Tinjauan Singkat Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (skripsi, tesis dan disertasi)

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia,
telah ada sejak 1840-an. Pada tahun 1885, UU merek mulai
diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul
dengan diberlakukannya UU paten pada tahun 1910. Dua tahun
kemudian, UU Hak Cipta (Auters Wet 1912) juga diberlakukan di
Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut,
pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi
anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi
anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.28
Di jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI
tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI
produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai
kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali UU Paten (Octrooi Wet).
Adapun alasan tidak diberlakukannya uu tersebut adalah karena salah
satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Disamping itu,
Indonesia masih memerlukan teknologi untuk membangung
perekonomian yang masih dalah taraf perkembangan.29 Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengundangkan UU Merek
tahun 1961 ( UU No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak
Cipta nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No.6 Tahun 1982)
dan UU Paten tahun 1989 ( UU No. 6 Tahun 1989). Setelah
mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi keikut
sertaan Indonesia dengan berbagai konvensi internasional, diantaranya
perjanjian TRIPs, UU HKI terkini dan ketiga cabang utama tersebut
adalah UU Hak Cipta tahun 2014 (UU No.28 Tahun 2014), UU Paten
2016 ( UU No. 13 Tahun 2016) dan UU Merek tahun 2016 ( UU
No.20 Tahun 2016). Untuk melengkapi keberadaan UU HKI,
pemerintah telah membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan
Varietas Tanaman Tahun 2000 (UU No.30 Tahun 2000), UU Desain
Industri Tahun 2000 (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata
Letak Terpadu Tahun 2000).
Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru tersebut, HKI
mempunyai tujuh cabang, yaitu :
a. Hak Cipta dan Hak Terkait
b. Merek
c. Paten
d. Desain Industri
e. Rahasia Dagang
f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
58
g. Perlindungan Varietas Tanaman