Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional (skripsi, tesis, disertasi)

Hukum Internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasyarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dewasa ini dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai negaraitu dengan hukum internasional dan kedudukan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum dilihat dari sudut praktis.1 Dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum internasional yaitu : Pandanganyang dinamakan “voluntarisme”, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan obyektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Menurut pandangan voluntaris bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Aliran yang pertama adalah aliran “Dualisme”.Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemuka aliran positivisme dari Jerman yang menulis buku Volkerrecht and Landesrecht(1899) dan Anzilotti, pemuka aliran positivismedari Italia yang menulis buku Corso di Dirrito Internazionale(1923).3 Justifikasi terhadap dasar keterikatan negara terhadap hukum internasional umumnya didasarkan pada teori klasik yakni teori monisme dan teori dualisme. Kedua teori tradisional tersebut bertahan sekian lama dengan dasar argumen “which primacy is used”. Teori monisme berangkat dari pemikiran bahwa hukum internasional adalah konsekuensi dari basic norm seluruh hukum dan menitik beratkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum yang terintegrasi. Oleh karenanya, tidak diperlukan suatu proses transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konsekuensi lebih lanjut, hukum internasional bersifat self-executing yakni dapat diterapkan secara langsung.4 Berbeda dengan teori monisme, teori dualisme meletakkan primat pada hukum nasional sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa negara patuh terhadapnya. Dengan demikian, teori transformasi dibutuhkan untuk mengubah hukum internasional ke hukum nasional supaya dapat diberlakukan dalam yurisdiksi nasional. Hasil pemikiran tersebut memberi status hukum internasional sebagai produk hukum yang bersifat non-self-executing.Namun sayangnya, teori klasik monisme-dualisme kini dinilai kurang memadai dalam memberikan legitimasi penggunaan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Hal tersebutdisebabkan oleh beberapa hal: a. Teori monisme-dualisme bersifat ex-post yang hanya melihat pada praktik-praktik negara saja. b. Teori monisme-dualisme kurang mengandung normative content yang tidak dapat digunakan sebagai argumen di pengadilan. c. Teori monisme-dualisme tidak mampu menghadapi praktik overlapping terhadap teori itu sendiri di suatu negara