saldo akun atau kelompok tersebut. Sampling audit
diperlukan oleh auditor untuk mengetahui saldo-saldo akun dan
transaksi yang mungkin sekali mengandung salah saji. Auditor harus
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti
audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam
penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang
berkaitan (PSA No.26 SA Seksi 350, 2001).
10. Perhitungan fisik
Perhitungan fisik berkaitan dengan pemeriksaan auditor melalui
pengamatan, pengujian, dan permintaan keterangan memadai atas
efektivitas metode perhitungan fisik persediaan atau kas dan mengukur
keandalan atas kuantitas dan kondisi fisik persediaan atau kas klien
(PSA No.7 SA Seksi 331, 2001).
Berdasar penelitian Aldeman dan Deitrick (1982) dalam Wahyudi, dkk
(2011), prosedur audit yang paling sering dihentikan secara prematur
adalah prosedur pada tahap review dan uji sistem pengendalian internal
klien. Weningtyas, dkk (2006) menemukan bahwa pemahaman terhadap
bisnis klien merupakan prosedur yang paling banyak ditinggalkan.
Sedangkan penelitian Wahyudi, dkk (2011) menemukan bahwa uji
kepatuhan terhadap system komputer paling sering ditinggalkan.
Penelitian yang dilakukan Lestari (2010) sesuai dengan penelitian
Weningtyas, dkk (2006) yang membuktikan bahwa prosedur pemahaman
bisnis klien paling sering ditinggalkan.

adalah tindakan yang diambil auditor untuk mengurangi efektivitas
pengumpulan bukti (Sososutikno, 2005; Herbach, 2005; Heningsih, 2002 ;
Weningtyas dkk, 2006). Efektivitas audit ini terpengaruh karena auditor
memilih untuk tidak melakukan langkah-langkah yang disyaratkan dalam
program audit sama sekali dan atau melakukan langkah-langkah program
audit dengan tidak lengkap.
Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa bentuk
perilaku pengurangan kualitas audit dibedakan berdasar tingkat
kejadiannya. Peneliti Willet dan Page (1996) dalam Wahyudi, dkk (2011)
menemukan bahwa perilaku pengurangan kualitas audit terbagi menjadi 3
bentuk, yaitu saat dimana auditor cenderung mengabaikan bagian yang
terlihat janggal dalam sampel, tidak menguji semua sampel yang telah
ditetapkan, dan menerima bukti audit yang sifatnya penuh dengan
keraguan.
Terdapat dua aspek dampak yang disebabkan oleh adanya tindakan
pengurangan kualitas audit. Aspek yang pertama adalah adanya dampak
terhadap pemakai laporan keuangan, sedangkan aspek yang kedua adalah
adanya dampak terhadap auditor itu sendiri. Dampak terhadap pemakai
laporan keuangan adalah opini audit yang tidak benar sehingga dengan
demikian akan menghasilkan kemungkinan adanya penyampaian kinerja
audit yang tidak benar. Dampak terhadap auditor itu sendiri adalah adanya
perhatian atau keinginan auditor untuk melakukan perilaku pengurangan
kualitas audit (Coram, et.al , 2008 dalam Wahyudi, dkk; 2011).

Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat
mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem
informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun
kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari
seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam
sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.
Penelitian yang dilakukan Wisanggeni dan Ghozali (2017)
menunjukkan kualitas audit yang diproksi dengan ukuran kantor akuntan
publik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going
concern, jadi dapat dikatakan perusahaan yang menggunakan jasa KAP
big four adalah perusahaan yang cenderung memiliki kinerja dan
karakteristik yang baik

Audit tenure atau masa perikatan audit adalah jangka waktu
perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008
dimana masa perikatan (audit partner) AP tetap 3 tahun dan rotasi (kantor
akuntan publik) KAP menjadi 6 tahun (Tandungan, 2016).
Penelitian Nursasi dan Maria (2015), menyatakan bahwa audit
tenure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going
concern, sedangkan menurut Ardiani Dkk. (2012) menyatakan bahwa
audit tenure tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.

Debt Default merupakan kegagalan debitor (perusahaan) untuk
membayar hutang pokok dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo,
seperti kesulitan dalam mentaati persetujuan hutang, fakta-fakta
pembayaran yang lalai atau melanggar perjanjian maka kreditor akan
memberikan status default (Chen K, 1992).
Penelitian yang dilakukan Werastuti (2013) menunjukkan bahwa
debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang
memiliki debt default, semakin dimungkinkan menerima opini audit
berkaitan dengan going concern.

Opini Going Concern adalah opini audit yang dikeluarkan oleh
auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Ikatan Akuntansi
Indonesia, 2011). Opini going concern adalah opini auditor yang
didalamnya terdapat paragraf penjelas tentang perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. SA Seksi 341, PSA No. 30
memberikan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dicantumkan pada
laporan auditor jika auditor memberikan opini going concern kepada
auditee. seperti berikut ini:
“Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan
Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara
berkelanjutan.Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas
laporan keuangan, Perusahaan telah mengalami kerugian
yang berulangkali dari usahanya dan mengakibatkan saldo
ekuitas negatif serta pada tanggal 31 Desember 20XX.”

Seorang auditor harus mematuhi aturan yang telah ada dalam SPAP
guna mempertahankan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali, 2017).
Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat
mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem
informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun
kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari
seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam
sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.
Sikap independensi auditor telah ditulis dalam PSA Nomor 04 (SA
220). Dalam memberikan pendapat opini laporan keuangan auditor harus
independen, dengan independensi auditor diharapkan meningkatkan
kualitas informasi dari laporan keuangan. Independensi auditor dapat
hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien
dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi opini serta sikap mental
auditor (Flint, 1988).
Independensi auditor terancam apabila seorang auditor memiliki
hubungan terlalu lama dengan klien sehingga menimbulkan hubungan
emosional yang membuat auditor semakin sering untuk
mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka
bisnisnya, sehingga menurunkan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali,
2017).
Hubungan yang lama antara kantor akuntan publik dengan klien
memiliki potensi menimbulkan attachment antara kedua pihak sehingga
dapat menggangu independensi auditor. Lamanya hubungan tersebut dapat
menyebabkan auditor kehilangan independensinya dan cenderung
menerima tekanan klien atau sepemikiran dengan manajer terhadap
keputusan pelaporan. Terdapat beberapa penelitian yang menemukan
bahwa hubungan yang semakin lama antara auditor dan klien maka dapat
menciptakan kedekatan antara keduanya dan hal tersebut dapat
menghalangi independensi auditor dan menyebabkan penurunan kualitas
audit (Baker & Thuneibat, 2011).
Kualitas audit sering diproksikan dengan KAP yang berafiliasi
dengan Big Four maupun dengan Non Big Four. Ukuran KAP big four
didasarkan pada besarnya jumlah pendapatan yang diterima atas jasa audit
atau jasa lainnya. Kategori KAP big four di Indonesia terdiri dari:
1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang berafiliasi dengan kantor
KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
2. KAP Deloitte Touche Thomatsu Limited, yang berafiliasi dengan
KAP Osman BingSatrio
3. KAP Ernst & Young, yang berafiliasi dengan KAP Purwantono,
Suhermandan Surja (PSS)
4. KAP KPMG (Klyneld Peat Marwick Geordeler), yang berafiliasi
dengan KAP Sidharta dan Widjaja.

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang terdapat
pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari pemeriksaan
audit. Laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar,
paragraf lingkup, dan paragraf pendapat (Aprinia, 2016). Dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tujuan audit atas laporan keuangan
oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan
pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor
merupakan wadah bagi auditor untuk menyatakan suatu pendapat atau
apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan
pendapat (Susanto & Aquariza, 2012).
Informasi utama pada laporan audit adalah opini audit yang terdapat
pada paragraf pendapat. Menurut SPAP SA Seksi 508 (PSA No. 29) opini
audit terdiri atas lima jenis, yaitu: (1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,
(2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas, (3)
Pendapat Wajar dengan Pengecualian, (4) Pendapat Tidak Wajar, dan (5)
Tidak Memberikan Pendapat.

Audit tenure merupakan periode waktu perikatan antara Kantor
Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan klien yang sama. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008
dimana masa perikatan (audit partner) AP tetap 3 tahun dan rotasi (kantor
akuntan publik) KAP menjadi 6 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh
Werastuti (2013) menemukan bahwa kualitas audit semakin meningkat
dengan semakin lamanya audit tenure. Hal ini akan mendukung pendapat
yang menyatakan bahwa pertimbangan auditor akan lebih baik seiring
dengan masa kerja yang lebih lama karena asimetri informasi antara
auditor dan klien semakin berkurang (Nursasi, 2015).
Hubungan auditor dengan perusahaan klien yang lama ini berpotensi
menjadikan auditor merasa puas pada apa yang dilakukan seperti
melakukan audit yang kurang tegas dan terlalu tergantung pada pernyataan
manajemen (Werastuti, 2013). Semakin lama hubungan auditor dengan
klien, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mendapat opini audit
going concern. Hal ini merupakan bukti hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa independensi auditor terganggu dengan lamanya
perikatan antara auditor dengan klien (Nursasi, 2015)

Dalam PSAK 30, indikator going concern yang banyak digunakan
auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam
memenuhi kewajiban hutangnya (default). Debt default didefinisikan
sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok
dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen K, 1992). Manfaat
status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church
(1992) yang menemukan hubungan yang kuat status default terhadap opini
going concern. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak
berhasil mengelurkan opini going concern setelah peristiwa-peristiwa
yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya
kegagalan untuk mengeluarkan opini going concern ketika perusahaan
dalam keadaan default, tinggi sekali, karenanya diharapkan status default
dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan going
concern.
Apabila perusahaan gagal dalam memenuhi kewajiban hutang dan
atau bunga, seperti kesulitan dalam mentaati persetujuan hutang, faktafakta pembayaran yang lalai atau melanggar perjanjian maka kreditor akan
memberikan status default (Chen K, 1992). Informasi apakah perusahaan
gagal membayar hutangnya pada saat jatuh tempo atau tidak dapat
ditemukan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan.
Sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan default
hutangnya bila salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi (Chen K, 1992),
yaitu :
1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok
atau bunga.
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian
tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang
dari satu tahun
3. Perusahaan sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi hutang
yang jatuh tempo.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahman dan Siregar (2012)
mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana
satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk
melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan
pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.
Jika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut berusaha untuk
memaksimalkan utilitas mereka, maka ada kemungkinan bahwa agen tidak
akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan
memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikan rupa
sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat
dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien merupakan kontrak yang
memenuhi dua asumsi yaitu sebagai berikut:
1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya, baik
agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang
sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat
digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
2. Risiko yang diterima agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah
kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai
imbalan yang diterimanya.
Eisenhardt (1989) dalam Rahman dan Siregar (2012) menyatakan
ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu:
1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa
mendatang (bounded rationality).
3. Manusia selalu menghindari risiko (risk-averse).
Jensen dan Mekling (1976) menjelaskan bahwa pemilik (prinsipal)
memberikan delegasi kepada manajemen (agen) untuk melaksanakan
kepentingan pemilik. Diasumsikah bahwa prinsipal dan agen sebagai
orang ekonomi yang rasional dan umumnya termotivasi oleh kepentingan
pribadi tapi mereka dapat membedakan penghargaan atas preferensi,
kepercayaan dan informasi, dalam hal ini pihak prinsipal adalah pemegang
saham (Stakeholder) dan pihak agen adalah manajemen.
Dengan adanya asumsi sifat dasar manusia manajer tidak selalu
bertindak sesuai dengan keinginan terbaik pemegang saham (Stakeholder).
hal tersebut membuat sebuah kondisi yang disebut dengan asimetri
informasi, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan dianggap
memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan
dengan pemilik perusahaan. Karena adanya asimetri informasi, maka hal
tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara
manajemen dan pemilik perusahaan untuk saling mencoba memanfaatkan
kelemahan dari pihak lain untuk kepentingan sendiri.
Berdasarkan hal tersebut auditor mampu menjembatani kepentingan
pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Sebagai pihak yang
independen, auditor memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi
kebijakan manajemen perusahaan apakah sudah sesuai dengan kehendak
pemilik perusahaan. Selain dari hal tersebut auditor akan memeriksa
kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen
perusahaan (Lie, Wardani, & Pikir, 2016).

Profesi akuntan publik juga tidak luput dari beban kerja yang harus dihadapi. Kondisi jumlah akuntan publik yang relatif sedikit dengan pertumbuhan yang lamban tidak sebanding dengan jumlah permintaan kebutuhan pengguna jasa audit yang relatif pesat perkembangannya. Dengan demikian terdapat kemungkinan bahwa sebuah kantor akuntan publik akan menangani klien yang sangat banyak. Beban kerja dapat dinilai dari banyaknya klien yang dihadapi oleh auditor karena banyaknya klien maka akan mempengaruhi kualitas audit. Beban kerja yang banyak akan membuat seorang auditor mengalami kelelahan dan membuat konsetrasi auditor terganggu dan itu dapat merusak hasil audit. Sementara kualitas audit akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kegiatan audit yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak, dkk (2015) mengungkapkan bahwa semakin berat beban kerja (workload) yang dimiliki oleh seorang akuntan maka akan meningkatkan kinerja dari akuntan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2011) mengungkapkan bahwa workload yang dihadapi oleh auditor dapat menurunkan kualitas audit dan KAP harus memperhatikan beban kerja dari seorang auditor. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk mulai mengatur workload pada setiap KAP. Selain itu peran komite audit juga perlu ditingkatkan karena terbukti dapat mengurangi hubungan negatif antara workload dan kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ishak, dkk (2015) dan Fitriany (2011) maka diduga bahwa workload berpengaruh terhdap kualitas audit.

Kewajiban rotasi dalam perspektif teori agensi dimana teori ini menggambarkan keberadaan perusahaan. Teori perusahaan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai : keberadaan perusahaan, batas antara perusahaan dengan pasar, struktur organisasi perusahaan, dan heterogenitas tindakan perusahaan dalam kinerja perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan investor maupun pengguna laporan keuangan, perusahaan berusaha meningkatkan laporan keuangan auditan yang berkualitas pula. Oleh karena itu, perusahaan melakukan rotation audit partner untuk mendapatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014), bahwa rotasi audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena rotasi audit memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas auditan independen. Hubungan signifikan antara rotasi auditor KAP dengan kualitas audit yang terkait dengan laporan auditan, hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan mendukung rotasi yang memiliki efek positif pada kualitas laporan auditan karena memungkinkan untuk pendekatan yang dapat menyegarkan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi audit. Menurut Febriyanti dan Mertha (2014), bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Sofyana dan Nugroho (2012) bahwa rotasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini desebabkan independensi auditor, rotasi auditor yang diterapkan suatu KAP tidak diikuti dengan rotasi seluruh anggota tim audit yang bekerja dilapangan atau di klien secara langsung, kurangnya kepedulian pelaku pasar terhadap pergantian auditor, dan tim auditnya masih baru sehingga pengalaman auditnya masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian Kurniasih dan Rohman (2014), Febriyanti dan Mertha (2014), dan Sofyana dan Nugroho (2012) diduga bahwa rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil laporan keuangan auditan yang berkualitas oleh auditor selain adanya sikap independensi dan profesional kerja yang harus dimiliki oleh auditor, maka diperlukan juga audit tenure untuk menjaga sikap independensi dan meningkatkan kualitas kerja. Adanya masa perikatan antara auditor dengan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan klien maka hasil auditan laporan keuangan perusahaan akan lebih berkualitas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sikap dari auditor yang berinteraksi terlalu dekat dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014), mengungkapkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP non Big Four memiliki rata-rata tenure auditor lebih besar dari pada perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP Big Four. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang di audit oleh auditor KAP non Big Four memiliki kecenderungan masa perikatan yang lebih panjang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya hubungan yang terlalu dekat dapat menurunkan sikap independensi auditor dan mengurangi profesionalisme kerja dari auditor tersebut, sehingga hasil audit rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2016) dan Permana (2012) menyatakan bahwa hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Jika terlampau panjang bisa menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak. Berdasarkan hasil penelitian Kurniasih dan Rohman (2014), Ramdani (2016) dan Permana (2012) diduga bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.

Beban kerja merupakan seberapa besar kapasitas individu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan batasan waktu tertentu. Profesi akuntan publik juga tidak luput dari beban kerja yang harus dihadapi. Kondisi jumlah akuntan publik yang relatif sedikit dengan pertumbuhan yang lamban tidak sebanding dengan jumlah permintaan kebutuhan pengguna jasa audit yang relatif pesat perkembangannya. Dengan demikian terdapat kemungkinan bahwa sebuah kantor akuntan publik akan menangani klien yang sangat banyak. Workload seorang auditor merupakan beban kerja yang muncul akibat jumlah klien yang harus ditangani oleh auditor tidak seimbang dengan terbatasnya waktu yang tersedia dalam melaksanakan proses audit. Apabila partner dan staf memiliki beban kerja yang berlebihan, mereka tidak mungkin memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan, mengawasi, dan meninjau prosedur audit yang tepat, sehingga merusak kualitas audit (PCAOB 2013:17 dalam Buchheit dan Buslepp, 2014:3). Workload terjadi akibat “busy season” yang terjadi pada awal tahun karena umumnya perusahaan memiliki fiscal years yang berakhir pada bulan Desember (Lopez dan Peters, 2012:358). Busy season tersebut terjadi karena perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerja dan aktivitas keuangan selama setahun ke dalam bentuk laporan keuangan.

Adanya kasus Enron yang melibatkan kantor akuntan publik internasional Arthur Anderson (AA) maka di Indonesia menerapkan peraturan tindakan pergantian auditor secara wajib. Penerapan ketentuan tentang adanya rotasi mandatory ini dengan tujuan supaya dapat meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Rotasi mandatory ini diharapkan dapat berpengaruh signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor dengan menjaga sikap independensi (Giri, 2010). Peraturan Pemerintah tentang adanya rotasi mandatory di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut.” Kemudian peraturan tersebut di revisi dengan KMK No.359/KMK.06/2003 dan direvisi kembali KMK No.17/KMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yaitu : “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut.” Peraturan Keputusan Menteri Keuangan yang dapat menimbulkan berbagai prokontra di kalangan praktisi akuntan publik karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut baru pertama kali diperkenalkan peraturan rotasi mandatory auditor di Indonesia (Giri, 2012). Argumen yang mendukung adanya ketentuan peraturan rotasi mandatory karena adanya sikap independensi auditor dapat dirusak oleh masa perikatan yang panjang dengan manager perusahaan, kemudian kualitas dan kompetensi kerja auditor dalam mengaudit dan mengungkapkan kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Para pendukung rotasi audit berpendapat bahwa rotasi audit dapat meningkatkan sikap auditor yang kurang independensi dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang rendah akibat dari masa perikatan panjang antara auditor dengan klien (Giri, 2012). Argumen lain yang mendukung adanya rotasi mandatory, yaitu rotasi dapat meningkatkan sikap independensi yang dapat meningkatkan kualitas audit. Dilain sisi, adanya tenure yang panjang dapat menyebabkan keakraban yang berlebihan antara auditor dengan klien, sehingga kemungkinan besar menghasilkan prosedur audit yang tidak memadai dan ketergantungan dengan hasil audit tahun sebelumnya. Disatu sisi rotasi wajib, dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dengan melihat auditor untuk menjaga sikap independensi setelah rotasi wajib, yang akan bermanfaat bagi persepsi pernyataan keuangan dan reaksi pasar secara keseluruhan (Knauer, et al. 2012). Menurut Knauer, et al. (2012) dengan adanya rotasi wajib yang dilakukan oleh perusahaan maupun auditor dapat memberikan kemungkinan auditor mengaudit laporan keuangan klien dengan lingkup yang lebih kecil. Hal ini memberikan kesempatan bagi kantor akuntan publik untuk berpartisipasi dalam meningkatkan persaingan audit dipasar. Rotasi wajib selalu digunakan untuk bernegosiasi mengenai biaya, dimana biaya tersebut biasanya lebih rendah untuk per jam kerja audit, sehingga argumen ini mendukung dapat meningkatkan persaingan di pasar. Argumen yang menolak adanya ketentuan peraturan rotasi mandatory bahwa dalam periode waktu yang relatif singkat mungkin dapat menghambat perkembangan hubungan kerja yang efektif antara auditor dengan manajemen. Rotasi mandatory kemungkinan dapat meningkatkan risiko kegagalan audit karena auditor tidak dapat mengembangkan pengetahuan terhadap klien yang diaudit, sehingga membutuhkan waktu audit yang lebih lama untuk memahami kondisi klien (Knauer, et al. 2012). Rotasi mandatory juga mengakibatkan kenaikan biaya, seperti set-up biaya auditor untuk memahami klien dalam model bisnis dan struktur organisasi, serta biaya manajemen klien yang digunakan untuk mendukung auditor dalam memahami prosedur baru mengenai rotasi mandatory auditor. Sementara itu, rotasi mandatory memungkinkan auditor mengaudit perusahaan dalam lingkup kecil, sehingga rotasi wajib mengakibatkan konsentrasi pasar perusahaan besar cenderung memilih salah satu Big Four auditor ketika berpindah dari kantor akuntan publik sebelumnya (Knauer, et al. 2012). Leonora (2012) berpendapat kebijakan rotasi audit yang diterapkan di Indonesia belum efektif, mengingat masa perikatan (tenure) terhadap kualitas audit di awal masa penugasan tingkat independensi auditor tinggi, namun tingkat familiaritas terhadap kasus dan klien yang dihadapi lebih rendah dan adanya biaya audit yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan kegagalan audit pada masa perikatan. Menurut Siregar, dkk (2011) meneliti bahwa hubungan jangka waktu audit dan kualitas audit berbentuk kuadratik. Dalam hal ini terkait dengan masa awal penugasan audit yang lebih mendominasi adalah dampak positif yaitu peningkatan kompetensi dari bertambahnya jangka waktu audit lebih besar pengaruhnya dibandingkan penurunan independensi. Namun, ketika semakin lamanya jangka waktu masa perikatan yang untuk mengaudit, maka dampak negatif lebih mendominasi yaitu dapat mengakibatkan penurunan independensi dan berdampak pada penurunan kualitas audit lebih besar pengaruhnya dibandingkan peningkatan kompetensi

Auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 auditor tenure identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Johnson et.al (2002:640) mendefinisikan jumlah masa perikatan audit berturut-turut (audit tenure) adalah Audit firm tenure is the number of consective years that the audit firm has conducte audits for a particular client. Menurut Suhaib Aamir et all (2011:6) definisi jumlah masa perikatan audit berturut-turut (audit tenure) adalah Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client. Jadi bisa disimpulkan masa perikatan audit (audit tenure) adalah jangka waktu seorang auditor secara berturut turut dalam melaksanakan tugasnya mengaudit laporan keuangan kliennya. Masa perikatan dapat berdampak pada perusahaan klien seperti emosional auditor dan klien, independensi, kompetensi,dan lain sebagainya. Sejak terkuaknya skandal-skandal profesi yang dilakukan akuntan publik masa perikatan menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan masa perikatan yang panjang akan menjadi ancaman bagi independensi auditor, maka perlu adanya pembatasan masa perikatan (Nuramata, 2011). Pembatasan masa perikatan (audit tenure) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Oleh karena itu, diberlakukan peraturan pemerintah mengenai rotasi maupun masa perikatan (audit tenure) untuk mengurangi tanggapan masyarakat tentang adanya hubungan emosional yang terjalin antara auditor dengan klien dan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat

Menurut Sukrisno Agoes (2012:56), fee audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang fee menyatakan, Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Dari kedua pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fee audit adalah biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa jasa audit. Berdasarkan aturan etika kompartemen akuntan publik, bahwa fee audit besarannya dapat bervariasi, tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Dalam aturan itu disebutkan pula bahwa anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia No: Kep.024/IAPI/VII/2008 bahwa dalam menetapkan imbal jasa (fee) audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sbb: 1. Kebutuhan klien 2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum 3. Independensi 4. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukakn, serta tingkat kompleksitas pekerjaan 5. Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan 6. Basis penetapan fee yang disepakati

Pengertian kualitas audit menurut Public Company Accounting Oversigh Board (2013:3) adalah sebagai berikut: “audit quality as meeting investor’s needs for independent and reliable audits and robust audit committee communications.” Menurut Mulyadi (2002:37): “kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditeenya”. Auditor internal dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsipprinsip profesi. Menurut simamora (2002:47) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu: 1. Tanggug jawab profesi Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2. Kepentingan publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 3. Integritas Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. 4. Objektivitas Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 5. Kompetensi dan kehati-hatian Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi, dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesi. 6. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 7. Perilaku profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 8. Standar teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar eknis dan standar profesional yang relevan. Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan,dan standar pelaporan (SPAP, 2001;150;1): 1. Standar umum a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memilikikeahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalamsikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2. Standar pekerjaan a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian itern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit yang menentukan sifat saat lingkup pengujian yang akan dilakukan. c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konformasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan 3. Standar pelaporan a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia. b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jikaada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan perioda berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. d. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. Kualitas audit menurut De Angelo (2003:25) adalah kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah 19 saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya. Elfarini (2007) mengutip pernyataan dari Kartika Widhi (2006:7) yang menyatakan bahwa tidak adanya definisi yang pasti mengenai kualitas audit disebabkan belum adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusun kualitas dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit, dengan mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan ada perbedaan persepsi mengenai kualitas audit. Pengukuran kualitas audit tersebut membutuhkan kombinasi antara ukuran hasil dan proses. Pengukuran hasil lebih banyak digunakan karena pengukuran proses tidak dapat diobservasi secara langsung sedangkan pengukuran hasil biasanya menggunakan ukuran besarnya audit. Hal tersebut senada dengan Moizer (1986) dalam Elfarini (2007) yang menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan. Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan

Penyebab timbulnya masalah agensi yaitu adalah konflik kepentingan antara principal dan agent akibat keduanya tidak memiliki tujuan yang sejalan. Manajer sebagai agent mengemban tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan principal, namun disisi yang berbeda manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingannya. Sehingga terdapat kemungkinan agent tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal. Teori agensi berkaitan dengan utility maximizers dimana ada kesempatan yang lebih besar untuk setiap pihak baik dari pihak manajemen ataupun pihak pemilik perusahaan dalam memaksimalkan kepentingan sendiri (Jensen dan Meckling 1976:5). Menurut Arifin (2005) adanya posisi, fungsi kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain. Teori keagenan berusaha menjawab masalah keagenan yang terjadi disebabkan karena pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan yang berbeda. Solusi atas terjadinya moral hazard, yaitu dengan menugaskan auditor untuk memeriksa apa yang dilakukan manajemen (Hendriksen 2001, 208). Adanya asimetri informasi dapat menciptakan kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang independen untuk memeriksa dan memberikan assurance pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, yaitu auditor. Tujuan dari assurance yang merupakan bagian dari audit yaitu untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal perlu menempatkan mekanisme dengan cara menyewa auditor sebagai pihak independen untuk memeriksa laporan keuangan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat membuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan tersebut (Ittonen, 2010:12). Auditor juga dapat dilanda masalah dalam hal keagenan ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Gravious (2007) dalam Rossieta dan Wibowo (2009) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manjemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Dilain sisi, manajer yang membayar dan menanggung jasa audit. Masalah keagenan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan auditor pada kliennya. Ketergantungan auditor menyebabkan timbulnya pertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang dituntut untuk independen dalam menjalankan audit dan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Hal ini disebabkan karena ketergantungan auditor melakukan akomodasi keinginan-keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus, maka dapat menimbulkan hilangnya sikap independensi dari auditor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Mulyadi (2014) independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Sementara Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit; Independensi dalam penampilan (independence in appearance) adalah hasil dari intepretasi lain atas independensi ini. Penelitian terdahulu oleh Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung dan Santy Setiawan (2012) menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit dan Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit secara parsial. Tetapi Kompetensi dan Independensi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit. Penelitian terdahulu oleh K. Dwiyani Pratistha dan Ni luh Sari Widhiyani (2014) menunjukkan Independensi Auditor dan Besaran Fee Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit baik secara simultan maupun secara parsial. Independensi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor, maka dari itu seorang auditor dalam melakukan pekerjaanya harus dituntut bersikap jujur dan berani dalam memberikan pernyataan sesuai dengan informasi yang di dapat dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Ketika seorang auditor dalam melakukan pekerjaanya dapat bersikap jujur dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain, maka hal ini dapat meningkatkan kualitas audit

Hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya kemungkinan dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah (Elfarini, 2010). Penelitian terdahulu oleh I Gusti Indra Pramaswaradana dan Ida Bagus (2017) menunjukkan bahwa Tenure Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit dan Spesialisasi Auditor berpengaruh positif sedangkan Ukuran KAP tidak berpengaruh. Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah Kantor Akuntan Publik dengan auditee yang sama. Masa perikatan yang panjang dapat dianggap sebagai penghasilan dan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mengaudit. Hal ini dapat meningkatkan kualitas audit, karena dengan waktu yang panjang auditor akan lebih teliti dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan masa perikatan yang singkat dapat dianggap sebagai kelemahan karena kurangnya pengetahuan dalam mengaudit. Hal ini dapat menurunkan kualitas audit, karena dengan waktu yang sangat singkat akan mempengaruhi hasil audit yang dihasilkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) menyatakan bahwa Fee Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit, yaitu sebagai berikut : “ Anggota Kantor Akuntan Publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat berakibat pada kualitas audit yang akan dihasilkan “. Penelitian terdahulu oleh Andreani Hanjani (2014) menunjukkan bahwa etika auditor, pengalaman auditor, fee audit dan motivasi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit. Penelitian terdahulu oleh Dewi Rosari Putri Zam dan Sri Rahayu (2015) menunjukkan bahwa secara empiris bahwa secara simultan variabel tekanan anggaran waktu, fee audit dan independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Secara parsial variabel fee audit dengan arah positif dan independensi auditor dengan arah positif berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Semakin besar fee yang diberikan kepada auditor akan memotivasi auditor dalam melakukan pekerjaannya dan semakin maksimal juga auditor dalam melakukan audit dan juga untuk memperbaiki kinerja menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas audit. Sebaliknya semakin kecil fee yang diberikan kepada auditor, maka akan mengurangi cara kinerjanya dalam melakukan audit dan hasil kerjanya pun tidak maksimal. Hal ini dapat menurunkan kualitas audit.

Menurut Tjun-Tjun, dkk. (2012:47) dalam penelitiannya menyatakan
indikator kualitas audit meliputi :
1. Melaporkan semua kesalahan klien / temuan
2. Deteksi salah saji
3. Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat dari audit)
4. Komitmen yang kuat dalam melaksanakan audit
5. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan
6. Akurat

Menurut Arens (2014:2) kualitas audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan, audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2013:4) mendefinisikan kualitas audit sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatancatatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan. Pernyataan Standar Audit (SA) Seksi 210 Tahun 2011 tentang pelatihan dan keahlian independen disebutkan bahwa : “ Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapatan, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntan dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman “.

Menurut Abdul Halim dan Trinanda Hanum Hartan (2016) ada tiga aspek
independensi seorang auditor, yaitu :
1. Independensi dalam fakta (independence in fact) Auditor harus memiliki
sikap kejujuran yang tinggi dalam setiap proses audit yang dilaksanakan.
2. Independensi dalam penampilan (independent in appearance)
Independensi dalam penampilan merupakan pandangan dari pihak lain
terhadap diri auditor yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, serta
auditor harus menjaga kedudukannya sehingga pihak lain akan
mempercayai sikap independensinya.
3. Independen dari sudut keahlian (independent in competence) Independensi
dari sudut keahlian berhubungan dengan kompetensi atau kemampuan
auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas auditnya.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013:111)
Independensi dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor
tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam
penampilan dan pikiran. Berikut ini adalah penjabaran independen bagi akuntan
publik dan internal auditor ada 3 (tiga), yaitu :
1. Independensi dalam fakta (independence in fact) akuntan publik
seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya
memberikan jasa professional, bisa menjaga integritas dan selalu mentaati
kode etik. Profesi akuntan publik dan standar professional akuntan publik.
Jika tidak demikian, akuntan publik in fact tidak independent. In fact,
internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu
mematuhi kode etik internal auditor dan professional praktis framework of
internal auditor, jika tidak demikian maka tidak independen.
2. Independensi dalam penampilan (independent in appearance) adalah
independen karena merupakan pihak diluar perusahaan sedangkan internal
auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.
3. Independen dalam pikiran (independent in mind) misalnya seorang auditor
mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau
korupsi atau yang memerlukan audit adjustmen yang material. Kemudian
dia berfikir untuk menggunakan audit findings tersebut untuk memeras
auditee. Walaupun baru dipikirkan, belum dilaksanakan, in mind auditor
sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan
publik maupun internal.
Menurut Mulyadi (2014:26-27) Independensi dapat diartikan sikap mental
yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung
pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor
dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak
memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam
mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu
sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2014:27) :
1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor
dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk
memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan
lepasnya klien.
Standar umum audit yang kedua menyatakan bahwa : “ Dalam semua hal
yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus
dipertahankan oleh auditor “. Standar ini mengharuskan auditor bersikap
independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan
pekerjaannya untuk kepentingan umum (Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Seksi 220:2011).
Menurut Sukrisno Agoes (2013:146) menyatakan bahwa independensi
mencerminkan sikap tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam
mengambil tindakan dan keputusan. Sedangkan menurut Tuanakotta (2011:62)
independensi ialah mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah
pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.
Menurut Tuanakotta (2011:64) jenis-jenis independensi dalam auditing,
yaitu sebagai berikut :
1. Independensi Penyusunan Program (programming independence)
kebebasan auditor dalam mengontrol pemilihan teknik audit dan prosedur
dan memperpanjang aplikasi. Para auditor mempunyai wewenang untuk
menyusun dan memilih teknik audit serta prosedur dan lamanya proses
audit sesuai kebutuhan proses pemeriksaan yang akan dilakukan auditor
sebelumnya.
2. Independensi Investigasi (investigative independence) kebebasan auditor
dalam mengontrol dalam memilih area, aktivitas, hubungan personal dan
kebijakan manajemen untuk menjadi bahan pemeriksaannya. Auditor
mempunyai wewenang dan kerahasiaan untuk memilih dimana ia akan
melakukan proses audit tanpa tekanan dari pihak luar guna mendapatkan
bahan yang diperlukan auditor dalam proses pemeriksaan klien.
3. Independensi Pelaporan (reporting independence) kebebasan auditor
mengontrol dalam menyampaikan statement sesuai dengan hasil
pemeriksaannya dalam rekomendasi atau opini sebagai hasil dari
pemeriksaan auditor. Auditor mempunyai wewenang tanpa intervensi
4. dalam menyampaikan opini audit, hasil pelaporan akan disajikan
sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan auditor.

Berikut ini merupakan indikator audit tenure, Andi Sulfati (2016:606),
yaitu :
1. Lamanya partner melakukan penugasan audit.
2. Lamanya partner melakukan pergantian audit.
3. Lamanya Kantor Akuntan Publik memiliki kedekatan emosional.

Audit tenure merupakan masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati. Menurut Al- Thuneibat (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka dan cukup untuk mengurangi independensi auditor serta kualitas audit. Hubungan yang terlalu lama dengan klien berpotensi untuk menyebabkan kepuasan terhadap kedua belah pihak, akan tetapi prosedur audit yang kurang ketat dan ketergantungan pada manajemen bisa terjadi. Auditor dapat menjadi terlalu percaya diri dengan klien, dan tidak ada penyesuaian dalam prosedur audit untuk mencerminkan perubahan bisnis dan risiko yang terkait, sehingga auditor menjadi tidak profesional dalam mengumpulkan bukti audit mereka. Audit tenure merupakan lamanya waktu auditor tersebut secara berturutturut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 audit tenure identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat pokok-pokok penyempurnaan peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan, laporan kegiatan, dan asosiasi profesi akuntan publik. Khususnya hal yang berhubungan dengan pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik, terdapat perubahan dimana sebelumnya Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 menyatakan Kantor Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

Fee audit merupakan jumlah yang dikeluarkan atau dibebankan kepada
auditor eksternal untuk proses audit pada suatu entitas atau perusahaan (ElGammal, 2012:89). Pemberian fee audit biasanya didasarkan perjanjian yang
dilakukan antara auditor dengan klien yang bergantung pada jumlah waktu yang
digunakan selama proses audit berlangsung, jumlah pegawai yang dibutuhkan
selama proses audit dan layanan yang dibutuhkan pada saat proses audit.
Penentuan besar atau kecilnya fee audit biasanya ditentukan sebelum proses audit
dilakukan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
didasarkan pada perhitungan dari biaya pokok yang terdiri dari atas biaya
langsung atau tidak langsung.
Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk
lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk
memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Sukrisno Agoes, 2012:47).
Besarnya fee audit dapat bervariasi, antara lain : risiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melakukan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan
dan pertimbangan profesional lainnya (Mulyadi, 2014:63).
Menurut Sukrisno Agoes (2012:47) fee audit dapat digolongkan menjadi 2
(dua), yaitu :
1. Komisi merupakan imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk
lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain
untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Anggota Kantor
Akuntan Publik tidak diperkenankan untuk memberikan atau menerima
komisi apabila pemberian atau penerimaan tersebut dapat mengurangi
independensi.
2. Fee referal (rujukan) merupakan imbalan yang dibayarkan atau diterima
kepada atau dari sesama penyedia jasa professional akuntan publik. Fee
referal (rujukan) hanya diperbolehkan bagi sesama profesi.

Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150) merupakan
pedoman kerja yang paling utama digunakan bagi para auditor. Pernyataan ini
dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menjelaskan standar
auditing, yaitu sebagai berikut :
1. Standar Umum
a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporaannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika gunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus
diperoleh utuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan
lingkup pengujian yang harus dilakukan.
c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar
yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan kwuangan
yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
b) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya
prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam
hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
periode sebelumnya.
c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
d) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa suatu
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan
dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk
yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat
tanggung jawab yang dipikulnya

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan audit umum adalah untuk
menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum (GAAP).
Adapun manfaat audit yang digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
1. Manfaat Ekonomis Audit
a) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
b) Meningkatkan efisiensi dan kejujuran.
c) Meningkatkan kredibilitas perusahaan.
d) Mendorong efisiensi pasar modal.
2. Manfaat Audit dari Sisi Pengawasan
a) Reporting Control Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau
pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan
disebutkan dalam laporan pemeriksaa.
b) Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan
dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit.
c) Preventive Control Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhatihati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit.
d) Detektif Control.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013:16-19)
jenis-jenis audit digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :
1. Audit Operasional (Operational Audit) mengevaluasi efisiensi dan
efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada
akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran
untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin
mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian
dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif
apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang
ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan.
2. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit
operasional juga bersifat sangat subjektif.
3. Audit Ketaatan (Compliance Audit) dilaksanakan untuk menentukan
apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan
tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit
ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna
luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan
dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.
Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan
oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi tertentu.
4. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) dilakukan untuk
menentukan apakahh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah
dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun
auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun
dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya
yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan
keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan GAAP, auditor
mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu
mengandung kesalahan vital atau salah saji lainnya.

Menurut Sukrisno Agoes (2018:4) pengertian audit adalah :
Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan
yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan buktibukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut.
Menurut Mulyadi (2014:9) pengertian audit adalah :
Audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi, bertujuan untuk menetapkan tingkat kesetaraan
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan standar kriteria yang sudah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada para pengguna yang
berkepentingan.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:46) fee audit merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima fee lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit fee yang lebih kecil. Sedangkan menurut Dwiyani dan Ni Luh (2014) menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana ketika fee audit lebih tinggi, akan melakukan prosedur audit dengan lebih luas dan mendalam, sehingga kejanggalan-kejanggalan pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi.

Menurut Arfan Ikhsan (2018:220) menjelaskan tingginya tekanan anggaran waktu (time budget pressure) yang dirasakan akan cenderung meningkatkan perilaku penurunan kualitas audit. Sedangkan menurut Eka dan Sapta (2018) time budget pressure berpengaruh menurunkan kualitas audit, karena semakin menurunnya kualitas audit dikarenakan waktu yang dianggarkan tidak realistis dan anggaran waktu sangat ketat, sehingga semakin besar transaksi yang tidak diuji oleh auditor, dengan ini auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yang pertama perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya atau auditor melakukan penurunan kualitas audit.

Amir (2017:45) menyatakan standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan keuangam historis, Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas audit atas profesionalnya seperti kompetensi, independensi dan persyaratan pelaporan. Sedangkan menurut Arens et, al.(2017:24) audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen, auditor yang kompeten diharapkan menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas. Menurut Agneus et, al.(2016) audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak maka auditor mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan yang di audit, yang menunjukkan semakin tinggi pendidikan, pelatihan dan pengalama auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Amir (2017:45) menyatakan standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan keuangam historis, Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas audit atas profesionalnya seperti kompetensi, independensi dan persyaratan pelaporan. Sedangkan menurut Arens et, al.(2017:24) audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen, auditor yang kompeten diharapkan menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas. Menurut Agneus et, al.(2016) audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak maka auditor mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan yang di audit, yang menunjukkan semakin tinggi pendidikan, pelatihan dan pengalama auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut Abdul Halim (2015: 99), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi
besarnya fee audit, namun terdapat 4 faktor yang dominan, yaitu:
1) Karakteristik keuangan, yaitu tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dll.
2) Lingkungan, yaitu adanya persaingan, pasar tenaga profesional, dll.
3) Karakteristik operasi, yaitu jenis industri klien, jumlah lokasi anak perusahaan,
jumlah lini produk, dll.
4) Kegiatan eksternal auditor, misalnya yaitu pengalaman, tingkat koordinasi
dengan internal auditor, dll.
Sedangkan indikator fee audit, menurut Mulyadi (2016: 46) sebagai berikut:
a) Risiko audit, besar kecilnya fee audit yang diterima oleh auditor dipengaruhi
oleh risiko audit dari kliennya.
b) Kompleksitas jasa yang diberikan, fee audit yang akan diterima auditor,
disesuaikan dengan tinggirendahnya kompleksitas tugas yang akan
dikerjakannya. Semakin tinggi tingkat km pleksitasnya maka akan semakin
tinggi fee audit yang akan diterima oleh auditor.
c) Tingkat keahlian jasa, auditor yang memiliki tingkat keahlian yang semakin
tinggi akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada
laporan keuangan kliennya.
d) Struktur biaya KAP, auditor mendapatkan fee-nya disesuaikan dengan struktur
biaya pada masing-masing KAP. Hal ini dikarenakan untuk menjaga
auditor agar tidak terjadi perang tarif.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk fee audit adalah karakteristik
keuangan dan operasi, lingkungan, kegiatan eksternal auditor, risiko audit,
kompleksitas jasa, tingkat keahlian jasa, dan struktur biaya KAP.

Dalam Peter et al(2014:28) fee audit adalah produk dari harga satuan dan kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen yang diaudit perusahaan. Menurut Mulyadi (2016:63) fee audit merupakan fee yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit, berupa imbalan atau upah. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:46) fee audit sebagai berikut : Merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima fee lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit fee yang lebih kecil. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa fee audit merupakan imbalan atau balas jasa yang auditor berikan kepada klien sebagai kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen, dan diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit dengan besarnya fee yang bervariasi.

Menurut Kelley, T dan L Margheim dalam Nyoman Ari S D (2015) indikator
pengukuran time budget pressure adalah :
1) Pemahaman auditor atas anggaran waktu yang telah disediakan dan disepakati
oleh manajer bersama klien, hal ini penting karena dari itu dapat diketahui
seberapa besar tekanan anggaran waktu oleh auditor.
2) Tanggung jawab auditor atas anggaran waktu harus diketahui sebelum proses
audit berjalan agar tekanan dapat diantisipasi oleh auditor. Mengetahui
tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target yang harus dicapai serta
tanggung jawab untuk menjaga agar proses audit berjalan efisien sesuai dengan
anggaran waktu.
3) Penilaian kerja oleh atasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditor
telah memenuhi anggaran waktu yang telah ditetapkan, penilaian kerja kadang
menimbulkan tekanan untuk melakukan tugas audit dan mempengaruhi hasil
kualitas audit.
4) Alokasi fee untuk biaya audit, lancar atau tidaknya proses audit bergantung
pada fee yang diterima dan alokasi fee untuk biaya audit diperlukan untuk
memenuhi tekanan waktu yang telah dianggarkan.
5) Frekuensi revisi anggaran waktu permintaan auditor untuk dapat melakukan
revisi atas anggaran waktu jika terdapat masalah dalam melakukan tugas audit
akan menimbulkan suatu tekanan pada auditor dan mempengaruhi hasil
kualitas audit, jika revisi sering dilakukan berarti auditor akan mendapat
tekanan untuk memenuhi tekanan waktu.
Indikator time budget pressure dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran
dari Willet dalam Dyah Ayu (2018)yaitu auditor memiliki pemahaman terhadap
time budget, tanggung jawab atas time budget, penilaian kinerja yang dilakukan
atasan, dan alokasibiaya auditor (Dyah Ayu, 2018).
Sedangkan menurut Lautania dalam Ni Wayang dan Ni ketut (2017) indikator
time budget pressure adalah ketercapaian time budget dan tingkat pengetatan time
budget(Ni Wayang dan Ni ketut, 2017).
Dalam IAPI (2016:9) dijelaskan bahwa bahwa indikator time budget
pressuresebagai berikut :
Penggunaan waktu oleh auditor terhadap jumlah keseluruhan jam untuk
menyelesaikan suatu perikatan atau proses audit dan jumlah waktu yang
digunakan untuk auditor dibandingkan jumlah waktu keseluruhan untuk
menyelesaikan perikatan atau proses audit.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk time budget pressure adalah
pemahaman terhadap time budget, tanggung jawab atas time budget, alokasi untuk
biaya audit, penilaian kinerja yang dilakukan atasan, perbandingan antara jumlah
waktu yang digunakan auditor dengan jumlah keseluruhan untuk menyelesaikan
proses audit dan frekuensi revisi time budget.

Menurut Coram, dalam Abdul Halim (2015:10), tekanan anggaran waktu
dianggap sebagai jenis tekanan kronis dan luas yang dihadapi oleh akuntan
profesional(Abdul Halim, 2015:10).
Sedangkan dalam IAPI (2016:9)time budget pressureadalah sebagai berikut :
Waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh auditor sangat menentukan
kualitas audit, kurangnya waktu yang digunakan dapat mengakibatkan
pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai, semakin memadai
jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan akan memungkinkan
auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan,
menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit.
Penggunaan waktu auditor merupakan salah satu bentuk komitmen
pimpinan KAP terhadap kualitas.
Herningsih dalam Tesalonika, et al (2016) menyatakan time budget pressure
adalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap
nggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam
anggaran yang sangat ketat(Tesalonika, et al, 2016).
Gregory A. Liyanarachchi dalam Medianto(2017) menyatakan bahwatekanan
anggaran waktu yang berpotensi merusak lingkungan kontrol auditor.
Berdasarkan keempat pengertian tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa time
budget pressureadalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi
terhadap anggaran waktu yang telah dialokasikan untuk menyusun, melakukan,
menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit yang sangat
menentukan kualitas audit.

Indikator kompetensi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti
Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati dalam Ahmad dan Ely (2017) adalah sebagai
berikut :
Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan
berpengalaman dalam kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti
yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.
Dalam IAPI (2016:7) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut :
Auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI
terhadap jumlah keseluruhan staf profesional, rata-rata jumlah jam
pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah
jam efektif dalam setiap tahun per auditor.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk kompetensi auditor adalah
memiliki kemampuan atau keahlian pada pendidikan dan pelatihan dengan
sertifikasi profesi dan berpengalaman untuk menetukan bahan bukti dalam
mendukung kesimpulan yang di ambilnya secara efektif.

Menurut Amir Abadi Jusuf (2017:42) kompetensi adalah sebagai berikut :
Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan
formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi
pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional
yang berkelanjutan.
Fitrawansyah (2014:46) kompetensi artinya auditor harus memiliki bidang
auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang
diauditnya (Fitrawansyah, 2014:46).
Menurut Al Haryono Jusup (2014: 11) kompetensi adalah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat,
auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang
akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai
dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalamanpengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan
sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan tehnis yang
cukup. Pelatihan ini harus cukup mencakup aspek tehnis maupun
pendidikan umum.
Sedangkan dalam IAPI (2016:5) kompetensi adalah sebagai berikut :
Kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan
untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam
suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan
Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor
dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang
akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat
bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik
pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan
IAPI terhadap kompetensi auditor.
Berdasarkan keempat pengertian tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa
kompetensi adalah kemampuan profesional individu auditor sebagai keharusan
untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengembangan dan
pelatihan profesional di tempat bekerjaserta pengalaman praktik dalam kriteria
menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan
yang akan diambilnya.

Indikator kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari
Mathius Tandiontong (2016:73) adalah sebagai berikut :
Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan
dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam
suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi,
kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor,
kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien,
dan due professional care.
Dalam IAPI (2016:4) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut:
Kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu
personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu
atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan,
organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk kualitas audit adalah
komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, penggunaan waktu personil kunci perikatan, tata kelola KAP, kebijakan imbalan jasadan due professional care.

Menurut Indra Bastian (2014:186) kualitas audit adalah yang dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya (Indra Bastian, 2014:186). Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf (2017:50) kualitas audit adalah sebagai berikut : Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Definisi kualitas audit menurut Arens, et. al, (2015:103) sebagai berikut : Kualitas audit adalah bagaimana cara memberitahu seorang audit mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek deteksi adalah cerminan dari kompetensi auditor, sedangkanpelaporan adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independesi auditor. Berdasarkan (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari : 1) Standar Umum a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunkana kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2) Standar Pekerjaan Lapangan a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. c) Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 3) Standar Pelaporan a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. d) Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. Dalam Firdaus (2017) AAA Financial Accounting Standard Committe menyatakan bahwa: Kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor, selain dua faktor di atas yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas audit. Berdasarkan kelima pengertian tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa kualitas audit adalah suatu proses yang dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dalam menjalankan profesinya.

Menurut Mulyadi (2016:8) audit adalah sebagai berikut :
Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau
dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif
atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan
untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha
perusahaan atau organisasi tersebut.
Sedangkan Menurut Al Haryono Jusup (2014: 11) audit adalah sebagai berikut:
Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakantindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan
tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Definisi audit menurut Miller and Bailley dalam Abdul Halim (2015: 3) :
Audit adalah tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item,
termasuk verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh
auditor atau ditetapkan oleh praktik umum, tujuannya untuk menyatakan
pendapat atau mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit.
Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 423/KMK-06/2002 bagian ke
dua pasal 6 yaitu :
1. Bidang jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik meliputi
atestasi, termasuk audit umum dan review atas laporan keuangan
sebagaimana tercantum dalam standar professional akuntan publik dan
audit atas kenierja serta audit khusus.
2. Akuntan Publik dan kantor akuntan public dapat member jasa dalam
bidang non atestasi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jasa dalam bidang non atestasi sebagaimana dumaksud dalam ayat (2),
mencakup kegiatan seperti: jasa konsultasi, jasa kompikasi, jasa
perpajakan, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan akuntansi dan
keuangan.
4. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk lima (5)
tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama
untuk tiga (3) tahun buku berturut-turut.

Untuk mencapai tujuan di dalam auditing, auditor harus berpedoman pada
standar pemeriksaan, yang merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan
akuntan. Standar pemeriksaan merupakan hal yang berkenaan dengan mutu
20
pekerjaan akuntan, sedangkan prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah
dalam pelaksaan pemeriksaan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan
disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) yaitu:
a. Standar Umum
1. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memilki kehlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan akeuangan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keungan telah disusun
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntnasi dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keungan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi nahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat
diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor
dikaitkan dengan laporan keungan, maka laporan auditor harus memuat
petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika
ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
Dengan adanya standar yang ditetapkan, diharapkan bahwa dalam
pelaksanaan pemeriksaan para auditor harus memenuhi standar-standar yang
berlaku umum di Indonesia. Sehingga hasil pemeriksaannya dapat memberikan
keyakinan yang penuh oleh para pengguna jasa auditor baih pihak intern maupun
pihak eksternal

Pengertian akuntan public menurut Arens Elder dan Beasley (2005:19 )
adalah sebagai berikut:
a person who has met state regulatory requirements,
including passing the uniform CPA Examinitation and has
thus been certified.ACPA may have as his or her primary
responsibility the performance of the audit function on
published historical financial statements of commercial and
noncommercial financial entities.
Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin
Menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.
Akuntan adalah sebutan dan gelar professional yang diberikan kepada seorang
sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi atau perguruan
tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) Ketentuan mengenai
praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) yang mensyaratkan
bahwagelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah
menyelesaikanpendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada
DepartemenKeuangan R.I.
Menurut Iriyadi (2004) auditor internal merupakan orang yang memeriksa
akuntansi, keuangan dan kegiatan operasional lainnya dengan tujuan untuk
membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab
mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentarkomentar penting mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.
Pengertian Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari
Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di
Indonesia”.Ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesia diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008.Setiap Akuntan Publik
wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi
yang diakui oleh Pemerintah.Izin Akuntan Publik dikeluarkan oleh Menteri
Keuangan. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi Akuntan
Publik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan
membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data
persyaratan yang disampaikan adalah benar

Menurut Arrens (2008:199) kualitas audit adalah”pemahaman mengenai
bisnis dan industri dari klien serta pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat
penting untuk dapat dilakukannya audit yang memadai”. Menurut Widagdo
(2002) kualitas Audit adalah” yang diharapkan oleh perusahaan dari hasil
auditoleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan
audite”. Sedangkan Pengertian audit menurut Mulyadi (2002:9) adalah suatu proses
sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai
pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria
yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.

Menurut Mulyadi (2002 : 32) Independensi berarti sikap mental yang
bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada
orang lain, independensi juga berarti kejujuran dalam diri auditor itu sendiri untuk
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam
merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sedangkan pengertian Independensi
menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:146) adalah “Independensi
mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan
pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.”
Sehingga penulis menarik kesimpulan dari pengertian di atas tentang
Independensi, yaitu seorang auditor pada saat pelaporan hasil pemeriksaan audit
kepada manajemen senior dan dewan atau pada setiap periode pelaporan audit
haruslah memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor, yaitu dapat
melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Selain itu sifat utama
seorang auditor adalah tidak memihak (netral) untuk menghasilkan laporan audit
yang independen.
Mempertahankan perilaku independen bagi auditor dalam memenuhi
tanggung jawab mereka adalah sangat penting, namun yang lebih penting lagi
adalah bahwa pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi
itu sendiri. Independensi memiliki penilaian apabila auditor mengamati hasil
audit,sehingga klien dapat menilai apakah auditor tersebut bersifat independensi
atau sebaliknya terhadap kualitas audit yang diperiksany

Setiap pengawasan yang bagaimanapun baiknya tetap memiliki kelemahankelemahan sendiri dan sering dimanfaatkan oleh orang atau oknum yang
mempunyai kesempatan melakukan penyelewengan dan penipuan atau tindakan
yang merugikan perusahaan.
Menurut Jerry, dkk (2007:460) adapun keterbatasan pengawasan intern
tersebutsebagai berikut :
a. Persekongkolan atau collusion
kerja sama antara beberapa pegawai dalam suatu perusahaan untuk
melakukan penyelewengan atau manipulasi. Apabila terjadi
persekongkolan maka akan sulit untuk menemukan indikasinya.
b. Kelemahan manusia
Pelaksana pengawasan intern adalah manusia, karena sering melakukan
pekerjaan yang rutin dan otomatis, tidak lagi melakukan pengawasan
secara baik. Kelemahan ini sering dipergunakan pula oleh orang atau
hukum yang berniat tidak baik terhadap perusahaan.
c. Ukuran usaha
Pada perusahaan kecil mungkin akan sulit untuk memisahkan tugas atau
membuat verifikasi internal independent.
Keterbatasan atau kelemahan pengawasan intern diatas merupakan kendala
untuk tercapainya pengawasan intern yang efektif dan memadai. Tanggung jawab
pembinaan pengawasan intern dilimpahkan pada pimpinan, sebabpengawasan
intern yang bagaimanapun baiknya sangat mudah dilanggar oleh
pimpinan.Apabila dibahas secara dalam, unsur utama penyebab lemahnya
pengawasan intern adalah manusia pelaksananya. Manusia sebagai unsur dari
internal control adalah lebih penting perannya dari unsur yang lain seperti
prosedur maupun catatan.

Sistem pengawasan intern tidak berlaku universal untuk semua perusahaan
namun berpedoman pada beberapa prinsip yang langsung membantu fungsinya
dalam sistem pengawasan intern.Efektivitas pengawasan intern keuangan atau
akuntansi didasarkan pada konsepsi pertanggungjawaban.
Menurut Weygandt dkk (2007 : 455) prinsip-prinsip pengendalian intern
meliputi pembentukan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur dokumentasi,
pengendalian fisik, mekanik dan elektronik, verifikasi internal independent dan
pengendalian lainnya. Penjelasan prinsip-prinsip tersebut diatas adalah sebagai
berikut:
A. Pembentukan tanggung jawab
Karakteristik penting dalam pengendalian internal adalah penyerahan
tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian akan paling
efektif jika hanya seseorang yang bertanggung jawab pada sebuah
pekerjaan tertentu.
B. Pemisahan tugas
merupakan hal yang tak terelakkan dalam sistempengendalian
internal. Ada dua penerapan yang umum dari prinsip ini :
1) Aktivitas-aktivitas terkait seharusnya ditugaskan ke orang yang
berbeda-beda
2) Penciptaan akuntabilitas (dengan pencatatan) atas asset yang
seharusnya terpisah dari penjagaan fisik asset tersebut.
C. Prosedur dokumentasi
Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi dan peristiwa sudah
terjadi.Beberapa prosedur seharusnya ditetapkan untuk dokumen.
Dokumen seharusnya diberi nomor terlebih dahulu (prenumbered),
seluruh dokumen dihitung dan penyerahan dokumen ke departemen
yang benar sehingga membantu penjaminan pencatatan transaksi tepat
waktu.
D. Pengendalian fisik,mekanik dan elektronik
Penggunaan pengendalan fisik, mekanik, dan elektronik adalah
penting.Pengendalian fisik sangat terkait dengan perlindungan
aset.Pengendalian mekanik dan elektronik juga melindungi asset,
sebagian mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan
akuntansi.
E. Verifikasi internal independen
Sebagian besar pengendalian internal memberikan verifikasi internal
independen. Prinsip ini melibatkan tinjauan, perbandingan, dan
rekonsiliasi data yang dibuat oleh karyawan lain. Untuk mendapatkan
manfaat yang maksimal dari verifikasi internal independen :
1) Verifikasi seharusnya dilaksanakan setiap periodik atau mendadak
2) Verifikasi seharusnya independen atas karyawan yang
bertanggungjawab atas informasi terkait.
3) Perselisihan dan pengecualian seharusnya dilaporkan di tingkat
manajemen yang dapat memberikan tindakan korektif.
Prinsip-prinsip tersebut hanya sebagai pedoman umum, namun tidak dapat
menjamin tidak akan terjadinya penyelewengan sama sekali walaupun
keseluruhan unsur berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena keterbatasan
pengawasan intern itu sendiri ataupun sebab-sebab lain, misalnya : pengawasan
intern yang ada tidak sesuai lagi akibat perkembangan perusahaan.

Menurut Warren dkk (2005 : 236) Tujuan Pengendalian Intern,
Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar bahwa :
a. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha.
Pengendalian internal dapat dilindungi aktiva dari pencurian, pengelapan,
penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak
tepat.Salah satu pelanggaran paling serius terhadap pengendalian internal
adalah penggelapan oleh karyawan.
b. Informasi bisnis akurat
Informasi bisnis yang akurat dperlukan demi keberhasilan
usaha.Penjagaan aktiva dan informasi yang akurat sering berjalan
seiring.Sebabnya adalah karena karyawan yang ingin menggelapkan
aktiva juga perlu menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan
catatan akuntansi.
c. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan
Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku serta standar pelaporan keuangan.

Menurut Warren , Reeve, Fees, (2005; 289) mengatakan bahwa
“pengawasan intern merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva
dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, memastikan
bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya”.
Menurut Menurut Mulyadi (2001: 163) menyatakan bahwa pengawasan
internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen.
Berdasarkan dua pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa sistem pengawas intern adalah suatu kerangka yang terdiri dari prosedurprosedur yang. Saling berkaitan dalam melakukan suatu kebiasaan dalam
perusahaan guna mengendalikan jalannya perusahaan yang mencakup dan
mengamankan harta, memeriksa kecermatan dan kebenaran administrasi atau
akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu menjaga
kebijaksanaan perusahaan untuk dipatuhi. Jadi dengan adanya pengendalian intern
akan dapat memberikan kemudahan bagi pihak manajemen dalam melakukan
penyesuaian terhadap hal-hal yang diperkirakan sebelumnya.

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2000:11) adalah sebagai
berikut :
Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi
penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan
mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.Tujuannya adalah
membntu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung
jawabnya secara efektif.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi audit internal
merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi,
yangdilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain.
Untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab
mereka. Dengan cara menganalisis, menilai, rekomendasi, dan komentarkomentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan
jasa tersebut. Auditinternal berhubungan dengan semua kegiatan perusahaan,
sehingga tidak hanya terbatas pada audit catatan-catatan akuntansi.

Audit internal hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Dalam
perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian,
seksi, atau suatu organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya
kepada kepala–kepala unit organisasi tersebut.
Menurut Mulyadi (2002) Auditing adalah proses menentukanapakah
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi,
menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi,
menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian
organisasi”. Pengertian lain menurut Hiro Tugiman (2006:11) audit internal
adalah “suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam suatu organisasi
dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang
dilaksanakan”.
Auditor sering disebut auditor internal dan merupakan karyawan organisasi
tersebut.Auditor internal bertanggung jawab terhadap pengendalian intern
perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan
pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan.
Berdasarkan definisi tersebut audit internal merupakan suatu kontrol
organisasi yang mengukur dan mengevaluasi organisasi. Informasi yang
dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi sendiri. Setelah mengetahui apa
yang dimaksud dengan audit internal, terdapat istilah yang disebut auditor internal
yang harus kita ketahui untuk dapat membedakan antara audit internal dengan
auditor internal.

Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan diatas, dapat kita ketahui
bahwa tujuan auditing pada umumnya untuk menentukan apakah laporan
keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen telah sesuai dengan kriteriakriteria yang telah ditetapkan.
Menurut Institusi Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan auditing
adalah “Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak
memungkinkan dalam hal ini tidak sesaui dengan prinsip akuntansi
indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau
menolak memberikan pendapat”.
Untuk mengetahui tujuan audit, auditor harus mengevaluasi masing-masing
asersi laporan yang berkaitan dengan saldo akun tertentu atau kelompok transaksi
tertentu. Karena hubungan tujuan audit dengan asersi tersebut sangat erat, maka
auditor seringkali menggunakan istilah tersebut secara bergantian.
Pengklasifikasian asersi tersebut menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam
Standar Profesional Akuntan Publik (2011:326.2) yaitu:
1. Keberadaan atau Keterjadian (Existence or Accurence)
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah
aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu.
2. Kelengkapan (Completeness)
Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi
dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah
dicantumkan didalamnya.
3. Hak dan Kewajiban (Right and Obligation)
Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah komponenkomponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan
dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
4. Penilaian atau Alokasi (Valuation or Allocation)
Asersi tentang apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban
telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang
semestinya.
5. Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure)
Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah
komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan,
dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan
oleh auditor. Jenis-jenis tersebut dapat didasarkan pada luasnya pemeriksaan
ataupun jenis pemeriksaan. Menurut Sukrisno (2012:10) jenis audit berdasarkan
luasnya pemeriksaan dapat dibedakan sebagai berikut:
10
1. Pemeriksaan Umum (General Audit)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP
(Kantor Akuntan Publik) yang indepeden dengan tujuan untuk bisa
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar
Profesional Akuntan Publik atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan
memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan
Publik dan Standar Pengendalian mutu.
2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang
dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya
auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan
keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos
atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang
dilaksanakan juga terbatas.
Sedangkan ditinjau dari jenis pemeriksaan, menurut Sukrisno (2012:11)
audit dapat dibedakan sebagai brikut:
1. Management Audit (Operational Audit)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk
kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh
manajemen, untuk mengethaui apakah kegiatan operasi tersebut sudah
dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah
menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik
yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan
komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank
Indonesia).
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik
terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun
ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemriksaan
yang dilakukan oleh internal auditor biasanya lebih terinci dibandingkan
dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor
biasanya tidak memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tetapi
memuat tentang temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai
penyimpangan dan kecurangaan yang ditemukan, kelemahan pengendalian
internal. Beserta saran-saran perbaikan (recommendation). Internal auditor
merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen.
4. Computer Audit
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data
akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP)
System.

Standar audit dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh
seorang auditor independen tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk
organisasi bisnis, jenis industri atau apakah tujuan entitas adalah mencari laba
atau nirlaba. Konsep materialitas dan risiko akan mempengaruhi aplikasi seluruh
standar, khususnya pada standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
Materialitas berkaitan dengan arti penting relatif sesuatu hal. Sedangkan risiko
berkaitan dengan kemungkinan hal itu tidak benar.
Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (2011:150,1-150.2) terdiri atas sepuluh standar auditing yang
dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:
a. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sfat, saat dan lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
c. Standar Lapangan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
pernyataan demikian tidak dapat dberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, makka
laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan, audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung
jawab yang dipikul oleh auditor.
Sedangkan menurut Mulyadi (2002:33) Standar auditing merupakan
pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10
standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi
ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman utama yang harus diikuti oleh
akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit.

Menurut Arrens et al (2010:4) “auditing is the accumulation and evaluation
of evidence about information to determine and report on degree of
correspondence between the information and established criteria. Auditing shoud
be done by a competent, indpendent person”. Menurut Mulyadi (2002:9) auditing
adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi,
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya
kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Sukrisno Agoes (2004:3) auditing
adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen
beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan
untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:100.1) auditing
adalah Proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi
yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang
kompeten dan independen untuk dapat menetukan dan melaporkan kesesuaian
informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Bedasarkan definisi audit tersebut dapat diketahui bahwa ada unsur-unsur
penting dalam audit yaitu audit merupakan suatu proses sistematik yang bersifat
logis, terstruktur, dan terorganisir. Proses sistematis yang dilakukan tersebut
merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi
yang dibuat oleh individu maupun entitas yang kemudian dievaluasi oleh auditor.

Menurut Siti & Ely (2012) menyatakan bahwa kompetensi artinya
auditor harus mempunyai kemampuan, ahli, dan berpengalaman dalam
memahami kriteria dan dalam menetukan jumlah bahan bukti yang
dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil.
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan
kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat
yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja
memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan
perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir (Agoes &
Cenik, 2013). Menurut Rahayu dan Suhayati (2012) komponen-komponen
yang harus dimiliki oleh auditor yang kompeten adalah memiliki
kemampuan (skill) dan pengalaman.

Independensi merupakan cara pandang yang tidak memihak di dalam
pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan
audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi bahwa auditor
mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan
auditnya. Artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam
merumuskan dan menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam
mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian
pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka (Rahayu dan
Suhayati, 2012).
Menurut Halim (2008) menyatakan bahwa independensi merupakan
suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak
siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang
auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak
sepanjang pelaksanaan audit.
Sedangkan, menurut Agoes dan Cenik (2013) bahwa independensi
menggambarkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau
tekanan pihak tertentu dalam pengambilan keputusan dan tindakan

Integritas manajemen adalah komponen kunci dari lingkungan
pengendalian, yang merupakan pondasi bagi semua komponen pengendalian
internal lainnya. Auditor harus ingat bahwa integritas manajemen adalah hal
yang paling kursial dalam proses audit, karena manajemen dapat salah
mencatat transaksi atau informasi penting yang mengakibatkan laporan
keuangan mengandung salah saji (Rahayu dan Suhayati, 2012).
Arens et al (2014) menyatakan bahwa jika manajemen didominasi
satu atau beberapa orang yang integritasnya kurang, maka kemungkinan
bahwa laporan keuangan disalah sajikan akan lebih besar. Contohnya,
kurangnya integritas manajemen ditemukan dalam kebanyakan kasus
dimana auditor menghadapi kasus tuntutan hukum. Auditor mengambil
risiko profesional dan hukum yang besar jika mereka menerima penugasan
dari klien yang integritasnya kurang, dan banyak kantor akuntan publik
tidak akan menerima penugasan demikian. Berbagai cara yang ditempuh
oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah melakukan
komunikasi dengan auditor sebelumnya dan meminta keterangan kepada
pihak ketiga (Mulyadi, 2010)

Menurut Ismail (2009) menyatkan bahwa risiko bisnis auditor adalah
risiko dimana auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian
karena melakukan perikatan, meskipun laporan audit yang dibuat untuk
klien dinyatakan unqualified opinion, misalnya adanya tuntutan di
pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan karena penggunaan jasa dari
kantor akuntan publik, sanksi hukuman yang ditetapkan oleh organisasi
profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), hukuman masyarakat berupa
tuduhan yang sifatnya menjelekkan atau menilai rendah reputasi suatu
kantor akuntan publik dan berusaha untuk tidak menggunakan jasanya dan
kemungkinan tidak dibayar oleh klien.
Risiko bisnis auditor umumnya berkaitan dengan risiko litigasi (sanksi
hukum), dan besarnya keuntungan (fee) yang diterima Kantor Akuntan
Publik (KAP) terhadap suatu penugasan (Sahnoun dan Zarai, 2008).

Risiko audit diartikan sebagai risiko bahwa setelah audit selesai
dilaksanakan dan laporan audit menghasilkan wajar tanpa syarat telah
diterbitkan, namun ukuran atas kesediaan auditor untuk menerima
kenyataan dimana laporan keuangan masih mengandung salah saji material
(Arens et al, 2014). Risiko audit umumnya berkaitan dengan ukuran auditor untuk
menerima bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material tanpa
pengecualian telah diberikan, tingkat risiko bawaan (inherent risk), dan
struktur pengendalian untuk mengukur control risk klien (Sahnoun dan
Zarai, 2008)
Mulyadi (2010) menyatakan bahwa risiko audit adalah risiko yang
terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya
sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah
saji material.
Menurut Mulyadi (2010) menyatakan bahwa risiko audit memiliki 3
(tiga) unsur sebagai berikut:
1) Risiko Bawaan
Risiko dikatakan sebagai risiko bawaan apabila akan banyak
kemungkinan terjadi salah saji tanpa pengendalian internal. Sebelum
memperhitungkan faktor efisiensi pengendalian internal, penetapan audit
kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas
toleransi.
2) Risiko Pengendalian
Risiko dikatakan sebagai risiko pengendalian dimana salah saji yang
terdapat dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, yang tidak
dapat dicegah oleh struktur pengendalian intern.
3) Risiko Audit yang Dapat Diterima Risko ini yaitu ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa
laporan keuangan salah saji secara material, walaupun audit telah selesai
dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan.Risko ini yaitu ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa
laporan keuangan salah saji secara material, walaupun audit telah selesai
dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan.

Risiko bisnis klien adalah risiko dimana pihak manajemen klien gagal
untuk mencapai tujuan usahanya, yang berhubungan dengan keandalan
pelaporan keuangan, efektifitas dan efesiensi operasi, serta kepatuhan
terhadap hukum dan pemerintahan (Arens et al, 2014). Risiko bisnis klien
umumnya berkaitan dengan gagalnya pihak manajmen dalam mencapai
likuiditas yang tinggi, menghasilkan profitabilitas dan mempertahankan
stabilitas keuangan, dan validitas (going concern) dari perusahaan klien
yang tinggi (Sahnoun dan Zarai, 2008).
Menurut SA Seksi 318 (2013) menyatakan bahwa auditor sebelum
menerima suatu perikatan, auditor akan memperoleh pengetahuan
pendahuluan tentang industri dan hak kepemilikan, manajemen, dan operasi
entitas yang akan diaudit, dan akan mempertimbangkan apakah tingkat
pengetahuan tentang bisnis memadai untuk melaksanakan audit yang akan
diperoleh.

Mulyadi (2010) menyatakan proses audit atas laporan keuangan dibagi
menjadi 4 (empat) tahap, yaitu: (1) penerimaan perikatan audit, (2)
perencanaan audit, (3) pelaksanaan pengujian audit, dan (4) pelaporan audit.
Boyton dan Johnson (2006) menyatakan audit laporan keungan dibagi
kedalam 4 (empat) tahap, yaitu (1) menerima dan mempertahankan klien,
(2) merencanakan audit, (3) melaksanakan pengujian audit, dan (4)
melaporkan temuan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa tahap awal dari audit laporan
keuangan melibatkan suatu keputusan untuk menerima atau menolak
kesempatan untuk menjadi klien di Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor
harus berhati-hati dalam menerima atau melanjutkan proses audit. Jika
pihak manajemen perusahaan tidak memiliki karakter yang baik, perusahaan rsebut terlibat di dalam tindakan hukum, atau ada banyak pergantian atas
posisi penting dalam beberapa tahun. Sekalipun mendapatkan dan
mempertahankan klien itu tidak mudah dalam profesi yang penuh
persaingan seperti akuntan publik, kantor akuntan publik harus hati-hati
dalam memutuskan klien mana yang akan diterima (Arens et al, 2014)
Dalam penerimaan penugasan audit apakah calon klien dapat diterima
atau tidak pada kantor akuntan publik, maka harus dilakukan beberapa tahap
yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010) adalah sebagai berikut:
1. Mengevaluasi integritas manajemen
Dalam penerimaan penugasan, auditor berkepentingan untuk
mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapatkan
keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya,
sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji
material.
2. Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa
Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang
kondisi khusus dan risiko biasa yang mungkin berdampak terhadap
penerimaan penugasan audit dari calon klien.
3. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit
Sebelum auditor menerima penugasan, ia harus mempertimbangkan
apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan penugasan tersebut sesuai dengan standar audit
yang ditetapkan.
4. Menilai independensi
Dalam menjalankan tugasnya, setiap auditor harus selalu
mempertahankan sikap mental independendi dalam memberikan jasa
profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan
publik.
5. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran
profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan.
Dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan suatu
penugasan, auditor harus mempertimbangkan apakah ia dapat
melaksanakan dan menyusun laporan auditnya dengan secara cermat
dan seksama.
6. Membuat surat penugasan
Surat penugasan audit dibuat oleh auditor untuk kliennnya yang
berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan
auditor atas penunjukkan oleh klien, tujuan dan lingkup audit,
lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditorbagi kliennya,
kesepakatan tantang reproduksi laporan keuangan.

Standar auditing (PSA) merupakan pedoman kerja yang paling utama
bagi para auditor. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) tahun 2013 dan merupakan penjabaran atau interpretasi dari 10 butir
Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (SA-IAI). SAIAI dan pernyataan standar auditing dianggap sebagai ketentuan yang
memilki nilai hukum karena setiap orang dalam profesi ini wajib mematuhi
sesuai aplikasinya.
Ada 3 (tiga) standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) tahun 2008 yaitu:
A. Standar umum
1. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai
Standar yang pertama biasanya ditafsirkan sebagai keharusan bagi
seorang auditor untuk memiliki latar belakang pendidikan formal
auditing dan akuntansi, pengalaman kerja yang cukup dalam profesi
yang akan ditekuninya dan selalu mengikuti pendidikan-pendidikan
profesi berkelanjutan. Seorang auditor juga dituntut untuk memenuhi
kualifikasi taknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang
digeluti kliennya.
2. Independensi dalam sikap mental
Arti penting independensi telah diungkapkan sebelumnya didalam
definisi auditing. Kode etik akuntan dan pernyataan standar auditing juga menekankan arti penting independensi ini. Kantor akuntan publik
diharuskan untuk mengikuti beberapa praktik untuk meningkatkan
independensi dari semua personelnya. Misalnya, telah ditentukan
prosedur yang harus diambil jika timbul perselisihan antara
manajemen dengan para auditornya dalam pekerjaan audit yang besar.
3. Kemahiran profesional dengan cermat dan seksama
Standar umum ketiga berhubungan dengan penggunaan kemahiran
profesional secara cermat dan seksama dalam semua aspek audit.
Secara sederhana, ini berarti bahwa auditor wajib melaksanakan
tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, atau kepedulian
profesional. Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindari
kelalaian dan ketidakjujuran, tetapi tentu saja dia tidak dapat
diharapkan untuk bertindak sempurna dalam setiap situasi

Menurut Arens et al (2014) menyatakan bahwa tipe audit dibagi menjadi tiga yaitu audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit ketaatan. Audit laporan keuangan memiliki tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan – yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi – telah disajikan sesuai dengan kriteriakriteria tertentu. Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan  apakah audit (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah
ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.
Sedangkan, menurut Mulyadi (2010) bahwa seseorang atau
sekelompok orang yang melakukan audit dapat dikeompokkan menjadi 3
(tiga) golongan sebagai berikut:
1) Auditor Independen
Aduitor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasa
audit kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang tas laporan
keuangan yang dibuat oleh kliennya.
2) Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi
pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung
jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas
pemerintahan.
3) Auditor Intern
Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan
(perusahaan negara ataupun perusahaan swasta) yang memiliki tugas
pokok yaitu menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi

Pengertian auditing menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) (2015) adalah suatu proses sistematik yang memiliki tujuan untuk
diperolehnya hasil evaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan
mengenai aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian, serta melihat
bagaimana hubungan antara pernyataan dengan kenyataan, lalu
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.
Auditing adalah suatu proses sistematik yang bertujuan untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-perntayaan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya
kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2010).
Menurut Whittington, Ray dan Pann (2012) menyatakan bahwa audit
adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan
publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan
akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut,
dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan,
dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam
dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, anditor akan
mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan
keuangan menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi
keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.

Teori kontrak menegaskan bahwa perusahaan merupakan kumpulan
kontrak-kontrak antara pemasok dan konsumen dari faktor-faktor produksi. Contoh kontrak tersebut adalah kontrak antara manajemen dengan
pemilik perusahaan atau pemegang saham.
Untuk meyakinkan bahwa manajemen telah menjalankan fungsi
stewardeship secara benar dan telah memenuhi semua tuntutan kontrak
dengan pihak-pihak stakeholders seperti investor, kreditor, karyawan, dan
pemerintah diperlukan suatu pertanggung jawaban dalam bentuk informasi
keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
umum dan telah diaudit oleh pihak independen. Disinilah pentingnya sistem
pelaporan akuntansi dan auditing dalam proses pemenuhan kontrak sosial
perusahaan dengan pihak stakeholders.

Berkaitan dengan teori keagenan, Jansen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa: Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) angage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. Diasumsikan bahwa manajemen berusaha untuk memaksimumkan nilai perusahaan untuk kepentingan pemilik perusahaan. Namun, manajemen memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, sehingga munculah masalah yang disebut dengan agency problem akibat adanya asymetric information. Untuk mengurangi adanya masalah agensi dibutuhkan pihak penengah yaitu auditor independen atau kantor akuntan publik yang menangani konflik tersebut (Messier, 2008).

Hasil penelitian Ardini (2010) menyatakan variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah kompetensi karena mempunyai koefisien determinasi parsialnya paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan dan keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit. Penelitian yang dilakukan oleh Butarbutar (2012) menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita dengan perbedaan berbagai sifat dan karakter individu masing-masing tidak berpengaruh terhadap audit judgement yang berhubungan dengan kualitas audit yang diambil oleh auditor pria dan wanita. Sejalan dengan penelitian oleh Jamillah, dkk (2007) menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan gender antara auditor pria dan wanita dengan perbedaan karakter dan sifat yang melekat pada individu masingmasing tidak berpengaruh terhadap audit judgement yang diambil. Berbeda dengan hasil penelitian Kris, et. all, (2011) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian Septriani (2011) menyebutkan bahwa independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin independen seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya akan semakin baik pula kualitas auditnya

Bidang akuntan publik merupakan salah satu bidang kerja yang paling sulit bagi wanita karena intensitas pekerjaannya. Meski demikian, bidang ini adalah bidang yang sangat potensial terhadap perubahan, dan perubahan tersebut dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi wanita. Schwartz juga mengungkapkan bahwa sangat mudah untuk mengetahui mengapa jumlah wanita yang menajdi partner lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu alasan yang dikemukakannya adalah adanya kebudayaan yang diciptakan untuk laki-laki (patriarkhi), kemudian adanya stereotype tentang wanita, terutama adanya pendapat yang menyatakan bahwa wanita mempunyai keterikatan (komitmen) pada keluarga yang lebih besar daripada keterikatan (komitmen) terhadap karir (Schwartz dalam Salsabila dan Prayudiawan, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Butarbutar (2012) menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita dengan perbedaan berbagai sifat dan karakter individu masing-masing tidak berpengaruh terhadap audit judgement yang berhubungan dengan kualitas audit yang diambil oleh auditor pria dan wanita. Sejalan dengan penelitian oleh Jamillah, dkk (2007) menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan gender antara auditor pria dan wanita dengan perbedaan karakter dan sifat yang melekat pada individu masing-masing tidak berpengaruh terhadap audit judgement yang diambil. Berbeda dengan hasil penelitian Kris, et. all, (2011) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Nichols dan Price (1976) dalam Alim, dkk (2007) menemukan bahwa ketika auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk memaksa auditor melakukan tindakan yang melawan standar, termasuk dalam pemberian opini. Kondisi ini akan sangat menyudutkan auditor sehingga ada kemungkinan bahwa auditor akan melakukan apa yang diinginkan oleh pihak manajemen. Sedangkan Deid dan Giroux (1992) dalam Alim, dkk (2007) mengatakan bahwa pada konflik kekuatan, klien dapat menekan auditor untuk melawan standar profesional dan dalam ukuran yang besaran kondisi keuangan klien yang sehat dapat digunakan sebagai alat untuk menekan auditor dengan melakukan pergantian auditor. Hal ini dapat membuat auditor tidak akan dapat bertahan dengan tekanan klien tersebut sehingga menyebabkan independensi mereka melemah. Posisi auditor juga sangat dilematis dimana mereka dituntut untuk memenuhi keinginan klien namun disatu sisi tindakan auditor dapat melanggar standar profesi sebagai acuan kerja mereka.

Penelitian Septriani (2011) menyebutkan bahwa independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin independen seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya akan semakin baik pula kualitas auditnya. Ardini (2010) menemukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan publik telah menunjukkan sikap yang tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pekerjaannya, selalu melaksanakan prosedur audit yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, sehingga akuntan publik dipercaya oleh pemakai laporan keuangan sebagai pihak independen untuk memberikan jaminan memadai mengenai asersi manajemen. 

Benh et. al, (1997) dalam Alim, dkk (2007) mengembangkan atribut kualitas audit yang salah satu diantaranya adalah standar etika yang tinggi, sedangkan atributatribut lainnya terkait dengan kompetensi auditor. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi (Widagdo et. al, 2002) dalam Alim, dkk (2007).

Kompetensi  dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor, namun hal ini juga bergantung kepada kemampuan auditor tersebut untuk mendedikasikan hal tersebut dalam kegiatan auditnya, sehingga kegiatan audit dapat dilakukan dengan teliti, cermat, seksama, intuitif dan objektif. Dalam Standar Umum Pertama (SA seksi 150 SPAP 2011) poin 1 menerangkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (Eunike dan Riduwan, 2015). Hasil penelitian Ardini (2010) menyatakan variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah kompetensi karena mempunyai koefisien determinasi parsialnya paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan dan keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit.