1. Hak Ekonomi
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk
mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada
setiap Undangundang Hak Cipta selalu berbeda, baik
terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap
jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara,
minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi
jenis hak :
a. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right),
b. Hak adaptasi (adaptation right),
c. Hak distribusi (distribution right),
d. Hak pertunjukan (public performance right),
e. Hak penyiaran (broadcasting right),
f. Hak program kabel (cablecasting right), g. Droit de Suite,
h. Hak pinjam masyarakat (public lending right).
2. Hak Reproduksi / Penggandaan (Reproduction right)
Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan
penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah Undangundang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu
menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama,
hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan
mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama,
termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan
atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional rnaupun
peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan
bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik,
pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara
(lagu). Hak ini dikenal dan diatur, baik dalam Konvensi Berne
maupun Konvensi Universal. Sehingga di setiap negara yang
memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.
3. Hak Adaptasi (Adaptation right)
Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan
dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari
non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non
fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne
37
(Pasal 12) maupun Konvensi Universal (Universal Copyright
Convention).
4. Hak Distribusi (Distribution right)
Hak distribusi adalah hak untuk menyebarkan kepada
masyarakat setiap hasil ciptaannya dalam bentuk penjualan,
penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut
dikenal oleh masyarakat.
Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru
berupa Foreign right yaitu suatu hak yang dilindungi di luar
negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa buku. Karena
merupakan buku yang sangat menarik, maka sangat digemari di
negara lain. Dengan buku itu didistribusikan ke negara tersebut,
maka buku itu mendapat perlindungan sebagai Foreign right.
5. Hak Pertunjukan (Performance Right )
Hak pertunjukan ini merupaka hak untuk mengungkapkan
karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh
pemusik, dramawan, seniman, pragawati, penyiaran film, dan
rekaman suara (lagu) pada media televisi, radio dan tempat lain
yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang
menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus
meminta izin dari isi pemilik performance rights tersebut.
Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin
pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut, maka
38
dibentuklah suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan tersebut
yang lebih dikenal sebagai Performance Rights Society.
6. Hak Penyiaran (Broadcasting Right)
Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan
suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi
penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini
telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal,
juga konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961, dan
Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan Relating to the
Distribution of Programme Carryng Signals transmitted by
Satellite.
7. Hak Moral (Moral Right)
Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi
si pencipta Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum
kontinental yaitu dari Prancis. Menurut Konsep Hukum
Kontinental, hak pengarang (droit d’auteur / author right) terbagi
menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai
ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut
perlindungan atas reputasi si pencipta.
Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain,
tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak
moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si
39
pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari
penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu :
a) hak untuk mengumumkan (the right of publication);
b) hak paterniti (the right of paternity);
c) hak integritas (the right of integrity)
Sedangkan Komen dan Verkade (dalam C.J.T. Simorangkir,
dalam Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah)36 menyatakan
bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu meliputi:
a) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
b) Larangan mengubah judul;
c) Larangan mengubah penentuan pencipta;
d) Hak untuk mengadakan perubahan.
Sekarang ini konsep tentang hak moral telah merupakan
ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Berne. Ketentuan
tersebut dimasukkan ke dalam Konvensi Berne, yaitu pada revisi
Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis. Kemudian terus
disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan
keharusan adanya orisinalitas, dan revisi di Stockholm dengan
menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut.
Pada Pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral
perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta Dijelaskan oleh Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi bahwa pada
dasarnya, ketentuan Pasal 6 bis tersebut mengatur beberapa hal
sebagai berikut ini37 :
Indonesia dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta juga mencantumkan konsep hak moral, yaitu diatur
pada Pasal 24.
1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak
Cipta.
2. supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
3. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya
telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan
Pencipta.
4. atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah
meninggal dunia.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan,
pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran
Pencipta.
6. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya
sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Sehubungan dengan apa yang telah uraikan di atas tentang
hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, Walter Simanjuntak
mengemukakan bahwa:
1. Hak khusus yang dimaksud dalam hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta adalah:
a) Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau
gambar dari pertunjukannya.
b) Produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk
memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara.
c) Lembaga peyiaran memiliki hak khusus untuk memberikan
izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya
melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui
sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jangka waktu perlindungan hukum bagi si pelaku pertunjukan,
produser rekaman suara dan lembaga penyiaran adalah
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UndangUndang Hak Cipta.
3. Penghitungan jangka waktu perlindungan dimulai sejak
tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :
42
a) Suatu karya pertunjukan selesai diwujudkan atau
dipertunjukkan.
b) Suatu karya rekaman suara selesai direkam.
c) Suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.
4. Ketentuan Pidana atas pelanggaran hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta diberlakukan sebagaimana ketentuan pidana
dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah