Sekarang kepailitan diatur melalui UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Azas yang terkandung dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah :
i. Azas Keseimbangan
Azas yang menentukan bahwa UU Nomor : 37 Tahun 2004 mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun oleh oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
ii. Azas Kelangsungan
Azas kelangsungan mengandung arti bahwa UU Nomor : 37 Tahun 2004 mengatur kemungkinan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
iii. Azas Keadilan
Azas Keadilan mengadung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas
keadilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang – wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing–masing
terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
iv. Azas Integritas
Azas integritas mengandung pengertian bahwa
sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu
kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum
acara perdata nasional.1
