Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional (skripsi, tesis, disertasi)

Perjanjian internasional dengan perjanjian nasional memiliki satu kesatuan sistem hukum dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang melakukan perjanjian. Bahkan dalam prakteknya, kelahiran suatu negara, tidak jarang tanpa bantuan negara lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun melaluiproses diplomasi. Selain itu, pengakuan negara lain, merupakan salah satu syarat akan lahirnya suatu negara. Melalui pengakuan negara lain, menjadi pintu bagi suatu negara baru berdiri untuk dapat melakukan kerja sama dengan negara lain. Sebab pengakuan tersebut merupakan bentuk peneguhan status hukum suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang kepadanya melekat hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan hukum dengan negara-negara lainnya. Artinya suatu negara dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam kehidupan pergaulan internasional. Dalam konteks tersebut posisi negara dalam pergaulan internasional adalah badan hukum publik (public rechtsperso) yang diasumsikan memenuhi kecakapan untuk bertindak sebagai subjek hukum. Sebab sejatinya subjek hukum secara alamiah sesungguhnya hanyalah manusia (natuurlijke person). 10 Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden No.2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional. Tetapi dalam praktiknya pelaksanaan dari Surat Presiden ini banyak terjadi penyimpangan sehingga perlu untuk diganti dengan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional. Hal ini kemudian yang menjadi alasan perlunya perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2000. Secara umum dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu: a. Ratifikasi (ratification), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional. b. Aksesi (accesion), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. c. Penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. d. Perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya self-executing (langsung berlaku pada saat penandatanganan).1 Adanya kaitan perjanjian internasional dengan nasional yang dilihat pada pembahasan ini yaitu melihat bahwa Protokol Palermo dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007, terkait dengan treaty contract yaitu suatu perjanjian yang mau tidak mau negara Indonesia harus mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara internasional yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia. Ratifikasi ada untuk mengesahkan suatu perjanjian, yang diartikan sebagai suatu pengikat antara negara satu dengan negara lain. Pemberlakuan Protokol Palermo yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia ini sebagai tanda bahwa PBB akan membantu untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang, baik korban maupun saksi. Untuk menjaga kelangsungan perjanjian internasional, maka setiap negara harus mematuhi asas-asas umum, diantaranya: 1. Asas Pacta sun servanda: Janji mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 2. Asas Reciprocitas: Tindakan suatu negara (positif/negatif) akan terbalas setimpal. 3. Asas Courtecy: Saling menghargai dan menghormati kedaulatan negara lain. 4. Egality rights: Setiap negara memiliki kedudukan yang sama.12 Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam asas pacta sun servanda, dapat dikatakan seperti itu karena Indonesia telah mengikuti PBB pada saat Indonesia mengikuti PBB maka setiap PBB harus patuh maupun tunduk pada peraturan yang ada dalam perjanjian internasional erkaitan dengan pemberlakuan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan adanya ratifikasi tentang pembahasan tindak pidana perdagangan orang atau biasanya disebut Human Trafficking secara internasional yang diatur dalam Protokol Palermo ini maka Indonesia harus melaksanakan etikad baik dimana menjaga maupun melindungi segenap bangsa Indonesia maupun bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan keadaan aman pada setiap negara. Hubungan internasional merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan dunia, karena tidak ada suatu negara pun di dunia yang bisa hidup sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap negara lain. Dengan adanya hubungan internasional maka suatu negara dapat memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya yang belum bisa disediakan oleh negara tersebut. Tujuan dari hubungan internasional antara lain: 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa. 3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. 13 Perjanjian internasional dengan nasional dapat terpenuhi dimana adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dan juga para pihak melakukan perjanjan tersebut dengan etikad baik yaitu untuk kemajuan negara dan kesejahteraan negara. Dengan adanya treaty contract (traite -contract)maka perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan, dimana setiap negara harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam perjanjian internasional tersebut